Posts in category: Artikel

Training pajak adalah kelas perpajakan yang akan membantu anda untuk memahami dan mengerti berbagai kebijakan perundang-undangan perpajakan. Pastinya orang-orang yang akan membutuhkan pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan, yaitu biasanya calon konsultan pajak dan wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien lagi. Namun, ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh Bentuk Usaha Tetap, supaya menambah pengetahuan perpajakan anda. Bentuk Usaha Tetap atau yang seringkali dikenal dengan BUT merupakan pemahaman dasar yang wajib diketahui oleh bisnis yang berbentuk Badan Usaha tetap di Indonesia.

Mengenal Bentuk Usaha Tetap

Penting untuk mengetahui seberapa besar tarif Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap dan berbagai jenis kewajiban serta wajib pajak Bentuk Usaha Tetap. Terdapat sebuah kebijakan yang mengatur mengenai Bentuk Usaha Tetap, yakni telah tercantum dalam UU 36/2008 mengenai PPH atau Pajak Penghasilan. Pemerintah pada saat ini telah resmi memastikan secara hukum untuk subjek pajak luar negeri maupun Bentuk Usaha Tetap dengan melakukan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2019 mengenai Bentuk Usaha Tetap. PMK 35/2019 merupakan kebijakan yang diterbitkan supaya bisa mengatur ketaatan subjek pajak badan luar negeri atau orang pribadi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Alasan diterbitkannya kebijakan tersebut yakni karena hal dasar yang harus diketahui oleh setiap Badan Usaha tetap. Pemerintah memberikan penekanan bahwa dibuatnya kebijakan ini untuk Bentuk Usaha Tetap supaya bisa mengakomodir wajib pajak luar negeri yang menanamkan modal asing di dalam negeri atau yang dikenal dengan resident taxpayer. Mengingat bahwa semakin hari Seiring dengan berjalannya waktu jumlah investor asing akan semakin bertambah. Para investor asing yang masuk ke Indonesia biasanya akan mempergunakan skema joint venture yang bekerja sama dengan perusahaan lokal maupun dalam negeri atau perusahaan asing yang lain.

Oleh karena itu, supaya bisa melakukan penghindaran pengenaan pajak berganda, maka penghasilan yang diperoleh atau diterima suatu bisnis badan atau orang pribadi dari negara lain tersebut penting untuk diujikan sebagai kriteria untuk melakukan penentuan apakah Indonesia mempunyai hak untuk memajaki penghasilan tersebut. Sehingga, inilah alasan mengapa ketentuan terhadap Bentuk Usaha Tetap diterbitkan dan diatur pada undang-undang nomor 38 tahun 2008 pasal 2 ayat 6 yang menyebutkan bahwa tempat kedudukan badan atau tempat tinggal orang pribadi ditetapkan oleh DJP atau direktur jenderal pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Kompensasi Karyawan dan Perpajakannya

Jenis Wajib Pajak BUT

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2019 memberikan penjelasan pengertian dari badan asing atau orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dengan kriteria berikut ini, antara lain:

• Orang Pribadi Asing, merupakan Warga yang tidak berkedudukan di Indonesia maupun orang pribadi yang ada di Indonesia selama 12 bulan atau 183 hari untuk melakukan bisnis maupun melakukan berbagai aktivitasnya di Indonesia.
• Badan Asing, merupakan perusahaan atau badan yang tidak didirikan di Indonesia dan kedudukannya tidak ada di Indonesia untuk melaksanakan bisnis maupun menjalankan aktivitas di Indonesia.

Perlu diketahui mengenai perbedaan perlakuan pajak terhadap Bentuk Usaha Tetap dengan wajib pajak dalam negeri. Pemerintah sedemikian rupa melakukan rancangan perlakuan pajak untuk wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap. Wajib pajak dalam negeri akan bisa menikmati tax treaty dengan negara yang sudah menjadi kerjasama P3B, sedangkan sebaliknya untuk wajib pajak Bentuk Usaha Tetap.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pemahaman yang kuat tentang pajak penting tidak hanya bagi akuntan atau profesional keuangan, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengelola keuangannya dengan bijak. Konsep yang sangat relevan dalam dunia perpajakan adalah perencanaan pajak, yaitu suatu strategi yang dirancang untuk mengelola kewajiban perpajakan seseorang dengan cara yang paling efisien dan legal. Dalam mata kuliah perpajakan, perencanaan pajak merupakan inti dari pemahaman menyeluruh tentang sistem perpajakan dan bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Artikel ini akan menjelaskan konsep perencanaan pajak secara mendalam sebagai bagian dari topik kursus pajak.

Perencanaan pajak adalah aspek penting perpajakan yang melibatkan perencanaan hukum dan strategis atas transaksi keuangan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi perpajakan dengan memahami implikasi perpajakan dari berbagai transaksi bisnis dan keputusan keuangan. Perencanaan pajak sangat penting bagi individu dan bisnis, karena membantu mengurangi beban pajak, meminimalkan risiko pajak, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan

Dalam konteks Kursus  Pajak, perencanaan pajak merupakan topik utama yang dibahas secara mendalam. Kursus ini membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang strategi dan teknik perencanaan perpajakan, termasuk analisis implikasi perpajakan, identifikasi peluang penghematan pajak, dan pengembangan rencana keuangan hemat pajak. Kursus ini juga menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan dan perlunya selalu mengikuti perkembangan undang-undang dan peraturan perpajakan

Perencanaan pajak tidak hanya sekedar meminimalkan kewajiban perpajakan tetapi juga memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi secara tepat waktu dan akurat. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang undang-undang, peraturan, dan standar akuntansi perpajakan, serta kemampuan menganalisis data keuangan dan mengembangkan strategi perpajakan yang efektif.

Kesimpulannya, perencanaan pajak merupakan komponen penting perpajakan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan finansial individu atau bisnis. Kursus Brevet Pajak membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merencanakan dan mengelola perpajakan mereka secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan sekaligus meminimalkan kewajiban perpajakan.

Apa itu Perencanaan Pajak?

Perencanaan pajak adalah proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan secara hukum kewajiban perpajakan seseorang atau organisasi. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar hukum. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap situasi keuangan seseorang atau perusahaan untuk menemukan cara paling efektif dalam mengelola aset dan transaksi keuangan guna menghindari kewajiban pajak yang berlebihan.

Pentingnya perencanaan pajak dalam kursus perpajakan

Dalam mata kuliah perpajakan, perencanaan pajak merupakan mata kuliah yang sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem perpajakan dan cara memanfaatkannya secara optimal. Beberapa alasan mengapa perencanaan pajak menjadi fokus mata kuliah perpajakan antara lain:

Penghematan pajak

Salah satu manfaat utama perencanaan pajak adalah kemampuannya menghemat uang dengan mengurangi kewajiban pajak. Pada mata kuliah perpajakan, mahasiswa mempelajari berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk mencapai penghematan pajak tersebut.

Baca Juga: Optimalkan Pelatihan untuk Sertifikat Pajak Berkat Pengisian PPN dan Deklarasi Pendapatan secara Elektronik

Kepatuhan hukum

Perencanaan pajak yang efektif harus selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pada mata kuliah perpajakan, mahasiswa mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan sehingga dapat mengembangkan strategi perencanaan perpajakan yang konsisten dengan kerangka hukum yang berlaku.

Perencanaan keuangan jangka panjang

Perencanaan pajak juga membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan memahami implikasi perpajakan dari berbagai keputusan keuangan, seseorang atau bisnis dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya.

Peningkatan efisiensi keuangan

Dengan meminimalkan kewajiban pajak, seseorang atau bisnis dapat meningkatkan efisiensi keuangannya. Ini berarti lebih banyak uang dapat dialokasikan untuk investasi atau pengeluaran lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas.

Strategi Perencanaan Pajak Umum

• Dalam mata kuliah perpajakan, mahasiswa juga mempelajari berbagai strategi perencanaan pajak yang umum digunakan. Beberapa strategi tersebut antara lain:
• Pengurangan Pendapatan Kotor, hal ini melibatkan penggunaan berbagai pengurangan, pengecualian dan penghindaran pajak untuk mengurangi pendapatan kotor yang akan dikenakan pajak.
• Pergeseran Pendapatan, strategi ini melibatkan pengalihan pendapatan kepada anggota keluarga atau badan hukum lain yang mungkin memiliki tarif pajak lebih rendah.
• Penggunaan investasi dengan pajak rendah, dengan mengalokasikan investasi pada instrumen keuangan dengan pajak rendah atau bebas pajak adalah strategi lain yang sering digunakan dalam perencanaan pajak.
• Menggunakan Pengurangan dan Kredit Pajak, dalam memanfaatkan pengurangan dan kredit pajak yang tersedia dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang terutang.

Dalam kursus perpajakan, memahami perencanaan pajak adalah kunci untuk mengelola keuangan dengan bijak dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan Anda. Dengan mempelajari konsep-konsep ini secara mendalam, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang strategi perencanaan pajak yang efektif dan secara hukum meminimalkan beban pajak mereka.

Oleh karena itu, perencanaan pajak tidak hanya merupakan bagian integral dari kursus perpajakan namun juga merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam dunia keuangan yang kompleks saat ini. Perencanaan pajak merupakan aspek penting perpajakan yang melibatkan perencanaan hukum dan strategis atas transaksi keuangan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan sekaligus memastikan kepatuhan. dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak biasanya akan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan semakin efisien. Karena dengan kursus pajak ini nantinya akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman seputar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak jarang kelas perpajakan seperti ini diikuti oleh calon staff pajak pada suatu perusahaan. Untuk bisa mengelola kewajiban perpajakan maupun menjadi staf pajak pada sebuah perusahaan, tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan yang sedang hangat di perbincangkan. Seperti halnya kompensasi karyawan, seberapa besar pajak yang harus dikeluarkan atas kompensasi tersebut?

Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai kompensasi karyawan hingga berbagai aspek pajaknya.

Mengenai Kompensasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia kerja saat ini menjadi semakin kompetitif, kompensasi adalah hal yang sangat penting dan bukan hanya berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan saja, namun juga akan berpengaruh pada kinerja perusahaan secara menyeluruh. Kompensasi ini dirancang dengan baik menjadi alat motivasi yang kuat, supaya bisa memberikan dukungan pada karyawan untuk mencapai performa terbaik, sembari memastikan bahwa perusahaan bisa mempertahankan dan menarik talenta terbaik.

Kompensasi dalam dunia kerja merujuk pada berbagai bentuk penghargaan maupun imbalan yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan mereka, yang mana merupakan bentuk dari kontribusi atau balasan yang telah diberikan oleh karyawan bagi perusahaan.Biasanya penghargaan atau imbalan tersebut bukan hanya terbatas berupa uang saja, namun mencakup juga banyak bentuk lainnya yang bisa mencukupi keperluan maupun meningkatkan kepuasan kerja dari para karyawan. Kompensasi sengaja direncanakan supaya bisa mengakui pencapaian dan kinerja karyawan, sekaligus supaya bisa memberikan motivasi pada mereka dalam memberikan performa terbaik untuk perusahaan.

Apa Tujuan Adanya Kompensasi?

Perpajakan atas Kompensasi

Pada umumnya berbagai bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan pada karyawannya adalah termasuk sebagai objek pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Besaran dari pajak penghasilan pasal 21 yang wajib dipungut atau dilakukan pemotongannya oleh perusahaan terhadap penghasilan pegawai tetap dihitung dengan menggunakan cara berikut, diantaranya:

• Penghitungannya dilakukan dengan mempergunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam satu Masa pajak seperti halnya yang telah tercantum dalam PP 58/2023, dilakukan untuk setiap masa pacek selain masa pajak terakhir.
• Sedangkan, untuk masa pajak terakhir, harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas pajak penghasilan pasal 21 yang terutang dalam kurun waktu 1 tahun, dengan mempergunakan tarif menurut UU PPh pasal 17 ayat 1, dan dikurangkan 2 dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan.

Baca Juga: Surat Keterangan Terdaftar Pajak? Apakah Sama dengan NPWP?

Namun, ada pemberian Fasilitas pada karyawan yang bisa dikecualikan dari objek perpajakan, misalnya adalah fasilitas tempat tinggal fasilitas kendaraan fasilitas olahraga dan berbagai fasilitas lain dengan batasan dan jenis tertentu yang telah tertulis pada PMK Nomor 66 Tahun 2023. Dalam dunia kerja yang sangat dinamis dan banyak tantangan, Kompensasi untuk karyawan tidak hanya sekedar angka pada slip gaji saja, tetapi juga termasuk sebuah refleksi dari apresiasi dan penghargaan perusahaan atas dedikasi dan kerja keras dari karyawan.

Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang apa itu yang namanya kompensasi dan berbagai aspek perpajakannya, perusahaan pastinya akan bisa merancang bentuk kompensasi yang bukan hanya kompetitif namun juga adil dan memotivasi. Hal tersebut merupakan kunci agar bisa menarik dan mempertahankan, sekaligus memberikan motivasi terhadap talenta terbaik, yang nantinya bisa mengarah pada kesuksesan dan perkembangan bersama.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah mengandalkan pajak untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan sangatlah penting. Salah satu cara untuk lebih memahami perpajakan adalah dengan mengambil surat keterangan pajak. Dalam konteks ini, alur pengisian surat pernyataan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (SPT) secara elektronik menjadi krusial.

Memahami Brevet Pajak

Sertifikat perpajakan merupakan sertifikasi keahlian di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan, termasuk pelaporan PPN dan pelaporan pajak.

Dalam kajian brevet pajak, proses pengisian formulir elektronik SPT PPN dan PPh meliputi beberapa tahapan yang harus diselesaikan. Berikut beberapa langkah yang harus diikuti:

• Pembuatan faktur elektronik: Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak elektronik dan menyatakan SPT Masa PPN dalam faktur elektronik.
• Pengisian SPT Masa PPN : PKP mengisi SPT Masa PPN 1111 dengan data-data yang diperlukan seperti data transaksi jual beli, data pengeluaran, dll.
• Penyampaian SPT Masa PPN: PKP menyampaikan SPT Masa PPN 1111 kepada Biro Pelayanan Pajak (KPP) dalam bentuk elektronik atau kertas.
• Pengujian Data: KPP melakukan pengujian data untuk menilai kebenaran pengisian basis data elektronik berkala SPT.
• Penelusuran SPT: KPP melakukan penelusuran SPT untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya.
• Mengisi SPT PPh: PKP mengisi SPT PPh dengan data-data yang diperlukan seperti data pendapatan, data pengeluaran, dll.
• Penyampaian SPT PPh: PKP menyampaikan SPT PPh kepada KPP dalam bentuk elektronik atau kertas
• Pengujian Data: KPP melakukan pengujian data untuk menilai keakuratan pengisian data elektronik pokok pajak.
• Penelusuran SPT: KPP melakukan penelusuran SPT untuk menilai kelengkapan pengisian SPT beserta lampirannya.

Dalam menyampaikan SPT PPN dan PPh secara elektronik, PKP harus memastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPP juga harus melakukan pengujian data dan penelitian terhadap SPT untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT.

Baca Juga: Peningkatan Profesionalisme Perpajakan: Manfaat Mengikuti Kursus Pelatihan Tertentu

Alur Pengisian SPT PPN Elektronik

SPT e-PPN merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh pengusaha atau pemungut pajak untuk menunjukkan kegiatan usaha dan besarnya PPN yang harus dibayar kepada pemerintah. Alur pengisian SPT PPN elektronik meliputi:

• Pendaftaran: Pengusaha harus mendaftar sebagai pemungut pajak melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Pengisian Data : Pelaku usaha wajib mengisi data transaksi jual beli secara akurat, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
• Perhitungan PPN: Berdasarkan data yang dimasukkan, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah PPN yang harus dibayar.
• Pengiriman: Setelah pengisian selesai, SPT PPN elektronik akan dikirimkan secara online ke DJP.

Alur Kerja Pengajuan Pajak Elektronik

SPT elektronik digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak yang terutang. Berikut proses pengisian SPT PPh elektronik:

• Pendaftaran: Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dan NPWP-nya melalui portal pajak online.
• Entri data: Wajib Pajak memberikan informasi mengenai penghasilan yang diterima dan jenis pemotongannya.
• Perhitungan Pajak: Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan data yang dimasukkan.
• Pengiriman: Setelah pengisian selesai, SPT PPh elektronik akan disampaikan kepada DJP melalui portal pajak.

Peran pelatihan surat keterangan perpajakan dalam optimalisasi alur pengisian SPT. Pengajaran surat keterangan pajak berperan penting dalam mengoptimalkan kelancaran SPT PPN dan PPh elektronik. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai peraturan pepajakan sebagaimana Peserta akan mempelajari berbagai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat mengisi SPT dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak pastinya akan sangat membantu Anda untuk bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan mendasar mengenai perpajakan. Hal tersebut dikarenakan training pajak akan memberikan Anda materi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, bahkan hingga Bagaimana cara melakukan pengelolaan pajak dengan baik. Tidak kalah penting adalah dengan mengetahui berbagai dokumen penting di dunia perpajakan, seperti salah satunya adalah SKT.

Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya SKT? SKT atau Surat Keterangan Terdaftar pajak merupakan salah satu bentuk dari dokumen yang sangat penting pada bidang perpajakan. Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai dokumen penting Surat Keterangan Terdaftar atau SKT pajak.

Mengenal SKT Pajak

Surat keterangan terdaftar pajak atau SKT pajak merupakan dokumen yang dilakukan pengeluarannya oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP2KP). Dokumen ini dibuat tujuannya adalah sebagai bukti bahwa wajib pajak sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Surat keterangan terdaftar ini tidak jarang dikeluarkan bersama dengan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

Perlu diketahui bahwa SKT bukan merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan merupakan dua dokumen yang berbeda, serta isi SKT adalah informasi penting tentang identitas wajib pajak, mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, NIK, alamat, kewajiban pajak, jenis usaha, tempat tinggal, dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar pajak.

Apa Fungsi SKT Pajak?

Terdapat beberapa fungsi dari surat keterangan pajak dalam dunia perpajakan sendiri, diantaranya:

Sebagai bukti terdaftarnya menjadi wajib pajak

Surat keterangan terdaftar pajak ini adalah suatu bukti yang resmi menunjukkan bahwa seseorang maupun entitas tertentu sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Surat yang satu ini dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai kegiatan perpajakan, mulai dari pembayaran pajak hingga pelaporan pajak.

Syarat dari transaksi bisnis

Surat keterangan terdaftar pajak tidak jarang menjadi syarat yang harus dipenuhi saat menjalankan transaksi bisnis, seperti halnya pembukaan rekening bank, pembuatan kontrak, maupun pengajuan penawaran dalam tender. Dokumen tersebut akan menunjukkan bahwa seseorang maupun sebuah badan sudah mendaftar sebagai wajib pajak dan patuh atas kewajiban maupun kebijakan perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Apakah Benar Kawasan Berikat Akan Dapat Fasilitas Perpajakan?

Indikator kepatuhan pajak

Surat keterangan terdaftar pajak juga merupakan indikator terhadap kepatuhan pajak individu maupun badan. Entitas yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar pajak akan dianggap lebih patuh atas kewajiban perpajakan mereka, sehingga ini bisa meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dari paramitra bisnis.

Sebagai DPP atau dasar penghitungan pajak

Surat keterangan pajak pun akan menjadi dasar saat wajib pajak melakukan penghitungan pajak, yang mana nantinya harus disetorkan atau dibayarkan. Informasi tentang kewajiban pajak yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar pajak bisa digunakan sebagai dasar maupun acuan saat melakukan penghitungan jumlah pajak yang harus disetorkan.

Dengan adanya begitu banyak fungsi dari Surat Keterangan Terdaftar pajak, maka dokumen ini adalah dokumen yang tidak bisa diabaikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang mempunyai kewajiban perpajakan. Dokumen seperti ini bukan hanya termasuk sebagai syarat administratif saja, tetapi mencerminkan pula tingkat kredibilitas dan kepatuhan seorang individu maupun sebuah badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk bisa mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar pajak ini bukan merupakan hal yang sulit, tetapi pastinya tetap memerlukan berbagai persyaratan dan prosedur yang harus dijalani dengan teliti. Untuk pembuatan SKT pajak ini dapat dilakukan secara online dengan mengaksesnya pada laman resmi DJP online dengan cara membuat akun e-Reg pajak. Kemudian bisa hanya dengan mengikuti berbagai langkah-langkah yang tercantum dalam prosedurnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak akan sangat membantu Anda apabila ingin terjun secara langsung di dunia perpajakan. Karena dengan pelatihan pajak ini nantinya Anda akan mempunyai pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pastinya untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai informasi dan berita yang berkaitan dengan perpajakan. Seperti misalnya mengenai Kawasan Berikat dan berbagai fasilitas perpajakannya. Apakah Anda sudah tahu apa itu yang namanya Kawasan Berikat? Kawasan Berikat adalah suatu kawasan Pabean yang relatif istimewa apabila dibandingkan dengan kawasan Pabean yang lain.

Hal ini dikarenakan Kawasan Berikat akan menerima berbagai fasilitas khusus yang didapatkan dari pemerintah. Kendati demikian, tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengetahui atau mengenal Apa itu yang namanya Kawasan Berikat.

Mengenal Kawasan Berikat

Perlu diketahui bahwa Kawasan Berikat pertama kali diperkenalkan dari keputusan Menteri Keuangan nomor 291 tahun 1997, yang mana diperkenalkan sebagai sebuah tempat, bangunan, maupun kawasan dengan berbagai batas tertentu yang ada di dalamnya, di mana akan dijalankan aktivitas usaha industri, pengolahan bahan dan barang, perekayasaan, aktivitas rancang bangun, pemeriksaan awal hingga akhir, dan pengelompokan atas bahan dan barang asal impor, maupun barang dan bahan yang berasal dari dalam DPIL atau daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya nanti terutama dijadikan sebagai bahan ekspor.

Pada saat ini kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang Kawasan Berikat adalah PMK nomor 131 tahun 2018 s.t.t.d PMK nomor 65 tahun 2021. Sesuai dengan kebijakan ini, Kawasan Berikat merupakan tempat penimbunan Berikat yang dipergunakan untuk melakukan penimbunan barang impor maupun barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, supaya bisa digabungkan maupun diolah sebelum diekspor maupun diimpor untuk dipakai. Selain itu, tempat penimbunan Berikut merupakan tempat, bangunan, maupun kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu dan akan dipergunakan untuk menimbun barang yang tujuannya adalah agar bisa memperoleh penangguhan bea masuk.

Kriteria Kawasan Berikat

Agar bisa ditetapkan menjadi Kawasan Berikat, sebuah kawasan harus mempunyai lokasi pada wilayah Industri maupun wilayah budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan paling sedikit adalah 10.000 meter persegi dalam satu hamparan. Selain itu, wilayah budidaya seperti halnya yang dimaksud di atas diperuntukkan untuk, diantaranya:

• Perusahaan yang mempergunakan bahan baku maupun proses produksinya akan membutuhkan lokasi khusus
• Perusahaan industri mikro dan kecil
• Perusahaan industri yang melaksanakan industrinya pada kota maupun daerah kabupaten yang belum mempunyai wilayah industri maupun yang sudah mempunyai Kawasan Industri, tetapi semua kavling industrinya sudah habis.

Baca Juga: Jangan Sampai Terlewat, Kantor Wilayah DJP Mulai Memberikan Informasi Syarat Pengurangan PBB

Lebih lanjut mengenai tempat, bangunan, maupun wilayah yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat, maka harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

• Berada pada lokasi yang bisa langsung dimasuki dari jalan umum dan bisa dilalui dengan menggunakan kendaraan pengangkut peti kemas maupun sarana pengangkut peti kemas lainnya di air
• Memiliki berbagai batas yang jelas baik itu berupa pembatas buatan maupun pembatas alam, yang berupa pagar pemisah dengan tempat, bangunan, maupun kawasan lainnya
• Dipergunakan untuk menjalankan aktivitas industri pengolahan bahan baku yang akan menjadi hasil produksi.

Seperti halnya yang telah tercantum dalam PMK nomor 131 tahun 2018 s.t.t.d PMK nomor 65/2021, Kawasan Berikat nantinya akan mendapatkan fasilitas pada bidang kepabeanan dan juga yang berupa kemudahan menurut manajemen risiko, memperoleh beberapa hal mulai dari pelayanan perizinan, pelayanan aktivitas operasional, dan pelayanan yang lainnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak sangat penting untuk diikuti oleh orang-orang yang ingin mengetahui berbagai ketentuan mengenai kebijakan perpajakan. Tidak jarang kelas perpajakan seperti kursus pajak ini diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan, mulai dari konsultan pajak, hingga orang-orang yang ingin bekerja menjadi staf pajak di sebuah perusahaan, maupun juga untuk buat para wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Sehingga tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita perpajakan, seperti misalnya Bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mulai menginformasikan syarat untuk memperoleh pengurangan Pajak bumi dan bangunan.

Kementerian keuangan sudah meluncurkan aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2023 yang berhubungan dengan ketentuan pengurangan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kementerian keuangan pun memberikan penjelasan bahwa kebijakan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 Tahun 2017 perlu digantikan dikarenakan belum cukup untuk menampung penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pada bagian pertimbangan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2023 terdapat hal yang disebutkan bahwa penerbitan kebijakan ini untuk memastikan secara hukum dan memberikan peningkatan tata kelola administrasi.

Sehingga, dibutuhkan penyempurnaan kebijakan atau peraturan tentang objek pajak yang bisa diberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan, tata cara pengajuan, dan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan, sekaligus pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Ada poin terbaru pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2023, yakni pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan secara jabatan. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2023 pasal 16 ayat 1 telah disebutkan bahwa pengurangan pajak bumi dan bangunan secara jabatan diberikan pada wajib pajak dalam kasus atau objek pajaknya yang terkena bencana alam.

Bencana alam yang dimaksudkan adalah bencana alam yang disebabkan karena serangkaian peristiwa maupun peristiwa tertentu yang dikarenakan oleh alam, seperti halnya kebijakan ketentuan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, pada pasal selanjutnya yaitu pasal 16 ayat 2, menjelaskan bahwa bencana alam sesuai pada ayat yang pertama harus memperoleh penetapan status bencana alam oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Perlu diketahui bahwa pengurangan pajak bumi dan bangunan bisa diberikan secara maksimal sebesar 100% dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Baca Juga: Seberapa Penting untuk Masyarakat Umum dan Mahasiswa Mengikuti Sertifikasi Pajak?

Selanjutnya, kewenangan akan memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan tersebut yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada kepala kantor wilayah Dirjen pajak. Kemudian, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan meneliti dan memiliki kewenangan untuk melakukan penerbitan terhadap keputusan pengurangan pajak bumi dan bangunan secara jabatan dalam bentuk surat keputusan.

Apabila surat keputusan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan secara jabatan telah diterbitkan, maka pihak wajib pajak tidak bisa melakukan pengajuan permohonan pengurangan atas surat ketetapan pajak PBB, SPPT PBB, maupun STP pajak bumi dan bangunan yang diberikan keputusan pengurangan pajak bumi dan bangunan itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa, Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2023 tersebut telah direncanakan sejak 30 November tahun 2023 lalu, dan berlaku 30 hari sejak terhitungnya tanggal diundangkan peraturan tersebut. Ketika Peraturan Menteri Keuangan nomor 1 29 tahun 2023 berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2017 pun dilakukan pencabutannya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Perpajakan adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang. Untuk tetap menjadi yang terdepan dalam industri ini, para profesional perpajakan harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengikuti kursus pelatihan pajak khusus. Pada artikel ini, kita akan membahas manfaat mengambil kursus khusus tersebut.

Pengetahuan yang mendalam

Kursus pelatihan perpajakan khusus menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi topik perpajakan tertentu. Hal ini memungkinkan para profesional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari undang-undang perpajakan, peraturan dan praktik terbaik. Dengan demikian, mereka bisa menjadi ahli di bidang tertentu, seperti perpajakan internasional, pajak perusahaan, atau perencanaan pajak.

Memahami perubahan peraturan perpajakan

Undang-undang perpajakan sering berubah, termasuk perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika perekonomian. Mengambil kursus khusus memungkinkan para profesional perpajakan untuk tetap mengikuti perubahan ini. Mereka dapat memahami dampak perubahan undang-undang perpajakan terkini dan pengaruhnya terhadap klien atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Meningkatkan keterampilan praktis

Selain pengetahuan teoritis, kursus pelatihan perpajakan khusus juga membantu mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berhasil dalam profesi perpajakan. Ini mencakup keterampilan seperti analisis keuangan, interpretasi peraturan perpajakan, dan keterampilan komunikasi dengan klien atau mitra bisnis.

Menyediakan sumber daya tambahan

Peserta kursus seringkali memiliki akses ke sumber daya tambahan, seperti studi kasus, bahan bacaan, dan perangkat lunak khusus perpajakan. Ini membantu para profesional menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks praktis dan menghadapi tantangan nyata yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari.

Membangun jaringan profesional

Kursus pelatihan perpajakan khusus juga merupakan tempat yang tepat untuk membangun jaringan profesional. Peserta dapat bertemu profesional industri lainnya yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Hal ini membuka pintu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman dan peluang kolaborasi di masa depan.

Meningkatkan kredibilitas dan nilai profesional

Menyelesaikan kursus khusus dalam pelatihan perpajakan menunjukkan komitmen terhadap pengembangan profesional. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas seseorang di mata klien, atasan atau rekan kerja. Profesional yang terus meningkatkan keterampilannya juga cenderung memiliki nilai lebih besar di pasar kerja.

Baca Juga: Ketahui Langkah Utama dalam Perpajakan: Pengetahuan Umum dalam Dunia Pajak

Mengambil kursus khusus dalam pelatihan perpajakan memiliki banyak keuntungan bagi para profesional di bidang ini. Dari pengetahuan mendalam hingga jaringan profesional yang luas, kursus-kursus ini membantu membangun pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dalam industri perpajakan yang dinamis ini. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang serius mempertimbangkan karir di bidang perpajakan, menginvestasikan waktu dan sumber daya di pendidikan tinggi adalah keputusan yang bijaksana.

Untuk mengikuti kursus pelatihan perpajakan tertentu, Anda dapat menghubungi lembaga yang menyediakan pelatihan tersebut dan mendaftar sebagai pelajar. Beberapa institusi yang menawarkan kursus khusus dalam pendidikan perpajakan antara lain:

Salah satunya yaitu dengan mengikuti kursus Sertifikasi Terapan Brevet Pajak A/B yang ditawarkan Arkademi merupakan salah satu kursus sertifikasi perpajakan terpopuler di Indonesia. Mata kuliah ini berisi materi spesifik, mulai dari perpajakan perusahaan, pemeriksaan pajak, akuntansi perpajakan, e-SPT, hingga konfirmasi PKP. Akademi biasanya yang menyediakan kursus atau pelatihan perpajakan seperti ini. Ambil Kursus Tertentu: Ikuti kursus spesifik terkait, seperti Pengadilan Pajak atau Penagihan Pajak, untuk sengketa pajak yang lebih spesifik. Dalam pelatihan perpajakan, mahasiswa dapat mengikuti magang dan kursus tertentu untuk mempelajari tahapan utama perpajakan secara lebih tepat dan detail.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak merupakan elemen penting dalam perekonomian setiap negara, dan memahami tahapan utama perpajakan sangat penting untuk memahami cara kerja sistem ini terutama ketika Anda ingin memperdalam ilmu perpajakan dengan cara mengikuti training pajak. Pada artikel kali ini kita akan membahas beberapa langkah utama dalam perpajakan yang penting untuk dipahami setiap individu.

Pendaftaran NPWP

Langkah pertama yang harus dilakukan setiap wajib pajak adalah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional (NPWP). NPWP merupakan dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dan diperlukan untuk melakukan transaksi perpajakan di Indonesia. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online atau langsung di kantor pajak terdekat.

Pemenuhan kewajiban perpajakan

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya pembayaran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan berbagai jenis pajak lainnya tergantung jenis kegiatan atau transaksi yang dilakukan.

Mengisi dan menyampaikan SPT

Salah satu langkah penting dalam perpajakan adalah melengkapi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. SPT merupakan dokumen yang digunakan untuk menyatakan penghasilan atau transaksi perpajakan tertentu kepada administrasi perpajakan. Wajib Pajak harus melengkapi dan menyampaikan SPT sesuai jadwal yang ditentukan oleh administrasi perpajakan.

Perhitungan dan pembayaran pajak

Setelah melengkapi SPT, langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya pajak yang terutang berdasarkan penghasilan yang dinyatakan atau pernyataan transaksi. Setelah itu, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain transfer bank, pembayaran tunai, atau melalui sistem pembayaran pajak online.

Pengendalian dan pemeriksaan pajak

Fiskus mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan indikasi pelanggaran perpajakan. Selama pemeriksaan, wajib pajak harus memberikan dokumentasi dan informasi yang diperlukan kepada administrasi pajak.

Penyelesaian sengketa perpajakan

Sengketa perpajakan dapat timbul antara wajib pajak dan fiskus mengenai penafsiran undang-undang atau penghitungan pajak. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan banding atau menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian perselisihan, seperti mediasi atau arbitrase.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat dengan NPWP Sebagai Sarana Admisistrasi Perpajakan

Pengembangan perencanaan pajak

Langkah terakhir dalam perpajakan adalah pengembangan perencanaan pajak yang cerdas dan strategis. Hal ini melibatkan analisis struktur perpajakan yang berlaku dan penerapan strategi perpajakan yang optimal untuk mengurangi beban pajak secara legal dan efisien.

Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan juga dapat membantu individu mengoptimalkan strategi keuangan mereka secara keseluruhan. Dalam mengetahui peraturan perpajakan yang saat ini sedang berlaku, serta cara mengajukan pajak Anda sesuai dengan peraturan dalam perpajakan pada saat mengikuti training pajak tersebut selanjutnya Anda dapat memperhatikan langkah-langkah seperti berikut ini:

• Mengenal Tata Cara Perpajakan, Mengenal tata cara perpajakan yang berlaku, yang meliputi tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, serta tata cara pengadilan pajak.
• Mengenal Perencanaan Pajak, Mempelajari strategi perencanaan pajak yang efektif dan efisien, serta cara menganalisis SPT sesuai peraturan perpajakan.
• Mengenal Akuntansi Pajak, Mengenal dasar-dasar akuntansi perpajakan dan cara penataan dokumen perpajakan.
• Mengenal Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pajak, Mengenal tata cara penyelesaian sengketa perpajakan yang meliputi keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
• Menghadiri pelatihan, Mengikuti pelatihan perpajakan dari lembaga terkait, dapat berupa kursus online, modul pelatihan terapan, atau yang lebih fleksibel seperti pembelajaran video, pembelajaran interaktif, atau webinar.
• Ikuti Magang, Ikuti magang di institusi terkait, yang dapat membantu mahasiswa memahami prinsip dasar akuntansi perpajakan.

Dengan memahami langkah-langkah penting perpajakan ini, individu dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apa sih pajak daerah?

Pajak Daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Pajak daerah ini dijelaskan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009. Adapun merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU PDRD, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi atau kewajiban pajak ini diberikan oleh penduduk dalam suatu wilayah kepada pemerintah setempat digunakan dalam rangka mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah tersebut. Contohnya dalam mendukung proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, menciptakan peluang kerja baru, dan berbagai inisiatif pembangunan serta administrasi pemerintahan. Selain menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah juga merupakan salah satu aspek pendapatan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan program-program dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lalu, apa sih manfaat dari pajak daerah ini?

Pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi budgetair 

Sebagai fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

1. Fungsi regulerend 

Adapun fungsi regulerend sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu.

Apa saja kriteria dari pajak daerah?

Pajak daerah memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut : 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. 
2. Objek terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan hanya melayani di wilayah tersebut. 
3. Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya. 
5. Bukan objek pajak pusat. 
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak menghalangi kegiatan perekonomian antardaerah.
7. Aspek keadilan serta kemampuan masyarakat yang diperhatikan.. Penentuan objek dan subjek harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya. Kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan, artinya penerapan pajak daerah tidak akan memberi peluang pada berbagai pihak untuk merusak lingkungan.