Posts in category: Artikel

Training Pajak – Sebelum Anda mendirikan sebuah kolam renang, Anda haruslah membuat surat permohonan izin untuk menyelenggarakan tempat atau area kolam renang. Selain itu juga Anda harus mengetahui mengenai pengenaan Tarif tarif serta sistematika dalam membayarkan pajak usaha kolam renang. Anda dapat mencari tahu nya dengan mudah di internet atau Anda juga dapat melakukan training pajak, karena dengan Anda melakukan pelatihan pajak Anda akan mengetahui Bagaimana sistematika yang baik dalam membayarkan pajak bagi kolam renang yang akan Anda bangun, Anda juga nantinya akan mendapatkan sertifikat training pajak yang akan sangat berguna bagi soft skill Anda.

Kolam renang adalah salah satu tempat pilihan rekreasi yang tepat bagi keluarga. Banyak orang yang mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa biasanya mengunjungi kolam renang ketika musim liburan telah tiba. Itulah yang menjadikan salah satu sebab mengapa sebagian orang tertarik untuk mendirikan usaha kolam renang. Mendirikan usaha kolam renang tidaklah sulit untuk dilakukan, apalagi jika Anda telah memiliki tempat dan lokasi yang strategis untuk peluang usaha kolam renang yang akan Anda bangun. Jika Anda tertarik untuk mendirikan kolam renang, Anda juga harus memahami terlebih dahulu berbagai hal mengenai usaha tersebut termasuk salah satu yang penting yaitu pajak usaha bagi kolam renang.

Perlu Anda ketahui, bagi Anda yang ingin mendirikan usaha kolam renang ini, ada beberapa kewajiban pajak yang harus Anda laporkan dan bayarkan. Diantaranya, yaitu pajak pemanfaatan air bawah tanah serta air permukaan. Pajak air tanah dihitung dengan melakukan pencatatan Meter air. Pencatatan Meter air yang dimaksudkan yaitu kegiatan yang dilakukan melalui pemeriksaan serta pencatatan terhadap alat-alat pencatatan debit, untuk mengetahui volume air yang digunakan untuk pengendalian air tanah. Serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diberikan oleh daerah masing-masing.

Badan pajak dan Retribusi Daerah atau biasa disebut dengan DPRD melakukan pemungutan pajak air tanah dengan rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan penghimpunan data objek serta subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang bagi para wajib pajak, penentuan besar kecilnya pajak yang terutang, kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak, hingga pengawasan penyetoran pajak. Nilai perolehan air atau biasa disebut dengan tanpa merupakan nilai air tanah, telah diambil dan besarannya pun sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air di daerah yang bersangkutan.

Baca Juga: Ingin Menjadi Konsultan Pajak? Berikut Deretan Syarat yang Perlu Diketahui

Dasar pengenaan pajak yang telah disebutkan tersebut merupakan nilai perolehan air (NPA). Tarif pajaknya pun telah ditetapkan yaitu sebesar 10%. Jika Anda sebagai wajib pajak, maka Anda akan memiliki kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD. Pembayaran pajak tersebut harus dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, Surat Ketetapan Pajak daerah  (SKPD), surat tagihan pajak daerah (STPD), serta Surat Ketetapan Pajak daerah kurang bayar (SKPDKB).

Sedangkan, untuk surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak akan dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kepala daerah berdasarkan permohonan wajib pajak memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan, serta pembebasan pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan. Hak itu untuk melakukan penagihan pajak akan kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 tahun yang terhitung setelah terutangnya pajak bagi wajib pajak. Kecuali, jika Anda sebagai wajib pajak telah melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan daerah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pelanggaran pajak bisa saja terjadi tanpa sepengetahuan wajib pajak. Karena itulah dalam hal ini profesi konsultan pajak atau lebih dikenal tax consultant sangat diperlukan. Tapi tentu saja untuk menekuni profesi ini terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lantas apa saja syarat tersebut?

Berikut beberapa syarat menjadi konsultan pajak yang perlu Anda ketahui:

1. Merupakan WNI

Syarat pertama yang harus dipenuhi apabila ingin menekuni profesi tersebut tentu saja memiliki status sebagai WNI. Profesi ini hanya dapat ditekuni oleh seseorang yang merupakan warga negara Indonesia.

2. Tidak Terkait Jabatan Pemerintah

Anda dapat menggeluti profesi ini apabila tercatat tidak mempunyai pekerjaan atau tidak menggeluti profesi yang berhubungan dengan jabatan pemerintahan. Anda juga tidak boleh terikat dengan BUMN maupun BUMD manapun. Sebagai seorang konsultan pajak, Anda harus mempunyai riwayat profesi yang bergerak dalam bidang swasta tanpa ikatan apapun dengan negara.

3. Mempunyai NPWP

Syarat berikutnya ialah Anda harus mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagai orang yang akan membantu klien dalam mengurusi kewajiban serta hak seputar pajak, tentu akan aneh apabila diri sendiri tidak mempunyai NPWP. Prosedur pengurusan untuk memeperoleh NPWP juga sangat mudah dan juga cepat. Segera dapatkan NPWP terlebih dahulu supaya bisa mewujudkan rencana untuk menekuni profesi satu ini.

4. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak

Anda baru bisa berkarir sebagai konsultan pajak jika mempunyai sertifikat yang resmi. Sertifikat untuk bekerja dalam bidang ini bisa diperoleh setelah Anda mengikuti USKP (Ujian Sertifikasi Konsultasi Pajak). Sertifikat tersebut bisa juga diartikan sebagai surat keterangan keahlian untuk menekuni profesi penting dalam bidang pajak ini.

5. Terdaftar sebagai Anggota Asosiasi

Syarat berikutnya yang juga harus dipenuhi apabila Anda ingin terjun dalam bidang profesi ini ialah terdaftar sebagai anggota asosiasi. Anda perlu menjadi anggota asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Untuk dapat terdatar di asosiasi tersebut maka Anda harus memperoleh sertifikat terlebih dahulu.

Baca Juga: Mengenal Rekonsiliasi Fiskal untuk Manajemen Pajak

6. Berasal dari Berbagai Bidang Ilmu

Untuk menjadi konsultan pajak bukan berarti Anda harus berasal dari bidang ilmu perpajakan. Semua orang dari berbagai jenis bidang ilmu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di bidang ini.

Selama Anda mempunyai pemahaman penuh tentang pajak dan juga mengikuti USKP serta berhasil memperoleh sertifikat serta memenuhi syarat sesuai peraturan baru Kemenkeu mengenai konsultan pajak, maka tidak menutup kemungkinan untuk bisa menekuni karir ini.

7. Mempunyai Pengetahuan Perpajakan

Apabila Anda ingin bekerja dalam bidang ini, maka jelas sekali bahwa Anda harus memiliki pengetahuan luas tentang pajak. Anda akan bekerja dalam bidang pajak dan membantu para klien dalam mengurus masalah tersebut. Jadi, mulai sekarang perbanyak bekal ilmu tentang perpajakan terlebih dahulu.

8. Teliti dan Mampu Membimbing Klien

Syarat berikutnya ialah Anda harus memiliki sikap teliti serta memiliki kemampuan dalam membimbing klien. Nantinya, sebagai konsultan Anda akan bertugas membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Pastikan Anda dapat memberi bimbingan serta solusi yang tepat untuk mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah cara terbaik yang bisa dilakukan untuk memahami tentang berbagai informasi dan pengetahuan perpajakan. Seperti halnya, cukai rokok atau pajak rokok. Menteri Keuangan telah lama merilis beleid yang berisi mengenai instruksi. Agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana pajak rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), untuk bidang kesehatan sebagai sebuah penyokong dana untuk kegiatan pencegahan dan penanganan virus Corona yang telah lewat. Dana tersebut juga dapat menyokong dana kesehatan di Rumah Sakit yang membutuhkan dana untuk para pasiennya, apalagi bagi para pasien BPJS.

Dapat diartikan bahwa rokok merupakan salah satu produk yang dikenakan biaya cukai atau biasa disebut dengan biaya cukai rokok. Di sisi lain juga, rokok juga menjadi salah satu jenis pajak daerah yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, bagi Anda yang memiliki ide atau telah memiliki usaha dalam bidang rokok, Anda harus bijak dalam mengelola pajak rokok yang sedang Anda produksi.

Karena dengan Anda bijak ketika mengelola dan membayarkan pajak rokok, maka Anda dapat menyelamatkan perusahaan Anda dalam bidang keuangannya. Jika Anda masih awam dalam membayarkan atau memahami sistematika pembayaran pajak rokok. Anda harus segera mencari tahu, dengan mencari tahunya di internet atau dengan melakukan kursus pajak yang tentunya akan banyak sekali manfaatnya bagi Anda. Lalu, apa perbedaan dari cukai rokok dan pajak rokok yang telah disebutkan tadi?

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 1995, dan undang-undang nomor 39 tahun 2007 tercantum bahwa, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki atau mempunyai sifat yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. cukai juga merupakan sebuah pungutan tersendiri yang berbeda dengan PPN atau pajak penjualan yang lainnya. Cukai hanya dikenakan pada produk tertentu dan bukan dari bagian klasifikasi pajak umum yang biasanya diberlakukan pada barang-barang yang biasa.

Lalu, pengertian untuk pajak yaitu, berdasarkan pada undang-undang nomor 28 pasal 1 tahun 2009. Pajak rokok merupakan urutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahan pusat yang telah tercantum di dalam undang-undang yang berlaku. Pajak rokok juga menjadi salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan dari pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, dapat diketahui  bahwa rokok tokoh akan dikenakan dua jenis pungutan yang berbeda yaitu cukai dan pajak. Namun, bukan berarti rokok menjadi sebuah barang yang terkena pungutan berganda. Sedangkan, definisi dan lembaga pemungut cukai dan pajak rokok juga berbeda.

Baca Juga: Bagaimana Ketentuan Pajak Usaha Rokok? Apakah Berbeda dengan Cukai Tembakau?

Subjek atau Wajib Cukai dan Subjek atau Wajib Pajak

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 1995, subjek dan wajib Cukai rokok tidak disebutkan secara gamblang. Namun di dalam undang-undang nomor 11 pasal 7 tahun 1995 dapat diketahui bahwa cukai dalam suatu barang harus dilunasi dan dikelola oleh pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan mengenai barang yang kena Cukai tersebut.

Selanjutnya subjek pajak rokok berdasarkan undang-undang nomor 28 pasal 27 tahun 2009, wajib pajak rokok merupakan pengusaha pabrik rokok atau pengelola atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok pengusaha barang kena pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, dari sisi subjek dan wajib Cukai rokok dan pajak rokok terdapat sedikit perbedaan mengenai subjek atau wajib pajak dan cukai nya. Namun, pada hakikatnya ke 2 pungutan tersebut merupakan pungutan yang menyasar kepada konsumen akhir sebagai penerima beban yang sebenarnya mengenai pajak dan cukai nya

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Didalam kegiatan manajemen pajak dibutuhkan fokus yang berhubungan dengan rekonsiliasi fiskal perusahaan. Jika terjadi kesalahan mengenai transaksi yang harus direkonsiliasi tentu bisa mengakibatkan risiko untuk perusahaan. Salah satu contoh kesalahan dalam rekonsiliasi ialah melakukan pelaporan penghasilan bukan objek pajak dimasukkan kedalam perhitungan penghasilan yang termasuk dalam objek pajak. Hal tersebut bisa menyebabkan perusahaan menyetorkan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Rekonsiliasi fiskal sendiri bisa didefinisikan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial yang disusun atas dasar sistem keuangan akuntansi yang disertai dengan laporan keuangan yang disusun dengan dasar sistem fiskal.

Apabila dikaitkan dengan dunia akuntansi, rekonsiliasi menjadi rekonsiliasi fiskal yang berarti salah satu cara untuk mencocokkan adanya perbedaan yang terjadi didalam sebuah laporan keuangan komersial yang telah disusun sesuai dengan sistem keuangan akuntansi dan penyusunannya telah disesuaikan dengan sistem fiskal. Umumnya, laporan keuangan tersebut dibuat harus sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang sudah ditetapkan serta diberlakukan di Indonesia yang tentunya tidak akan sama dengan peraturan atau ketentuan perpajakan.

Didalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal mempunyai pengertian yang cukup beda tapi masih relevan. Rekonsiliasi fiskal diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam menyusun laporan keuangan suatu perusahaan yang mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada. Kemudian nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan ataupun pelaporan SPT PPh untuk perusahaan.

Cara Rekonsiliasi Fiskal dalam Rangka Manajemen Pajak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa laporan keuangan komersial disusun sesuai dengan  SAK yang berlaku serta tentunya tidak sama dengan peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal sendiri akan dilaksanakan atas penghasilan ataupun biaya-biaya yang ada didalam laporan keuangan komersial, seperti yang dikenakan terhadap PPh final, biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang bruto, penghasilan bukan objek pajak, metode pencatatan yang berbeda dengan perpajakan, sampai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final maupun yang non final.

Baca Juga: Meningkatkan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Tax Morale

Rekonsiliasi Menjadi Mudah Melalui SIP Pajakku

Dalam hal ini, tentunya diperlukan sistem informasi perpajakan (SIP) yang baik untuk menunjang pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, terlebih terhadap manajemen pajak. Kehadiran teknologi yang semakin canggih mampu memberikan berbagai cara yang lebih efisien untuk masyarakat didalam menyelesaikan masalah, salah satunya ialah sistem informasi. Sistem informasi saat ini bukan hanya diterapkan pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun juga untuk proses bisnis lainnya, termasuk perpajakan.

Sistem informasi perpajakan merupakan penggunaan teknologi untuk membantu pengelolaan serta pengendalian yang berhubungan dengan bidang keuangan serta perpanjangan. Sistem informasi perpajakan menyediakan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk mencapai tujuan-tujuan didalam manajemen perpajakan.

Penggunaan program atau aplikasi SIP tersebut bukan hanya dilakukan oleh KPP saja, beberapa PJAP juga sudah melakukan pembaruan sistem untuk menunjang produk dan juga layanannya sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang aplikasi perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Anda dapat mencari tahu mengenai sistematika dan tata cara dalam membayarkan pajak tersebut di internet atau Anda dapat melakukan brevet pajak untuk menambah wawasan dan skill Anda yang dapat Anda manfaatkan dalam bidang keuangan. Hal ini termasuk pada jenis usaha rokok yang memiliki kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai seorang pengusaha rokok, tentunya seorang pengusaha tersebut harus mengetahui pajak yang dikenakan bagi kegiatan usaha rokok yang sedang ia jalani. Seorang pengusaha tersebut haruslah tahu mengenai ketetapan yang berkaitan dengan pajak usaha rokok dan tata cara untuk membayarkan pajak rokok tersebut.

Setiap kegiatan usaha tentunya akan memiliki kewajiban pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki usaha ataupun akan merintis usaha perlunya kita mencari tahu Bagaimana sistematika dan tata cara dalam membayarkan pajak usaha yang sedang kita kelola atau yang akan kita rintis. Perlu Anda ketahui, pajak merupakan salah satu penyumbang dana paling besar untuk penerimaan negara ini termasuk pajak rokok. Pajak rokok sendiri memiliki cara pemungutan atau besaran pungutannya yang telah ditentukan. Lalu, apa pengertian dari pajak rokok tersebut?

Pajak rokok merupakan pungutan yang akan dibebankan kepada pihak produsen rokok sebagai seorang wajib pajak dalam kegiatan usaha yang dikelolanya. Perhitungan pajak rokok pun sekarang telah menggunakan pengukuran yang didasarkan terhadap harga jual eceran yang berlaku di pasaran. Akhir-akhir ini pemerintah pun telah menetapkan mekanisme dalam pemungutan pajak rokok yang akan digunakan dalam bidang layanan JKN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam mekanismenya pun disebutkan bahwa 50% pajak yang akan diterima oleh daerah,  dan 75% dari pajak tersebut akan disalurkan ke program JKN oleh pemerintah pusat.

Sebagai seorang pengusaha dan seorang wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha rokok, wajib pajak harus mengetahui apa saja pajak-pajak yang akan diberlakukan kepada usaha yang sedang dikelolanya saat ini. Harga rokok yang akan berkaitan dengan pajak usaha rokok akan dibebankan kepada para wajib pajak. Rokok-rokok yang ada di pasaran termasuk dengan sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok rokok lainnya akan dikenai pajak yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Harga rokok pun akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan penentuan harga jual rokok, faktor-faktor tersebut dapat dilihat seperti:

Baca Juga: Usaha Laundry Juga Dikenakan Pajak? Bagaimana Sistematikanya?

Cukai tembakau

Sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku, produk olahan pertanian berupa tembakau akan dikenai Cukai yang dipungut oleh negara yang ketentuan cukai tersebut telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pajak rokok

Benda-benda konsumsi yang dikonsumsi oleh konsumen seperti minuman beralkohol, makanan serta minuman impor, dan rokok adalah benda konsumsi yang dikenai pajak.

Ketetapan dari produsen

Ketetapan produsen ini berkaitan dengan harga rokok yang telah diputuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti biaya produksi untuk rokok tersebut yang akan dihentikan oleh produsen dari rokok bersangkutan.

Pengenaan pajak atas sebungkus rokok akan didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Yaitu dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan besaran cukai yang perlu untuk dipungut. Pajak rokok tersebut dapat dipungut oleh sebuah instansi atau perusahaan rokok yang berwenang untuk memungut Cukai rokok, dan hal tersebut pun harus sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku.

Jadi, meskipun pemungutan pajak rokok merupakan kewenangan bagi pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, pajak rokok juga dapat dipungut oleh Dirjen bea cukai kepada perusahaan rokok yang bersangkutan. Selanjutnya, hasil pemungutan pajak dari perusahaan yang telah dipungut tersebut akan masuk ke rekening kas umum daerah provinsi dan akan dimanfaatkan untuk administrasi perusahaan rokok yang telah membayarkan pajak rokok tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Keberhasilan pembangunan dari suatu negara sebagian besar memang tergantung pada keberhasilannya dalam menyediakan anggaran didalam pembiayaan program pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak mempunyai peranan penting didalam membiayai seluruh tata kelola negara terutama pembangunan nasional karena penerimaan negara hingga kini masih didominasi dari sektor perpajakan. Dengan begitu, pajak menjadi hal yang urgensi sebagai bagian utama untuk mendukung berbagai bentuk pembiayaan pembangunan nasional.

Suatu negara bisa mendapatkan penerimaan yang tinggi dalam sektor pajak apabila tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut juga tinggi. Tapi sayangnya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri masih tergolong rendah padahal di negara Indonesia yang menerapkan sistem self-assessment dalam pemungutan pajaknya, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dilaksanakan untuk menentukan keberhasilan memenuhi target pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia bisa dikarenakan oleh pengetahuan wajib pajak yang masih abu-abu tentang pengadministrasian kewajiban pajak serta banyaknya stigma wajib pajak yang menyatakan jika pemerintah tidak mengalokasikan dengan baik pajak yang telah dibayarkan.

Selain itu, terkadang para wajib pajak telah memahami tentang pengadministrasian perpajakan tapi memang sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakannya, Tindakan tersebut sering kali disebut dengan tax evasion, tax avoidance, dan juga aggressive tax planning. Fenomena tersebut menunjukkan jika bentuk pengawasan dari otoritas pajak belum dilakukan seacara maksimal untuk mendorong wajib pajak agar bersedia membayar pajaknya. Oleh sebab itu, diperlukannya faktor intrinsik dari dalam diri seseorang untuk mempunyai kemauan melakukan kewajiban perpajakannya atau yang disebut dengan tax morale.

Moral Pajak (tax morale) menjadi kunci didalam memupuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Tax morale ialah sebuah motivasi intrinsik atau kesadaran wajib pajak terhadap keinginan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Tentunya Tax morale dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong wajib pajak mempunyai kemauan yang tinggi dalam dirinya untuk bersedia membayar pajak. Faktor- faktor yang memengaruhi tax morale yang memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Ini Dia Fungsi Kurs Pajak untuk Para Pengusaha

Kepuasan Pelayanan Publik

Secara psikologis, jika wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilayani dengan baik maka akan menimbulkan rasa puas terhadap pelayanan tersebut. Sehingga hal tersebut akan memicu munculnya keinginan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keadilan Sistem Perpajakan

Umumnya, sistem pemungutan pajak bisa dikatakan adil jika memenuhi 2 prinsip yakni Ability to Pay Principle dan juga Benefit Principle. Didalam Ability to Pay Principle menyatakan pemungutan pajak dikatakan adil jika pajak dibebankan terhadap wajib pajak sesuai kemampuan masing-masing WP dalam membayar pajak seperti beban pajak atau tarif pajak yang dikenakan. Sementara itu, dalam Benefit Principle, pemungutan pajak dikatakan adil jika setiap wajib pajak yang membayar pajak memperoleh hal yang sejalan dengan manfaat yang didapatkan dan dirasakan dari kegiatan pemerintah.

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah

Tingkat kepercayaan WP terhadap pemerintah berupa keyakinan jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sudah dialokasikan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat ataupun pembangunan nasional. Tingkat kepercayaan WP terhadap pemerintah cenderung rendah jika terdapat indikasi penerimaan pajak yang telah terkumpul namun nyatanya tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal tersebut bisa mendorong masyarakat untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Memiliki usaha rumahan dengan modal yang spesial namun dapat memberikan sebuah keuntungan yang besar tentunya menjadi sebuah impian bagi semua orang yang ingin memulai usahanya. Salah satu contoh usaha yang memberikan keuntungan besar dengan modal yang sekecil-kecilnya yaitu usaha laundry.

Maka dari itu, Anda harus mengetahui sebelumnya mengenai tata cara serta sistematika dalam membayarkan pajak ada usaha laundry Anda. Anda dapat mencari tahunya dengan mencari tahu di internet atau Anda dapat melakukan pelatihan pajak yang akan Anda rasakan berbagai benefitnya jika Anda melakukan pelatihan pajak tersebut, mulai dari memahami bagaimana tata cara, serta sistematika membayarkan pajak yang baik dan benar.

Sehingga, Anda pun akan mendapatkan sebuah sertifikat pelatihan pajak yang dapat Anda gunakan untuk menambah kualitas diri Anda. Sekaligus dapat Anda gunakan sebagai nilai tambah Ketika Anda ingin melamar kerja di sebuah perusahaan. Usaha laundry dikatakan menjadi sebuah usaha sampingan bahkan dapat menjadi sebuah sumber penghasilan tambahan, karena usaha laundry tersebut tidak sulit untuk merintis dan mengelola usaha ini apabila dikerjakan secara tekan dan berkomitmen penuh.

Usaha laundry dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun Anda berada. Banyak dari masyarakat mulai dari kalangan ibu rumah tangga, pegawai, karyawan swasta, bahkan mahasiswa yang mencoba peruntungannya dengan membuka usaha laundry sebagai usaha tambahan mereka. Tidak menutup kemungkinan usaha ini dapat menjadi sebuah usaha yang besar dan menjadi usaha badan yang akan sangat menguntungkan. Bagi mereka yang menekuni dan memberikan sebuah kualitas dalam menjalani usaha laundry ini, yang akan diingat oleh para konsumen jika performa dari laundry yang dijalani sangat bagus.

Lalu, bagaimana dengan penerapan pajak atas pendapatan yang telah diperoleh dari usaha laundry ini? Anda juga tidak boleh melupakan sebuah unsur penting yaitu pajak dalam suatu usaha, apalagi usaha laundry yang telah Anda jalani ini telah menjadi besar. Maka, usaha tersebut akan dikenai sebuah pajak dan Anda pun harus menjalani wajib pajak tersebut dan pengetahuannya mengenai tata cara serta sistematika dalam membayarkan pajak usaha laundry Anda.

Baca Juga: Penurunan Rasio Pajak yang Sudah Terjadi Sejak 2011, Mengapa Begitu?

Perlu Anda ketahui, jika usaha laundry yang Anda jalani berbentuk usaha perorangan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu, disebutkan mengenai penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki bruto tertentu. Akan dikenai pajak penghasilan yang sifatnya final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif pajak penghasilan yang telah bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah bruto yang diterima oleh perusahaan tersebut.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan akan dikenai pajak penghasilan final diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi, dan Wajib pajak badan yang berbentuk PT, koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau yang lainnya. Jika penerimaan atau pendapatan yang diperoleh usaha tersebut dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka akan dikenai wajib pajak tersebut.

Maka, bagi Anda yang ingin memulai usaha laundry, Anda tidak perlu khawatir karena pengenaan pajak pergi usaha laundry pun tidak sama saja langsung membayarkan pajak. Karena pajak penghasilan laundry di setiap bulannya merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang telah bersifat final.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengikuti training pajak akan memberikan begitu banyak manfaat. Terlebih untuk Anda yang ingin maupun sedang bekerja di bidang ekonomi, keuangan, maupun perpajakan itu sendiri. Juga bisa diikuti oleh pihak wajib pajak ketika ingin bisa mengelola perpajakannya dengan efektif dan efisien. Dikarenakan kelas perpajakan seperti ini akan membuat Anda mengetahui berbagai materi maupun informasi tentang perpajakan yang ada pada saat ini. Seperti halnya mengenai penurunan rasio pajak yang sudah berlangsung sejak 2011 lalu. Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengungkapkan, terdapat tren penurunan tax ratio atau rasio pajak sejak tahun 2011 yang terjadi di Indonesia.

Staf ahli bidang kepatuhan pajak dari Menteri Keuangan Yon Arsal menjelaskan, secara teoritis penurunan tax ratio ini disebabkan karena terdapat polisi gap dan compliance gap. Kemudian, hal tersebut menyebabkan rasio pajak yang ada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memiliki kecenderungan yang rendah dan masih belum maksimal. Sehingga menjadi di tantangan tersendiri yang paling utama. Yon Arsal juga menguraikan bahwa policy gap yang muncul karena adanya pemilihan peraturan yang diambil oleh pemerintah dan dan ternyata menyebabkan adanya tax expenditure. Tax expenditure ini adalah penerimaan pajak yang berkurang karena terdapat kebijakan khusus yang berbeda daripada umumnya sistem perpajakan yang ada.

Pemerintah sebelumnya memang telah melakukan penerapan kebijakan perpajakan yang cukup longgar, misalnya tarif pajak yang rendah untuk wajib pajak UMKM. Sedangkan, compliance gap sendiri muncul disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah untuk melakukan pengumpulan pajak dan kapasitas pengawasan. Yon Arsal juga memiliki harapan untuk kedepannya bahwa rasio pajak di Indonesia bisa diperbaiki. Supaya bisa melakukan peningkatan pada tax ratio, karena pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan sejak 2018 dengan berbagai perbaikan organisasi, sistem, peningkatan sumber daya manusia (SDM), maupun Proses bisnis.

Namun di sisi lain, pemerintah pun berharap mampu menurunkan biaya kepatuhan pajak dan dan mengurangi atau menekan biaya pemungutan pajak. Dengan upaya mengeluarkan UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah dilakukan. Hal ini diharapkan supaya kedepannya mampu meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Selain itu, juga terdapat tambahan tren penurunan rasio pajak di Indonesia yang juga tercantum dalam laporan revenue statistic in Asian and Pacific 2022. Laporan tersebut diumumkan oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Juga terdapat bahwa rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio pajak pada 2007.

Baca Juga: Manfaat Menjadi Ahli Pajak Secara Umum, Bagaimana Perannya?

Pada kala itu, tahun 2007 tax ratio ternyata mencapai 12,2%. Hal ini tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan tax ratio yang terjadi pada tahun 2020 yang hanya sekitar 10,01% saja, terhitung lebih rendah 2,1% dibandingkan dengan tax ratio 2007. Bukan hanya itu saja, Tapi rasio pajak Indonesia tahun 2020 pun lebih rendah dari rata-rata rasio pajak Asia Pasifik yang bernilai 19% PDB.

Bahkan rata-rata rasio pajak OECD jauh lebih tinggi yaitu mencapai 33,5% PDB dibandingkan dengan rasio pajak Indonesia. Tentu saja informasi perpajakan seperti ini sangat penting untuk orang-orang yang bekerja di bidang perpajakan maupun perekonomian. Juga bisa dimanfaatkan untuk menyadari betapa pentingnya melakukan kewajiban perpajakan yang ada oleh pihak wajib pajak. Maka dari itu, pelatihan perpajakan melalui training pajak selalu disarankan untuk diikuti.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan, Kurs Pajak mempunyai fungsi sebagai nilai kurs yang dipakai sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor,  dan Pajak Penghasilan.

Biasanya istilah kurs biasanya lebih sering didengar saat kita berada di tempat penukaran uang atau money changer. Secara harfiah kurs merupakan nilai tukar yang dikonversikan dari suatu mata uang. Apabila dihubungkan dengan pajak, kurs pajak berarti nilai tukar uang yang dipakai untuk pembayaran pajak.

Kurs pajak sendiri sudah memiliki payung hukumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 terkait Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM, yang sebelumnya mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009 terkait Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 mengenai PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Besar kurs pajak berdasarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditentukan setiap minggu serta berlaku selama 7 hari. Itulah yang disebut sebagai kurs pajak mingguan. Nilai tukar pajak tersebut akan selalu berubah-berubah tergantung dari perubahan nilai mata uang dollar Amerika (USD) yang menjadi = acuan utama. Kurs pajak wajib dilakukan di tiap transaksi yang memakai mata uang asing untuk mengetahui berapa besar kewajiban pajak yang wajib dibayarkan kepada negara.

Fungsi Kurs Pajak

Kurs pajak merupakan nilai kurs atau mata uang yang dipakai sebagai dasar perhitungan transaksi perpajakan di Indonesia. Biasanya nilai tukar ini digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan yang menjalankan bisnis maupun transaksi perdagangan di pasar internasional. Kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan setiap kali akan dilakukan transaksi terkait pajak yang meliputi:

Bea Masuk (BM)

Bea Masuk merupakan pungutan yang sifatnya wajib dari pemerintah untuk barang impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pada umumnya tarif Bea Masuk tersebut telah  diatur oleh Kemenkeu yang telah tercantum di dalam buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Pada umumnya tarif Bea Masuk tersebut ialah 7,5%. Hitungannya ialah Tarif Bea Masuk dikalikan ke Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM). NDPBM ialah harga barang yang ditambah nilai asuransi dan juga ongkos kirim. NDPBM = harga barang + nilai asuransi + ongkos kirim

Setelah  Anda mengetahui jumlah NDPBM barulah Anda bisa menghitung besar besar masuk dengan rumus: NDPMB (yang sudah disesuaikan dengan nilai kurs pajak yang berlaku) x Tarif Bea Masuk

Baca Juga: Materi dan Biaya Pelatihan Brevet Pajak

Bea Keluar

Bea Keluar merupakan sejumlah pungutan yang dibebankan negara terhadap barang ekspor yang mengacu UU Kepabeanan. Rumusnya ialah Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor satuan barang x Nilai tukar mata uang atau nilai kurs pajak.

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN merupakan pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak pribadi maupun perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa kena pajak. Sementara itu, PPnBM, hanya objeknya saja yang berbeda walaupun definisinya sama dengan PPN. Objek dari PPnBM ialah barang-barang mewah. Pembayaran pajak jenis ini wajib dilaksanakan setiap akhir bulan oleh penjual sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).menghasilkan ataupun mengimpor barang mewah.

Umumnya tarif PPN dipatok sebesar 10%, atau minimal 5% sementara maksimal 15%. Sedangkan tarif minimal PPnBM ialah 10% dan maksimalnya 20%. Rumus untuk menghitung PPN atau PPnBM untuk impor barang ialah: NDPBM + Bea Masuk + 10%. Sementara itu, tarif PPN dan PPnBM untuk ekspor gratis.

PPh

PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau didapatkan dalam kurun satu tahun. Dalam rangka impor barang maupun jasa, formulasi PPh-nya ialah: NDPBM + Bea Masuk + 7,5%.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bagi Anda yang ingin bekerja dalam bidang perpajakan, memang sangat disarankan untuk mengikuti brevet pajak untuk kelancaran kariernya. Brevet pajak sendiri ialah kursus atau pelatihan pajak dengan sejumlah tingkatan mulai yakni tingkat A, B hingga C. Lantas apa saja materi yang akan dipelajari?

Kursus Brevet A

Tingkatan A merupakan pelatihan pajak dasar yang akan membahas materi utama tentang pajak penghasilan orang pribadi. Materi tersebut meliputi ketentuan umum ataupun tata cara perpajakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bangunan (BPHTB), bea materai dan juga Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

Kursus Pajak Brevet B

Tingkatan yang satu ini merupakan pelatihan pajak dengan pembahasan dasar sampai menengah. Materi yang akan didapatkan oleh peserta semakin kompleks. Berikut materi lengkapnya:

• Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) A dan B
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Akuntansi Perpajakan
• PPh Pemotongan dan Pemungutan
• Pengisian SPT PPN & PPh Elektronik
• Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Kursus Pajak Brevet C

Brevet C merupakan tingkat pelatihan pajak yang paling tinggi. Untuk mengikuti kelas yang satu ini, syaratnya peserta harus sudah lulus pelatihan sebelumnya yaitu brevet A dan B serta mengantongi sertifikatnya.

Materi yang akan didapatkan peserta kelas pajak tingkat akhir ini ialah tentang PPh Pemotongan dan Pemungutan, Akuntansi Perpajakan & SPT PPh Badan Bentuk, PPh Badan dan Pribadi C, Tax Planing dan juga Pajak Internasional.

Siapa yang Boleh Mengikuti Brevet Pajak?

Untuk para penggiat pajak maupun orang-orang yang bekerja pada bidang akuntansi dan juga keuangan, kursus pajak ini tentu bisa sangat mendukung. Apalagi sertifikat kelulusannya yang sudah pasti bisa  menjadi nilai tambah saat mencari pekerjaan.

Namun, orang awam pun juga boleh mengikuti pelatihan pajak tersebut karena brevet pajak mengajarkan ilmu pajak yang memang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak. Jadi siapa pun dapat menjadi peserta dari training pajak.

Baca Juga: Ingin Berkarir Sebagai Staf Pajak? Berikut Tugas-Tugasnya

Berapa Biaya Brevet Pajak?

Untuk biaya brevet pajak tentu saja berbeda-beda tergantung dari pada penyelenggaranya. Para peserta dapat mendaftar kursus melalui situs resmi ataupun mencari jasa pelatihan pajak.

Apa Saja Manfaat Mengikuti Brevet Pajak?

1. Karena bisa diikuti oleh masyarakat umum, maka masyarakat yang termasuk wajib pajak tentu saja bisa lebih memahami tentang perpajakan, dan mampu merencanakan pajak sesuai dengan dirinya.
2. Untuk masyarakat umum yang ingin menjadi konsultan pajak, dapat memanfaatkan training pajak ini.
3. Untuk konsultan pajak yang ingin meningkatkan kemampuannya juga sangat mungkin memperoleh manfaat dari mengikuti pelatihan pajak.
4. Peserta akan menjadi lebih terampil dalam menghitung dan juga melaporkan pajak.
5. Sertifikat kelulusan training pajak bisa menjadi nilai tambah untuk melamar pekerjaan, baik untuk lulusan baru ataupun para pekerja yang berkarir dalam bidang akuntansi, keuangan serta perpajakan.
6. Untuk mereka yang sudah bekerja dalam bidang tersebut sangat mungkin untuk menaikkan jabatan karena mengikuti pelatihan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.