Ketahui Berbagai Kewajiban Pajak Bagi Perusahaan Startup

Ketahui Berbagai Kewajiban Pajak Bagi Perusahaan Startup

Kursus Pajak – Pajak perusahaan startup merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan atau dibayarkan terhadap penghasilan yang diperoleh, maupun atas transaksi yang berkaitan dengan pemotongan PPh yang dilaksanakan oleh perusahaan startup. Perusahaan start up adalah suatu lembaga atau entitas yang mulai dirintis dan masih dikembangkan, di mana Bergerak dalam bidang teknologi dan umumnya produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk aplikasi dalam website atau mobile.

Sebagai perintis usaha start up, sangat penting untuk mengikuti kursus pajak supaya mampu mengelola kewajiban perpajakan perusahaan dengan efektif dan efisien. Karena kursus pajak akan memberikan Anda segudang pengalaman dan pengetahuan dalam dunia pajak.

Apa itu Perusahaan Startup?

Berikut ini adalah beberapa karakteristik perusahaan startup menurut Marikxon, antara lain:

  • Jumlah karyawan yang kurang dari 20 orang
  • Usia perusahaan yang kurang dari 3 tahun
  • Pendapatan perusahaan yang kurang dari 100.000 dolar per tahun
  • Masih dalam tahapan perkembangan atau merintis
  • Biasanya beroperasi dalam bidang teknologi
  • Produk yang dibuat adalah aplikasi dalam bentuk digital
  • Umumnya beroperasi melalui website

Apa Saja Kewajiban Pajak Bagi Perusahaan Startup?

Kewajiban yang berkaitan dengan pajak perusahaan startup pertama, yaitu sebuah perusahaan harus mendaftarkan diri supaya memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang seringkali disebut dengan NPWP. Sebagai sebuah perusahaan atau Badan Usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, maka mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri supaya mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak badan bisa dilakukan ketika:

  • Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri supaya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, paling lambat adalah 1 bulan sesudah ketika pendirian perusahaan
  • Atas wajib pajak yang mempunyai aktivitas bisnis pada beberapa tempat, wajib untuk melakukan pendaftaran diri supaya mendapatkan NPWP, yang paling lama adalah sesudah adanya sebuah aktivitas bisnis, yang mulai dilaksanakan oleh wajib pajak pada tempat kegiatan usaha tersebut.

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Withholding Tax

Kewajiban pajak yang berkaitan dengan perusahaan startup kedua, yaitu dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak apabila peredaran brutonya lebih dari Rp4,8 miliar. Misalnya yang telah tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 4, mengenai batasan pengusaha kecil pada pertambahan nilai, pengusaha memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan usaha, agar dikukuhkan sebagai PKP, kemudian disetujui sampai beberapa bulan terakhir buku dari penerimaan bruto atau peredaran jumlah brutonya lebih dari Rp4,8 miliar.

Tetapi, perusahaan Stand Up bisa memilih dikukuhkan untuk menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, walaupun belum memenuhi seluruh syarat dari penghasilan bruto. Kewajiban yang berkaitan dengan pajak perusahaan startup ketiga, yakni setor dan lapor SPT PPh tahunan badan. Terhadap penghasilan yang didapatkan dari aktivitas bisnis start up, akan dibebankan pada perusahaan startup yang berupa pajak penghasilan tahunan badan. Maka dari itu, pihak perusahaan wajib untuk membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh badan. Pembayaran dapat dilakukan paling lama adalah sebelum surat pemberitahuan disampaikan.

Sementara itu, surat pemberitahuan dilaporkan paling lambat adalah 14 sesudah berakhirnya periode atau tahun pajak. Jika pelaporan tidak dilaksanakan secara tepat waktu, maka akan dibebankan sanksi yang berupa kurang lebih Rp1.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Withholding Tax

Mengenal Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Withholding Tax

Brevet Pajak – Di Indonesia sistem perpajakannya dikenal dengan konsep pemotongan dan pemungutan pajak yang seringkali dikenal dengan withholding tax. Sistem perpajakan seperti ini adalah salah satu sistem administrasi pajak yang seringkali diterapkan di berbagai negara. Pastinya bagi wajib pajak maupun orang yang ingin bekerja di perpajakan, sangat penting Mengetahui berbagai regulasi perpajakan bahkan hingga istilah-istilahnya.

Oleh karena itu, solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Brevet pajak akan memberikan berbagai materi yang berkaitan dengan kebijakan pajak hingga berbagai informasi berita pajak di dalamnya. sehingga, ini akan sangat memudahkan bagi orang-orang yang akan bekerja dalam dunia pajak.

Mengapa ada banyak negara yang menerapkan sistem withholding tax? Hal tersebut dikarenakan sistem yang satu ini mempunyai berbagai keunggulan, seperti halnya sistem yang meringankan beban wajib pajak sebab pajaknya dipungut atau dipotong dan dibayarkan ke kas negara ketika penghasilan belum diterima. Sistem seperti ini tentunya sangat sejalan dengan salah satu dari The Four Maxim dari Adam Smith, yakni asas convenience of payment.

Walaupun dari sisi lain, beberapa orang memiliki pendapat bahwa sistem yang satu ini mungkin saja juga bisa menambah beban bagi pihak pemungut atau pemotong pajak, sebab beban administrasinya yang seharusnya ditanggung oleh DJP dialihkan pada wajib pajak yang selaku pemungut atau pemotong pajak.

Di Indonesia, pemotongan PPh telah diatur dalam undang-undang pajak penghasilan yang tercakup dalam beberapa pasal, mulai dari pasal 21, pasal 23, Pasal 26, dan pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final. Di samping itu, juga ada pemungutan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai menurut undang-undang PPN. Lalu, apa perbedaannya pemotongan dan pemungutan pajak?

Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak berarti bahwa mengurangi atau memotong pembayaran maupun jumlah yang didapatkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Pemotongan pajak adalah sebuah proses yang mana sebuah lembaga atau perusahaan mengambil sebagian dari gaji, maupun pendapatan seseorang untuk disetorkan pada pemerintah sebagai pajak.

Pemotongan pajak bisa dilakukan dengan rutin untuk perbulan selama seseorang bekerja pada sebuah perusahaan atau lembaga tersebut. Sehingga, dapat diartikan bahwa pihak pembayar memiliki tanggung jawab terhadap pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak pegawainya.

Baca Juga: Pentingnya Profesi Taxologist dalam Transformasi Pajak di Era Digital

Pemungutan Pajak

Sementara itu, pemu pa memiliki arti sebagai memungut atau menambah jumlah tagihan maupun jumlah yang seharusnya diterima oleh seseorang maupun entitas tertentu. Pemungutan pajak ini adalah sebuah proses yang mana pemerintah melakukan penagihan pajak yang sudah ditentukan dari individu maupun perusahaan.

Pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan begitu banyak cara, seperti halnya melalui audit pajak, surat pajak, maupun penagihan pajak secara langsung.  Pemungutan pajak akan menambah jumlah besaran pembayaran terhadap perolehan barang. Namun, ada pula pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan menggunakan mekanisme yang sama dengan pemotongan pajak.

Siapa yang Memotong dan Memungut Pajak?

Pemotongan pajak bisa dilaksanakan oleh yang membayar atau pembeli, sedangkan pemungutan pajak dilaksanakan oleh penerima penghasilan atau penjual.

Siapa yang Melakukan Pemotongan Penghasilan Pegawai?

Apabila anda bekerja sebagai seorang pegawai pada salah satu perusahaan dan menerima penghasilan atau gaji dari perusahaan tempat anda bekerja tersebut. Maka, akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan yang diperoleh pegawai dari perusahaan, serta pajak tersebut akan secara langsung dipotong oleh sebuah perusahaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Jurusan Manajemen Pajak dan Prospek Kerjanya

Mengenal Jurusan Manajemen Pajak dan Prospek Kerjanya

Brevet Pajak – Menentukan jurusan kuliah memang menjadi satu diantara keputusan penting yang perlu dipertimbangkan dengan baik dalam hidup. Karena hal tersebut akan membantu Anda lebih termotivasi didalam menjalani proses perkuliahan misalnya dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan skripsi, serta terciptanya kesenangan dalam belajar yang akan membawa Anda pada berbagai prestasi menuju prospek karir yang paling baik ke depannya. Apabila Anda masih bingung serta suka dengan dunia perpajakan, jurusan Manajemen Pajak bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan.

Pada umumnya, jurusan Manajemen Pajak akan mempelajari berbagai ilmu penatausahaan serta pelayanan pada kewajiban-kewajiban serta hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan juga pelayanan di kantor fiskus ataupun di kantor wajib pajak .

Mengenal Jurusan Manajemen Pajak

Jurusan Manajemen Pajak merupakan bidang keilmuan yang mempelajari berbagai kegiatan perusahaan yang berkecimpung didalam ilmu ekonomi serta bisnis terkait dengan tata kelola pajak. Jurusan perpajakan akan menyiapkan para ahli pajak yang profesional dan juga ahli dalam bidang perpajakan.

Di sini Anda bukan hanya belajar pajak saja, tapi juga akan menerima pembelajaran seputar kewajiban dan juga hak wajib pajak orang pribadi ataupun sebuah lembaga. Pada intinya, Anda akan belajar juga tentang bagaimana proses pengaplikasian dari pajak tersebut.

Disamping itu, mahasiswa jurusan Manajemen Pajak juga akan dibekali dengan beberapa keterampilan khusus, diantaranya:

  1. Membuat Surat Pernyataan (SPT) dan juga Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pendapatan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berjalan.
  2. Membuat laporan keuangan komersial sesuai dengan standar serta peraturan akuntansi yang telah ditetapkan.
  3. Membuat laporan keuangan fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan serta ketentuan-peraturan ringkas yang lain.
  4. Melakukan dan juga mengaplikasikan etika bisnis serta profesi perpajakan.
  5. Membuat Surat Pernyataan (SPT) dan juga Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Bertambahnya Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berjalan.
  6. Menjalankan serta manfaatkan software, program pengolahan data, program pengolah angka, program perpajakan dan program presentasi.
  7. Memilih sistem dan juga melakukan proses audit perpajakan sesuai dengan standar kontrol yang tengah berlaku.
  8. Mengaplikasikan pendayagunaan manajemen perpajakan atas perusahaan.

Baca Juga: Mengenal Penetapan Pajak Usaha Mikro

Mata Kuliah dan Perkuliahan Jurusan Manajemen Pajak

Beberapa mata kuliah yang akan didapatkan ketika memilih jurusan Manajemen Pajak, diantaranya ialah sebagai berikut:

  • Kepabeanan dan cukai
  • Akuntansi perpajakan
  • Kebijakan umum perpajakan
  • Pajak penghasilan orang pribadi
  • Etika administrasi
  • Perencanaan pajak
  • Penilaian
  • Pajak penghasilan badan
  • Hukum bisnis
  • Pajak bumi
  • Perpajakan internasional

Alasan Memilih Jurusan Manajemen Pajak

Apabila Anda masih bingung untuk menentukan jurusan perkuliahan serta merasa ragu, terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan mengapa sebaiknya Anda memilih jurusan Manajemen Pajak, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Peluang Kerja di Semua Industri

Jurusan Manajemen Perpajakan mempunyai peluang kerja yang luas, karena memang segala macam industri akan berurusan dengan pajak. Disamping itu, perusahaan juga memerlukannya didalam mengatur pajak yang dibayarkan ke negara.

2. Bisa Membuka Usaha Sendiri

Bagi Anda yang mungkin ingin mendirikan usaha sendiri, maka Anda dapat membuka kantor konsultan pajak secara mandiri. Terdapat banyak perusahaan maupun instansi lain yang memerlukan jasa dari konsultan pajak.

3. Jenjang Karir yang Tinggi

Selain bisa memilih beragam pekerjaan, jenjang karir lulusan jurusan perpajakan juga tinggi. Sehingga mereka bisa naik jabatan dengan mudah di tempat kerjanya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

PPh 24

Serba Serbi Perhitungan PPh 24

Hai Taxas! Hayo, disini siapa yang masih belum tau cara menghitung PPh 24? Ternyata PPh 24 itu sangat penting Taxas! Karena jika Taxass punya penghasilan di Dalam Negeri dan Luar Negeri itu ada perhitungannya sendiri lagi dan wajib Taxas laporkan. Maka dari itu Taxas, kita harus mengetahui cara perhitungan dari PPh 24 ini.  Sebelum kita menghitung PPh 24 kita diwajibkan untuk menentukan apakah wajib pajak ini termasuk Orang Pribadi atau Badan. Oke, mican akan jabarin ya untuk perhitungannya!

 

Cara Menghitung PPh 24 (WP Orang Pribadi)

Step 1:

  • WP OP
  • Tahun Pajak

Keterangan: Pada step 1, Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu mengetahui jumlah omzetnya, kalau badan diwajibkan untuk diketahui jumlah omsetnya. Selain itu, pada step 1 harus mengecek tahun transaksinya jika terdapat perubahan tarif.

 

Step 2:

  • Penghasilan Neto = Penghasilan DN + Penghasilan LN – Kerugian DN
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Neto – PTKP

Keterangan: Berikutnya, kita harus menghitung PKP nya dari pengurangan Penghasilan Neto terhadap PTKP.

 

Step 3:

  • PPh Terutang: 5% X Rp xxx = Rp xxx

15% X Rp xxx = Rp xxx

25% X Rp xxx = Rp xxx

30% X Rp xxx = Rp xxx

35% X Rp xxx = Rp xxx

= Rp xxx (PPh Terutang)

Keterangan: Setelah kita mendapatkan PKP nya, step berikutnya kita mencari PPh Terutangnya.

 

Step 4:

  • (Penghasilan LN / PKP) x Total PPh Terutang
  • Negara A: Penghasilan Negara A / PKP x PPh Terutang = Rp xxx
  • Negara B: Penghasilan Negara B / PKP x PPh Terutang = Rp xxx

Keterangan: Setelah mendapatkan PPh Terutang, step berikutnya kita menghitung PPh maksimal. yang dikreditkan dengan perbandingan penghasilan: (Penghasilan LN/PKP) x Total PPh Terutang.

 

Step 5:

  • Negara A: Penghasilan Negara A x Tarif Negara A = Rp xxx
  • Negara B: Penghasilan Negara B x Tarif Negara B = Rp xxx

Keterangan: Berikutnya, kita harus menghitung PPh terutang yang dibayarkan di LN (Tarif masing-masing negara).

 

Step 6:

Negara PPh Terutang PPh Max Dikreditkan PPh Terutang di LN PPh 24 Dikreditkan
Negara A Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
Negara B Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
Total Pajak LN Yang Boleh Dikreditkan Rp xxx

Keterangan: Setelah semua dihitung, kita harus mencari PPh 24 yang dapat dikreditkan (Nilai Terkecil dari Step 3, 4, dan 5).

 

Sebelumnya, kita sudah membahas terkait pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya, kita lanjut menjabarkan terkait perhitungan PPh 24 pada badan ya!

 

Cara Hitung PPh 24 (WP Badan)

Step 1:

  • WP Badan
  • Cek Omsetnya
  • Tahun Pajak

Keterangan: Pada step 1, kita diwajibkan untuk menentukan apakah WP OP/WP Badan. Jika badan makan diharuskan untuk melihat jumlah omzetnya, jika WP OP maka tidak perlu. Setelah itu, kita diharuskan untuk mengecek tahun transaksinya.

 

Step 2:

  • PKP = Penghasilan DN + Penghasilan LN – Kerugian DN

Keterangan: Berikutnya, kita harus menghitung PKP nya dari pengurangan Penghasilan Neto terhadap PTKP.

 

Step 3:

  • Omset =< 4.8M
    • 50% x Tarif Badan yang berlaku (22%) x PKP = PPh Terutang
  • 8M < Omset =< 50M
    • PKP Fasilitas = (4.8M / Peredaran Bruto) x PKP
    • PKP Non Fasilitas = PKP – PKP Fasilitas

PPh Terutang Fasilitas: 50% x 22% x PKP Fasilitas = PPh Terutang

PPh Terutang Non Fasilitas: 22% x PKP non Fasilitas = PPh Terutang

(Jumlah PPh Terutang Fasilitas dan Non Fasilitas di jumlahkan dan mendapatkan PPh Terutang)

  • Omset > 50M
    • 22% x PKP = PPh Terutang

Keterangan: Setelah kita mendapatkan PKP nya, step berikutnya kita mencari PPh Terutangnya, tetapi pada WP Badan sedikit berbeda dalam menghitung PPh Terutang. Kita harus melihat terlebih dahulu jumlah omzet nya, sebab perbedaan jumlah omzet akan beda hitung PPh Terutangnya.

 

Step 4:

  • (Penghasilan LN / PKP) x Total PPh Terutang
  • Negara A: Penghasilan Negara A / PKP x PPh Terutang = Rp xxx
  • Negara B: Penghasilan Negara B / PKP x PPh Terutang = Rp xxx

Keterangan: Setelah mendapatkan PPh Terutang, step berikutnya kita menghitung PPH Maks. Yang dikreditkan dengan perbandingan penghasilan: (Penghasilan LN/PKP) x Total PPh Terutang.

 

Step 5:

  • Negara A: Penghasilan Negara A x Tarif Negara A = Rp xxx
  • Negara B: Penghasilan Negara B x Tarif Negara B = Rp xxx

Keterangan: Berikutnya, kita harus menghitung PPh terutang yang dibayarkan di LN (Tarif masing-masing negara).

 

Step 6 (PPh 24 yang dapat dikreditkan (Nilai Terkecil Dari Step 3/4/5)):

Negara PPh Terutang PPh Max Dikreditkan PPh Terutang di LN PPh 24 Dikreditkan
Negara A Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
Negara B Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
Total Pajak LN Yang Boleh Dikreditkan Rp xxx

Keterangan: Setelah semua dihitung, kita harus mencari PPh 24 yang dapat dikreditkan (Nilai Terkecil dari Step 3, 4, dan 5).

Pentingnya Profesi Taxologist dalam Transformasi Pajak di Era Digital

Pentingnya Profesi Taxologist dalam Transformasi Pajak di Era Digital

Pelatihan Pajak – Dengan perkembangan teknologi informasi di dunia perpajakan, pastinya selalu memunculkan sebuah profesi yang dapat dikatakan sangat baru, yaitu Taxologist. Mengingat bahwa perpajakan adalah sektor utama untuk penerimaan negara, maka saat ini sangat dibutuhkan seorang profesional pajak di masa depan yang memiliki kepiawaian dan keterampilan untuk mengimplementasikan teknologi terlebih dalam hal perpajakan.

Taxologist dapat dibilang sama halnya dengan konsultan pajak, karena mereka sama-sama mempunyai keterampilan dan kepiawaian dalam mengelola pajak. Baik konsultan pajak maupun Taxologist pastinya akan membutuhkan pelatihan pajak untuk memperdalam skill di dunia perpajakan sebelum terjun ke dunia kerja.

Pelatihan pajak pastinya dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin bekerja di dunia pajak, seperti halnya Taxologist. Sebab, akan memberikan materi yang berkaitan dengan regulasi pajak dan berbagai informasi di dalamnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan, supaya bisa mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pengambilan keputusan maupun tax planning atau perencanaan pajak pada sebuah perusahaan.

Tetapi Apakah anda tahu profesi Taxologist? Bagaimana peran mereka untuk meningkatkan perpajakan? Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Taxologist dan seperti apa perannya.

Apa itu Taxologist?

Taxologist merupakan seorang profesional dalam dunia perpajakan yang memiliki kepiawaian atau kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, yang tujuannya adalah untuk efektivitas fungsi sebuah perpajakan. Mungkin bagi sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya konsultan pajak. Taxologist ini dapat dibilang sama dengan konsultan pajak karena memang mereka memiliki tugas dan peran yang sama.

Bedanya, Taxologist ini lebih memperdalam ilmunya dalam sistem teknologi informasi. Melalui pemberian sebuah penghargaan pada profesional pajak yang sudah sukses dan berhasil memberikan nilai lebih atas efisiensi fungsi pajak dengan menggunakan teknologi, Thomsons Reuters di tahun 2014 memperkenalkan istilah terkait Taxologist.

Seorang Taxologist bisa mempunyai latar belakang pendidikan pajak atau yang berkaitan dengan teknologi informasi. Bukan hanya akan terbatas pada penguasaan terhadap pengetahuan pada dunia perpajakan atau proses bisnis, tetapi seorang konsultan pajak atau Taxologist harus juga memiliki keterampilan dalam hal mengoperasikan teknologi perpajakan.

Baca Juga: Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Negara Bergantung pada Pajak?

Sangat penting bagi Taxologist untuk mendapatkan bekal dengan berbagai keterampilan khusus. Seperti halnya soft skill, misalnya keahlian dalam bidang komunikasi dan keahlian dalam bidang manajemen supaya bisa dapat memberikan sebuah solusi selama proses kerja dan fungsi pajak dalam sebuah perusahaan.

Peran Taxologist untuk Meningkatkan Perpajakan

Profesi seorang Taxologist di Indonesia dapat dikatakan masih kurang dikenal oleh publik. Padahal, dengan adanya  profesi seperti ini di Indonesia sangat dibutuhkan, seperti halnya untuk membantu mengatasi sistem kerja dalam sebuah perusahaan supaya lebih efisien terhadap waktu dan menjadi semakin terotomatisasi. Dengan begitu, pekerjaan di lingkungan Departemen pajak yang sangat menumpuk, bahkan tidak jarang dikerjakan secara manual dalam waktu yang tidak sebentar, sehingga dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih cepat, tepat, dan risikonya rendah.

Salah satu peran dari Taxologist, yaitu membuat sistem komputerisasi yang dipergunakan supaya bisa mendeteksi transaksi pembayaran yang tidak dapat dikenakan sebagai biaya secara fiskal, maupun penghasilan yang bukan termasuk sebagai objek pajak yang berdasar pada ketentuan pajak yang sudah diberlakukan. Hal tersebut bisa dilakukan tanpa seseorang harus melihat dokumen dalam bentuk Hardcopy atau dokumen secara fisik.

Sehingga, hal ini akan berdampak pada proses penyusunan rekonsiliasi fiskal akhir tahun yang bisa dilaksanakan dengan semakin cepat, sebab dipermudah dengan penentuan transaksi serta jumlahnya. Dapat dipastikan bahwa Taxologist berperan sangat penting untuk transformasi fusi pajak pada sebuah perusahaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Penetapan Pajak Usaha Mikro

Mengenal Penetapan Pajak Usaha Mikro

Kursus Pajak – Pajak menjadi salah satu aspek penting untuk mengelola bisnis, termasuk bisnis dengan skala mikro. Untuk pengusaha kecil, pemahaman terkiat dengan pajak usaha mikro bisa menjadi kunci untuk menghindari masalah hukum dan juga finansial yang dapat muncul karena ketidakpahaman.

Mengenal Pajak Usaha Mikro

Pajak usaha mikro merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap usaha mikro, yang biasanya mempunyai omset serta aset yang relatif kecil. Pajak tersebut telah diatur oleh pemerintah daerah, dengan ketentuan yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Pada umumnya, usaha mikro merupakan jenis usaha yang mempunyai omset tahunan di bawah batas tertentu, yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sering kali pajak usaha mikro lebih sederhana jika dibandingkan dengan pajak yang dikenakan untuk usaha besar. Tapi, pemilik usaha mikro tetap mempunyai kewajiban untuk melaporkan pendapatan serta membayar pajak yang seharusnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak usaha mikro mempunyai beberapa karakteristik penting, diantaranya:

1. Berbasis Omset

Pada umumnya pajak usaha mikro dihitung sesuai dengan omset bulanan atau tahunan bisnis. Persentase dari pajak yang harus dibayarkan yang bisa bervariasi sesuai dengan peraturan daerah setempat.

2. Kepatuhan Lokal

Pajak usaha mikro tunduk terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku di daerah atau di kota tempat bisnis beroperasi. Artinya bahwa peraturan pajak bisa berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya.

3. Sederhana

Pajak usaha mikro sering kali lebih sederhana dan juga mudah dikelola jika dibandingkan dengan pajak yang dikenakan terhadap bisnis yang lebih besar. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pengusaha kecil dalam mematuhi kewajiban pajak mereka.

4. Berdasarkan Pendapatan

Pajak tersebut berfokus pada pendapatan dan juga omset bisnis, bukan terhadap laba bersih. Artinya bahwa bisnis mikro harus melaporkan pendapatan mereka secara akurat.

Baca Juga: Peran Taxologist untuk Peningkatan Perpajakan

Kewajiban Pajak Usaha Mikro

Walaupun pajak usaha mikro relatif lebih ringan apabila dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, pemilik usaha mikro tetap mempunyai kewajiban yang perlu dipenuhi. Berikut beberapa kewajiban pajak usaha mikro yang perlu Anda ketahui:

1. Pendaftaran Usaha

Langkah pertama yang dilakukan dlaam mengelola pajak usaha mikro ialah dengan mendaftarkan usaha di kantor pajak setempat. Anda akan mendapatkan nomor identifikasi pajak (NPWP) yang akan dipakai dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

2. Pembayaran Pajak

Biasanya pajak usaha mikro dikenakan sesuai dengan omset usaha. Pemilik usaha harus secara rutin melaporkan omset bulanan atau tahunan serta membayar pajak yang sesuai persentase yang sudah ditetapkan.

3. Pembuatan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang akurat juga harus dibuat oleh pemilik usaha mikro. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak. Pemilik usaha harus mencatat seluruh pemasukan dan juga pengeluaran dengan teliti.

4. Penyimpanan Bukti Transaksi

Penting untuk menyimpan bukti transaksi misalnya faktur, kwitansi dan juga dokumen pendukung lainnya. Hal tesrebut akan berguna apabila pemilik usaha diperiksa oleh petugas pajak atau perlu melaporkan perubahan didalam laporan keuangan.

5. Pelaporan Pajak Tepat Waktu

Pastikan pemilik usaha melaporkan dan juga membayar pajak dengan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah daerah. Keterlambatan yang dilakkan dalam pelaporan serta pembayaran bisa menyebabkan adanya denda dan sanksi lainnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Negara Bergantung pada Pajak?

Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Negara Bergantung pada Pajak?

Training Pajak – Suatu tindakan yang tidak dibenarkan ketika terdapat seruan untuk tidak membayar pajak. Penting untuk diketahui bahwa pajak berperan dan bermanfaat besar bagi masyarakat Indonesia. Terdapat pengaruh yang serius apabila seluruh masyarakat Indonesia tidak menyetorkan pajaknya. Kewajiban pajak penting untuk dipahami sebagai bagian dari kewajiban untuk berkontribusi bagi kesejahteraan pembangunan negara, bukan sebagai hukuman atau paksaan.

Disinilah training pajak berperan penting untuk menyadarkan masyarakat, agar lebih sadar bahwa pajak sangat penting bagi negara Indonesia. Karena training pajak akan memberikan materi seputar regulasi pajak dan berbagai berita perpajakan. Bukan tanpa alasan, tetapi kewajiban pajak juga terdapat dalam Undang-Undang.

Negara memerlukan pajak sebagai sumber keuangan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan membangun segenap bangsa. Masyarakat juga akan mengalami kerugian, sebab tidak akan bisa mendapatkan dan menikmati fasilitas umum yang semakin baik, apabila tidak melakukan kewajiban pajak.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa penerimaan pajak adalah penyumbang terbesar dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Penerimaan pajak menyumbang sebesar 70% terhadap APBN. Realisasi dari penerimaan pajak di Tahun 2022 telah mencapai 75,5% atau setara dengan Rp1.717,8 triliun, kemudian terealisasi belanja dalam APBN Tahun 2022 yakni sebesar Rp2.274,5 triliun.

Pastinya dapat dibayangkan bahwa betapa pentingnya peran pajak dalam membiayai negara. Penerimaan pajak di tahun 2023, targetnya adalah dapat mencapai Rp1.718 triliun yang mana tumbuh 16% dibandingkan dengan target penerimaan pajak di Tahun 2022, yakni sebesar Rp1.485 triliun. Pembayaran pajak dipergunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas bagi masyarakat umum.

Tanpa adanya setoran pajak, maka dapat dipastikan bahwa negara tidak mampu mendanai pembangunan infrastruktur, sekaligus tidak bisa untuk mendanai dan melindungi masyarakat miskin. Karena negara mempunyai mandatory spending atau belanja negara yang telah diatur oleh undang-undang, supaya bisa mengurangi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial daerah.

Alokasi belanja kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial merupakan yang terbesar dalam APBN 2023. Belanja kesehatan dalam APBN dialokasikan mencapai Rp 178,7 triliun, Sedangkan untuk belanja pendidikan mencapai Rp612 triliun. Aliran belanja pendidikan merupakan anggaran tertinggi yang ada di dalam sejarah Indonesia.

Baca Juga: Berbagai Manfaat NPWP dan Pentingnya Kepatuhan Pajak di Indonesia

Serta yang tidak kalah penting, yakni anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp476 triliun yang dianggarkan dalam anggaran 2023 tersebut. Dalam konteks ini dijadikan sebagai antisipasi pemerintah dengan berbagai ketidakpastian harga pangan dan energi. Bukankah tidak terbayang Apabila terjadi pendapatan negara yang berasal dari pajak berkurang, siapa yang akan menutupi anggaran belanja negara?

Apabila pemerintah mengurangi belanjanya, tentu saja yang mengalami kerugian adalah seluruh rakyat. Karena dapat dipastikan bahwa ekonomi menjadi lesu, tabungan saja mungkin tidak cukup untuk menjamin perekonomian keluarga untuk ke depannya. Pada dasarnya, macet diciptakan atau berfungsi bukan hanya untuk mengumpulkan uang masyarakat saja, tetapi juga untuk menggerakkan roda perekonomian seluruh rakyat. Salah satunya untuk redistribusi dari mereka yang mempunyai pendapatan tinggi untuk kelompok miskin dalam bentuk Bansos supaya mempunyai daya beli.

Apakah anda sudah tahu bahwa pembayaran pajak akan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat sebuah negara? Baik objek maupun subjek pajak tertentu bisa menyumbang pajak dengan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hasil dari pemungutan pajak ini, nantinya akan dipergunakan untuk menyediakan fasilitas untuk rakyat miskin sehingga bisa mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Peran Taxologist untuk Peningkatan Perpajakan

Peran Taxologist untuk Peningkatan Perpajakan

Training Pajak – Perkembangan teknologi informasi dalam bidang perpajakan memunculkan suatu profesi yang dapat dikatakan sangat baru, yaitu Taxologist. Mengingat pajak menjadi sektor utama penerimaan negara, maka kini sangat dibutuhkan ahli profesional pajak di masa depan yang memiliki keterampilan dan juga kepiawaian dalam mengimplementasikan teknologi terutama dalam bidang perpajakan.

Hal tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya supaya bisa mewujudkan efektivitas dan juga efisiensi dalam hal pengambilan keputusan dan juga dalam perencanaan pajak (Tax Planning) di suatu perusahaan. Tapi, apa itu profesi taxologist? bagaimana perannya didalam meningkatkan perpajakan?

Definisi Taxologist

Taxologist merupakan seseorang profesional dalam bidang pajak yang memiliki kemampuat atau kepiawaian untuk menggunakan teknologi digital yang mana tujuannya ialah untuk efektivitas fungsi suatu perpajakan. Istilah yang berkaitan dengan taxologist itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Thomson Reuters pada tahun 2014.

Melalui pemberian suatu penghargaan terhadap para profesional pajak yang sukses serta berhasil memberikan nilai lebih pada efisiensi fungsi pajak dengan memanfaatkan teknologi. Seorang taxologist bisa mempunyai latar belakang pendidikan perpajakan ataupun yang berkaitan dengan teknologi informasi.

Bukan hanya terbatas pada penguasaan pada pengetahuan yang ada didalam sistem perpajakan ataupun proses bisnis, seorang taxologist juga harus mempunyai keterampilan dalam mengoperasikan teknologi perpajakan. Seorang taxologist perlu dibekali beberapa keterampilan khusus misalnya soft skill, diantaranya keahlian dalam bidang manajemen serta keahlian dalam bidang komunikasi supaya dapat memberikan suatu solusi didalam proses kerja beserta dengan fungsi pajak didalam suatu perusahaan.

Peran Taxologist dalam Peningkatan Perpajakan

Di Indonesia sendiri, profesi seorang taxologist memang dapat dikatakan masih sangat kurang dikenal publik. Padahal, taxologist di Indonesia sangat dibutuhkan, seperti halnya dalam hal membantu menata sistem kerja di departemen pajak di suatu perusahaan supaya lebih efisien terhadap waktu dan juga menjadi lebih terotomatisasi.

Dengan demikian, pekerjaan yang ada didalam lingkungan departemen pajak yang menumpuk serta dikerjakan secara manual dalam jangka waktu berhari-hari dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat, tepat, dan juga dengan resiko yang rendah.

Baca Juga: Mengenal Super Deduction Tax dan Implementasinya di Indonesia

Salah satu contoh peran dari taxologist ialah membuat sistem komputerisasi yang dipakai untuk mendeteksi transaksi pembayaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal atau penghasilan yang bukan objek pajak yang berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini bisa dilakukan tanpa perlu melihat dokumen secara fisik/hardcopy. Sehingga proses penyusunan rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun bisa dilakukan dengan lebih cepat sebab dimudahkan dengan penentuan transaksi beserta dengan jumlahnya.

Taxologist Sebagai Suatu Profesi Baru

Taxologist yang berperan sebagai profesional pajak yang unggul didalam penerapan teknologi dapat menjadi salah satu alternatif untuk para pelaku usaha ekonomi digital. Geoff Peck (2016) menyebutkan jika syarat utama dari taxologist ialah mempunyai kapabilitas dalam rangka mengadopsi teknologi informasi secara efektif dan juga efisien dalam fungsi perpajakan. Selain itu,diharapkan nantinya akan menjadi fasilitator didalam proses otomatisasi serta sebagai suatu analisis data didalam fungsi perpajakan.

Latar Belakang Pendidikan Seorang Taxologist

Latar bidang keilmuan dari seorang taxologist dapat berasal dari latar belakang pendidikan pajak ataupun dalam bidang teknologi dan informasi dan yang berkaitan dengan pengetahuan bisnis. Namun, kompetensi yang terpenting dari taxologist adalah kemampuannya untuk melakukan interaksi dengan berbagai teknologi baik itu kaitannya dengan perpajakan terutama dalam bidang konfigurasi fitur pajak didalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Super Deduction Tax dan Implementasinya di Indonesia

Mengenal Super Deduction Tax dan Implementasinya di Indonesia

Pelatihan Pajak – Wajib Pajak pengusaha mempunyai hak untuk memperoleh pemotongan pajak saat ingin melaporkan serta membayar pajak terhadap negara. Namun lebih baik Anda mengetahui apakah badan termasuk dalam golongan yang memperoleh pemotongan pajak atau tidak, sebab dengan mengetahuinya Anda juga bisa meminimalisir pengeluaran sehingga bisa meringankan beban.

Pemerintah telah menerbitkan serta menerapkan Super Deduction Tax atau yang lebih dikenal dengan sebutan insentif pengurangan pajak super yang mana salah satu tujuan dari Super Tax Deduction ialah supaya para Wajib Pajak, dalam hal ini badan industri di Indonesia bisa menarik lebih banyak tenaga kerja dan juga bersedia untuk berinvestasi dalam melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Super Deduction Tax Indonesia ialah insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada industri yang terlibat didalam program Pendidikan vokasi, yang meliputi kegiatan penelitian dan juga pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan inovasi. Pemotongan pajak tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, yang mana ada 2 poin insentif yang tercantum di dalam Pasal 29B ayat (1) dan Pasal 29C ayat (1).

Wajib Pajak badan dalam negeri akan memperoleh 2 jenis insentif tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan. Wajib pajak badan dalam negeri yang melaksanakan kegiatan magang dan sejenisnya, badan usaha tersebut akan memperoleh pemotongan pajak paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut.

Sementara itu, untuk Wajib Pajak badan dalam negeri mengadakan kegiatan penelitian dan juga pengembangan tertentu, badan usaha tersebut akan memperoleh pengurangan penghasilan bruto paling tingginya sebesar 300% dari jumlah yang telah dikeluarkan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019. Yang mana didalam peraturan tersebut diperdalam penjelasan yang berkaitan dengan pemotongan pajak untuk industri, yakni mulai dari besaran insentif pajak, kelompok biaya mana saja yang memperoleh pemotongan, jenis kegiatan magang yang harus dilakukan oleh industri, sampai dengan peserta pemagangan. Pada peraturan tersebut dijelaskan jika pengurangan pajak maksimal 200% serta terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

  1. Pengurangan terhadap penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan ataupun kegiatan pembelajaran.
  2. Tambahan pengurangan penghasilan bruto dengan besaran 100% dari jumlah biaya yang telah dikeluarkan dari poin sebelumnya.

Baca Juga: Pajak Internasional Sebagai Perwujudan Perdamaian Dunia

Didalam peraturan tersebut juga dijelaskan jika kelompok biaya yang akan memperoleh pemotongan pajak terdiri dari:

  • Penyediaan fasilitas fisik khusus (tempat pelatihan dan juga biaya penunjangnya)
  • Instruktur/pengajar yang menjadi tenaga pembimbing praktik kerja maupun pemagangan.
  • Barang dan/atau bahan yang digunakan untuk keperluan praktik kerja.
  • Honorarium atau pembayaran sejenis untuk siswa, mahasiswa, peserta latih, perorangan yang tidak terikat, serta yang menjadi peserta praktik kerja/pemagangan.

Teknis Pemotongan Pajak

Lantas, bagaimana industri bisa memperoleh super deduction tax ini? Industri perlu untuk menyampaikan pemberitahuan yang dapat dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan cara melampirkan perjanjian kerja sama antara Wajib Pajak dan juga instansi pendidikan, serta surat keterangan fiskal yang masih berlaku.

Pemerintah berharap melalui adanya insentif pajak ini, badan usaha dan juga industri turut terlibat didalam pengembangan kualitas SDM Indonesia. Dengan terciptanya SDM berkualitas serta berdaya saing tinggi, bisa meningkatkan produktivitas perusahaan ataupun industri, yang turut berdampak penting pada kegiatan perekonomian nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Berbagai Manfaat NPWP dan Pentingnya Kepatuhan Pajak di Indonesia

Berbagai Manfaat NPWP dan Pentingnya Kepatuhan Pajak di Indonesia

Kursus pajak akan sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang memerlukan pengetahuan luas di bidang perpajakan. Karena dengan kursus pajak anda akan mendapatkan materi seputar regulasi perpajakan dan berbagai informasi-informasi di dalamnya. Sebagai wajib pajak maupun orang yang bekerja sebagai staff pajak, sangat penting untuk mengetahui manfaat dari NPWP.

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, yang dapat digunakan sebagai nomor identitas atau tanda pengenal diri ketika melakukan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Selain berfungsi sebagai identitas dari wajib pajak, NPWP berfungsi juga untuk memudahkan wajib pajak dalam hal, salah satunya adalah pelayanan umum pajak.

Selain untuk memudahkan wajib pajak dalam pelayanan umum perpajakan, ternyata juga bisa dijadikan sebagai alat untuk menjaga ketaatan dan ketertiban pembayaran pajak, sekaligus pengawasan administrasi bagi wajib pajak, sebab seluruh dokumen mengenai perpajakan mempunyai keterkaitan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Meskipun Nomor Pokok Wajib Pajak adalah dokumen yang sangat penting, tetapi masih ada sebagian besar orang yang tidak mengerti dan tidak mendaftarkan dirinya untuk membuat NPWP. Padahal, Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai begitu banyak manfaat di dalamnya maupun di luar perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

NPWP sebagai Persyaratan Administrasi

Jangan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, pastinya warga negara akan memperoleh kemudahan untuk mengurus persyaratan administrasi, seperti misalnya di bank. Pada saat ini, ada berbagai instansi perbankan yang mewajibkan untuk memasukkan NPWP sebagai salah satu syarat utama maupun untuk syarat pendukung dokumen pengurusan administrasi di tempat tersebut. Misalnya ketika kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening bank, rekening efek, pembuatan surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor.

Memudahkan Urusan Administrasi Pajak

Manfaat lainnya dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu berkaitan secara langsung dengan kemudahan pengurusan seluruh bentuk administrasi pajak. Apabila tidak mempunyai NPWP, maka anda Kemungkinan tidak diperkenankan untuk membuat berbagai dokumen-dokumen tertentu yang anda butuhkan. Seperti halnya dokumen administrasi yang membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu pengajuan pengurangan pembayaran pajak, pengurusan restitusi pajak, mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan, pembayaran pajak, dan berbagai administrasi pajak lainnya.

Baca Juga: Rutin Lakukan Pengecekan Masa Berlaku Sertifikat Elektronik Supaya Tidak Menyesal

NPWP Menyebabkan Potongan Pajak Semakin Rendah

Pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak akan memperoleh potongan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang belum mempunyai NPWP. Ketika melakukan perhitungan pajak PPh 21, apabila mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak maka PKP atau penghasilan kena pajak hanya akan dikalikan dengan tarif pasal 17. Di samping itu, untuk wajib pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak akan dibebankan tarif kenaikan sejumlah 120%. Maka dari itu, jumlah pajak penghasilan yang terutang akan semakin rendah.

Bukan hanya itu saja, tetapi dengan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, maka wajib pajak tersebut akan terhindar dari sanksi hukum. Sementara itu, untuk wajib pajak yang tidak melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, ternyata akan dikenakan sanksi pidana seperti halnya dengan pasal yang diberlakukan. Dipastikan bahwa terkena sanksi pidana atau sanksi hukum tidak akan membuat wajib pajak mendapatkan keuntungan, justru akan memperoleh kerugian. Bisa mungkin hindari terkena sanksi pajak apabila anda sedang merintis sebuah bisnis, karena apabila anda terkendala satu kali saja, maka mungkin saja seterusnya anda akan cukup sulit untuk melakukan kegiatan bisnis.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajakdan menjadi Expert di bidang pajak.