Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Sertifikat elektronik atau yang seringkali disebut dengan sertil ini bisa dilakukan perpanjangan, dengan cara wajib pajak mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik secara online maupun tertulis. Ketika mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik secara online, maka Anda sebagai wajib pajak bisa melakukannya pada laman resmi e-nofa.

Untuk mengelola kewajiban perpajakan, sekedar membayar pajak saja tidaklah cukup. Karena sangat penting bagi Anda untuk mengetahui seperti apa saja perkembangan regulasi perpajakan yang selalu berubah. Maka, untuk bisa mengetahui perkembangan perpajakan yang ada Anda dapat mengikuti pelatihan pajak. Bahkan dengan pelatihan pajak ini Anda akan bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan semakin efisien lagi.

Dari pengajuan yang dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan untuk memperpanjang sertifikat elektronik ini, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak maupun kantor yang berkaitan akan melakukan penelitian administrasi, yang berkaitan dengan kelengkapan terhadap data atau informasi dari wajib pajak tersebut. Selain melakukan penelitian administrasi atas wajib pajak, akan dilakukan pula pengujian autentikasi dan verifikasi untuknya. Dari penelitian dan pengujian yang nantinya dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, tentang surat elektronik dan penerbitan BPS elektronik pada wajib pajak, biasanya dalam kurun waktu paling lama satu hari kerja.

Terhitung sejak kapan satu hari kerja ini? Periode terhadap satu hari kerja tersebut artinya adalah terhitung sudah permohonan pengajuan diterima secara menyeluruh dan sudah dilakukan pengujian autentikasi maupun verifikasi, asalkan permohonan wajib pajak sudah lengkap sesuai dengan aturan. Perlu untuk diketahui bahwa masa berlaku dari sertifikat online ini adalah 2 tahun lamanya, terhitung sejak tanggal surat elektronik ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mana hal ini sudah diatur dalam kebijakan perundang-undangan pajak pasal 44 ayat 1 tahun 2020. Tentu saja ada berbagai alasan yang bisa diajukan untuk permintaan sertifikat elektronik yang baru.

Pertama adalah karena masa berlaku yang berkaitan dengan surat elektronik ini akan maupun sudah berakhir. Kedua, terdapat penyalahgunaan terhadap surat elektronik tersebut Ketiga adanya potensi yang memungkinkan timbulnya penyalahgunaan atas sertifikat elektronik. Keempat karena passphrase (suatu rangkaian teks atau kata yang dipergunakan sebagai pengontrol akses ke sistem komputer, data, mapun program) yang terlupa maupun tidak diketahui. Kelima adalah disebabkan karena berbagai penyebab lain yang bisa membuat wajib pajak harus meminta kembali sertifikat elektronik yang baru.

Baca Juga: Pengoptimalan Indonesia Terhadap Keketuaan ASEAN Dalam Bidang Perpajakan

Hal yang harus dilakukan untuk mengajukan sertifikat elektronik baru, sesuai dengan ayat 2, Yakni dengan cara melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian formulir pengajuan yang sudah dilampiri dengan berbagai kelengkapan data dokumen yang sesuai. Lantas, bagaimana nantinya dengan sertel yang sudah diterbitkan dengan sertel baru? Diketahui masa berlaku dari sertifikat elektronik yang dilakukan penerbitan dengan sertifikat elektronik yang baru ketika sertel baru diterbitkan, maka akan dinyatakan surat elektronik yang lama berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak tahun 2020 pasal 44 ayat 4.

Apabila Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak ini dilakukan penghapusan, baik itu yang dikarenakan oleh permohonan maupun secara jabatan, maka masa berlaku dari sertifikat elektronik juga nantinya akan berakhir. Sehingga, bisa dinyatakan bahwa masa berlaku dari surat elektronik ini sebenarnya juga akan sama berakhirnya atau secara bersamaan dengan dilakukannya penghapusan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Jadi ketika Anda menghapus NPWP, secara otomatis surat elektronik Anda juga tidak bisa berlaku lagi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai sebuah negara kepulauan yang berkembang, Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melakukan upaya untuk menarik investor supaya mau menanamkan saham dan juga membangun bisnisnya di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan ialah dengan membuat beberapa kebijakan pajak yakni berupa tax holiday serta tax allowance. Lantas apa yang dimaksud dengan 2 kebijakan tersebut?

Mengenal Tax Holiday

Dikutip dari tulisan David Holland dan Richard J. Van dengan judul Income Tax Incentive for Investment, tax holiday dan tax allowance merupakan jenis fasilitas pajak untuk investor. Tax holiday merupakan fasilitas pajak yang berlaku bagi perusahaan yang baru berdiri yang diberikan kebebasan dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.

Mengenal Tax Allowance

Tax allowance juga merupakan salah satu fasilitas pajak yang diberikan untuk investor. Pengertian dari tax allowance sendiri merupakan pengurangan pajak yang dihitung sesuai dengan besar jumlah investasi yang telah ditanamkan.

Perbedaan Tax Holiday dan Tax Allowance

Seperti yang sebelumnya disebutkan jika tax holiday dan tax allowance sama-sama merupakan fasilitas pajak yang diberikan untuk investor. Tapi, terdapat perbedaan mendasar antara kedua kebijakan perpajakan tersebut, diantaranya:

1. Pihak yang Mendapatkan

Tax allowance akan diberikan untuk wajib pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal terhadap kegiatan usaha utama. Baik itu penanaman modal baru ataupun perluasan dari usaha yang sudah ada dalam bidang usaha tertentu serta bidang usaha tertentu yang ada di daerah tertentu.

Sedangkan, tax holiday akan diberikan untuk Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru terhadap industri pionir. Maksud dari industri pionir ialah industri yang mempunyai keterkaitan yang luas, memperkenalkan teknologi baru, memberi nilai tambah serta eksternalitas yang tinggi dan juga mempunyai nilai strategis untuk perekonomian nasional.

2. Ketentuan

Wajib Pajak badan yang ingin mengajukan tax allowance diharuskan untuk memenuhi kriteria tertentu yakni mempunyai nilai investasi yang tinggi atau dilakukan untuk ekspor, mempunyai penyerapan tenaga kerja yang besar, atau mempunyai kandungan lokal yang tinggi.

Baca Juga: Cara Memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak

Sedangkan untuk WP badan yang ingin mendapatkan tax holiday harus memenuhi 5 kriteria, yakni merupakan industri pionir, memiliki status sebagai badan hukum Indonesia, merupakan penanaman modal baru yang mana belum diterbitkan keputusan terkait dengan pemberian ataupun penolakan pengurangan pajak penghasilan badan. Selain itu, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru dengan nilai minimalnya Rp100 miliar serta  telah memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara modal dan utang.

3. Bentuk Fasilitas yang Diberikan

Tax allowance memberikan empat fasilitas pajak untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan. Yakni berupa pengurangan penghasilan neto dengan besaran 30% dari jumlah nilai penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha utama.

Lalu, penyusutan yang dipercepat terhadap aktiva tetap berwujud serta amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud. Berikutnya, tarif PPh sebesar 10% atau lebih rendah sesuai dengan tax treaty terhadap dividen yang dibayarkan untuk Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Sedangkan yang ke empat ialah kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun namun tidak lebih dari sepuluh tahun.

Sedangkan, fasilitas yang ditawarkan oleh tax holiday berupa pengurangan tarif PPh badan dengan besaran 100% apabila nilai modal baru yang ditanamkan paling rendah Rp500 miliar. Pengurangan terhadap tarif tersebut berlaku selama 5 sampai dengan 20 tahun tergantung dari nilai modal baru yang telah ditanamkan .

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Bagi Anda yang ingin menambah wawasan di bidang perpajakan, karena ingin bekerja dalam dunia pajak. Maka, Anda bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti training pajak. Karena dalam training pajak tersebut Anda akan diberikan materi yang berkaitan dengan regulasi perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya yang selalu up to date.

Karena Anda bukan hanya perlu mengetahui dan memahami regulasi perpajakan saja, tetapi pastinya juga sangat penting untuk mengetahui informasi-informasi di dalamnya. Seperti halnya berita perpajakan terbaru baik di dalam negeri maupun secara global. Pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pengoptimalan ke ketuaan ASEAN untuk mendukung kerjasama perpajakan di kalangan beberapa negara kawasan.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai prioritas ASEAN pada forum AFT atau ASEAN forum on Taxation ke-17 dan ASEAN sub forum on exercise taxation (SF-ET) yang ke-14, dengan salah satunya adalah membuat pertemuan Kelompok kerja. Sementara itu, Febrio Kacaribu yang selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, memberikan penjelasan dalam pertemuan ini, bahwa akan melaksanakan dan menyelesaikan mandat keketuaan ASEAN pada tahun ini, yaitu Milestone penting dalam melakukan perwujudan upaya kolektif untuk mendukung dan Meningkatkan kerjasama perpajakan pada kawasan ASEAN.

Febrio juga menyebutkan bahwa pertemuan atau kelompok kerja ini, akan meliputi usaha-usaha untuk mendukung keadilan pajak, memaksimalkan basis pajak, memaksimalkan mobilisasi sumber daya domestik, mendukung keadilan pajak, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pada kawasan.

Hal tersebut tujuannya adalah dengan tema keketuaan ASEAN Indonesia, yakni epicentrum of growth. ASEAN memberikan penilaian pada perpajakan yang bisa memegang tugas dan peran pentingnya untuk menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi pada kawasan. Hal tersebut pastinya mencerminkan potensi adaptasi ASEAN untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Di samping itu, pada pertemuan AFT ke-17 nantinya, akan membahas isu regulasi pajak, yakni upaya untuk memperkuat dan membangun jaringan persetujuan penghindaran pajak berga (P3B) intra kawasan melalui pengenalan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related measure to prevent BEPS atau yang disebut dengan BEPS MLI dan akan membahas berbagai kasus yang berkaitan dengan P3B itu sendiri.

Baca Juga: Penerapan Pajak Karbon di Indonesia Sebagai Upaya untuk Mengatasi Perubahan Iklim

Lalu, juga dijelaskan untuk upaya memperbaiki implementasi pertukaran berita, maupun informasi pajak yang sesuai dengan standar internasional dan memberikan peningkatan terhadap kemudahan layanan administrasi pajak bagi investor, supaya bisa mendorong implementasi sistem online ketika mengajukan restitusi pajak dan mengajukan keringanan pajak.

Pembicaraan berkaitan dengan kasus ini dilakukan terhadap perkembangan penerapan inisiatif global, dengan solusi 2 pilar untuk menangani tantangan perpajakan yang timbul dalam era digitalisasi ekonomi, sekaligus untuk mengembangkan penerapan pajak yang diambil dari pajak karbon dan Aset kripto di beberapa negara lain.

Ada berbagai macam upaya yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk seluruh negara anggota ASEAN, agar bisa mendorong mobilisasi sumber daya domestik dan memaksimalkan basis-basis pajaknya. Kemudian, dalam pertemuan SF-ET juga dibicarakan berkaitan dengan upaya untuk melengkapi pertukaran data atau informasi untuk melancarkan kerjasama atas penerapan ketentuan Cukai, yang diantaranya adalah Cukai rokok dan minuman alkohol.

Informasi atau berita seperti ini pastinya akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bekerja di dunia perpajakan. Karena bagaimanapun juga regulasi pajak selalu mengalami perubahan, begitu pula berita dan informasi di dalamnya. Juga jangan lupa untuk meningkatkan pengetahuan Anda di bidang perpajakan dengan mengikuti training pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Perekonomian adalah salah satu dampak yang bisa ditimbulkan dari munculnya perubahan iklim yang semakin sering terjadi. Perekonomian telah menjadi salah satu dampak yang dapat disebabkan oleh perubahan iklim tersebut, sebab dampak dari lingkungan hidup yang terjadi pada korporasi dan bisa muncul karena adanya aktivitas korporasi itu sendiri.

Hal tersebut pastinya sangat penting untuk diwaspadai, supaya tidak berdampak besar atas stabilitas moneter sekaligus sistem keuangan sebuah negara. Adanya perubahan iklim seperti ini ternyata bisa berpengaruh terhadap 4% dari output ekonomi tahunan secara global, yakni pada tahun 2050 yang mana merupakan perkiraan dari studi baru dari 135 negara.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa setiap tahunnya suhu Global selalu mengalami peningkatan, bahkan hingga saat ini tahun 2023 yang dikarenakan adanya perubahan iklim. Dapat dipastikan bahwa bukan hanya merupakan ancaman sebagai krisis lingkungan yang akan berdampak untuk kesehatan masyarakat saja.

Di samping itu, perubahan iklim ini juga akan mengancam hal-hal yang berkaitan dengan produksi pangan maupun frekuensi bencana alam, terlebih untuk negara Indonesia Yang pastinya akan memperoleh dampak dari kenaikan suhu Global dari sepanjang tahun di Kepulauan ekuator.

Adanya perubahan iklim yang terjadi seperti ini, bank dunia maupun Bank Pembangunan Asia pada profil risiko iklim Indonesia, memberikan Penjelasan bahwa ada perkiraan yakni pada tahun 2050 terdapat sebesar 20% populasi nasional, di mana akan mengalami sebuah krisis air bersih yang akan terus meningkat menjadi 31% hingga nantinya tahun 2050.

Tentu saja hal seperti ini sangat penting untuk segera diwaspadai dan disadari betapa bahayanya, kemudian segera menemukan cara untuk mengendalikan krisis iklim tersebut. Pengendalian dari krisis iklim seperti ini adalah salah satu kewajiban yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sebab, hal tersebut telah mengancam dan bisa saja merugikan masyarakat karena adanya bencana hidrometeorologi yang ditimbulkan semakin tinggi. Sehingga, sangat diperlukan komitmen Pemerintah maupun masyarakat untuk berperan secara aktif dalam rangka penerapan pajak karbon. Bukan hanya wajib pajak saja yang perlu mengetahui tentang regulasi perpajakan, tetapi sebagai masyarakat umum baik yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak ataupun yang belum.

Baca Juga: Peran dan Tanggung Jawab Advokat Pajak dalam Penyelesaian Kasus Pajak

Sangat penting untuk mengetahui seperti apa regulasi perpajakan yang sedang diberlakukan di Indonesia, sehingga salah satu solusinya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Bahkan pelatihan perpajakan seperti kursus pajak ini sangat dianjurkan untuk Anda yang ingin bekerja di dunia perpajakan.

Kembali membahas mengenai pajak karbon, pajak karbon ini adalah kewajiban yang dibebankan terhadap suatu emisi karbon yang mana bisa memberi pengaruh buruk, terlebih untuk lingkungan hidup. Dari definisi yang telah dijelaskan tersebut, seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, pasal 13 ayat 1 undang-undang harmonisasi perpajakan. Dalam peraturan undang-undang tersebut Menjelaskan hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak karbon ini harus memperhatikan dari kondisi peta Jalan pajak karbon maupun peta Jalan Pasar karbon, berikut ini adalah lebih detailnya:

• Sebuah sasaran atas sektor prioritas
• Strategi yang digunakan untuk menurunkan emisi karbon
• Sebuah keselarasan sebagai upaya pembangunan energi baru dan yang terbarukan
• Sebuah keselarasan diantara begitu banyaknya kebijakan lain yang berlaku.

Permasalahan tentang pajak terhadap emisi karbon ini pastinya bukan hal yang mudah untuk bisa direalisasikan. Pajak atas emisi karbon tersebut pastinya berbeda dibandingkan dengan pungutan pajak lainnya, yang berperan sebagai pendapatan negara maupun berfungsi untuk meratakan perekonomian masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajakdan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Apakah Anda mempunyai minat untuk berkarir dalam bidang perpajakan serta ingin menjadi seorang konsultan pajak yang secara resmi diakui? Memperoleh sertifikat konsultan pajak menjadi langkah penting dalam membangun karir yang sukses dalam dunia perpajakan. Oleh sebab itu penting untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh sertifikat konsultan pajak serta memulai karir sebagai ahli pajak berkualitas.

Mengenal Sertifikat Konsultan Pajak

Sertifikat Konsultan Pajak merupakan sebuah pengakuan resmi yang diberikan untuk individu yang sudah memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman, dan juga ujian yang telah ditetapkan lembaga penerbit sertifikat. Sertifikat tersebut menunjukkan jika seseorang mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk memberikan nasihat dan juga layanan profesional didalam bidang perpajakan.

Pentingnya sertifikat tersebut ada pada kepercayaan dan juga keyakinan yang diberikan untuk para klien serta pihak berkepentingan lainnya atas kompetensi dari seorang konsultan pajak.

Pentingnya Menjadi Konsultan Pajak Bersertifikat

Menjadi konsultan pajak yang memiliki sertifikat bisa memberikan sejumlah manfaat, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Kredibilitas Tinggi

Sertifikat bisa menjadi bukti jika seorang konsultan pajak sudah memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan oleh lembaga penerbit sertifikat. Dengan demikian bisa meningkatkan kredibilitas serta kepercayaan klien.

2. Keunggulan Kompetitif

Didalam pasar yang kompetitif, mempunyai sertifikat konsultan pajak juga bisa memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan pesaing yang tidak memiliki sertifikat.

3. Akses ke Jaringan Profesional

Sebagai seorang konsultan pajak bersertifikat, Anda tentu bisa menjadi bagian dari jaringan profesional yang lebih luas. Tentu hal ini memungkinkan Anda untuk bisa  berinteraksi dengan sesama ahli pajak serta memperluas peluang dalam melakukan bisnis.

4. Pengembangan Karir yang Lebih Baik

Sertifikat konsultan pajak bisa membuka pintu untuk menuju peluang karir yang jauh lebih baik, termasuk kemungkinan untuk meningkatkan tanggung jawab, pendapatan, dan juga pertumbuhan profesional.

Baca Juga: Ini Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Ditjen Pajak

Persyaratan untuk Memperoleh Sertifikat

1. Pendidikan dan Latar Belakang yang Dibutuhkan

Supaya bisa memenuhi persyaratan pendidikan, biasanya Anda perlu mempunyai gelar sarjana atau diploma dalam bidang akuntansi, perpajakan, maupun dalam disiplin ilmu yang berkiatan lainnya. Beberapa lembaga sertifikasi juga bisa menerima kombinasi pendidikan dan juga pengalaman kerja yang relevan.

2. Pengalaman Kerja yang Relevan

Disamping pendidikan, Anda juga harus perlu mempunyai pengalaman kerja yang relevan di bidang perpajakan. Pada umumnya, lembaga penerbit sertifikat memerlukan jumlah tahun tertentu didalam pekerjaan yang melibatkan masalah perpajakan dan juga penyelesaian pajak.

3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Pajak

Beberapa lembaga yang menerbitkan sertifikat mungkin menetapkan syarat keanggotaan didalam organisasi profesi pajak yang diakui. Keanggotaan tersebut bisa memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan juga terhadap kesempatan pengembangan profesional.

Cara Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak

1. Pendaftaran dan Persiapan Ujian

Langkah pertama yang perlu dilakukan ialah mendaftarkan diri ke lembaga sertifikasi yang telah diakui. Kemudian Anda akan diberikan petunjuk terkait dengan persyaratan pendaftaran dan juga materi ujian yang akan diujikan.

2. Menyelesaikan Ujian Kualifikasi

Ujian kualifikasi dilakukan untuk menguji pemahaman Anda terkait dengan peraturan perpajakan, pengisian formulir pajak, strategi perencanaan pajak dan juga aspek lain yang terkait. Ikuti petunjuk dan juga perhatikan batas waktu yang telah ditentukan oleh lembaga penerbit sertifikat.

3. Memperoleh Sertifikat Setelah Lulus Ujian

Apabila Anda berhasil lulus dalam ujian kualifikasi, maka Anda akan mendaptkan sertifikat konsultan pajak. Anda perlu memahami prosedur pengambilan sertifikat, termasuk dalam melakukan pembayaran biaya dan juga pengisian formulir yang dibutuhkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau yang biasa disebut dengan Ditjen Pajak ialah salah satu instansi yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tentu tidak sedikit mahasiswa yang bercita-cita bekerja di DJP yang mana salah satunya alasannya ialah statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu, bekerja di Kantor Pajak tentu akan menjadi pekerjaan idaman untuk banyak mahasiswa yang ingin membanggakan kedua orang tua.

DJP memiliki unit vertikal misalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang bisa ditemukan di setiap kabupaten, kota sampai dengan provinsi. Tentu sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan cukup banyak serta bervariasi dari beberapa disiplin ilmu. Hal tersebut tentu menjadi kesempatan besar untuk Anda yang ingin berkarir dalam bidang perpajakan.

Untuk mahasiswa yang ingin bekerja di DJP, terdapat beberapa jurusan kuliah yang pada umumnya dibutuhkan oleh instansi tersebut. Tapi jurusan kuliah yang dibutuhkan tersebut juga tergantung dari kebutuhan dari DJP itu sendiri.

Jurusan kuliah yang pada umumnya dibutuhkan oleh DJP ini bukan hanya tersedia di PKN STAN yang merupakan sekolah tinggi kedinasan di bawah naungan Kemenkeu saja. Tapi, mahasiswa yang berasal dari jurusan serta kampus lain yang berkaitan dengan pajak juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di Ditjen Pajak.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa jurusan kuliah yang pada umumnya banyak dibutuhkan atau memiliki peluang besar untuk bekerja di kantor Ditjen Pajak.

Perpajakan

Tidak bisa dipungkiri jika jurusan Perpajakan merupakan salah satu sumber daya manusia (SDM) penting dalam lingkungan DJP. Lulusan Perpajakan terutama yang berasal dari jenjang D3 dibutuhkan untuk beberapa posisi. DJP membutuhkan lulusan Perpajakan misalnya untuk melakukan pengelolaan data serta dokumen perpajakan, pengelola keuangan, pengelola data pelayanan perpajakan,  pengolah data penagihan pajak, pengolah data pelayanan perpajakan, pengolah data penagihan pajak,  pengelola keuangan dan lain sebagainya.

Akuntansi

Tentu jurusan Akuntansi akan banyak diperlukan dalam bidang Pajak dan Keuangan. Terdapat banyak jurusan Akuntansi yang ada di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia. Walaupun memang tidak setiap tahun terdapat pembukaan lowongan kerja di Ditjen Pajak, namun mahasiswa yang mengambil jurusan Akuntansi memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di Ditjen Pajak.

Baca Juga: Apa itu Advance Pricing Agreement?

Statistika

Kemampuan dari lulusan jurusan Statistika sangat dibutuhkan untuk menganalis data akademik, analis data dan informasi sampai dengan melakukan analis data ekonomi makro dan yang lainnya. Lulusan dari jurusan ini bisa menjabat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur serta di berbagai posisi pekerjaan lain yang ada di Ditjen Pajak.

Hukum

Mahasiswa yang berasal dari jurusan Hukum juga memiliki kesempatan untuk bekerja di Ditjen Pajak. Sebab kantor pemerintah misalnya DJP juga memerlukan staf legal didalam operasional kantornya. Dilansir dari laman Kemenkeu, beberapa pejabat yang ada didalam lingkungan Kemenkeu merupakan lulusan Sarjana Hukum sejumlah PTN terbaik yang ada di Indonesia.

Jurusan Komputer

Lulusan jurusan Komputer juga dibutuhkan di DJP sebab di era modern seperti saat ini, semua data serta arus informasi tentunya memerlukan dukungan dari kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan Komputer ataupun jurusan lain dalam bidang Informasi Teknologi (IT).

Selain itu, masih ada beberapa jurusan yang dibutuhkan, misalnya jurusan kehutanan, jurusan ekonomi, teknik informatika, sistem informasi, manajemen dan yang lainnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Untuk Anda yang ingin mempunyai ilmu di bidang perpajakan maupun menguasai regulasi pajak, maka sangat penting untuk mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak bisa memberikan Anda berbagai materi dan pengetahuan mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Hal ini juga berlaku untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, mulai dari konsultan pajak, staf pajak pada sebuah perusahaan, hingga menjadi advokat atau pengacara pajak. Apakah Anda berkeinginan untuk menjadi advokat? Maka, ulasan berikut ini sangat tepat untuk Anda, sebab akan membahas lebih lanjut mengenai Apa itu advokat pajak.

Advokat pajak ini pada dasarnya bertanggung jawab dengan cara memberikan jasa hukum pada klien untuk melakukan pembelaan, pendampingan secara hukum, dan memastikan klien memperoleh berbagai hak dalam melaksanakan proses hukum pajak yang sedang dilalui. Advokat pajak hadir sebagai solusi untuk wajib pajak ketika ingin menyelesaikan tindak pidana pajak yang sedang dialaminya. Seseorang yang memiliki profesi sebagai advokat pajak, dapat dipastikan bukan hanya wajib mempunyai pengetahuan sebagai ahli hukum saja, tetapi juga wajib untuk mempunyai pengetahuan di bidang pajak.

Sesuai yang tercantum dalam UU No. 18 tahun 2003 mengenai advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah seseorang yang profesinya adalah untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan atau sebaliknya, sesuai dengan pemenuhan syarat tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, untuk advokat pajak ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan jasa hukum pada kliennya, yang mana mendampingi secara hukum, melakukan pembelaan dan memastikan klien memperoleh berbagai hak ketika melaksanakan proses hukum pajak yang sedang dilalui.

Jadi, tugas dari advokat pajak ini adalah untuk memenangkan klien dalam kasus atau tindak pidana yang sedang dihadapi. Advokat pajak juga memiliki tugas untuk mendampingi dan melindungi berbagai hak klien ketika proses hukum sedang berlangsung. Berikut ini adalah beberapa layanan yang akan diberikan oleh advokat pajak, diantaranya:

Memberi Bantuan dalam Hal Hukum

Walaupun dulu advokat tidak diperbolehkan untuk memberi bantuan dalam hal hukum, untuk menyelesaikan permasalahan pajak karena bukan konsultan pajak. Tetapi, pada saat ini advokat perpajakan dapat merangkap tugasnya menjadi konsultan pajak untuk melakukan pendampingan pada wajib pajak ketika menyelesaikan permasalahan pajaknya. Seorang advokat pajak wajib untuk mengikuti program pendidikan khusus untuk praktisi pengacara pajak, supaya bisa memperoleh advokat pajak yang bersertifikat resmi.

Baca Juga: Jenis-Jenis Objek Cukai dan Implementasinya dalam Perpajakan

Memberi Konsultasi Hukum

Advokat perpajakan bisa memberi suatu layanan yang berupa konsultasi pajak di secara hukum yang berkaitan dengan tindak pidana maupun kasus pajak.

Menangani Tindak Pidana Pajak

Karena memang tugasnya untuk memberikan pelayanan dalam menghadapi tindak pidana atau kasus hukum yang berkaitan dengan perpajakan, maka tugas dari advokat pajak ini juga ikut serta untuk memberikan layanan tersebut untuk wajib pajak.

Mendampingi Wajib Pajak

Wajib pajak yang menjadi terdakwa pada suatu tindak pidana hukum pajak, maka memiliki hak untuk didampingi oleh Kuasa hukumnya. Nah, kuasa hukum yang dimaksud dari tindak pidana dalam dunia perpajakan ini adalah advokat pajak.

Mewakili Wajib Pajak di Pengadilan

Ketika klien atau wajib pajak berhalangan hadir ketika proses persidangan, maka advokat pajak dapat memberikan perwakilannya di persidangan tersebut. Kemudian, advokat perpajakan juga akan memastikan bahwa klien memperoleh hak ketika melaksanakan proses hukum pidana pajak yang sedang dilalui. Salah satunya adalah hak untuk melakukan pembelaan seperti halnya menghadirkan saksi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan terbaru terkait dengan Advance Price Agreement (APA) tepatnya pada 18 Maret 2022. Aturan terkait dengan APA tersebut telah mengalami perubahan peraturan sebanyak 3 kali. Lantas, apa yang dimaksud dengan Advance Pricing Agreement (APA) itu sendiri?

Mengenal Advance Pricing Agreement

Advance Pricing Agreement (APA) ialah perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Wajib Pajak/otoritas pajak negara lain dalam menyepakati kriteria-krieteria dan/atau menentukan harga wajar ataupun laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Didalam perjalanannya di Indonesia sendiri peraturan untuk APA telah mengalami perubahan yakni sebanyak 3 kali. Yang mana di awali dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-69/PJ/2010 terkait dengan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Lalu, dilanjutkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.03/2015 terkait dengan Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Kemudian perubahan terakhir ialah Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 terkait dengan Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Ketentuan Umum Advance Pricing Agreement

Wajib Pajak dalam negeri dapat mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement (APA) pada DJP terhadap seluruh ataupun sebagian Transaksi Afiliasi dalam dan juga luar negeri, sesuai dengan:

• Inisiatif Wajib Pajak yakni berupa permohonan APA Unilateral ataupun APA Bilateral
• Pemberitahuan tertulis dari Dirjen Pajak berkaitan dengan permohonan APA Bilateral Wajib Pajak luar negeri pada pejabat berwenang mitra P3B.

Sedangkan untuk periode berlakunya perjanjian APA paling lama ialah 5 (lima) tahun pajak sesudah diajukannya permohonan APA. Naskah APA berisi kesepakatan antara DJP dengan Wajib Pajak terkait dengan kriteria-kriteria yang ada didalam penentuan harga transfer di muka sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau Arm’s Length Principle (ALP) dalam periode APA dan juga Roll-back. Roll-back sendiri merupakan hasil kesepakatan APA di tahun-tahun pajak sebelum periode APA.

Tujuan dan Keuntungan Advance Pricing Agreement

Advance Pricing Agreement (APA) mempunyai tujuan untuk memberikan saran pada Wajib Pajak didalam menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Atau dengan kata lain digunakan untuk meminimalisir terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Baca Juga: Begini Jika SPT Lebih Bayar dan Kurang Bayar

APA sendiri memberikan keuntungan yakni kepastian hukum untuk Wajib Pajak. Kebijakan APA diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa transfer pricing. Selain itu, diharapkan Wajib Pajak pun dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah sebab ditentukannya kepastian hukum pada pengajuan APA secara mandiri. Disamping itu, fiskus atau petugas pajak tidak perlu lagi melakukan koreksi pada harga jual dan juga keuntungan produk yang dijual oleh Wajib Pajak pada perusahaan didalam grup yang sama.

Ruang Lingkup Advance Pricing Agreement

Berdasarkan Pasal 3 PMK 22/2020, ruang lingkup Advance Pricing Agreement (APA) sendiri terdiri atas seluruh atau sebagai transaksi yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud dalam hal ini ialah keadaan ketergantungan maupun ketertarikan satu pihak dengan pihak lain yang terjadi karena kepemilikan ataupun penyertaan modal, penguasaan, dan juga hubungan keluarga sedarah/semenda.

Hubungan istimewa yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal akan dianggap ada jika Wajib Pajak memiliki penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; ataupun adanya hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah sebesar 25% pada 2 Wajib Pajak atau lebih.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah salah satu latihan yang paling tepat untuk diikuti apabila anda sedang membutuhkan peningkatan skill di bidang perpajakan. Hal tersebut dikarenakan pelatihan pajak akan membantu anda untuk mengetahui dan memahami, seperti apa regulasi perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya.

Seperti halnya mengenai Cukai yang mana memang merupakan termasuk sebagai objek pajak. Perlu diketahui bahwa Cukai adalah salah satu bagian dari pajak yang secara tidak langsung berupa pajak yang dikenakan untuk konsumsi. Beberapa ciri khas dari pungutan pajak cukai ini berbeda dengan jenis pajak konsumsi lain, yaitu sifatnya yang selektif dalam bagian-bagiannya.

Mempunyai sifat yang diskriminatif untuk tujuan pengenaannya, juga untuk pengukuran unit yang kuantitatif menentukan jumlah dari pungutan yang terutangnya. Pada saat ini, berbagai negara di belahan dunia sudah menerapkan ketentuan atas cukai, yang sebagai upaya untuk membatasi konsumsi atau perilaku masyarakat atas barang atau objek kena cukai tertentu.

Dalam hal tersebut, setiap negara mempunyai ketentuan atau aturan, kebijakan, serta pertimbangan masing-masing sebagai upaya untuk melakukan penentuan atas jenis objek yang harus dibatasi dan dibebankan cukainya. Apakah anda sudah tahu bagaimana pengelompokan atau pengklasifikasian objek cukai?

Klasifikasi Barang yang Dikenakan Cukai

Objek kena Cukai biasanya bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

Cukai yang Berkaitan dengan Kesehatan

Hutan juga yang berhubungan dengan kesehatan secara umum bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang luas. Penerapan dari Cukai pada dunia kesehatan seringkali dalam bentuk objek, yang dapat membahayakan kesehatan jika barang ini tetap dikonsumsi terus menerus.

Beberapa jenis barang yang masuk ke dalam objek Cukai atas kesehatan mulai dari tembakau dan produk minuman keras, beserta olahannya. Di sisi lain, pengenaan Cukai terhadap kesehatan ini bertujuan juga untuk menutupi dana sosial yang muncul karena adanya konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat.

Misalnya, dalam bentuk biaya sosial peruntukan atau yang seringkali dikenal dengan earmarking tax. Terdapat lebih dari 30 negara yang mengalokasikan penerimaan Cukai ini untuk mendanai pada bidang kesehatan di tahun 2017. Berbagai negara tersebut mengenakan pajak cukai terhadap minuman SSB, yaitu mulai dari Negara Belgia, Finlandia, Chili, Prancis, Hungaria, Thailand, Arab Saudi, dan Meksiko.

Baca Juga: Mengetahui Lebih Jauh Pajak Final Terhadap Bunga Deposito

Cukai yang Berkaitan dengan Lingkungan

Hingga saat ini, ketentuan mengenai Cukai juga dipilih untuk memberikan bantuan pada beberapa negara dalam konteks menanggulangi kerusakan lingkungan. Beberapa negara memiliki tujuan untuk mengurangi penggunaan sebuah objek tertentu dan melakukan pengendalian terhadap dampak negatif untuk lingkungan nantinya, sehingga melakukan upaya-upaya untuk mengenakan Cukai sebagai salah satu instrumen fiskalnya.

Cukai atas Energi

Jenis objek pajak cukai yang dikenakan atas energi, meliputi pajak atas produksi energi serta berbagai produk energi yang digunakan sebagai tujuan transportasi maupun keperluan sehari-hari. Pada saat ini, Cukai atas energi yang sedang banyak digunakan atau diterapkan pada seperti Indonesia adalah carbon tax.

Cukai atas Sumber Daya

Ada berbagai negara yang sudah melakukan penerapan terhadap jenis pajak cukai ini, seperti misalnya ekstraksi minyak mineral. Bukan hanya itu saja, Cukai juga dibebankan atas sumber daya lain, seperti Myanmar yang menerapkan pajak cukai atas produk kayu dan asbes yang berada di negara Ethiopia.

Selain beberapa Cukai yang telah disebutkan di atas, juga ada juga yang berhubungan dengan barang mewah, juga yang berhubungan dengan barang berbahaya, dan juga yang berhubungan dengan hiburan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.