Hindari Sengketa Pajak dengan Mengetahui Definisi dan Penyebabnya

Hindari Sengketa Pajak dengan Mengetahui Definisi dan Penyebabnya

Kursus Pajak – Ketika Anda menjadi seorang wajib pajak tentu saja Anda perlu menghindari berbagai masalah yang akan terjadi ketika melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu solusi untuk menangani hal tersebut sekaligus membuat Anda melakukan kewajiban perpajakan dengan semakin efektif dan efisien adalah dengan mengikuti kelas perpajakan atau yang biasa disebut juga dengan kursus pajak.

Kursus pajak yang merupakan sebuah kelas perpajakan ini akan membuat Anda memahami dan mengerti bagaimana cara melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, sekaligus membuat Anda mengerti dasar-dasar perpajakan bahkan hingga materi perpajakan lanjutan. Salah satu permasalahan ketika melakukan kewajiban perpajakan adalah adanya sengketa pajak. Untuk tahu lebih lanjut mengenai sengketa perpajakan ini, maka simak ulasan berikut ini.

Tidak jarang ditemui bahwa permasalahan yang seringkali dihadapi pada berbagai belahan dunia mengenai perpajakan adalah sengketa pajak yang masih tinggi. Hal seperti ini sangat berpengaruh begitu banyaknya perubahan kebijakan pajak apabila terus terjadi, baik perubahan secara global maupun domestik. Tentu saja, setiap perubahan yang akan terjadi juga memerlukan waktu penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi.

Kondisi seperti ini akan berakibat pada perbedaan interpretasi mengenai sebuah aturan. Permasalahan pajak ini juga menjadi lebih rumit ketika terdapat penumpukan kasus yang terjadi pada pengadilan pajak. Akibatnya, hal tersebut akan menyebabkan penumpukan sengketa pajak yang memiliki potensi memberikan adanya ketidakpastian hukum, baik itu untuk otoritas pajak maupun wajib pajak.

Disamping itu, sengketa pajak yang terjadi itu dalam kurun waktu yang tidak sebentar atau berarti berkelanjutan bisa menimbulkan risiko sistem peradilan pajak yang tidak berjalan dengan efektif, adanya potensi supremasi hukum yang lemah, bahkan hingga akses pada keadilan yang cenderung berkurang. Sengketa pajak seperti ini juga dapat terjadi dengan alasan yang tidak jelas. Lantas, apa arti sebenarnya dan apa yang menyebabkan sengketa pajak terjadi?

Apa itu Sengketa Pajak?

Secara definisi, sengketa pajak adalah suatu sengketa yang muncul dalam dunia perpajakan yang terjadi antara penanggung pajak atau wajib pajak dengan otoritas pajak atau pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat diterbitkannya peraturan yang bisa diajukan gugatan atau banding pada pengadilan seperti ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ternyata ini juga termasuk dalam gugatan mengenai pelaksanaan penagihan berdasarkan UU penagihan pajak dengan surat paksa. Tentu saja sengketa pajak adalah hal yang paling dihindari oleh pihak wajib pajak.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Sebuah Perusahaan, Apa Saja yang Harus Disetorkan Selain PPh 21?

Sebagai pihak wajib pajak yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu maupun biaya untuk kewajiban perpajakannya, pasti sebisa mungkin harus menghindari adanya sengketa pajak. Salah satu cara yang tepat untuk menghindari sengketa pajak ini adalah dengan mengikuti sebuah kelas perpajakan atau yang biasa disebut dengan kursus pajak. Anda akan mempelajari berbagai materi mengenai perpajakan, sehingga bisa menghindari risiko terjadinya sengketa pajak.

Apa Saja yang Menyebabkan Sengketa Pajak?

Sengketa pajak bisa saja terjadi pada umumnya ketika pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang selanjutnya tentu saja akan menimbulkan perbedaan perhitungan pajak maupun perhitungan interpretasi ketentuan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perbedaan pemahaman seperti ini biasanya terjadi ketika ada peraturan yang belum pasti dan ada dalam grey area atau merupakan aturan yang multitafsir. Ketika tidak terdapat suatu pedoman peraturan yang jelas dan masih berada dalam lingkup aturan yang multitafsir, maka otoritas pajak seringkali melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum mengenai suatu kasus pajak yang sedang dihadapi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sudah Diganti NIK, Ini Fakta Format Baru NPWP

Sudah Diganti NIK, Ini Fakta Format Baru NPWP

Training Pajak – Integrasi data kependudukan dan juga perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Sebab data kependudukan merupakan data sumber yang dipakai oleh banyak instansi dan juga lembaga pemerintahan ataupun nonpemerintah. Sehingga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. DJP memberikan apresiasi terhadap dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik.

Neilmaldrin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap dukungan dan juga kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Diharapkan sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang bisa menjadi semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan juga sejahtera melalui penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mulai menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini Kartu NPWP bentuknya mengalami perubahan. Terlihat pada bagian depan, kartu akan menampilkan NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk wajib pajak selain orang pribadi akan terdapat 16 digit angka yang diberikan oleh Ditjen Pajak.

Selanjutnya, untuk wajib pajak cabang, akan tercantum nomor identitas tempat kegiatan usaha serta tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit. NPWP format baru tersebut resmi berlaku pada 14 Juli 2022. Namun demikian, dikarenakan belum seluruh layanan administrasi bisa mengakomodasi NPWP format baru, maka format lama masih akan diberlakukan sampao akhir Desember 2023.

Sementara itu, mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan yang memerlukan NPWP akan menggunakan NPWP format baru. Terdapat beberapa tanda NIK dan juga NPWP sudah terintegrasi.

Saat wajib pajak berhasil menggunakan NIK di situs DJP Online, maka statusnya dipastikan valid. Hla tersebut berarti ke depan wajib pajak tersebut secara langsung  bisa menggunakan NIK. Namun, terdapat wajib pajak dengan status belum valid, dimana hal tersebut berarti NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai dengan hasil pemadanan dengan data kependudukan.

Baca Juga: Keuntungan Kursus Akuntansi Perpajakan dalam Bisnis

Kemudian Ditjen Pajak bagi NIK akan melakukan permintaan klarifikasi yang belum valid. Bisa melalui DJP online, kring pajak, email,  dan atau saluran lain.

Neilmaldrin Noor mengungkapkan jika untuk saat ini telah dilaksanakan integrasi NIK sebagai NPWP untuk WP OP Penduduk. NIK yang sudah diaktivasi, baik itu melalui permohonan maupun secara jabatan, bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana penggunaan NPWP pada umumnya.

Namun Neil menuturkan, layanan yang bisa diakses memang masih terbatas. Hal tersebut akan terus disempurnakan seiring rencana DItjen Pajak menyiapkan sistem yang lebih baik.

Neilmaldrin Noor menyartakan jika penggunaan NIK sebagai NPWP dan juga NPWP 16 digit akan dilakukan secara menyeluruh untuk setiap layanan administrasi DJP, efektif ketika Coretax diluncurkan. Untuk saat ini penggunaan NIK sebagai NPWP sendiri masih terbatas pada beberapa layanan, misalnya login pada aplikasi DJPOnline di laman pajak.go.id.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Keuntungan Kursus Akuntansi Perpajakan dalam Bisnis

Keuntungan Kursus Akuntansi Perpajakan dalam Bisnis

Brevet Pajak – Pembiayaan, audit, dan perpajakan sangat penting bagi struktur bisnis agar dapat berkembang dan tumbuh. Seseorang yang memiliki kemampuan ini dianggap mampu dan sempurna untuk ekspansi keuangan perusahaan dan hasil yang menguntungkan. Tapi di mana orang bisa belajar tentang semua ini?

Kursus atau brevet pajak seperti perpajakan akuntansi bisnis berada di naungan WiN Partners yang dilakukan oleh para ahli pajak di sini. Seluruh modul kursus disusun sedemikian rupa sehingga mencakup hampir semua bidang akuntansi dengan saran dan masukan berharga dari pakar industri pajak.

Peran Akuntansi Bisnis

Akuntansi bisnis adalah modal utama yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis dan perusahaan secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari bisnis seperti halnya magnet yang tidak dapat dipisahkan dari besi. Diberikan di bawah ini adalah beberapa fungsi penting yang dikontribusikan oleh akuntansi bisnis:

  • Memonitor semua pemasukan dan pengeluaran keuangan.
  • Memastikan kerjasama yang benar dan kepatuhan terhadap hukum.
  • Memecahkan masalah yang kompleks dan sampai pada solusi yang berkelanjutan.
  • Memberikan penilaian yang tepat dan data keuangan yang berharga kepada otoritas dan investor potensial.

Pada pemahaman tentang perpajakan akuntansi bisnis, kita berkenalan dengan 3 jenis laporan:

  • Laporan laba rugi – Menghasilkan akun terperinci tentang semua keuntungan dan kerugian.
  • Neraca keuangan – Menghasilkan laporan tanpa kesalahan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
  • Laporan arus kas – Ini bertindak sebagai penghubung yang menonjol antara laporan laba rugi dan neraca. Itu membuat perhitungan sistematis aliran uang masuk dan keluar selama periode waktu tertentu.

Dalam dunia persaingan yang ketat saat ini, perusahaan selalu berburu untuk mencari profesional yang sangat terampil yang memiliki keterampilan yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah aset.

Baca Juga: Tips Pajak untuk Pelaku Bisnis Kecil

Para kandidat potensial harus memiliki kompetensi berikut ini:

  • Desain laporan keuangan
  • Menyusun neraca
  • Transaksi yang berkaitan dengan pajak
  • E-filing SPT pajak penghasilan
  • Membuat entri jurnal keuangan

Kriteria Kelayakan untuk Kursus Perpajakan Akuntansi Bisnis

Kriteria kelayakan adalah sebagai berikut:

  • Lulusan baru yang mencari pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan
  • Lulusan akuntansi
  • Profesional akuntansi amatir atau berpengalaman

Selain mempelajari kursus ini, peserta kursus dapat dengan mudah melakukan dan mengasah keterampilan lain yang serupa dengan akuntansi untuk meningkatkan resume mereka dan meraih peran pekerjaan yang diinginkan.

Manfaat Mempelajari Kursus Akuntansi Perpajakan untuk Peserta dan Bisnis

Manfaatnya adalah ada di bawah ini:

  • Profesional akuntansi memiliki permintaan yang besar baik di sektor publik maupun swasta.
  • Sebagai peserta, setelah Anda menyelesaikan kursus, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan peluang yang lebih baik dengan gaji yang mengesankan daripada rekan-rekan Anda.
  • Anda akan memahami seluk beluk dan detail akuntansi serta manajemennya dalam suatu perusahaan.
  • Kursus yang ditawarkan dikuratori oleh spesialis dan pakar industri dengan pelatihan akuntansi langsung yang dilengkapi dengan perangkat lunak akuntansi modern.
  • Mendapatkan pekerjaan yang terjamin atau mulai bekerja sebagai konsultan akuntansi lepas.
  • Pembelajaran mendalam tentang kursus dan lanskap ekonomi di Indonesia.
  • Memperoleh keahlian dalam keterampilan akuntansi, membuat mereka cukup kompeten untuk berkembang di perusahaan bisnis.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pajak Penghasilan Sebuah Perusahaan, Apa Saja yang Harus Disetorkan Selain PPh 21

Pajak Penghasilan Sebuah Perusahaan, Apa Saja yang Harus Disetorkan Selain PPh 21?

Dengan pelatihan pajak Anda akan mendapatkan berbagai keuntungan disamping dari Anda mendapatkan pengetahuan, Anda juga dapat memiliki sertifikat pelatihan pajak di akhir pelatihan pajak yang telah Anda jalani. Pajak penghasilan perusahaan biasanya berkaitan dengan PPh 21 badan usaha. Lalu, apa saja jenis pajak penghasilan lainnya selain dari PPh 21 tersebut? Dalam artikel ini akan dijelaskan Apa saja jenis pajak-pajak penghasilan yang sejenis dengan PPh 21 tersebut. Sebagai sebuah badan usaha, sudah seharusnya untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis pajak yang sudah menjadi kewajibannya sebagai badan usaha.

Jenis-jenis pajak penghasilan badan usaha memiliki beberapa jenis pajak penghasilan yang wajib diketahui bagi Anda sebagai pemilik perusahaan ataupun sebagai seseorang yang akan membangun sebuah usaha. Anda harus selalu mencari tahu apa saja jenis-jenis tersebut, bisa dengan menggunakan internet atau bisa dengan pelatihan pajak. Berbicara mengenai pajak, ada satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu menyetorkan PPh 21 badan usaha yang memungut pajak penghasilan dari gaji para karyawannya. Lalu, apa saja pajak-pajak penghasilan yang harus disetorkan selain pajak PPh 21 tersebut, simak artikel di bawah ini:

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 15

Pajak penghasilan pasal 15 adalah sebuah laporan pajak yang berhubungan mengenai norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu saja. Ketika sebuah perusahaan didirikan atau Anda memiliki badan usaha dan Anda menjadi ownernya, maka Anda sebagai ownernya wajib membayar pajak wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha. Maka dari itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan tersebut.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 21

Jenis pajak yang kedua yaitu PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, pembayaran, dan tunjangan dengan sebuah nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan yang mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawainya dan menyetorkan ke kas negara melalui bank perantara.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 22

Di jenis pajak perusahaan ketiga ini ini berbentuk dengan sebuah pemungutan pajak dari wajib pajak yang yang melakukan kegiatan impor atau dari penjualan barang mewahnya.

Baca Juga: Mengapa Ditemui Kendala Ketika Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 23

Pada jenis pajak perusahaan PPh 23 ini pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika transaksi yang meliputi transaksi bunga, royalti, penghasilan, sewa, dan hadiah yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP dari jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto tersebut memiliki arti yaitu seluruh Jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh sebuah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 25

Pada jenis pajak ini angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPH dikurangi PPH yang dipotong serta PPH terutang di luar negeri yang hanya boleh dikreditkan. Pembayaran pajak juga harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajaknya pun dilaksanakan secara berangsur-angsur. Hal ini memiliki tujuan Untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar kan pajak tahunan nya. Namun jika wajib pajak melanggar sanksi keterlambatan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai bunga sanksi pajak per bulannya dihitung dari tanggal jatuh hingga tanggal pembayarannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tips Pajak untuk Pelaku Bisnis Kecil

Tips Pajak untuk Pelaku Bisnis Kecil

Pelatihan Pajak – Iklim ekonomi masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Sekitar 12% pemilik usaha kecil mengatakan stabilitas keuangan adalah tantangan paling penting bagi mereka, hanya dikalahkan oleh hancurnya bisnis dan menarik pelanggan baru.

Tidak mengherankan bahwa pajak (tagihan yang tiba pada akhir setiap tahun keuangan) adalah masalah terpenting kedua bagi usaha kecil. Mengelola pajak Anda untuk toko ritel Anda tidak harus memusingkan. Panduan ini membagikan bagaimana pajak mempengaruhi bisnis Anda, dengan tips bonus tentang cara membuat musim pajak lebih bebas stres.

Bagaimana Pajak Mempengaruhi Bisnis Anda?

Setiap pemilik usaha kecil di negara kita perlu membayar pajak. Meskipun jumlah pasti yang akan Anda bayarkan bervariasi menurut berbagai hal yang terkait dengan bisnis, pajak adalah salah satu biaya terbesar yang terkait dengan menjalankan toko ritel. Selain menjadi salah satu pengeluaran bisnis terbesar, pajak adalah salah satu tagihan terpenting. Pemilik usaha kecil yang terlambat mengajukan pajak, tidak akurat, atau mengabaikannya sama sekali hingga menghadapi denda atau dalam kasus ekstrem, tuntutan pidana.

Tips Pajak Bisnis Kecil

Hal terakhir yang ingin Anda rasakan adalah letih ketika musim pajak sudah dimulai. Berikut adalah beberapa tips penghematan pajak untuk membantu mempersiapkan dan mengelola bisnis kecil Anda sepanjang tahun.

1. Ketahui kondisi keuangan Anda

Banyak wajib pajak berpikir bahwa mereka membutuhkan kamus baru untuk memahami pengembalian pajak mereka. Dunia akuntansi hadir dengan terminologi khususnya sendiri. Luangkan waktu untuk mempelajari kondisi yang akan membantu Anda memahami posisi keuangan bisnis Anda. Berikut penjelasan singkat untuk beberapa frasa umum yang mungkin Anda lihat di neraca keuangan Anda:

  • Pendapatan: Jumlah uang yang diperoleh melalui penjualan produk.
  • Harga pokok penjualan (HPP): Biaya produksi produk yang dijual oleh bisnis Anda.
  • Laba kotor: Uang yang tersisa setelah dikurangi HPP dari total pendapatan.
  • Laba rapi: Total keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi semua pengeluaran dari total pendapatan.

Baca Juga: Pahami Manfaat Membayar Pajak dan Kedisiplinan Membayarnya

2. Pisahkan keuangan bisnis dan pribadi

Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika memulai bisnis kecil adalah membuat rekening bank baru. Memiliki rekening bank yang terpisah khusus untuk transaksi bisnis dan pribadi membuat musim pajak menjadi lebih mudah. Anda tidak hanya akan memiliki catatan yang rapi dan akurat untuk pengeluaran yang Anda keluarkan, tetapi transaksi pribadi akan dijaga kerahasiaannya.

3. Simpan catatan yang akurat

Berbicara tentang data yang rapi, musim pajak akan lebih mudah dinavigasi jika Anda memiliki laporan yang akurat. Tarik laporan bank untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dengan tanda terima atau faktur. Atau gunakan perangkat lunak akuntansi yang dapat melakukannya untuk Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengapa Ditemui Kendala Ketika Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Mengapa Ditemui Kendala Ketika Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Training pajak adalah salah satu solusi terbaik ketika pihak wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan ingin bisa mengelola perpajakannya dengan efektif dan efisien. Ketika seorang wajib pajak pribadi maupun dari pihak wajib pajak badan ada yang mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak ini, makan nantinya akan mendapatkan berbagai materi mengenai perpajakan dasar bahkan hingga perpajakan laporan.

Salah satu materi perpajakan yang penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah pelaporan SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan yang pada saat ini bisa dilakukan dengan semakin mudah. Pasalnya, pelaporan pajak ini dapat dilakukan paling lambat setiap tahunnya pada tanggal 31 Maret. Seperti ketentuan pajak yang telah diberlakukan sebelumnya, bahwa laporan SPT tersebut bisa dilakukan secara daring atau online.

Wajib pajak bisa mengaksesnya melalui website resmi DJP maupun Mitra resmi yang telah menyediakan jasa aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin tidak jarang bagi Anda yang yang melakukan pelaporan SPT masa PPN dan mengalami kegagalan. Biasanya Hal tersebut dikarenakan terdapat sebuah peraturan baru yang mungkin saja belum Anda ketahui. Sejak dirilisnya aplikasi e-Faktur dalam versi terbarunya maka pelaporan SPT masa PPN wajib dilakukan melalui e-Faktur web-based.

Namun, pengusaha kena pajak masih dapat melaporkan SPT PPN-nya di e-Filing pada masa pajak tertentu. Dengan berlakunya e-Faktur versi terbaru atau e-Faktur 3.0, maka semua PKP tidak lagi dapat menggunakan versi sebelumnya yaitu e faktur 2.2. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa perbedaan e-Faktur sebelumnya dan e-Faktur yang terbaru?

E-Faktur 3.0 merupakan sistem aplikasi yang dirilis oleh DJP pada versi terbarunya untuk membuat faktur pajak secara online atau elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatisasi dan tidak perlu melakukan input data pajak masukan dengan cara manual, dan juga digunakan untuk menyampaikan SPT masa PPN. Dengan menggunakan e-Faktur 3.0 ini, pelaporan SPT masa PPN harus dilakukan dengan menggunakan e-Faktur dan tidak lagi menggunakan e- e-Filing. Untuk Anda sebagai wajib pajak yang selama ini menyampaikan laporan SPT masa PPN nya menggunakan e-Filing, mungkin saja sedikit kebingungan dengan ketentuan wajib lapor SPT dengan menggunakan e-Faktur ini.

Baca Juga: Telah Resmi Disahkan, Ketahui Bagaimana Ketentuan Aktivasi NIK Menjadi NPWP

Namun, ternyata Direktorat Jenderal Pajak tetap memperbolehkan Apabila Anda ingin menyampaikan SPT masa PPN melalui e-Filing, dengan syarat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Namun, ulasan berikut ini ini akan membahas lebih jauh mengenai e-Faktur 3.0. Pada dasarnya, ketika terdapat pembaruan dalam sebuah aplikasi maupun sistem, tentu saja di dalam pembaruan tersebut selalu terdapat berbagai fitur maupun hal baru yang yang diciptakan. Nah, terdapat beberapa fitur baru yang terdapat dalam efaktur 3.0, Berikut ini adalah beberapa fitur baru pada e-Faktur 3.0 yang dilengkapi oleh pihak DJP, antara lain:

  • Terdapat fitur baru yaitu prepopulated pajak masukan yang berupa Apip atau Pemberitahuan Impor Barang.
  • Prepopulated pajak masukan yang berupa e-Faktur.
  • Adanya fitur refund atau pengembalian PPN pada fitur prepopulated VAT (Value Added Tax).
  • Terdapat Prepopulated SPT masa PPN.
  • Pada aplikasi e-Faktur 3.0 terdapat fitur terbaru sinkronisasi kode cap fasilitas.
  • Untuk mengakomodasi ekspor dan impor, terdapat sistem yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal bea cukai

Tentu saja, berbagai ketentuan seperti di atas sangat penting untuk dipahami oleh semua wajib pajak. Maka dari itu, salah satu solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti training pajak yang bisa membuat pihak wajib pajak dengan benar memahami ketentuan perpajakan dan tidak mengalami kegagalan ketika membayar maupun melaporkan perpajakannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pahami Manfaat Membayar Pajak dan Kedisiplinan Membayarnya

Pahami Manfaat Membayar Pajak dan Kedisiplinan Membayarnya

Training Pajak – Mengapa saya harus membayar pajak? Bagaimana itu menguntungkan saya? Banyak orang memiliki pertanyaan semacam ini. Jadi kami berpikir untuk mengklarifikasikannya itu untuk Anda.

Pajak dibutuhkan oleh pemerintah Anda untuk memberi Anda kebutuhan dasar seperti jalan, listrik, pasokan air, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan layanan penting lainnya. Pemerintah menggunakan jumlah pajak yang dikumpulkan dan memberi warganya semua fasilitas dan layanan dasar untuk menjalani kehidupan yang baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari membayar pajak:

1. Pajak mendanai infrastruktur dan layanan publik

Sebuah negara bisa mengalokasikan proporsi tertinggi dari PDB untuk infrastruktur dan layanan publik. Dengan kenaikan belanja modal dari tahun ke tahun lebih dari 35% dan investasi infrastruktur yang ditargetkan dalam Anggaran 2022-23, pemerintah akan menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan infrastruktur sebagai pengganda kekuatan untuk jangka panjang. Istilah singkatnya adalah pajak untuk pertumbuhan ekonomi.

2. Pajak juga digunakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan sosial

Pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah besar pendapatannya hingga sekitar 6% dari PDB, untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial, termasuk program kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, dan program pembangunan pedesaan.

3. Pajak mendanai pendidikan

Misalnya, di sebuah negara yang dimana buta huruf merupakan masalah utama, pemerintah membutuhkan banyak uang untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas; tidak hanya di daerah perkotaan tetapi sampai ke tingkat akar rumput. Ini termasuk pengeluaran publik dan swasta untuk pendidikan, termasuk pengeluaran untuk infrastruktur sekolah, gaji guru, serta penelitian, pengembangan dan inovasi.

4. Pajak mengamankan perbatasan negara

Ini termasuk pengeluaran untuk peralatan dan personel, penelitian dan pengembangan pertahanan, impor alat-alat pertahanan, kerja sama militer internasional, dan operasi pemeliharaan perdamaian internasional.

5. Pajak mendanai gaji dan pensiun pegawai pemerintah

Ini termasuk upah dan pensiun pegawai sektor publik seperti pegawai pemerintah pusat, pegawai pemerintah provinsi, dan pegawai pemerintah daerah.

Baca Juga: Pelajari Pentingnya Perpajakan di Sebuah Pemerintahan Negara

6. Pajak membayar pokok dan bunga utang pemerintah

Banyak pemerintah dari berbagai negara memiliki utang luar negeri yang besar dan sebagian besar utangnya yang terutang dalam mata uang asing. Hal ini dibutuhkan untuk membantu pengembangan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus meminjam uang dari pasar keuangan internasional serta bunga yang juga harus dibayar. Dan pajak menjadi salah satu sektor yang bisa digunakan untuk pembayaran semacam ini.

7. Pajak mendanai sistem transportasi umum pemerintah, termasuk transportasi kereta api dan jalan raya

Ini termasuk pembelian berbagai macam kendaraan, termasuk pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, gerbong, traktor, traktor dan kendaraan lain untuk konstruksi jalan raya dan jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya.

8. Pajak mendanai lembaga penegak hukum pemerintah

Mereka ini adalah termasuk polisi, pasukan militer, udara dan laut, patroli perbatasan, bea cukai, dan badan intelijen. Ini termasuk pengeluaran untuk personel, peralatan, pelatihan, dan infrastruktur untuk menyediakan keamanan dan keselamatan publik.

9. Infrastruktur Kesehatan & Medis juga didanai melalui pajak

Ini termasuk pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan kesehatan dan medis, infrastruktur rumah sakit, asuransi kesehatan, dan layanan kesehatan lainnya.

Dan selama masa Corona ini, bangsa kita menyadari perlunya perbaikan besar di sektor kesehatan & medicare di negara kita. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk segmen ini juga perlu ditingkatkan. Untuk meringkasnya, kita membutuhkan pajak untuk menjalankan sebuah negara. Ini adalah bagian integral dari pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk kemajuan dan pembangunan suatu negara. Itu bukan hak istimewa tapi kewajiban.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Telah Resmi Disahkan, Ketahui Bagaimana Ketentuan Aktivasi NIK Menjadi NPWP

Telah Resmi Disahkan, Ketahui Bagaimana Ketentuan Aktivasi NIK Menjadi NPWP

Pelatihan Pajak – Sebagai warga negara yang patuh, tentu saja perlu membayar dan melaporkan perpajakannya atau yang biasa disebut dengan menjadi wajib pajak yang bijak. Supaya bisa menjadi wajib pajak yang bijak Anda dapat mengikuti sebuah kelas perpajakan atau pelatihan pajak yang bisa membuat Anda memiliki pengetahuan dan pengertian lebih dalam mengenai perpajakan, sehingga membuat Anda lebih sadar betapa pentingnya peranan pajak bagi sebuah negara.

Setelah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Kemenkeu atau Kementerian Keuangan mengesahkan wacana Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP atau yang biasa disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ini bersamaan dengan Hari Jadi Pajak. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak 14 Juli 2022.

Dalam pengesahan yang satu ini terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pihak wajib pajak, baik untuk mengetahui format NPWP yang baru bahkan hingga ketentuan bagaimana cara aktivasinya. Pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak telah resmi mempublikasikan ketentuan tersebut bertepatan dengan hari pajak. Nomor Induk Kependudukan telah mulai melakukan transisi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP.

Hal tersebut membuat para wajib pajak telah dapat melakukan pengecekan dengan melakukan akses pada laman resmi DJP secara online dan telah dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara mengakses laman resmi tersebut. Pada saat ini penerapan NIK menjadi NPWP masih dalam tahap sinkronisasi atau integrasi penerapan tersebut dan akan mulai dilakukan hingga Desember 2023 nanti.

Untuk pemilik Nomor Induk Kependudukan yang telah berhasil dalam sinkronisasi dan sekaligus teraktivasi, maka wajib pajak telah mampu memenuhi kewajiban perpajakannya seperti halnya penggunaan NPWP seperti biasanya. Dikarenakan proses dari sinkronisasi yang dilakukan belum selesai, maka akses untuk menuju laman layanan perpajakan yang satu ini ternyata masih dibatasi.

Tentu saja ketentuan seperti ini akan terus dikembangkan dan diawasi dengan seiring jalannya penerapan NIK menjadi NPWP, bahkan juga terdapat peluncuran Coretax System secara bersamaan. Mungkin Anda bertanya-tanya dan ingin mengetahui bagaimana cara cara untuk memeriksa Nik yang yang dapat digunakan sekaligus untuk NPWP. Pasalnya, disampaikan menurut Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, bahwa penerapan NIK menjadi NPWP ini adalah salah satu bentuk dukungan pada Indonesia ketika menuju integrasi satu data nasional.

Baca Juga: Apakah Guru Terkena Pajak dan Harus Menjadi Wajib Pajak?

Semua dokumentasi, kewajiban perpajakan, bagi bisnis mengacu pada ada hal yang satu ini. Beliau juga menyampaikan bahwa NIK sebagai NPWP akan mulai digunakan untuk basis administrasi wajib pajak orang pribadi. Disamping itu, wajib pajak badan tetap akan menggunakan Nomor Induk Berusaha atau yang biasa disebut dengan NIB yang dirangkap dengan NPWP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Ketika menjadi wajib pajak untuk bisa mengelola perpajakannya dengan efektif dan efisien, salah satu caranya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Disamping itu, seperti yang diinformasikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Hestu Yoga Saksama, bahwa ada dua pola yang terdapat di aktivasi NIK sebagai NPWP ini, yaitu:

  • Warga negara Indonesia yang telah termasuk dalam kriteria sebagai wajib pajak dapat langsung mengajukan atau memberitahu DJP untuk melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP.
  • Direktorat Jenderal Pajak secara mandiri bisa melakukan aktivasi NIK dengan Hasil integrasi data wajib pajak yang yang dimiliki oleh pihak DJP. Hal tersebut adalah tentang penghasilan, baik penghasilan dari bekerja atau penghasilan dari adanya kegiatan bisnis di negara Indonesia. Kemudian, pihak DJP akan melakukan konfirmasi langsung pada pemilik NIK jika proses aktivasi telah dilaksanakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apakah Guru Terkena Pajak dan Harus Menjadi Wajib Pajak?

Apakah Guru Terkena Pajak dan Harus Menjadi Wajib Pajak?

Untuk menambah pengetahuan juga kita dapat melakukan training pajak yang akan banyak sekali keuntungannya. Guru menjadi suatu profesi yang sama dengan profesi lainnya yaitu memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Lalu apa saja jenis PPh yang diberlakukan oleh profesi guru ini dan bagaimana juga cara menghitung pajak bagi para guru atau bidang pengajar lainnya?

Lalu, yang jadi pertanyaan juga adalah apakah profesi pajak penghasilan profesi pengajar ini akan sama seperti yang tercantum dalam PPh 21 yang disebutkan bahwa pajak tersebut diambil dari pemotongan pemberi kerja seperti contohnya adalah para karyawan yang diberi perlakuan pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam PPh 21.

Bagi para pengajar dan warga negara yang baik juga alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana cara membayarkan pajak yang baik, karena dengan mengetahui cara membayarkan pajak secara baik, kita dapat membayarkan pajak dengan benar dan tidak misscalculting terhadap pajak yang kita bayarkan. Pajak pengajar ini juga terkadang masih disepelekan bagi beberapa pihak. Objek pajak bagi profesi pengajar berdasarkan dengan sumber penghasilannya dapat dibedakan menjadi tiga jenis yang di antaranya adalah:

Penghasilan pengajar sebagai pegawai tetap

Berdasarkan pasal 3 huruf A PER-16/PJ/2016 dikatakan bahwa objek pajak penghasilan dari seorang pengajar adalah seseorang yang memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan dengan periode tertentu yang menjadi seorang pegawai tetap. Seperti halnya pengajar kursus ataupun lembaga bimbingan belajar/bimbel.

Penghasilan pengajar sebagai bukan pegawai

Berdasarkan Pasal 3 huruf C4 PER-16/PJ/2016 disebutkan bahwa objek pajak penghasilan dar seorang pengajar bukan pegawai adalah seseorang yang menerima atau mendapatkan penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Seperti contohnya adalah freelancer atau yang bekerja hanya part time, pengajar, penceramah, penyuluh, pelatih, moderator, penasihat, dan sebagainya.

Penghasilan pengajar sebagai kegiatan usaha

Berdasarkan dengan PER-17/PJ/2015 dikatakan bahwa objek pajak penghasilan dari seorang pengajar yang menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pendidikan merupakan yang membuka jasa seperti bimbel atau sekolah dan mengelolanya secara sendiri dan bukan dikelola oleh badan atau lembaga pemerintahan.

Baca Juga: Pengusaha Harus Tahu Pajak Apa, Pajak dari Penghasilan dan Pembelian

Setelah membahas objek pajak siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban pajak, lalu bagaimana ketentuan pajak penghasilan bagi profesi pengajar?

Aturan yang berlaku mengenai pajak penghasilan bagi profesi pengajar ini berdasarkan pada beberapa ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang berkaitan dengan pajak penghasilan yang tertuang dalam PER-16/PJ/2016 dan PER-17/PJ/2015. Ada hak mengenai pajak penghasilan yang telah melekat pada profesi pengajar ini yaitu, haknya adalah jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong adalah kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan terhadap tahun pajak yang berkaitan. Kecuali pajak penghasilan Pasal 21 ini bersifat final, sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 25 PER/16/PJ/2016.

PPh final yang dimaksudkan adalah pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan dengan pembayaran yang dibayarkan sekaligus kepada karyawannya yang berupa:

  • Uang pesangon
  • Tunjangan hari tua
  • Uang pensiun
  • Jaminan hari tua

Lalu kewajiban dari pemotong pajak dan profesi pengajar ini adalah pengajar wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga berdasarkan penentuan PTKP yang berlaku, pemotong diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan hasil pemungutan pajak PPh 21 setiap bulannya, Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan ke pengajar pegawai tetap, pemotong harus menyetorkan PPh 21 yang dipotong.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.