Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Hampir di setiap negara, termasuk Indonesia, pajak menjadi pemasukan terbesar negara. Ini berarti, dibutuhkan banyak “ahli” untuk mengurus perpajakan, mulai dari perusahaan kecil, perusahaan besar, industri sampai dengan pemerintahan.

Siapapun pasti tahu jika karier di bidang taxation atau perpajakan dipandang prestise. Hal tersebut berimbas pada tingginya minat dari para pelajar untuk mendaftar di jurusan taxation di bangku kuliah. Bagaimana tidak, jurusan tersebut akan menyiapkan Anda untuk menjadi ahli pajak dengan peluang karier yang luas serta cemerlang.

Berikut beberapa alasan mengapa jurusan kuliah perpajakan memiliki prospek kerja yang cerah:

1. Peluang Kerja di Hampir Semua Industri

Peluang kerja dalam bidang taxation seperti tidak ada habisnya. Anda dapat bekerja untuk pemerintah ataupun swasta. Pemerintah memerlukan tenaga pajak untuk mengelola penerimaan negara dari pajak, dan juga perusahaan-perusahaan membutuhkan ahli pajak untuk mengatur urusan pajak yang perlu dibayarkan ke negara. Tugas dari staf keuangan menangani pajak di sebuah perusahaan, pada umumnya bertugas menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan dan juga menyusun laporan.

Disamping itu, ahli pajak perusahaan juga mengurus terkait dengan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji karyawan. Sebab setiap perusahaan memerlukan staf untuk mengurus soal pajak, Anda akan memiliki peluang untuk melamar di perusahaan mana pun.

2. Beragam Pilihan Pekerjaan

Lulusan dari prodi taxation dapat bekerja untuk pemerintah di Kantor Pajak, baik itu dalam fungsi pelayanan, konsultasi, ataupun pengawasan. Selain bisa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Anda juga bisa berkarier di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Pajak, sampai dengan Badan Kebijakan Fiskal. Selain bekerja dalam bidang pemerintahan, baik sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) atau bukan, terdapat sejumlah profesi lain yang bisa Anda jalani apabila terjun ke bidang taxation.

Beberapa di antaranya ialah menjadi konsultan pajak, auditor, konsultan keuangan,  staf bagian keuangan, penasihat pajak perusahaan, akuntan pajak, manajer kekayaan, sampai dengan pegawai bank. Lulusan pajak juga dapat bekerja dalam bidang hukum dengan mewakili atau mendampingi pihak yang terlibat didalam sengketa pajak di pengadilan.

3. Berkarier Kancah Internasional

Mungkin Anda membayangkan jika berkarier di bidang taxation berarti Anda akan bekerja di balik meja di dalam gedung perkantoran. Namun faktanya, pekerjaan di bidang ini dapat membawa Anda di perusahaan multinasional.

Baca Juga: Pengertian Brevet Pajak dan Tingkatannya

Banyak perusahaan asing yang melakukan investasi ataupun mendirikan pabrik di Indonesia. Mereka tentunya memerlukan tenaga pajak. Apabila bekerja untuk perusahaan multinasional seperti ini, tentu akan membuka peluang menarik bagi Anda untuk bekerja secara global.

4. Jenjang Karier yang Berkelanjutan

Hal lainnya yang menarik didalam berkarier di bidang perpajakan ialah jenjang karier yang berkelanjutan. Akan selalu ada peluang untuk meningkatkan kemampuan profesional dan juga mengejar posisi yang lebih tinggi. Misalnya, sebagai fresh graduate, Anda dapat memulai karier sebagai tax accountant di sebuah perusahaan. Seiring waktu dan juga pengalaman, Anda akan naik jabatan menjadi tax manager atau bahkan menjadi tax director.

5. Bisa Menjadi Entrepreneur

Mereka yang terjun dalam bidang taxation juga bisa membuka bisnis sendiri. Sebagai entrepreneur, Anda bisa mendirikan perusahaan atau firma yang memberikan konsultasi perpajakan ke wajib pajak baik perusahaan ataupun perorangan. Jika pun memilih mendirikan bisnis di bidang lain, Anda akan mengelola perusahaan Anda dengan lebih baik berkat pengetahuan yang mendalam terkait perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Ketentuan pajak dibuat agar semua orang-orang yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan selalu pada jalurnya dan tidak menyalahi tujuan dari perpajakan yang sebenarnya. Sehingga banyak dari wajib pajak yang mengikuti kursus pajak supaya memperdalam tentang pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan yang ada. Kursus pajak juga bisa diikuti oleh siapapun tanpa memandang status pendidikan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan untuk pemungutan pajak telah diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan.

Tetapi, terkadang ada kalanya proses pelaksanaan seperti ini tidak berjalan seperti halnya dengan ketentuan yang ada, terlebih pada ketidaksepahaman antara wajib pajak yang mempunyai kewajiban dengan fiskus selalu pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemungutan pajak.

Supaya bisa menyelesaikan ketidaksepahaman yang ada diperlukan menyelesaikan sengketa yang adil dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dengan perkembangan zaman ada beberapa penyempurnaan dari Ketentuan tersebut yaitu menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 2022 yang membahas tentang pengadilan pajak.

Dalam Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa pajak yang melalui pengadilan pajak harus dilaksanakan dengan cara yang cepat. Oleh karena itu, dalam kebijakan tersebut sudah diatur pembatasan waktu untuk penyelesaian sengketa, baik pada tingkat pengadilan pajak atau pada tingkat Mahkamah Agung.

Apa itu Gugatan Pajak?

Perihal penyelesaian sengketa pajak, proses seperti ini dilaksanakan di pengadilan khusus, yakni melalui pengadilan pajak dengan melakukan pengajuan gugatan, maupun banding sesuai dengan kebijakan undang-undang perpajakan yang diberlakukan. Juga termasuk gugatan/banding terhadap pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berkaitan hal itu ada surat tanggapan ketika proses gugatan berlangsung.

Secara definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Pasal 1 angka 7, gugatan pajak merupakan upaya hukum yang dilaksanakan wajib pajak maupun penanggung pajak atas pelaksanaan kegiatan penagihan pajak. Maupun atas keputusan yang bisa disampaikan dengan gugatan, berdasar pada peraturan undang-undang pajak yang berlaku.

Baca Juga: Beberapa Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penghindaran Pajak pada Perusahaan

Apa itu Surat Tanggapan?

Sama halnya seperti judulnya, bahwa surat tanggapan adalah surat yang sengaja dibuat untuk menanggapi sebuah permintaan atau pernyataan seseorang. Biasanya, juga akan disampaikan secara tertulis melalui surat, dimana lazimnya akan dijadikan sebagai media untuk pertukaran informasi dalam bidang bisnis. Untuk bisa membuat surat tanggapan yang baik dan benar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengulas isi surat, seperti contohnya dalam surat gugatan pajak, maka wajib pajak harus melakukan tanggapan gugatan tersebut dengan surat tanggapan.

Merujuk dalam UU No. 14 Tahun 2022 yang telah mengatur tentang pengadilan pajak, surat tanggapan berarti sebagai surat dari pihak tergugat untuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Surat tanggapan ini berisi tentang jawaban maupun tanggapan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan yang diterima. Ketika proses gugatan, maka akan diawali dengan penyampaian surat gugatan terlebih dahulu oleh pihak penggugat pada pengadilan pajak. Kemudian, pengadilan pajak akan meminta surat tanggapan kepada pihak tergugat terhadap surat gugatan tersebut.

Jangka waktu yang dimiliki permintaan dalam surat tanggapan ini dalam penerimaannya, yaitu 14 hari sejak terhitung tanggal diterimanya surat gugatan tersebut. Lalu, tergugat harus segera melakukan penyerahan surat tanggapan dalam kurun waktu 1 bulan yang terhitung sejak tanggal dikirim permintaan terhadap surat tanggapan tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Didalam dunia perpajakan, istilah brevet pajak mungkin bukan lagi istilah yang asing. Istilah brevet pajak bisa ditemukan di berbagai instansi ataupun perusahaan atau bagian yang berkaitan dengan perpajakan. Brevet pajak sendiri ialah suatu pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan dengan tingkatannya masing-masing.

Brevet pajak terbagi dalam beberapa tingkatan serta mempunyai materi pembelajaran yang berbeda. Meskipun termasuk dalam kegiatan kursus/pelatihan, brevet pajak bukan sebuah kursus sembarangan sebab peserta harus mengikuti pelatihan berdasarkan kurikulum yang ada dengan ujian-ujian terkait.

Peserta yang telah berhasil menyelesaikan serta melalui pelatihan brevet nantinya akan memperoleh sertifikat. Sertifikat yang didapatkan dapat dijadikan sebagai nilai tambah untuk seseorang yang mendalami dunia perpajakan, bahkan sertifikasi brevet pada umumnya menjadi salah satu tolak ukur pemahaman seseorang terkait masalah pajak.

Penyelenggara Brevet Pajak

Sertifikat brevet pajak tentu merupakan sertifikat yang terpercaya, sebab penyelenggaraan brevet pajak juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kursus sertifikasi brevet pajak bisa dilakukan oleh Lembaga Profesi, Lembaga Pendidikan, Konsultan Pajak, Tax Center, Universitas maupun Sekolah Tinggi yang mempunyai pengalaman, kompetensi, dan juga kapasitas untuk menyelenggarakan program sertifikasi tersebut.

Tingkatan Brevet Pajak

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya jika ada beberapa tingkatan pada brevet pajak. Setiap tingkatan dalam brevet pajak akan mempelajari hal-hal yang berbeda, dianatarnya ialah sebagai berikut:

1. Brevet A

Tingkatan brevet pajak yang pertama ialah Brevet A. Dalam Brevet A akan diberikan materi terkait:

• Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
• Bea materai.
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
• Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh 21).

2. Brevet B

Brevet B merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari brevet A, tapi brevet B masih berkaitan dengan brevet A. Hanya saja pada brevet B mempunyai lingkupan di tingkat menengah. Berikut materi dalam brevet B:

• Pajak perusahaan atau badan lainnya, yang terkait dengan pemungutan serta pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh lainnya.
• PPh atau Pajak Penghasilan Badan
• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
• Cara pengisian e-SPT PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan juga PPh
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
• Pemeriksaan pajak
• Penyidikan Pajak
• Akuntansi Pajak

Baca Juga: Apa itu SPT Masa PPh Unifikasi?

3. Brevet C

Brevet C mempunyai level atau tingkatan yang paling tinggi dan bisa diartikan kelanjutan dari pelatihan brevet A dan B. Materi yang dibahas pada tingkatan ini pun sangat luas, yakni dari tingkat menengah hingga tingkat lanjutan. Berikut materi yang akan dibahas dalam brevet C:

• Pajak internasional
• PPh Orang Pribadi (PPh OP) dan juga PPh Badan Perusahaan, Badan Instansi, atau badan hukum lainnya
• Pajak internasional untuk perusahaan perbankan
• Tax Planning
• Akuntansi pajak

Manfaat Brevet Pajak

• Untuk jobseeker, sertifikat brevet pajak bisa menjadi nilai plus dari recruiter saat Anda melamar pekerjaan dibidang keuangan terutama perpajakan.
• Selain menjadi nilai plus, tentunya Anda bisa lebih paham terkait dengan perpajakan sehingga akan mudah bagi Anda untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ketika bekerja.
• Untuk mahasiswa, brevet pajak bermanfaat untuk menambah ilmu terkait dengan perpajakan sehingga Anda dapat mempraktekkannya pada tugas kuliah.
• Ilmu yang kamu dapatkan juga bisa dijadikan sebagai bekal untuk bisa mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat dijadikan sebagai salah satu upaya sebuah perusahaan agar bisa mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien. Karena nantinya pelatihan pajak ini, akan memberikan berbagai pengetahuan dan informasi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Pasti semua orang sudah mengetahui bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara.

Sehingga, semua warga Indonesia baik perorangan atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus melakukan pembayaran, penghitungan, dan pelaporan perpajakannya. Tetapi, dalam pelaksanaannya sendiri terkadang terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala terbesar bagi industri perpajakan.

Salah satu kendalanya adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu penghindaran pajak. Tindakan ini bisa bersifat legal maupun ilegal. Tindakan penghindaran pajak yang termasuk legal adalah tax avoidance dan tindakan yang dilakukan dengan ilegal adalah tax evasion.

Tax avoidance merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk melakukan penghindaran pajak dengan legal, karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada sebab menggunakan teknik dan mekanik yang dipergunakan dengan memanfaatkan beberapa kelemahan, yang dimiliki oleh undang-undang dan peraturan perpajakan yang bisa memperkecil jumlah pajak terutang.

Pasalnya, tindakan seperti ini menjadi permasalahan untuk pemerintah saat melakukan pembangunan, sebab setiap tahunnya nilai pajak yang dianggarkan tidak sama seperti dengan yang realisasinya. Pemerintah memiliki harapan semua wajib pajak bisa melakukan penyetoran pajaknya ke kas negara dengan benar dan jujur.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab Mengapa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak adalah karena profitabilitas bisa dilihat dari ROA atau Return On Asset. Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, tentu saja akan berpengaruh juga terhadap tingginya tingkat yang menyatakan terdapat pengaruh positif pertumbuhan penjualan atas penghindaran pajak.

Hal tersebut bisa terjadi sebab perusahaan yang mempunyai laba besar akan lebih mudah, untuk memanfaatkan celah ketika mengelola kewajiban perpajakannya. Faktor selanjutnya, yakni leverage yang termasuk dalam rasio pengukur seberapa jauh perusahaan memanfaatkan hutang untuk membiayai aktivitas operasinya.

Tingginya tingkat leverage akan memiliki pengaruh besar pada tingginya jumlah pendanaan dari hutang yang menimbulkan beban bunga dan beban bunga tersebut nantinya akan berpengaruh pada berkurangnya biaya pajak. Faktor selanjutnya mengapa sebuah perusahaan memilih untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan.

Baca Juga: Solusi Perpajakan Terbaik untuk Para Pekerja Kreatif di Indonesia

Semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan maka juga akan berpengaruh terhadap Tingginya tingkat penghindaran pajak supaya bisa mencapai penghematan beban pajak maksimal yang dapat diupayakan. Kemudian faktor keempat merupakan intensitas aset tetap. Semakin tingginya aset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan. maka akan berpengaruh terhadap biaya depresiasi yang semakin tinggi, sehingga nilai pajak yang dibayar juga akan berkurang.

Atau sederhananya dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah aset maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena pajak yang perlu dibayarkan semakin berkurang.

Faktor yang kelima atau terakhir, yaitu pertumbuhan penjualan.  Peningkatan pertumbuhan penjualan akan menjadikan perusahaan memperoleh profit yang tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya penghindaran pajak seperti ini tidak perlu dilakukan, apapun alasannya.

Maka dari itu sebuah perusahaan supaya bisa melakukan kewajiban perpajakan dengan seminimal mungkin, lebih baik mempelajari berbagai ketentuan perpajakan yang ada, seperti misalnya mempelajari bagaimana cara memanfaatkan teks avoidance melalui brevet pajak. Dengan begitu nantinya perusahaan juga akan terhindar dari sanksi pajak yang berlaku, karena menerapkan strategi yang tidak bertentangan dengan ketentuan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – SPT Masa PPh Unifikasi merupakan SPT Masa yang dipakai oleh pemotong atau pemungut PPh dalam melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran terhadap pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri terhadap beberapa jenis PPh pada satu masa pajak. SPT Masa Unifikasi ialah SPT yang di dalamnya meliputi beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), yakni PPh 22, PPh 23/26, PPh 4 ayat 2, serta PPh 15.

Dasar Hukum SPT Masa PPh Unifikasi

Di akhir tahun 2020, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No. 23/PJ/2020 yang mana peraturan ini mengatur terkait dengan bukti potong (bupot) Unifikasi SPT PPh masa, dengan bentuk dokumen elektronik yang diperoleh melalui aplikasi e-bupot unifikasi.

Sejak berlakunya peraturan tersebut, di awalnya implementasi terhadap bukti potong (bupot) unifikasi dilakukan secara bertahap. Dimana implementasinya dilakukan terhadap perusahaan swasta serta BUMN yang telah terdaftar di lima KPP Madya dan juga KPP Pratama di wilayah Jakarta.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor. PER-24/PJ/2021, kini SPT Masa Unifikasi telah diwajibkan serta diimplementasikan secara menyeluruh pada semua wajib pajak di Indonesia. Sesuai dengan pasal 13 didalam peraturan tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menetapkan jika format unifikasi diimplementasi secara nasional, yakni mulai pada masa pajak Januari 2021 serta diwajibkan untuk seluruh wajib pajak paling lama pada Masa Pajak April 2021.

Tujuan Penerapan SPT Masa PPh Unifikasi

SPT Masa unifikasi dibutuhkan secara nasional serta menyeluruh, sebab dirasa efektif dan juga efisien, baik dari sisi pembuatan bukti potong serta dari sisi pelaporannya. Disamping itu, dengan kondisi 4 jenis pajak yang digabung menjadi satu, tentunya ini akan mempermudah semua wajib pajak didalam proses penginputannya sebab akan menjadi lebih cepat serta real time.

Bukti potong (bupot) unifikasi pada dasarnya ditujukan untuk memudahkan wajib pajak didalam aspek administrasi perpajakan, secara khusus didalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh, yakni mulai dari pemotongan sampai dengan pelaporan SPT. Sebelumnya didalam pelaporan SPT Masa, wajib pajak mengalami kesulitan dalam pemotongan serta pelaporan sebab banyaknya SPT yang harus dilaporkan.

Baca Juga: Inilah Jenis Layanan Jasa Konsultan Pajak

Terlebih lagi saat pelaporan memerlukan aplikasi yang berbeda -beda serta terpisah setiap jenis SPT Masa PPh. Hal ini tentu akan membuat wajib pajak (WP) mempunyai kewajiban pemotongan serta pemungutan dengan lebih dari satu jenis PPh yang dilaporkan secara berulang dengan formulir dan juga format yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan bukti potong unifikasi, maka wajib pajak tidak perlu untuk melakukan pelaporan berulang, sebab format dan formulir yang dipakai antar jenis SPT akan diintegrasikan didalam satu format e-bupot unifikasi.

Apa itu Bupot Unifikasi?

Bupot unifikasi ialah suatu dokumen yang dibuat oleh pemotong atau pemungut terhadap pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) seklaigus digunakan untuk menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut. Dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, pihak yang dipotong harus memberikan informasi identitas, yakni berupa NPWP ataupun NIK (bagi yang tidak ber-NPWP). Jika pihak yang dipotong ialah wajib pajak luar negeri, maka memberikan Tax Identification Number (TIN) ataupun identitas perpajakan lainnya.

Dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan di unifikasi, penginputannya dilakukan dengan cara mengisi langsung di aplikasi e-bupot unifikasi baik secara input manual ataupun secara import.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Semakin banyaknya bermunculan berbagai industri kreatif yang ada di Indonesia. Juga semakin memperbanyak para pengusaha kena pajak. Maka dari itu, setiap orang sangat penting untuk mengetahui ketentuan perpajakan yang ada dengan mengikuti pelatihan pajak. Sehingga nantinya semua orang pada tahun-tahun mendatang sudah tidak kebingungan lagi dengan apa yang akan dihadapi perihal perpajakan.

Pelatihan pajak pastinya akan membantu setiap pesertanya untuk lebih memahami berbagai informasi dan pengetahuan pajak. Indonesia seringkali dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam industri kreatif.

Nufransa Wira, selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan target industri kreatif menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mendatang. Industri kreatif diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki fokus terhadap penciptaan barang dan/atau jasa, dengan lebih menekankan pada Inovasi dan kreativitas.

Konsep dari sebuah ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang berperan sebagai faktor utama dalam aktivitas industri. Menurut Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Ada berbagai sektor utama yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut, mulai dari industri kuliner, musik, arsitektur, fotografi, dan kerajinan.

Beralihnya sistem ekonomi ke dalam jaringan atau yang biasa disebut dengan daring ini merupakan larangan terbesar yang harus dihadapi. Karena pada dasarnya, tidak semua pelaku usaha atau pelaku industri ini menguasai dan memahami ilmu teknologi yang selalu berkembang. Melihat adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, potensi tersebut bisa dipergunakan dengan optimal dalam pengembangan industri kreatif supaya bisa menciptakan tenaga kerja yang semakin terampil dan mampu beradaptasi di tengah gencaran perkembangan teknologi yang pesat. Industri kreatif seringkali dikaitkan dengan ekonomi kreatif.

Kendati demikian industri kreatif adalah bagian dari kegiatan ekonomi, atau bisa berarti bahwa dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif yang diperjualbelikan melalui industri kreatif. Sehingga, bisa semakin mengedepankan ekonomi negara. Jika dilihat kembali pada tahun 2021 merupakan momentum kebangkitan nasional sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, juga termasuk dalam bidang ekonomi kreatif.

Baca Juga: Pentingnya Memiliki Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak Bagi Perusahaan

Strategi yang terus diupayakan supaya bisa meningkatkan ekonomi kreatif, yakni memberikan insentif pada pelaku usaha, membuat ekonomi kreatif, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, memberikan perlindungan hukum, bahkan hingga menyiapkan investor untuk roadmap pengembangan industri kreatif yang ada di Indonesia.

Karena terciptanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif, sektor industri kreatif menjadi mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya kreativitasnya yang bertujuan untuk memaksimalkan kreativitas SDM (sumber daya manusia). Yang mana semakin berkembangnya industri kreatif di Indonesia, bisa memberikan begitu banyak dampak yang signifikan atas penerimaan negara dan dengan perlahan dapat menjadi tulang punggung perekonomian. Perlu diketahui bahwa industri kreatif tidak lepas dari pembebanan pajak, seperti PPh 21, 23, 22, 25, 26, PPh final, pajak daerah, PPN PPh badan. Sehingga menurut dari laporan OPUS Ekonomi Kreatif 2020, industri kreatif telah memberikan kontribusi sebesar Rp1.211 triliun pada PDB atau produk domestik bruto.

Hal tersebut Apabila dibandingkan dengan 2019 yang hanya sebesar Rp1.105 triliun. Bahkan apabila ditinjau lagi dari periode-periode sebelumnya, seperti tahun 2010 hingga 2015 yang dikeluarkan oleh badan ekonomi kreatif, produk domestik bruto terhadap ekonomi kreatif telah meningkat dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Penggunaan jasa konsultan pajak kini dianggap semakin urgen bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan menurunnya kepatuhan pajak dan juga tax ratio di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 silam, pemerintah dianggap gagal dalam memenuhi target sebab tax ratio yang dicapai hanya 10,73%, seperti yang dikutip dari Mucglobal.com. Sementara itu, APBN 2019 mematok hingga 12,2% dan lebih rendah dari capaian 2018 (11,4%).

Faktor lain yang menjadi penyebab turunnya tax ratio ialah rendahnya penerimaan pajak pada 2019. Shortfall yang terjadi  mencapai Rp245,5 triliun yakni dengan pertumbuhan 1,43%. Belum lagi wabah Covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 yang memicu lumpuhnya sektor perekonomian hingga memaksa pemerintah untuk menurunkan target sebesar 3% pada 2021, dari Rp1.268 triliun menjadi Rp1.230 triliun saja.

Pentingnya Jasa Konsultan Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menkeu Nomor 111/PMK.03/2014 terkait dengan Konsultan Pajak, orang-orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak harus bisa memberikan jasa yang berkaitan dengan konsultasi pajak kepada Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak mampu melaksanakan hal dan juga memenuhi kewajibannya.

Lalu, berdasarkan hasil studi Basuki (2018) serta Katuuk et al. (2017) pun menyatakan mereka yang berprofesi sebagai konsultan dalam bidang perpajakan memberikan dampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, kemungkinan meningkatkan tax ratio negara pun bisa menjadi lebih besar.

Disamping itu, kantor-kantor konsultasi pajak juga berfungsi sebagai sparring partner DJP. Mereka yang berprofesi sebagai konsultan pajak pada umumnya diwajibkan untuk bisa merumuskan kebijakan yang membantu perpajakan negara. Sementara itu, ketika terjun ke tengah masyarakat awam, para konsultan harus mampu menyampaikan informasi kompleks dengan bahasa yang mudah untuk dipahami.

Menemukan konsultan dalam bidang perpajakan sudah semakin mudah, karena beberapa di antaranya telah menawarkan layanan secara online. Tapi, Anda perlu mengenal layanan sampai dengan kriteria konsultan tepercaya.

Jenis Layanan Konsultan Pajak

Meskipun pajak menjadi hal utama yang ditangani, kantor konsultasi perpajakan  telah menyediakan macam-macam layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kebutuhan yang dipenuhi pun tidak hanya terbatas pada perhitungan dan juga pelaporan. Apalagi Wajib Pajak, baik pribadi ataupun badan usaha, memiliki beragam keterkaitan dengan tingkat kesulitan bervariasi.

Baca Juga: Mengenal Lebih Detail Apa Itu Core Tax System

Untuk bisa memahaminya, berikut jenis layanan konsultan pajak yang perlu Anda ketahui:

1. Perencanaan pajak

Memberikan konsultasi untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis usahanya.

2. Kepatuhan pajak

Memastikan jika setiap tugas yang dikerjakan telah sesuai dengan aturan, termasuk perhitungan, pembayaran, sampai dengan pelaporan pajak yang diberikan klien.

3. Pendampingan dalam pemeriksaan

Bertanggung jawab untuk mewakili atau mendampingi klien ketika kegiatan perpajakan diperiksa oleh pihak berwenang. Hal tersebut penting, terutama jika klien kurang memahami bagaimana sistem pajak yang dikenakan terhadap usaha atau pekerjaaan.

4. Pemeriksaan laporan pajak

Memberikan bantuan pada klien yang menghadapi kerugian yang disebabkan oleh beban pajak yang tidak sesuai. Konsultan pajak terbaik akan mampu mengevaluasi data untuk meringankan nominal pajak yang dibebankan.

5. Konsultasi perpajakan

Menerima sesi konsultasi dari klien yang berkaitan dengan pajak, termasuk proses penetapan sampai dengan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Selain itu, konsultasi pajak juga bisa memberikan pelayanan terhadap restitusi pajak ataupun penyelesaian sengketa.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sifat dinamis bukan hanya dimiliki oleh model bisnis perusahaan saja tetapi juga dengan desain sistem kebijakan pajak pada masing-masing negara. Dengan adanya perubahan model bisnis perusahaan yang menjadi lebih modern maka struktur dari sistem perpajakan pastinya juga selalu menyesuaikan dan mengikuti.

Inilah alasan mengapa sangat tepat bagi para pengusaha, untuk mengikuti training pajak supaya bisa mengetahui berbagai ketentuan perpajakan yang ada. Training pajak akan membantu para wajib pajak untuk bisa mengelola perpajakannya, dengan lebih efektif dan efisien lagi. Tentu saja perihal perpajakan tidak boleh disepelekan, karena perpajakan bukan hal yang cenderung mudah dipahami karena ada begitu banyak kebijakannya.

Fungsi perpajakan beroperasi pada lingkup yang makin tidak pasti, karena Akibat dari perubahan bisnis dan kecepatan perkembangan di dalamnya. Perusahaan mungkin saja juga memiliki tantangan yang lebih besar ketika mengelola risiko dan peluang perpajakan. Sistem pajak yang cukup Kompleks pun menjadi salah satu pendorong bagi setiap perusahaan agar melakukan perbaikan pada tata kelola melalui peningkatan manajemen perpajakan.

Kompleksitas tersebut membuat wajib pajak merasa kesulitan untuk mengoperasikan sistem pengendalian pajak dalam lingkup internal. Di samping itu, hal ini mengarah pada perilaku ketidakpatuhan, misalnya memenuhi ketentuan formal kewajiban pajak dengan tidak tepat waktu maupun tidak lengkap dan memberi data yang tidak akurat.

Di satu sisi, terdapat risiko untuk peningkatan biaya kepatuhan yang juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Kenyataannya, kebanyakan otoritas terus bergantung pada kerjasama sukarela dengan pihak wajib pajak. Hal tersebut bertujuan supaya wajib pajak bisa menyampaikan informasi secara lengkap, untuk menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, membayar pajak terutang dengan tepat waktu, dan menetapkan pajak terutang.

Mulai dari sini sistem manajemen kepatuhan pajak akan berperan. Sistem manajemen kepatuhan pajak atau juga yang biasa disebut dengan tax compliance management system (TCMS). Juga terdapat dasar pemikiran mengenai sistem pengendalian dan tata kelola internal perusahaan yang menjadi landasan untuk membangun TCMS.

Dapat dikatakan bahwa sistem manajemen tersebut termasuk upaya mengendalikan internal, terhadap semua proses dan transaksi dengan kemungkinan konsekuensi perpajakan. Tas compliance management system ini pada dasarnya terdiri dari beberapa elemen seperti objective, manajemen and control, control environment, assessment of task section and prevention ,monitoring and improvement, serta information and communication.

Baca Juga: Mulai Kenali Seperti Apa Surat Keterangan Bebas Pajak PPh 21 (SKB)

Dengan adanya manajemen internal control pajak yang tertata dengan rapi maka perusahaan bisa memetakan pengelolaan risiko dan menjunjung tinggi berbagai prinsip tata kelola perpajakan yang baik atau biasa disebut juga dengan good tax governance.

Sebenarnya, tujuan akhir dari sistem manajemen kepatuhan pajak ini merupakan untuk membangun fungsi perpajakan dalam sebuah organisasi yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Terdapat berbagai manfaat yang didapatkan wajib pajak dengan mempunyai TCMS, diantaranya adalah bisa memenuhi persyaratan utama untuk bergabung pada co-operatif compliance program.

Lalu, juga terdapat manfaat untuk meminimalkan data yang terlewat begitu saja dan informasi yang perlu dikirimkan secara otomatis. Bukan hanya itu saja, tetapi juga terdapat manfaat yang didapatkan dengan tidak langsung di luar ranah pajak, yaitu Apabila terjadi dugaan tindak pidana. Tentu saja wajib pajak yang bertindak dengan transparan berhak untuk mendapatkan kepastian yang lebih besar, penyelesaian pajak lebih cepat, dan audit kurang ekstensif, serta biaya kepatuhan yang lebih rendah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Mulai 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan jika peluncuran sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) akan selesai. Sistem baru tersebut tentunya akan diterapkan secara bertahap, yakni dengan melaksanakan beberapa fase, seperti fase implementasi sampai dengan fase penyesuaian.  DJP berharap jika pembaruan pada sistem ini bisa dioperasikan dengan baik dengan target waktu paling lambatnya pada akhir Juni 2023.

Modernisasi dari sistem melalui core tax administration system dilaksanakan pada berbagai aspek, salah satunya ialah pada sistem pembayaran pajak. Hal tersebut merujuk sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yaitu membayar pajak harus bisa semudah seperti kita membeli pulsa. Lantas, apa sebenarnya Core Tax Administration System?

Dilansir dari laman resmi DJP, Core Tax Administration System ialah sebuah sistem teknologi informasi yang akan menyediakan dukungan terpadu untuk pelaksanaan tugas DJP, termasuk dalam pelaksanaan automasi proses bisnis. Maksud dari automasi proses bisnis tersebut, seperti pemrosesan surat pemberitahuan, pembayaran pajak, dokumen perpajakan,  dukungan pemeriksaan serta penagihan, pendaftaran wajib pajak, sampai dengan fungsi taxpayer accounting.

Pemberlakuan sistem inti administrasi perpajakan sudah diatur didalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018. Isi dari peraturan tersebut ialah tentang pengembangan core tax system yang menjadi salah satu bagian pembaruan sistem administrasi perpajakan. Disamping itu, peraturan tersebut juga menjabarkan tentang berbagai informasi terkait dengan sistem administrasi perpajakan, misalnya bagaimana coretax system diperuntukkan didalam membantu melaksanakan prosedur dan juga tata kelola administrasi perpajakan. Hal tersebut tentunya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Pembaruan Core Tax System

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyatakan adanya beberapa faktor internal dan juga eksternal yang menjadi alasan mengapa otoritas pajak melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Berikut beberapa alasan dilaksanakannya pembaruan pada coretax system:

1. Belum terintegrasinya Sistem yang dipakai oleh DJP (SIDJP)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ketinggalan zaman. Dalam hal ini DJP menyampaikan jika teknologi yang dipakai sudah cukup usang dan apabila masih digunakan dalam jangka waktu panjang, maka bisa membuat masalah. Teknologi yang seperti ini tentu akan sulit didalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem.

Sehingga, sistem yang sudah dipakai tidak bisa diperbaharui atau dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, penggunaan teknologi yang kurang “up-to-date” juga bisa mempengaruhi integrasi model yang terjadi di platform yang berkembang pesat saat ini.

Baca Juga: Kewajiban SPT Taspen Bagi Para Wajib Pajak Pensiunan

2. Urgensi atau pentingnya untuk melakukan pembaruan core tax system

Hal tersebut lantaran untuk membantu mengakomodir kebutuhan didalam melakukan pertukaran informasi ataupun data.

Tujuan dan Manfaat Core Tax System

Direktur Jendral Pajak (DJP), Suryo Utomo, dengan otoritas pajak didalam modernisasi perpajakan, dimana pembaruan sistem inti pada administrasi perpajakan (core tax system) ini secara umum mempunyai tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan. Bukan hanya itu, proyek pembaruan ini juga mempunyai beberapa manfaat, seperti:

1. Membantu untuk menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan juga akuntabel serta mempunyai proses bisnis yang efektif serta efisien
2. Membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajibannya
3. Menumbuhkan sinergi yang lebih optimal antar lembaga
4. Pembaruan Sistem Core Tax bisa berpotensi membantu meningkatkan penerimaan negara/Tax Ratio kurang lebih 1,5 %
5. Pemberlakuan core tax system bisa dengan mudah meningkatkan kualitas data, segmentasi dan juga profiling pada wajib pajak
6. Membantu menganalisa kepatuhan para wajib pajak dalam pengelolaan hutang dan juga tagihan pajaknya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Bagi para wajib pajak yang sering kali berurusan dengan perpajakan, tentu akan menemukan beberapa jenis dokumen pajak, yang dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi maupun laporan pajak. Bahkan apabila wajib pajak memahami begitu banyaknya ketentuan perpajakan yang ada, maka terdapat sebuah laporan yang bisa membuat wajib pajak bebas dari potongan atau pungutan pajak.

Sehingga, akan lebih baik jika mengikuti sebuah training pajak untuk wajib pajak itu sendiri. Training pajak atau kelas perpajakan seperti ini akan membuat pesertanya mendapatkan begitu banyak informasi, dimana berkaitan dengan materi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Pastinya akan sangat menguntungkan ketika mengetahui begitu banyaknya kebijakan perpajakan yang ada.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa terdapat sebuah laporan yang bisa membuat pihak wajib pajak terbebas dari pungutan pajak yang diberikan. Hal tersebut dilakukan oleh pemungut atau pemotong pajak ketika melampirkan dokumen tersebut. Dokumen ini juga biasanya disebut dengan surat keterangan bebas pajak atau SKB. Maka, apa saja syaratnya dan apa itu SKB PPh 21? Apakah semua wajib pajak bisa mengajukan SKB? Untuk mengetahui lebih lanjut, maka Anda bisa menyimak ulasan berikut ini.

Definisi Surat Keterangan Bebas Pajak

SKB secara definisi merupakan dokumen atau surat, yang bisa membuat wajib pajak terbebas dari pungutan atau potongan pajak, oleh pemungut atau pemotong yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan terbitnya dokumen yang satu ini maka pihak wajib pajak tidak perlu melakukan pembayaran pajak penghasilan. Tentu saja terdapat Ketentuan dan syarat untuk memperoleh dokumen keterangan bebas pajak ini.

Apa Saja Syaratnya?

Dapat dipastikan bahwa tidak semua wajib pajak bisa mempunyai SKB. Karena umumnya wajib pajak yang baru terdaftar dan belum mempunyai penghasilan, akan melakukan pengajuan SKB ini supaya terbebas dari pungutan atau potongan oleh lawan transaksinya nanti. Terdapat beberapa syarat supaya wajib pajak dapat memperoleh surat keterangan bebas pajak. Pertama sudah melaksanakan pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak terakhir. Kedua, surat pernyataan yang telah berisi tanda tangan pengurus wajib pajak maupun kuasa yang ditunjuk.

Dengan memberikan informasi peredaran bruto bisnis yang didapatkan dan telah masuk pada kriteria untuk dikenakan PPH final, dengan melampirkan jumlah peredaran bruto untuk setiap bulannya sampai bulan diajukannya SKP. Ini adalah untuk wajib pajak yang melakukan pengajuan SKB pada tahun yang sama dengan saat tahun daftarnya sebagai wajib pajak.

Baca Juga: Apakah Benar Indonesia Membutuhkan Lebih Banyak Ahli Pajak?

Jika berkas telah diterima dengan lengkap, maka permintaan wajib pajak akan segera diproses umumnya paling lambat adalah 5 hari kerja sesudah wajib pajak mengajukan permohonan. Sesudah wajib pajak mengajukan ke KPP terdaftar dan telah selesai diproses oleh KPP, maka ada dua kemungkinan yang akan diterima oleh wajib pajak, yakni menerima surat keterangan bebas pajak atau SKB atau juga menerima surat penolakan permohonan terhadap SKB.

Perlu diketahui bahwa permohonan wajib pajak dianggap diterima, jika dalam jangka waktu 5 hari dari pihak KPP yang terdaftar belum memberikan keputusan maupun informasi. Untuk SKB sendiri akan diterima dalam dua hari kerja setelah jangka waktu 5 hari yang sudah lalu oleh Kepala KPP yang berkaitan. SKB juga mempunyai jangka waktu penggunaannya, jangka waktu yang bisa berlaku merupakan selama satu waktu tahun pajak. Jika SKB pajak digunakan sesudah masa berlaku habis, maka bukti pungutan yang diterbitkan maupun dokumen yang dipergunakan dari SKB itu akan dianggap tidak sah atau ditolak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.