Posts in category: Artikel

Kursus Pajak merupakan kelas perpajakan yang akan membantu anda untuk memahami berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Dan tidak jarang khusus pajak seperti ini diikuti oleh orang-orang yang akan menjadi ahli atau spesialis pajak. Tentu saja untuk menjadi konsultan pajak atau sejenisnya, pasti harus mengetahui berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.  Seperti halnya yang menjadi pro dan kontra adalah permasalahan mengenai Jasa rumah sakit yang dikenakan PPN.

Berikut ini adalah ulasan yang akan membahas lebih lanjut mengenai pajak pertambahan nilai terhadap desain rumah sakit yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 3, yang mana menyebutkan selain barang tertentu, ada juga jenis jasa yang tidak dibebankan pajak pertambahan nilai.

Apakah Jasa Rumah Sakit Dikenakan PPN?

Mungkin ada banyak orang yang belum mengetahui apakah jasa rumah sakit akan dikenakan PPN atau tidak. Diketahui sebelumnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 3 mengenai Perubahan ketiga terhadap UU No. 8 Tahun UUD 1983 mengenai PPN terhadap barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, selain barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, terdapat juga yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Salah satunya adalah jenis-jenis jasa yang tidak dibebankan pajak pertambahan nilai Rumah Sakit yaitu pelayanan kesehatan medik.

Terdapat beberapa jenis pelayanan kesehatan medik yang tidak dibebankan PPN mulai dari jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter hewan, dokter gigi, ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gizi, ahli fisioterapi dan lainnya, serta dukun bayi atau kebidanan, jasa Rumah Sakit, paramedis dan perawat, rumah bersalin, laboratorium kesehatan, psikolog, sanatorium, Jasa pengobatan meliputi yang dilakukan oleh Paranormal, dan klinik kesehatan. Untuk sesaat pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan bahwa jasa rumah sakit adalah satu dari berbagai jasa yang tidak dibebankan pajak pertambahan nilai.

Tetapi, mengapa masih ada istilah yang disebutkan atas pajak pertambahan nilai terhadap desain rumah sakit?

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Kelas Perpajakan: Jenis Tingkatan dan Manfaatnya

Pajak Pertambahan Nilai Jasa Rumah Sakit

Keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya, jasa rumah sakit tidak termasuk sebagai jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Namun, pengertian jasa yang dimaksud dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan tersebut memang tidak disebutkan dengan rinci bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, untuk memper definisi dari jasa rumah sakit, maka bisa merujuk pada kebijakan yang berasal dari instansi lain seperti yakni Kemenkes atau Kementerian Kesehatan.

UU HPP dan UU Cipta Kerja

Penjelasan di atas merupakan kebijakan yang dulu kala digunakan sebelum adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Setelah terciptanya UU HPP dan UU Cipta kerja, maka kebijakannya menjadi mengarah pada UU PPN pasal 4 ayat 3 s.t.d.t.d  UU Cipta kerja yang mana jasa kesehatan medis masuk dalam daftar jasa yang dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa Terdapat tiga jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya UU Cipta kerja dan UU HPP, maka jasa rumah sakit ini tidak terutang pajak pertambahan nilai. Namun sejak terciptanya kedua undang-undang tersebut, yang mana jasa Rumah Sakit tersebut saat ini digolongkan sebagai jasa pelayanan kesehatan medis, yang mana ketentuannya juga ikut berpindah pada undang-undang pajak pertambahan nilai 2009 pasal 16b ayat 1A huruf j angka 2 s.t.d.td UU HPP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bea materai merupakan aspek penting dalam kursus pajak yang sering menjadi perhatian utama bagi pemilik bisnis dan individu yang terlibat dalam transaksi keuangan. Pada artikel kali ini kita akan mendalami terkait dengan pengertian, kegunaan dan implikasi bea materai dalam kursus perpajakan.

Memahami Bea Materai

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai. Dokumen-dokumen ini mencakup perjanjian, akta, hak milik, dan transaksi keuangan lainnya. Biaya ini dibebankan sebagai bukti pembayaran dan legalitas dokumen-dokumen tersebut.

Selain itu, Bea Meterai adalah pajak atas surat-surat yang terutang sejak surat itu ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan, atau pada saat surat itu selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain, bila surat itu dibuat hanya satu bagian saja. Bea materai dikenakan terhadap dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu peristiwa perdata dan terhadap dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tarif bea materai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Penggunaan Bea Materai

• Dokumen Hukum, materai diperlukan untuk membuat berbagai dokumen hukum seperti akta notaris, surat perjanjian dan dokumen lain yang memerlukan bukti legalitas.
• Transaksi keuangan, dalam transaksi keuangan seperti pinjaman, sewa atau pembelian properti, materai mungkin diperlukan untuk memvalidasi transaksi tersebut.
• Pengalihan Hak, apabila terjadi pengalihan hak atas aset atau properti, bea meterai dapat dikenakan sebagai persyaratan hukum.
• Pengakuan utang, surat pengakuan utang atau janji pembayaran juga memerlukan materai sebagai tanda pengakuan resmi.

Tarif Bea Materai

Tarif bea materai berbeda-beda tergantung jenis dokumen dan nilai transaksi. Pemerintah secara berkala mengatur tarif tersebut melalui kebijakan perpajakan untuk memastikan pajak ini tetap relevan dan efektif dalam menghimpun pendapatan negara.

Implikasinya dalam Kursus Perpajakan

• Pentingnya Kepatuhan, dalam kursus perpajakan, penting untuk memahami bea materai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban bea meterai dapat mengakibatkan hukuman dan denda yang besar.
• Analisis keuangan, bagi profesional perpajakan, penggunaan materai dalam transaksi keuangan harus diperhitungkan dalam analisis keuangan klien. Hal ini memastikan bahwa dokumen yang disiapkan memenuhi persyaratan hukum dan perpajakan yang berlaku.
• Perencanaan pajak, dalam perencanaan pajak, penggunaan bea materai dapat menjadi pertimbangan penting. Strategi perencanaan pajak dapat dirancang untuk meminimalkan dampak pajak yang timbul dari transaksi tertentu.
• Pengembangan Karir, bagi yang berminat berkarir di bidang perpajakan, pemahaman mengenai bea materai dapat meningkatkan kredibilitas dan kompetensi dalam menangani permasalahan perpajakan klien.

Baca Juga: Apa itu Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)?

Bea materai adalah bagian penting dari setiap kursus perpajakan yang berdampak pada banyak aspek kehidupan bisnis dan keuangan. Pemahaman yang baik tentang penggunaan, tarif, dan implikasi bea materai sangat penting bagi pemilik bisnis, individu, dan profesional perpajakan. Dengan mematuhi peraturan dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan, mereka dapat mengelola risiko dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

Bagaimana Cara Menghitung Bea Materai?

Cara penghitungan bea materai tergantung pada jenis dokumen dan jumlah transaksi. Misalnya nasabah melakukan pembelian reksa dana sejumlah Rp 11.000.000 pada hari Senin (hari kerja) setelah pukul 13.00 WIB (setelah batas waktu), maka akumulasi transaksi penagihan bea materai akan ditagih setelahnya perhitungan hari Selasa (hari kerja).

Untuk menghitung bea materai, Anda perlu mengetahui jumlah transaksi yang dilakukan, jumlah akumulasi transaksi harian, dan tarif bea materai yang berlaku. Berikut contoh pengenaan bea materai pada transaksi reksa dana:

• Nilai transaksi : Rp 11.000.000
• Jumlah transaksi terakumulasi setiap hari: Rp 11.000.000
• Tarif bea materai : Rp 10.000,-

Jadi, bea materai yang harus dikenakan adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

BPHTB itu singkatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB yang merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Untuk besaran pajak terutang dalam BPHTB tergantung dari peraturan daerah masing-masing. Continue Reading

Istilah brevet pajak dalam dunia perpajakan sendiri pastinya sudah tidak asing lagi. Private pajak atau kelas perpajakan Ini adalah sebuah program khusus maupun pelatihan yang menitikberatkan pada bidang pajak dengan berbagai tingkatan yang beragam. Tentu saja untuk mengikuti pelatihan ini akan sangat penting karena bisa meningkatkan keterampilan dan pemahaman di dunia perpajakan. Untuk lebih lengkapnya, ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut tentang privat pajak, mulai dari pengertiannya, jenis-jenis tingkatan, hingga berbagai manfaat ketika mengikutinya.

Mengenai Brevet Pajak

Seperti yang sudah sedikit dijelaskan sebelumnya, bahwa brevet pajak ini merupakan pelatihan atau kursus yang tujuannya adalah supaya bisa meningkatkan pemahaman seseorang mengenai perpajakan. Kursus ini bukan hanya memberikan pengetahuan dengan cara teoritis saja, namun juga aspek-aspek praktis untuk mengelola perpajakan dengan cara yang efektif. Seseorang yang mengikuti kelas perpajakan seperti ini akan memperoleh pengetahuan tentang kebijakan perpajakan, bagaimana cara untuk mengisi formulir pajak, hingga berbagai teknik untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien.

Apa Saja Jenis Tingkatan Brevet Pajak?

Pelatihan perpajakan ini mempunyai sejumlah tingkatan yang harus ditempuh oleh seseorang yang mengikutinya agar bisa memperoleh sertifikatnya. Pada setiap tingkatan pastinya mempunyai Tata pembahasan atau kurikulum yang berbeda, pastinya akan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas materi perpajakan yang nantinya akan diajarkan. Untuk lebih jelasnya, Berikut ini adalah penjelasan detail tentang setiap tingkatan kursus pajak, diantaranya:

Brevet Pajak A

• Private pajak a merupakan tingkatan pertama yang ada dalam kelas perpajakan ini, yang mana pastinya adalah tingkatan yang paling mendasar.
• Pada tingkat kelas privat pajak ini, peserta akan diajarkan berbagai konsep dasar perpajakan, Mulai dari KUP, pajak bumi dan bangunan, PPh orang pribadi atau pajak penghasilan pasal 21, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai.
• Materi yang didapatkan pada tingkatan ini tujuannya adalah agar bisa memberikan pemahaman mengenai dasar peraturan pajak yang berlaku di seluruh Indonesia.

Brevet Pajak B

• Brevet B merupakan tingkatan selanjutnya yang mana lanjutan dari brevet A.
• Pada tingkat ini, Seseorang yang mengikutinya akan belajar tentang materi perpajakan di tingkat menengah, meliputi pemeriksaan dan penyidikan pajak, akuntansi pajak, pengisian tentang SPT atau surat pemberitahuan tahunan PPN dan PPh elektronik, perpajakan badan, PPN, PPh badan, dan PPnBM.
• Peserta yang mengikuti brevet pajak B akan dibekali dengan berbagai pemahaman yang lebih mendalam mengenai perpajakan yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan pajak badan atau perusahaan.

Baca Juga: Pengawasan DJP: Optimasi Penerimaan Pajak Menghadapi Fluktuasi Harga Komoditas

Brevet Pajak C

• Brevet pajak c merupakan tingkatan yang tertinggi dalam tingkatan kelas perpajakan ini.
• Pada tingkatan ini, materi yang akan diajarkan adalah tentang materi pajak tingkat menengah hingga lanjutan.
• Peserta yang mengikuti privat pajak tingkatan ini biasanya adalah lulusan dari brevet pajak A dan brevet pajak B.
• Materi yang akan didapatkan pada tingkatan ini diantaranya yakni tentang pajak penghasilan pribadi maupun badan, akuntansi pajak, Pajak Internasional bank, pajak internasional, hingga tax planning atau perencanaan pajak.
• Pada tingkatan ini diharapkan peserta bisa menguasai berbagai aspek perpajakan yang sangat kompleks dan mendalam.

Apa Saja Manfaat Mengikuti Pelatihan Perpajakan ini?

Ketika anda mengikuti kelas perpajakan ini maka anda akan mempunyai berbagai pemahaman yang mendalam mengenai ilmu perpajakan, bahkan untuk calon konsultan pajak akan lebih siap untuk mengikuti USKP nantinya. Ketika anda ingin melamar pekerjaan pada sebuah perusahaan, maka dengan adanya sertifikat brevet pajak akan menjadi poin plus bagi anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sertifikat perpajakan adalah kursus atau pelatihan perpajakan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan. Paten perpajakan ada tiga tingkatan, yaitu Paten A, Paten B, dan Paten C. Paten A merupakan tingkat dasar yang mencakup berbagai hal mendasar dalam perpajakan seperti tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan, dan Pajak Bangunan (PBB), Bea Pertanahan, Bea Penerimaan, dan bangunan (BPHTB), bea materai, serta pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Brevet B merupakan tingkat menengah yang lebih spesifik dan mendalam, sedangkan Brevet C merupakan tingkat tertinggi yang meliputi perpajakan internasional, perpajakan perbankan internasional, akuntansi pajak dan perencanaan pajak.

Apa Saja yang Dipelajari dalam Unsur-Unsur Perpajakan?

Pada sertifikat pajak, peserta akan mempelajari unsur-unsur yang berkaitan dengan perpajakan, mulai dari tata cara perpajakan, ketentuan perpajakan, pajak penghasilan orang pribadi, pajak perusahaan, perpajakan internasional, pajak perbankan internasional, akuntansi perpajakan, dan perencanaan pajak. Peserta juga akan belajar tentang aplikasi software perpajakan.

Sertifikat pajak diperlukan untuk mengikuti pelatihan dan menjadi spesialis pajak. Hal ini berguna bagi wajib pajak untuk memahami perpajakan, sehingga dapat menyusun sendiri rencana, laporan, dan perhitungan pajak. Bagi para lulusan muda, ilmu dan pengalaman yang didapat selama menjalani sertifikat perpajakan dapat menjadi bekal ketika ingin melamar pekerjaan. Bagi pegawai keuangan dan akuntansi, serta penggiat perpajakan, surat keterangan pajak juga menjadi bukti melamar pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan.

Apa itu Pajak BPHTB?

Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang perseorangan atau badan hukum. BPHTB merupakan suatu perbuatan atau suatu peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, serta atas bangunan yang berada di situ, menurut pengertian Undang-undang tentang Pertanahan dan Bangunan.

Apa Saja Objek Pajak BPHTB?

Objek pajak BPHTB meliputi peralihan hak karena jual beli, penukaran, sumbangan, hibah, warisan, penghasilan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya, hak pemisahan yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pemberi hibah dalam suatu lelang, pelaksanaan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengelompokan perusahaan, peleburan perusahaan, perluasan usaha atau sumbangan.

BPHTB dipungut sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP), dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP). Besaran pokok pajak BPHTB dihitung dengan mengalikan tarif dengan NPOP setelah dikurangi NPOPTKP.

Baca Juga: Mengenal Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal

Pengumpulan data dan penetapan DPPKD diperlukan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) BPHTB. Pada saat mendaftar di DPWPD, Wajib Pajak membawa persyaratan seperti SSPD BPHTB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, fotokopi KTP, Surat Pemberitahuan Tahun Berjalan dan dokumen pendukung lain yang diperlukan. Setelah melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan DPPKD, Wajib Pajak mengajukan permohonan penelusuran SSPD BPHTB ke Bagian Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan DPPKD.

Bagaimana Seorang atau Badan Harus Memenuhi Kewajibannya dalam Pemenuhan BPHTB?

Orang perseorangan atau badan hukum dapat menyatakan harus memenuhi kewajibannya dengan membayar Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal ini terjadi apabila terjadi suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang perseorangan atau badan hukum.

Contoh perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain jual beli, penukaran, hadiah, wasiat, warisan, masuknya suatu perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. , janji temu. pemberi sumbangan dalam pelelangan, pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan perusahaan, peleburan perusahaan, perluasan usaha atau sumbangan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dapat dipastikan bahwa pelatihan pajak akan sangat membantu anda apabila ingin menjadi spesialis di bidang perpajakan, maupun bagi Anda yang merupakan wajib pajak supaya bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan semakin efisien lagi. Tidak jarang pelatihan pajak ini diikuti oleh calon konsultan pajak Jakarta maupun orang-orang yang ingin bekerja pada sebuah perusahaan untuk menjadi staf pajak.

Baru saja untuk seseorang yang ingin bekerja di bidang perpajakan mengetahui berbagai berita pajak juga tidak kalah pentingnya. Misalnya dengan mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sedang mengawasi fluktuasi harga komoditas untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan badan.

Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai berita tersebut, simak terus untuk mengetahuinya.

Kinerja Penerimaan Pajak

Tahun ini terdapat perkiraan pada kinerja penerimaan pajak yang mana akan menghadapi berbagai tantangan, terlebih yang berkaitan dengan penurunan harga komoditas yang selalu menjadi Fokus utama pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan.  Suryo Utomo selaku Direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan, memberikan pernyataan bahwa pada pihak DJP sendiri akan selalu memantau pergerakan harga komoditas yang mana dampaknya adalah pada penerimaan pajak, terlebih adalah pada PPh badan atau Pajak Penghasilan badan.

Pada konferensi pers yang diselenggarakan pada senin 23 Maret lalu di Jakarta, bahwa direktur jenderal pajak mengatakan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak mempunyai fokus terhadap sektor utama dalam pemantauan fluktuasi harga, yaitu berbagai sektor yang sangat sensitif atas harga komoditas, mulai dari sektor pertambangan hingga sektor industri pengolahan. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak pun akan terus mengawasi atas berbagai sektor yang mungkin saja tidak secara langsung terpengaruh atau dipengaruhi oleh harga komoditas.

Suryo pun ikut mengutip suatu pernyataan dari Sri Mulyani yang mana merupakan Menteri Keuangan, yang mengatakan bahwa selain sektor pertambangan dan industri pengolahan, berbagai sektor lainnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan badan akan tetap membutuhkan kinerja yang baik di tahun 2023 dan tahun 2024. Penting untuk diketahui bahwa terjadinya realisasi pajak pertambahan nilai badan sampai 15 Maret 2024 ternyata mencapai jumlah Rp55,91 triliun. Tetapi, ternyata angka tersebut bukan merupakan berita yang baik karena penerimaan tersebut mengalami penurunan sebanyak 10,6% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

Baca Juga: Memahami EFIN dalam Kewajiban Pajak: Jenis, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya

Penurunan tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh penurunan yang signifikan terhadap harga komoditas di tahun 2023 lalu, yang mana dampaknya secara langsung adalah pada peningkatan restitusi yang terjadi di tahun 2024. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memberikan penegasan walaupun Pajak Penghasilan badan Mengalami berbagai penurunan yang disebabkan karena restitusi, yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan komoditas, dengan keseluruhan pertumbuhan bruto Pajak Penghasilan badan masih mencapai 7,5%. Kendati demikian, di luar restitusi, pertumbuhan bruto PPh badan ini sudah mencapai angka 7,5%.

Maka dari itu, pihak yang berkaitan akan terus mewaspadai atas adanya fluktuasi harga komoditas yang mana bisa berpotensi untuk berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sehingga, dengan kondisi seperti ini Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memberikan himbauan supaya para pihak yang berkaitan harus terus waspada atas komposisi penerimaan negara dan berbagai tekanan yang muncul karena koreksi harga komoditas. Sebelumnya, Fajry Akbar selaku Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), memberikan pernyataan bahwa Pelemahan pada sektor pertambangan dan perkebunan diakibatkan oleh penurunan harga komoditas, yang mana mendorong wajib pajak untuk mendapatkan aliran kas untuk memastikan likuiditas perusahaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam konteks perpajakan, ada dua konsep penting yang harus dipahami yaitu hukum perpajakan substantif dan hukum perpajakan formal. Keduanya memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana sistem perpajakan diterapkan dan dikelola di suatu negara.

Dalam Anda mengikuti sebuah kelas pelatihan pajak maka Anda akan sangat diwajibkan dalam memahami terkait hukum-hukum  pajak seperti, hukum pajak material dan hukum pajak formal, dimana keduanya memiliki perbedaan serta implikasi yang perlu dipahami secara mendalam. Artikel ini akan membahas perbedaan antara undang-undang perpajakan substantif dan undang-undang perpajakan formal, serta implikasinya terhadap praktik perpajakan.

Hukum Pajak Material

Undang-undang perpajakan substantif adalah undang-undang yang memuat norma-norma mengenai perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menyangkut langsung persoalan objek, subjek, dan tarif, serta peraturan-peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Peraturan perpajakan yang penting menentukan siapa yang dapat dikenakan atau dibebaskan dari pajak, produk apa yang dikenakan pajak, dan berapa jumlah yang harus dibayar.

Undang-undang perpajakan yang penting memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindakan, peristiwa, atau keadaan yang langsung menyangkut persoalan objek, subjek, dan tarif, serta peraturan-peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh peraturan perpajakan yang penting adalah PPh (pajak penghasilan) dan PPN (pajak pertambahan nilai).

Undang-undang perpajakan yang penting juga memuat standar mengenai tindakan, peristiwa, atau keadaan yang langsung menyangkut persoalan objek, subjek, dan tarif, serta peraturan yang mendasari hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Undang-undang perpajakan substantif mengatur siapa, apa, dan berapa nominal pajak yang harus dibayar.

Hukum Perpajakan Formal

Hukum perpajakan formal adalah undang-undang yang memuat tata cara terkait untuk mewujudkan undang-undang perpajakan yang penting menjadi kenyataan atau pencapaian. Hukum perpajakan formal mencakup dalam beberapa aspek, seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan, penetapan, penagihan, penyelesaian sengketa, serta tindak pidana perpajakan.

Pendaftaran dalam hukum perpajakan formal adalah proses penulisan surat pendaftaran sebagai bukti pendaftaran suatu badan usaha atau perusahaan. Pembayaran pajak merupakan salah satu aspek hukum perpajakan formal yang memuat cara dan waktu pembayaran pajak yang harus diterima wajib pajak.

Pelaporan pajak merupakan suatu proses yang dilakukan Wajib Pajak untuk menjelaskan objek pajak dan bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penetapan utang pajak merupakan salah satu aspek hukum perpajakan formal yang memuat tentang cara dan tata cara pelunasan utang pajak.

Penagihan pajak adalah proses pemungutan pajak oleh pemerintah yang dipungut oleh pihak ketiga. Penyelesaian sengketa perpajakan merupakan proses penyelesaian sengketa perpajakan yang dapat dilakukan melalui pihak ketiga maupun melalui lembaga peradilan.

Baca Juga: Pelaporan Pajak dalam Pelatihan Perpajakan: Pentingnya Kepatuhan dan Prosesnya

Tunggakan pajak merupakan salah satu aspek hukum perpajakan formal yang memuat tindak pidana yang dapat dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Undang-undang perpajakan formal mempunyai peranan penting dalam menjelaskan tata cara dan tata cara pengenaan utang pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak, acuan pembuatan surat banding dan keberatan, serta ketentuan penilaian.

Perbedaan dan Implikasinya

Perbedaan utama antara undang-undang perpajakan substantif dan formal terletak pada orientasinya. Undang-undang perpajakan substantif menyangkut substansi peraturan perpajakan dan menentukan apa yang dikenakan pajak, sedangkan hukum perpajakan formal menyangkut tata cara administratif dan teknis yang berkaitan dengan penerapan undang-undang perpajakan substantif.

Implikasi dari perbedaan ini sangat signifikan dalam praktik perpajakan. Pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan yang signifikan dapat mengakibatkan sanksi pajak yang serius, seperti denda atau tindakan penegakan hukum, karena pelanggaran tersebut berhubungan langsung dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan formal umumnya lebih berkaitan dengan pelanggaran administratif, yang dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif, namun tidak secara langsung mempengaruhi jumlah pajak yang terutang.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap kedua aspek ini penting bagi wajib pajak dan profesional perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan dan menghindari konsekuensi yang merugikan.

Untuk memahami sepenuhnya sistem perpajakan, penting untuk memahami perbedaan antara hukum perpajakan substantif dan hukum perpajakan formal. Keduanya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana perpajakan diterapkan dan dilaksanakan di suatu negara. Dengan memahami kedua aspek tersebut, wajib pajak dan profesional pajak dapat memastikan kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan dan menghindari konsekuensi yang merugikan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran tarif sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Pada awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), mulai 1 Januari 2011, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Lalu, apa saja sih syarat pajak yang dapat diperoleh dari Hak Atas Tanah dan bangunan?

Jadi, Pihak penjual atau pihak pemilik tanah dan/atau bangunan harus memiliki syarat BPHTB yang wajib dipenuhi yaitu :

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun yang bersangkutan.
3. Fotokopi KTP wajib pajak.
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/struk ATM bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk 5 tahun terakhir.
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik.

Apabila Taxas mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris, atau jual-beli waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut:

1. SSPD BPHTB.
2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak.
4. Fotokopi STTS/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir.
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik.
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah.
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Selain, ada syarat pajak dalam BPHTB. Tentunya, BPHTB juga terdapat ketentuan untuk memenuhi unsur legalitas, proses pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UU PDRD, yaitu :

1. Setelah wajib pajak menyerahkan bukti BPHTB, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan.
2. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
3. Pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Pelaporan pajak sebagai bagian dari training pajak merupakan proses penting untuk mengetahui dan memahami cara melaporkan ke kantor pajak. Pelaporan pajak merupakan bagian dari proses pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak seperti badan usaha atau korporasi. Dalam pelatihan perpajakan, pelaporan perpajakan dijelaskan untuk membantu wajib pajak memahami dan melengkapi pelaporan perpajakan dengan baik dan benar.

Pemberitahuan pajak dalam pelatihan perpajakan mencakup beberapa aspek, seperti:

• SPT PPh: SPT PPh adalah suatu proses yang dilakukan Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilan dan pengeluaran yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pengajuan pajak dapat dilakukan melalui sistem elektronik, seperti e-filing, atau melalui pengarsipan manual.
• SPT Pajak Pertambahan Nilai: SPT Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menyatakan pertambahan nilai suatu barang dan jasa yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pelaporan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan melalui sistem elektronik, seperti e-filing, atau melalui pengarsipan manual.
• Laporan Tahunan SPT: Laporan Tahunan SPT merupakan proses yang dilakukan Wajib Pajak untuk melaporkan objek, harta, dan kewajiban pajak dan bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan melalui sistem elektronik seperti e-filing, atau melalui deklarasi manual.

Pada pelatihan perpajakan, wajib pajak akan mendapatkan penjelasan mengenai cara melaporkan pajaknya kepada instansi perpajakan dan mendapatkan contoh SPT yang dapat dijadikan acuan dalam membuat SPT yang akurat dan benar.

Dalam dunia perpajakan, pelaporan pajak merupakan suatu proses penting dan kompleks yang memerlukan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan keterampilan teknis yang memadai. kali ini, kita akan mempelajari pentingnya pelaporan pajak dalam pelatihan perpajakan, serta beberapa aspek penting dalam proses pelaporan pajak.

Pentingnya Deklarasi Pajak Dalam Pelatihan Perpajakan

Pelaporan pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fakta:

Kepatuhan Pajak

Pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu merupakan bentuk kepatuhan pajak yang mendasar bagi semua wajib pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai pelayanan publik dan program yang dibutuhkan masyarakat.

Pemeriksaan Pajak

Melalui proses pelaporan pajak, fiskus dapat memantau aktivitas keuangan wajib pajak dan memastikan bahwa mereka membayar pajak dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kewajibannya. Hal ini membantu mencegah penghindaran pajak dan penipuan pajak yang merugikan negara.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan pajak yang transparan dan akurat membantu menciptakan transparansi dalam sistem perpajakan dan memastikan bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Keadilan Pajak

Dengan memastikan bahwa semua wajib pajak mengajukan dan membayar pajaknya sesuai dengan kewajibannya, pelaporan pajak membantu menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. Hal ini memastikan bahwa semua individu dan dunia usaha berkontribusi secara adil terhadap pendapatan pemerintah.

Baca Juga: Kenali Pengertian dan Jenis Badan Usaha dalam Training Perpajakan

Aspek Utama dari Proses Pelaporan Pajak

Proses pengajuan pajak melibatkan beberapa langkah dan aspek penting, antara lain:

Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam proses pelaporan pajak adalah pengumpulan data keuangan yang diperlukan untuk menyiapkan pengembalian pajak. Ini termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban perpajakan lainnya.

Penyusunan SPT

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyiapkan SPT sesuai dengan persyaratan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini mungkin termasuk formulir pajak, jurnal akuntansi dan dokumen pendukung lainnya.

Penghitungan pajak yang terutang

Setelah SPT dibuat, penghitungan besarnya pajak yang terutang dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini melibatkan penggunaan tarif pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak berbeda yang mungkin berlaku.

Penyampaian SPT

Setelah perhitungan selesai, SPT disampaikan kepada fiskus sesuai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilakukan secara elektronik melalui platform e-filing atau secara manual melalui pengiriman fisik.

Inspeksi dan Audit

Setelah pelaporan pajak diajukan, otoritas pajak dapat melakukan inspeksi atau audit untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan perpajakan. Hal ini mungkin melibatkan peninjauan lebih dekat terhadap data dan dokumen yang disampaikan dalam SPT.

Pelaporan pajak merupakan bagian integral dari sistem perpajakan suatu negara dan penting untuk memahaminya dengan baik selama pelatihan perpajakan. Dengan memahami pentingnya pelaporan pajak dan prosesnya, para profesional perpajakan akan mampu memberikan layanan berkualitas kepada kliennya dan memastikan kepatuhan pajak yang baik bagi seluruh wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai wajib pajak atau orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang pajak, serta ingin menguasai berbagai kebijakan perpajakan. Maka, solusinya adalah dengan mengikuti training pajak, sebab kelas perpajakan seperti training pajak ini akan sangat membantu anda untuk mengetahui berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain Mengetahui berbagai kebijakan pajaknya, tidak kalah penting untuk mengetahui komponen-komponen dari pajak itu sendiri. Pada zaman serba canggihnya teknologi digital pada saat ini, hampir seluruh kegiatan bisa dilakukan secara digital atau online, meliputi dalam hal melakukan kewajiban pajak. Salah satu yang sangat penting ketika melakukan kewajiban pajak secara online yaitu EFIN.

Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya EFIN? EFIN atau Electronic Filing Identification Number ini merupakan Nomor Identifikasi Pemfilean Elektronik. EFIN dibutuhkan oleh para wajib pajak untuk melakukan pembuatan akun dalam melakukan kewajiban pajaknya secara digital.

Apa itu EFIN?

Seperti yang telah sedikit dijelaskan sebelumnya, bahwa EFIN atau Electronic Filing Identification Number ini merupakan Nomor Identifikasi Pemfilean Elektronik, yang mana penerbitannya dilakukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang bertransaksi perpajakan secara online. Misalnya ketika melakukan pelaporan surat pemberitahuan melalui e-filing dan pembuatan kode billing saat membayar pajak.

Dengan keberadaan EFIN tersebut, maka wajib pajak bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih aman dan efisien. EFIN ini tidak berbeda jauh layaknya NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak, bahkan juga bentuknya hampir sama, serta dipergunakan untuk mengakses sistem perpajakan digital.

Beberapa Jenis EFIN

EFIN dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan penggunaannya, yaitu EFIN untuk wajib pajak orang pribadi dan EFIN bagi wajib pajak badan maupun perusahaan. Kendati demikian proses untuk pembuatan EFIN atas kedua jenis wajib pajak tersebut tetaplah sama. Hal yang membedakannya hanyalah persyaratan yang perlu dilakukan oleh setiap jenis wajib pajak. Berikut ini adalah berbagai jenis EFIN, diantaranya:

EFIN bagi wajib pajak orang pribadi

Jenis EFIN yang satu ini adalah untuk individu yang mempunyai kewajiban pajak sebagai orang pribadi. Agar bisa mendapatkan EFIN maka harus memenuhi persyaratan yang mana berbeda dengan persyaratan untuk mendapatkan EFIN wajib pajak badan.

Baca Juga: Pemotongan PPh Pasal 21 Lebih Bayar, Apa yang Harus Dilakukan?

EFIN bagi wajib pajak badan atau perusahaan

EFIN yang diperuntukkan bagi wajib pajak badan atau perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pastinya perusahaan wajib memenuhi syarat yang telah berikan oleh Dirjen pajak untuk mendapatkan EFIN tersebut.

Bagaimana Cara Membuat EFIN?

Untuk proses membuat EFIN sendiri bisa dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak atau langsung datang ke KPP, berikut ini adalah beberapa langkah-langkahnya:

• Mempersiapkan dokumen. Anda bisa mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan menurut jenis wajib pajak anda, baik itu apakah Anda wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.
• Mengunjungi kantor layanan pajak terdekat. Apabila Anda ingin secara langsung membuat EFIN, maka anda bisa mengunjungi KPP terdekat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
• Daftar online. Apabila Anda ingin secara online melakukan pembuatan EFIN, maka anda wajib mengunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak dan mengikuti berbagai panduan yang tersedia.
• Melakukan verifikasi dokumen. Sesudah melakukan pendaftaran, dokumen yang anda serahkan akan diverifikasi oleh Dirjen pajak. Pastikan bahwa dokumen yang anda setorkan adalah dokumen yang lengkap dan sesuai dengan persyaratannya.
• Aktifkan EFIN. Sesudah mendapatkan verifikasi, maka EFIN akan diaktifkan dan siap untuk anda gunakan sebagai wajib pajak ketika melakukan berbagai kewajiban pajak online.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.