Memahami Berbagai Jenis Kredit Pajak yang Berlaku di Indonesia

Memahami Berbagai Jenis Kredit Pajak yang Berlaku di Indonesia

Pelatihan Pajak – Kredit pajak adalah sebuah istilah yang jarang dikenal oleh masyarakat umum. Padahal kredit pajak merupakan istilah perpajakan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan istilah pajak lainnya yang perlu diketahui. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kredit pajak adalah sebuah komponen yang pada akhirnya akan ditemui pada saat proses pembayaran kewajiban pajak di Indonesia.

Apabila Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai regulasi perpajakan di Indonesia yang selalu berkembang, maka solusinya adalah mengikuti pelatihan pajak. Pelatihan pajak ini akan memberikan berbagai materi mengenai kebijakan perpajakan dasar hingga lanjutan.

Kredit Pajak?

Menurut pasal 28 UU PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa kredit pajak adalah jumlah pajak yang sudah terhitung atau sudah dibayarkan oleh pihak wajib pajak (WP) pada awal tahun pajak. Oleh karena itu, kredit pajak adalah pengumpulan atau akumulasi dari pajak yang didapatkan dari pihak lain dan sudah dikurangi dekat pajak yang terutang. Di sisi lain juga tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 28, Definisi tentang kredit pajak juga dimuat pada beberapa pasal lain.

Jenis-Jenis Kredit Pajak

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kredit pajak ini adalah perhitungan pajak yang patokannya adalah pada setiap jenis pajak.  UU No. 7 Tahun 1983 Pasal 28 yang telah diamandemen menjadi UU No. 36 Tahun 2008 yang pada saat ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah beberapa jenis kredit pajak yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara lain:

  • Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 21, terdapat pemotongan pajak dari pekerjaan, kegiatan, dan penghasilan jasa.
  • Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 22, bahwa pemungutan pajak dari pendapatan atau penghasilan aktivitas impor maupun aktivitas usaha lain dianggap sebagai kredit pajak.
  • Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 23, bahwa pemotongan pajak dari penghasilan, seperti dividen, bunga, sewa, hadiah, royalti, maupun imbalan jasa atau penghargaan.
  • Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 24, bahwa pajak yang terutang atau yang disetorkan atas penghasilan yang berasal dari luar negeri bisa dikreditkan.
  • Tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 25 bahwa penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Baca Juga: Menjadi Pegawai Pajak Profesional dengan Memahami NPWP Bagi Warga Negara Asing

Berkaitan dengan penjelasan lebih lanjut tentang beberapa jenis kredit pajak di atas, yakni sebagai berikut:

Pasal 22 PPh

Hutan PPH pasal 22 terdiri dari pajak yang bersifat final dan tidak final. Berkaitan dengan pasal 22 pajak penghasilan yang tidak memiliki sifat final dapat dikreditkan dari total penghasilan yang terutang ketika akhir tahun tiba saat pengisian SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan.

Pasal 23 PPh

Pasal 23 pajak penghasilan adalah PPh pada tahun berjalan yang dipungut dari pendapatan yang sudah diterima oleh wajib pajak dalam negeri, maupun badan usaha tetap yang berupa penghasilan bunga, sewa, dividen, bonus, hadiah, penghargaan, dan sejenisnya di mana selain yang telah dipotong pada pasal 21 ayat 1E pajak penghasilan. Berbagai jenis penghasilan tersebut akan dibebankan tarif pajak sebesar 15 persen dari jumlah bruto penghasilan itu sendiri.

Sedangkan, beberapa jenis pendapatan lain akan dibebankan tarif pajak sebanyak 2 persen yang termasuk sewa dan penghasilan lainnya, yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta yang telah dibebankan pajak penghasilan seperti halnya yang telah tertuang dalam pasal 4 ayat 2.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Menjadi Pegawai Pajak Profesional dengan Memahami NPWP Bagi Warga Negara Asing

Menjadi Pegawai Pajak Profesional dengan Memahami NPWP Bagi Warga Negara Asing

Training Pajak – Apabila Anda adalah mahasiswa perpajakan, keuangan, ekonomi, dan hal yang sejenis lainnya, lalu ingin menjadi Pegawai pajak. Maka, tidak kalah penting untuk mengikuti training pajak supaya Anda bisa mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang selalu up to date. Nantinya, training pajak seperti ini juga akan memberikan Anda sebuah sertifikat, yang bisa digunakan untuk bukti bahwa Anda memiliki peningkatan skill di bidang pajak. Pajak merupakan hal yang penting bagi semua orang, terlebih bagi sebuah negara. Pajak akan dibebankan untuk semua penghasilan yang diperoleh atau diterima subjek pajak baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Bukan hanya itu saja, tetapi pajak juga dibebankan atas konsumsi masyarakat Seperti halnya yang telah diatur dalam UU PPh atau Undang-Undang pajak penghasilan dan UU PPN atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan, wajib pajak sendiri adalah pihak subjek pajak yang merupakan seseorang yang sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif, untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu wajib pajak badan usaha, wajib pajak Badan Usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi. Supaya bisa menunjukkan sebuah identitas sebagai wajib pajak, maka harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai tanda kepemilikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Ini adalah sebuah nomor yang diberikan untuk wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak yang ada di negara Indonesia. NPWP merupakan sebuah identitas yang diberikan untuk semua entitas maupun individu yang mempunyai kewajiban perpajakan di Indonesia. Nomor Pokok Wajib Pajak ini dikeluarkan oleh Dirjen pajak yang merupakan lembaga pengelola perpajakan di bawah kemenkeu Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa NPWP ini merupakan identitas bagi warga Indonesia yang telah memiliki kewajiban dan memenuhi syarat menjadi subjek pajak. Lalu, apakah Warga Negara Asing (WNA) yang berpenghasilan di Indonesia wajib mempunyai NPWP?

Untuk warga negara asing yang merintis atau memiliki usaha, maupun melakukan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia maka berkewajiban untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak. Bagi warga asing tersebut harus mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, yang mana harus dilakukan paling lambat satu bulan sesudah bisnis maupun aktivitas melalui bentuk usaha tetap tersebut dijalankan di Indonesia. Jika badan asing maupun orang pribadi asing tersebut tetap tidak melakukan kewajiban yang satu ini, maka DJP akan melakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara jabatan.

Baca Juga: Pentingnya Perlindungan Data Pajak untuk Menghadapi Ancaman Siber

Kemudian, badan asing atau orang pribadi asing yang mempunyai badan usaha maupun melakukan aktivitas dalam bentuk usaha tetap, pasti nantinya memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan usahanya supaya dikukuhkan menjadi PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, subjek pajak dalam negeri salah satunya yang termasuk warga negara asing ini perlu melakukan kewajiban pajak, karena memenuhi beberapa syarat berikut ini:

  • Memiliki tempat tinggal dan tinggal di Indonesia
  • Lebih dari 183 (seratus delapan puluh) hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia
  • Dalam satu tahun pajak atau dalam satu periode pajak keberadaannya yaitu di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

Maksud dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan berada di Indonesia ini, tidaklah harus berturut-turut, namun ditentukan dari jumlah hari warga negara asing tersebut ada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya ke negara Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Aspek Perpajakan Terhadap Likuidasi Perusahaan

Aspek Perpajakan Terhadap Likuidasi Perusahaan

Pelatihan Pajak – Saat seseorang menjalankan bisnis mungkin memang tidak selalu berjalan mulus serta membutuhkan waktu lama. Masalah yang dihadapi oleh para pengusaha dalam proses tersebut sangat banyak yang mana beberapa bisa menghalangi mereka dari usaha kecil dan juga perusahaan besar. Bisnis yang dibentuk tentu saja memer;ukan manajemen yang lebih kompleks dibandingkan dengan kepemilikan perseorangan. Tentu persaingan yang terjadi akan menjadi semakin ketat serta persoalan semakin rumit.

Bahkan tidak sedikit perusahaan yang memutuskan untuk bubar atau dilikuidasi sebab berbagai alasan. Alasan yang paling umum yang menyebabkan perusahaan bangkrut diantarnya ialah kerugian yang terjadi secara berturut-turut, penurunan penjualan yang signifikan, perampingan bisnis dan juga masalah utang piutang.

Bahkan, mengambil berbagai inisiatif juga bisa dilakukan oleh manajemen perusahaan agar bisa mengatasi masalah di atas selain melakukan pembubaran/likuidasi. Akan tetapi, pembubaran/likuidasi menjadi pilihan terakhir apabila memang tidak ada hasil yang didapatkan.

Mengenal Likuidasi Perusahaan

Proses likuidasi mengacu pada 9 hal yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni meliputi keputusan RUPS, keputusan pengadilan, penghentian masa pendirian, pembiayaan pailit dan juga pembatalan pailit dan lain sebagainya.

Di dalam likuidasi, salah satu caranya ialah dengan cara membagi kekayaan dari hasil likuidasi terlebih dahulu untuk para kreditur lalu kepada para pemegang saham, apabila ada. Biasanya aset perusahaan dijual melalui mekanisme lelang.

Kewajiban Perpajakan Saat Likuidasi Perusahaan

Wajib pajak perusahaan maupun badan juga mempunyai kewajiban perpajakan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya dengan situasi perpajakan likuidasi perusahaan. Ada proses yang lebih panjang untuk berbagai kewajiban perpajakan yang perlu dilakukan seperti halnya pendaftaran, pelaporan, dan juga pembatalan NPWP.

Demikian juga pada proses pembubaran atau likuidasi suatu perseroan yang merupakan entitas kena pajak, sebelum berhenti menjadi wajib pajak badan ada juga kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi.

Pembayaran Kewajiban Perpajakan

Seperti sebelumnya sudah disebutkan, didalam proses likuidasi wajib pajak pada umumnya gagal bayar kepada kreditur mereka. Kaitannya dengan likuidasi, melalui aset perusahaan yang dijual atau dilelang, kreditur akan memulihkan kewajiban wajib pajak. Salah satu kreditur yang memungut kewajiban wajib pajak berupa kewajiban perpajakan ialah Negara.

Baca Juga: Seberapa Pentingkah Brevet Sertifikat?

Dikarenakan adanya keistimewaan tersebut, maka seharusnya hasil dari lelang barang-barang wajib pajak terlebih dahulu dimanfaatkan untuk melunasi kewajiban perpajakan. Hak yang mendahului kewajiban perpajakan tersebut meliputi biaya pemungutan pajak, kewajiban perpajakan dan juga sanksi administrasi. Hak penolakan pertama berkaitan dengan kewajiban pajak yang didahulukan dari seluruh hak penolakan pertama lainnya yang memiliki beberapa pengecualian seperti:

  • Biaya penyimpanan barang yang bersangkutan
  • Biaya prosedural yang muncul dari perintah untuk menjual barang bergerak dan/maupun barang tidak bergerak
  • Biaya hukum yang timbul hanya dari penjualan serta penyelesaian perkebunan. Ini berarti apabila wajib pajak melikuidasi/membubarkan perusahaan, maka yang menjadi prioritas utama ialah pelunasan kewajiban pajak.

Pemeriksaan wajib pajak dilakukan secara berkala oleh KPP terkait dengan pembubaran atau likuidasi perusahaan, walaupun hanya sedikit informasi yang tertera di dalam Surat Edaran Dirjen No. SE-15/PJ/2018. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan bagi semua jenis pajak yang dilakukan melalui kunjungan lapangan dengan tujuan memverifikasi kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Seberapa Pentingkah Brevet Sertifikat?

Seberapa Pentingkah Brevet Sertifikat?

Training Pajak – Tidak dapat dipungkiri jika memperoleh gaji atau salary yang besar menjadi harapan semua orang. Akan tetapi keinginan untuk mendapatkan gaji yang sepadan bahkan besar tentu saja perlu dibarengi dengan skill dan juga kemampuan kerja yang baik. Jangan sampai mengharapkan gaji yang besar ketika pengalaman atau skill yang dimiliki masih begitu-begitu saja.

Tentu perusahaan memiliki kriteria-kriteria tersendiri dalam menerapkan gaji untuk setiap calon karyawannya. Perusahaan juga pasti berpikir kembali dari calon karyawannya yang dapat memberikan manfaat yang sepadan untuk kemudian mendapatkan salary yang setimpal.

Mungkin kebanyakan dari Anda sudah tahu jika mempunyai sertifikat-sertifikat tertentu bisa memberikan nilai plus di mata para direksi perusahaan. Tentu saja hal tersebut menjadi sesuatu yang sangay diinginkan oleh para job seeker. Sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat menaikkan standar gaji di mata perusahaan, diantaranya ialah sebagai berikut:

  1. Pengalaman kerja
  2. Job desk yang jelas
  3. Sertifikat
  4. Skill bahasa

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam ulasan kali ini yang akan dibahas ialah pentingnya memiliki sertifikat brevet.

Mengenal Brevet Pajak

Mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan PPn dan PPh atau mungkin jenis-jenis pajak tertentu saja. Intinya tidak semua orang mengetahui jika pajak atau iuran wajib yang ditarik oleh pemerintah untuk warganya terdiri dari berbagai macam jenis pajak. Ketika mengikuti brevet pajak, peserta akan mempelajari segala macam jenis pajak beserta dengan mengaplikasikan.

Apa yang akan dipelajari selama mengikuti Brevet Pajak?

Berikut beberapa materi yang akan didapatkan dengan mengikuti Brevet pajak:

  1. BREVET A: KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai, dan BPHTB, PPh Orang Pribadi ( PPh OP) dan juga Akuntansi Perpajakan.
  2. BREVET B: KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, PPN dan PPnBM, PPh Badan, PPh Pemotongan dan Pemungutan, E-SPT dan lain sebagainya.

Selain itu, akan dilanjutkan dengan BREVET C yang membahas pajak dengan lebih luas dan juga pajak internasional.

Baca Juga: Mengenal Shadow Economy dalam Perpajakan

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti Brevet Pajak, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi fresh graduate

Pada umumnya para fresh graduate mengambil kelas les brevet pajak untuk memperoleh tambahan ilmu dari apa yang sebelumnya telah mereka pelajari di kampus. Peserta yang mengikuti brevet pajak ini kebanyakan berasal dari jurusan akuntansi serta perpajakan bahkan dari jurusan manajemen.

Tujuan utama pada umumnya dijadikan sebagai bekal ketika mereka akan mencari serta mendaftar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Sertifikat yang diperoleh dari kelas brevet bisa dijadikan sebagai nilai plus dan juga kemungkinan seseorang untuk memperoleh gaji lebih dari orang yang tidak memiliki sertifikat brevet pajak.

2. Bagi para karyawan

Biasanya untuk para karyawan alasan untuk mengikuti brevet pajak ialah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau supaya bisa sesuai dan lebih paham terkait dengan perpajakan yang berguna untuk menunjang kinerja mereka di suatu perusahaan.

3. Untuk Top Management

Biasanya bagi para karyawan level manager atau supervisor mengikuti les brevet bertujuan untuk lebih memahami sistem perpajakan yang perlu diikuti perusahaan. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mengendalikan sistem perpajakan dengan lebih baik di suatu perusahaan.

Selain itu, masih banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui kelas brevet,  bahkan untuk wajib pajak orang pribadi. Brevet pajak akan memberi tahu wajib pajak berbagai hal bahkan lebih dari kebutuhan mereka terkait dengan perpajakan itu sendiri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pentingnya Perlindungan Data Pajak untuk Menghadapi Ancaman Siber

Pentingnya Perlindungan Data Pajak untuk Menghadapi Ancaman Siber

Kursus Pajak – Pada saat ini cybersecurity atau keamanan siber telah menjadi isu yang seringkali dibicarakan dalam era digital seperti saat ini. Karena semakin banyaknya data yang dibutuhkan dengan cara online dan ketergantungan pada teknologi digital, maka perlindungan pada informasi Bisnis maupun pribadi sudah menjadi sebuah keharusan. Ulasan berikut ini akan menjelaskan apa itu yang namanya cybersecurity, berbagai jenis serangan yang harus dihadapi, mengapa hal ini menjadi penting, dan strategi perlindungan untuk setiap individu dan organisasi supaya bisa mengamankan diri untuk ancaman siber, terlebih untuk keamanan data pajak.

Selain mengetahui keamanan siber, Anda juga penting untuk selalu update informasi mengenai kebijakan perpajakan. Dengan cara mengikuti kursus pajak yang telah tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan pemahaman tentang regulasi perpajakan. Bahkan khusus pajak ini akan memberikan Anda sebuah sertifikat, agar nantinya anda memiliki bukti telah meningkatkan kemampuan dan skill anda di bidang perpajakan. Maka sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui apa itu yang namanya keamanan siber. Cybersecurity merupakan sebuah usaha untuk melindungi data, perangkat, jaringan, maupun sistem komputer dari ancaman para siber.

Tujuan dari cybersecurity ini agar bisa mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif dari perubahan maupun pencurian yang tidak sah bahkan hingga berbahaya, serta mencegah adanya gangguan dalam operasi bisnis karena kegiatan jaringan yang tidak diketahui. Keamanan siber ini mempunyai dampak yang sangat signifikan pada perusahaan dan individu untuk menjaga keamanan data perpajakan yang dimiliki. Dalam berbagai alasan mengapa sangat penting untuk menerapkan cybersecurity pada masa digital, antara lain:

Menjaga Keberlangsungan Bisnis

Teknologi informasi dan jaringan sangatlah erat kaitanya dengan bisnis modern, bahkan sebuah bisnis ini bisa saja bergantung pada teknologi tersebut. Serangan siber bisa mengakibatkan adanya gangguan operasional yang penting, finansial yang mengalami kerugian besar, dan kehilangan data rahasia. Misalnya seperti serangan ransomware, di mana bisa mengenskripsi data dan meminta tebusan untuk memberikan deskripsinya.. Dengan adanya keamanan yang tepat pastinya bisnis bisa terhindar dari gangguan kejahatan siber dan menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Melindungi Data Pribadi

Pastinya data pribadi merupakan aset terpenting dan berharga yang wajib untuk dijaga dengan baik. Ancaman siber, misalnya pencurian identitas, serangan mawar, peretasan akun, bisa menjadi penyebab dari kebocoran Informasi pribadi yang dampaknya serius. Seperti misalnya pencurian identitas, penipuan finansial, bahkan hingga menyalahgunakan data. Perlindungan pada data pribadi melalui enkripsi pastinya akan sangat dibutuhkan untuk menghindari risiko seperti ini.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Sebagai Kunci Penghargaan dan Kontribusi WP untuk Penerimaan Negara

Inovasi Teknologi yang Aman

Pada era digital yang sangat mutakhir, inovasi teknologi pastinya akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi, inovasi perlu diimbangi dengan perhatian pada keamanan. Segalanya harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan sejak mulai dikembangkan. Hal tersebut akan membantu mengurangi bahkan hingga mencegah adanya celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat siber.

Untuk menghadapi berbagai kejahatan siber yang ada, pasti membutuhkan strategi perlindungan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan tersebut. Untuk mengantisipasi ancaman siber Yang Sedang marak dalam bisnis perusahaan, maka wajib pajak sangat penting untuk melakukan perlindungan tambahan pada setiap keamanan data perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan kenyamanan untuk melakukan transaksi perpajakan. Sangat penting untuk memiliki sistem intelijen yang bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan dari kejahatan siber.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kepatuhan Pajak Sebagai Kunci Penghargaan dan Kontribusi WP untuk Penerimaan Negara

Kepatuhan Pajak Sebagai Kunci Penghargaan dan Kontribusi WP untuk Penerimaan Negara

Brevet Pajak – Dirjen Pajak atau DJP menghargai untuk setiap wajib pajak yang menjalankan kepatuhan perpajakan dengan baik. Hal tersebut diadakan sebagai sebuah bentuk apresiasi pemerintah pada masyarakat, yang berperan sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas kontribusinya, untuk membantu pencapaian target penerimaan negara dalam bentuk pajak untuk kemajuan perekonomian negara.

Agar selalu bisa melakukan kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien Anda bisa mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak ini akan memberikan pengetahuan di bidang perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya.

Kembali lagi membicarakan mengenai kepatuhan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak, pastinya terdapat sebuah indikator tertentu yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhannya. Apakah anda tahu bahwa setiap tahun pemerintah, yaitu Dirjen Pajak maupun instansi yang berkaitan mempunyai agenda rutin untuk memberikan penghargaan pada wajib pajak yang patuh atas kewajiban pajaknya?

Kegiatan seperti ini, dilakukan supaya bisa memaksimalkan penerimaan negara terlebih pada bidang perpajakan. Tentunya merupakan sebuah prestasi untuk wajib pajak sendiri, jika ia melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya dalam satu periode tahun pajak.

Kendati demikian, tidak sembarang wajib pajak yang dapat memperoleh penghargaan seperti ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada berbagai indikator yang bisa menilai tingkat kepatuhan pajak yang harus diperhatikan.

Tentu saja kepatuhan pajak ini muncul dari adanya kesadaran wajib pajak, pastinya merupakan aspek penting agar pihak wajib pajak taat dan tidak melakukan berbagai hal yang bisa memicu pada sanksi. Yang mana nantinya akan berdampak pada pajak untuk penerimaan negara berkurang. Berikut ini adalah indikator untuk kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

  • Mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
  • Melakukan penyetoran SPT masa maupun SPT tahunan dengan tepat waktu.
  • Melakukan penghitungan dan penyetoran pajak terutang atas PPh yang didapatkan wajib pajak.
  • Melakukan penyetoran tunggakan pajak, dengan mengajukan diri dan memperoleh surat tagihan pajak sebelum jatuh tempo.

Selain indikator yang disebutkan di atas, tentu terdapat kriteria dan syarat yang harus diperhatikan Jika anda ingin menjadi wajib pajak yang memperoleh penghargaan, yaitu:

  • Memberikan sumbangan dengan nominal pajak daerah paling banyak.
  • Membayar pajak dengan tepat waktu sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir.
  • Tidak mempunyai tunggakan atau utang pajak.

Baca Juga: Masa Berlaku Sertifikasi Brevet Pajak dan Tips untuk Memilih Kursus Brevet Pajak

Kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak dan melakukan pelaporan pajak, dengan benar, jelas, dan lengkap, adalah faktor penting untuk merealisasikan target penerimaan pajak untuk pembiayaan negara. Maka dari itu, indikator kepatuhan wajib pajak yang telah dituliskan sebelumnya harus diketahui oleh semua wajib pajak.

Apa Tujuan Pemerintah Memberikan Penghargaan?

Pihak wajib pajak akan disebut mempunyai kepatuhan, jika suatu badan atau perusahaan, maupun seseorang memiliki kesadaran atas kedisiplinannya, untuk melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya baik pajak masa atau pajak tahunan, sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tujuan pemerintah memberikan penghargaan pada wajib pajak, yakni sebagai upaya apresiasi atas wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi terhadap kontribusinya, untuk membantu mencapai target dari penerimaan bangsa dalam bentuk pajak supaya berguna untuk memajukan pembangunan dan perekonomian negara.

Penghargaan seperti ini juga menjadi sebuah ajakan dan himbauan, bagi Setiap wajib pajak agar senantiasa secara tuntas dan penuh melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan  penghitungan, pemungutan, pelaporan, dan pencatatan pajak dengan akurat, benar, tertib, dan tepat waktu pada saat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Shadow Economy dalam Perpajakan

Mengenal Shadow Economy dalam Perpajakan

Kursus Pajak – Reformasi perpajakan sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan serta regulasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan juga efisien. Efektif dalam hal ini berarti otoritas pajak mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, efisien berarti penerimaan pajaknya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengungutan.

Otoritas pajak mengenakan pajak terhadap orang pribadi dan/maupun badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Besaran pajak yang dipungut negara akan memberikan pengaruh terhadap besaran Produk Domestik Bruto (PBD).

Produk Domestik Bruto (PBD)

PDB atau Gross Domestic Product (GDP) menjadi sebuah indikator yang digunakan untuk menilai ataupun mengukur kinerja perekonomian Indonesia sesuai dengan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang ataupun jasa yang dihitung sesuai dengan harga yang berlaku di suatu tahun tertentu serta diterapkan secara konsisten. Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah pada barang dan/atau jasa yang dihitung sesuai dengan dasar harga yang berlaku setiap tahun.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melihat statistik PDB yaitu dengan cara melihat PDB sebagai suatu keseluruhan pendapatan dalam perekonomian. Atau  dengan cara melihat PDB sebagai keseluruhan pengeluaran terhadap outpot barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi. Kaitannya dengan penilaian perekonomian secara keseluruhan, jumlah dari pendapatan dengan pengeluaran harus sama, namun nilai PDB tidak bisa digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi ataupun kemakmuran (welfare) pada suatu negara.

Hal ini dikarenakan perhitungan PBD tidak memperhitungkan jumlah atau besaran pengurangan sumber daya alam dan juga lingkungan, tidak memperhitungkan kegiatan yang bersifat non material dan juga tidak tidak memperhitungkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan PDB hanya diperuntukkan guna menghitung nilai yang dianggap telah memenuhi kebutuhan fisik maupun materi yang diukur menggunakan unit moneter.

Bias yang terjadi di dalam perhitungan PBD diidentifikasi oleh otoritas pajak karena adanya transaksi yang tidak dimasukkan atau yang tidak teridentifikasi. Lantas bagaimana hal ini terjadi?

Baca Juga: Berikut Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui

Sederhananya saat orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif serta objektif sebagai wajib pajak maka akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanpa pengenal didalam administrasi perpajakan. Wajib Pajaka akan menggunakan NPWP tersebut untuk melakukan transaksi. Apabila wajib pajak tidak menggunakan NPWP untuk dalam melakukan berbagai bertransaksi, tindakan ini termasuk shadow economy.

Shadow Economy

Shadow economy ialah sebuah fakta yang dihadapi seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan adanya shadow economy sangat sulit didapatkan sebab seluruh pihak yang terlibat tidak ingin teridentifikasi (bersifat tersembunyi). Oleh sebab itu, shadow economy juga dikenal dengan sebutan praktik penumpang gelap/underground economy.

Praktek shadow economy lepas dari pengawasan otoritas pajak, sehingga pelaku dari shadow economy tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang kemudian menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

Bentuk Shadow Economy

Shadow economy erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan illegal misalnya penyeludupan, transaksi obat terlarang sampai dengan jual beli barang curian. Transaksi terhadap masuknya barang yantg berasal dari luar daerah pabean tanpa dilakukan pemeriksaan bea cukai juga termasuk dalam praktik shadow economy.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Masa Berlaku Sertifikasi Brevet Pajak dan Tips untuk Memilih Kursus Brevet Pajak

Masa Berlaku Sertifikasi Brevet Pajak dan Tips untuk Memilih Kursus Brevet Pajak

Pelatihan Pajak – Jika Anda sedang belajar atau berkarir di bidang perpajakan, istilah brevet pajak pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Brevet pajak menjadi sebuah kebutuhan bagi seseorang yang ingin berkecimpung dalam bidang perpajakan atau yang sedang memperdalam ilmu perpajakan.  Bagi Anda yang belum mengenal apa itu pelatihan pajak, brevet pajak adalah kursus atau pelatihan mengenai perpajakan dengan pengaplikasian pada software pajak. Terdapat beberapa tingkatan yang berbeda dalam brevet pajak. Dalam setiap tingkatan dalam brevet pajak memiliki materi yang berbeda-beda.

Nantinya, setelah Anda menyelesaikan kursus brevet pajak, Anda akan mendapatkan sertifikat brevet pajak yang dapat dijadikan sebagai alat pengukur sejauh mana Anda memahami mengenai dunia perpajakan. Karena nantinya sertifikat yang telah Anda dapatkan akan menjadi sebuah bukti bahwa Anda telah menyelesaikan pelatihan perpajakan dan berhasil lolos dari ujian serta telah menerima materi mengenai dunia perpajakan.

Lalu, apa manfaat dari brevet pajak? Bagi seorang pelamar pekerjaan, apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan, sertifikat brevet pajak akan menjadi Nilai plus bagi seorang pelamar pekerjaan tersebut.

Selain menjadi nilai plus, tentunya Anda akan lebih paham mengenai perpajakan sehingga akan mudah bagi Anda untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab yang akan Anda pikul nantinya Ketika Anda bekerja di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan sertifikat brevet pajak, Anda hanya perlu melakukan pelatihan perpajakan supaya Anda dapat memiliki brevet pajak tersebut.

Bagi mahasiswa ekonomi, brevet pajak akan bermanfaat untuk menambah ilmu mengenai bidang perpajakan sehingga para mahasiswa dapat mempraktekkannya pada tugas kuliah yang berhubungan dengan perpajakan. Sedangkan bagi pekerja yang memiliki hubungan dengan bidang perpajakan, mengikuti brevet pajak akan membantu Anda untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan Anda dalam bidang perpajakan.

Selain itu Anda juga dapat memberikan solusi atas permasalahan perpajakan yang ada di kantor Anda. Ilmu yang Anda dapatkan pun dapat menjadi bekal untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Masa berlaku dari sertifikat brevet pajak menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor peraturan 28/PJ/2015, masa berlaku sertifikat brevet pajak yang telah Anda miliki ialah 2 tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan atau diterima oleh Anda.

Baca Juga: Pajak Lingkungan (Green Tax) Sebagai Upaya Kelestarian dan Pembangunan Berkelanjutan

Hal ini juga berlaku pada setiap tingkatan sertifikat brevet pajak yang ada. Ketika sertifikasi brevet pajak Anda sudah mencapai waktu 2 tahun, maka sertifikat brevet pajak Anda pun harus Anda perpanjang supaya izin konsultan tetap Anda dapatkan.

Pengurusan ulang sertifikat brevet pajak dapat Anda lakukan pada lembaga yang telah memberikan sertifikat brevet pajak tersebut kepada Anda. Sertifikat yang Anda terima pun dapat Anda gunakan sebagai penambah CV Ketika Anda akan melamar pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perpajakan. Sertifikat brevet pajak ini dapat Anda pakai untuk melamar sebagai profesi konsultan pajak atau Pegawai pajak yang membutuhkan sertifikat tersebut untuk menjamin pemahaman tugas serta aturan undang-undang yang ada dalam bidang perpajakan.

Tetapi, Anda juga perlu memperhatikan keaslian dari sertifikat brevet pajak yang Anda miliki untuk membuktikan kelayakan Anda dalam memahami dunia perpajakan. Sertifikat brevet pajak yang diakui di Indonesia dapat Anda peroleh melalui pelatihan pajak yang memiliki legalitas lembaga resmi.  Adapun cara untuk memilih pelatihan perpajakan bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi brevet pajak yaitu dengan memastikan kursus yang Anda pilih berasal dari Universitas atau organisasi Akuntansi.

Anda juga dapat melihat kredibilitas penyelenggara pelatihan brevet pajak, usahakan sudah terbukti profesional dan ahli dalam bidang pajak, akuntan, maupun keuangan. Perhatikan juga bahwa tempat Anda melakukan pelatihan perpajakan sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak, dan pilihlah kursus dengan materi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Berikut Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui

Berikut Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui

Brevet Pajak – Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar Negara yang diperoleh dari para wajib pajak yang dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan suatu negara. Dengan demikian, pembayaran pajak setiap tahunnya memang menjadi hal yang wajib dilakukan untuk setiap masyarakat terutama yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mereka mempunyai keharusan dan juga tanggung jawab didalam menghitung, menyetorkan serta melaporkan pajaknya.

Pajak memegang peran yang sangat penting didalam proses pembangunan suatu negara. Oleh sebab itulah sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga ketaatan pajak untuk setiap orang.

Tentu saja dalam pemungutan pajak ada sistem yang digunakan. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang akan dipakai dalam melaksanakan penghitungan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Diberlakukan 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yang meliputi:

Self Assessment System

Dalam sistem ini dapat dikatakan jika wajib pajak mempunyai peran aktif di dalam melakukan penghitungan dan juga membayar serta melaporkan pajaknya. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pengawas untuk setiap wajib pajak yang ada di dalam sistem self assessment system tersebut.

Biasanya sistem self assessment diterapkan untuk jenis pajak yang merupakan kategori pajak pusat, misalnya PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus mereka bayarkan. Dengan demikian bisa saja wajib pajak yang belum mempunyai cukup pengetahuan pajak dapat mengalami kekeliruan. Oleh sebab itu, dalam hal ini dibutuhkan pemahan yang lebih terkait dengan pajak itu sendiri

Ciri-ciri dari Self Assessment System diantaranya ialah:

  • Penentuan besaran pajak dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak
  • Wajib pajak harus mempunyai peran yang aktif di dalam menyelesaikan setiap kewajiban pajaknya.
  • Surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya apabila pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak ataupun dalam membayarkan pajak atau jika ada pajak yang tidak dibayarkan.

Baca Juga: Fasilitas Perusahaan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Pajak Natura

Official Assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak ini, petugas perpajakan lah yang berwenang dalam menentukan jumlah atau besar pajak yang terutang. Yang mana peran dari petugas perpajakan tersebut ialah sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Di dalam sistem pemungutan pajak tersebut, setiap wajib pajak berperan pasif serta nilai pajak yang terutang akan diketahui sesudah petugas perpajakan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak tersebut diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Withholding System

Pada sistem pemungutan pajak tersebut, pihak ketiga laah yang akang menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan. Yang mana pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini bukan merupakan wajib pajak serta bukan merupakan petugas perpajakan. Misalnta dalam pemotongan penghasilan yang didapatkan oleh seorang karyawan, yang mana hal tersebut dilakukan oleh seorang bendahara dari sebuah instansi atau HRD sebuah perusahaan. Sehingga, karyawan yang bersangkutan tersebut tidak perlu lagi mengurus pemotongan pajak serta membayarkan pajaknya.

Itulah 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.