Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Pajak merupakan bagian penting dalam perekonomian suatu negara, berperan penting dalam menghimpun dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Namun kompleksitas peraturan perundang-undangan perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi individu dan dunia usaha yang perlu memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kursus pajak merupakan solusi efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai peraturan perpajakan.

Kursus pajak membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan perpajakan dalam beberapa cara. Pertama, kursus perpajakan memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar perpajakan, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, hak perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai dan pajak lainnya.

Kedua, kursus pajak akan membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghitung pajak yang berlaku pada suatu bisnis, serta menyiapkan laporan pajak yang sesuai. Ketiga, kursus perpajakan memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan manajemen perpajakan, khususnya dalam perencanaan perpajakan yang efektif dan efisien. Keempat, kursus perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Dengan demikian, mengikuti kursus perpajakan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang perpajakan, serta meningkatkan kontribusi individu terhadap pembangunan nasional. Pada artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep dari kursus perpajakan dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait perpajakan.

Pemahaman Dasar Perpajakan

Kursus perpajakan seringkali dimulai dengan memperkenalkan peserta pada dasar-dasar perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak, struktur sistem perpajakan, dan prinsip-prinsip umum yang mengatur perpajakan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, peserta dapat membangun landasan yang kokoh untuk lebih memahami peraturan perpajakan yang lebih kompleks.

Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Salah satu manfaat utama kursus perpajakan adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Peserta mempelajari undang-undang perpajakan yang relevan, kebijakan pemerintah terkait perpajakan, serta interpretasi dan penerapan praktis peraturan tersebut. Hal ini membantu peserta tidak hanya mengetahui apa yang diatur oleh undang-undang, namun juga bagaimana menerapkannya dalam situasi kehidupan nyata.

Baca Juga: Mengoptimalkan Perencanaan Perpajakan Melalui Konsultasi dengan Profesional Perpajakan

Studi Kasus dan Contoh Praktis

Kursus perpajakan sering kali menggunakan studi kasus dan contoh praktis untuk membantu peserta memahami penerapan teori dalam situasi dunia nyata. Melalui analisis kasus-kasus dunia nyata, peserta dapat mempelajari bagaimana undang-undang dan peraturan perpajakan diterapkan dalam berbagai konteks, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk praktik perpajakan.

Pelatihan Keterampilan

Selain pemahaman teoritis, mata kuliah perpajakan juga memberikan pelatihan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia perpajakan. Hal ini mencakup keterampilan seperti mempersiapkan pengembalian pajak, perencanaan pajak, berkomunikasi dengan klien atau otoritas pajak, dan kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan perpajakan yang relevan.

Pembaruan Terkini

Bidang perpajakan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perpajakan. Kursus perpajakan seringkali berisi pembaruan terkini tentang perubahan undang-undang perpajakan dan tren terkini dalam praktik perpajakan. Hal ini memastikan bahwa peserta tetap mendapat informasi mengenai perkembangan terkini di bidang perpajakan dan dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ini ke dalam praktik mereka.

Kursus perpajakan memberikan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan memperkenalkan peserta pada dasar-dasar perpajakan, membekali mereka dengan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, menggunakan studi kasus dan contoh praktis, memberikan pelatihan langsung dan mencakup informasi terkini, kursus perpajakan membantu individu dan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak pastinya akan membantu anda untuk memahami berbagai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus anda miliki. Mungkin anda yang membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan perpajakan adalah orang-orang yang ingin memiliki jenjang karir terbaik dalam dunia perpajakan. Tentu saja untuk mencapai hal tersebut tidak kalah penting Mengetahui berbagai informasi dan berita perpajakan, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini, yaitu mengenai beda Data Unit Keluarga (DUK) dan penghasilan tidak kena pajak atau yang seringkali disebut dengan PTKP. Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya Data Unit Keluarga dan penghasilan tidak kena pajak?

DUK atau Data Unit Keluarga adalah sekumpulan informasi mengenai kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya, yang mana fungsinya adalah sebagai satu kesatuan dalam aspek ekonomi. Yang dimaksud dari keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, berarti bahwa penghasilan maupun kerugian dari semua anggota keluarganya, akan digabungkan atau dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak, maupun pemenuhan kewajiban perpajakan lain yang dilaksanakan atau dijalankan oleh kepala keluarga. Hal ini seperti yang telah tercantum dalam UU PPh (pajak penghasilan) pasal 8 ayat 1.

Kendati demikian, terdapat masanya dalam sebuah keluarga ada dua Data Unit Keluarga, yang mana hal ini bisa terjadi jika pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan cara terpisah, disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

• Suami dan istri yang sudah hidup berpisah menurut keputusan dari hakim
• Terdapat kehendak secara tertulis oleh suami dan istri menurut perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
• Telah dikehendaki oleh istri yang mempunyai pilihan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau dengan cara Mandiri.

Konsekuensi dari beberapa keadaan di atas bisa membuat pihak istri menjadi memiliki Data Unit Keluarga tersendiri yang mana terpisah dengan suaminya. Walaupun suami maupun istri masing-masing mempunyai Data Unit Keluarga masing-masing, tetapi suami dan istri tersebut tetap memiliki arti sebagai satu keluarga.

Perbedaan DUK dengan PTKP

PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan suatu pengurang dari penghasilan neto untuk melakukan penghitungan Jumlah penghasilan kena pajak orang pribadi sebagai wajib pajak yang ada dalam negeri. Penghasilan tidak kena pajak umumnya ditentukan pada saat awal tahun pajak maupun ketika mulai bagian tahun pajak. Besaran atau Jumlah penghasilan tidak kena pajak untuk Setiap wajib pajak akan berbeda-beda tergantung pada kondisi status kawin maupun jumlah tanggungan dari wajib pajak atau kepala keluarga. Wajib pajak yang memiliki status kawin akan memperoleh tambahan penghasilan tidak kena pajak sejumlah rp4,5 juta per tahunnya.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Utang Pajak dan Berbagai Jenisnya

Sementara itu, untuk wajib pajak yang mempunyai tanggungan akan memperoleh tambahan penghasilan tidak kena pajak sejumlah Rp 4,5 juta per tahun untuk setiap tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. Berbagai pihak yang bisa menjadi tanggungan, yakni merupakan anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan semua biaya hidupnya telah ditanggung oleh wajib pajak. Tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua anggota keluarga yang ada pada KK (Kartu Keluarga) satu bisa dikelompokkan menjadi tanggungan dalam penghasilan tidak kena pajak.Untuk wajib pajak pria dengan status kawin, maka Data Unit Keluarganya meliputi data semua anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarganya.

Sedangkan, untuk wajib pajak wanita dengan status kawin yang bisa harta, maka Data Unit Keluarganya termasuk data wajib pajaknya sendiri. Sementara itu, baik untuk wajib pajak wanita maupun pria yang berstatus belum kawin yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri, maka DUK termasuk data wajib pajak dan tanggungan menurut keadaan yang sebenarnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Perencanaan pajak merupakan elemen penting dalam mengelola keuangan pribadi dan profesional. Namun kompleksitas peraturan perpajakan seringkali menimbulkan kebingungan. Di sinilah peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Sebagai bagian dari pelatihan pajak, memahami cara bekerja dengan profesional perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak Anda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan baik pada pelatihan pajak yang Anda ikuti dengan tujuan agar Anda bisa mengoptimalkan pemahaman serta manfaat dari pajak itu sendiri seperti, pemahaman dasar pajak, peraturan serta kebijakan yang terupdate, teknik perencanaan pajak, kepatuhan pajak, serta teknologi dan pajak.

Pentingnya Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak bertujuan untuk mengoptimalkan struktur keuangan seseorang atau perusahaan agar kewajiban perpajakannya dapat ditekan semaksimal mungkin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini melibatkan identifikasi peluang pengurangan pajak yang sah dan meminimalkan risiko pajak.

Kompleksitas Pajak

Peraturan perpajakan seringkali rumit dan berubah-ubah. Tidak mudah bagi orang yang belum berpengalaman di bidangnya untuk mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu, berkonsultasi dengan profesional perpajakan yang terlatih dan berpengalaman dapat membantu mengatasi kerumitan ini.

Pentingnya Konsultasi

Profesional perpajakan memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan kebijakan perpajakan terkini. Mereka dapat memberi Anda informasi dan nasihat khusus untuk situasi keuangan Anda. Berkonsultasi dengan mereka membantu Anda menghindari kesalahan perpajakan yang merugikan dan memaksimalkan manfaat peluang perencanaan pajak.

Identifikasi peluang dan risiko

Profesional perpajakan membantu mengidentifikasi peluang pengurangan pajak yang mungkin terlewatkan oleh orang yang tidak terlatih. Mereka juga membantu mengidentifikasi potensi risiko pajak terkait dengan keputusan keuangan, seperti investasi atau restrukturisasi bisnis.

Pilih struktur pajak yang tepat

Struktur perpajakan yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan Anda. Seorang profesional pajak dapat membantu Anda memilih struktur yang paling sesuai dengan situasi dan tujuan keuangan Anda, baik Anda perorangan, usaha kecil, atau perusahaan besar.

Pengelolaan perpajakan dari sudut pandang bisnis

Bagi dunia usaha, berkonsultasi dengan profesional perpajakan akan memfasilitasi perencanaan strategis, seperti manajemen laba, struktur bisnis, manajemen aset, dan ekspansi internasional, sambil mempertimbangkan dampak perpajakan.

Baca Juga: Mengetahui tentang Withholding Assessment System

Penghematan waktu dan uang

Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi karena biaya konsultasinya, pada kenyataannya, berkonsultasi dengan profesional pajak dapat menghemat waktu dan uang dalam jangka panjang. Mereka membantu Anda mengoptimalkan strategi perencanaan pajak sehingga Anda dapat fokus mengembangkan bisnis atau mencapai tujuan keuangan Anda.

Memahami perubahan undang-undang perpajakan

Para profesional perpajakan selalu mengikuti perkembangan terkini peraturan dan kebijakan perpajakan. Mereka dapat memberi Anda wawasan tentang bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi situasi keuangan Anda dan langkah apa yang harus Anda ambil sebagai persiapan.

Konsultasi pribadi atau personal konsultasi bisnis

Nasihat perpajakan bisa bersifat pribadi atau profesional. Untuk perencanaan pajak pribadi, fokusnya mungkin pada optimalisasi pengembalian pajak atau pengurangan kewajiban pajak individu. Sedangkan konsultasi bisnis akan lebih fokus pada struktur bisnis, strategi penghematan pajak, dan kepatuhan pajak.

Hubungan jangka panjang

Penting untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan profesional pajak yang dapat Anda percaya. Dengan memahami sepenuhnya kebutuhan dan tujuan Anda, mereka dapat memberi Anda saran yang lebih efektif dan personal.

Berkonsultasi dengan profesional pajak adalah investasi yang bijaksana untuk memastikan kepatuhan pajak yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam pelatihan perpajakan, memahami bagaimana memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman profesional perpajakan dapat menjadi kunci keberhasilan finansial dan meminimalkan risiko perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak akan sangat membantu Anda yang ingin menjadi staff pajak pada suatu perusahaan. Karena dengan pelatihan pajak ini, nantinya Anda akan menguasai berbagai pengetahuan seputar kebijakan peraturan perundang-undangan pajak yang ada di Indonesia. Bukan hanya kebijakan saja yang perlu diketahui, namun mengenal utang pajak dan berbagai jenis maupun penyelesaiannya juga tidak kalah penting. Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu yang namanya utang pajak atau yang sering kali disebut dengan Tax Debt. Banyak orang yang mengetahui bahwa utang pajak ini adalah bagian dari kewajiban pajak yang wajib disetorkan dan dilunasi oleh wajib pajak.

Mengenai Utang Pajak

Sangat penting untuk mengetahui apa itu yang namanya utang pajak karena utang pajak ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pajak. Sehingga penting untuk memahami dan mengetahui tentang utang pajak supaya bisa memenuhi kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Definisi dari utang pajak sendiri merupakan pajak yang wajib untuk disetorkan termasuk sanksi administrasi yang berupa denda, bunga, maupun kenaikan yang telah tercantum dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan surat sejenisnya menurut kebijakan peraturan perundang-undangan pajak.

Hal ini seperti halnya yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2023 pasal 1 ayat 3 mengenai pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Tetapi, juga terus penting untuk dipahami bahwa istilah utang pajak dan pajak terutang adalah dua hal yang berbeda. Pasalnya, utang pajak adalah semua pajak yang wajib dibayarkan termasuk dan sanksi hingga dendanya. Sementara itu, PA berupa hanya jumlah pajak yang wajib dibayarkan pada suatu saat.

Apa Saja Jenis Utang Pajak?

Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 tahun 2023 pasal 4 ayat 2, Berikut ini adalah berbagai jenis dari utang pajak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut, antara lain:

• PPh atau pajak penghasilan
• PPN (pajak pertambahan nilai) badan dan jasa
• Pajak penjualan
• Pajak penjualan atas barang mewah
• Pajak bumi dan bangunan yang termasuk sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan
• Bea materai
• Pajak karbon

Baca Juga: Permohonan Diskon Pajak 2024 Diprediksi Akan Bertambah? Apa Penyebabnya?

Mengapa Utang Pajak Bisa Muncul?

Pada dasarnya, menurut buku Hukum Pajak karya Erli Suandy, utang pajak muncul Apakah dikarenakan undang-undang perpajakan, atau disebabkan oleh tindakan pejabat pajak? Sehingga munculnya utang pajak ini bisa didasarkan dari dua kondisi, yaitu:

• Kondisi formil, sebab terdapat keadaan atau kondisi diterbitkannya SKP atau Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus atau otoritas pajak
• Kondisi materiil, sebab dikarenakan kondisi tertentu seperti berbagai perbuatan, salah satunya adalah mengimpor barang; berbagai keadaan salah satu contohnya adalah mempunyai harta bergerak dan harta yang tidak bergerak; mengalami peristiwa Seperti mendapat hadiah undian.

Jangan begitu, pada umumnya utang pajak ini akan ditanggung oleh wajib pajak yang mana disebabkan karena beberapa hal seperti hasil pemeriksaan pajak, kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak, keterlambatan saat membayarkan pajak, dan mendapat sanksi administrasi pajak. Setelah wajib pajak memperoleh utang pajak nantinya akan diterbitkan surat tagihan pajak. Inilah alasan mengapa wajib pajak sangat penting untuk memahami apa itu yang namanya utang pajak dan bagaimana dampaknya yang akan diterima apabila tidak melunasi utang pajak itu sendiri. Bahkan hal ini bisa berujung pada adanya sanksi administrasi baik bunga maupun denda terhadap utang pajak yang tidak dibayarkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dalam pembelajaran kursus pajak, materi tentang jenis-jenis sistem pemungutan pajak merupakan bagian yang penting dari materi yang disampaikan. Mata kuliah perpajakan tidak hanya membahas tentang pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, namun juga membahas tentang sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara.

Dalam hal ini kursus pajak mencakup tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem official assesment, sistem self-assessment, dan sistem pemotongan pajak. Dengan mempelajari jenis-jenis sistem pemungutan pajak tersebut, peserta kursus dapat memiliki pemahaman yang lebih lengkap mengenai pajak dan cara kerja sistem pemungutan pajak dalam menghasilkan pendapatan negara.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang akan kita pelajari dalam mengikuti kursus pajak yaitu:

Self Assessment System (Sistem Self-Assessment)

Dalam sistem ini, Wajib Pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah berperan sebagai pengawas kegiatan perpajakan wajib pajak. Sistem ini diterapkan pada pajak pusat, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

Official Assessment System (Sistem Penilaian Formal)

Dalam sistem ini, pemerintah (petugas pajak) mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak bersifat pasif karena besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh administrasi perpajakan dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak.

Withholding Assessment System (Sistem pemotongan pajak)

Pada sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi menghubungi KPP untuk membayar pajak yang terutang. Contoh penerapan sistem ini adalah pemotongan gaji pegawai yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jenis ketetapan pajak yang menggunakan sistem pemotongan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4, ayat 2 (PPh final), dan PPN.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan untuk mengatur hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak serta menjamin pajak yang harus dibayar dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam artikel ini kita akan membahas salah satu dari sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

Withholding Assessment System

Dimana Sistem pemotongan pajak di Indonesia adalah jenis sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan, bertanggung jawab untuk memotong dan membayar pajak atas nama wajib pajak. Sistem ini berbeda dengan sistem self assesment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung dan membayar pajaknya sendiri, dan sistem official assesment, dimana pemerintah menghitung dan menginformasikan kepada wajib pajak mengenai besarnya pajak yang terutang.

Baca Juga: Mengenal Brevet Pajak dalam Peningkatan Kualitas Perpajakan

Dalam sistem pemotongan pajak, pihak ketiga yang disebut “pemotongan pajak” atau “pemungut” mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dipotong dari penghasilan wajib pajak. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemberi kerja ketika membayar gaji kepada karyawannya, atau oleh lembaga keuangan ketika memproses transaksi yang melibatkan bunga, dividen, atau pendapatan lainnya.

Wajib Pajak tidak perlu ikut aktif dalam menghitung dan membayar pajaknya, karena pihak yang melakukan pemotongan akan menangani proses ini. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak dipenuhi melalui proses pemotongan, dan tidak perlu datang ke kantor pajak untuk membayar pajak.

Jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak di Indonesia antara lain:

• Pajak Penghasilan Pasal 21

Pendapatan tenaga kerja, seperti upah, gaji, dan tantiem.

• Pajak penghasilan Pasal 22

Pendapatan dari jasa, seperti biaya konsultasi dan komisi.

• Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penghasilan dari penjualan barang dan jasa.

• Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan final atas jenis penghasilan tertentu, seperti bunga dan dividen.

• PPN 

Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.

Pihak yang memotong bertanggung jawab untuk menyampaikan pajak yang dipotong kepada pemerintah, disertai laporan yang merinci penghasilan dan pajak yang dipotong. Laporan ini digunakan oleh pemerintah untuk melacak kewajiban perpajakan wajib pajak dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.

Singkatnya, sistem pemotongan pajak di Indonesia adalah sistem di mana pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan, bertanggung jawab untuk memotong dan membayar pajak atas nama wajib pajak. Sistem ini menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi wajib pajak dan membantu pemerintah melacak dan memungut pajak dengan lebih efisien.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pada umumnya, brevet pajak akan diikuti oleh orang-orang yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai kebijakan peraturan perundang-undangan pajak. Orang-orang yang akan membutuhkan kelas perpajakan seperti brevet pajak ini adalah calon konsultan pajak maupun orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan lainnya. Ketika ingin bekerja di bidang pajak, pastinya bukan hanya kebijakan pajak saja yang harus diketahui, namun berita terbaru mengenai perpajakan juga tidak kalah penting untuk dipahami. Seperti halnya pada saat ini dunia bisnis semakin tertekan, yang mana mengakibatkan permohonan diskon pajak diprediksi akan meningkat.

Perlu diketahui bahwa pada saat ini dunia bisnis sedang mengalami tekanan yang semakin pelik, hal tersebut tercermin karena adanya penurunan setoran pajak korporasi. Setelah adanya sektor pertambangan yang mengalami tekanan sebab berbagai harga komoditas yang menurun, pada saat ini sektor perdagangan pun mendapatkan tekanan yang serupa. Jumlah dari wajib pajak yang melakukan pengajuan permohonan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 hingga tanggal 20 November tahun 2023 telah mencapai 6401 permohonan, yang mana sektor perdagangan besar yang menjadi mayoritas dari pihak yang melakukan pengajuan permohonan tersebut.

Data yang didapat dari Kemenkeu menunjukkan bahwa adanya penurunan tajam dalam penerimaan Pajak Penghasilan badan sampai bulan Maret 2024, terlebih dari sektor industri perdagangan dan pengolahan. Hal tersebut pastinya berhubungan erat dengan yang namanya sektor perdagangan besar, di mana mereka banyak melakukan pengajuan diskon pajak pada tahun lalu. Sektor pertambangan pun mengalami kontraksi yang tidak kalah signifikan karena harga komoditas yang menurun. Keadaan seperti ini mendukung begitu banyak perusahaan untuk melakukan pengajuan diskon pajak pada tahun lalu, yang dikarenakan ketidakpastian atas ekonomi global, meliputi perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, sekaligus konflik geopolitik.

Prosedur untuk melakukan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 bisa dilakukan sesudah 3 bulan atau lebih terlaksananya suatu tahun pajak. Pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga komoditas yang mana Nanti dampaknya adalah pada penerimaan pajak, terlebih pada Pajak Penghasilan badan. Tetapi permohonan diskon pajak yang semakin meningkat, disebabkan oleh harga komoditas yang mengalami penurunan pada tahun 2023 lalu. Apabila pengajuan permohonan diskon pajak ini terus berlanjut hingga tahun 2024, maka pemerintah wajib memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang bisa saja mempengaruhi kegiatan dunia bisnis, termasuk penurunan omset di dalamnya.

Baca Juga: Kolaborasi DJP Indonesia dan Australian Taxation Office: Menguatkan Pertukaran Informasi Crypto dan Inovasi Pajak

Dampak dari penurunan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25, sangat mungkin untuk mengganggu kinerja penerimaan pajak di tahun 2024 ini, Mengingat bahwa kontribusi yang besar atas Pajak Penghasilan badan dalam struktur penerimaan pajak di Indonesia. Tetapi, peningkatan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 di tahun 2024 menarik untuk diamati, Mengingat bahwa data makro ekonomi Indonesia yang masih tergolong baik.

Apa Faktor Penyebab Dunia Bisnis Menjadi Tertekan?

Hal utama yang disadari adalah adanya perlambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional dan penjualan kendaraan roda dua pada tingkat domestik. Keadaan domestik ini dipengaruhi karena penurunan daya beli masyarakat, tingkat pengangguran yang tinggi, dan lonjakan harga pangan. Depresiasi rupiah pun menjadi memberikan peningkatan pada dana industri yang ingin melakukan impor pada bahan baku dan harga barang impor. Berbagai faktor penyebab dunia bisnis menjadi tertekan, mulai dari penurunan harga komoditas global, Pelemahan ekonomi global, kenaikan harga pangan yang signifikan, depresiasi nilai tukar Rupiah, dan ketidakpastian geopolitik global

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak merupakan bagian integral dari sistem keuangan suatu negara dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah. Dalam konteks ini, penting bagi mereka yang terlibat dalam urusan perpajakan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman tersebut adalah dengan memperoleh sertifikat brevet pajak.

Apa itu Brevet Pajak?

Surat keterangan perpajakan merupakan surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemegangnya mempunyai pemahaman menyeluruh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Program Brevet Pajak diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan profesional di bidang perpajakan.

Program ini memiliki beberapa tingkatan, mulai dari Brevet A hingga Brevet C yang mencakup berbagai aspek perpajakan, antara lain pemahaman undang-undang perpajakan, penghitungan pajak, pelaporan, dan penyelesaian sengketa perpajakan. Setiap tingkat brevet memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang sistem perpajakan.

Siapa yang Dapat Memperoleh Sertifikat Paten Perpajakan?

Surat keterangan pajak dapat diperoleh oleh siapa saja yang berminat atau berkecimpung di bidang perpajakan. Baik itu profesional perpajakan, akuntan, penasihat pajak atau siapapun yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem perpajakan Indonesia.

Untuk mengikuti ujian Brevet Pajak, peserta harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Persyaratan tersebut secara umum mencakup tingkat pendidikan, pengalaman profesional di bidang perpajakan, dan keikutsertaan dalam pelatihan atau kursus yang diakui oleh DJP.

Keuntungan Memiliki Sertifikat Paten Perpajakan

Memiliki sertifikat brevet perpajakan dapat membawa beberapa keuntungan bagi pemegangnya. Pertama, sertifikat brevet pajak ini merupakan bukti nyata bahwa pemegangnya memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme di bidang perpajakan.

Kedua, sertifikat brevet perpajakan dapat membuka peluang karir yang lebih luas. Banyak perusahaan atau organisasi membutuhkan pekerja yang memahami perpajakan dengan baik, dan memiliki sertifikat pajak dapat menjadi nilai tambah yang signifikan ketika mencari pekerjaan atau mendapatkan promosi.

Selain itu, dengan memperdalam pemahaman perpajakan melalui program paten, pemegang sertifikat juga dapat berkontribusi lebih jauh dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi perpajakan, baik di dalam perusahaan maupun dengan memberikan layanan konsultasi kepada klien. Sertifikat brevet pajak merupakan program sertifikasi penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional di bidang perpajakan di Indonesia.

Baca Juga: Apa Tujuan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Impor Barang Pertahanan dan Keamanan Indonesia?

Dengan memperoleh sertifikat pajak, individu dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem perpajakan, yang dapat memberikan manfaat besar baik dalam karir mereka maupun dalam kontribusi mereka kepada masyarakat secara keseluruhan.

Memiliki Surat Keterangan Pajak bisa menjadi modal saat melamar pekerjaan. Sertifikasi ini diakui sebagai aset berharga di bidang perpajakan, khususnya di pasar kerja Indonesia. Hal ini menunjukkan tingkat kompetensi dalam peraturan dan praktik perpajakan, yang dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin memajukan karir mereka di bidang perpajakan atau bagi mereka yang ingin menunjukkan keahlian mereka di bidang perpajakan.

Tingkat Sertifikat Brevet Pajak

Program brevet perpajakan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda dan masing-masing mempunyai program tersendiri. Tingkat A berfokus pada pajak penghasilan pribadi, sedangkan Tingkat B mencakup topik yang lebih maju termasuk perpajakan perusahaan, pemeriksaan pajak, dan pengajuan pajak elektronik. Penyelesaian level ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, serta keterampilan praktis di bidang perpajakan.

Manfaat dan Pengakuan

Sertifikasi Brevet Pajak dapat menjadi tambahan berharga bagi CV seseorang, khususnya di bidang keuangan atau perpajakan. Hal ini juga dapat menjadi bukti keberhasilan menyelesaikan kursus perpajakan, yang dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang perpajakan.

Singkatnya, memiliki Surat Keterangan Pajak dapat menambah nilai lamaran kerja dengan menunjukkan tingkat kompetensi dalam peraturan dan praktik perpajakan, yang dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin memajukan karir di bidang perpajakan atau bagi mereka yang ingin memajukan karir mereka di bidang perpajakan menunjukkan keahliannya di bidang perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Orang yang ingin memiliki pekerjaan atau berkarir di dunia perpajakan, pastinya sangat penting untuk memiliki segudang pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Maka, satu-satunya pilihan terbaik adalah dengan mengikuti kursus pajak. Hal tersebut dikarenakan kursus pajak akan memberikan berbagai materi seputar ketentuan perpajakan, hingga berbagai informasi atau berita penting mengenai perpajakan. Karena untuk berkarir di dunia perpajakan, mengetahui berita terbaru tentang pajak juga tidak kalah penting. Seperti halnya Direktorat Jenderal Pajak yang pada saat ini telah menyepakati MoU dengan otoritas pajak Australia untuk pertukaran informasi mengenai crypto.

Untuk mengetahui lebih lanjut, simak ulasan berikut ini yang akan membahas tentang DJP Indonesia dan Australia yang menyepakati adanya pertukaran informasi crypto.

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Australian Taxation Office atau ATO, sudah melakukan penandatanganan MoU atau Memorandum of Understanding atau yang seringkali dikenal dengan nota kesepahaman yang berkaitan pada pertukaran informasi crypto di tanggal 22 April tahun 2024 pada kantor kedutaan besar Australia yang berada di Jakarta. Kesepakatan kali ini tujuannya adalah supaya bisa memberikan Fasilitas pada pertukaran informasi tentang cryptocurrency dengan tujuan utama adalah untuk memberikan peningkatan pada deteksi atas berbagai aset yang mungkin mempunyai kewajiban pajak pada kedua negara tersebut, baik Indonesia maupun Australia.

Kerjasama kali ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak atau otoritas pajak dari kedua belah pihak negara untuk melakukan pembagian data maupun informasi yang relevan tentang cryptocurrency dengan semakin efektif. Di samping itu, kesepakatan tersebut pun memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan supaya bisa memberikan kepastian terhadap kepatuhan kewajiban pajak. Mekar Satria Utama selaku Direktur Perpajakan Internasional DJP, menekankan bahwa nota kesepahaman tersebut mencerminkan pentingnya otoritas pajak supaya memiliki sifat yang inovatif dan kolaboratif supaya mengikuti perkembangan pesat yang ada pada dunia keuangan, terlebih dalam bidang teknologi keuangan.

Menurut Direktur perpajakan internasional DJP, walaupun cryptocurrency adalah hal yang cukup baru di kalangan Sebagian besar orang, tetapi penting untuk memberikan kepastian bahwa sistem pajak tetap berjalan dengan sesuai aturannya dan adil. Hal tersebut pun bukan hanya untuk memberikan dukungan Pada pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga untuk memberikan penyediaan pendapatan yang diperlukan untuk investasi publik pada berbagai sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan. Asisten Komisioner Australian Taxation Office, Belinda Darling, memberikan penegasan bahwa kesepakatan kali ini dasarnya adalah pada hubungan yang kuat antara Direktorat Jenderal Pajak dan Australian Taxation Office yang sudah lama terjalin hampir dua dekade.

Baca Juga: Apa Tujuan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Impor Barang Pertahanan dan Keamanan Indonesia?

Baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Australian Taxation Office, pada saat ini mempunyai fokus pada penguatan sistem perpajakan di kedua negara, sekaligus memberikan peningkatan kolaborasi antara Indonesia dan Australia untuk menghadapi tantangan Global yang kian hari semakin kompleks. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak dan Australian Taxation Office sudah melakukan kolaborasi dalam berbagai inisiatif prioritas Direktorat Jenderal Pajak, yang meliputi modernisasi dan digitalisasi layanan perpajakan melalui pengenalan asisten pajak virtual, juga menerapkan pajak PPN atas barang dan jasa digital.

Kesepakatan baru seperti ini semakin memberikan penegasan pada komitmen bersama antara Australia dan Indonesia untuk selalu beradaptasi dan berinovasi saat menghadapi perkembangan keuangan yang lanskap dan semakin kompleks. Terutama dalam era digital seperti ini, dengan adanya kerjasama maka kedua negara juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa kerangka pajak yang berlaku secara adil dan tetap berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Berdasarkan merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PDRD, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lalu, apa aja sih jenis pajak daerah?

Berdasarkan Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah dikategorikan menjadi atas dua jenis berdasarkan kewenangan pemungutnya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari 

1. Pajak kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah kewajiban pajak yang berlaku untuk semua kendaraan beroda yang beroperasi di segala jenis jalur transportasi, termasuk jalan darat dan air. Pembayaran pajak ini dilakukan di awal, dengan perpanjangan setiap 12 bulan atau satu tahun.

2. Bea balik nama kendaraan bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas transfer kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil dari perjanjian dua belah pihak, transaksi tunggal, atau situasi yang terjadi akibat penjualan, pertukaran, pemberian, pewarisan, atau integrasi ke dalam sebuah entitas usaha.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Jenis pajak yang ketiga ini mungkin banyak orang yang menyadari. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup segala jenis bahan bakar, baik dalam bentuk cairan maupun gas, yang digunakan dalam kendaraan bermotor. PBB-KB ini dikenakan pada semua jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dipasok atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di lingkungan air.

4. Pajak air permukaan

Pengambilan dan pemanfaatan air tanah merujuk pada tindakan mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dengan metode penggalian, pengeboran, atau pembangunan struktur khusus untuk mengambil air dan digunakan untuk berbagai tujuan. Pajak Air Tanah dikenakan dengan mencatat aliran debit air untuk menghitung volume air yang diambil, yang bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

5. Pajak rokok.

Pajak Rokok adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengusaha yang menjalankan pabrik rokok atau mengimpor rokok dengan izin Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai. Pungutan ini diberlakukan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk cukai atas rokok.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas : 

1. Pajak hotel

Pajak Hotel adalah pembayaran yang dikenakan pada penyedia layanan penginapan yang dioperasikan oleh suatu perusahaan dengan lebih dari 10 ruang atau kamar. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari total biaya yang harus dibayar kepada hotel, dan periode pembayaran pajak hotel ini adalah setiap bulan.

2. Pajak restoran

Tarif pajak restoran yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

3. Pajak hiburan

Pajak Hiburan adalah jenis pajak yang dikenakan pada layanan hiburan yang melibatkan biaya atau pembayaran. Tarif pajak hiburan ini cukup bervariasi dalam kisaran 0%-35%, tergantung pada jenis hiburan yang dinikmati.

4. Pajak reklame

Pajak Reklame adalah bentuk pembayaran yang diambil atas objek, peralatan, aktivitas, atau media yang diciptakan dengan maksud komersial untuk menarik perhatian publik. 

5. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang diterapkan pada eksploitasi mineral non-logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan sejenisnya. Namun, pajak ini tidak berlaku jika kegiatan ini dilakukan untuk tujuan komersial.

Brevet pajak atau kelas perpajakan dapat diikuti oleh orang-orang yang ingin menguasai pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak jarang, brevet pajak seperti ini diikuti oleh calon ahli pajak maupun orang-orang yang ingin bekerja menjadi staff pajak pada suatu perusahaan. Selain memiliki pengetahuan tentang kebijakan pajak, tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita perpajakan yang sedang diperbincangkan. Seperti halnya manfaat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang pertahanan dan keamanan Indonesia.

Kemenkeu Republik Indonesia sudah melakukan penerbitan terhadap kebijakan baru tentang pembebasan pengenaan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, terhadap impor barang maupun jasa yang akan dipergunakan untuk memberikan dukungan kekuatan pertahanan maupun keamanan negara Indonesia. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang satu ini telah tercantum dalam PMK Nomor 157 Tahun 2023 yang sudah berlaku mulai 1 Januari 2024 yang lalu. Kebijakan ini berisi mengenai tata cara pembebasan dan pengenaan pajak PPN terhadap impor maupun penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tertentu, dalam daerah pabean maupun pemanfaatan dari luar daerah pabean yang sifatnya adalah strategis untuk pertahanan maupun keamanan negara Indonesia.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru ini adalah salah satu bentuk dari upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menghilangkan dispute di lapangan tentang kriteria barang maupun jasa kena pajak strategis yang bisa dibebaskan untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara.

Perkembangan Kebijakan Baru

Keputusan Menteri Keuangan nomor 370 tahun 2023 resmi digantikan dengan adanya penerbitan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 157 tahun 2023, mengenai Pelaksanaan pembebasan PPN terhadap impor maupun penyerahan barang kena pajak atau Penyerahan jasa kena pajak tertentu yang sudah dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam perkembangannya sendiri, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerbitan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang seringkali dikenal dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, yang kemudian juga menerbitkan PP No. 49 Tahun 2022 untuk memberikan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian kemudahan Pajak Pertambahan Nilai.

Maka dari itu, pembebasan yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan No. 370 tahun 2003 akan tetap diberlakukan sampai dengan dimanfaatkan. Sehingga, Peraturan Menteri Keuangan yang baru yakni PMK 157/2023 mengatur tentang kriteria barang kena pajak maupun jasa kena pajak tertentu yang sifatnya strategis, yang mana berupa senjata, helm anti peluru, jaket atau rompi anti peluru, amunisi, Radar, kendaraan darat khusus, dan peralatan data terbatas.

Baca Juga: Bentuk Usaha Tetap: Mengenal Kewajiban Pajak dan Perbedaannya dengan Wajib Pajak Dalam Negeri

Hal Penting dalam Pajak Penyerahan BKP dan JKP untuk Keamanan dan Pertahanan

Pembebasan Impor BKP

Terdapat barang kena pajak tertentu yang sifatnya strategis untuk kebutuhan keamanan maupun pertahanan negara, yang akan mendapatkan pembebasan PPN yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan maupun lembaga pemerintah non kementerian yang ada di bawah naungan presiden, serta memiliki tanggung jawab pada Kapolri, TNI, maupun pihak lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan maupun TNI.

Pembebasan Penyerahan BKP

Berbagai BKP tertentu yang sifatnya strategis untuk keamanan dan pertahanan negara akan dibebaskan dari PPN ketika diserahkan pada Kementerian Pertahanan, BUMN yang bergerak pada bidang pertahanan nasional, dan TNI.

Pembebasan JKP Tertentu

Terdapat jasa kena pajak tertentu yang sifatnya strategis untuk keamanan dan pertahanan nasional, yang mana diterima oleh Kementerian Pertahanan maupun TNI sebagai penyediaan data geografis, maka akan dibebaskan dari PPN atau Pajak Pertambahan Nilai ketika diserahkan atau dimanfaatkan di dalam maupun di luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean yang sesuai dengan klausul pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.