Posts in category: Artikel

Kursus pajak sangat penting untuk diikuti oleh anda yang sedang membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas seputar perpajakan. Karena kursus pajak akan memberikan Anda materi tentang regulasi perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya, baik untuk Anda yang akan menjadi staff pajak maupun Anda yang berperan sebagai wajib pajak. Tentu saja tidak kalah penting, untuk mengikuti berbagai informasi berkaitan dengan perpajakan di era seperti ini. Perkembangan digital seperti saat ini, berkembang sangat pesat dan mendorong masyarakat supaya bisa terbiasa untuk memakai teknologi digital dalam melakukan aktivitas setiap harinya.

Sangat penting bagi masyarakat untuk bisa mengimbangi kecepatan perkembangan zaman digitalisasi yang bersifat eksponensial. Masyarakat saat ini sudah beralih mengadopsi teknologi digital dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam aktivitas ekonominya. Dengan adanya peralihan era serba digital seperti ini, kegiatan perekonomian juga ikut serta bertransisi dari konvensional menuju digital. Selain itu, bukti nyata dari hasil pergeseran Eropa perekonomian konvensional menjadi serba digital sekarang ini, sudah terlihat dengan kehadiran fintech, marketplace, hingga terdapat suatu aset digital.

Sebagai upaya menghadapi transisi dari konvensional menuju digital tersebut, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan, untuk menyesuaikan dan memperluas basis pajak terhadap aktivitas ekonomi digital tersebut. Selain itu, terdapat beberapa tindakan yang telah dilangsungkan sebelumnya, meliputi pemajakan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE, di mana Direktorat Jenderal Pajak sudah menunjuk beberapa pelaku PMSE supaya melakukan pemungutan terhadap pajak pertambahan nilai, yaitu salah satu contohnya adalah Amazon.

Pasca diberlakukannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, pada saat ini sudah menghadirkan mekanisme terbaru dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terhadap penghasilan yang diperoleh dari layanan P2PL atau peer to peer lending yang dilakukan dari platform fintech atau yang lebih sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pinjol atau pinjaman online.

Apa itu Pinjol?

Pinjol atau pinjaman online Ini adalah sebuah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia modal atau keuangan, di mana beroperasi dengan cara online atau daring. Penyedia jasa dari pinjol tersebut, biasanya dikenal dengan fintech. Pada umumnya, para penyedia pinjaman online tersebut beroperasi dengan cara online dan memanfaatkan teknologi informasi. Pada saat ini sudah ada begitu banyak sekali pinjol yang bermunculan dan salah satunya diakibatkan karena gaya hidup masyarakat di Indonesia.

Baca Juga: Tantangan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Indonesia di Tahun 2024

Apa Bedanya Pinjol Legal dan Pinjol Ilegal?

OJK memberikan tips untuk masyarakat supaya bisa membedakan antara pinjol yang legal dengan yang ilegal. Tentu saja hal seperti ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena pinjol seringkali merugikan bagi mereka.

Pinjol Legal

• Sudah terdaftar OJK dan memiliki izin dari OJK
• Melakukan penawaran melalui saluran komunikasi pribadi
• Pemberian pinjaman terdapat seleksi terlebih dahulu dan tidak instan
• Bunga dan biaya pinjaman sangat transparan, terukur dan jelas setiap bulannya

Pinjol Ilegal

• Tidak terdaftar OJK dan tidak memiliki izin dari
• Melakukan penawaran melalui WhatsApp atau SMS
• Proses pemberian pinjaman yang sangat mudah
• Denda biaya pinjaman dan tarif bunga umumnya tidak tertera dengan jelas

Perpajakan Pinjaman Online

Terhadap jasa pinjaman online telah diatur dalam PMK Nomor 69 Tahun 2002 yang berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 23 Yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa ada tiga pelaku jasa layanan pinjol, mulai dari pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan penyelenggara layanan berbagai pinjaman tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Perkembangan pesat era digital memang mendorong masyarakat untuk bisa terbiasa memakai teknologi digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat perlu mengimbangi kecepatan perkembangan era digitalisasi yang bersifat eksponensial ini. Saat ini, masyarakat telah beralih mengadopsi teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-harinya, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Melalui peralihan ke era serba digital, aktivitas perekonomian juga ikut mengalami transisi dari konvensional ke digital. Dalam menghadapi transisi dari konvensional ke digital tersebut, Dirjen Pajak (DJP) terus melakukan usaha dalam menyesuaikan dan juga memperluas basis pajak terhadap aktivitas ekonomi digital yang dilakukan tersebut.

Sejumlah tindakan yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya ialah pemajakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang mana DJP menunjuk beberapa pelaku PMSE supaya melakukan pemungutan PPN, yang mana salah satu contohnya ialah Amazon.

Setelah diterbitkannya UU HPP (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), kini telah hadir mekanisme baru didalam pemotongan PPh 23 terhadap penghasilan yang diperoleh dari layanan peer-to-peer lending yang dilaksanakan melalui platform fintech atau yang sering dikenal masyarakat dengan sebutan pinjaman online (pinjol).

Definisi Pinjol

Pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan Pinjol ialah fasilitas pinjaman uang yang telah disediakan penyedia keuangan yang mana beroperasi secara daring/online. Umumnya penyedia jasa pinjaman online ini disebut sebagai fintech. Para penyedia pinjol tersebut pada umumnya akan selalu beroperasi secara online dengan memanfaatkan teknologi serta informasi. Saat ini, ada banyak fintech yang telah bermunculan yang mana salah satunya disebabkan karena gaya hidup masyarakat Indonesia itu sendiri.

Perubahan gaya hidup tersebut bisa dilihat dari masifnya penggunaan internet dan juga aktivitas serba digital dalam memenuhi kebutuhan, tidak terkecuali juga aktivitas meminjam uang yang saat ini dapat dilakukan secara digital yakni melalui pinjol.

Perpajakan Pinjol Legal

Berkaitan dengan pemotongan PPh 23 dan juga pemungutan PPN terhadap jasa pinjaman online atau pinjol tersebut telah diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2022. Yang mana di dalam PMK tersebut disebutkan jika ada 3 pelaku didalam jasa layanan pinjol yakni pemberi pinjaman, penerima pinjaman, serta penyelenggara layanan pinjam-meminjam tersebut.

Baca Juga: Pelajari Standar dan Kualifikasi dari Konsultan Pajak Terdaftar

Oleh sebab itu, per 1 Mei 2022 ketika PMK nomor 69 tahun 2022 diterapkan, perusahaan-perusahaan fintech yang  telah terdaftar memiliki kewajiban untuk memungut dan juga menyetor PPh dan PPN yang diterima terhadap penyelenggaraan pinjam-meminjam melalui fintech.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pemberi Pinjaman ialah pihak yang meminjamkan dana miliknya via aplikasi fintech, yang mana nantinya dana tersebut akan dipakai oleh si penerima pinjaman. Sedangkan yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman ialah pihak yang meminjam dana (menerima dana) via aplikasi fintech.

Sementara itu, Penyelenggara Layanan Pinjam-Meminjam dalam hal ini merupakan pihak penyedia media perantara antara pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman, yang mana kaitannya dengan hal ini berupa aplikasi fintech untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman (pemilik dana) pada penerima peminjam.

Sesuai dengan yang telah diatur didalam UU PPh, bunga pinjaman online tersebut harus dilakukan pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) yang mana pemotongan tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara layanan pinjam-meminjam (fintech).

Bunga pinjaman online tersebut akan dipotong PPh 23 dengan tarif 15% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) dari jumlah bruto bunga yang telah diterima, kaitannya dengan pemberi pinjaman merupakan SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) atau BUT (Bentuk Usaha Tetap). Sedangkan jika penyelenggara pinjaman tersebut ialah SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri), maka akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% menggunakan dasar pengenaan pajak (DPP) dari jumlah bruto bunga yang telah diterima.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai calon staf pajak atau orang yang bekerja di bidang perpajakan, pastinya tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai regulasi perpajakan. Untuk itu, brevet pajak hadir untuk anda yang membutuhkan wawasan dan pengetahuan di dunia perpajakan.

Brevet pajak juga akan memberikan Anda informasi yang berkaitan dengan perkembangan kebijakan pajak, tentunya tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan terbaru. Seperti halnya bagaimana tantangan perpajakan Indonesia di tahun 2024 nantinya. Pada tahun 2024 secara domestik dan global, pencapaian target penerimaan perpajakan diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup rumit.

Upaya mendongkrak pendapatan di tengah dinamika tahun politik melalui terobosan kebijakan yang reformatif, tentu semakin Kompleks karena harus difiksasi secara berhati-hati. Pada RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pemerintah memberikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.307,8 triliun atau terdapat pertumbuhan sebesar 8,9%

Apabila dibandingkan dengan proyeksi APBN di tahun 2023 yang mana sebesar Rp2.118,3 triliun. Hal tersebut terdiri dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.986,8 triliun, yang mana tumbuh sebesar 9,3% dari tahun 2023, serta penerimaan kepabeanan dan cukai pada RAPBN tahun 2024 yang diperkirakan Rp320,9 triliun, yang tumbuh 7% dari tahun 2023.

Kendati demikian, upaya untuk mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2024 tersebut bukanlah merupakan jalan yang mudah. Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah memetakan beberapa tantangan yang memiliki potensi untuk menahan pencapaian pendapatan perpajakan.

Pertama adalah potensi ketidakpastian kondisi ekonomi global karena konflik geopolitik dan keberlanjutan pengetatan kebijakan moneter di Indonesia. Volatilitas harga komoditas yang timbul di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi tersebut, akan berpotensi untuk menekan pendapatan negara, seperti yang telah terjadi mulai saat ini dengan tren melambatnya laju penerimaan pajak di Indonesia.

Kedua adanya potensi peningkatan informalitas ekonomi domestik dan Shadow ekonomi yang bisa beresiko mempersempit basis perpajakan, menekan potensi penerimaan, dan mengurangi kepatuhan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh sektor informal yang belum juga sepenuhnya teridentifikasi dan tercatat dalam data sistem perpajakan.

Ketiga terdapat efek samping dari pemberian insentif perpajakan yang cukup masif, diupayakan pemerintah oleh pemerintah sejak pandemi yang juga dapat mengurangi penerimaan perpajakan. Dampak dari beberapa insentif fiskal tersebut, biasanya baru akan terlihat dalam jangka menengah-panjang, namun juga akan menekan penerimaan negara dalam jangka pendek.

Baca Juga: Pentingnya Mengetahui Tax Buoyancy untuk Pengukuran Penerimaan Pajak

Upaya Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2024

Berdasarkan penjelasan peneliti Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fairy Akbar, target penerimaan pajak yang direncanakan Pemerintah tahun depan pasalnya tidaklah masuk akal. Tetapi, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang sangat ekstra dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Penerimaan perpajakan tahun depan bukan tanpa adanya tantangan sama sekali.

Dalam konteks makro, kita dihadapkan dengan ekonomi dunia yang terfragmentasi dengan adu kebijakan China dan Amerika Serikat. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada Cina dalam hal perdagangan internasional.

Upaya untuk mengejar penerimaan perpajakan melalui terobosan berbagai kebijakan reformasi perpajakan dan optimalisasi penerapan UU HPP, ternyata juga dinilai akan lebih sulit pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan di tengah momen Pemilu, langkah terobosan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan akan lebih berhati-hati dilakukan oleh pemerintah, supaya tidak membebani masyarakat maupun sektor pelaku usaha yang merupakan wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Untuk mengelola urusan perpajakan, terutama untuk perusahaan dan juga individu yang mempunyai kompleksitas pajak yang tinggi, mengandalkan bantuan konsultan pajak yang telah terdaftar menjadi suatu keputusan yang bijak. Konsultan pajak yang terlatih serta berpengalaman mampu memberikan nasehat yang berharga dalam melakukan perencanaan pajak, membantu mengoptimalkan manfaat perpajakan dan juga untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perpajakan yang tengah berlaku.

Memang sudah seharusnya jika konsultan pajak benar-benar memenuhi standar serta kualifikasi yang diperlukan. Oleh sebab itu, penting untuk menjadi konsultan pajak yang terdaftar. Berikut pentingnya menjadi konsultan pajak terdaftar:

Keahlian dan Kualifikasi Profesional

Jasa konsultan pajak terdaftar memberikan kepastian kepada para klien jika mereka telah berinteraksi dengan individu atau perusahaan yang mempunyai keahlian serta kualifikasi profesional dalam bidang perpajakan tentunya. Konsultan pajak yang telah terdaftar akan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dan juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan otoritas perpajakan.

Konsultan pajak terdaftar mempunyai pemahaman mendalam terkait dengan peraturan perpajakan, perubahan terbaru yang ada didalam undang-undang pajak, dan juga praktik terbaik dalam melakukan pengelolaan perpajakan. Dengan begitu maka klien bisa mempercayakan kebutuhan perpajakannya kepada Anda dengan keyakinan.

Kepatuhan Terhadap Etika Profesi

Konsultan pajak terdaftar juga akan diatur oleh kode etik profesi yang menetapkan standar tinggi didalam hal integritas, objektivitas, dan juga didalam kerahasiaan informasi. Jika Anda merupakan konsultan pajak yang telah terdaftar, maka klien atau Wajib Pajak bisa yakin bahwa Anda nantinya akan beroperasi dengan etika serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Anda akan dipercaya secara penuh dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta bisnis mereka dan juga memberikan saran yang objektif serta jujur ​​berdasarkan kepentingan klien.

Kebaruan dalam Peraturan Perpajakan

Didalam dunia perpajakan yang terus mengalami perkembangan, peraturan perpajakan bisa berubah secara teratur. Konsultan pajak tentu saja perlu selalu mengikuti perkembangan tersebut serta memastikan jika klien tetap mematuhi peraturan perpajakan yang baru. Melalui jasa yang Anda berikan, klien perlu mendapatkan pembaruan terkait dengan peraturan perpajakan yang relevan dengan bisnis maupun situasi mereka. Hal tersebut akan membantu menghindari risiko kesalahan perpajakan dan juga potensi denda yang terjadi karena ketidakpatuhan.

Baca Juga: Indikator Penerimaan Pajak, Tax Buoyancy

Perlindungan dan Jaminan

Dengan konsultan pajak terdaftar, klien bisa memperoleh perlindungan serta jaminan apabila terjadi masalah atau sengketa perpajakan. Apabila terjadi perselisihan ataupun audit perpajakan, Anda sebagai konsultan pajak akan mendampingi klien serta menyediakan nasihat hukum yang tepat. Tentu saja kaitannya dengan hal ini dibutuhkan pengetahuan tentang prosedur hukum dan juga pengalaman dalam menangani berbagai kasus perpajakan yang kompleks.

Jasa konsultan pajak terdaftar mampu memberikan kepastian terkait dengan keahlian, kualifikasi, dan juga kepatuhan perpajakan. Hal ini akan membantu klien mengelola perpajakan dengan lebih efisien, mengoptimalkan manfaat perpajakan, dan juga menghindari risiko ketidakpatuhan yang bisa memberikan negatif pada bisnis atau keuangan Wajib Pajak.

Konsultan Pajak memiliki hak untuk memberikan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan sesuai batasan tingkat keahlian yang dimiliki melalui kepemilikian sertifkat konsultan pajak, yakni sertifikat konsultan pajak tingkat A, sertifikat konsultan pajak tingkat B dan sertifikat konsultan pajak tingkat C.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sebagai seseorang yang akan bekerja di bidang perpajakan pastinya sangat penting untuk mengetahui berbagai regulasi dan berita perpajakan. Maka dari itu, solusinya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak, bahkan pelatihan pajak ini biasanya juga diikuti oleh calon konsultan pajak sebelum mengikuti USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak).

Sebagai seseorang yang akan bekerja di bidang perpajakan, baik sebagai konsultan pajak maupun salah satu staf pajak pada sebuah perusahaan, sangat penting mengetahui perkembangan berita perpajakan yang ada. Seperti halnya perihal Tax Buoyancy yang menjadi indikator pengukuran pajak.

Dalam hal pengukuran derajat sensitivitas penerimaan pajak dengan kenaikan PDB atau produk domestik bruto dibutuhkan 3 indikator, yaitu Tax Buoyancy, elastisitas pajak atau tax elasticity, dan rasio pajak atau tax ratio. Pada dasarnya, Tax Buoyancy adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur keseimbangan, yang bisa menginterpretasikan persentase perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak, pada setiap persen pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Hal ini berarti bahwa Tax Buoyancy pada angka 1, mengartikan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyumbang satu persen kenaikan pada suatu penerimaan pajak.

Selain dipergunakan sebagai alat ukur elastisitas penerimaan pajak, Tax Buoyancy bisa juga dipergunakan sebagai mengukur produktivitas atau perkiraan penerimaan pajak dan indikator evaluasi.

Pendekatan dalam Perhitungan Tax Buoyancy

Ada dua macam untuk pendekatan yang dapat digunakan pada perhitungan Tax Buoyancy, antara lain:

• Menghitung elastisitas atau respon dari sebuah penerimaan pajak atas perubahan yang terjadi pada produk domestik bruto, tanpa memperhatikan perubahan regulasi yang terjadi selama tahun-tahun yang bersangkutan.
• Menghitung elastisitas penerimaan pajak dengan memberikan perhatian pada regulasi pajak ketika tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memasukkan unsur rasio PDB atas penerimaan pajak.

Penting untuk diketahui, bahwa penerimaan pajak dapat dikatakan maksimal apabila kinerjanya bisa mengimbangi bahkan lebih bagus, apabila bisa melebihi pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara.

Baca Juga: Tempat Pelayanan Terpadu (TPT): Pintu Gerbang KPP untuk Melayani Masyarakat

Misalnya, apabila Tax Buoyancy bernilai lebih dari satu hal ini mendefinisikan kinerja penerimaan pajak bisa melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai Tax Buoyancy kurang dari 1 atau nilainya negatif, maka tandanya kinerja penerimaan pajak tidak sebanding dengan performa ekonomi pada sebuah negara.

Diantara pajak dan produk domestik bruto pastinya mempunyai sebuah korelasi yang ditunjukkan dengan rasio pajak terhadap produk domestik bruto mempunyai hubungan yang kuat dengan transaksi perdagangan, arus modal, basis pajak, korupsi dan pendapatan perkapita. Keterbukaan berbagai hal ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap rasio pajak dan produk domestik bruto.

Di samping itu, basis pajak juga berhubungan positif dengan rasio pajak terhadap produk domestik bruto, ketika basis pajak melebar rasio pajak juga akan meningkat, sehingga Tax Buoyancy diartikan sebagai salah satu ukuran dari respon penerimaan pajak atas pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan Antara Tax Elasticity dengan Tax Buoyancy?

Penerimaan pajak akan mengalami peningkatan satu persen pada saat setiap terjadinya satu persen peningkatan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Apabila dilihat dari penggunaannya sendiri, Tax elasticity dipergunakan sebagai alat ukur pada perubahan penerima pajak atas perubahan yang terjadi pada basis pajak.

Lain halnya dengan Tax Buoyancy yang dipergunakan sebagai alat pengukur perubahan penerimaan pajak atas perubahan pendapatan nasional. Sedangkan, Jika dilihat dari perhitungannya, pada saat perhitungan Tax Buoyancy taksi lebih besar dibandingkan dengan perhitungan tax elasticity, dapat dikatakan bahwa perubahan kebijakan akan cukup efektif sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Untuk mengukur derajat sensitivitas dari penerimaan pajak dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) ada 3 indikator yang digunakan yakni Tax Bouyancy, elastisitas pajak (tax elasticity), dan juga rasio pajak (tax ratio). Pada dasarnya, Tax Bouyancy menjadi suatu indikator pengukur keseimbangan yang bisa menginterpretasikan presentase perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak untuk setiap persen pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi.

Maksudnya ialah nilai tax bouyancy pada angka 1 akan mendefinisikan setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyumbang 1% kenaikan terhadap suatu penerimaan pajak. Selain dipakai sebagai alat ukur elastisitas penerimaan pajak, tax bouyancy juga bisa digunakan sebagai pengukur perkiraan atau produktivitas dari penerimaan pajak dan juga dijadikan sebagai indikator evaluasi.

Pendekatan dalam Perhitungan Tax Bouyancy

Ada 2 macam pendekatan yang dapat digunakan di dalam perhitungan Tax Bouyancy, yakni sebagai berikut:

1. Menghitung respons/elastisitas dari suatu penerimaan pajak atas perubahan yang terjadi dalam PDB tanpa memperhatikan perubahan kebijakan yang terjadi dalam tahun bersangkutan
2. Menghitung elastisitas penerimaan pajak yang dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pajak ketika tahun bersangkutan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memasukkan unsur rasio produk domestik bruto atas penerimaan pajak.

Perlu diketahui, jika penerimaan pajak dapat dikatakan optimal apabila kinerja bisa mengimbangi bahkan lebih bagus, apabila bisa melebihi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Misalnya, apabila tax bouyancy nilainya lebih dari 1 maka itu berarti kinerja penerimaan pajak bisa melampaui kinerja dari pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai dari tax bouyancy kurang dari 1 atau yang bernilai negatif, ini menjadi tanda jika kinerja penerimaan pajak tidak sebanding dengan performa ekonomi di suatu negara.

Di antara Pajak dan juga PDB tentu mempunyai suatu korelasi yang ditunjukkan melalui rasio pajak terhadap PDB mempunyai hubungan yang kuat dengan transaksi perdagangan, arus modal, korupsi, basis pajak dan juga pendapatan per kapita.

Keterbukaan terhadap hal-hal tersebut akan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap rasio pajak pada Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, basis pajak juga memiliki hubungan yang positif dengan rasio pajak terhadap PDB, ketika basis pajak melebar maka rasio pajak juga akan meningkat. Sehingga, Tax Bouyancy didefinisikan sebagai suatu ukuran dari respons penerimaan pajak pada pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak nantinya akan mengalami peningkatan 1% untuk terjadinya 1% peningkatan pendapatan nasional.

Baca Juga: Istilah dalam Akuntansi Perpajakan yang Perlu Diketahui

Perbedaan Tax Elasticity dengan Tax Bouyancy

Jika dilihat dari penggunaannya, tax elasticity dijadikan sebagai alat ukur perubahan penerimaan pajak pada perubahan yang terjadi di basis pajak. Hal tersebut berbeda dari tax elasticity, tax bouyancy dijadikan sebagai pengukur perubahan penerimaan pajak atas perubahan pendapatan nasional (PDB).

Apabila dilihat dari segi perhitungannya, saat perhitungan tax bouyancy lebih besar dibandingan perhitungan tax elasticity maka dapat dikatakan jika perubahan kebijakan akan relatif efektif untuk meningkatkan enerimaan pajak. Tapi apabila sebaliknya, perhitungan tax elasticity yang lebih dari perhitungan tax bouyancy, maka kebijakan terkait dengan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menyebabkan turunnya tax revenue ratio.

Tapi, apabila ditemukan kasus saat perhitungan kedua indikator tersebut bernilai sama besar, maka langkah-langkah kebijakan dapat dikatakan mempunyai sedikit dampak atau bahkan tidak memiliki dampak terhadap penerimaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat tepat untuk diikuti, baik bagi wajib pajak maupun orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Karena dengan training pajak ini nantinya anda akan bisa memperoleh berbagai wawasan tentang regulasi perpajakan dan informasi-informasi pajak di dalamnya.

Tentu saja sebagai wajib pajak maupun orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan sendiri tidak kalah penting untuk mengetahui kantor-kantor perpajakan. Jika anda mengunjungi KPP atau Kantor Pelayanan Pajak, maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi pajak atau KP2KP, pastinya anda akan diarahkan oleh petugas yang ada di beberapa loket sesuai dengan kebutuhan pajak anda.

Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak adalah unit kerja dari pihak Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melangsungkan segala pelayanan yang berkaitan dengan perpajakan pada semua wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak akan berkaitan secara langsung dengan wajib pajak. Jika anda adalah salah satu wajib pajak baru, Maka sangat penting untuk mengetahui tempat pelayanan  Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut tentang berbagai TPT pajak.

Apa itu Tempat Pelayanan Terpadu?

Tempat Pelayanan Terpadu atau TPT adalah pintu gerbang utama dari suatu Kantor Pelayanan Pajak, karena wajib pajak akan memperoleh pelayanan pada area yang satu ini. Berdasarkan  Surat Edaran Pajak No. SE-03/PJ/2019, yang mana surat edaran tersebut isinya adalah tentang petunjuk teknis tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT atau surat pemberitahuan. Definisi dari TPT merupakan tempat Pelayanan Pajak yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak, juga termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak.

5 Area Tempat Pelayanan Terpadu

Tempat Pelayanan Terpadu dapat dibagi menjadi 5 bagian area, diantaranya:

• Area tunggu yang merupakan area yang akan menjadi tempat wajib pajak maupun masyarakat untuk menunggu agar mendapatkan pelayanan
• Area layanan Mandiri yang merupakan area tempat wajib pajak maupun masyarakat supaya memperoleh layanan dengan cara Mandiri
• Area help desk yang mana adalah area yang akan menjadi tempat untuk wajib pajak maupun masyarakat agar mendapatkan informasi maupun melakukan konsultasi yang berkaitan dengan perpajakan
• Area loket Tempat Pelayanan Terpadu yang mana merupakan area wajib pajak maupun masyarakat bisa menyampaikan surat dan berbagai permohonan perpajakannya
• Area lainnya yang merupakan area maupun tempat selain berbagai area yang sudah disebutkan di atas

Baca Juga: Memahami NPWP Pribadi: Definisi, Manfaat, dan Prosedur Pendaftarannya

Jam Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk waktu pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu sudah ditetapkan, yakni mulai pukul 08.00 sampai pukul 16.00 waktu setempat, sekaligus dengan tetap ada waktu istirahat diantara waktu tersebut. DJP sudah mengatur jam pelayanan selain yang telah ditetapkan. Di samping itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak juga ikut serta mengatur waktu pelayanan ketika hari raya keagamaan, yang mana jam pelayanannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada wilayah kerjanya masing-masing.

TPT Idaman Wajib Pajak

Apabila dilihat dari nama dan definisinya, pastinya tempat pelayanan terpadu ini menyediakan banyak jenis layanan yang bisa ditangani oleh petugas perpajakan. Wajib pajak yang ingin melakukan layanan pajak, seperti melakukan pengajuan permohonan, melaporkan SPT, hingga berkonsultasi yang berkaitan dengan dunia pajak bisa dilakukan di loket tempat pelayanan terpadu. Tentu saja tempat pelayanan ini mempunyai andil yang besar dan sangat penting untuk suatu Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak dan masyarakat lainnya yang berkaitan langsung dengan TPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Untuk konsultan pajak, istilah yang ada didalam akuntansi perpajakan tentu menjadi hal yang penting untuk diketahui. Akuntansi serta perpajakan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Biasanya akuntansi perpajakan itu sendiri digunakan agar pembayaran pajak sesuai regulasi yang berlaku dengan sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

Akuntansi perpajakan (tax accounting) merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan, dan juga menafsirkan berbagai transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan yang mana tujuannya ialah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh dalam suatu tahun pajak untuk dijadikan sebagai dasar dari penetapan beban ataupun pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Istilah dalam Akuntansi Perpajakan

Perlu diketahui jika ada beberapa istilah yang ada didalam akuntansi perpajakan yang wajib untuk diketahui, apalagi apabila Anda merupakan seseorang yang berkutat didalam dunia perpajakan. Berikut istilah-istilah dalam akuntansi perpajakan di Indonesia yang perlu diketahui:

1. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak ialah penghasilan wajib pajak yang dijadikan sebagai dasar didalam menghitung pajak penghasilan.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh ialah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik itu yang berasal dari Indonesia ataupun yang berasal dari luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan baik wajib pajak pribadi ataupun wajib badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau didapatkan selama satu tahun pajak.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Final

PPh Final ialah pajak yang dikenakan tarif serta dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun berjalan. Pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong oleh pihak lain ataupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka terhadap PPh terutang. Namun, itu merupakan pelunasan PPh terutang terhadap penghasilan tersebut. Oleh sebab itu, wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya.

4. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)

Aset pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terpulihkan dalam periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh untuk dikurangkan (deductible temporary differences) serta sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

Baca Juga: Berkarier dalam Bidang Perpajakan, Peluang Karier Luas dan Menjanjikan

5. Laba

Laba didalam istilah akuntansi perpajakan merupakan keuntungan atau rugi bersih selama 1 periode sebelum dikurangi beban pajak.

6. Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax Loss)

Laba fiskal atau rugi pajak ialah penghasilan wajib pajak selama satu periode yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan serta dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Cara untuk menghitungnya ialah laba akuntansi atau laba komersial dikurangi atau ditambah dengan koreksi fiskal. Satu periode yang ada didalam perpajakan meliputi Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

7. Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income)

Beban pajak atau penghasilan pajak ialah jumlah agregat pajak kini (current tax) serta pajak tangguhan (deferred tax) yang diperhitungkan didalam penghitungan laba atau rugi pada 1 periode akuntansi.

8. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability)

Kewajiban pajak tangguhan ialah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) dalam periode mendatang sebagai akibat akan adanya perbedaan temporer kena pajak (tax temporary differences).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – NPWP pribadi merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bagi orang perorangan. Apakah Anda adalah salah satu orang yang akan menjadi wajib pajak pribadi? Maka, sangat penting untuk mengetahui berbagai hal mengenai kewajiban perpajakan, seperti halnya mengikuti kursus pajak.

Sebab, kursus pajak akan memberikan materi tentang berbagai perpajakan dan informasi-informasi di dalamnya. Supaya Anda sebagai wajib pajak bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien lagi. Namun, apabila Anda adalah orang yang baru dalam dunia perpajakan seperti ini, simak ulasan berikut ini untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang NPWP pribadi.

Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi

Apakah Anda sudah tahu apa itu sebenarnya yang disebut dengan NPWP pribadi? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa NPWP pribadi merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diberikan oleh Dirjen pajak untuk individu atau perorangan. Wajib pajak orang pribadi pastinya akan memerlukan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai kartu identitas yang resmi dan digunakan sebagai alat transaksi perpajakan, seperti penghitungan pajak, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak pribadi. Tentu saja yang namanya Nomor Pokok Wajib Pajak ini tidak ditujukan untuk transaksi pajak suatu entitas bisnis atau badan usaha.

Tidak jarang yang menanyakan, apakah mempunyai NPWP itu adalah hal yang wajib? Apabila Anda memperoleh pendapatan atau pendapatan Anda termasuk dalam penghasilan kena pajak dari perusahaan atau usaha Anda sendiri, maka Anda wajib untuk membayar pajak terutang pada negara. Maka dari itu, Anda memiliki kewajiban untuk mendaftarkan NPWP, supaya bisa mempunyai identitas diri untuk setiap transaksi pajak Anda. Sedangkan, Bagaimana apabila tidak mempunyai NPWP? Hal tersebut konsekuensinya, yaitu Anda akan dibebankan sanksi tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan tarif normal.

Apa Fungsi dan Manfaat NPWP?

• Sebagai identitas dari wajib pajak
• Sebagai alat atau sarana administrasi perpajakan
• Menjaga ketertiban dan sebagai sarana pengawasan dalam melakukan kewajiban perpajakan dan administrasi perpajakan
• Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, seperti misalnya pembukaan rekening koran dan untuk mengajukan kredit pada bank, pendirian badan usaha, pembuatan paspor, dan beberapa hal lainnya

Baca Juga: Alasan Mengapa Literasi Pajak Sangat Dibutuhkan untuk Generasi Milenial

Syarat Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi Bagi Pegawai

• WNI yang disertakan dengan fotokopi KTP
• WNA yang disertakan dengan pembawa fotokopi kartu izin tinggal atau fotocopy paspor
• Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat calon wajib pajak bekerja
• Untuk pegawai negeri bisa dengan membawa surat keputusan
• Melakukan pengisian formulir untuk mengajukan NPWP

Syarat Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi Bagi Wirausaha

• WNI yang disertakan dengan fotokopi KTP
• WNA yang disertakan dengan pembawa fotokopi kartu izin tinggal atau fotocopy paspor
• SKU atau surat keterangan usaha yang minimal dikeluarkan oleh lurah serta bukti tagihan listrik
• Surat pernyataan yang telah ditAndatangani di atas materai dan menjelaskan bahwa wajib pajak benar-benar mempunyai usaha.

Mendaftarkan NPWP Pribadi Melalui KPP

• Persiapkan dokumen fotokopi yang menjadi persyaratan
• Yang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dari alamat KTP Anda. Jika alamat domisili pada saat ini berbeda dengan KTP, maka juga harus memberikan lampiran surat keterangan tinggal dari Kelurahan
• Mengisi formulir untuk mengajukan NPWP
• Menyerahkan berbagai berkas yang telah dipersiapkan ke petugas pendaftaran
• Mendapatkan tanda terima pendaftaran wajib pajak

Begitu Anda sudah mendaftar dan memperoleh kartu identitas perpajakan tersebut, maka Anda sudah bisa menggunakan website resmi Direktorat Jenderal Pajak, baik untuk menyetorkan pajak atau melakukan pelaporan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Jurusan perpajakan selalu menjadi incaran banyak calon mahasiswa. Sebab, lulusan dari jurusan ini mempunyai peluang karier yang luas dan juga menjanjikan. Selama masa perkuliahan, mahasiswa akan mempelajari berbagai hal terkait perpajakan dari berbagai perspektif, baik itu dari sisi hukum, ekonomi sampai dengan akuntansi. Disamping itu, mereka juga akan dibekali dengan berbagai keterampilan untuk penyusunan laporan keuangan sampai dengan administrasi perpajakan lainnya.

Bukan menjadi rahasia lagi jika karier dalam bidang perpajakan atau taxation dipandang prestise untuk banyak orang. Bagaimana tidak, pegawai pajak nantinya bisa memperoleh banyak benefit mulai dari penghasilan yang tinggi sampai dengan jenjang karier yang berkelanjutan.

Berkarier di Bidang Perpajakan

Berikut beberapa alasan yang membuat banyak orang ingin berkarier dalam bidang perpajakan:

1. Gaji yang Tergolong Tinggi

Penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam bidang perpajakan tergolong besar. Gaji yang diterima juga diketahui bisa mengalami peningkatan seiring lamanya mereka berkarier. Disamping itu, semakin lama berkiprah maka keterampilan yang dimiliki juga akan semakin meningkat.

2. Peluang Kerja Terbuka di Hampir Semua Industri

Peluang karier dari lulusan perpajakan selalu terbuka luas, bahkan bisa dibilang tidak ada habisnya. Anda dapat bekerja untuk instansi pemerintah ataupun swasta. Tenaga pajak selalu diperlukan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dari pajak. Sedangkan perusahaan-perusahaan juga membutuhkan ahli pajak dalam mengatur urusan pajak yang perlu dibayarkan ke negara.

Pada umumnya, staf pajak di suatu perusahaan bertanggung jawab dalam menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan serta dalam menyusun laporan keuangan, dan juga semua hal yang berhubungan dengan pajak.

3. Kesempatan Berkarier di Kancah Internasional

Pekerjaan dalam bidang perpajakan tidak selalu mengharuskan seseorang untuk duduk di dalam gedung perkantoran. Sebab faktanya pekerjaan dalam bidang tersebut dapat membawa Anda untuk berkarier lebih jauh di perusahaan multinasional.

Bahkan tidak sedikit perusahaan asing yang berinvestasi serta mendirikan pabrik – pabrik di Indonesia. Tentu saja tenaga pajak akan banyak dibutuhkan untuk mengurus berbagai hal yang bersangkutan dengan pajak di pabrik tersebut.

Baca Juga: Paham Lebih Dalam tentang Stelsel Pajak dan Jenis-Jenisnya

4. Jenjang Karier Berkelanjutan

Alasan berikutnya mengapa banyak orang tertarik untuk berkarier dalam bidang perpajakan ialah adanya jenjang karier yang berkelanjutan. Akan selalu ada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan juga untuk mengejar posisi yang lebih tinggi.

Misalnya, fresh graduate dapat memulai karier sebagai tax accountant di suatu perusahaan. Kemudian seiring berjalannya waktu serta meningkatnya pengalaman, mereka bisa naik jabatan menjadi tax manager atau bahkan menjadi tax director.

5. Bisa Menjadi Entrepreneur

Selain bekerja untuk orang lain atau sebagai karyawan, lulusan perpajakan juga dapat bekerja untuk diri sendiri yakni dengan membuka bisnis. Contoh bisnis yang dapat dirintis ialah perusahaan atau firma yang memberikan layanan konsultasi perpajakan terhadap wajib pajak baik perusahaan ataupun untuk perorangan.

6. Pekerjaan yang Selalu Menarik dan Menantang

Setiap pekerjaan tentu mempunyai tantangan tersendiri. Begitu juga dalam bidang perpajakan. Bahkan, tantangan baru akan  ditemui setiap harinya, terlebih saat harus berhadapan dengan beberapa klien baru. Pekerjaan ini bukan hanya tentang menghitung angka namun juga menuntut untuk mempunyai pemahaman tentang hukum serta undang-undang yang dinamis. Jadi Anda akan memiliki banyak hal baru ketika bekerja sehingga tidak akan membosankan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.