Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Sebagai warga negara baik yang berperan sebagai wajib pajak, pastinya tidak kalah penting untuk mengetahui hal-hal mendasar mengenai kewajiban perpajakan. Baik untuk Anda yang ingin memiliki profesi dalam bidang perpajakan, maka lebih baik segera mengikuti brevet pajak. Bahkan nantinya brevet pajak akan memberikan sertifikat kemampuan dalam bidang pajak yang telah Anda lalui melalui pelatihan tersebut.

Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai regulasi pajak dan istilah-istilah pajak yang ada. Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya pemotongan pajak? Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut yang dinamakan pemotongan pajak, sebagai wajib pajak atau calon staff pajak lebih baik anda menyimak ulasan berikut ini.

Apa itu Pemotongan Pajak?

Penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya, pemotongan pajak adalah aktivitas melakukan pemotongan terhadap sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran, yang dilakukan yang mana didasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Pemotongan pajak ini berkaitan dengan yang namanya penerimaan penghasilan atau pengurangan pembayaran yang didapatkan oleh wajib pajak.

Siapa yang Bisa Melakukan Pemotongan Pajak?

Dalam kegiatan pemotongan pajak, pihak yang melakukan pemotongan pajak pada umumnya adalah perusahaan pemberi penghasilan atau perorangan pemberi penghasilan, maupun pihak yang membayarkan. Misalnya saja seperti Dito bekerja di PT A, maka pajak penghasilan terhadap gaji yang didapatkan Dito dari PT A akan dilakukan pemotongannya oleh PT A itu sendiri.

Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi Bisa Melakukan Pemotongan Pajak?

Kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak pada dasarnya akan dibebankan pada wajib pajak badan. Tetapi, apabila menurut kebijakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-50/PJ/1994, yaitu ada beberapa wajib pajak perorangan atau WP orang pribadi yang diberikan kewajiban untuk memotong pajak penghasilannya sendiri, diantaranya sebagai berikut:

• Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pengacara, pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut merupakan Camat dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
• Dibajak orang pribadi yang melaksanakan bisnis dan menyelenggarakan pembukuan.

Lantas, pada kebijakan SE-08/PJ.4/1995 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsultan merupakan orang pribadi yang melangsungkan atau memberikan konsultasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki, seperti halnya konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan teknik, dan konsultan pada berbagai bidang yang lain. Samping itu, dalam konteks pemberi penghasilan artinya adalah bukan termasuk pemotong, maka kewajiban pembayaran pajak akan dilakukan oleh penerima penghasilan dan dilaporkan pada surat pemberitahuan tahunannya.

Baca Juga: Memahami Konsep Pendapatan Nasional dan Hubungannya dengan Perpajakan

Jenis-Jenis Pajak yang Bisa Dilakukan Pemotongan Pajak

Berikut ini adalah berbagai jenis pajak yang bisa dilakukan pemotongan, diantaranya yakni:

• Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat 2. Pemotongan pajak penghasilan yang satu ini dapat dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan seperti perusahaan kepada wajib pajak tertentu dengan memakai norma penghitungan khusus, seperti perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan internasional, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan untuk sejarah, perusahaan dagang asing, juga untuk perusahaan yang melakukan pengeboran gas minyak dan panas bumi.
• Pemotongan PPh Pasal 15. Pemotongan pajak penghasilan yang satu ini dapat dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yang berkaitan dengan dilakukannya pembayaran, mulai dari titik dalam bentuk dividen, sewa, hadiah, royalti, bunga, dan penghasilan lain kepada wajib pajak luar negeri.

Selain untuk pemotongan dua pajak penghasilan di atas, juga ada pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – National Income atau Pendapatan Nasional adalah salah satu hal yang bisa dijadikan sebagai indikator atas kemampuan dan kualitas sumber daya alam atau sumber daya manusia pada sebuah negara dalam sebuah periode tertentu. Semakin besarnya pendapatan nasional sebuah negara, dapat dipastikan bahwa itu merupakan tanda semakin baik dan semakin berkualitasnya sumber dayanya.

Secara tidak langsung pendapatan negara salah satunya adalah berasal dari pajak. Tentu saja Apabila Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, sangat penting untuk mengetahui berbagai regulasi perpajakan melalui pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak bukan hanya memberikan materi tentang regulasi perpajakan saja, namun juga berbagai informasi dan berita di dalamnya.

Apa itu Pendapatan Nasional?

Pendapatan nasional adalah seluruh hasil atau pendapatan yang diterima oleh setiap anggota rumah tangga keluarga maupun masyarakat, pada suatu negara yang langsung bisa dipergunakan, maupun langsung dapat dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu atau dalam periode 1 tahun. Menurut modul ekonomi Kemendikbud, definisi pendapatan pajak adalah keseluruhan dari Jumlah pendapatan yang diperoleh dari seluruh masyarakat atau semua pelaku ekonomi yang tinggal pada sebuah negara dalam kurun waktu tertentu.

Apa Manfaat Pendapatan Nasional?

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diperoleh dari pendapatan nasional, antara lain:

• Mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi pada suatu negara
• Mengetahui seberapa besar tingkat kemakmuran suatu negara
• Melakukan evaluasi kinerja dari segi ekonomi suatu negara dalam skala tertentu
• Mengukur perubahan ekonomi yang bisa terjadi pada suatu negara dengan berkala
• Mempermudah untuk melakukan perbandingan kinerja ekonomi pada beberapa sektor
• Bisa dijadikan sebagai indikator kualitas hidup rakyat pada sebuah negara
• Bisa dijadikan sebagai indikator untuk melakukan perbandingan kinerja antar
• Bisa dijadikan sebagai indikator untuk melakukan perbandingan kinerja antar negara
• Bisa dijadikan sebagai indikator untuk melakukan perbandingan pada kualitas standar hidup masyarakat antar negara
• Bisa dijadikan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara dari waktu ke waktu
• Bisa dijadikan sebagai indikator untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dalam suatu negara
• Membantu negara untuk melakukan penetapan kebijakan dan strategi yang tepat supaya bisa meningkatkan kinerja negara.

Baca Juga: Mengenal Lebih Jauh Tax Relief dan Implementasinya

Konsep Pendapatan Nasional

PDB/Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto)

GDB adalah nilai total akhir dari barang maupun jasa yang diproduksi oleh berbagai unit produksi pada sebuah wilayah atau domestik, di mana dapat diukur dengan melakukan penghitungan satuan moneter atau uang selama periode 1 tahun.

Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP)

GNP adalah nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau penduduk dari suatu negara yang mana bisa dilakukan pengukurannya dengan memanfaatkan satuan moneter atau uang selama periode 1 tahun.

Produk Nasional Neto (Net National Product/NNP)

Nnp adalah nilai akhir dari barang dan jasa bersih yang didalamnya telah dikurangi dengan nilai depresiasi atau penyusutan karena perlu mengganti barang modal atau menambah stok.

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income/NNI)

NNI adalah keseluruhan pendapatan maupun balas jasa yang dihasilkan oleh penduduk sebagai pemilik dari faktor produksi. Total dari nilai NNI adalah hasil dari pemotongan pajak yang tidak langsung atas NNP. Dalam hal ini, terdapat pajak tidak langsung yang mengarah pada pajak yang bisa diteruskan pada orang lain, seperti halnya pajak konsumsi dan pajak hadiah

Selain 4 konsep yang telah disebutkan di atas, juga terdapat Pendapatan Perseorangan dan Pendapatan Siap Dibelanjakan dalam konsep pendapatan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Secara umum, harta ialah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang baik itu yang berwujud ataupun yang tidak berwujud serta bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Harta juga bisa dimasukkan ke dalam sumber penghasilan jika dari harta yang dimiliki bisa berpotensi untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 terkait dengan Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan jika setiap Wajib Pajak yang mendapatkan tambahan atas kemampuan ekonomis yang bisa menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut maka akan terkena Pajak Penghasilan (PPh). Lantas bagaimana dengan harta warisan?

Harta warisan sendiri merupakan pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pemilik harta) untuk pihak yang ditujukan guna menerima harta tersebut (ahli waris). Pada umumnya harta warisan bisa meliputi harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, yang mana harta warisan tersebut dikatakan juga bisa menambah kekayaan untuk penerima hak warisan tersebut.

Tapi, dijelaskan didalam UURI No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) jika warisan termasuk objek pajak yang dikecualikan didalam Pajak Penghasilan (PPh), sehingga bisa dikatakan jika harta warisan ialah harta yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Walaupun harta warisan yang dijelaskan sebelumnya tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh), tapi perlu untuk dikaji terlebih dahulu harta warisan yang seperti apa yang tidak terkena Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Undang-Undang yang tengah berlaku.

Warisan Belum Dibagikan

Warisan tersebut mempunyai arti jika warisan ini masih di atas namakan oleh pewarisnya. Jika kasusnya seperti ini, maka pewaris atas nama harta warisan tersebut masih diwajibkan untuk membayarkan pajak dan juga melaporkan hartanya di SPT Tahunan, tapi tetap harus diwakilkan ahli waris.

Namun, berbeda lagi jika harta warisan yang masih di atas namakan pewaris tersebut tidak dilaporkan didalam SPT pewaris, maka terdapat kemungkinan untuk warisan tersebut memiliki status bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh), dengan syarat jika pewaris tersebut mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebab Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP tidak diwajibkan atau tidak mempunyai kewajiban untuk menyetorkan PPh.

Baca Juga: Tips Menjadi Ahli Pajak yang Mudah dan Efektif

Warisan Sudah Dibagikan

Untuk harta warisan yang telah dibagikan, maka bisa dikatakan jika warisan tersebut berstatus bukan objek pajak lagi, ini berarti sang pewaris terbebas dari pembayaran pajak terhadap harta warisan tersebut.

Ada beberapa syarat/kriteria dari harta warisan yang bukan objek pajak yakni sebagai berikut:

• Antara pewaris dan juga ahli waris harus mempunyai hubungan keluarga sedarah didalam garis keturunan lurus/sederajat
• Harta warisan yang berupa harta bergerak ataupun yang berupa harta tidak bergerak sudah dilaporkan didalam Surat Pemberitahuan (SPT) pewaris dan juga telah terlunasi pajak terhutangnya apabila ada.

Jika syarat/kriteria tersebut tidak bisa terpenuhi, maka status dari harta warisan tersebut bukan lagi menjadi warisan yang bukan termasuk objek Pajak Penghasilan, namun berubah menjadi PPh yang artinya warisan tersebut terkena PPh.

Warisan Bukan Objek Pajak

Jika dilihat dari aspek perpajakan, warisan bukan objek pajak, hal tersebut telah tertuang didalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 111 angka 2 terkait dengan Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mengubah UU No.  7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (3) huruf b tentang Pajak Penghasilan Yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan dimana :

Syarat dari warisan yang bukan objek pajak ialah harta bergerak ataupun yang tidak bergerak yang diwariskan tersebut sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (“SPT”) pewaris, tapi apabila masih ada pajak terutang, maka terlebih dahulu harus tetap dilunasi. Apabila warisan tidak memenuhi persyaratan, maka yang awalnya merupakan bukan objek pajak, maka akan menjadi objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang ada di Indonesia. Nantinya, penerimaan yang berupa pajak ini akan dipergunakan untuk melakukan pembangunan negara. Maka dari itu, peran dari perpajakan sangatlah besar untuk suatu negara. Sebagai wajib pajak atau seseorang yang ingin bekerja dunia perpajakan, tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai regulasi dan informasi pajak yang ada.

Sehingga, mengikuti training pajak adalah upaya terbaik yang bisa Anda lakukan. Karena kelas perpajakan seperti training pajak ini bisa membantu Anda untuk menambah wawasan yang luas mengenai dunia perpajakan, yang mana akan sangat berguna bagi Anda baik sebagai wajib pajak maupun seseorang yang ingin bekerja dalam dunia pajak.

Dalam sistem penerimaan pajak bagi sebuah negara, maka pemerintah tidak selalu serta merta melakukan pemungutan pajak atas seluruh sektor yang ada di Indonesia. Ada berbagai kebijakan khusus, seperti halnya subjek pajak yang menerima warisan atau Bantuan supaya bisa terbebas dari pengenaan pajak dan memperoleh berbagai keringanan pajak pada suatu keadaan tertentu.

Terdapat harapan bahwa dengan adanya keringanan pajak seperti ini, akan bisa membantu masyarakat yang tergolong dalam kondisi tertentu tersebut. Nah, Apakah Anda pernah mendengar istilah yang namanya tax relief atau keringanan pajak? Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Apa itu Tax Relief?

Definisi menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pada tahun 2007 dinyatakan bahwa tax relief adalah suatu istilah umum yang mencakup berbagai hal, yang mempunyai hubungan dengan perlakuan pajak penghasilan untuk memberi keuntungan pada sisi wajib pajak. Terdapat pendapat lainnya tentang pengertian dari keringanan pajak atau tax relief ini. Seperti halnya taksir relief yang sebagai risiko pemerintah terhadap menghilangnya potensi penerimaan pajak, serta tak relief yang berperan sebagai komponen pengurang beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak.

Terdapat pendapat lainnya Menurut Swift Z.L. (2006) menyatakan bahwa tax relief adalah belanja pada sektor perpajakan atau yang seringkali disebut dengan tax expenditure, di mana dibuat dan diterapkan dengan tujuan supaya bisa melakukan pembentukan perilaku maupun sikap menuju sebuah tujuan ekonomi atau sosial tertentu. Penting untuk diketahui bahwa pada beberapa literatur tax relief juga tidak jarang disamakan dengan pengeluaran pajak atau tax expenditure.

Baca Juga: Seberapa Besar Kontribusi Ekspor dan Impor Bagi Perpajakan di Indonesia?

Mengapa Tax Relief adalah Implementasi Tax Expenditure?

Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2010, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang Mengapa diimplementasikannya pengeluaran pajak atau tax expenditure, diantaranya:

• Tujuan administratif yang sifatnya ekonomis. Pada konteks ini, dapat dimaksudkan bahwa peran dari pengeluaran pajak atau tax expenditure ini merupakan sebagai pengurang pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak dengan membuat biaya administrasi dari sisi pemerintah berkurang.
• Potensi pelanggaran pajak yang berkurang. Keringanan pajak dapat dimanfaatkan tentu saja melalui verifikasi dari otoritas pajak. Wajib pajak dapat memberi bukti pendukung terhadap proses verifikasi supaya bisa lolos ke tahap selanjutnya. Pada saat pemberian data tersebut, akan menjadi kesempatan yang dimiliki DJP untuk mengawasi berbagai hal, baik ada atau tidaknya pelanggaran pajak yang dilakukan.
• Pilihan lebih luas bagi wajib pajak. Mungkin saja wajib pajak dapat menentukan pilihan saat menggunakan iuran dana pensiun atau asuransi kesehatan. Dengan pilihan ini, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam tax expenditure yang didapatkannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Beberapa orang mungkin banyak yang merasa takut atau memang enggan untuk mencoba belajar pajak, padahal memahami sedikit ilmu terkait dengan perpajakan itu menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sebab memang hidup kita tidak akan terlepas dari pajak, kecuali apabila kita tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji di atas Rp.4.5 juta per bulan.

Sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya semua kegiatan usaha yang dilakukan berkaitan dengan pajak, terdapat pungutan PPh dan PPN yang wajib untuk dibayarkan oleh pengusaha. Sementara itu, untuk karyawan yang memperoleh gaji pun mempunyai kewajiban untuk membayar PPh. Disamping itu ada juga kualifikasi pajak kendaraan bermotor untuk para pemilik motor ataupun mobil. Menyadari pentingnya pajak untuk kehidupan, maka Anda perlu menyimak beberapa tips belajar pajak berikut ini:

Belajar Dasarnya dari Berbagai Sumber

Sebelum menelan segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan bulat-bulat, maka akan lebih baik jika Anda mempelajari hal dasar terlebih dahulu. Hal yang paling sederhana ialah dengan memahami apa itu pajak? Manfaat dan jenis pajak dan juga peranan pajak untuk kehidupan kita dan negara.

Belajar dasar pajak dapat dilakukan melalui cara yang sederhana, misalnya Anda bisa browsing di internet ataupun dengan membeli buku yang berkaitan dengan perpajakan. Terdapat banyak blog pajak yang mengulas beberapa ide menarik terkait dengan perpajakan yang dapat menambah pengetahuan Anda. Bahkan ada yang selalu update informasi tentang perkembangan pajak negara.

Kalau Dirasa Perlu Bisa Mengikuti Forum Diskusi Pajak

Setelah memahami tentang berbagai hal dasar dari ilmu perpajakan, apabila Anda merasa mulai tertarik untuk mendalami ilmu perpajakan maka Anda juga bisa mengikuti forum diskusi pajak. Terdapat banyak forum populer di Indonesia yang bisa dipilih dan dari sekian banyak forum yang ada, terdapat beberapa forum yang seringkali mendiskusikan info seputar perpajakan, Anda dapat mulai mengikuti forum diskusi tersebut bahkan juga bisa menjadi member tetap.

Baca Juga: Hal yang Perlu Diketahui Terkait Profesi Akuntan Perpajakan

Software Kumpulan Peraturan Seputar Perpajakan

Terdapat software kumpulan peraturan yang berkaitan dengan ilmu perpajakan yang bisa Anda beli. Mungkin beberapa harganya memang cukup mahal tapi dari software ini Anda bisa menerima banyak sekali informasi baru terutama yang berkaitan dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Software tersebut bisa menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang keingintahuan Anda terkait ilmu perpajakan sebab bisa memudahkan Anda dalam mencari peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kasus yang tengah dialami.

Mengikuti Brevet Pajak

Brevet pajak ialah suatu pelatihan atau kursus dalam bidang perpajakan yang memiliki beberapa tingkatan. Yang mana setiap tingkatan yang ada didalam brevet pajak mempunyai materi pembelajaran yang berbeda. Dalam mengikuti pelatihan tersebut, peserta yang telah berhasil menyelesaikan pelatihan brevet akan memperoleh sertifikat.

Tenaga ahli yang mengantongi sertifikasi brevet pajak menunjukkan jika mereka telah mengikuti pelatihan perpajakan dan juga telah berhasil lulus dari ujian yang telah diberikan, sehingga keahliannya tentu saja tidak pelu diragukan lagi. Itulah mengapa, bagi yang ingin merintis karir terutama dalam bidang keuangan atau perpajakan, sangat disarankan untuk mengikuti kursus brevet pajak tersebut. Dengan demikian, nilai serta keahlian Anda bisa semakin berkembang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai seseorang yang ingin meningkatkan skill di bidang perpajakan, atau bahkan Anda memiliki cita-cita untuk bekerja dalam dunia pajak. Maka, akan sangat penting bagi anda untuk mengikuti kursus pajak. Hal tersebut dikarenakan kursus pajak akan memberikan materi seputar regulasi perpajakan yang ada, juga berbagai informasi atau berita pajak di dalamnya. Karena mengetahui berita perpajakan juga tidak kalah penting apabila anda ingin bekerja dalam dunia perpajakan itu sendiri. Sama halnya dengan mengetahui seberapa besar kontribusi aktivitas ekspor dan impor pada titik perpajakan di Indonesia.

Penting untuk diketahui bahwa perkembangan ekspor dan impor di Indonesia memperlihatkan Sisi yang cukup positif, yang mana menurut BPS atau Badan Pusat Statistik data untuk ekspor jumlah 44,36% dan impor sebesar 30,85%. Berdasarkan analisis berbagai pakar lain, seperti Kemenkeu, Kementerian Perdagangan, sampai OJK, kinerja ekspor dan impor di Indonesia ini memperlihatkan keadaan yang sangat baik. Pastinya hal tersebut diiringi dengan dukungan dari berbagai pihak yang berkaitan, seperti halnya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor dari hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam.

Pajak Ekspor

Telah tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2021, yang mana pengertian ekspor adalah suatu aktivitas yang mengeluarkan barang dari Indonesia atau yang berasal dari daerah pabean. Daerah pabean ini maksudnya adalah daerah yang terdiri dari beberapa wilayah, seperti daratan, perairan, hingga udara yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, atau sederhananya adalah ekspor merupakan aktivitas menjual barang maupun jasa ke luar negeri. Aktivitas ini dapat dipastikan akan melibatkan Bea Cukai sebagai pengawas dalam sebuah negara, sama halnya dengan Indonesia.

Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas keluarnya barang atau jasa dari Indonesia menuju luar negeri. Objek pajak dalam aktivitas ini adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dapat dipastikan bahwa aktivitas ekspor bertujuan baik untuk seluruh pelaku usaha dalam negeri. Dasar pengenaan pajak atas pajak ekspor ini telah diatur dalam Peraturan UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Di sisi lain, juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/PMK.0101/2019 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang ekspornya dikenakan pajak pertambahan nilai.

Baca Juga: PNBP: Mengenal Lebih Jauh Jenis Penerimaan Negara Lainnya

Pajak Impor

Seperti halnya ekspor, aktivitas impor ini memiliki dasar dari Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2021 yang mana artinya adalah impor sebagai sebuah aktivitas memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam negeri. Pada umumnya, aktivitas impor ini akan berhubungan dengan barang atau jasa yang tidak diproduksi dalam negeri. Dasar pengenaan pajak atas pajak impor ini sudah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Bukan hanya itu saja, aktivitas impor ini pun termasuk dalam pengenaan pajak penghasilan pasal 22 terhadap berbagai aktivitas usaha impor, mulai dari entitas komersial industri perdagangan, dan agen tunggal pemegang merek. Di sisi lain Aktivitas ini juga telah diatur dalam Nomor 199/PMK.010/2019 mengenai ketentuan kepabeanan Cukai dan pajak atas impor barang kiriman . Biasanya pajak penghasilan atas barang impor ini akan dikenakan pada produk tas, sepatu, dan tekstil.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Apakah Anda tengah mempelajari bidang akuntansi? Sudahkah Anda menentukan profesi yang ingin Anda tuju sesudah lulus nanti? Akuntansi merupakan sebuah ilmu yang pada hakekatnya tidak pernah mati serta sangat diperlukan di dalam dunia ekonomi dan juga bisnis. Apalagi didukung dengan banyak startup dan juga jenis usaha lainnya yang tentu memerlukan jasa dari seorang akuntan yang handal dan ahli.

Kini Indonesia tengah melakukan pembenahan pada sistem perpajakan yang berjalan, terutama untuk banyak investor dan juga perusahaan, menunjukkan minat yang lebih tinggi pada akuntansi perpajakan.

Dimulai ketika pemerintah mendelegasikan self asessment terhadap setiap wajib pajak untuk menganalisis sendiri pajak yang perlu dibayarkan. Bukan hanya itu, terdapat banyak tugas serta tanggung jawab besar lainnya apabila Anda menjadi seorang akuntan perpajakan.

Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui terkait dengan profesi akuntan perpajakan.

Profesi Akuntan Perpajakan

Pada umumnya, seorang akuntan perpajakan memiliki tugas untuk mengkalkulasi serta menganalisis beragam kejadian-kejadian ekonomi, dengan menerapkan ilmu akuntansi yang sebelumnya telah dipelajari, dengan tujuan menentukan berbagai strategi perpajakan yang sesuai peraturan perpajakan.

Pada era good governance ini, yang mana pemerintah tidak lagi memegang semua pengaturan negara, namun juga swasta serta private sector harus mampu memberikan feedback dalam ketertiban dan juga kejujuran untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Sebagai seorang akuntan perpajakan, Anda akan memastikan jika perusahaan tempat Anda bekerja tidak mangkir, tepat waktu, dan juga tepat jumlah dalam melakukan pembayaran pajak.

Nantinya, pekerjaan yang dilakukan akan berkesinambungan atau berkaitan dengan mereka yang bekerja sebagai akuntan pemeriksaan dan juga keuangan.

Pendidikan untuk Calon Akuntan Perpajakan

Biasanya, seseorang membutuhkan waktu sekitar 4 tahun supaya bisa menguasai ilmu akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi perpajakan. Sedangkan untuk pascasarjana, Anda akan akan membutuhkan waktu sekitar 3 tahun dan juga akan mempelajari sesuatu yang lebih terspesifikasi, misalnya yang hanya mempelajari terkait akuntansi perpajakan saja.

Setelah lulus dari bidang akuntansi dan mempunyai gelar D3 atau S1, Anda akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang akuntan pada umumnya.

Baca Juga: Ketahui Definisi, Dasar Hukum dan Tarif  Pajak Progresif

Tapi, supaya bisa menjadi seorang akuntan yang terakreditasi, termasuk akuntan perpajakan, Anda akan memerlukan izin CPA (Certified Public Accountant). Anda harus mempelajari dan mengetahui dengan baik apakah universitas tempat Anda berkuliah menyediakan 150 SKS yang dapat memberikan izin tersebut.

Supaya bisa mendapatkan izin CPA, Anda perlu melewati berbagai rangkaian ujian akuntansi, yang mana pada akhirnya akan dinilai oleh negara. Negara tempat Anda menempuh pendidikan merupakan negara yang nantinya akan mengeluarkan izin CPA.

Di Mana Anda Bisa Melamar sebagai Akuntan Perpajakan?

Terdapat banyak pilihan tempat yang bisa dipilih untuk bekerja sebagai akuntan perpajakan. Sebab akuntansi perpajakan diperlukan oleh banyak sektor, Anda bisa memilih sektor apapun untuk dimasuki. Sektor yang ada diantaranya pemerintahan, publik, swasta, dan juga sektor pribadi.

Terdapat beberapa pilihan karier yang bisa Anda pilih, misalnya sebagai pegawai pajak di Ditjen Pajak, tax advisor di Kantor Konsultan Pajak, tax planner di Kantor Akuntan Publik, pegawai pajak di sektor swasta, konsultan pajak pribadi, dan juga Anda bisa mendirikan Kantor Konsultan Pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apakah Anda adalah seseorang yang ingin bekerja di dunia perpajakan? Maka, solusi yang tepat adalah dengan mengikuti brevet pajak. Karena dengan brevet pajak seperti ini membantu Anda untuk memiliki wawasan seputar regulasi perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya, Sehingga, nantinya Anda akan lebih bisa mengatasi berbagai permasalahan pajak yang ada nantinya. Perpajakan sangat berkaitan erat dengan yang namanya penerimaan negara, tetapi penerimaan negara dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan selain pajak atau yang bukan pajak.

Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut tentang penerimaan negara bukan pajak atau yang seringkali disebut dengan PNBP.

Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Seperti halnya namanya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP merupakan semua penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan pajak. Penerimaan negara bukan pajak ini juga sebagai pungutan yang dibayar oleh badan maupun pribadi dengan mendapatkan manfaat secara langsung atau tidak langsung terhadap pelayanan maupun pemanfaatan sumber daya serta hak yang diperoleh negara. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, di mana menjadi penerimaan Pusat atau Presiden Republik Indonesia di luar penerimaan perpajakan dan hibah, serta dikelola dalam mekanisme APBN.

Terdapat beberapa hal yang termasuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, dari mulai dari pelayanan, pemanfaat sumber daya alam, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Misalnya saja PNBP termasuk pemanfaatan layanan perpanjangan SIM, layanan paspor, KITAS, pembayaran tilang, bahkan hingga pembayaran dividen BUMN serta biaya administrasi atas pelayanan publik yang disediakan oleh Kementerian maupun lembaga pemerintahan yang lain.

Dasar Pengenaan PNBP

Dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak telah tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mana telah mencabut kebijakan sebelumnya, yakni UU Nomor 20 Tahun 1997. Dalam kebijakan ini, dijelaskan tentang pengertian, objek dan subjek, besaran tarif, pengelolaan pemungutan, dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Baca Juga: Memahami Peran dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pembayaran PNBP

Pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar baik orang pribadi maupun badan, wajib untuk melakukan pembayaran PNBP terutang pada kas negara melalui pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kemenkeu. Dalam konteks tertentu, pihak yang berkewajiban untuk membayar bisa membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui instansi pengelola PNBP. Sekarang ini, cara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak memakai Modul PNBP Generasi ke-3.

Hal tersebut adalah sistem penerimaan negara yang dikembangkan supaya bisa membantu pemerintah untuk meminimalkan kesalahan dalam penghitungan PNBP. Sementara itu, dari sisi wajib bayar (orang pribadi dan badan), dapat melakukan penyetoran penerimaan negara melalui beberapa cara, mulai dari melalui ATM, teller bank, maupun Internet Banking.

Jenis PNBP

Tarif terhadap setiap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berbentuk tarif spesifik, yang mana artinya tarifnya akan tergantung pada setiap jenis PNBP itu sendiri.

• Pemanfaatan SDA. Tarif jenis PNBP ini terdiri atas tarif pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan dan yang tak terbarukan, bahkan juga terdapat beberapa pertimbangan untuk penyusunan tarif jenis ini.
• Tarif untuk jenis PNBP ini didasarkan pada tari pelayanan dasar dan tarif pelayanan non dasar.
• Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Tarif jenis ini mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan investasi, operasional badan, serta kebijakan pemerintah.
• Pengelolaan Barang Milik Negara. Tarif atas jenis ini akan memberikan pertimbangan terhadap nilai guna aset tertinggi dan terbaik, hingga kebijakan pemerintah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Seperti yang kita ketahui bahwa ada beragam jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yang mana salah satunya ialah pajak progresif untuk para pemilik kendaraan bermotor. Adanya pajak tersebut sengaja diberlakukan guna menekan jumlah kendaraan bermotor yang ada dan juga untuk mengurangi angka kemacetan yang banyak terjadi di perkotaan.

Mengenal Pajak Progresif Kendaraan

Apa Pajak progresif sendiri merupakan tarif pajak yang dikenakan terhadap para pemilik kendaraan bermotor dengan persentase yang didasarkan atas jumlah objek pajak dan juga besaran nilai dari objek tersebut.

Pajak progresif dikenakan untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan lebih dari satu yang memiliki jenis kendaraan, nama pemilik dan juga alamat yang sama. Oleh sebab itu, semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki maka akan semakin besar juga nilai pajak kendaraan yang perlu dibayarkan. Pajak seperti ini sering disebut dengan pajak bertingkat.

Jadi, jika Anda mempunyai 2 unit motor atau mobil, maka pajak bertingkat tersebut sudah bisa dipastikan berlaku. Begitu juga dengan kepemilikan 4 unit mobil dengan nama berbeda tapi dengan alamat tempat tinggal sama atau tergabung didalam satu Kartu Keluarga (KK), maka mobil kedua hingga mobil keempat tersebut akan dikenakan pajak ini.

Pajak progresif juga diberlakukan untuk kendaraan lama yang telah dijual akan tetapi belum dilakukan balik nama dan Anda telah mempunyai kendaraan baru. Oleh sebab itu, sebelum Anda memutuskan membeli kendaraan baru, pastikan melakukan balik nama terhadap kendaraan lama yang sudah terjual dengan segera.

Pajak progresif tersebut tidak berlaku apabila Anda mempunyai 1 mobil dan 1 motor. Disamping itu, kendaraan bermotor TNI/Polri, mobil jenazah, ambulans, angkutan umum, kendaraan pemerintah, mobil pemadam kebakaran, dan juga kendaraan untuk lembaga sosial serta agama tidak dipungut pajak tingkatan tersebut.

Dasar Hukum Pajak Progresif Kendaraan

Ketentuan dari pajak progresif kendaraan telah diatur berdasarkan dasar hukum yang berlaku yakni didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Yang mana didalam Undang-Undang tersebut berbunyi:

“Kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.”

Baca Juga: Permohonan Pembatalan dan Penghapusan Sanksi Pajak

Pajak progresif yang ada terbagi menjadi tiga sesuai dengan jenis kepemilikannya yakni:

• Kendaraan Roda Kurang dari 4
• Kendaraan Roda 4
• Kendaraan Roda Lebih dari 4

Tarif Pajak Progresif Kendaraan

Yang perlu diketahui ialah bahwasanya setiap provinsi mempunyai besaran tarif pajak bertingkat yang berbeda-beda sesuai wewenang yang telah ditetapkan serta selama hal tersebut mengacu terhadap Pasal 6 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009.

Sedangkan untuk isi yang terkandung didalam pasal tersebut ialah sebagai berikut:

• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pertama paling rendah ialah 1% dan yang paling tinggi 2%.
• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kedua dan juga untuk kendaraan seterusnya yang paling rendah ialah sebesar 2% dan paling tinggi 10%. Tarif tersebut berlaku bagi pemilik kendaraan mobil ataupun motor.

Itulah penjelasan singkat terkait dengan pajak progresif kendaraan. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.