Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan pembatalan atas faktur pajak yang sudah diterbitkan. Pembatalan faktur pajak oleh PKP dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan atau pembatalan transksi, antara lain yakni ; Kesalahan dalam menginput Nomor Pokok ...
Pemerintah menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Barang dan jasa tertentu ya ...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. PPN akan dikenakan dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), namun dibebankan kepada kons ...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa kena pajak (BKP dan JKP) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak ...
Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukukan kepada Direkto ...
Dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pemerintah resmi menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Program PPS ini merupakan suatu ...
Pemerintah melalui Kementrian Keuangan pada 22 Juli 2021 telah menetapkan PMK No. 96/PMK.03/2021 sebagai peraturan lanjutan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2020, mengenai penetapan jenis Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dike ...
Menurut Undang-Undang 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan, yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh ...
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah resmi disahkan pada 29 Oktober 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam UU HPP tersebut terdapat enam regulasi perpajakan yang mengalami perubahan salah satunya adalah perubahan ...
Penghitungan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan emisi yang dihasilkan atau pajak karbon, sudah berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2019 tentang kendaraan kena PPnBM, resmi diundangkan pada Sabtu 16 Oktober 2021 ...
