Posts in category: Artikel

Training pajak adalah salah satu hal yang bisa menjadi kunci utama seorang pekerjaan atau seseorang yang tengah mencari pekerjaan menjadi lebih unggul dibandingkan dengan calon pelamar yang lainnya. Karena dengan mengikuti training pajak seperti ini seorang peserta nantinya akan memperoleh sebuah sertifikat brevet pajak yang akan menjadikan kriteria tersendiri untuk memperoleh pekerjaan ketika melamar di sebuah pekerjaan yang memang mempunyai standar tersendiri untuk pelamarnya yang mempunyai sertifikat.

Bahkan bukan hanya itu saja, tapi biasanya sertifikat brevet pajak ini juga dapat dijadikan sebagai kriteria untuk memperoleh atau meningkatkan jabatan yang layak dan gaji besar dari sebuah perusahaan.

Misalnya Ketika Anda melamar sebuah pekerjaan sebagai ahli pajak di suatu perusahaan besar, maka tempat training pajak dan sertifikasi yang Anda dapatkan tentang ilmu perpajakan tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Untuk Anda yang telah mengikuti kelas pelatihan perpajakan dan mempunyai sertifikat program tersebut tentu saja akan lebih diutamakan dibandingkan dengan para pelamar lainnya yang tidak mempunyai sertifikat maupun pengalaman kelas perpajakan tersebut.

Mungkin Anda yang tertarik atau akan melamar kerja di bidang keuangan, perpajakan maupun ekonomi tertarik dengan yang yang namanya kelas perpajakan atau yang biasa disebut dengan brevet pajak ini. Secara definisi training pajak ini merupakan sebuah aktivitas maupun pelatihan perpajakan yang dilakukan pada beberapa tingkatan yang berbeda-beda.

Pelatihan perpajakan seperti ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan software pajak maupun dengan tidak menggunakan aplikasi software pajak tersebut. Perlu Anda ketahui sebelum mengikuti training pajak adalah mengenai tingkatan kelas perpajakan itu sendiri. Pada dasarnya, terdapat tiga tingkatan dari kelas perpajakan yaitu Brevet A, Brevet B, dan Brevet C.

Akan sangat lebih baik apabila Anda mengetahui lebih detail mengenai tingkatan-tingkatan tersebut. Namun, supaya Anda tidak bingung bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menentukan kelas training pajak, Berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda lakukan ketika menentukan tempat training pajak.

Memperhatikan Kredibilitas Instruktur

Yang harus Anda lakukan pertama kali ketika menentukan tempat training pajak adalah dengan memperhatikan kredibilitas maupun kompetensi dari instruktur latihan. Anda perlu memastikan bahwa instruktur yang akan memberikan materi perpajakan kepada Anda merupakan seorang praktisi maupun ahli perpajakan dan tentu saja mempunyai rekam jejak yang baik di bidang perpajakan maupun Latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan perpajakan maupun akuntansi pajak.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Karbon akan Diterapkan pada 1 Juli 2022

Memperhatikan Sertifikat yang Akan Diberikan

Pada saat tujuan utama Anda mengikuti training pajak selain untuk memperoleh sebuah ilmu tentang perpajakan, namun juga untuk memperoleh sertifikat yang membuktikan kredibilitas Anda sebagai seorang pelamar kerja, tentu saja sertifikat yang terbukti dapat diakui sangat penting untuk Anda dapatkan. Maka, sangat penting untuk Anda memastikan bahwa tempat training pajak Anda nantinya akan memberikan sertifikat training pajak yang dapat diakui dan secara resmi dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Ketika Anda meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk menjalani training pajak, tetapi ilmu Anda tidak dapat diakui tentu saja hal tersebut akan sia-sia.

Memperhatikan Biaya Kursus

Tentu saja semua orang ingin mengelola uangnya dengan efisien termasuk ketika menentukan tempat training pajak. Maka dari itu Anda tidak boleh asal memilih, Ketika Anda benar-benar serius dalam memilih dan menentukan, bisa saja Anda memperoleh tempat kursus pajak yang terjangkau namun juga berkualitas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pemerintah nantinya akan menerapkan pajak karbon pada tanggal 1 Juli 2022 yang akan datang. Lalu apa yang dimaksud dengan pajak karbon? Pajak karbon adalah suatu pajak yang akan dikenakan atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri tertentu yang akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya / ESDM telah menjelaskan bahwa penerapan ini bukanlah hanya sebatas meningkatkan penerimaan negara saja, namun dapat meningkatkan bauran energi yang baru yang terbarukan atau biasa disebut EBT.

Maka dari itu, bagi Anda yang mengerti mengenai pembaruan sumber daya makan sangat memerlukan training pajak atau pelatihan dalam perpajakan, supaya ketika kebijakan ini telah diterapkan maka anda tidak perlu bingung lagi bagaimana untuk membayar perpajakan karbon.

Perlu anda ketahui bahwa Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi atau biasa disebut EBTKE telah menjelaskan jika penerapan pajak karbon bagi pembangkit listrik tenaga uap akan memberikan sebuah peluang seperti melirik dalam pemanfaatan energi di negara negara lainnya.

Dijelaskan juga bahwa pada 1 Juli 2022 akan diterapkan kebijakan pajak karbon kepada seluruh PLTU dan dan hasil yang diharapkan PLTU dapat memanfaatkan energi yang lainnya. Pada saat ini juga berbagai negara telah memiliki konsentrasi mengenai peralihan penggunaan  dan EBT dari berbagai pembangkit listrik yang lainnya. Beberapa diantaranya pun akan meningkatkan besaran besaran pajak karbonnya.

Kebijakan ini diharapkan agar program ini tidak hanya membayar pajak saja, karena beberapa negara lain telah mulai berlirik perhatian mengenai pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti negara Singapura yang akan meningkatkan besaran pajak karbonnya. Penerapan pajak karbon yang awalnya direncanakan pada 1 April ini bertujuan untuk mengurangi kadar emisi karbon, tidak untuk menambah penerimaan negara saja.

Pengenaan pajak karbon ini ditujukan kepada semua aktivitas yang menghasilkan gas-gas yang mengandung karbondioksida atau CO2. Namun, pemerintah juga akan menerapkan ambang batas mengenai pelepasan emisi karbon yang diproduksi oleh tiap-tiap industri atau perusahaan.

Perusahaan yang berkaitan pun tidak akan dikenakan pajak karbon jika emisi yang dilepaskan masih di bawah batas yang ditentukan oleh ketentuan dari pemerintah. Pajak karbon secara keseluruhan akan efektif jika kebijakan ini diberlakukan pada tahun 2025 yang akan datang. Namun, pada penerapan awal akan diberlakukan untuk sektor pembangkit yang energi utamanya menggunakan batubara sebagai tenaganya.

Baca Juga: Apakah Anda Sudah Tahu Integrasi Data NIK dan NPWP akan Diimplementasikan Juni?

Penerapan dari pajak karbon untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap atau kau PLTU batubara akan diberlakukan kebijakannya pada tanggal 1 April 2022 yang akan ditunda selama 3 bulan. Kepala Badan kebijakan fiskal pun menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan penyusunan atas berbagai aturan teknis mengenai pelaksanaan kebijakan pajak karbon yang akan segera dilakukan.

Mulai dari tarif yang akan diberlakukan pada tiap perusahaan dan dasar pengenaan serta cara penghitungan dari pajak tersebut, penyetoran dari pajak karbon, pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga peta jalan dari kebijakan karbon ini. Peta Jalan karbon akan memuat beberapa hal tersebut sebagai berikut:

• Strategi untuk menurunkan emisi karbon pada industri atau perusahaan perusahaan
• Sasaran sektor yang telah diprioritaskan
• Keselarasan antara pembangunan energi baru dan terbarukan
• Keselarasan dari berbagai kebijakan kebijakan perpajakan yang lainnya.

Undang-undang HPP menjadi sebuah landasan utama yang mendasari aturan pajak karbon ini. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pajak karbon ini merupakan turunan dari undang-undang HPP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sebuah pemikiran tentang “mengapa saya harus membayarkan pajak?” mungkin sesekali pernah terlintas di dalam pikiran Anda. Setidaknya beberapa kali dalam hidup Anda. Terutama ketika Anda sedang memeriksa slip gaji atau saat berusaha mengajukan pengembalian pajak. Karena pajak bisa mengambil sebagian dana dari gaji Anda, banyak orang yang meyakini bahwa pajak yang harus Anda bayarkan hanyalah beban. Tapi apakah itu yang sebenarnya terjadi? Tidak juga. Mari kita lihat sebera penting membayarkan pajak penghasilan di Indonesia.

1. Membantu Membangun Bangsa

Biaya menjalankan pemerintahan di sebuah negara, terutama yang sebesar dan berpenduduk seperti negara kita, sangatlah besar. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya pajak yang dibayarkan, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk menjalankan negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat besar bagi pemerintah. Jika orang mulai berpikir bahwa pajak penghasilan adalah beban dan menghindari pembayaran pajak tersebut, maka secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan bangsa kita dan juga mengakibatkan hal yang berdampak secara luas.

2. Program Kesejahteraan

Saat ini ada banyak sekali program pemerintah yang disalurkan langsung kepada rakyat. Dari program ketenagakerjaan, subsidi pinjaman rumah, subsidi gas LPG untuk memasak, hingga program pensiun, pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk membantu semua sektor masyarakat yang berbeda.

Program ini menguntungkan jutaan orang di negara kita dan membutuhkan dana yang sama sekali tidak sedikit untuk berjalan dengan sukses. Dengan membayar pajak penghasilan, Anda memainkan peran Anda dalam keberhasilan program ini dan juga memberi pemerintah kemampuan untuk mengerjakan lebih banyak program dan program kesejahteraan.

Baca Juga: Mengenal Pajak untuk Barang-Barang Impor

3. Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan

Sebagian besar dari pajak yang dikumpulkan ini, dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan di negara ini. Ada rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah, yang menawarkan layanan medis tanpa biaya atau biaya minimum. Selama bertahun-tahun, kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit milik pemerintah telah meningkat pesat, dan itu hanya terjadi karena wajib pajak membayar pajak.

Demikian pula, ada sekolah negeri dengan biaya yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, banyak anggaran dana yang juga dibutuhkan setiap tahun untuk pembangunan sistem pertahanan serta infrastruktur fasilitas publik. Semua hal tersebut pada akhirnya akan dapat membantu dalam membangun negara yang lebih kuat dan sejahtera.

Berkontribusi untuk Pembangunan Bangsa dengan Membayar Pajak Penghasilan

Daripada percaya bahwa pajak penghasilan adalah beban, cobalah untuk memahami pentingnya pajak penghasilan. Dan Anda pasti akan melihat berbagai peran dari uang yang Anda keluarkan dalam pembangunan negara. Jadilah warga negara yang bertanggung jawab dan selalu bayar pajak penghasilan Anda tepat waktu. Karena melalui pembayaran pajak negara kita bisa bersaing dengan negara maju lainnya dan tumbuh lebih ke arah yang lebih berkembang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Istilah impor secara luas bisa dipahami sebagai kegiatan masuknya barang maupun jasa dari dari luar ke dalam negeri. Kegiatan impor memang sangat umum dan juga tidak asing dalam dunia perdagangan, baik di Indonesia ataupun di luar negeri.

Di Indonesia sendiri, rantai perdagangan nasional juga tidak terlepas dari partisipasi negara-negara lain dalam kegiatan impor. Dimana salah satu negara importir terbesar Indonesia adalah Tiongkok. Aktivitas impor di Indonesia sendiri juga terbilang besar. Sebab berdasarkan hasil penelitian Badan Statistik Indonesia, nilai impor Indonesia per Juli 2021 bisa mencapai US$15,11 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 86.39 dibandingkan dengan Juli 2020, tapi menurun 12% dari Juni 2021 (satu bulan sebelumnya).

Sesuai golongannya, produk impor di Indonesia terbagi menjadi dua tipe utama, yakni impor migas dan juga nonmigas. Impor migas adalah komoditas yang berkaitan dengan seluruh produk minyak dan juga gas, beserta turunannya. Sedangkan, impor non-migas sendiri adalah segala komoditas yang berada diluar kategori minyak maupun gas.

Untuk kelompok non-migas sendiri kemudian terbagi lagi berdasarkan kode Harmonize System (HS)-nya, seperti mesin dan peralatan mekanik, plastik dan barang plastik, besi dan baja, ampas/sisa industri makanan, logam mulia dan perhiasan, produk farmasi, bijih, terak, dan abu logam, serta garam, belerang, batu dan semen, dan lain sebagainya.

Perpajakan Atas Barang Impor

Barang-barang impor yang masuk kedalam wilayah Indonesia, bukan hanya dikenakan bea masuk saja, namun juga dikenakan PPN serta PPh. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, barang impor yang memang termasuk kedalam barang kena pajak, akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Disamping itu, untuk pengenaan PPh 22 tersebut juga berlaku untuk berbagai departemen usaha yang bergerak dalam bidang impor, misalnya agen tunggal pemegang merek (ATPM), pedagang dan entitas komersial industri baja, produsen/importir, dan juga pengumpul hasil pertanian dan perkebunan.

Bukan hanya itu, didalam konteks bea masuk, pada 30 Januari 2020 lalu, pemerintah juga sudah menetapkan ketentuan terbaru mengenai bea, cukai dan pajak atas impor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 199/PMK.10/2019. Berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam PMK tersebut, ada penyesuaian nilai pembebasan bea masuk atas kiriman. Dimana sebelumnya, barang impor yang dikenakan bea adalah barang kiriman yang memiliki nilai diatas USD 3 per kiriman.

Baca Juga: Ketahui Perbedaan Tarif Pajak untuk Wilayah IKN dan Non IKN

Tapi, per Januari 2021, pemerintah rasionalisasi tarif bea masuk menjadi tarif tunggal. Sebelumnya tarif yang dikenakan sebesar 27.5% hingga 37.5% yang terdiri atas bea masuk 7.5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP, dan juga PPh 20% tanpa NPWP). Namun, kini menjadi 17.5% yang terdiri atas bea masuk 7.5%, PPN 10%, dan juga PPh 0%.

Walaupun demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami pengecualian, diantarnya adalah sebagai berikut:

• Tas dan juga tekstil dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, PPh 7.5%-10% dan PPN dikenakan 10%.
• Sepatu dikenakan bea masuk sebesar 25%-30%, PPN dikenakan 10%, dan PPh dikenakan 7.5%-10%.\

Itulah penjelasan singkat tentang pajak untuk barang-barang impor. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pemerintah telah membuat rencana untuk menggunakan nomor induk kependudukan atau biasa disebut dengan NIK menjadi sebuah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sebuah identitas untuk wajib pajak. Dengan program integrasi sistem perpajakan dengan basis data kependudukan yang diambil dari NIK diharapkan dapat menyederhanakan administrasi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemerintah berharap dengan terbentuknya program ini maka identitas wajib pajak dapat lebih terdata sebagai identitas tunggal secara nasional yang akan mempermudah dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan ini otomatis akan mewajibkan bagi setiap orang yang telah memiliki KTP dan NIK diwajibkan untuk memenuhi wajib pajaknya kepada pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka bagi kita yang masih bingung dan Tidak tahu mengenai bagaimana membayar pajak yang baik dan benar diharuskan untuk tahu mengenai hal tersebut.

Itulah mengapa kursus pajak menjadi sebuah pelatihan yang akan sangat berguna bagi Anda yang telah memiliki KTP dan NIK, kursus pajak akan memudahkan Anda untuk membayar pajak secara baik dan benar. Perlu diketahui juga bahwa kebijakan ini akan berlaku mulai pada Juni 2022. Implementasi dari kebijakan ini akan berlangsung secara bertahap, sehingga seluruh NIK tidak akan seluruhnya berfungsi sebagai NPWP ketika kebijakan mulai diberlakukan.

Dirjen pajak menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mempersiapkan dan mengawal integrasi data kependudukan dengan basis data perpajakan. Implementasi tersebut adalah NIK dan yang akan difungsikan sebagai NPWP. Berdasarkan informasi terbaru pada hari Jumat, 20 Mei 2022, Dirjen pajak telah melakukan kerjasama dengan Dirjen kependudukan dan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut Ditjen dukcapil mengenai integrasi NIK dan NPWP ini.

Setelah perjanjian kerjasama tersebut terdapat beberapa rencana untuk memulai implementasi kebijakan tersebut secara bertahap. Nantinya akan di laksanakan rencana uji coba Integrasi NIK dengan NPWP pada bulan Juni 2022. Integrasi NIK dengan NPWP telah diamanatkan pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan.

Amanat ini juga telah diturunkan oleh Perpres Nomor 83/2021 mengenai pencantuman dan pemanfaatan dari NIK atau NPWP dalam pelayanan masyarakat, yang salah satunya adalah pencantuman NIK kan atau NPWP dalam layanan publik serta kegiatan pemadanan dan pemutahiran data kependudukan dan basis data perpajakan.

Baca Juga: Bagaimana Ketentuan Pajak Profesi yang Dikenakan untuk Youtuber?

Integrasi data kependudukan dan perpajakan akan semakin memperkuat upaya untuk pembayaran pajak bagi wajib pajak, hal ini menjadi sebuah alasan karena banyak instansi serta lembaga dari kepemerintahan dan non pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam segi administrasinya. Hal itu pun dinilai dapat meningkatkan keefektifitasan pengawasan kepatuhan perpajakan. Integrasi data NIK dan NPWP ini akan memberikan kemudahan bagi para masyarakat, hal karena pemenuhan administrasi perpajakan hanya akan memerlukan satu identitas saja.

Kebijakan ini pun akan memudahkan masyarakat yang baru saja memenuhi syarat syarat dan kriteria sebagai wajib pajak karena masyarakat tidak diharuskan untuk membuat NPWP karena akan langsung terintegrasi oleh NIK. Dengan kebijakan ini kan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan, serta akan memudahkan wajib pajak untuk mengakses dan menerima layanan mengenai informasi perpajakan mereka.

Lewat penyatuan integrasi data ini pun akan membuat masyarakat otomatis mendukung kebijakan satu data secara nasional. Pengenaan pajak ini pun akan berlaku hanya untuk pihak yang sudah bekerja dan telah melaksanakan aktivitas bisnis dengan besaran penghasilan tertentu. Pelan tapi pasti pemerintah akan menjadikan mayoritas NIK menjadi NPWP yang telah terdaftar langsung ke dalam sistem perpajakan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak . Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Tarif pajak menjadi dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Umumnya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa aturan pendanaan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah diterbitkan oleh pemerintah. Dimana aturan tersebut telah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 mengenai Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara dan juga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam hal tersebut, terdapat informasi yang menarik perhatian, yakni adanya sejumlah tarif pajak khusus yang ditetapkan untuk wilayah IKN. Aturan tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 18 April 2022.

Tarif tersebut berbeda apabila di bandingkan dengan tarif pajak untuk wilayah non IKN yang tertuang di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Lantas, bagaimana perbedaan tarif pajak yang berada pada wilayah IKN dan wilayah Non IKN? Simak penjelasannya berikut ini:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Di dalam Pasal 4 huruf d PP Pendanaan IKN. Menerapkan tarif PKB untuk wilayah IKN adalah sebagai berikut: Untuk kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi adalah sebesar 2 persen dan juga kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua serta seterusnya bisa ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10 %.

Sedangkan, di dalam Pasal 10 ayat 1 UU HKPD penerapan tarif PKB untuk wilayah non IKN adalah sebagai berikut: Untuk kepemilikan dan juga penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya bisa ditetapkan secara progresif paling tinggi adalah sebesar 6 persen.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Untuk wilayah IKN, tarif BNKB telah ditetapkan paling tinggi sejumlah 20 % sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 45 PP Pendanaan IKN. Sementara itu, untuk wilayah non IKN, tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 12 persen sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 15 ayat 1 UU HKPD.

Baca Juga: Mengenal Pungutan Pajak untuk Pinjaman Online

Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Tarif pajak MBLB tercantum di dalam pasal 74 ayat 1 UU HKPD dengan penetapan paling tingginya adalah sebesar 20 persen. Kemudian, untuk wilayah IKN sesuai pasal 55 hurud d PP Pendanaan IKN, tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen. Pengaturan pajak khusus IKN tersebut dilakukan sebagai salah satu skema pendanaan pembangunan IKN. Disamping pajak khusus, pendanaan juga bisa berasal dari sumber lain, di antaranya adalah  kontribusi swasta, pembiayaan kreatif, dan juga pungutan khusus IKN.

Itulah penjelasan tentang perbedaan tarif pajak yang berada pada wilayah IKN dan wilayah Non IKN. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Bagi Anda yang masih belum paham mengenai pajak, kita melakukan pelatihan pajak, karena dengan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan akan banyak sekali keuntungannya. Pelatihan pajak juga sering kali disebut sebagai brevet pajak. Perlu Anda ketahui, pajak yang diterima oleh youtuber adalah pajak penghasilan.

Bagi youtuber sendiri terdapat dua skema yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu pada PPh pasal 25 dan PPh pasal 23. Perlu diingat, youtuber yang akan termasuk ke dalam wajib pajak harus memenuhi syarat utama yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak yaitu penghasilan youtuber tersebut harus diatas PTKP (penghasil tidak kena pajak) sebesar 54 juta per tahunnya.

Platform YouTube menjadi salah satu platform yang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan YouTube yang penggunaan rata-rata penggunanya sampai 25,9 jam per bulan. Di balik besarnya waktu penggunaan Youtube tentu saja ada orang yang membuat video video menarik untuk dilihat, orang tersebut adalah creator atau biasa kita sebut youtuber. Creator ini tentunya akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jumlah pengikut dan penonton ada videonya, salah satu contoh youtuber yang terkenal adalah Raditya Dika, Awkarin, Windah Basudara dan sebagainya.

Penghasilan yang dihasilkan oleh youtuber biasanya terdapat pada AdSense ataupun sejumlah iklan-iklan yang diterima sebagai influencer. Sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan, youtuber juga masih terikat dengan pajak. Itulah mengapa kita haruslah paham mengenai perpajakan, karena dengan kita paham mengenai perpajakan secara orang pribadi atau lembaga maka kita akan mudah jika ingin membayar pajak di suatu saat nanti dan menghindari adanya kesalahan dalam membayar pajak. Karena jika kita tidak paham atau lalai dalam membayar pajak maka kita bisa jadi akan dikenai sanksi perpajakan.

PPh Pasal 23

PPh pasal 23 akan dikenakan bagi seorang youtuber yang bergabung ke dalam suatu agensi yang menaungi dirinya. Maka, agensi yang menaungi youtuber ini wajib untuk memungut PPh 21 yang khusus bagi agensi yang memiliki izin untuk memungut pajak penghasilan youtuber yang dinaunginya dan melaporkannya kepada Dirjen pajak.

Badan yang yang wajib untuk membayarkan PPh 21 youtuber ini tidak hanya agensi Yang menaungi, melainkan juga perusahaan yang menggunakan jasa youtuber tersebut. Seperti yang diketahui, youtuber pada umumnya memiliki Sumber penghasilan diluar monetisasi channel yang berkaitan dengan AdSense, yaitu dengan sebuah endorsement.

Baca Juga: Apa Saja yang Akan Dipelajari Dalam Kelas Training Pajak?

Pembayaran pajak untuk endorsement ini akan tergantung kepada perusahaan yang menggunakan jasa youtuber Apakah berstatus sebagai pemotong pajak penghasilan youtuber yang memiliki izin PPh 21 atau bukan. Jika tidak berstatus sebagai pemotong pajak penghasilan youtuber maka youtuber yang di endorse tersebut harus melaporkan penghasilan endorsement tersebut dalam SPT tahunan nya bersama dengan penghasilan penghasilan yang lainnya.

PPh Pasal 25

Untuk penghasilan di luar penghasilan youtuber yang dipotong oleh agensi yang memiliki izin PPh 21, youtuber masih memiliki tugas untuk melaporkan sumber-sumber penghasilan yang belum dipotong atau dilaporkan pajaknya. Jika youtuber yang bersangkutan tidak tergabung dalam sebuah agensi, maka ia memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya secara mandiri menggunakan PPh pasal 25.

Diketahui juga profesi youtuber ini termasuk kedalam pekerjaan bebas yang tercatat ke dalam kelompok lapangan usaha atau KLU. Maka pajak yang dihitung menggunakan tarif pasal 17 undang-undang PPH dengan menerapkan skema tarif yang progresif. Perhitungannya pun menggunakan tarif normal sebesar 50% dari penghasilan kotor selama 1 tahun.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Kini, perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan juga komunikasi memfasilitasi perkembangan e-commerce serta financial technology didalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis layanan keuangan yang kini cukup populer adalah layanan pinjaman uang online.

Kementerian Keuangan telah berencana untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga Pajak Penghasilan untuk platform pinjaman peer-to-peer FinTech ataupun layanan keuangan  pinjaman online serta menargetkan pemberi pinjaman yang akan dikenai PPN dan PPh terhadap imbalan hasil yang diterimanya. Pelaku layanan pinjaman online tersebut terdiri dari pemberi pinjaman, peminjam, dan juga penyedia layanan pinjaman online.

Tapi, berdasarkan Pasal 9 ayat 6 PMK 69/2022 ada pula beberapa jenis layanan FinTech yang dikecualikan atau yang dibebaskan dari pengenaan PPN, diantaranya:

1. Nasabah pemilik deposito berjangka
2. Nasabah pemilik giro
3. Nasabah pemilik sertifikat deposito
4. Nasabah pemilik tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan

Lantas, bagaimana aturan pajak pada pinjaman online (pinjol)?

Berdasarkan berlakunya PMK 69/2022 mengenai PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada tanggal 1 Mei 2022, perusahaan FinTech wajib memungut dan juga menyerahkan PPN serta PPh atas Jasa FinTech sebagai pihak ketiga. Pemberi pinjaman memperoleh pendapatan berupa bunga terhadap pinjaman yang dibayarkan oleh peminjam. PPh dikenakan terhadap pendapatan dalam bentuk bunga pinjaman dan juga pemberian layanan pinjaman.

Berdasarkan PPh Pasal 23, pendapatan bunga dikenakan pemotongan pajak apabila penerima pendapatan merupakan Wajib Pajak dalam negeri dan juga BUT dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga. Apabila pemberi pinjaman tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi 100% menjadi 30%. Disamping itu, akan dikenakan PPh Pasal 26 apabila penerima merupakan Wajib Pajak luar negeri selain BUT dimana tarifnya sebesar 20% dari jumlah bruto atas bunga ataupun berdasarkan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Didalam hal ini,  penyedia layanan pinjaman lah yang akan memungut pajak tersebut. Penyedia jasa diharuskan untuk menyetorkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 dan juga Pajak Penghasilan 26 yang telah dipotong ke kas negara. Disamping itu, penyedia jasa wajib melaporkan pemotongan PPh 23 dan juga PPh 26 didalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.

Baca Juga: Ketahui Kebijakan Pajak Atas Perusahaan Non-PKP

Kemudian, penyedia jasa pinjol yang teridentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyerahkan, dan juga melaporkan PPN yang terutang terhadap pemberian Jasa Kena Pajak. PPN dihitung dengan pengenaan tarif pajak sebesar 11% yang telah diatur dialam Pasal 7 ayat (1) UU PPN yang sudah dimulai sejak tanggal 1 April 2022 dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang berupa penggantian yakni biaya (fee), komisi, atau imbalan lain, terlepas dari nama dan juga bentuk yang diterima penyedia layanan pinjaman online.

Jasa yang dikenai PPN

Jasa penyelenggaran FinTech oleh pengusaha yang dikenai PPN diantarnya adalah sebagai berikut:

1. Penyedia jasa pembayaran, seperti : E-money, E-wallet, layanan switching, gerbang pembayaran, kliring, penyelesaian akhir dan juga transfer dana.
2. Penyelenggaraan penghimpunan modal (crowdfunding)
3. Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi
4. Layanan pendukung pasar
5. Layanan pinjam meminjam
6. Penyelenggaraan pengelolaan investasi
7. Layanan penyediaan produk asuransi online
8. Layanan dukungan keuangan digital dan juga aktivitas layanan keuangan lainnya

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak atau yang biasa disebut dengan brevet pajak ini tidak terdengar asing lagi untuk orang-orang yang yang berada di bidang keuangan maupun perpajakan. Kursus atau pelatihan perpajakan seperti ini menawarkan beberapa tingkatan pelatihan yang berbeda-beda. Juga biasanya latihan ini dilakukan dengan menggunakan software juga bisa dengan tidak menggunakan software.

Untuk dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaing Anda ketika berkarir di bidang keuangan, ekonomi, atau perpajakan, pasti akan lebih baik apabila Anda mengambil sebuah pelatihan perpajakan seperti ini. Namun, sebelum itu sangat penting untuk Anda mengetahui apa itu kelas brevet pajak.

Pengertian dari kelas brevet pajak sendiri adalah merupakan sebuah kursus perpajakan dengan adanya beberapa tingkatan yang berbeda-beda, sebelum mengikuti kursus pajak seperti ini Tentu saja Anda harus tahu lebih dulu apa saja jenis dan pengertian dari tingkatan kelas brevet pajak yang ada. Pada dasarnya, tingkatan Brevet pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu brevet A, Brevet B, dan Brevet C.

Biasanya dalam kelas perpajakan seperti ini terdapat beberapa hal yang akan Anda pelajari dan beberapa materi yang akan Anda peroleh. Bahkan nantinya Anda juga akan memperoleh dasar praktik maupun dasar teori perpajakan. Walaupun seringkali terjadi perubahan ketentuan dunia perpajakan, namun akan sangat mudah untuk memahaminya Jika Anda memang telah terjun di dunia perpajakan maupun mempelajari pemahaman dasar dasar dari teori perpajakan itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa tingkatan berikut pajak yang wajib untuk Anda ketahui, antara lain:

Brevet A

Tingkatan kelas brevet pajak yang pertama adalah Brevet A. Pada tingkatan kelas yang satu ini akan membahas mengenai teori perpajakan penghasilan orang pribadi atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh). Pada tingkatan kelas Brevet A, Anda akan mempelajari dan mendapatkan materi kursus tentang peraturan atau ketentuan umum maupun tata cara perpajakan, pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.

Brevet B

Tingkatan kursus yang selanjutnya akan membahas mengenai teori perpajakan dasar hingga menengah, termasuk ketentuan perpajakan perusahaan, dengan materi di dalamnya pajak pertambahan nilai (PPN), pemotongan dan pemungutan pajak, pajak penjualan barang mewah, dan beberapa materi pajak lainnya.

Baca Juga: Kewajiban Membayar Pajak Bagi Organisasi Kemasyarakatan

Brevet C

Tingkatan pelatihan perpajakan yang terakhir akan membahas materi perpajakan menengah hingga lanjutan seperti pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan, pada internasional, akuntansi pajak, dan pengelolaan pajak atau tax planning.

Pada umumnya, apabila pembelajaran perpajakan ini hanya berkaitan pada topik topik khusus saja, maka mungkin saja Anda akan kehilangan substansi maupun hal dasar yang lainnya. Kursus pajak seperti ini akan sangat penting dan cocok diikuti oleh mahasiswa yang berkeinginan untuk berkarir di bidang perpajakan. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi untuk seorang karyawan dari sebuah perusahaan juga disarankan untuk mengikuti training pajak ini, karena supaya bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik terlebih ketika ia bekerja di bidang pajak maupun akuntan.

Satu lagi, brevet pajak ini juga banyak diikuti oleh seseorang yang akan mendaftarkan dirinya menjadi seorang konsultan pajak atau seseorang yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Karena dengan mempelajari perpajakan di kelas pajak seperti ini tentu saja calon konsultan pajak akan lebih mendalami tentang materi materi perpajakan tersebut, sehingga lebih siap untuk mengikuti ujian sertifikasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.