Posts in category: Artikel

Brevet pajak merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang mengikuti kelas perpajakan untuk memperoleh materi maupun informasi tentang perpajakan dengan lebih detail. Brevet pajak ini biasanya diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang ekonomi, manajemen, keuangan, maupun perpajakan itu sendiri.

Tentu saja sangat penting untuk mengetahui berbagai informasi tentang perpajakan, agar dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien. Seperti halnya mengetahui bagaimana cara pemungutan pajak yang biasanya, diberikan pada wajib pajak. Pada dasarnya, pajak dibagi dua jenis menurut cara pemungutannya, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Terdapat perbedaan mendasar dari kedua jenis pajak tersebut, yaitu ada pada siapa yang bisa melakukan pembayaran terhadap pajak terutang itu. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan sendiri pada wajib pajak, serta perpajakannya tidak bisa dialihkan pada orang lainnya. Selain itu, pajak yang satu ini juga lebih fokus terhadap subjek, kemudian barulah memperhatikan objek pajaknya.

Sementara itu, pajak tidak langsung merupakan kewajiban pajak yang bebannya bisa dialihkan pada pihak yang lainnya. Jenis pajak yang satu ini memiliki fokus terhadap objeknya terlebih dahulu. Lalu, memperhatikan subjeknya siapa untuk berikutnya. Salah satu contoh pembebanan Pajak tidak langsung ini adalah pada PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.

Sistem perpajakan dari PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang ada di Indonesia ini memakai metode perhitungan tersendiri, yang berbeda dari sistem penghitungan pajak yang digunakan biasanya. PPN merupakan pajak yang dibebankan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Mekanisme atau regulasi dari penghitungannya sendiri, memakai konsep yang seringkali disebut dengan credit method. Konsep perpajakan ini akan cara memperlakukan perhitungan antara pajak masukan dan pajak keluaran.

Siapa yang Diwajibkan Membayar PPN?

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP atau pengusaha kena pajak ini akan dibebankan PPN pada setiap aktivitas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dijalankan. Ternyata pengusaha kena pajak Ini juga masih dikelompokkan menjadi, antara lain:

• Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang terutang serta dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, seperti pengusaha yang bekerja di bidang pembangunan rumah.
• Pengusaha yang melakukan penyerahan jasa maupun barang yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, seperti pengusaha yang menyediakan angkutan umum. Yang mana jasa angkutan umum tersebut termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Peningkatan Ekspor dan Impor yang Berkontribusi pada Perpajakan Indonesia

Bendahara pemerintah

Bendahara pemerintah ini berarti bahwa seorang pejabat yang melakukan pembayaran pada berbagai transaksi keuangan yang akan memiliki kaitan dengan pemerintahan. Bendahara pemerintah digolongkan menjadi bendaharawan pemerintah kabupaten atau kota, bendaharawan pemerintah daerah provinsi, dan bendaharawan pemerintah pusat. Terdapat dua hal yang harus digarisbawahi, yaitu kontraktor maupun pemegang kuasa/izin dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Regulasi Pajak Masukan

Konsep mekanisme atau regulasi dari PPN dilakukan dengan cara mencari selisih yang ada pada pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan pada saat usaha kena pajak melakukan pengembalian barang atau jasa kena pajak. Sedangkan, untuk pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan terhadap pembeli barang atau jasa kena pajak dari PKP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Tidak bisa dipungkiri jika memperoleh gaji atau salary yang besar menjadi harapan semua orang atau pekerja maupun karyawan. Tapi keinginan mendapatkan gaji yang sepadan bahkan besar tersebut tentu harus dibarengi dengan skill dan juga kemampuan kerja yang baik. Jangan sampai berharap mendapatkan gaji yang besar ketika pengalaman atau skill masih begitu-begitu saja.

Tentu saja perusahaan memiliki kriteria-kriteria sendiri. Mereka juga pasti berpikir balik dari calon karyawannya yang dapat diambil manfaat untuk kemudian mendapatkan salary yang setimpal.

Tentu semua sudah tahu jika mempunyai sertifikat-sertifikat tertentu mampu memberikan nilai plus di mata para direksi perusahaan. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh para job seeker. Dalam ulasan kali ini akan dibahas salah satu sertifikat yang sudah banyak diketahui bisa menjadi nilai plus untuk pemiliknya dan juga banyak dicari oleh perusahaan perusahaan. Sertifikat tersebut ialah sertifikat brevet (a dan b).

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat menaikkan standar gaji kita di mata perusahaan, seperti:

1. pengalaman kerja bank job job desk yang jelas
2. sertifikat dan juga
3. skill bahasa

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Begitu banyak pembahasan terkait pajak dan hampir seluruh aktivitas perekonomian dan juga hal-hal yang berbau perdagangan ataupun penghasilan pasti memiliki kaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ilmunya pun juga tidak ada habisnya. Update tentang ilmu perjakan tentu tak pernah berhenti hampir selalu ada yang baru setiap tahunnya.

Karir yang berhubungan dengan pajak pun juga selalu terbuka dan juga tergolong banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, sebenarnya peluang untuk bekerja dalam dunia perpajakan sangatlah bagus dan juga menjanjikan.

Itulah salah satu alasan mengapa Anda perlu mengikuti kursus atau les brevet pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak memiliki posisi yang cukup vital di perusahaan sebab berhubungan dengan pelaporan wajib yang harus dilaporkan terhadap negara pada tanggal tanggal tertentu yang sudah ditentukan.

Bagi Anda yang mungkin bukan berasal dari jurusan pajak ketika kuliah, belajar dan mendapatkan sertifikat brevet pajak bisa dijadikan sebagai investasi dan tabungan untuk bekal apabila Anda mungkin mencari pekerjaan.

Baca Juga: Pajak UMKM yang Berlaku Tahun Ini

Manfaat Brevet Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari mengikuti les brevet pajak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Untuk fresh graduate

Fresh graduate  bisa mengambil kelas les brevet pajak untuk memperoleh tambahan ilmu dari apa yang telah ia pelajari di kampus. Kebanyakan dari jurusan akuntansi dan juga perpajakan bahkan manajemen mengikuti brevet pajak ini. Tujuan utamanya ialah sebagai bekal nantinya ketika akan mencari dan mendaftar pekerjaan.

Untuk para karyawan

Mengikuti brevet pajak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan atau supaya sesuai dan lebih paham terkait perpajakan untuk menunjang kinerja mereka di perusahaan.

Untuk Top Management

Les brevet ini bisa membantu para top management dalam memahami sistem perpajakan yang harus diikuti oleh perusahaan mereka, supaya mereka mampu mengendalikan sistem perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk wajib pajak orang pribadi tentu juga perlu mengetahui terkait pajak dan juga bagaimana pelaporan serata perhitungan pajak itu sendiri. Jadi, brevet pajak akan memberi tahu wajib pajak terkait banyak hal bahkan lebih dari kebutuhan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Telah banyak yang menyadari bahwa bidang perpajakan memiliki peran yang penting dalam pendapatan negara. Untuk itu, sebagai wajib pajak yang bijak tentu saja harus melakukan kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien. Salah satu caranya Anda bisa mencoba untuk mengikuti kelas pelatihan pajak. Dengan mengikuti pelatihan pajak yang satu ini, nantinya Anda akan memperoleh berbagai materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan.

Bahkan nanti Anda juga akan memperoleh sertifikat pajak yang bisa menambah value diri Anda ketika melamar kerja di sebuah perusahaan. Selain itu, mengetahui informasi tentang perpajakan juga tidak kalah penting adanya. Supaya Anda bisa selalu up to date dan dapat mengelola pajak dengan efektif.

Seperti halnya perkembangan impor dan ekspor yang ada di Indonesia, telah memperlihatkan dari segi yang cukup positif dimana BPS atau Badan Pusat Statistik mengeluarkan data untuk impor yang sebesar 30,85% dan ekspor sebesar 44,36%. Berdasarkan dari analisis beberapa pakar lain, seperti Kemenkeu, Kementerian Perdagangan sampai OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kinerja ekspor dan impor yang ada di Indonesia ini telah menunjukkan kondisi yang sangat baik.

Pastinya hal ini, beriringan dengan dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan, misalnya dari pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam.

Di samping itu, dari sisi impornya juga terdapat kenaikan yang cukup signifikan dengan menunjukkan kegiatan produktif yang telah didominasi oleh bahan penolong atau bahan baku yang terus-menerus mendorong ekspansi usahanya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi ekspor dan impor Indonesia yang semakin meningkat, berikut ini adalah ulasan lengkapnya.

Peningkatan Ekspor

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2021, Yang mana ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan barang atau produk dari Indonesia atau daerah pabean. Daerah pabean merupakan daerah gabungan dari berbagai wilayah yaitu perairan, darat, dan udara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Sederhananya, ekspor ini adalah aktivitas yang menjual barang maupun jasa ke luar negeri. Tentu saja akan dibebankan pajak di dalam kegiatan ekspor ini.

Baca Juga: Apa itu Pajak Badan Usaha?

Secara otomatis, pajak yang dibebankan terhadap aktivitas keluarnya jasa maupun barang dari Indonesia menuju luar negeri. Pajak yang dibebankan pada kegiatan ekspor ini dilAndaskan pada peraturan perundang-undangan yang terdapat pada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.

Peningkatan Impor

Aktivitas impor ini kebalikan dari ekspor, yaitu merupakan aktivitas yang memasukkan jasa maupun barang dari luar negeri ke daerah pabean. Sedangkan, untuk pajak impor adalah pajak yang dibebankan terhadap aktivitas masuknya jasa atau barang ke Indonesia dari luar negeri. Objek pajak pada perpajakan yang satu ini adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Aktivitas impor ini berkaitan dengan barang atau jasa yang tidak diproduksi Indonesia, melainkan di luar negeri dan akan dikirimkan ke Indonesia.

Ketentuan perpajakan ini ini mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Bukan hanya itu saja, tetapi juga aktivitas impor masuk dalam pengenaan PPh Pasal 22 terhadap beberapa aktivitas usaha impor, mulai dari entitas komersial industri, usaha impor, atau agen tunggal pemegang merek.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Munculnya pembaruan dan juga pergantian Undang-Undang dan peraturan bisa membingungkan para pelaku usaha dan juga wajib pajak dalam mengikuti perkembangan tarif pajak terbaru. Tapi, Anda bisa menambah wawasan melalui ulasan kali ini.

Pajak UMKM merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), dimana praktiknya telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Melalui peraturan tersebut, disebutkan jika pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet yang tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan tersebut telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018. Peraturan diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan juga badan (koperasi, CV, firma, dan perseroan terbatas).

Tapi, terjadinya musibah pandemi secara global kemudian mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi dalam rangka menjaga dan juga mendongkrak perekonomian negara. Oleh sebab itu, terbit beberapa Undang-Undang dan juga peraturan baru, dimana beberapa di antaranya mengatur terkait pajak untuk pelaku pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (omzet yang tidak lebih dari Rp4,8 miliar).

Mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 atau yang biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk para pengusaha dengan peredaran bruto tertentu telah mengalami perubahan, yakni bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) serta mempunyai peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam 1 tahun maka tidak dikenai PPh.

Dalam penghitungannya, untuk UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta akan dikenai tarif PPh final 0.5% yakni dengan rincian bulan-bulan dengan omzet total hingga Rp500 juta tidak dikenai pajak sesuai ketentuan dari batas peredaran bruto terbaru. Tarif pajak sebesar 0.5% baru akan dikenakan untuk bulan berikutnya didalam tahun pajak berjalan.

Pajak untuk Penghasilan di Bawah Rp500 juta

Lantas, apakah UMKM yang berpenghasilan di bawah Rp500 juta tidak akan terkena pajak? Mengacu pada UU HPP yang berlaku, UMKM orang pribadi yang memiliki omzet per tahun tidak lebih dari Rp500 juta dan yang masih berhak bisa tidak dikenai pajak penghasilan final UMKM.

Baca Juga: Berikut Resiko Bisnis yang Tidak Bayar Pajak

Contoh Penghitungan Pajak untuk UMKM

Dalam contoh di bawah ini akan di simulasikan penghitungan pajak UMKM supaya lebih jelas.

Contoh Soal

UMKM Juna mempunyai omzet Rp10 juta setiap bulannya. Sesuai dengan informasi ini, apakah UMKM Juna akan dikenakan tarif PPh UMKM?

Pembahasan:

UMKM Juna mempunyai omzet Rp10 juta setiap bulan, maka dalam waktu setahun omzetnya sebesar Rp120 juta. Angka penghasilan tersebut masih ada di bawah Rp500 juta sehingga UMKM Juna tidak terkena pajak penghasilan final.

Pajak UMKM yang berlaku di tahun 2022 ini adalah tidak dikenakannya pajak untuk UMKM dengan omzet yang berada di bawah Rp500 juta. Ketentuan pajak tersebut berlaku per tanggal 1 Januari 2022.

Penghitungan pajak usaha tentu bisa menjadi momok, terlebih dengan terjadinya perubahan atau pergantian Undang-Undang di Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi para pelaku usaha untuk mengetahui up date dengan regulasi terbaru untuk bisa memperoleh penghitungan yang benar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Ketika ingin menjadi warga negara yang baik dan telah memenuhi syarat untuk menjadi di wajib pajak, tentu saja seseorang atau sebuah badan usaha tersebut harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti training pajak. Training pajak disini akan membantu pesertanya untuk memperoleh materi yang berkaitan dengan pajak dasar hingga pajak lanjutan.

Bahkan biasanya, perusahaan sengaja mencari orang-orang yang telah bersertifikasi pajak untuk membantu manajemen perpajakan perusahaan tersebut. Maka, tidak akan ada pernah ruginya ketika mengikuti kelas perpajakan seperti ini. Bahkan setelah mengikuti kelas perpajakan tersebut, nantinya Anda akan memperoleh sertifikat brevet pajak.

Dikutip dari situs resmi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, bahwa pajak merupakan Iuran wajib badan usaha maupun orang pribadi kepada negaranya. Iuran wajib tersebut bersifat memaksa berdasarkan pada undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung dan nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan negara agar mampu memenuhi kesejahteraan rakyat.

Pajak yang dibebankan pada masyarakat bukan hanya orang pribadi namun juga sebuah badan. Pada kasus ini, sebuah badan tersebut bisa saja perusahaan maupun badan usaha yang berkedudukan di Indonesia. Kemudian, sebuah perusahaan atau badan usaha yang tidak etis atau didirikan di Indonesia, namun juga menjalankan usaha atau melakukan aktivitas melalui bentuk usaha tetap.

Atau juga mendapatkan penghasilan dari Indonesia ketika menjalankan usaha, maka diwajibkan juga untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara. Sebagai salah satu kasus perpajakan di Indonesia, tentu saja sebuah badan usaha harus membayar pajak pada negara dan wilayah tempat mereka menjalankan usaha tersebut atau beroperasi. Sehingga, apa saja sih yang harus disetor atau dibayarkan oleh perusahaan?

Berbagai Jenis Pajak Badan Usaha

Terdapat berbagai jenis pajak yang perlu dibayarkan oleh suatu badan usaha tiap tahun maupun tiap bulannya, antara lain:

PPh pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, kegiatan maupun jasa yang berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium dan pembayaran yang lainnya. Sebagai penyedia pekerjaan, maka perusahaan harus melakukan pemotongan pajak terhadap gaji karyawannya. Pemotongan pajak tersebut nantinya akan disimpan dan dilaporkan untuk setiap bulan.

Baca Juga: 4 Strategi yang Bisa Dilakukan untuk Mengelola Pajak Lebih Efektif dan Efisien

PPh pasal 22

Pajak yang selanjutnya biasanya dikenakan pada sebuah badan usaha yang mengimpor atau mengekspor barang-barang mewah. Syaratnya adalah aktivitas impor atau ekspor akan memberikan untung bagi dua belah pihak ada terhadap transaksi tersebut. Ketentuan dari PPh 22 ini ternyata sedikit lebih rumit Apabila dibandingkan dengan pajak yang lainnya.

PPh pasal 23

PPH yang satu ini dikenakan terhadap penghasilan yang berupa modal, hadiah dan pemberian jasa atau hadiah, selain yang dipotong dari PPH 23. Maksudnya, pajak tersebut akan dibebankan terhadap transaksi yang terjadi antara pihak yang menerima penghasilan dan Pihak yang memberikan penghasilan.

PPh pasal 25

Pajak penghasilan yang satu ini adalah pajak terutang yang mengacu pada PPH terutang dalam SPT tahunan PPH badan tahun sebelumnya.

PPh pasal 26

PPh pasal 26 adalah pajak yang dibebankan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Ada pengecualiannya yaitu terhadap bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif dari pajak yang satu ini adalah sebesar 20%. Tetapi, bisa saja berubah apabila terdapat perjanjian pajak atau perjanjian pajak berganda yang diberlakukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Menjelang penutupan tahun 2020 lalu, DJP telah mencatat tingkat kepatuhan formal pajak dengan besar 76,86%, dimana rasio tersebut meningkat dari tahun 2019 yang besarnya 72,9%. DJP telah menerima 14,6 juta SPT dari yang seharusnya terdapat 19 juta wajib pajak yang seharusnya telah menyampaikan SPT, baik dari wajib pajak orang pribadi dan juga badan.

Jika dilihat dari sektor UMKM sendiri, dari total 60 juta UMKM yang telah terdaftar sebagai WP di Indonesia, tercatat baru 2 juta UMKM yang sudah membayar pajak. Angka tersebut mencerminkan kesadaran pajak yang terbilang masih rendah dari wajib pajak Indonesia.

Di sisi lain, bisnis yang berjalan tanpa membayar pajak bisa berpotensi untuk merugi sebab tidak bisa memenuhi kewajibannya. Lantas apa saja resiko yang akan dihadapi perusahaan jika menghindari pajak? Berikut terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Tidak dapat melakukan daftar online pada Single Submission (OSS)

Pemerintah membuat sistem OSS untuk mempermudah perizinan untuk suatu kegiatan usaha baik di pusat maupun di daerah. OSS sendiri telah terhubung dengan perpajakan. Untuk pelaku usaha yang tidak taat terhadap pajak, maka tidak bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem OSS.

2. Mengurangi kredibilitas perusahaan

Resiko lainnya ialah ada kemungkinan DJP akan mempublikasikan perusahaan apa saja yang tidak membayar pajak. Hal tersebut tentu saja akan menurunkan kredibilitas perusahaan yang berpengaruh terhadap kepercayaan dari para konsumen terhadap perusahaan.

3. Sulit untuk mengelola keuangan atas pembayaran klien

Umumnya, klien akan meminta bukti faktur pajak sesudah melakukan transaksi. Faktur pajak tersebut akan sulit dimiliki, jika perusahaan  tidak taat terhadap pajak. Jika demikian, perusahaan tentu akan kesulitan dalam mengelola keuangan lalu kemudian berdampak buruk terhadap kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

4. Bisnis ada dalam pengawasan AEoI (Automatic Exchange of Information)

AEoI merupakan suatu sistem pertukaran informasi rekening yang digunakan antara WP antar negara. Tujuan dari sistem tersebut ialah untuk melacak potensi pajak di luar negeri dan juga untuk mengawasi apabila terjadi penggelapan pajak yang dilakukan oleh pengusaha.

Baca Juga: Prospek Kerja Menarik Bagi Lulusan Manajemen Pajak

5. Sanksi pajak

Didalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan jika sanksi jika WP mangkir dari kewajiban pajaknya maka akan dikenakan sanksi dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Sanksi yang bisa dikenakan yakni berupa pencekalan, penagihan, dan juga penyanderaan yang pada umumnya dilakukan selama 6 bulan. Untuk bisa memahami sanksi yang dikenakan, Anda bisa membaca lebih lanjut tentang Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Tidak Taat

6. Pencabutan izin usaha

Bahkan ada kemungkinan izin usaha Anda akan dicabut jika Anda tidak membayar pajak, seperti kasus yang terjadi pada club Sky Garden yang berada di Bali yang nekat untuk tidak membayar pajak sehingga pada akhirnya ditutup sebab izin usahanya dicabut.

Itulah beberapa resiko yang akan dapatkan jika tidak membayar pajak, oleh sebab itu jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Agar bisa mengelola perpajakan dengan baik dan benar, maka diperlukan sebuah upaya untuk memahami berbagai regulasi perpajakan yang ada. Solusinya adalah dengan mengikuti kelas perpajakan atau kursus pajak. Pada kelas pajak tersebut, nantinya peserta akan diberikan berbagai materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Sehingga nantinya ketika terjun ke lapangan langsung akan bisa mengelola kewajiban perpajakannya maupun kewajiban perpajakan sebuah perusahaan dengan baik dan benar. Mengatur perpajakan dan perencanaan strategi merupakan dua hal yang tidak boleh dilewatkan oleh semua wajib pajak, baik itu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan.

Wajib pajak yang mampu mengatur manajemen perpajakan mampu menambah efisiensi kinerja, sebab dengan mengelola kewajiban perpajakan dengan benar, maka memungkinkan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung. Sebenarnya, yang penting untuk diperhatikan ketika mengatur manajemen perpajakan, adalah dengan tidak memanipulasi data pajak yang ada. Pada dasarnya, konsep utama ketika melakukan perencanaan pajak yaitu proses merekayasa Transaksi dan usaha dari wajib pajak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya ya agar kewajiban maupun utang membayar pajak berada pada jumlah yang minimal. Tetapi, tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut ini adalah beberapa tips atau strategi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ketika mengatur manajemen perpajakannya, antara lain:

Tax Avoidance

Yang pertama adalah tax avoidance atau penghindaran pajak. Pokok pikiran dari tax avoidance ini merupakan penghindaran untuk pengenaan pajak dengan melakukan transaksi yang bukan pada objek pajak.

Tax Saving

Yang selanjutnya adalah tax saving, yakni merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efisiensi dari beban pajak. Dengan memilih pilihan alternatif yang satu ini, maka pengenaan pajak nantinya bisa saja menjadi lebih rendah.

Memaksimalkan Kredit Pajak

Ketiga adalah dengan memaksimalkan kredit pajak, tentu saja sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Sangat penting untuk memilih pajak yang paling tepat dan sesuai, serta yang paling rendah. Dalam hal ini, ini maka pihak wajib pajak perlu untuk rutin melakukan update dan mengikuti informasi perpajakan yang ada. Dimana nantinya pembayaran pajak yang dapat dikreditkan adalah pembayaran pajak yang dibayar dimuka. Salah satu solusi, supaya bisa mengerti berbagai update dan mengikuti informasi yang ada, adalah dengan mengikuti kursus pajak.

Baca Juga: Seberapa Pentingnya Brevet Pajak untuk Mahasiswa dan Masyarakat Umum?

Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Pajak

Ketika pihak wajib pajak sudah memahami dan menguasai peraturan perpajakan yang ada dan berlaku, maka sebuah perusahaan akan terhindar dari berbagai sanksi perpajakan mulai dari sanksi administrasi seperti sanksi denda, kenaikan beban pajak, atau bunga pajak. Juga sanksi seperti pidana yang berupa penjara atau kurungan. Untuk itu, biasanya sebuah perusahaan akan merekrut staf untuk ahli perpajakan di perusahaannya, yang telah bersertifikasi pajak atau seperti mengikuti kelas brevet pajak. Hal tersebut berarti, bahwa seseorang mempunyai kemampuan terhadap pengelolaan pajak.

Beberapa tips atau strategi diatas, bukan merupakan hal yang yang dilakukan bertujuan agar bisa menyalahi ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Atau bahkan sampai tidak membayar pajak, itu tidak disarankan sama sekali. Beberapa strategi diatas adalah hal-hal yang bisa dilakukan, supaya aktivitas pembayaran kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan efisien dari segi waktu maupun biaya. Tentu saja sebagai wajib pajak harus selalu mematuhi ketentuan perpajakan yang ada.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Jurusan manajemen pajak menjadi salah satu jurusan yang dapat dipilih untuk memperdalam ilmu terkait perpajakan. Pada umumnya lulusan ini ke depannya memiliki tujuan untuk menjadi seorang ahli pajak, adapun manajemen pajak lebih mempelajari terkait tata kelola perpajakan. Dengan kata lain, yang dipelajari diantaranya ialah ilmu yang mempelajari terkait penatausahaan serta pelayanan terhadap semua kewajiban dan juga hak wajib pajak.

Manajemen pajak tentu saja akan sangat berguna dalam membantu wajib pajak dalam membayarkan setiap kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ini bertujuan supaya tidak terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar. Ilmu dalam jurusan manajemen pajak ini memang terbilang cukup berguna dalam penerapannya di dunia kerja. Lantas apa saja prospek pekerjaan yang cocok untuk jurusan ini? Berikut beberapa diantaranya:

Konsultan Pajak

Pekerjaan yang satu ini bergerak di bidang jasa yang menyediakan jasa konsultasi terkait pajak. Konsultan pajak biasa ditawarkan terhadap wajib pajak pribadi ataupun badan yang mengalami kesulitan didalam membayar pembayaran pajak atau bisa juga disebabkan karena wajib pajak yang  mempunyai kesibukan serta tidak mengerti tentang prosedur tata cara pembayaran pajak.

Seorang konsultan pajak mempunyai kewajiban untuk selalu hadir mendampingi klien dan juga bertanggung jawab penuh dalam memberikan bantuan seperti, penyampaian restitusi, persiapan data, pemeriksaan sampai dengan proses pengembalian kelebihan pajak selesai.

Staf Administrasi Pajak

Salah satu tugas dan peran dari staf administrasi pajak ialah mengurus seluruh hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan, yakni mulai dari mempersiapkan dokumen, pengarsipan catatan, pencatatan, perhitungan, pembayaran, pelaporan, dan juga pengawasan.

Staf administrasi pajak tentu saja ahli dalam menghitung pembayaran jumlah pajak pada periode tertentu, membayar pajak tepat waktu dan juga membuat laporan keuangan komersial serta fiskal guna mencatat transaksi bisnis dari suatu perusahaan.

Staf Administrasi Keuangan

Anda juga bisa memiliki kesempatan untuk menjadi staf administrasi keuangan. Pekerjaan yang satu ini mempunyai tugas yang tidak kalah penting dari pekerjaan sebelumnya, yakni menyusun kebijakan anggaran suatu perusahaan. Diantaranya mulai dari membuat rencana keuangan, mengatur arus uang, membayarkan hutang, dan juga menyusun anggaran keuangan.

Baca Juga: Ketahui Tujuan, Manfaat dan Landasan Hukum Pajak Karbon

Pegawai Pajak

Anda juga bisa menjadi pegawai di kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak membagi pegawai pajaknya menjadi 9 seksi yakni, Subbagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, Seksi Pajak Penghasilan Badan, Seksi Pajak Pertambahan Nilai, dan Seksi Penagihan.

Lembaga Keuangan dan Perbankan

Lembaga keuangan dan perbankan juga tentunya membutuhkan seseorang yang bisa mengerti serta memahami bidang manajemen pajak dengan baik. Ini dikarenakan pajak yang dibayarkan oleh bank kepada pemerintah tidak terlalu tinggi tanpa perlu melanggar undang-undang perpajakan.

Kantor Audit Publik (KAP)

KAP juga akan menerima lulusan manajemen pajak untuk bekerja. Selain bisa membantu dalam memeriksa laporan keuangan serta melakukan konsultasi terkait keuangan, perhitungan serta pelaporan menjadi kebutuhan dalam pembayaran pajak.

Apabila Anda mungkin tidak berniat untuk bekerja di perusahaan maupun instansi pemerintah, Anda juga bisa menjadi seorang wirausahawan yakni dengan membuka suatu usaha. Selain dari penerapan ilmu yang diperoleh selama berkuliah, Anda juga akan memiliki relasi pertemanan untuk mengembangkan bisnis usaha.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebenarnya brevet pajak itu untuk apa? Brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang biasanya diikuti oleh peserta yang ingin memperoleh pengetahuan dan informasi seputar perpajakan yang ada. Tidak jarang kelas perpajakan ini diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, mulai dari calon konsultan pajak sampai calon ahli pajak. Bahkan juga tidak jarang mahasiswa perpajakan yang mengikuti pelatihan perpajakan ini. Begitu banyaknya penduduk Indonesia merupakan bukti nyata bahwa jumlah wajib pajak yang ada di Indonesia juga ada banyak. Karena ada begitu banyak jumlah wajib pajak di Indonesia, tentu saja jumlah tenaga perpajakan juga akan semakin meningkat.

Mengingat populasi penduduk yang ada di Indonesia masih termasuk sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia, jadi tak bisa dipungkiri bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak negara harusnya berbanding lurus pada jumlahnya. Beberapa masyarakat awam yang jarang bersentuhan secara langsung dengan bidang pajak, seringkali menggunakan jasa konsultan pajak yang memang sudah dipercaya untuk mengelola kewajiban perpajakannya. Supaya bisa menciptakan tenaga kerja perpajakan yang profesional dan mumpuni di bidangnya, tentu saja perlu adanya sertifikasi yang dapat dijadikan sebagai bekal setiap individu untuk menghadapi kasus kasus perpajakan.

Terlebih untuk orang-orang yang bekerja di bidang ekonomi, akuntansi, dan dan perpajakan itu sendiri, sertifikasi dengan mengikuti kelas perpajakan seperti ini sangat penting dilakukan. Supaya SDM atau sumber daya yang ada mempunyai kemampuan dan kualitas yang mampu diandalkan oleh masyarakat maupun publik yang menggunakan jasa mereka.

Lalu, apakah memang penting sertifikasi pajak untuk mahasiswa dan masyarakat umum? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sertifikasi pajak atau brevet pajak Ini adalah sebuah kelas atau pelatihan pajak agar bisa melatih profesi perpajakan. Sertifikasi ini mempunyai tujuan sebagai bukti terhadap keahlian individu yang sudah menjalankan serangkaian pelatihan.

Sehingga, mampu dijadikan baik untuk penunjang karir pada masa yang akan datang, maupun juga untuk keperluan pribadi. Sertifikasi pajak ini bisa diikuti oleh siapapun, terlepas dari seorang mahasiswa maupun masyarakat umum yang berasal dari jurusan selain dalam lingkup ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, apapun profesi yang sedang dimiliki maka tidak akan terlepas dari kewajiban pajak yang harus dilakukan. Sertifikasi pajak ini, terdiri dari beberapa tingkatan yang perlu Anda ketahui. Berikut ini adalah beberapa tingkatannya, antara lain:

Baca Juga: Benarkah Penyedia Marketplace Akan Jadi Pemungut Pajak?

Brevet Pajak A

Tingkatan brevet pajak yang pertama ini adalah tingkatan yang paling dasar. Brevet pajak A sangat cocok untuk pemula, seperti masyarakat umum atau mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu perpajakannya. Yang akan dipelajari dari tingkatan kelas pajak ini, mulai dari ketentuan umum dan tatacara perpajakan, hingga berbagai macam jenis pajak yang ada, seperti arti PBB, PPN, PPh, dan BPHTB.

Brevet Pajak B

Tingkatan selanjutnya sangat cocok diikuti oleh orang yang sudah memahami dasar pajak karena mengikuti brevet pajak tingkatan sebelumnya. Kelas pajak ini akan memberikan materi tentang tata cara pengisian SPT, PPN, dan PPh secara online, akuntansi pajak, PPh badan, dan beberapa lainnya.

Brevet Pajak C

Tingkatan kelas perpajakan yang terakhir ini adalah tingkatan yang paling tinggi, dan akan mempelajari tentang materi akuntansi pajak lanjutan, tax planning, hingga pajak internasional. Sebelum mengambil kelas pajak tingkatan ini, maka peserta harus lulus sertifikasi brevet yang sebelumnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak karbon memang sedang diperkenalkan di Indonesia dengan tujuan untuk mengendalikan perubahan iklim dan juga memerangi pemanasan global. Peraturan terkait dengan pajak karbon diatur didalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak karbon? Apa tujuan dan manfaatnya?

Definisi Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar fosil, misalnya bensin, avtur, gas, dan lain sebagainya. Sederhananya, pajak tersebut akan dikenakan terhadap mereka yang menggunakan bahan bakar tersebut.

Pemungutan pajak karbon mengirimkan sinyal yang kuat dalam mendorong pengembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan juga investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan. Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pajak karbon bisa digunakan untuk menambah dana pembangunan, melakukan investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau mendukung masyarakat berpenghasilan rendah melalui program sosial.

Prinsip-Prinsip Penerapan Pajak karbon

Prinsip dari pajak karbon ialah sebagai berikut:

1. ADIL: mengacu pada “prinsip pencemar membayar” (polluters-pay-principle)
2. TERJANGKAU: memperhatikan aspek keterjangkauan untuk kepentingan masyarakat luas
3. BERTAHAP: memperhatikan kesiapan sektor supaya tidak memberatkan masyarakat

Tujuan Pengenaan Pajak Karbon

Ada beberapa tujuan dan manfaat dari dikenakannya pajak karbon, diantarnya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih dengan aktivitas ekonomi hijau yang lebih rendah karbon
2. Untuk mendukung target penurunan emisi GRK untuk jangka menengah dan panjang
3. Untuk mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan juga investasi yang lebih efisien, rendah karbon, serta ramah lingkungan.

Manfaat Pajak Karbon

Pengenaan pajak karbon sendiri mempunyai berbagai manfaat untuk negara, diantaranya:

1. Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sumber emisi
2. Penerimaan Pajak Karbon bisa digunakan untuk: menambah dana pembangunan, adaptasi serta mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan serta menjadi dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan sosial

Baca Juga: Inilah Jenis Layanan Jasa yang Diberikan oleh Konsultan Pajak

Landasan Hukum Pajak Karbon

Landasan hukum Pajak karbon sudah ditetapkan, sementara itu aturan-aturan turunan sedang disusun. Ada 2 hukum yang melandasi pajak karbon yakni UU 7/2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga Perpres 98/2021 terkait Penyelenggaraan NEK.

UU 7/2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan – Pasal 13, pokok-pokok pengaturannya ialah sebagai berikut:

• Pengenaan: dikenakan terhadap emisi karbon yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup.
• Arah pengenaan pajak karbon: memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon yang mencakup strategi penurunan emisi karbon, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, sasaran sektor prioritas dan juga keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
• Prinsip pajak karbon: prinsip keadilan (justice) dan juga keterjangkauan (affordable) dengan memperhatikan iklim berusaha serta masyarakat kecil.
• Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon yang ada di pasar karbon dengan tarif paling rendahnya ialah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Perpres 98/2021 terkait Penyelenggaraan NEK – Pasal 58, pokok -pokok pengaturannya ialah:

• Pungutan Atas Karbon didefinisikan sebagai bentuk pungutan negara baik di pusat ataupun daerah, sesuai dengan kandungan karbon dan/atau jumlah emisi karbon dan/atau kinerja Aksi Mitigasi dan/atau potensi emisi karbon.
• Lalu, pengaturan terhadap pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Dengan demikian, Pungutan Atas Karbon bisa dalam bentuk pungutan negara yang sudah ada (seperti Pajak Kendaraan Bermotor, PPnBM dan Pajak Bahan Bakar), ataupun pungutan lain yang akan diterapkan (seperti pengenaan Pajak Karbon).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.