Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak –  Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negeri.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. UU tersebut telah mengalami perubahan selama empat kali, yaitu:

1. UU Nomor 7 Tahun 1991 mengenai Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
2. UU Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
4. UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Disamping itu, pengaturan terbaru mengenai pajak penghasilan juga ada didalam Undang – Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan juga melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Objek Pajak Penghasilan

Lalu apa saja objek dari Pajak Penghasilan? Secara garis besar, objek dari pajak penghasilan di sini dibagi menjadi 3 kategori, yang akan mengarah terhadap jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban para wajib pajak. Namun yang dibahas kali ini adalah fokus pada satu kategori yaitu Penghasilan sebagai Objek Pajak, yakni sebagai berikut:

1. Penggantian/imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima atau didapatkan termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan,komisi, gratifikasi, bonus,uang industri, ataupun imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain didalam Undang – Undang ini.
2. Laba usaha
3. Hadiah dari undian maupun pekerjaan atau kegiatan, dan juga penghargaan
4. Keuntungan yang didapatkan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk diantaranya:

• Keuntungan yang didapatkan karena pengalihan harta kepada persekutuan, perseroan, dan juga badan lainnya sebagai pengganti saham /penyertaan modal
• Keuntungan sebab pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, ataupun anggota yang didapatkan persekutuan, perseroan, dan juga badan lainnya
• Keuntungan sebab penggabungan, likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, ataupun reorganisasi dengan nama serta dalam bentuk apa pun
• Keuntungan sebab pengalihan harta yakni berupa hibah, bantuan, ataupun sumbangan, kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah didalam garis keturunan lurus satu derajat dan juga badan pendidikan, badan keagamaan, badan sosial termasuk industri, koperasi, ataupun orang pribadi yang tengah menjalankan usaha mikro dan kecil, dimana ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak terdapat hubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan, ataupun penguasaan di antara pihak-pihak yang memang bersangkutan
• Keuntungan sebab penjualan ataupun pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta didalam pembiayaan, atau permodalan didalam perusahaan pertambangan

Baca Juga: Pelajari Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

5. Bunga termasuk diskonto, premium, dan juga imbalan sebab jaminan pengembalian utang
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak
7. Dividen dengan nama serta dalam bentuk apapun. Didalamnya termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan juga pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Sewa dan juga penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta
9. Royalti /imbalan terhadap penggunaan hak
10. Penerimaan/perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
12. Keuntungan yang didapatkan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
13. Selisih lebih yang ada karena penilaian kembali aktiva
14. Iuran yang diterima /diperoleh suatu perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas;
15. Premi asuransi
16. Surplus Bank Indonesia.
17. Tambahan kekayaan neto yang diperoleh dari penghasilan yang belum terkena pajak
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri
19. Imbalan bunga seperti yang dimaksud didalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Adanya reformasi di bidang perpajakan difungsikan supaya dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Maka dari itu terdapat sebuah undang-undang yang lahir Yaitu undang-undang harmonisasi perpajakan atau biasa disebut dengan UU HPP. Undang-undang yang satu ini telah memperkenalkan beberapa pokok perubahan kebijakan secara simultan untuk beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia.

Untuk bisa mengetahui dan mengerti secara pasti dasar-dasar dari undang-undang tersebut Anda dapat mengikuti kursus pajak supaya selalu update dengan berita terkini perpajakan. Bahkan bukan hanya itu saja tetapi mengikuti kursus pajak akan membuat Anda mempunyai peluang untuk naik jabatan yang lebih tinggi dari pada posisi Anda pada saat ini terlebih di bidang keuangan atau perpajakan dalam sebuah perusahaan.

UU HPP ini disebut-sebut sebagai reformasi di bidang perpajakan pada tahun ini. Tantangan yang dijalankan dalam undang-undang ini adalah ketika pembuatan aturan teknisnya di mana perlu adanya partisipasi publik untuk memberikan sebuah saran atau masukan. Undang-undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Kemudian presiden yang sedang menjabat pada saat ini secara resmi mengundangkan rancangan UU HPP ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Perlu Anda ketahui bahwa undang-undang yang satu ini akan berlaku pada tahun pajak 2022.

Terdapat sebuah info resmi yang diunggah dalam website DJP, yaitu UU HPP ini turut mengatur atas asas dan tujuan. Undang-undang yang akan diselenggarakan berdasarkan atas asas keadilan, efisiensi, kemanfaatan dan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Sedangkan tujuan dari penyusunan undang-undang harmonisasi perpajakan ini adalah supaya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan menunjang percepatan pemulihan perekonomian pada saat ini, mengoptimalkan penerimaan negara atau pajak itu sendiri untuk membiayai pembangunan nasional dengan mandiri untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan pasti akan hukum, melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan dunia pajak yang konsolidatif, perluasan di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ketika Anda adalah sebuah perusahaan dimana didalamnya menjalankan sebuah bisnis tertentu, tentu saja perusahaan Anda akan dikenai wajib pajak dan Anda harus sukarela untuk melaksanakan kewajiban Anda.

Baca Juga: Ingin Jadi Staf Pajak? Berikut 3 Rahasia Agar Cepat Berkarir Sebagai Staf Perpajakan

Untuk selalu update mengenai berbagai info perpajakan ini, Anda perlu adanya seorang staf di bidang perpajakan yang mempunyai latar belakang pendidikan perpajakan atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan maupun kursus pajak agar memiliki pengetahuan luas mengenai perpajakan itu sendiri.

Setelah mengetahui Apa tujuan dari UU HPP ini,  yang selanjutnya Anda perlu mengetahui apa saja cakupan perpajakan dalam undang-undang harmonisasi perpajakan ini. Perlu Anda ketahui bahwa secara garis besar undang-undang yang satu ini mempunyai 9 bab yang mempunyai 6 cakupan peraturan, yaitu adalah Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Karbon, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS),  Pajak Penghasilan (PPh), dan Cukai.

Selain itu, salah satu poin yang cukup menonjol dalam UU HPP ini adalah mengenai ketentuan hukum dan perpajakan, dimana nomor induk kependudukan dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya dapat memudahkan dan memantau administrasi wajib pajak Indonesia orang pribadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak memang memegang peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, terutama untuk pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran dalam bidang pembangunan. Ada banyak jenis pajak yang perlu diketahui, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Lalu apa sebenarnya PPN dan bagaimana mekanisme pajaknya?

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan juga Pemerintah. Pada penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak tersebut memang tidak diwajibkan untuk menyetorkannya secara langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong atau memungut PPN tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai sifatnya objektif, tidak kumulatif, dan juga merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya sendiri terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga non PKP. Perbedaannya, jika sebagai PKP wajib memungut, sedangkan untuk Non PKP tidak dapat memungut PPN. Namun saat melakukan transaksi barang maupun jasa kena PPN tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Ketentuan mengenai PPN itu sendiri  diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli atau penerima BKP/JKP, serta membuat Faktur Pajak sebagai bentuk bukti pemungutannya.
2. PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut adalah Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, dimana sifatnya adalah sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Ketika PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan dimana sifatnya sebagai pajak yang dibayarkan di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya.

Baca Juga: Ketahui 4 Kebijakan Baru PPh yang Berlaku 1 Januari 2022

4. Bagi setiap Masa Pajak (setiap bulan), jika jumlah Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisihnya tersebut harus disetorkan ke Kas Negara, yakni paling lama akhir bulan berikutnya sesudah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Begitu sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan memang lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisih tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Restitusi hanya bisa diajukan di akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan didalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang bisa mengajukan restitusi bagi setiap Masa Pajak.
5. PKP tersebut diatas harus atau wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulannya ke KPP terkait, paling lama akhir bulan selanjutnya sesudah setelah berakhirnya Masa Pajak.

Itulah mekanisme PPN yang perlu dipelajari. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Salah satu profesi yang paling dicari oleh setiap perusahaan sebab mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup penting adalah seorang staff pajak. Profesi pekerjaan yang satu ini akan bertugas dan bertanggung jawab mengenai semua hal yang berhubungan dengan urusan pajak perusahaan.

Tidak jarang, ada begitu banyak fresh graduate yang ingin bekerja di sebuah perusahaan menjadi staff pajak. Salah satu cara yang dapat mempercepat anda untuk bisa segera menjadi staf pajak di sebuah perusahaan adalah dengan mempunyai sertifikat brevet pajak. Anda akan mendapatkan sertifikat tersebut setelah melalui pelatihan perpajakan dan mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat brevet pajak tersebut.

Mungkin ada banyak orang yang yang berpikir bahwa staf pajak dan staff Finance atau seorang akuntan adalah seseorang dengan profesi yang sama, tetapi pada kenyataannya mereka semua mempunyai tanggung jawab dan tugas yang cukup berbeda-beda. Apabila anda adalah salah satu orang yang tertarik ingin mempunyai profesi dan berkarir di bidang perpajakan sebagai seorang staff pajak, tentu saja ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui lebih dalam mengenai profesi yang satu ini atau mengenai bagaimana cara cepat untuk bekerja menjadi staff pajak dalam sebuah perusahaan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin saja perlu Anda lakukan supaya bisa segera bekerja sebagai seorang staff pajak, antara lain:

Mengikuti Kursus Brevet Pajak A dan B

Berlangsung sekitar 3 bulan, pelatihan atau kursus brevet pajak ini merupakan sebuah pelatihan yang penting supaya Anda dapat mempunyai tambahan pengetahuan tentang berbagai dunia pajak yang ada. Selain itu, sertifikat yang akan anda dapatkan nantinya pada pelatihan atau kursus yang satu ini akan sangat penting. Walaupun Anda bukan orang yang lulusan perpajakan, tetapi anda akan dianggap berkualifikasi dan mampu untuk bisa mendaftar pekerjaan pada posisi staff pajak. Di sisi lain, selain pelatihan brevet pajak itu sendiri tetapi tempat dimana anda mengikuti pelatihan brevet pajak juga sangat penting. Lebih baik anda mengikuti pelatihan pada lembaga yang telah mempunyai sertifikat resmi dan memiliki kredibilitas yang baik.

Baca Juga: Pajak Menjadi Salah Satu Faktor Penting untuk Membangun Bisnis?

Aktif Internship di Departemen Perpajakan

Aktif dalam internship di bidang perpajakan atau setidaknya mengikuti intensif, akan sangat bermanfaat sebab bisa memberikan gambaran Seperti apa nantinya pekerjaan dan dan job desk Anda secara langsung agar dapat memahami permasalahan dan kasus-kasus yang harus diselesaikan. Apabila selama masa pelatihan perpajakan anda hanya akan belajar mengenai teori yang mungkin saja dapat membuat anda bosan atau terlupa. Maka, dengan kegiatan intensif ini anda akan langsung belajar secara praktik dan memahami dasar-dasar pekerjaannya yang menggunakan aplikasi perpajakan. Pengalaman yang anda peroleh tersebut bisa menjadi sebuah nilai tambah Ketika anda sedang melaksanakan interview dan diperintah untuk menjelaskan mengenai apa yang bisa anda kerjakan mengenai posisi yang anda lamar tersebut.

Mempelajari Bahasa Asing

Apakah anda sudah tahu bahwa pada saat ini ada begitu banyak perusahaan asing dan telah membangun kantornya di Indonesia? Misalnya seperti perusahaan Amerika, China, Jepang, dan lain sebagainya, yang biasanya ada pada posisi middle high manajemen dan masih di pegang oleh expratriat (orang asing) secara langsung. Posisi manajer perpajakan atau staff perpajakan dari sebagian besar perusahaan tersebut akan dipegang oleh orang Indonesia. Hal tersebut dikarenakan aturan perpajakan yang ada di setiap negara tentu saja berbeda dan pastinya orang Indonesia lah yang paham mengenai hal tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Persekutuan yang salah satu pihaknya akan diberikan sebuah hak untuk memanfaatkan maupun menggunakan hak dari kekayaan intelektual. Atau usaha yang dipunyai pihak lain dengan adanya suatu imbalan yang berdasar pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak lain untuk penyediaan dan penjualan barang atau jasa, ini merupakan sebuah definisi dari frachise atau waralaba.

Pajak adalah salah satu faktor yang dapat menguntungkan perusahaan Anda. Lepas dari perlu adanya sebuah biaya yang dikeluarkan untuk pembayar pajak, hak tetapi pajak akan sangat berguna untuk berjalannya bisnis Anda. Maka dari itu, Harus ada seorang staf perusahaan yang betul-betul memahami tentang perpajakan atau Setidaknya pernah mengikuti sebuah pelatihan pajak.

Perlu Anda ketahui bahwa pelatihan pajak bisa menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu Anda untuk memahami dan mengerti mengenai berbagai hal tentang perpajakan itu sendiri. Bahkan manfaatnya secara individu itu akan bisa menunjang diri Anda karena telah mempunyai kemampuan di bidang perpajakan. Perlu Anda ketahui bahwa pelatihan pajak bukan di khusus kan hanya untuk orang-orang dengan latar belakang pendidikan perpajakan maupun keuangan. Pelatihan pajak ini dapat diikuti oleh semua orang yang ingin paham betul dasar-dasar perpajakan.

Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban untuk masyarakat supaya dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan sosial, bahkan juga untuk kemajuan ekonomi negara. Jika dilihat dari kacamata seorang pengusaha, memang pajak adalah sebuah beban yang akan mengurangi laba bersih dari perusahaan yang dikelola. Jika perusahaan taat ketika membayar pajak tentu saja selalu ada manfaat atau sisi positif yang bisa diambil. Berikut ini adalah beberapa penjelasan manfaatnya, antara lain:

Bisa Mendapat Pinjaman dengan Lebih Mudah

Manfaat yang pertama ketika Anda membayar pajak perusahaan Anda akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari bank untuk keperluan bisnis yang Anda jalankan. Dengan adanya kartu NPWP yang telah Anda punya, maka pihak bank akan cenderung menganggap Anda sebagai pelaku bisnis yang terpercaya dan taat aturan.

Membantu Perekonomian Negara

Tujuan pajak yang utama adalah membantu pembangunan negara. Secara otomatis pajak mempunyai andil yang cukup besar bentuk negara. Pajak yang bisa menstabilkan perekonomian negara ini dapat Anda bantu menciptakannya dengan membayar pajak yang tertib atau sesuai dengan aturan yang telah ada. Maka dari itu, untuk selalu mengerti berbagai update pajak, perusahaan Anda perlu seorang staff perpajakan yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpajakan maupun yang telah mengikuti pelatihan pajak sebelumnya.

Baca Juga: PPh dan PPN Pajak yang Berbeda? Apa Saja Perbedaannya?

Terlihat Lebih Profesional

Sudah Tidak diragukan lagi Anda akan terlihat sangat profesional di hadapan konsumen dan distributor ketika Anda tertib membayar pajak. Jika Anda mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa disebut dengan NPWP maka orang-orang yang bekerjasama dengan Anda akan melihat bisnis Anda dengan lebih profesional. Hal tersebut dikarenakan NPWP adalah bagian yang paling penting dalam surat kerja sama kontrak antara konsumen dan distributor.

Terhindar dari Denda

Terhindar dari denda merupakan sebuah hal yang dapat dilihat dari sisi positif. Ketika Anda membayar saja maka Anda tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena mendapatkan sanksi. Tidak pernah ada ruginya Ketika Anda membayarkan pajak, karena ketika Anda tidak membayarkan pajak, secara tidak langsung Anda juga akan menambah pengeluaran biaya Anda untuk denda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Reformasi dari pajak penghasilan (PPh) didalam UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diimplementasikan per 1 Januari 2022. Setidaknya terdapat 4 kebijakan baru yang berlaku. Lalu apa saja kebijakan tersebut? Simak ulasan berikut ini:

1. Pajak terhadap fasilitas karyawan berupa barang ataupun pemberian natura merupakan penghasilan. Wajib pajak (WP) orang pribadi tertentu diharuskan untuk melaporkan natura yang diterimanya didalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2. Perubahan tarif serta bracket PPh orang pribadi. Didalam Undang – Undang HPP diperkenalkan 5 lapisan penghasilan kena pajak, yaitu sampai dengan Rp 60 juta terkena tarif PPh sebesar 5%.

Sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang melebihi Rp 60 juta sampai Rp 250 juta dikenakan pajak 15%. Untuk yang lebih dari Rp 250 juta – Rp 500 juta tarif PPh yang dikenakan sebesar 25%.

Kemudian, untuk penghasilan kena pajak yang berada di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar pajaknya sebesar 30%. Terakhir, yang ada di atas Rp 5 miliar dikenakan PPh OP yakni sebesar 35%.

Catatan: rentang penghasilan kena pajak tersebut dibuat berdasarkan penghasilan dalam 1 tahun. Aturan PPh OP yang berlaku kini hanya terdapat 4 lapisan, terkecil penghasilan hingga Rp 50 juta tarif PPh OP akan dikenakan pajak sebesar 5%, dan yang tertinggi untuk penghasilan yang berada di atas Rp 500 juta sebesar 30% per tahun.

3. Insentif untuk orang pribadi pengusaha dengan peredaran bruto hingga Rp 500 juta dalam satu tahun tidak dikenai PPh. Kebijakan tersebut ditujukan untuk usaha pada level mikro dan juga kecil.
4. Pemberian tarif PPh rendah terhadap WP didalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS terbagi menjadi atas 2 kebijakan, yakni:

• Kebijakan I

Untuk Wajib Pajak peserta tax amnesty tahun 2016/2017 yang belum mengungkapkan harta per 31 Desember 2015 ketika mengikuti pengampunan pajak saat itu. Kebijakan tersebut berlaku untuk Wajib Pajak Badan ataupun orang pribadi.

• Kebijakan II

Untuk Wajib Pajak WP orang pribadi terhadap harta perolehan tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan didalam SPT Tahunan 2020.

Baca Juga: Kebijakan Pemerintah di Kala Pandemi Melalui Insentif Perpajakan

Pemerintah menawarkan Tarif PPh Final dalam Kebijakan I berkisar 6%-11% dan juga Kebijakan II yaitu 12%-18%. Besaran tarif PPh tersebut memang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tarif PPh OP tertinggi yang berlaku awal tahun 2022 yang mencapai angka 35%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyatakan jika reformasi perpajakan pada UU HPP memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan juga akuntabel.

Sri Mulyani belum lama ini mengungkapkan “UU HPP hadir dalam momentum yang tepat untuk memperkuat reformasi perpajakan, melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional,”

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan seseorang yang mempunyai perusahaan. Biasanya orang-orang yang telah mengelola perusahaan ini telah tidak asing lagi dengan yang namanya proses administrasi perpajakan. Pada umumnya juga perusahaan mempunyai sebuah staff khusus bidang perpajakan yang akan menangani berbagai hal tentang perpajakan itu sendiri.

Staff pajak pada sebuah perusahaan tentu saja telah mempunyai wawasan di bidang perpajakan baik dari latar belakang pendidikannya maupun pernah mengikuti berbagai pelatihan atau training pajak. Wawasan yang luas tentang bidang perpajakan akan membuat perusahaan menjadi lebih efisien dalam mengatasi kasus perpajakannya.

Pajak sendiri telah menjadi sebuah kewajiban untuk setiap warga negara yang wajib pajak baik itu perseorangan maupun sebuah badan. Walaupun begitu, ketentuan untuk membayar pajak mungkin saja masih dianggap rumit dan cukup membingungkan untuk sebagian besar orang awam. Terlebih apabila mereka mempunyai perusahaan yang mana juga merupakan wajib pajak badan.

Wajib pajak badan tentu saja akan mempunyai beberapa kewajiban dalam hal perpajakan dengan peraturan yang cukup kompleks. Sehingga peran dari staf pajak atau peran dari anggota perusahaan lainnya juga sangat penting karena dapat mengenal dan memahami dengan baik setiap kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Ketika Anda adalah wajib pajak badan yang mempunyai sebuah perusahaan, Anda harus mengenal beberapa jenis pajak yang nantinya akan dibebankan pada perusahaan yang anda kelola. Staff pajak pada sebuah perusahaan tentu saja telah mempunyai wawasan di bidang perpajakan baik dari latar belakang pendidikannya maupun pernah mengikuti berbagai pelatihan atau training pajak.

Pada umumnya perusahaan dapat dikenai berbagai beban pajak misalnya seperti  PPN, PPh, PBB, dan PPNBM. Beberapa jenis pajak tersebut sudah jelas mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Tapi yang paling sering dijumpai dalam wajib pajak badan adalah PPN dan PPh. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini adalah perbedaan dari PPN dan PPh secara garis besar.

• Objek PPN akan dikenakan terhadap Setiap proses distribusi maupun produksi dalam sebuah perusahaan, sedangkan objek pajak dikenakan atas PPh nantinya akan dibebankan pada setiap penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak.
• PPN akan dibebankan pada pihak konsumen akhir, bukan oleh pihak produsen. Sedangkan untuk PPh akan dikenakan langsung terhadap pihak yang memiliki penghasilan.
• Selain kedua hal di atas, PPh dan PPN dapat dilihat perbedaannya dari letak jenis pajaknya. Di mana PPH biasanya akan terdiri dari beberapa jenis pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 29. Dan untuk PPN akan terdiri dari pajak masukan dan pajak keluaran.
• Biasanya tarif potongan yang dikenakan atas PPh dan PPN juga mempunyai sedikit perbedaan. Di mana PPh akan dikenakan sesuai dengan jenis pajak nya, sedangkan PPN akan dikenakan tarif 10%.

Baca Juga: Apa Saja yang Akan Didapatkan Setelah Mengikuti Kursus Pajak?

Pengertian PPh dan PPN

PPh

PPH atau yang biasa disebut dengan Pajak Penghasilan ini mempunyai beberapa pasal yang cukup berbeda-beda pada setiap ketentuan pajaknya. PPH akan dikenakan pada perseorangan atau badan terhadap penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Biasanya cakupan PPH ini akan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh perusahaan baik berasal dari Indonesia atau luar negeri.

PPN

Sedangkan PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang satu ini akan dikenakan dalam setiap proses produksi atau distribusi atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Dalam PPN terdapat pihak yang menanggung beban pajak yaitu adalah pihak pembeli atau konsumen akhir. Misalnya seperti pengenaan PPN ketika berbelanja di sebuah supermarket, nantinya dalam struk perbelanjaan Anda akan menemukan tulisan PPN dalam rincian tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan didalam APBN, tapi pajak juga memegang peranan yang penting didalam upaya menjaga serta pemulihan ekonomi. Direktur Penyusunan APBN, DJA, Kemenkeu Rofiyanto dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB) pada 6 Juli 2021, berkata jika pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai suatu instrumen pembiayaan dalam APBN, tapi Pajak harus bisa berperan besar didalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional terutama di masa pandemi.

Didalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu Isa Racmatawarta menyatakan bahwa fleksibilitas di dalam Pengelolaan Keuangan Negara pada masa pandemi memang dibutuhkan, tapi tentunya juga harus selalu menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan juga transparansi. Disamping itu, sinergi antara Pemerintah dengan akademisi  juga sangat krusial untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan yang baik. Ia juga menambhakan jika sisi pelaksanaan (praktikal) harus terus terkoneksi dengan dunia akademis serta saling memperkaya satu sama lain. Sebab memang kedua aspek tersebut memegang peranan yang penting di dalam perjalanan negara ini.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menyatakan jika pajak memegang peranan yang krusial dalam APBN untuk kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat dalam sektor penerimaan negara. Tapi, pada masa pandemi ini dimana aktivitas ekonomi terdisrupsi dengan cukup dahsyat, penerimaan pajak mengalami terkontraksi.

Insentif Perpajakan di Masa Pandemi Covid dan Manfaatnya

Dalam rangka menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan serta paket stimulus. Beberapa kebijakan dalam sektor perpajakan diantaranya berupa: Pemberian insentif untuk pekerja pada sektor yang terdampak langsung pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, pembebasan PPh 22 Impor, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin, restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh UMKM, diskon Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM), hingga PPN sewa toko.

Salah satu yang menjadi aspek utama dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dalam aspek kesehatan yang juga dibantu dengan adanya relaksasi perpajakan yakni pembebasan PPN pasal 22 untuk impor. Regulasi perpajakan tersebut membebaskan pajak impor untuk berbagai alat kesehatan.

Baca Juga: Mengenal Bagaimana Profesi Menjadi Konsultan Pajak

Sualhasil menyatakan jika penggunaan (kebijakan) perpajakan bukan hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, tapi juga digunakan untuk membantu pembayar pajak individu dan juga usaha. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh berbagai negara lainnya. Suahasil juga menegaskan walaupun penerimaan negara, termasuk dari pajak, menurun ketika pandemi, tidak akan terjadi pengurangan dalam belanja pemerintah.

Melalui kebijakan stimulus ekonomi yang dilakukan melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha bisa kembali menggeliat, iklim investasi menjadi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta UMKM bisa berkembang.

Di tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti sudah dimanfaatkan serta dapat membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak. Hal tersebut tentu menjadi bukti jika Pemerintah memberikan respon dan solusi dalam masa pandemi ini dengan sangat baik dari sisi ekonomi dan juga menunjukkan jika Perpajakan berperan cukup sentral untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

Apabila Anda tertarik menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apakah anda pernah mengenal istilah sebuah brevet pajak? Istilah dalam dunia perpajakan ini merupakan sebuah pelatihan atau kursus pajak dengan terdapat tingkatan yang berbeda-beda dalam pelatihan itu sendiri. Kursus perpajakan yang biasanya dilakukan dapat menggunakan atau tanpa pengaplikasian terhadap software pajak. Sebelum anda mengambil sebuah kelas pelatihan perpajakan, tentu saja ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mengenai masing-masing tingkatan kursus perpajakan tersebut tentu saja mempunyai pokok pembahasan atau materi pembelajaran yang berbeda-beda pula.

Mengenal Tingkatan Brevet Pajak

Pada umumnya tingkatan brevet pajak ini dibagi menjadi 3, yaitu brevet pajak A, brevet pajak B, dan brevet pajak C. Supaya Anda dapat mengerti lebih mengenai tingkatan tersebut, maka Berikut ini adalah penjelasannya, antara lain:

• Brevet pajak A. Tingkatan brevet pajak yang pertama adalah sebuah kursus pajak yang akan membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi (PPh). Kursus perpajakan yang satu ini akan membahas tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak tentang tanah dan bangunan, bea materai, serta pajak penghasilan orang pribadi.
• Brevet pajak B. Tingkatan kursus perpajakan yang kedua akan membahas tentang perpajakan dasar hingga menengah. Kelas pelatihan pajak yang satu ini akan belajar tentang Ketentuan perpajakan badan maupun perusahaan dengan materi yang meliputi pemotongan serta pemungutan pajak penghasilan pada berbagai pasal, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, akuntansi pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, serta pengisian SPT, PPN, dan PPh elektronik.
• Brevet Pajak C. Tingkatan kursus pajak yang terakhir merupakan pelatihan yang akar membahas materi perpajakan menengah hingga lanjutan. Pada kelas yang satu ini akan mengajarkan PPH orang pribadi dan PPh badan, pajak internasional, pajak Internasional Bank, tax planning, dan akuntansi pajak.

Apa Saja yang Diperoleh Setelah Menjalani Kursus Pajak?

Memahami dan merencanakan pajak dengan baik

Karena pelatihan atau kursus perpajakan ini boleh diikuti oleh masyarakat umum tanpa adanya pengetahuan dasar tentang perpajakan itu sendiri, maka yang atau memahami dan perencanaan pajak yang sesuai dengan dirinya.

Baca Juga: Pahami tentang Tingkatan-Tingkatan Pelatihan Brevet Pajak

Bekal untuk menjadi konsultan pajak

Untuk seorang mahasiswa yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpajakan dan hukum, maka dapat memanfaatkan pelatihan atau kursus perpajakan yang satu ini. Karena dengan menjalani pelatihan pajak ini anda akan dapat meningkatkan kemampuan dengan sangat mungkin untuk memperoleh manfaat dari pelatihan itu sendiri karena memang akan membahas dasar-dasar tentang perpajakan.

Terampil di bidang perpajakan

Sudah tentu seseorang yang akan telah selesai mengikuti kursus pajak ini akan lebih terampil ketika menghitung dan melaporkan perpajakan di tempatnya bekerja atau perihal perpajakan pribadi miliknya sendiri. Hal tersebut dikarenakan Ketika anda mengikuti kursus pajak, maka anda akan betul-betul belajar mengenai berbagai hal tentang perpajakan.

Dapat dijadikan sebagai nilai tambah

Setelah anda mengikuti kursus atau pelatihan pajak yang ada, tentu saja nanti akan terdapat sebuah ujian kelulusan. Setelah itu Anda akan mendapatkan sebuah tanda kelulusan atau biasa disebut dengan sertifikat brevet pajak yang bisa menjadi nilai tambah Ketika anda melamar pekerjaan. Baik untuk fresh graduate maupun pekerja yang telah lama berada di dunia perpajakan, keuangan, dan akuntansi sama-sama membutuhkan sertifikat tersebut untuk menambah nilai diri Anda. Bahkan juga terkadang sertifikat brevet pajak digunakan untuk seseorang ketika ingin naik jabatan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.