Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Bagi para calon ahli pajak maupun staf pajak pada suatu perusahaan, tentu saja sangat penting untuk memiliki wawasan yang luas seputar kebijakan perpajakan. Salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak, sebab brevet pajak tersebut akan memberikan segudang pengetahuan tentang regulasi pajak dan berbagai informasi di dalamnya.

Tentu saja penting untuk diketahui berbagai berita maupun kebijakan-kebijakan pajak yang sedang berlaku. Semua orang pasti setuju bahwa sumber penerimaan negara yang paling utama adalah berasal dari pembayaran dan pemungutan pajak.

Pembayaran pajak dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Bukan hanya itu saja, namun pajak juga dibebankan atas berbagai penghasilan masyarakat Indonesia yang didapatkan atau diterima dari luar negeri. Sederhananya, wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak ke luar negeri.

Bagi wajib pajak dalam negeri maka akan digolongkan sebagai wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan pihak yang memiliki hak, serta BUT atau bentuk usaha tetap.

Bagaimana Kewajiban WP Badan?

Perpajakan terhadap bentuk usaha tetap dan wajib pajak badan disamakan secara kebijakan perundang-undangannya. Yang telah tercantum dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, bahwa kewajiban pajak ditandai dengan pihak-pihaknya telah mendaftarkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak.

NPWP itulah nantinya yang akan dipergunakan wajib pajak sebagai identitas atau tanda pengenal dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tetapi, sejalan dengan program reformasi pajak DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, sudah bekerja sama dengan Menteri kependudukan Dalam hal pemberian data NIK,

NIK atau Nomor Induk Kependudukan tersebut, nantinya akan dipersamakan dan divalidasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, sehingga akan bisa meminimalisir tindak penggelapan atau lalai pajak dengan tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Konsekuensi Penerimaan Pajak: Peran Moral Pajak dalam Pembangunan Negara

Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan dan WP OP

Sesudah melakukan pembayaran pajak, penting untuk diingat bahwa untuk melakukan pelaporannya dalam surat pemberitahuan tahunan baik untuk wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Maka, formulir surat pemberitahuan tahunan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

• SPT Tahunan PPh WP OP. Terdapat tiga jenis surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, yakni mulai dari SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS. Surat pemberitahuan ini akan biasanya akan digunakan bagi berbagai usaha atau pendapatan yang didapatkan oleh wajib pajak, mulai dari kegiatan usaha yang dijalankan wajib pajak maupun pekerjaan bebasnya, wajib pajak yang mendapatkan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan penghasilan selama setahun yang lebih dari Rp60 juta, serta untuk wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan selama 1 tahun yang kurang dari Rp60 juta.
• SPT Tahunan PPh WP Badan. Formulir surat pemberitahuan badan berupa formulir SPT 1771, yang digunakan untuk melakukan pelaporan pajak badan. Formulir ini berbeda dengan formulir untuk wajib pajak orang pribadi, serta pada formulir tersebut akan terdiri dari berbagai lampiran yang sangat terperinci dan kompleks. Biasanya SPT yang akan dilaporkan oleh wajib pajak badan adalah SPT masa pajak PPN, yaitu SPT 1771 dan terdapat beberapa dokumen yang juga harus dilampirkan, mulai dari Lampiran Form 1771-I, Lampiran Form 1771-II, Lampiran Form 1771-III, Lampiran Form 1771-IV, Lampiran Form 1771-V, dan Lampiran Form 1771-VI.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Kini, listrik memang selalu menjadi salah satu bagian terpenting untuk berlangsungnya kehidupan. Sebab memang di era saat ini hampir semua hal dilakukan menggunakan media elektronik. Seiring dengan perkembangannya yang begitu pesat membuat kebutuhan terhadap listrik mengalami peningkatan..

Apabila dahulunya listrik digunakan untuk menerangi beberapa jalan atau dijadikan sebagai saluran dalam menghidupkan elektronik seperti radio/televisi, maka kini hampir seluruh aktivitas kehidupan ditopang oleh listrik. Perubahan yang terjadi tersebut tentu membuat aktivitas penggunaan listrik tidak ada habisnya atau tidak ada hentinya.

Apabila dikaitkan dengan perpajakan, tentu penggunaan listrik yang melebihi batas atau terlalu banyak digunakan dapat memberikan dampak terhadap penerimaan di suatu daerah sampai negara. Seperti yang diketahui jika listrik disediakan oleh sebuah Badan Usaha, baik Perusahaan Listrik Negara (PLN) ataupun oleh sumber lainnya.

Mengenal Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan atau PPJ berawal dari UU Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) No. 18 Tahun 1997 Pasal 2 Ayat (2) huruf d, yang mana Pajak Penerangan Jalan didefinisikan sebagai pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang dijadikan sebagai penerang di sepanjang jalan umum. Kaitannya dengan hal ini, rekeningnya dibayarkan oleh Pemda (Pemerintah Daerah).

Mengacu pada Undang-Undang Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Pasal 1 angka 28, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ialah pungutan yang dilakukan terhadap aktivitas penggunaan tenaga listrik, baik yang dilakukan secara individu maupun yang didapatkan dari sumber lainnya yang sejenis.

Manfaat Pajak Penerangan Jalan

Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan dari penerapan pajak penerangan jalan yang dikenakan untuk objek pajak, di antaranya ialah sebagai berikut.

Pembiayaan fasilitas umum

Pajak penerangan jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang dipakai untuk membiayai pemasangan, operasi, dan juga pemeliharaan penerangan jalan. Fasilitas tersebut sangat penting guna meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan masyarakat, terutama di malam hari.

Pengembangan infrastruktur

Pajak penerangan jalan bisa dipakai untuk mendanai pengembangan infrastruktur lainnya yang berhubungan dengan penerangan, misalnya peningkatan kualitas lampu di jalan, penggantian lampu yang rusak, maupun pemasangan lampu di ruas jalan yang memang belum terjangkau.

Baca Juga: Ketentuan Perpajakan untuk Badan Usaha UD, CV, dan PT

Peningkatan Kualitas Hidup

Melalui adanya penerangan jalan yang baik, masyarakat bisa merasa lebih aman dan juga nyaman ketika melakukan baktivitas di malam hari. Hal tersebut tentu saja bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta bisa mendorong aktivitas ekonomi di malam hari.

Kesadaran Lingkungan

Pajak Penerangan Jalan bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada pentingnya penggunaan energi yang efisien dan juga ramah lingkungan. Pemerintah daerah bisa mengalokasikan sebagian dari pendapatan pajak guna pengadaan lampu hemat energi dan juga penerapan teknologi ramah lingkungan.

Subjek Pajak Penerangan

Subjek pajak didefinisikan sebagai pihak yang terknea pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang tengah berlaku. Subjek pajak itu sendiri terdiri atas orang pribadi (OP) atau Badan. Didalam pengenaan pajak penerangan jalan (PPJ) ini, yang menjadi subjek pajaknya merupakan orang pribadi ataupun badan yang menggunakan tenaga listrik, baik itu yang digunakan secara pribadi ataupun yang bersumber dari pihak maupun badan usaha lainnya termasuk PLN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Informasi selalu menjadi salah satu hal yang sangat penting, tidak terkecuali untuk entitas atau Wajib Pajak. Pemberian dan juga penyuluhan informasi terkait dengan perpajakan menjadi topik yang menarik terutama bagi Wajib Pajak atau entitas yang ingin membangun suatu usaha.

Hal ini disebabkan, dengan mengetahui informasi perpajakan, Wajib Pajak bisa mempertimbangkan bagaimana nantinya perencanaan pajak yang akan dipakai untuk keberlangsungan usahanya. Hal ini bertujuan supaya usaha yang dimilikinya dapat bertumbuh dengan lancar tanpa menganggap jika pajak ialah suatu beban.

Perencanaan pajak didalam merintis usaha ini dimulai saat menentukan bentuk usaha baik usaha dagang (UD), persekutuan komanditer (CV), ataupun untuk perseroan terbatas (PT). Untuk menentukan bentuk usaha ini ada dua pertimbangan yakni bisa dilihat dari sisi kualitatif dan juga sisi kuantitatif.

Pertimbangan dari Sisi Kualitatif

Jika dilihat dari sisi kualitatif, ada banyak perbedaan antara UD, CV, maupun PT. Yang mana bentuk badan usaha UD merupakan bentuk yang paling sederhana di antara ketiganya. Jika Wajib Pajak memiliki keinginan untuk membuka usaha sendirian dengan skala yang kecil atau mempunyai modal yang terbatas lebih baik memilih badan usaha UD. Karena memang sangat mudah didirikan, sebab bukan merupakan badan usaha yang membutuhkan izin khusus dan juga tidak perlu untuk melakukan pembukuan, yang mana hanya cukup mencatat omzet saja.

Walaupun berupa usaha atau bisnis, UD termasuk dalam wajib pajak pribadi bukan badan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak tersebut harus menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak pribadinya, yang mana jika terjadi apapun dalam UD baik rugi ataupun utang yang menjadi penanggung jawab ialah Wajib Pajak itu sendiri.

Berbeda halnya, jika Wajib Pajak ingin lebih mengembangkan usahanya bersama dengan rekan atau teman, maka disarankan untuk memilih CV. CV ialah badan usaha resmi yang mempunyai NPWP badan, sehingga cenderung lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha. Saat Wajib Pajak mendirikan CV, harta badan menjadi harta pribadi, sehingga jika nantinya ada masalah dalam hal utang piutang dengan pihak ketiga misalnya tuntunan utang, maka harta pribadi wajib pajak dapat dituntut oleh pihak ketiga.

Baca Juga: Sejauh Mana Anda Tahu tentang Manajemen Tax Expenditure

Namun, dalam mengembangkan usaha berbentuk CV, wajib pajak tidak bisa menjual saham di bursa efek. Berbeda halnya jika Wajib Pajak ingin mendirikan PT, maka bisa mendapatkan tambahan modal usaha dengan mudah yang dilakukan melalui bursa efek ataupun melalui pihak ketiga seperti bank, sehingga ekspansi usahanya bisa jauh lebih mudah.

PT mempunyai legalitas hukum yang baik karena jika bangkrut tidak sepenuhnya terkena pajak sebab telah terbagi atas modal yang disetor saja yang terkena pajak. Tapi, karena kekompleksan dari badan usaha ini, maka PT diharuskan untuk menyelenggarakan pembukuannya yang cukup rumit dan juga pendiriannya yang tergolong jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan bentuk kepemilikan usaha lainnya.

Pertimbangan dari Sisi Kuantitatif

Apabila dilihat dari sisi kuantitatif, sesungguhnya baik UD, CV ataupun PT didalam pengenaan pajaknya bisa mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Syarat untuk PP No. 23 Tahun 2018 ialah omzet wajib di bawah Rp4,8M dengan jangka waktu pengenaan PPh bersifat final  yang mana paling lama 7 tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk CV, dan juga 3 tahun untuk Wajib Pajak badan yang berbentuk PT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tidak diragukan lagi bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang semakin hari semakin penting atau dengan kata lain pajak adalah sumber ke bagian besar kas negara. Apabila Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, pastinya wajib untuk mengetahui hal seperti ini, bahkan juga Mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang ada, dengan salah satu solusinya adalah mengikuti pelatihan pajak.

Pelatihan pajak akan membuat anda memahami dan mengetahui berbagai kebijakan perpajakan yang berlaku, serta berbagai informasi di dalamnya. Penting untuk diketahui bahwa hasil dari pajak akan dipergunakan untuk melakukan pembangunan pada infrastruktur sebuah negara.

Pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara didapatkan dari pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh masyarakat atau warga negara dari negara itu sendiri. Pada dasarnya, penggunaan pajak dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Semakin besar penerimaan pajak untuk suatu negara pada tahun tertentu, maka idealnya kesejahteraan dari setiap warga negara juga akan semakin baik.

Pajak sendiri sifatnya adalah dinamis, yang mana berarti bahwa akan selalu berubah mengikuti dengan perkembangan ekonomi dan sosial dari warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan kebijakan mengenai perpajakan yang memerlukan kerjasama antara pemerintah dan pembayar pajak.

Pajak yang Dikenakan pada Wajib Pajak

Jumlah pajak yang dikenakan pada Setiap wajib pajak sudah ditentukan sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Pada negara maju, umumnya kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak telah dimiliki oleh setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Terdapat beberapa negara yang ternyata akan memberikan sanksi berat pada rakyatnya yang berperan sebagai wajib pajak dan tidak melakukan pembayaran pajak. Di sisi lain, wajib pajak pada negara maju akan merasakan manfaat yang diperoleh dari pajak yang telah mereka bayarkan.

Konsekuensi pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua, pertama merupakan peningkatan penerimaan negara dan yang kedua merupakan penurunan keuangan publik. Alasan yang pertama dikenal dengan manfaat dari perpajakan itu sendiri, sedangkan fungsi yang kedua biasanya akan lebih Menimbulkan fenomena baru seperti penggelapan pajak.

Apa itu Penggelapan Pajak?

Penggelapan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran kewajibannya dalam melakukan pembayaran perpajakan. Wajib pajak akan menyembunyikan sebagian atau seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dari petugas pajak.

Baca Juga: Peran Redistribusi Pendapatan dalam Menyokong Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya, ini bukan merupakan kasus yang baru, tetapi penggelapan pajak sudah mulai dikenal dunia mulai tahun 1970-an. Alasan wajib pajak melakukan penghindaran pajak terbagi menjadi dua, yakni karena disengaja dan tidak disengaja. Faktor kesengajaan tersebut, disebabkan oleh wajib pajak yang tidak mau membelanjakan lebih banyak uang untuk aset yang mereka miliki.

Tersebut bisa dilakukan dengan menyetorkan laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan untuk manajemen dan laporan keuangan untuk Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak sengaja untuk tidak melakukan pelaporan atas hartanya. Sedangkan, untuk faktor ketidaksengajaan dilakukan oleh wajib pajak, sebab tidak mampu melakukan pembayaran pajak. Hal ini biasanya dikarenakan permasalahan ekonomi maupun tidak produktifnya secara ekonomi pihak wajib pajak. Penghindaran pajak seperti ini berkaitan dengan moral pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Moral pajak merupakan skala kesadaran seluruh wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Maka, untuk meningkatkan moral pajak tersebut pemerintah membuat sistem self assessment. Sistem yang dirancang supaya wajib pajak bisa melakukan pelaporan pajaknya sendiri ini, memberikan kebebasan pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang telah diajukan, namun tentunya tetap sesuai dengan kebijakan pajak yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Berita dan informasi tentang perpajakan, bukan hanya untuk masyarakat awam saja, tetapi bagi Anda yang ingin bekerja di dunia pajak. Tentunya tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan. Dengan mengikuti training pajak saja, sehingga mendapatkan pengetahuan tentang regulasi pajak. Namun, dengan training pajak tersebut nantinya secara tidak langsung Anda juga akan memperoleh berita dan informasi seputar dunia perpajakan. Seperti halnya redistribusi pendapatan, yang mana sebenarnya bukan inti dari perolehan pajak, tetapi terdapat beberapa redistribusi pendapatan yang termasuk sebagai pajak.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut ulasan berikut ini akan membahas tentang Apa itu yang namanya redistribusi pendapatan.

Apa itu Redistribusi Pendapatan?

Ketimpangan sosial merupakan konflik yang pelik dan seringkali terjadi pada masyarakat. Hal tersebut harus memperoleh perhatian khusus dari berbagai pihak, yaitu meliputi pemerintah. Pemerintah juga sudah melakukan upaya penanganan permasalahan ini melalui berbagai macam regulasi dan program pemerintah.

Salah satu kebijakan ini adalah pemaksimalan fungsi dari redistribusi pendapatan. Fungsi pendapatan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan sebagai upaya pendistribusian kembali pendapatan milik masyarakat yang berkecukupan pada masyarakat yang kurang mampu. Alasan dibalik adanya regulasi ini adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat umum.

Jangan sosial tersebut telah menjadi sebagai permasalahan pada suatu masyarakat pada sebuah negara. Fasilitas kesehatan yang diberikan untuk warga kurang mampu dan infrastruktur di berbagai daerah pedalaman Indonesia, menjadi dua dari beberapa contoh kasus yang bisa diatasi dengan adanya regulasi redistribusi pendapatan. Selain itu, manfaat lain yang bisa didapatkan masyarakat adalah dana yang diberikan bisa membantu untuk memberdayakan masyarakat difabel dalam bentuk pengadaan pelatihan atau fasilitas.

Apa Tujuan Redistribusi Pendapatan?

Disebutkan oleh Ramlan Surbakti bahwa ada dua tujuan utama dilakukannya redistribusi pendapatan. Pertama, Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk serta untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan yang umum terjadi pada masyarakat. Kedua, redistribusi pendapatan tujuannya juga untuk mengurangi kondisi perekonomian pada masyarakat yang belum merata, yang mana hal tersebut bisa membantu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Baca Juga: Peran Konsolidasi Fiskal dalam Menangani Penerimaan Pajak yang Terdampak Pandemi

Bentuk-Bentuk Redistribusi Pendapatan

Ada dua bentuk dari program redistribusi pendapatan, yakni redistribusi pendapatan horizontal dan vertikal.

Redistribusi Pendapatan Horizontal

Pendapatan yang satu ini lebih mengarah pada sebuah Penyaluran dana atau uang dari pihak yang berada pada tingkat perekonomian lebih atas, yang kemudian akan disalurkan atau diberikan pada kalangan masyarakat dengan tingkat kurang mampu. Misalnya bentuk dari redistribusi pendapatan vertikal, mulai dari zakat atau sedekah pajak corporate social responsibility (CSR), zakat, kredit, hingga pinjaman lunak. Individu maupun badan yang memiliki penghasilan tinggi maka akan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, yang mana hasilnya nanti akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Redistribusi Pendapatan Horizontal

Bentuk dari redistribusi pendapatan secara horizontal Ini adalah sebuah bentuk Penyaluran dana yang berupa pendapatan, yang mana disalurkan dari suatu kelompok maupun pribadi pada lingkup yang lebih kecil. Sebut Artinya bahwa dana dari penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat selanjutnya akan didistribusikan pada lingkungan atau ruang lingkup yang lebih kecil cakupannya. Satu contoh dari redistribusi pendapatan ini adalah seperti komunitas peduli kanker, yang mana mereka akan melakukan pengumpulan dana dan kemudian perolehannya akan disalurkan untuk membantu pasien kanker yang tergolong kurang mampu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Untuk menjaga konsistensi dan juga ketajaman analisis, manajemen tax expenditure memiliki peranan yang penting. Kini ada banyak negara yang menerapkan tax expenditure meskipun dapat menjadi pengurang penerimaan pajak. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan manajemen tax expenditure, maka lebih baik kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud tax expenditure.

Definisi Tax Expenditure

Insentif pajak merupakan salah satu bentuk instrumen dalam bidang perpajakan yang seringkali digunakan oleh pemerintah. Tapi, di sisi lain insentif pajak juga memunculkan beberapa konsekuensi salah satunya melonjaknya tax expenditure pemerintah.

Berdasarkan Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Tahun 2010, tax expenditure didefinisikan sebagai suatu transfer sumber daya untuk publik yang dilakukan dengan cara bukan dengan memberikan dengan bantuan ataupun belanja langsung (direct transfer) akan tetapi melalui pengurangan kewajiban pajak berdasarkan standar perpajakan yang tengah berlaku.

Sedangkan Tax Foundation (2014) mengartikan tax expenditure sebagai suatu ketentuan khusus dari ketentuan pajak standar yang memiliki peran sebagai pengurang total pajak yang dibayarkan. Istilah tersebut dipakai sebab sistem yang satu ini menyerupai pengeluaran pemerintah.

Pemerintah Indonesia sendiri mengartikan tax expenditure sebagai penerimaan yang hilang atau berkurang karena adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan yang tengah berlaku secara umum (benchmark system). Pada umumnya, tax expediture hanya ditujukan untuk sebagian dari subjek dan juga objek pajak dengan persyaratan tertentu.

Elemen Penting dalam Laporan Tax Expenditure

Terdapat beberapa elemen penting didalam laporan tax expenditure, berupa deskripsi norma pajak, tarif pajak, objek pajak, basis pajak, periode dan juga estimasi besaran tax expenditure. Melalui ketersediaan informasi dari pelaporan keuangan bisa juga mempermudah analisis biaya dan juga manfaat dari suatu program tax expenditure.

Namun, format pelaporan yang efisien serta efektif perlu dipertimbangkan. Pada akhirnya pelaporan yang memadai dapat memudahkan pemerintah didalam melakukan evaluasi program. Oleh sebab itu, laporan tersebut dapat dijadikan sebagai analisis kebijakan pajak, termasuk di dalamnya dipakai sebagai acuan perumusan dan juga kebijakan pajak.

Disamping itu, laporan yang disajikan secara efektif serta efisien juga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan anggaran serta bisa dijadikan sebagai dasar dalam mendesain kebijakan bagi masing-masing jenis pajak serta untuk golongan wajib pajak tertentu.

Baca Juga: Tips Memilih Tempat Brevet Pajak Online Terpercaya

Evaluasi dalam Manajemen Tax Expenditure

Evaluasi tentu saja menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari sistem tax expenditure yang baik. Pada akhirnya hasil dari evaluasi tersebut bisa berguna untuk terus bisa  mempertahankan, memperbaiki, dan juga menghentikan ketentuan khusus yang berhubungan dengan tax expenditure yang dijalankan.

Lantas apa saja yang perlu dilakukan pada kegiatan evaluasi tax expenditure?  Khusunya, berdasarkan pendapat Harris dan Hicks (1992), Beberapa hal yang perlu dikaji didalam melakukan evaluasi tax expenditure ialah sebagai berikut:

1. Prinsip kemampuan membayar dan juga efek dari kegiatan redistribusi
2. Analisis terhadap dampak yang mungkin terjadi pada aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh wajib pajak
3. Mengevaluasi perbandingan tax expenditure dengan direct expenditure

Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi tax expenditure ialah dengan cara mekanisme sunset dates. Maksud dari sunset dates ialah jangka waktu berlakunya suatu ketentuan khusus didalam perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bekerja di dunia perpajakan pastilah keinginan tidak sedikit orang. Namun, untuk dunia tersebut harus mengerti betul, seperti apa regulasi dan berita pajak yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, kursus pajak hadir untuk membantu anda memahami berbagai regulasi perpajakan dan mengerti informasi berita di dalamnya. Tentu saja berita tentang perkembangan ekonomi di Indonesia akan berpengaruh terhadap perpajakan itu sendiri. Seperti halnya apabila melihat beberapa tahun belakangan, terdapat pandemi yang melanda hampir semua dunia dan merupakan bencana nasional di Indonesia. Pastinya ada banyak dampak yang diakibatkan, terlebih pada bidang perekonomian dan perpajakan.

Pandemi tersebut membuat begitu banyak negara terdesak untuk melakukan pengambilan kebijakan fiskal yang sifatnya ekspansif, meliputi di dalamnya adalah juga negara Indonesia. Dengan memberi relaksasi fiskal dan peningkatan belanja, pastinya ini merupakan sebuah harapan yang bisa merangsang pertumbuhan perekonomian dari suatu negara. Penting untuk diketahui bahwa ada begitu banyak dampak dari pemberian besaran relaksasi fiskal, hal tersebut akan berakibat pada penerimaan negara, yang mana terutama adalah pada pajak yang ikut menurun. Terlebih juga ketika waktu yang bersamaan, aktivitas ekonomi yang sebelumnya, selama ini merupakan sumber pendapatan dan penerimaan pajak yang juga melemah.

Bukan hanya itu saja, ketika peningkatan belanja maka wajib dilakukan, supaya bisa mendukung Penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian. Hal ini juga akan mengakibatkan adanya pelebaran defisit anggaran yang tidak dapat dihindari lagi. Seperti misalnya, pada tahun 2020 yang terjadi realisasi defisit anggaran sejumlah 6,3% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Apabila berdasarkan Peraturan Pusat Nomor 1 Tahun 2020 yang pada saat ini telah ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berkaitan dengan ruang pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut sudah diberikan pada pemerintah.

Pada kebijakan ini, akan memberi wewenang untuk pemerintah, supaya bisa menetapkan defisit anggaran yang telah melampaui 3% terhadap PDB atau produk domestik bruto, sampai dengan Tahun 2022 lalu. Sebaiknya kebijakan fiskal harus terus diperketat, Sehingga nantinya defisit anggaran akan kembali dapat maksimal sebesar 3% terhadap PDB atau produk domestik bruto mulai pada tahun 2023 ini. Penting untuk dipahami, bahwa adanya pelebaran defisit APBN memberikan dampak yang cukup besar pada peningkatan risiko hutang, sehingga akan berakibat pada potensi untuk mengganggu kredibilitas dan solvabilitas fiskal yang merupakan jangka dari perekonomian negara.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Indonesia: Memahami Peran dan Tujuannya

Pengertian Konsolidasi Fiskal

Pada umumnya, konsolidasi fiskal adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan bertujuan untuk memberikan penurunan pada divisi anggaran dan akumulasi hutang. Dalam publikasi The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang bertajuk Fiscal Consolidation Targets, Plants and Measures 2011, terdapat pernyataan bahwa defisit anggaran dapat diturunkan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi, yang mengarah pada pendapatan yang totalnya lebih besar sekaligus pengeluaran atau belanja yang jumlahnya lebih sedikit. Kendati demikian, tidak ada definisi yang sama dan jelas tentang peningkatan pendapatan dan pemangkasan belanja.

Penerapan Konsolidasi Fiskal

Terdapat dua hal yang bisa diterapkan sebagai pendekatan atas konsolidasi fiskal, diantaranya:

• Pendekatan yang berupa pemotongan belanja, misalnya belanja operasional atau penundaan berbagai proyek yang bersifat tidak mendesak atau bisa ditunda.
• Ikatan yang berupa penyesuaian pendapatan, di mana dilakukan dengan memberikan keringanan penerimaan dalam bidang perpajakan.

Lebih khusus lagi, ada berbagai cara dan strategi yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan konsolidasi fiskal ini. Sederhananya, berbagai dibuat tersebut berguna untuk menyeimbangkan antara usaha peningkatan pendapatan negara dan efisiensi pengeluaran atau belanja negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak atau Brevet pajak mungkin menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi terdengar terutama bagi orang yang bekerja di bagian perpajakan. Brevet pajak ini merupakan pelatihan atau kursus pada bidang perpajakan yang memiliki tingkatan berbeda. Pada umumnya, pada brevet pajak bisa dilakukan dengan menggunakan ataupun tanpa software. Supaya bisa bisa sukses berkarir maka brevet pajak menjadi salah satu langkah yang perlu diambil.

Perkembangan dalam dunia kerja saat ini terjadi begitu pesat. Jika seorang karyawan perpajakan tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut maka ia bisa dengan mudahnya tersingkir atau tidak bisa berkembang didalam dunia kerja. Yang mana salah satu cara untuk mengantisipasinya ialah dengan mengikuti brevet pajak, yang mana kini kursus ini bisa dilakukan secara online. Tujuannya tentu saja supaya seseorang semakin terampil di bidangnya, sehingga lama-kelamaan jenjang karirnya bisa ikut menanjak.

Namun tentu saja Anda perlu mengikuti kursus online di tempat yang tepat. Oleh sebab itu, subab tidak salah pilih, berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam memilih brevet pajak online berikut.

Akses yang Mudah

Kursus online pada umumnya akan dilakukan dengan menggunakan tool berupa aplikasi ataupun website. Oleh sebab itu, pastikan tool tersebut mudah untuk diakses guna mendukung proses pembelajaran, sehingga waktu Anda nantinya tidak habis hanya untuk menunggunya loading.

Anda bisa membaca review dari anggota di kursus brevet online yang bersangkutan supaya bisa mengetahui efisiensi dari tool yang mereka sediakan. Apabila ternyata dari review tersebut dada banyak kendala maka cari tempat kursus online lain.

Penyelenggara yang Terpercaya

Tentu saja Anda tidak boleh asal dalam memilih tempat kursus online. Apabila Anda sudah mendapatkan satu nama penyelenggara maka segera lihat lagi review dari orang lain yang pernah belajar disana.

Apabila ternyata memiliki review yang bagus, maka Anda bisa langsung memilih tempat kursus tersebut sesuai waktu yang diinginkan. Jangan sampai Anda memilih tempat brevet yang layanannya tidak sesuai dengan harapan.   Suatu penyelenggara yang kredibel atau terpercaya pada umumnya banyak memperoleh respon positif dari para anggotanya.

Baca Juga: Tax Morale, Meningkatkan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Perhatikan Jadwal Kursus

Mungkin hal yang satu ini terdengar sepele, namun tentu saja bagi Anda yang sudah bekerja memperhatikan jadwal menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jangan sampai jam kursus online serta jam kerja Anda bentrok, yang mana hal ini bisa membuat proses kursus menjadi kurang maksimal.

Misalnya, Anda bisa mencari waktu kosong dalam satu minggu, jadi pada waktu tersebut, Anda bisa mengikuti kursus online tanpa gangguan.

Pelayanan yang Bagus

Penyelenggara yang menawarkan jasa belajar, baik itu yang dilakukan secara online ataupun offline tentu saja harus memperhatikan pelayanan yang diberikan. Seperti halnya, admin harus tanggap dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan jadwal kursus, biaya, dan juga jenis paket.

Penting bagi Anda untuk memilih penyelenggara yang bagus, termasuk dari segi pelayanannya. Apabila ternyata suatu saat terjadi kendala, maka admin bisa memberikan respon yang cepat, sehingga Anda tidak perlu terlalu lama menunggu penyelesaian dari kendala tersebut. Bagus atau tidaknya layanan dapat dicek melalui fitur live chat yang telah disediakan oelh penyelenggara kursus tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Bukan merupakan hal baru lagi untuk entitas atau individu yang berkaitan dengan perpajakan dan mendengar istilah tentang pengadilan pajak. Tetapi, untuk beberapa masyarakat terkadang masih ada yang belum mengenal dan memahami tentang pengadilan pajak. Apabila ada adalah salah satu orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan, tentu saja wajib untuk mengetahui apa itu yang namanya pengadilan pajak sebenarnya.

Anda bisa mempelajari berbagai istilah dan kebijakan perpajakan melalui brevet pajak. Karena brevet pajak akan memberikan Anda berbagai materi seputar regulasi perpajakan dan berbagai informasi berita di dalamnya.

Pasti semua orang sudah mengetahui, bahwa pajak adalah suatu pungutan yang wajib dibayarkan atau disetorkan oleh seluruh wajib pajak, sebagai penerimaan negara masyarakat atas kepemilikan sumber kekayaan maupun pendapatannya. Meskipun pajak sudah diatur pada berbagai kebijakan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masyarakat yang kurang mengetahui dan berujung pada sengketa atau perselisihan.

Yang mana perselisihan ini, biasanya akan diselesaikan oleh lembaga khusus melalui proses keberatan pajak. Bukan hanya itu saja, Ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa atau gugatan pajak, yakni melalui pengadilan pajak.

Apa itu Pengadilan Pajak?

Pengadilan pajak secara umum adalah suatu lembaga khusus peradilan, yang mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas kehakiman di Indonesia untuk setiap masyarakat yang mempunyai permasalahan pajak atau sengketa pajak, serta ingin menyelesaikannya. Sampai saat ini, masih ada dari tidak sedikit masyarakat yang belum mengerti tentang keberadaan lembaga peradilan ini. Seperti halnya yang dimaksud dalam pengertian pengadilan pajak, lembaga yang satu ini didirikan sebagai upaya memberikan keadilan dalam melakukan penanganan perpajakan di Indonesia.

Di sisi lain, ada berbagai hal yang bisa menimbulkan sengketa atau perselisihan pajak, misalnya terdapat ketidaksesuaian saat peraturan pajak dengan pelaksanaannya di lapangan. Penting untuk diketahui, kedudukan resmi dari pengadilan pajak ini adalah berada di ibukota, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Meskipun demikian, ketua atau pihak dari pengadilan pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan lokasi lainnya, yang mana dijadikan sebagai tempat pelaksanaan dalam proses persidangan. Hingga kini, ada beberapa pusat kota yang memang pernah melaksanakan persidangan pajak, seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Surabaya.

Baca Juga: Strategi Pajak Tax Holiday untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Jenis Gugatan dalam Pengadilan Pajak

Apabila menurut kewenangan dan kekuasaannya, lembaga peradilan pajak ini hanya bisa melaksanakan pemutusan atau pemeriksaan dalam sengketa pajak. Dalam konteks ini ada setidaknya dua jenis gugatan yang bisa diterima dan diajukan oleh pengadilan pajak, antara lain:

• Gugatan maupun tuntutan oleh negara pada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Jenis dari gugatan tersebut akan diproses melalui persidangan penagihan pajak, yang hanya dapat dilangsungkan sesudah adanya peringatan atau teguran atas kelalaian wajib pajak. Apabila tergugat terbukti lalai ketika melakukan kewajiban perpajakannya, Maka pengadilan pajak memiliki hak untuk menyita hingga melakukan pelelangan atas kepemilikan aset dari wajib pajak tersebut.
• Gugatan maupun tuntutan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap proses pelaksanaan penagihan pajak. Jika dalam proses penagihan pajak dilakukan dengan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang pajak yang berlaku, seperti halnya melakukan pelelangan atau penyitaan aset tanpa disertai dengan peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas pajak.

Sebagai wajib pajak maupun seseorang yang bekerja di bidang perpajakan, sangat penting untuk mengetahui tentang pengadilan pajak. Hal tersebut sebagai harapan bahwa bisa memberikan pemahaman yang cukup pada seluruh masyarakat, bahwa ruang lingkup perpajakan juga mungkin saja terjadi persengketaan atau perselisihan yang harus diselesaikan oleh lembaga khusus peradilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Keberhasilan dari pembangunan suatu negara sebagian besar tergantung dari keberhasilan negara tersebut didalam menyediakan anggaran yang diberikan untuk pembiayaan program pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak mempunyi peranan penting dialam membiayai seluruh tata kelola negara terutama dalam pembangunan nasional karena penerimaan negara hingga kini masih didominasi dari sektor perpajakan. Dengan begitu, pajak menjadi hal yang urgensi sebagai bagian utama untuk mendukung berbagai bentuk pembiayaan pembangunan nasional.

Suatu negara akan mampu mendapatkan penerimaan yang tinggi dalam sektor pajak apabila tingkat kepatuhan pajak di negara bersangkutan juga tinggi. Tapi sayangnya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Padahal di negara Indonesia yang  mana sistem pemungutan pajaknya menerapkan sistem self-assessment, kepatuhan wajib pajak akan menjadi faktor yang penting dilaksanakan untuk menentukan keberhasilan dalam memenuhi target pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat disebabkan karena berbagai hal, salah satunya pengetahuan wajib pajak yang masih abu-abu terkait dengan pengadministrasian kewajiban pajak serta banyaknya stigma wajib pajak jika pajak yang sudah dibayarnya tidak dialokasikan dengan baik oleh pemerintah.

Selain itu, terkadang ada beberapa wajib pajak sebenarnya sudah paham terkait dengan pengadministrasian perpajakan tapi memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya, Tindakan tersebut sering disebut tax evasion, tax avoidance dan juga aggressive tax planning.

Fenomena tersebut menunjukkan jika bentuk pengawasan dari otoritas pajak belum maksimal dalam mendorong wajib pajak mau membayar pajaknya. Sehingga, dibutuhkan faktor intrinsik dari dalam diri seseorang untuk mempunyai kemauan dan kesediaan da;a, melakukan kewajiban perpajakannya atau yang sering disebut sebagai tax morale.

Moral Pajak (tax morale) menjadi kunci untuk memupuk kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Tax morale menjadi sebuah motivasi intrinsik atau kesadaran wajib pajak terhadap keinginan yang muncul dari dalam diri wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tentunya tax morale dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong wajib pajak mempunyai kemauan yang tinggi dalam dirinya supaya bersedia untuk membayar pajak.

Baca Juga: Seperti Apa Putusan Hakim dalam Kasus Perpajakan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tax morale yang kemudian berdampak pada kepatuhan wajib pajak diantaranya ialah sebagai berikut:

Kepuasan Pelayanan Publik

Secara psikologis, jika wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya dilayani dengan baik maka akan menyebabkan wajib pajak merasa puas dengan pelayanan tersebut. Hal ini lah yang kemudian memicu munculnya keinginan secara sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Keadilan Sistem Perpajakan

Pada umumnya, sistem pemungutan pajak bisa dikatakan adil jika telah memenuhi dua prinsip yaotu Ability to Pay Principle dan juga Benefit Principle. Pada Ability to Pay Principle menyatakan pemungutan pajak dikatakan adil jika pajak dibebankan bagi wajib pajak sesuai kemampuan masing-masing wajib pajak didalam membayar pajak, misalnya beban pajak atau tarif pajak yang dikenakan

Sementara itu, dalam Benefit Principle, pemungutan pajak dikatakan adil jika setiap wajib pajak yang membayar pajak memperoleh hal yang sejalan dengan manfaat yang mereka sarakan dari kegiatan pemerintah. Jika kedua prinsip tersebut telah dipenuhi maka wajib pajak akan patuh melakukan kewajiban perpajakannya dengan sukarela.

Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah

Tingkat kepercayaan dariwajib pajak pada pemerintah berupa keyakinan jika pajak yang telah dibayarkan sudah dialokasikan dengan baik oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ataupun pembangunan nasional. Tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah cenderung rendah jika adanya indikasi penerimaan pajak yang sudah terkumpul nyatanya tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal tersebut juga bisa mendorong masyarakat untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.