Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Staf pajak menjadi salah satu profesi yang banyak dicari oleh setiap perusahaan sebab memiliki tugas serta peranan yang penting. Adapun profesi ini bertanggung jawab dengan semua hal yang berkaitan dengan  perpajakan perusahaan. Banyak orang yang mungkin masih menyamakan staf pajak dengan staf finance ataupun dengan akuntan. Namun sebenarnya, tugas serta tanggung jawabnya sangat berbeda.

Menurut Robert Half, seorang staf pajak bertanggung jawab untuk mempersiapkan dokumen sampai dengan pengelolaan laporan pajak perusahaan. Disamping itu, mereka yang menjalani profesi tersebut juga harus selalu mengawasi setiap proses administrasi perpajakan pada perusahaan.

Terdapat beberapa jenis administrasi pajak yang pada umumnya akan ditangani oleh seorang staf pajak, seperti PPh 21, PPh 22, PPh 24, PPh 23/26, PPN, sampai dengan PPh badan. Disamping itu, seperti yang disebutkan oleh Richard Lloyd dan Chron, staf pajak juga mempunyai tugas lainnya di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengatur, serta menyiapkan dokumen perpajakan perusahaan.
2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan secara pasti.
3. Membayar serta melaporkan pajak tepat waktu.
4. Membuat perencanaan pajak.
5. Mengatur serta memperbarui database pajak milik perusahaan.
6. Meninjau sistem yang berhubungan dengan pajak perusahaan.
7. Selalu up to date dengan berbagai kebijakan pajak yang ada di wilayah perusahaan.

lantas, apa saja skill yang dibutuhkan atau yang perlu dikuasai oleh staf [ajak?

Staf pajak memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, pada umumnya perusahaan akan mencari kandidat terbaik yang memang benar-benar mempunyai skill di bidang tersebut. Berikut beberapa skill yang harus dimiliki apabila Anda ingin berkarier dalam profesi ini:

1. Terbiasa dengan angka

Menurut Bright Network, untuk menjadi seorang staf pajak memang tidak harus seorang yang jenius dalam matematika. Tapi, paling tidak telah terbiasa dengan angka. Sebab, salah satu tugas dari seorang staf pajak ialah menghitung jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh perusahaan.

Oleh sebab itu, kemampuan berhitung sangat dibutuhkan dalam hal ini supaya tidak ada kesalahan dalam membayarkan pajak.  Pasalnya, ketika terjadi kesalahan dalam perhitungan pastinya hal itu dapat merugikan perusahaan.

Baca Juga: Pelajari dengan Baik PPN Impor Produk Digital

2. Kemampuan analisis

Selain harus terbiasa dengan angka, profesi ini juga membutuhkan kemampuan analisis yang baik. Sebenarnya skill tersebut menjadi salah satu skill yang paling dicari oleh recruiter serta menjadi skill yang harus dikuasai untuk banyak profesi. Jika memiliki kemampuan analisis yang baik, tentu saja staf pajak akan lebih mudah didalam mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang telah disaringnya.

3. Manajemen waktu

Skill berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang staf pajak ialah terkait dengan manajemen waktu. Dengan menguasai kemampuan ini, tentu saja akan mudah didalam memprioritaskan tugas. Seorang karyawan yang bisa mengelola waktu dengan baik dan tepat, pasti akan lebih mudah jika harus menyelesaikan banyak pekerjaan. Begitu pula dengan staf pajak yang mempunyai tugas cukup banyak. Oleh sebab itu, dengan manajemen waktu yang baik, tentu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

4. Pengetahuan soal pajak

Pengetahuan terkai pajak tentu saja menjadi skill paling penting untuk profesi ini. Mulai dari pengetahuan terkait hukum perpajakan yang berlaku sampai dengan perhitungan setiap jenis pajak tentu harus dipahami. Disamping itu, seorang staf pajak juga harus mempunyai sertifikasi pajak. Sebab, pada umumnya perusahaan memang mengharuskan kandidat mempunyai sertifikasi pajak untuk menduduki profesi tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai kegiatan ekonomi yang termasuk sangat besar di kawasan Asia Tenggara, tentu saja hal ini juga membuat ada banyak pengusaha yang secara otomatis menjadi wajib pajak. Menjadi wajib pajak bukan hanya tentang kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak saja, tetapi juga Bagaimana cara mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien.

Untuk itu sangat penting memiliki pengetahuan tentang perpajakan supaya bisa mengelola kewajiban pajak seefektif mungkin. Misalnya dengan mengikuti pelatihan pajak. Pelatihan pajak merupakan suatu kegiatan perpajakan yang akan mempelajari berbagai ketentuan dan informasi seputar perpajakan.

Di kawasan Asia Tenggara sendiri Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pasar internet terbesar. Berdasar pada e-economy SEA 2020 Report, skala ekonomi digital Indonesia telah mencapai 44 miliar US Dolar, Kemudian meningkat 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan diprediksi angka tersebut akan terus bertumbuh sampai 124 miliar USDolar pada tahun 2025.

Pastinya hal seperti ini mengacu pada konsumsi produk Digital dari masyarakat Indonesia yang sangat besar antusiasnya dan selalu meningkat pertahunnya. Dengan besarnya pasar digital ekonomi di Indonesia, pemerintah memanfaatkan hal tersebut agar memperoleh penerimaan pajak terlebih pada pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut dengan PPN.

Kendati demikian, maka pada tanggal 1 Juli 2020 pemerintah telah resmi mengenakan pajak untuk produk digital dalam wujud barang yang tidak berwujud maupun jasa dari produk impor. Produk digital yang berasal dari luar negeri tersebut akan dibebankan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Lantas, bagaimana dasar hukumnya dan mekanisme perpajakannya?

Dasar Hukum

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tepat pada 1 Juli 2020 dibebankan PPN sebesar 10% terhadap produk digital dari luar negeri. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran, juga pelaporan pajak pertambahan nilai, terhadap pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari wilayah luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE.

Di sisi lain, Kemenkeu juga mengelola kembali ketentuan PPN terhadap pemanfaatan barang kena pajak atau PKP tidak berwujud atau jasa kena pajak (JKP) dari luar negeri melalui PMSE. Ketentuan kembalinya tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022.

Baca Juga: Bagaimana Kewajiban Pajak Bagi Seorang Pemilik NPWP Aktif Namun Tidak Berpenghasilan?

Kendati demikian, terdapat batasan kriteria tertentu terhadap pelaku bisnis yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tetap atau berarti tidak berubah. Sehingga batasan tersebut tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 yang sudah diberlakukan pada 25 Juni 2020.

Mengapa Produk Digital Impor Dibebankan PPN?

Bikin pajak melalui Siaran Pers No. SP-21/2020 Menyatakan bahwa pembebanan pajak pertambahan nilai impor untuk produk digital adalah sebuah upaya pemerintah, untuk menciptakan kesetaraan berbisnis bagi seluruh pelaku usaha. Terlebih antara pelaku bisnis yang baik didalam negeri atau luar negeri, serta antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Terdapat harapan pada pengenaan pajak pertambahan nilai impor produk digital juga ada bisa meningkatkan pendapatan negara.

Salah satunya dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan yang bisa menyokong atau menanggulangi dampak ekonomi, karena adanya pandemi di tahun-tahun sebelumnya. Pajak pertambahan nilai yang dipungut untuk setiap masa pajak maka harus disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Indonesia ialah negara yang memiliki pasar internet terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Mengacu pada e-economy SEA 2020 Report, skala ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD 44 miliar, naik 11% jika dibandingkan dengan tahun 2019, serta diprediksi tumbuh sampai dengan USD 124 miliar pada tahun 2025.

Tentu hal tersebut menunjukkan jika konsumsi produk digital oleh masyarakat Indonesia sangat besar serta selalu meningkat setiap tahunnya. Dari besarnya pasar ekonomi digital di Indonesia, pemerintah memanfaatkan ini untuk memperoleh penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dengan demikian, per 1 Juli 2020 pemerintah secara resmi telah mengenakan pajak untuk produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud ataupun jasa dari impor. Produk digital dari luar negeri tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yakni sebesar 10%.

Dasar Hukum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya jika tepat per 1 Juli 2020, produk digital dari luar negeri dikenakan PPN dengan besar 10%. Ketentuan ini telah tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020 terkait Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, dan juga Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean Melalui PMSE.

Disamping itu, ketentuan terkait dengan PPN impor produk digital juga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Sedangkan, Kementerian Keuangan telah mengatur kembali ketentuan PPN terhadap pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak (JKP) dari luar negeri yang dilakukan melalui PMSE. Dimana pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.03/2022.

Walaupun demikian, batasan kriteria tertentu terhadap pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE tidak berubah. Ini berarti batasan tersebut tetap mengacu terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 yang sudah ditetapkan pada 25 Juni 2020.

Mengapa Produk Digital Impor Dikenakan PPN?

Melalui Siaran Pers No. SP-21/2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan jika pengenaan PPN impor produk digital dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha untuk seluruh pelaku usaha, terutama antara pelaku baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga antara usaha konvensional serta usaha digital.

Baca Juga: Mengenal EMarking Tax dan Implementasinya di Indonesia

Pengenaan PPN impor produk digital tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya  ialah sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19.

Tarif PPN Impor Produk Digital

PPN impor produk digital yang harus dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ialah sebesar 10% dari nilai berupa uang yang dibayar untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sebelum dipungut PPN. Namun, seperti diketahui per 1 April 2022 tarif PPN terbaru naik sehingga menjadi 11% berdasarkan UU HPP.

Pemungut PPN Impor Produk Digital

Pihak yang memungut PPN, termasuk menyetorkan serta melaporkan PPN terhadap transaksi barang digital serta jasa digital dari luar negeri tersebut ialah pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaku usaha PMSE bisa berupa pedagang luar negeri, penyelenggara PMSE dalam negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau penyelenggara PMSE luar negeri.

Terdapat beberapa perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, diantaranya Amazon Web Service Inc., Spotify AB., Google Asia Pasific Pte. Ltd.,  Facebook Ireland Ltd., Apple Distribution International Ltd., Microsoft Corporation, Tiktok Pte. Ltd., dan masih banyak lagi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai wajib pajak tentu saja harus mengetahui peraturan perpajakan yang ada supaya terhindar dari pemberian sanksi pajak. Untuk itu sangat penting memperoleh pendidikan perpajakan seperti misalnya dengan mengikuti training pajak. Training pajak merupakan kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang ingin memperoleh ilmu tentang pajak dasar hingga pajak lanjutan.

Tentu saja akan menjadi suatu masalah jika seorang wajib pajak mengalami kesalahpahaman atau tidak paham mengenai aturan pajak yang berlaku. Seperti halnya bahwa walaupun memang wajib pajak tidak memiliki penghasilan tapi wajib pajak tersebut tetap wajib melakukan penyampaian surat pemberitahuan tahunan.

Seperti yang sudah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Twitter resminya bahwa dijelaskan Siapa saja yang mempunyai NPWP maka harus selalu melakukan pelaporan SPT tahunan. Di samping itu, Kring Pajak akhir-akhir ini, juga menghubungi contact center dari Dirjen pajak dari akun resmi Twitter yang menjelaskan bahwa pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut dengan wajib pajak ini, harus melaporkan SPT tahunan nya apabila memang mempunyai NPWP yang aktif.

Wajib pajak yang tidak mempunyai penghasilan bisa melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya dengan memakai formulir status Nol 1770SS dengan mengikuti tata cara prosedural atau tutorial melalui pengarsipan elektronik.

Menurut PER-04/PJ/2020 bahwa wajib pajak individu juga perlu dianggap sebagai wajib pajak tidak efektif (WP NE). Wajib pajak tidak efektif merupakan wajib pajak yang tidak mencukupi syarat subjektif maupun objektif namun belum melakukan pencabutan NPWP. Apabila seseorang wajib pajak ingin melakukan identifikasi dan melakukan pengembalian wajib pajak tidak efektif Berikut ini adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

• Wajib pajak individu atau orang pribadi yang melakukan aktivitas komersial atau biasa juga disebut dengan wiraswasta, namun sebenarnya sudah tidak melakukan kegiatan tersebut lagi.
• Pihak wajib pajak badan yang yang tidak melakukan wirausaha atau perdagangan dan penghasilnya berada di bawah penghasilan bebas pajak atau yang biasa disebut dengan PTKP.
• Seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari PTKP dan memanfaatkan NPWP sebagai persyaratan administrasi. Seperti contohnya untuk memperoleh pekerjaan maupun membuka sebuah rekening keuangan.

Baca Juga: Pentingnya Bagi Wajib Pajak untuk Memahami Perihal Penagihan Pajak

Wajib pajak yang sudah teridentifikasi menjadi wajib pajak tidak efektif (WP NE), maka tidak memiliki kewajiban untuk mencukupi kewajiban perpajakan apapun ketika mengajukan SPT. Di samping itu, wajib pajak maupun wajib pajak tidak efektif tidak sah atau tidak akan memperoleh teguran, sejak ditetapkan wajib pajak tersebut sebagai wajib pajak tidak efektif Walaupun memang tidak mengajukan SPT.

Sehingga, kesimpulannya adalah apabila Anda belum memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak tidak efektif (WP NE) atau tidak melakukan pengajuan untuk menjadi wajib pajak tidak efektif maka Anda tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan.

Sepenting inilah pengetahuan pajak diperlukan untuk wajib pajak bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena supaya setiap individu paham betul Betapa kebijakan perpajakan ini sangat penting untuk dipahami dan dimengerti. Ketika seorang individu sudah memahami tentang peraturan pajak yang ada pasti akan sangat mudah untuk melakukan kewajiban dan terhindar dari berbagai hukuman yang ada. Maka dari itu, salah satu solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti training pajak yang sudah ada di berbagai kota di sekitar Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada saat ini, tidak jarang para wajib pajak yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan. Sehingga hal tersebut berdampak pada pengelolaan kewajiban pajak yang kurang efisien. Untuk itu cara terbaik supaya bisa mengelola kewajiban pajak dengan baik adalah mengikuti kursus pajak yang bisa diikuti oleh siapapun. Kursus pajak tersebut nantinya akan memberikan berbagai materi mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan pada pesertanya. Sehingga kedepannya untuk para wajib pajak bisa melakukan pengelolaan kewajiban pajak yang lebih efektif dan efisien lagi. Seperti halnya mungkin masih banyak yang awam dengan yang namanya penagihan pajak.

Hal tersebut juga dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpahaman wajib pajak pada berbagai hal kecil yang sebenarnya mempunyai peran yang cukup penting dalam sektor pajak sendiri. Disamping itu, juga adanya ketidakmampuan masyarakat saat memenuhi kewajiban pajak sehingga membuat mereka tidak mengerti dan cenderung tidak peduli pada hal tersebut. Pada dasarnya, dalam proses penagihan pajak jika seorang wajib pajak tidak mempedulikannya, atau bisa disebut dengan menunggak kewajiban pajak tersebut. Maka, wajib pajak bisa dikenakan sanksi terhadap kelalaiannya saat menaati berbagai proses maupun tata cara penagihan pajak. Maka dari itu, sangat penting untuk memahami maupun mengerti akan penagihan pajak yang memang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat.

Terutama wajib pajak yang mempunyai kewajiban pajak, untuk meminimalisir terjadinya berbagai resiko yang bisa terjadi dalam proses perpajakan. Pada umumnya penagihan pajak ini merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun penanggung jawab pajak untuk melunasi hutang pajaknya serta biaya penagihannya. Landasan hukum untuk penagihan pajak juga sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 dan telah dilakukan revisi dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), yang mana dalam kebijakan itu, penagihan pajak berarti sebagai serangkaian penanganan yang dikhususkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, dengan menegur maupun memberitahu, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penagihan baik seketika atau sekaligus

Selain itu, juga melakukan penjualan atau pelelangan barang yang telah disita, hingga melakukan penyitaan maupun penyanderaan. Jika dilihat dari UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 1 angka 28, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), Kemudian dilakukan beberapa kali perubahan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU ciptaker dan dilakukan harmonisasi pajak menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang biasa disebut dengan UU HPP.

Baca Juga: Apakah Kenaikan UMP 2023 Berdampak pada Sektor Perpajakan?

Yang mana pada aturan tersebut mendefinisikan penanggung jawab seperti halnya yang dijelaskan sesuai peraturan tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP di mana yang dimaksud adalah orang pribadi maupun badan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak.

Dalam kasus seperti ini, wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dan sudah sesuai seperti halnya aturan yang berlaku juga termasuk sebagai penanggung pajak. Pada proses penagihan pajak sendiri pasti mempunyai kaitan antara Terhadap penanggung pajak seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal yang satu ini, bisa dipungkiri bahwa setiap wajib pajak pasti saja mempunyai beberapa penanggung pajak. Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa jenis penagihan pajak, baik itu secara aktif, pasif, atau seketika dan sekaligus.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Emarking tax ialah sebuah peraturan yang mengharuskan pengalokasian penerimaan beberapa jenis pajak, dimana nantinya  akan dipakai untuk proyek atau pelayanan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan, yaitu Undang – Undang No. 29 Tahun 2008 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Penerapan dari emarking tax bisa kita lihat implementasinya pada pajak daerah ataupun retribusi daerah. Dimana secara tidak langsung pemerintah diharuskan untuk mempunyai kemampuan dalam membiayai segala kebutuhan terkait hal tersebut, terlebih apabila terjadi desentralisasi fiskal.

EMarking tax sendiri bisa diartikan sebagai sebuah kebijakan yang tepat untuk dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama wajib pajak terhadap peranan pemerintah selaku pihak yang mempunyai wewenang didalam mengelola hasil pajak. Setidaknya terdapat3 (tiga) faktor yang mendasari jika dilakukan eMarking tax, yakni:

1. Dilaksanakan atas dasar kepentingan pribadi masyarakat selaku Wajib Pajak;
2. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah; dan juga
3. Keinginan untuk menghubungkan berbagai masalah yang ada yang berhubungan dengan pembayaran ataupun penyetoran pajak.

Dalam hal tersebut, di seluruh belahan dunia, ada beberapa negara yang menerapkan eMarking tax. Setiap negara yang menerapkannya tentu mempunyai tujuan tersendiri dalam melakukan program tersebut.

Tujuan EMarking Tax

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap negara pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda didalam mengimplementasikan eMarking tax. Terlepas dari hal tersebut, secara umum tujuan dari menerapkannya ialah untuk membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu, juga untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di daerah dalam mengolah ataupun mengalokasikan penerimaan pajak daerah terhadap kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut.

EMarking Tax di Indonesia

Mengacu pada teori dari kebijakan publik, efisiensi terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting serta menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat. Penerapan ini menjadi salah satu wujud nyata dimana pemerintah bisa mengolah ataupun mengalokasikan penerimaan pajak terhadap masyarakat terutama wajib pajak.

Baca Juga: Ketahui Fungsi Pajak untuk Infrastruktur Negara dan Masyarakat

Didalam pelaksanaannya, eMarking sendiri sudah berkembang secara menyeluruh di berbagai belahan dunia, baik itu di negara maju ataupun negara berkembang. Di tahun 1921, Kolombia menjadi salah satu negara yang menerapkan eMarking tax. Penerapan tersebut dalam bentuk dorongan untuk meningkatkan infrastruktur daerah. Sedangkan, Australia juga ikut menerapkannya, yang mana penerapan tersebut merupakan Medicare Levy. Penerapan tersebut terbilang cukup populer, sebab bertujuan untuk membatu segala pembiayaan terhadap pelayan kesehatan.

Apabila dilihat dari tujuan dari masing-masing negara, eMarking tax ini bisa menjadi salah satu cara untuk memastikan apakah negara tersebut benar-benar mengalokasikan/mengolah penerimaan pajak dengan tepat atau tidak. Disamping itu, penerapan eMarking tax ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya pembatalan maupun penundaan sebuah program atau proyek karena penerimaan pajak yang menurun.

Hal tersebut juga turut dirasakan Indonesia yang sudah mengubah wajah dalam dunia perpajakan yakni dengan menerapkan kebijakan atas eMarking tax. Di Indonesia sendiri, penerapan eMarking sebenarnya sudah dilakukan dan tercermin didalam Undang – Undang UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Tapi, penerapan tersebut memang terbilang tidak sepopuler negara-negara lain.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Ada beragam manfaat yang bisa diperoleh jika Anda membayar pajak secara tepat waktu, baik untuk diri kita sendiri maupun negara sekaligus. Bukan tanpa alasan jika seseorang diwajibkan dalam membayar pajak.

Pajak menjadi kontribusi wajib dari rakyat terhadap negara. Baik itu sebagai orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak menjadi sebuah perwujudan kewajiban dan juga peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan juga bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang menyumbang yakni sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara tentu saja akan sulit dilaksanakan.

Tapi, hingga saat kini pun masih banyak masyarakat yang belum taat dalam membayar pajak dikarenakan minimnya informasi masyarakat terkait dengan manfaat pajak itu sendiri. Lantas sebenarnya apa saja fungsi pajak bagi infrastruktur negara dan masyarakat? Berikut beberapa diantaranya:

Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Fungsi pajak untuk infrastruktur negara dan masyarakat yang pertama ialah bisa terciptanya beragam infrastruktur dan juga fasilitas umum, pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol sampai dengan rumah ibadah menjadi beberapa jenis infrastruktur serta fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana yang didapatkan dari penerimaan pajak.

Adanya beberapa fasilitas tersebut tentu saja akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, misalnya untuk bepergian antar kota maupun antar provinsi, akan semakin mudah dengan melintasi jembatan yang sudah disediakan karena ketaatan dalam membayar pajak.

Fasilitas Pendidikan

Fungsi pajak untuk infrastruktur negara dan masyarakat berikutnya dengan taat membayar pajak ialah membuat beragam fasilitas pendidikan yang dapat dinikmati. Berbagai program pendidikan dari segi pendidikan, misalnya Kartu Indonesia Pintar ( KIP ), Beasiswa Bidik Misi dan Bantuan Operasional (BOS) menjadi deretan manfaat akan adanya pajak yang dialokasikan dalam sektor pendidikan

Fasilitas Kesehatan

Fungsi berikutnya ialah adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa Anda rasakan. Sebagian hasil penerimaan pajak yang dialokasikan pada bidang kesehatan dalam menyediakan makanan tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan juga balita kurus yang kurang asupan gizi. Disamping itu, membayar pajak juga berguna dalam meningkatkan pelayanan dan juga mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN/KIS untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca Juga: Mengenal Lebih Jauh tentang Penagihan Pajak

Pengembangan Transportasi Umum

Fungsi pajak selanjutnya ialah tersedianya fasilitas angkutan umum pada setiap wilayah. Pemerintah telah menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik, nyaman, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat untuk mengatasi kemacetan dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan transportasi lainnya.

Hal ini juga sangat berguna dalam mengurangi angka kemacetan yang terjadi di kota-kota besar dan juga menarik minat masyarakat untuk beralih memakai transportasi umum sebagai transportasi sehari-hari.

Usaha yang Lebih Profesional

Jika Anda mempunyai usaha atau bisnis, Anda akan merasakan fungsi pajak yang lainnya yakni berupa usaha yang bisa terlihat lebih professional di hadapan distributor dan juga konsumen. Ini dikarenakan saat Anda telah masuk dalam bidang bisnis manufaktur, nama nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu bagian terpenting dalam surat kerja sama kontrak. Jika Anda tidak mempunyai NPWP, perusahaan akan terlihat tidak profesional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Tentu saja bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa aktivitas konsumsi telah termasuk dalam salah satu kegiatan yang berkontribusi dalam struktur ekonomi nasional. Sehingga, sangat penting untuk pemerintah agar bisa menjaga stabilitas daya beli pada masyarakat. Ketika terdapat kenaikan UMP pada beberapa wilayah di Indonesia, lalu bagaimana perpajakannya?

Tentu saja sektor perpajakan ini merupakan sektor yang sangat luas, sehingga pada beberapa sektor lainnya juga ikut andil dalam pemenuhan perpajakan. Supaya Anda bisa mengetahui pengetahuan perpajakan secara menyeluruh, maka bisa dengan mengikuti brevet pajak. Brevet pajak merupakan sebuah kelas perpajakan yang akan diikuti oleh peserta yang ingin memperoleh materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan.

Pada saat ini terdapat sejumlah pemerintah daerah maupun provinsi yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum pada tahun 2023 pada berbagai wilayahnya masing-masing. Kebijakan yang satu ini sudah sesuai dengan peraturan mengenai penetapan upah minimum tahun 2023 atau lebih tepatnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Penetapan kenaikan upah pada tahun depan pasti saja menjadi kabar baik untuk para pekerja, terutama untuk para buruh. Karena ternyata dengan kenaikan UMP tersebut bisa mempengaruhi besarnya penghasilan para buruh. Kemenaker atau kementerian dan Tenaga kerjaan telah meresmikan kebijakan kenaikan UMP pada 2023 yang maksimalnya sampai 10%.

Kenaikan UMP tersebut akan berlaku untuk mereka yang bekerja kurang dari setahun. Upah minimum ini adalah suatu jaring pengaman untuk melindungi upah buruh atau pekerja. Supaya tidak merosot hingga batas garis kemiskinan yang akan berisiko membahayakan untuk kesehatan para buruh maupun pekerja. Atau yang sangat dihindari adalah ditakutkan akan mempengaruhi produktivitas buruh atau pekerja. Seperti yang sudah sedikit disinggung sebelumnya bahwa kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan yang ada kontribusinya pada struktur ekonomi nasional. Maka, apakah ada dampaknya bagi perpajakan?

Menurut Peraturan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan, untuk negaranya yang memiliki sifat memaksa seperti halnya undang-undang perpajakan yang sudah ditentukan. Selain itu, juga tidak dengan memperoleh imbalan secara langsung sekaligus juga dipergunakan untuk kebutuhan negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat negara.

Baca Juga: Benarkah Kewajiban Perpajakan Bisa Diwakilkan? Bagaimana Ketentuannya?

Seperti halnya yang dimaksud dengan “demi kemakmuran rakyat”, maka kenaikan UMP 2023 tersebut pun termasuk dalam suatu upaya pemerintah untuk memakmurkan rakyat. Terlebih untuk para buruh atau pekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini terdapat berbagai daerah yang sudah ditetapkan kenaikan upah minimumnya pada tahun 2023, antara lain:

• Jawa Timur yang meningkat sebanyak 7,8% yang sebelumnya Rp1.891.567, menjadi Rp2.040.244.
• Jawa Tengah yang meningkat sebesar 8,01% yang sebelumnya Rp1.812.935, menjadi Rp1.958.169.
• Jawa Barat yang meningkat sebesar 7,88% yang sebelumnya Rp1.841.487, menjadi Rp1.986.670.
• DKI Jakarta yang meningkat sebesar 5,6% yang sebelumnya Rp4.573.845, menjadi Rp4.900.798.
• Banten yang meningkat sebesar 6,4% yang sebelumnya Rp2.501.203, menjadi Rp2.661.280.

Sehingga dari data diatas dapat dilihat bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi yang tertinggi saat penetapan kenaikan UMP tahun 2023. Pada sektor perpajakan terdapat istilah PPH. Dapat dipastikan bahwa kenaikan UMP 2022 ini berhubungan langsung dengan penghasilan seorang buruh/pekerja. Dapat dikatakan bahwa untuk setiap pekerja yang perolehannya mencapai Rp4,5 juta dalam sebulan maupun melebihi dari batas PTKP, sesudah munculnya kebijakan kenaikan UMP 2023. Maka, pekerja tersebut bisa mulai melakukan kewajiban pajak seperti halnya wajib pajak pada umumnya. Sehingga dalam hal ini, nantinya jumlah wajib pajak di Indonesia juga akan semakin bertambah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dewasa ini masih banyak wajib pajak yang merasa asing dengan maksud dari penagihan pajak. Ini disebabkan karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya mempunyai peranan yang cukup penting untuk dunia perpajakan. Disamping itu, ada ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang membuat mereka tidak mengerti bahkan cenderung tidak mau tahu.

Sebetulnya, pada proses penagihan pajak jika seorang wajib pajak tidak memedulikannya hal tersebut atau menunggak kewajiban perpajakanya, maka wajib pajak bisa terkena sanksi atas kelalaiannya didalam menaati proses-proses ataupun tata cara penagihan pajak.

Oleh karena itu, pengertian ataupun pemahaman terhadap penagihan pajak perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat, terutama untuk wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proses perpajakan.

Apa Itu Penagihan Pajak

Umumnya penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilaksanakan oleh penanggung pajak (wajib pajak) didalam melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihannya. Penagihan  pajak pun mempunyai landasan hukum yang diatur didalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Pasal 1 angka 9 serta direvisi didalam UU No. 19 Tahun 2000 terkait Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Jenis Penagihan Pajak

Dalam proses penagihan pajak tentunya mempunyai hubungan dengan penanggung pajak sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri jika setiap wajib pajak tentunya mempunyai beberapa penanggung pajak. Terkait hal ini, ada beberapa jenis penagihan pajak, baik secara pasif, aktif, ataupun seketika dan sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Penagihan Pajak Pasif

Dalam proses penagihan pajak yang bersifat pasif, otoritas pajak atau fiskus hanya  akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat sejenis lainnya yang membuat pajak terutang menjadi lebih besar. Pada jenis penagihan ini, otoritas pajak atau fiskus hanya memberitahukan pada wajib pajak terkait jika terdapat utang pajak. Jika dalam kurun waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis lainnya, lantas WP tidak membayar utang pajak  tersebut, maka otoritas pajak/fiskus akan melakukan penagihan secara aktif.

Baca Juga: Mengenal Subjek, Objek, dan Dasar Hukum PPh Pasal 19

2. Penagihan Aktif

Seperti yang telah dijelaskan dalam jenis penagihan sebelumnya, dimana penagihan aktif akan secara langsung dilaksanakan jika wajib pajak/penanggung pajak tidak melakukan pembayaran (jatuh tempo) semenjak diterbitkannya STP. Pada penagihan secara aktif ini, otoritas pajak/fiskus akan menggunakan juru sita pajak dalam melakukan tindakan selanjutnya untuk melakukan penyitaan sampai dengan pelelangan jika WP atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.Ini terhitung 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran/surat paksa yang diterbitkan otoritas pajak/fiskus.

3. Penagihan Seketika & Sekaligus

Jenis penagihan seketika dan sekaligus ini menjadi jenis penagihan pajak yang dijalankan oleh fiskus dan juga juru sita pajak terhadap wajib pajak yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu jangka waktu jatuh tempo yang telah ditentukan terhadap pelunasan pajak. Jenis penagihan tersebut mencakup keseluruhan utang pajak, yakni mulai dari semua jenis pajak, masa pajak, sampai dengan tahun pajak. Penagihan jenis ini pun mempunyai tujuan dalam mencegah terjadinya pajak terutang yang menumpuk dimana nantinya menjadi sulit untuk ditagih.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Telah menjadi urusan atau keharusan bagi seorang wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya. Mereka perlu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya seperti yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Tentu saja pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien akan sangat berguna bagi negara maupun pihak wajib pajak itu sendiri.

Solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Mengapa demikian? Karena kursus pajak ini, membuat pesertanya memperoleh berbagai materi terkait perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Bahkan kelas perpajakan yang satu ini juga biasa diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di sektor perpajakan, misalnya konsultan atau ahli pajak.

Seperti yang telah diketahui oleh sebagian besar orang bahwa pajak ini, salah satu kontribusi wajib kepada sebuah negara yang terutang oleh wajib pajak dan sifatnya memaksa berdasar pada kebijakan perpajakan yang berlaku. Lalu, dalam hal tersebut Apakah kewajiban saat melakukan pembayaran atau pelaporan pajak bisa diwakilkan kepada orang lain?

Jadi, pada dasarnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, yang juga termasuk dalam hak untuk bisa diwakilkan oleh pihak lain, maupun seseorang yang memang sudah ditunjuk untuk mewakilkan dirinya sebagai kuasa wajib pajak saat menjalankan kewajiban perpajakan ini.

Kuasa Wajib Pajak?

Sementara itu untuk wajib pajak yang ingin diwakilkan tentu saja juga ada beberapa ketentuan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mengingat dari proses perpajakan ini mempunyai kebijakan dan kekuatan hukum sehingga tidak bisa sembarangan diwakilkan oleh orang lain begitu saja. Pada umumnya, kuasa ini merupakan definisi dari seseorang yang sudah ditunjuk secara resmi untuk melakukan sebuah kewenangan, dikarenakan dipandang atau dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Sehingga, bisa membantu seorang pemberi kuasa dalam melaksanakan sebuah hak maupun kewajiban. Dalam sektor pajak sendiri dikenal sebagai kuasa wajib pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seorang wajib pajak juga memiliki hak untuk melakukan penunjukan kepada seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya, dalam membantu pengurusan kewajiban pajak. Pada umumnya pihak yang menjadi kuasa atau wakil untuk wajib pajak adalah seorang:

• Konsultan pajak yang telah memiliki pengetahuan khusus di dunia perpajakan.
• Seorang yang ahli di bidang pajak dan dipercaya bisa membantu melakukan kewajiban pajak dari pihak wajib pajak. Misalnya seperti karyawan dari wajib yang bersangkutan, maupun karyawan yang sebelumnya telah melalui berbagai pelatihan pajak.

Baca Juga: Insentif Pajak PPh Badan yang Berpengaruh pada Kenaikan Bidang Usaha dan Investasi

Bagaimana Ketentuan Kuasa Wajib Pajak?

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap wajib pajak ini, berhak memilih untuk diwakilkan pada siapa. Sehingga, pihak yang menjadi wakil atau kuasa harus memperhatikan ketentuan, maupun syarat sebagai kuasa wajib pajak karena proses perpajakan ini mempunyai kekuatan dan aturan hukum. Maka, tidak dapat sembarang orang bisa mewakili kewajiban perpajakan dari seorang wajib pajak. Berikut ini adalah syarat dan ketentuannya.

• Seorang puasa yang telah ditunjuk sebagai puasa atau wali tidak diperbolehkan untuk melimpahkan kuasanya atau mewakilkan kewajiban tersebut pada orang lain.
• Seorang kuasa pajak perlu disertai dengan surat penunjukan. Misalnya saja apabila meminta bantuan pada karyawan, untuk menerima atau menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan perpajakan tertentu yang dibutuhkan.
• Seseorang yang sudah ditunjuk sebagai kuasa hanya mempunyai kewajiban atau hak terhadap urusan pajak tertentu, maupun yang sudah dikuasakan oleh wajib pajak seperti halnya perjanjian di surat kuasa khusus.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.