Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat membantu anda untuk menguasai berbagai ilmu perpajakan. Terlebih kursus pajak akan memberikan Anda materi mengenai kebijakan perundang-undangan perpajakan. Tentu saja selain mengikuti kelas perpajakan seperti ini, tidak kalah penting bagi anda untuk mengikuti perkembangan berita perpajakan yang sedang hangat diperbincangkan. Seperti halnya pada saat ini bahwa penerimaan pajak sampai bulan April 2024 dinyatakan anjlok, apa yang menjadi penyebabnya? Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut alasan mengapa penerimaan pajak sampai bulan April tahun 2024 ini turun secara signifikan.

Kemenkeu atau Kementerian Keuangan telah memiliki catatan bahwa PPH badan atau Pajak Penghasilan badan masih terbukti sebagai sumber utama untuk penerimaan pajak sampai bulan April tahun 2024, walaupun kontribusinya sendiri Mengalami penurunan yang signifikan sejumlah 35,5%. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan memberikan pernyataan bahwa jenis pajak ini telah memberikan sumbangan sebesar 22,1% dari total penerimaan pajak, tetapi hal tersebut dikarenakan profitabilitas korporasi menjadi menurun akibat penurunan harga komoditas, yang menjadi akibat dari penurunan setoran Pajak Penghasilan badan.

Industri pengolahan secara sektoral yang memberikan sumbangan sebesar 26% dari total penerimaan pajak pun, ternyata mengalami kontraksi dengan penurunan sejumlah 13,8%. Dari penurunan tersebut sebabnya adalah karena penurunan Pajak Penghasilan tahunan badan dan adanya restitusi yang meningkat, terlebih pada subsektor logam, industri sawit, dan pupuk. Fajry Akbar selaku Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), memberikan penegasan bahwa kinerja penerimaan pajak di bulan April tahun 2024 masih dipengaruhi oleh kinerja buruk Pajak Penghasilan badan. Kondisi perekonomian tahun sebelumnya yaitu 2023, yang mana harga komoditas turun secara signifikan.

Hal ini menjadi penyebab banyaknya korporasi yang melakukan pengajuan penurunan angsuran Pajak Penghasilan badan dan dampaknya adalah pada penerimaan sampai bulan April tahun 2024. Seiring dengan berakhirnya periode penyampaian surat pemberitahuan tahunan badan di akhir bulan April. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan catatan bahwa penerimaan pajak negara di bulan April tahun 2024 telah mencapai sebesar 31,38% atau setara dengan Rp624,19 triliun dari target anggaran pendapatan dan belanja negara. Pencapaian tersebut memberikan gambaran pada perlambatan dengan adanya persentase penurunan sejumlah 9,20% daripada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Baca Juga: Daftar NPWP Baru? Ternyata Sekarang Tidak Perlu Pemadanan NIK

Pajak penghasilan non migas Mengalami penurunan pula sejumlah 5,43% menjadi sebesar Rp 377 triliun, sementara pajak bumi dan bangunan dan berbagai pajak lainnya juga menurun sebesar 22,59% menjadi Rp 3,87 triliun. Kondisi seperti ini disebabkan karena tagihan pajak di tahun sebelumnya yang tidak terulang dan terdapat penurunan lifting pada Pajak Penghasilan minyak dan gas.

Tetapi, terdapat berbagai sektor yang memberikan Hasil pertumbuhan, seperti Pajak Penghasilan pasal 21 yang sebesar 41,4%, Pajak Penghasilan pasal 22 impor yang tumbuh sebesar 2,8%, Pajak Penghasilan orang pribadi yang tumbuh sebesar 10,5%, Pajak Penghasilan pasal 26 yang tumbuh sebesar 5%, dan Pajak Penghasilan final yang tumbuh sebesar 15,1%.

Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai impor juga tumbuh sebesar 0,3%. Kendati demikian, Pajak Penghasilan badan mengalami kontraksi sebesar 35,5 persen dan Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri juga turun sebesar 13,9%. Kemudian, pengamat pajak lebih lanjut juga memberikan Penjelasan bahwa penerimaan pajak masih menggambarkan kondisi ekonomi tahun sebelumnya, sebab angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 sebagian besar masih mempergunakan besaran di tahun sebelumnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat membantu anda untuk memperoleh berbagai pengetahuan tentang perundang-undangan perpajakan. Pada umumnya orang-orang yang mengikuti kelas perpajakan seperti berkat pajak ini adalah orang-orang yang ingin menguasai ilmu perpajakan, seperti halnya calon konsultan pajak atau wajib pajak. Oleh karena itu, untuk orang-orang yang ingin menguasai ilmu perpajakan tidak kalah penting mengetahui kebijakan terbaru mengenai perpajakan itu sendiri. Seperti salah satunya adalah mengenai pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak baru yang ternyata tidak perlu melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan atau NIK terlebih dahulu. Mengapa demikian? Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut dan menjelaskan dengan lebih lengkap.

Wajib pajak yang baru saja mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak pada saat ini sudah tidak perlu lagi melakukan pemadanan dengan NIK atau Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara manual, sebab proses tersebut sudah dilakukan secara otomatis oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Telah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12 Tahun 2022 Pasal 10 ayat 1, bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengaktifan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran NPWP semenjak tanggal 8 Juli Tahun 2022.

Dengan begitu, Nomor Induk Kependudukan secara otomatis dapat dilakukan aktivasinya tanpa perlu melakukan pemadanan data manual oleh wajib pajak yang baru membuat Nomor Pokok Wajib Pajak. Sampai tanggal 7 Mei tahun 2024, telah terdapat setidaknya 67,8 juta Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang telah dipadankan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Angka tersebut telah setara dengan 91,82% dari total wajib pajak orang pribadi yang ada di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak selalu melakukan himbauan supaya wajib pajak melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penting untuk diketahui bahwa mulai 1 Juli 2024 nanti, Nomor Induk Kependudukan resmi dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2023. Walaupun masih kurang lebih satu bulan lagi, Nomor Induk Kependudukan pada saat ini sudah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembuatan faktur pajak, pembuatan bukti potong pajak penghasilan, dan pelaporan informasi keuangan domestik.

Baca Juga: Respons Masyarakat Atas Terbitnya Kebijakan Baru tentang Potong Gaji Pekerja untuk Tapera

Mengalami Kegagalan Saat Validasi NIK?

Terdapat masalah yang seringkali terjadi ketika proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu kegagalan validasi NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Kegagalan ini disebabkan karena berbagai macam hal, meliputi Nomor Induk Kependudukan Yang tidak ditemukan, Nomor Induk Kependudukan yang telah terdaftar pada Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Kependudukan pemohon dan Nomor Induk Kependudukan pada Nomor Pokok Wajib Pajak suami yang tidak berada dalam satu KK (Kartu keluarga), dan akun Nomor Pokok Wajib Pajak online yang terblokir.

Pada umumnya, proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak akan membutuhkan waktu beberapa menit dengan pemberitahuan melalui email. Tetapi, apabila proses tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak atau gagal, mungkin saja terdapat kesalahan ketika proses pendaftaran NPWP yang menyebabkan validasi Nomor Induk Kependudukannya gagal. Terdapat berbagai hal penyebab kegagalan ini, selain yang telah disebutkan, alamat yang tidak sesuai dengan KTP juga bisa menyebabkan kegagalan tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting di berbagai sektor, termasuk perpajakan. Komputasi awan adalah teknologi yang semakin relevan. Pemahaman cloud computing sangat penting dalam training pajak karena teknologi ini menawarkan banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Namun, seperti dengan teknologi lainnya, cloud computing ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Artikel ini akan membahas tentang pentingnya pemahaman cloud computing dalam pelatihan perpajakan serta kelebihan dan kekurangannya dalam sistem perpajakan.

Pentingnya Pemahaman Cloud Computing dalam Pelatihan Perpajakan

• Efisiensi Operasional: Komputasi awan menyediakan akses real-time terhadap data dan aplikasi perpajakan dari mana saja dan kapan saja. Memahami cara kerja komputasi awan akan membantu profesional perpajakan mengoptimalkan waktu dan sumber daya mereka, sehingga meningkatkan efisiensi operasional.
• Manajemen Data yang Lebih Baik: Dalam sistem perpajakan, data merupakan aset yang sangat berharga. Komputasi awan menyediakan solusi penyimpanan yang aman dan terintegrasi untuk data besar. Dengan pelatihan yang tepat, profesional perpajakan dapat memahami cara mengelola, menyimpan, dan memproses data secara efektif di cloud.
• Peningkatan Kolaborasi: Komputasi awan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara tim dan departemen. Memahami teknologi ini akan memungkinkan para profesional perpajakan untuk bekerja sama secara lebih efektif, berbagi dokumen dan informasi secara real-time, dan melakukan analisis data bersama.
• Pembaruan Otomatis: Aplikasi cloud biasanya menawarkan pembaruan otomatis, artinya profesional pajak selalu memiliki akses ke fitur dan peraturan terbaru tanpa perlu instalasi manual. Pelatihan yang tepat akan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan pembaruan ini secara optimal.

Keuntungan Komputasi Awan dalam Sistem Perpajakan

• Skalabilitas: Komputasi awan memungkinkan skalabilitas yang mudah dan cepat. Sistem perpajakan dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai kebutuhan, tanpa harus berinvestasi pada perangkat keras tambahan.
• Keamanan Data: Penyedia layanan cloud terkemuka menawarkan keamanan tingkat tinggi, termasuk enkripsi data dan protokol keamanan tingkat lanjut. Hal ini membantu melindungi data pajak sensitif dari ancaman dunia maya.
• Hemat Biaya: Dengan komputasi awan, biaya perangkat keras dan pemeliharaan dapat dikurangi secara signifikan. Pengguna hanya membayar sumber daya yang mereka gunakan, sehingga solusi ini lebih hemat biaya dibandingkan infrastruktur TI tradisional.
• Aksesibilitas: Komputasi awan memungkinkan akses ke data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi Internet. Hal ini sangat berguna bagi profesional pajak yang harus bekerja secara mobile atau dari berbagai lokasi.

Baca Juga: Mengajak Digital: Tantangan dan Implikasi di Era Ekonomi Digital

Kekurangan Komputasi Awan dalam Sistem Perpajakan

• Ketergantungan pada Koneksi Internet: Salah satu kelemahan utama komputasi awan adalah ketergantungannya pada koneksi Internet. Gangguan atau kecepatan internet yang rendah dapat menghambat akses dan kinerja aplikasi pajak cloud.
• Masalah Privasi dan Kepatuhan: Meskipun penyedia layanan cloud menawarkan keamanan yang tinggi, kekhawatiran tetap ada mengenai privasi data dan kepatuhan terhadap peraturan setempat. Data pajak yang sensitif harus ditangani dengan sangat hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data.
• Waktu Henti dan Ketersediaan Layanan: Tidak ada sistem yang sempurna dan layanan cloud juga dapat mengalami waktu henti. Meski jarang terjadi, hal ini dapat mengganggu operasional perpajakan yang bergantung pada akses konstan terhadap data dan aplikasi.
• Kontrol yang Terbatas: Mengandalkan layanan pihak ketiga untuk infrastruktur TI berarti bisnis memiliki kontrol yang lebih terbatas terhadap sistem mereka. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika ada masalah teknis yang memerlukan intervensi segera.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman cloud computing sangat penting dalam pelatihan perpajakan karena teknologi ini menawarkan banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. Manfaat seperti skalabilitas, keamanan data, efektivitas biaya, dan aksesibilitas menjadikan komputasi awan sebagai solusi ideal bagi banyak organisasi. Namun, penting juga untuk mewaspadai kerugian seperti ketergantungan internet, masalah privasi dan kepatuhan, serta potensi downtime. Dengan pemahaman menyeluruh dan strategi yang tepat, profesional perpajakan dapat memanfaatkan komputasi awan untuk mengoptimalkan operasionalnya dan menjawab tantangan era digital ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era digital saat ini, transaksi dan aktivitas perekonomian semakin banyak beralih ke platform online. Evolusi teknologi ini membawa berbagai manfaat, namun juga memunculkan tantangan baru, termasuk penerapan pajak digital. Pajak digital telah menjadi isu penting di beberapa negara karena potensi pendapatan yang dihasilkan dan kebutuhan untuk mengatur ekonomi digital dengan lebih baik. Artikel ini akan membahas pajak digital, tantangan yang dihadapi, dan implikasinya bagi berbagai pihak. Dalam brevet pajak pembelajaran pajak digital dapat dilakukan dengan pembelajaran yang dilengkapi dengan perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga peserta dapat dengan mudah memahami cara perhitungan dan pelaporan pajak.

Apa itu Pajak Digital?

Pajak digital adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menyediakan layanan atau produk digital. Ini mencakup berbagai jenis transaksi seperti penjualan produk digital (e-book, musik, film), layanan streaming, iklan online, dan transaksi e-commerce. Pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan digital, terutama yang beroperasi melintasi batas negara, membayar pajak secara adil berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dalam suatu negara.

Mengapa Pajak Digital Diperlukan?

Menghindari penghindaran pajak

Banyak perusahaan digital besar yang beroperasi secara global mampu menghindari pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan internasional. Pajak digital membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak dapat menghindari kewajiban perpajakannya.

Keadilan pajak

Pajak digital bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara bisnis digital dan bisnis tradisional. Tanpa pajak digital, bisnis yang beroperasi secara offline dapat menghadapi beban pajak yang lebih berat dibandingkan bisnis digital, dan hal ini dapat dianggap tidak adil.

Pendapatan negara

Dalam konteks meningkatnya aktivitas ekonomi digital, pajak digital menjadi sumber penerimaan baru bagi Negara. Hal ini penting untuk mendukung anggaran negara, terutama dalam situasi keuangan yang sulit.

Tantangan Penerapan Pajak Digital

Kompleksitas internasional

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar negara dalam menentukan aturan perpajakan digital. Perbedaan kebijakan perpajakan antar negara dapat menimbulkan masalah seperti pajak berganda atau penghindaran pajak.

Perlawanan dari perusahaan teknologi

Perusahaan-perusahaan teknologi besar sering kali menolak pajak digital dengan alasan bahwa mereka dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga mengatakan pajak-pajak ini dapat mempersulit operasi lintas batas.

Lokasi pajak

Menentukan di mana pajak harus dibayar dapat menjadi hal yang rumit dalam ekonomi digital. Misalnya, apakah pajak harus dibayar di negara tempat perusahaan tersebut bermarkas atau di negara tempat penggunanya berada?

Baca Juga: Yuk Simak, Begini Strategi DJP Optimalkan Setoran PPh Badan

Implikasi Pajak Digital

Untuk Bisnis

Perusahaan teknologi harus menyesuaikan strategi mereka untuk mematuhi peraturan pajak digital. Hal ini dapat mencakup perubahan struktur operasional dan peningkatan biaya administrasi untuk memastikan kepatuhan pajak di berbagai yurisdiksi.

Bagi Konsumen

Pajak digital dapat berdampak pada harga produk dan layanan digital. Dunia usaha dapat membebankan beban pajak ini kepada konsumen, yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi.

Bagi Pemerintah

Penerapan pajak digital menghadirkan tantangan dalam penegakan hukum dan pemantauan. Pemerintah harus memastikan sistem pengumpulan pajak yang efektif, serta memerangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan pajak digital tidak merugikan iklim investasi dan inovasi di negaranya.

Ekonomi global

Pajak digital berdampak pada perekonomian global, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Koordinasi internasional yang buruk dalam penerapan pajak digital dapat menyebabkan konflik perdagangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Inilah sebabnya mengapa organisasi internasional seperti OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) mencoba mengembangkan kerangka kerja umum untuk pajak digital.

Upaya internasional untuk menerapkan pajak digital

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, banyak negara dan organisasi internasional telah berupaya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Salah satu inisiatif terpenting datang dari OECD, yang sedang mengembangkan proposal untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak sangat tepat untuk diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, baik itu menjadi calon konsultan pajak atau staf pajak pada suatu perusahaan. Latihan pajak akan membantu Anda untuk memiliki wawasan seputar kebijakan perundang-undangan perpajakan. Di samping itu, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai update tentang kebijakan perpajakan terbaru. Seperti halnya yang baru-baru ini diperbincangkan, yakni pemerintah akan melakukan pemotongan gaji pekerja untuk Tapera, Apakah Anda sudah tahu apa itu yang namanya Tapera? Bagaimana penerapan Tapera di Indonesia?

Belum lama ini, Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan pengumuman pemerintah untuk memberikan penerapan kebijakan atas pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau titik yang disebut dengan Tapera. Rencana ini telah tercantum pada PP atau peraturan pemerintah No. 21 Tahun 2024 mengenai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat. Menurut kebijakan baru ini, besaran dari iuran Tabungan Perumahan Rakyat ditentukan untuk pekerja dari banyak sektor, meliputi PNS, BUMN, BUMDes, TNI-Polri, hingga berbagai perusahaan swasta termasuk freelancer yang mendapatkan upah.

Tercantum pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 pasal 5, bahwa batasan umur pekerja yang berkewajiban mengikuti program ini adalah paling tidak berusia 20 tahun atau telah menikah dan berpenghasilan minimal sebesar upah minimum. Iuran Tabungan Perumahan Rakyat akan dilakukan penyetorannya pada tanggal 10 tiap bulan ke rekening dana Tabungan Perumahan Rakyat. Sedangkan, dalam pasal 15 ayat 1 telah diatur tentang besaran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat, yakni sebesar 3% dari upah maupun gaji pekerja yang kemudian pada ayat 2 dijelaskan iuran ini akan ditanggung bersama oleh pekerja sejumlah 2,5% dan pemberi kerja adalah 0,5%.

Sementara itu, untuk ASN iuran Tabungan Perumahan Rakyat akan diambil dari upah atau gaji yang sumbernya dari APBN dan APBD, yang mana dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan dan juga  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Peserta Tabungan Perumahan Rakyat akan mendapatkan pengembalian simpanan dan hasil pengelolaannya sesudah masa kepesertaan berakhir. Simpanan tersebut wajib diberikan paling lambat 3 bulan sesudah masa kepesertaan berakhir. Terdapat golongan yang tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti Tabungan Perumahan Rakyat, diantaranya:

• Pekerja yang telah pensiun
• Pekerja yang telah berusia 58 tahun untuk pekerja Mandiri
• Peserta yang telah meninggal dunia
• Peserta yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Mengenal Apa itu PNBP dan Berbagai Jenisnya

Apa itu Tapera?

Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat merupakan program penghimpunan dan penyediaan dana murah untuk jangka panjang yang diakomodasikan menjadi perumahan, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan rumah yang terjangkau dan layak huni. Tabungan Perumahan Rakyat dikelola oleh badan pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, yang merupakan badan khusus dan dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang sejalan. Dana dari Tapera sumbernya berasal dari, antara lain:

• Penghimpunan simpanan peserta
• Pemupukan simpanan peserta
• Pembiayaan peserta atau pengembalian kredit
• Pengalihan aset tabungan Perumahan PNS yang dikelola oleh Bapertarum PNS
• Dana wakaf
• Denai Line yang sah sesuai dengan kebijakan undang-undang

Perlu diketahui bahwa terbitnya kebijakan baru ini menuai berbagai protes di kalangan masyarakat. Tadjudin Nur Efendi selaku Pengamat Ketenagakerjaan menilai bahwa kebijakan seperti ini membutuhkan kajian yang lebih komprehensif sebelum diterapkan pada masyarakat, apabila iuran  tabungan Perumahan Rakyat ini sifatnya gotong royong, Mengapa penerapannya lebih cenderung pada memaksa masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Penerimaan pajak mengalami berbagai tantangan pada tahun ini, terutama dengan tren penurunan harga komoditas yang menjadi salah satu aspek krusial dalam menghasilkan penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo menegaskan, pemantauan pergerakan harga komoditas akan menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan badan (PPh), khususnya pada perusahaan yang sensitif dan berfluktuasi sektor. seperti industri pertambangan dan pengolahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meng imbau jajarannya terkait hal serupa.

Dalam strategi DJP guna mengoptimalkan setoran PPh badan dalam kursus pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengoptimalkan setoran pajak badan. Meningkatkan kesadaran, meningkatkan kemampuan dalam meminimalisir kesalahan serta keterlambatan dalam pengisian SPT tahunan, Meningkatkan efisiensi sehingga dapat menghemat buaya serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

Dengan meningkatkan kepatuhan, Strategi Optimalisasi Pengajuan Pajak Badan DJP dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengoptimalkan pembayaran pajak sehingga meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, strategi optimalisasi pengajuan pajak badan DJP dapat meningkatkan kualitas pelaporan pajak. pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya optimalisasi pembayaran pajak.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, DJP Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan pemantauan terhadap sektor-sektor yang tidak terkena dampak langsung dari perubahan harga komoditas. Namun realisasi pajak badan hingga 15 Maret 2024 menunjukkan penurunan sebesar 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp55,91 triliun. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh anjloknya harga bahan baku pada tahun 2023 yang berdampak pada peningkatan pengembalian dana pada tahun berikutnya.

Namun jika dihitung secara bruto, pajak korporasi masih tumbuh sebesar 7,5%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak tetap tangguh meski harga komoditas turun. Langkah-langkah antisipatif terus dilakukan untuk mengatasi kemungkinan penurunan harga komoditas yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di masa depan. Fajry Akbar, Pengamat Pajak dari Pusat Analisis Pajak Indonesia (CITA), mengingatkan, lemahnya sektor perkebunan dan pertambangan akibat anjloknya harga komoditas mengharuskan wajib pajak menjaga arus kas agar likuiditas perusahaan tetap terjaga.

Strategi Optimalisasi DJP

Selain memantau pergerakan harga komoditas, DJP Kementerian Keuangan juga merancang program penyadaran dan pemberdayaan wajib pajak agar lebih memahami kewajiban perpajakannya dan mengoptimalkan kepatuhan perpajakan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku ekonomi, sehingga kontribusi pajak dari sektor-sektor potensial dapat lebih optimal.

Baca Juga: Kenali Sekarang! Apakah Kamu Termasuk Wajib Pajak Berhak Menerima Restitusi

Selain itu, DJP Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi kepatuhan kewajiban perpajakan yang lebih efisien, menggunakan teknologi dan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh wajib pajak.

Upaya diversifikasi sumber penerimaan pajak juga menjadi salah satu strategi yang diusung DJP Kementerian Keuangan, dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di berbagai sektor ekonomi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga penerimaan pajak dapat lebih stabil dan terjamin dalam jangka panjang.

Dari sisi insentif perpajakan, DJP Kementerian Keuangan juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan insentif yang telah dijalankan, sehingga memastikan insentif tersebut tidak merugikan penerimaan pajak secara keseluruhan. Tujuannya untuk memastikan insentif perpajakan yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa merugikan penerimaan pajak negara.

Melalui berbagai upaya tersebut, DJP Kementerian Keuangan berupaya keras mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan badan serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan, sehingga dapat mencapai target penerimaan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, meski menghadapi berbagai tantangan eksternal. . seperti fluktuasi harga komoditas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apabila Anda adalah mahasiswa maupun fresh graduate yang ingin memiliki karir di dunia perpajakan, maka tidak kalah penting untuk mengikuti pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak akan dapat membantu Anda untuk memperoleh wawasan tentang perundang-undangan pajak dan informasi yang terkait di dalamnya. Misalnya adalah apabila Anda  ingin bekerja di dunia pajak dan harus mengetahui perihal kewajiban perpajakan terkait PNBP yang merupakan singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perlu diketahui bahwa Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, memberikan ungkapan bahwa sepanjang tahun 2023 Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai 137,3% dibandingkan targetnya, atau sekitar Rp605,9 triliun.

Kinerja seperti ini dipengaruhi karena adanya kenaikan tarif royalti batubara serta peningkatan layanan dari berbagai lembaga dan kementerian, mulai dari pembuatan SIM hingga pembuatan paspor. Sementara itu, di awal tahun 2024 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah memiliki catatan kinerja PNBP yang mana dilaporkan cukup positif yang mana mencapai 8,8% dari target APBN yaitu sebesar Rp43,3 triliun.  Kinerja tersebut yang paling utama adalah dipengaruhi karena tekanan pada pendapatan dari SDA atau sumber daya alam, karena moderasi harga komoditas, misalnya batubara dan minyak. Namun, Apakah Anda sebenarnya tahu apa itu yang namanya PNBP? Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut untuk mengenal PNBP dan berbagai jenis yang termasuk di dalamnya

Apa itu PNBP?

Menurut kebijakan yang telah tercantum pada UU No. 9 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan pungutan yang disetorkan oleh badan usaha maupun individu, yang memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas atau layanan pemanfaatan, dari sumber daya dan hak yang didapatkan negara maupun berasal dari aset negara. PNBP merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang dikelola dan termasuk pada APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di luar penerimaan pajak dan hibah.

Apa Saja Jenis PNBP?

Pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam)

Pemanfaatan sumber daya alam termasuk penerimaan dari sektor perikanan, Migas dan nonmigas, hutan, dan yang lainnya.

Pelayanan Publik

Layanan yang diberikan pada masyarakat seperti pendidikan, perizinan, dan kesehatan.

Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN maupun BUMD dan mencakup royalti dividen, pendapatan, dari penyertaan modal negara, serta penjualan hasil produksi.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Baru, PMK 28/2024 Apa Saja Insentif PPh yang Akan Diberikan?

Pengelolaan Barang Milik Negara

Pendapatan yang berasal dari penyewaan jasa maupun barang dari aset negara.

Pengelolaan Dana

Penerimaan yang asalnya adalah dari investasi pemerintah, bunga deposito, dan bunga atas penyertaan modal negara.

Hak Negara Lainnya

Pendapatan yang berasal dari kekayaan yang dirampas, denda administrasi, penjualan aset yang disita, dan berbagai sanksi administrasi yang lain.

Berapa Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak?

Walaupun bukan termasuk penerimaan pajak negara, tapi Informasi seperti ini pastinya akan sangat penting bagi Anda yang ingin memiliki karir di dunia perpajakan, yang mana tidak kalah penting untuk mendapatkan wawasan tentang kebijakan pajak Anda perlu mengikuti pelatihan pajak. Namun, tarif yang ditetapkan untuk PNBP telah tercantum dalam UU No. 9 tahun 2018, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tarif yang spesifik maupun tarif ad valorem yang bisa bermacam-macam tergantung dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kebijakan dari setiap lembaga maupun kementerian yang berkaitan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Restitusi pajak adalah pengembalian jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah yang terutang oleh wajib pajak. Proses restitusi ini berlaku untuk berbagai jenis pajak, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun, tidak semua wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian dana. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang perseorangan atau badan hukum untuk mengetahui apakah mereka termasuk dalam kategori wajib pajak yang berhak mendapatkan restitusi pajak.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai restitusi pajak dan siapa saja yang berhak menerimanya. Dimana sebagian orang memilih untuk mengikuti brevet pajak guna untuk mendalami pemahaman tentang perpajakan. Jangan lupa selalu memeriksa peraturan pajak yang berlaku di wilayah tempat tinggal atau bisnis kamu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Pengembalian Pajak?

Pekerja yang mendapat manfaat PPh Pasal 21: Jika Anda adalah pekerja yang mendapat manfaat pemotongan pajak penghasilan (PPh) otomatis melalui mekanisme Pasal 21 PPh, Anda mungkin berhak mendapatkan pengembalian pajak. Hal ini terjadi jika pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh kontraktor atau instansi tempat Anda bekerja lebih besar dari jumlah pajak yang harus Anda bayarkan berdasarkan penghasilan yang Anda terima.

• Kewirausahaan: Bagi pengusaha atau pemilik bisnis, pengembalian pajak mungkin relevan. Jika bisnis Anda mengalami kerugian atau pengeluaran melebihi pendapatannya, Anda mungkin berhak meminta pengembalian pajak atas pajak penghasilan yang telah dibayarkan sebelumnya.
• Pembayar PPN: Badan usaha atau perorangan yang membayar pajak pertambahan nilai (PPN) juga berhak mendapatkan pengembalian pajak. Apalagi jika jumlah PPN yang dibayarkan lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya karena adanya pengembalian barang atau pembatalan suatu transaksi.
• Pemilik Tanah: Bagi pemilik tanah, seperti rumah atau tanah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayarkan dapat menjadi dasar pengembalian pajak. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penilaian properti, Anda dapat mengajukan permohonan restitusi kepada administrasi pajak setempat.

Bagaimana Cara Mengajukan Pengembalian Pajak?

Proses pengajuan pengembalian pajak berbeda-beda tergantung jenis pajak dan peraturan di masing-masing negara. Namun secara umum, langkah-langkah umum yang harus dilakukan untuk mengajukan pengembalian pajak adalah:

Pengambilan Dokumen

Pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan, seperti bukti pemotongan pajak penghasilan, bukti pembayaran PPN atau dokumen kepemilikan klaim pengembalian PBB.

Mengisi Formulir

Lengkapi formulir permintaan pengembalian dana yang disediakan oleh otoritas pajak. Pastikan Anda mengisi formulir dengan lengkap dan akurat.

Pengajuan Permintaan

Mengajukan permintaan pengembalian dana ke kantor pajak terkait sesuai prosedur yang berlaku.

Baca Juga: Lakukan Pengajuan Keberatan Anda Melalui e-Objection Aja!

Tunggu Proses Verifikasi

Setelah permohonan diajukan, otoritas pajak akan memverifikasi informasi yang diserahkan. Proses ini mungkin memerlukan waktu, tergantung pada kompleksitas kasus dan kebijakan pemerintah setempat.

Menerima Pengembalian Dana

Jika permintaan pengembalian dana Anda disetujui, Anda akan menerima pengembalian dana dari Internal Revenue Service dalam bentuk uang tunai atau kredit pajak.

Untuk mengetahui apakah Anda termasuk wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian dana, Anda harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan. Berikut beberapa kriteria yang diterapkan:

Kriteria Khusus Wajib Pajak

Harus memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki pajak kembali, menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa, dan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Persyaratan Khusus Wajib Pajak

Harus memenuhi empat kriteria sebagai Wajib Pajak, antara lain: Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau wiraswasta dengan kelebihan bayar paling banyak Rp 100 juta, Wajib Pajak badan dengan kelebihan bayar paling banyak. sejumlah Rp 100 juta. Rp 1 juta dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) risiko rendah.

Kontraktor Kena Pajak Berisiko Rendah (PKP)

Anda harus memenuhi kriteria untuk menjadi PKP berisiko rendah, yang mencakup kontraktor yang mencakup beberapa kategori.

Jika Anda memenuhi salah satu kriteria di atas, Anda berhak mendapatkan pengembalian pajak. Namun perlu diingat bahwa restitusi pajak hanya diberikan jika terdapat kesalahan pemungutan atau pemotongan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, atau terdapat kesalahan penghitungan pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Mengetahui apakah Anda berhak atas pengembalian pajak merupakan langkah penting dalam mengelola keuangan pribadi atau profesional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan membantu Anda untuk mendapatkan berbagai wawasan mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Training pajak seperti ini akan dibedakan menjadi 3 tingkat, yang mana setiap tingkatan tersebut pastinya memiliki materi perpajakan yang berbeda-beda. Seseorang yang membutuhkan training pajak adalah orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, bahkan mengetahui berita perpajakan terbaru juga tidak kalah penting untuk diketahui. Seperti halnya Peraturan Menteri Keuangan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024. Yang mana kebijakan Menteri Keuangan ini akan mengatur tentang insentif baru pajak penghasilan di daerah Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Kemenkeu atau Kementerian Keuangan sudah melakukan penerbitan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang lebih detail mengenai mekanisme pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan pada IKN. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud yaitu PMK 28/24, yang mana penerbitan peraturan ini dilaksanakan supaya bisa melakukan berbagai kebijakan yang harus diatur lebih lanjut Sesuai dengan amanat PP atau Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023. Pada bagian pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024, disebutkan bahwa kebijakan ini dibutuhkan agar bisa melakukan berbagai kebijakan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang fasilitas perpajakan dan kebahagiaan pada IKN.

Ditegaskan dalam pasal 2 bahwa PPh atau pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPnBM atau pajak penjualan atas barang mewah, dan kepabeanan diberikan pada daerah Mitra dan IKN. Daerah Mitra merupakan kawasan tertentu yang ada di Kalimantan, yang mana bekerja sama dengan otoritas Ibu Kota Nusantara untuk melakukan pengembangan dan pembangunan super hub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang mana sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala otoritas Ibu Kota Nusantara.

Apa Saja Insentif Pajak Penghasilan pada IKN?

Berikut ini adalah berbagai insentif pajak penghasilan yang ditawarkan oleh otoritas pajak atau pemerintah pada investor maupun pelaku bisnis yang melakukan penanaman modal maupun mendirikan usaha mereka di Ibu Kota Nusantara, antara lain:

• Insentif Tax Holiday Penanaman Modal
• Fasilitas Pajak Penghasilan pada Financial Center di IKN
• Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau Pendirian/Pemindahan Kantor Pusat/Kantor Regional
• Superdeduction Vokasi
• Superdeduction Research and Development
• Superdeduction Sumbangan Fasilitas Sosial/Umum pada IKN
• Pajak Penghasilan Pasal 21 final Ditanggung Pemerintah (DTP)
• Pajak penghasilan Final 0% untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah
• Pengurangan Pajak Penghasilan Hak atas Bumi dan Bangunan

Baca Juga: Mengenal Cloud Computing dan Kelebihannya untuk Sistem Pajak Terkini

Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2023 ditetapkan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan pada 29 April 2024 dan akan mulai diberlakukan pada 16 Mei 2024. Dalam penerbitan tersebut, ternyata ada berbagai perusahaan yang cenderung melakukan penyambutan yang baik pada fasilitas insentif yang satu ini. Sarman Simanjorang selaku Ketua bidang hubungan antar lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang seringkali dikenal dengan Apindo, memberikan pernyataan bahwa insentif ini diharapkan bisa menarik Para investor dan memberikan percepatan untuk realisasi investasi pada Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, insentif pajak penghasilan pada IKN, diharapkan juga bisa mengatasi kekhawatiran yang berkaitan dengan permasalahan Pertanahan dan kepemilikan lahan. Sarman pun berharap supaya pembangunan Ibu Kota nusantara dapat berjalan lancar dan bisa dijadikan contoh untuk pembangunan Ibu Kota baru yang sukses di berbagai belahan di dunia. Sebelum Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024 ini terbit, mitra daerah pada bagian Ibu Kota Nusantara telah memperoleh fasilitas pajak penghasilan yang berupa tax holiday.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.