Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Pajak merupakan jumlah uang yang dibebankan oleh pemerintah kepada individu, bisnis, atau entitas hukum lainnya untuk membiayai kebutuhan fiskal pemerintah. Objek yang tidak luput dari peraturan pajak, salah satunya yaitu properti, karena dalam transaksi jual beli properti, baik berupa rumah, ruko, apartemen, maupun tanah tentu ada pajak yang ditanggung oleh penjual dan pembeli sesuai dengan aturan perpajakan yang dapat kalian dapatkan melalui pelatihan pajak. Pelatihan pajak merupakan proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan terkait peraturan dan praktik pajak kepada individu atau kelompok.

Pada artikel ini, kami akan memberikan panduan dalam mengelola pajak bagi pembeli yang baru ingin membeli rumah dalam memahami kewajiban mereka. Sehingga, nantinya bisa menghemat pengeluaran pajak dengan seminimal mungkin.

Pajak properti merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pemilik properti wajib membayar pajak properti setiap tahunnya, dan pembayaran pajak properti yang terlambat atau bahkan tidak dibayarkan dapat berdampak buruk bagi kepemilikan properti mereka. Beberapa tips dari kami yang mungkin berguna bagi kalian dalam mengelola pajak properti antara lain:

• Kalian perlu mengetahui jenis-jenis dari pajak properti. Adapun jenis pajak properti yang berlaku di Indonesia yaitu:
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPN-PHTB)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Pajak Sewa Bangunan

Pentingnya memahami persyaratan serta batasan dalam pengajuan pengurangan pajak, berikut beberapa hal yang dapat kalian pahami dalam pengajuan pengurangan pajak properti antara lain:

• Hanya pemilik properti yang dapat mengajukan pengurangan pajak
• Terdapat beberapa jenis pengurangan dalam pajak properti, seperti pengurangan untuk rumah tinggal atau warga negara tertentu
• Waktu pengajuan biasanya sebelum tenggat waktu pembayaran pajak
• Pengajuan pengurangan pajak properti membutuhkan beberapa dokumen yang diperlukan, seperti surat keterangan dari kelurahan atau kecamatan setempat, bukti kepemilikan, serta dokumen pendukung lainnya
• Menjaga catatan keuangan yang akurat juga penting dalam mengelola pajak properti, seperti catatan bukti transaksi dan catatan keuangan
• Dalam mengelola pajak properti kalian harus dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah perpajakan yang muncul dengan cepat dan tepat
• Berkonsultasi dengan ahli pajak atau sama halnya dengan mengikuti pelatihan pajak yang ada

Baca Juga: Benarkah Pajak Operator Memberikan Beban pada Masa Depan Digitalisasi?

Pajak properti memiliki tujuan utama untuk menyediakan pendapatan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur negara dan penyediaan berbagai layanan publik karena pendapatan yang dihasilkan dari pajak properti ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan juga berbagai fasilitas umum lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Yang mana dapat dikatakan bahwa pajak properti merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang memastikan bahwa mampu menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan oleh warganya.

Pentingnya pelatihan pajak yaitu karena pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan pajak properti, serta memastikan bahwa kalian dapat memanfaatkan insentif pajak yang ada dan mengurangi potensi risiko pajak.

Sehingga, Anda sebagai wajib pajak pastinya ingin meminimalkan pengeluaran pajak dengan sangat efisien, bukan? Untuk itu, pelatihan pajak ini hadir untuk Anda yang sedang membutuhkan kelas pajak, agar bisa mendapatkan materi perpajakan yang lengkap dan bisa membantu pengelolaan pajak Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai seseorang yang ingin memiliki profesi dalam dunia perpajakan, pastinya harus paham betul mengenai berbagai regulasi perpajakan yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak tersebut nanti anda akan diberikan pengarahan materi tentang berbagai kebijakan pajak yang ada, serta informasi-informasi di dalamnya. Sehingga, nantinya apabila Anda langsung terjun ke lapangan dalam dunia perpajakan, anda akan lebih menguasai berbagai ketentuan-ketentuannya yang berlaku. Terlebih apabila membicarakan tentang perkembangan yang pesat pada saat ini.

Era ini adalah era teknologi yang semakin merajalela, sehingga digitalisasi sudah menjadi pendukung utama dalam pertumbuhan ekonomi dan transformasi bisnis. Tetapi, dibalik ramainya inovasi digital, ada isu yang mungkin saja suatu ancaman serius, yakni meningkatnya beban pajak pada operator digital. Ulasan Berikut ini akan semakin mengeksplorasi mengenai dampak dari peningkatan beban pajak tersebut dan sejauh mana digitalisasi bisa terancam karena perubahan kebijakan ini.

Seperti Apa Beban Pajak Operator?

Perlu diketahui bahwa beban pajak operator adalah Jumlah dari total pajak yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan operator, terlebih adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor telekomunikasi. Pajak ini meliputi berbagai elemen, mencakup pajak atas pendapatan, pajak layanan, dan pajak frekuensi. Kenaikan dari beban pajak operator mungkin saja terjadi, sebab regulasi atau kebijakan pemerintah yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melakukan penyediaan layanan telekomunikasi.

Bagaimana Perkembangan Digitalisasi di Indonesia?

Indonesia sudah menyaksikan kemajuan yang sangat pesat pada digitalisasi, memasuki era yang mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah pendorong utama perubahan. Pertumbuhan yang sangat signifikan pada pengguna internet, serta adaptasi teknologi digital pada berbagai lapisan masyarakat merupakan tanda pergeseran besar dalam cara Indonesia berinteraksi pada dunia.

Beberapa tahun terakhir, layanan digital seperti pembayaran digital, pendidikan online, e-commerce, dan pelayanan kesehatan yang berbasis teknologi sudah merasuk pada banyak aspek kehidupan sehari-hari Pemerintah Indonesia pun secara aktif mendukung digitalisasi melalui program inklusif digital dan pembangunan infrastruktur teknologi.

Baca Juga: Kesulitan Melakukan Rekonsiliasi Pajak? Begini Tipsnya

Peningkatan Beban Pajak

Pada beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada pemberlakuan kebijakan pajak yang semakin ketat pada operator digital. Ada begitu banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang sudah mengambil langkah untuk memberikan pengenaan pajak yang lebih besar pada pendapatan yang diperoleh perusahaan teknologi dan e-commerce. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan penyeimbangan pada pendapatan dan menanggapi Bagaimana kekhawatiran yang berkaitan dengan ketidaksetaraan pajak yang muncul dengan cepat, sebab adanya perkembangan bisnis digital.

Kenaikan PNBP atau pendapatan negara bukan pajak melalui peningkatan biaya hak penggunaan atau BJP frekuensi, seperti yang telah disampaikan oleh Sarwoto Atmosutarno selaku Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), menjelaskan bahwa diindikasikan akan menjadi penyebab peningkatan beban untuk operator. Jika situasi tersebut mengakibatkan beban regulasi operator yang lebih dari 12%, maka hal tersebut bisa berdampak pada kelangsungan bisnis dan perluasan layanan internet nasional pada sektor telekomunikasi.

Di samping itu, Ian Joseph Matheus Edward, yang mana merupakan Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Memberikan catatan bahwa ada kenaikan pajak yang berpotensi bisa berdampak pada investasi dalam sektor telekomunikasi dan upaya untuk mengatasi kesenjangan pada layanan digital. Pemerintah Indonesia sudah meluncurkan banyak usaha untuk meningkatkan layanan digital pada negara ini. Program inklusivitas digital dan investasi pada infrastruktur teknologi merupakan contoh nyata dari komitmen Pemerintah untuk mendorong sektor digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Kini mendirikan PT Perorangan menjadi pilihan yang banyak diambil apabila seseorang ingin mempunyai perusahaan sendiri. Jika ingin mendirikan badan hukum tersebut, terdapat satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian yakni kewajiban pajak PT Perorangan. Apabila tidak mematuhi kewajiban tersebut, Anda bisa terkena berbagai sanksi, mulai dari sanksi sosial, sanksi administratif, sampai dengan sanksi pidana.

Pertimbangan dalam Mendirikan PT Perorangan

PT Perorangan sendiri merupakan sebuah Badan Hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sehingga bisa dipilih oleh para pelaku usaha dalam mengelola usahanya secara formal. Sesuai namanya, jenis badan hukum tersebut bisa didirikan oleh satu orang saja yang merangkap sebagai direktur dan juga sebagai pemegang saham.

Keunggulan utama dari PT Perorangan ialah tidak membutuhkan modal yang besar. Melalui modal minimal 1 miliar, Anda sudah bisa mendirikan PT Perorangan. Disamping itu, karena bisa didirikan oleh satu orang saja, PT Perorangan menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang ingin mendirikan usaha tapi masih belum menemukan mitra terpercaya sebagai partner bisnis.

4 Kewajiban Pajak PT Perorangan

Setiap wajib pajak, baik pribadi ataupun badan usaha tentunya mempunyai kewajiban pajaknya sendiri. Hal tersebut termasuk juga pada PT Perorangan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Anda perlu mematuhi 4 kewajiban pajak PT Perorangan yakni sebagai berikut:

1. Memungut PPN dan PPnBM

Ketika melakukan transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan juga Jasa Kena Pajak (JKP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ialah pajak PT Perorangan yang wajib untuk dipungut oleh PKP. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang maupun jasa yang diserahkan dari penjual untuk pembeli. Sedangkan, PPnBM merupakan pajak selain PPN yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah.

Didalam memungut PPN serta PPnBM, Anda perlu mengetahui objek apa saja yang bisa terkena pajak tersebut dan juga besaran tarif pajaknya. Sesuai dengan ketentuan terbaru, tarif PPN ialah sebesar 11%, sementara itu tarif PPnBM yang dikenakan paling rendah ialah 0% serta yang paling tinggi ialah 200%.

Baca Juga: Mengenal Penerapan Pajak Kendaraan Listrik

2. Menyetorkan PPN dan PPnBM

PPN dan juga PPnBM yang telah dipungut bisa dikatakan sebagai uang titipan dari pembeli yang mana nantinya harus disetorkan oleh PKP PT Perorangan. Oleh sebab itu, setelah PPN serta PPnBM telah dipungut, PKP wajib untuk membayarkan pajak tersebut pada negara. PPN dan juga PPnBM yang dihitung serta dipungut sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lama akhir bulan selanjutnya sesudah Masa Pajak berakhir serta sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN tersebut disampaikan.

3. Melaporkan SPT Masa PPN

Sesduah menyetorkan PPN, kewajiban pajak PT Perorangan berikutnya ialah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN. SPT Masa PPN wajib dilaporkan, baik ada ataupun tidak ada transaksi penyerahan BKP serta JKP. Pada pelaporannya, Anda harus memperhatikan batas akhir dari pelaporan SPT Masa PPN. Anda bisa melaporkan SPT Masa PPN paling lama hari terakhir di bulan berikutnya sesudah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir. Jika terjadi keterlambatan, PKP bisa terkena sanksi denda.

4. Membuat Faktur Pajak

Kewajiban pajak PT Perorangan yang lainnya ialah menerbitkan faktur pajak bagi setiap penyerahan BKP ataupun JKP. Faktur pajak menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi oleh PKP sebagai bukti jika pengusaha sudah memungut pajak. Oleh sebab itu, faktur pajak wajib dibuat setiap terdapat penyerahan ataupun transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Perorangan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bagi seseorang yang mengelola administrasi pajak pada suatu perusahaan manufaktur, tentu saja perlu untuk mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pengurusan faktur pajak sekaligus mencocokkannya dengan data invoice perusahaan. Mengetahui tentang Ketentuan faktur pajak, tentu saja ada kebijakan lainnya yang perlu dipahami oleh pengelola administrasi pajak perusahaan.

Oleh karena itu, biasanya pengelola administrasi pajak pada sebuah perusahaan akan memiliki sertifikat pajak yang didapatkan dari kursus pajak. Dari kursus pajak tersebut nantinya, anda akan mendapatkan banyak macam materi tentang regulasi perpajakan dan berbagai berita pajak yang ada.

Bila membicarakan tentang pengurusan faktur pajak, maka tidak akan lepas kaitannya dengan yang namanya rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai pengelola administrasi pajak sebuah perusahaan, penting bagi anda untuk mengetahui bagaimana cara mudah untuk mengelola rekonsiliasi pajak.

Apa itu Rekonsiliasi Pajak PPN?

Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai merupakan aktivitas melakukan pencocokan antara faktur atau invoice penjualan maupun pembelian dengan faktur pajak keluaran atau pajak pertambahan masukan. Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai tersebut, menjadi tugas untuk seorang pengelola administrasi pajak perusahaan, serta termasuk sebagai agenda wajib setiap bulannya.

Karena, pada umumnya akan selalu ada perbedaan data antara faktur pajak dan invoicenya, yang harus dilakukan adalah dengan sinkronisasi data sebelum bisa melanjutkan ke proses penyetoran dan pelaporan pajak. Umumnya, penyebab adanya perbedaan data antara laporan keuangan dengan faktor pajak yang mengharuskan rekonsiliasi, adalah beberapa hal berikut ini:

• Pajak pertambahan nilai yang belum tercatat
• Makalah penghitungan kewajiban pajak
• Adanya diskon yang belum dimasukkan
• Adanya penjualan yang dilangsungkan dengan cara kredit
• Perusahaan menggunakan kurs yang berbeda

Tetapi, pada proses rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai terlebih yang dilakukan secara manual, tidak jarang menjadi hal yang cukup rumit dan sangat memakan waktu, terutama Apabila ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Highlights Peraturan Pajak Tahun 2023 Populer di Masyarakat Indonesia

Bagaimana Cara Rekonsiliasi PPN dengan Mudah?

Dari seluruh kemungkinan permasalahan yang telah disebutkan, ternyata ada ribuan invoice dan faktur pajak yang harus selalu diperbaiki, tentu saja ini akan menyita banyak waktu dan tenaga untuk pengelola administrasi pajak perusahaan. Maka dari itu jika melakukan rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai, terlebih untuk perusahaan besar memang cukup merepotkan apabila masih dilakukan dengan cara yang manual. Pada saat ini, terdapat cara rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai dengan mudah seiring adanya integrasi antara aplikasi pajak yang namanya e-Faktur dengan aplikasi akuntansi online.

Sehingga, semua data pembelian maupun penjualan kena Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan akan jelas terekam dengan baik dan lebih mudah untuk melakukan pengelolaannya. Dengan begitu, anda sudah tidak perlu lagi untuk melakukan perbandingan setiap data satu persatu untuk melanjutkan ke proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada suatu periode pajak. Fitur rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai secara otomatis tersebut dapat anda temukan dalam website yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mengetahui detail dari tahapannya dan seperti apa langkah-langkahnya dari rekonsiliasi PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, Anda bisa secara langsung untuk mengunjungi situs resmi dari DJP. Di samping itu, pasti terdapat hal yang harus diperhatikan dalam proses rekonsiliasi faktur pajak. Seperti halnya salah satunya adalah proses rekonsiliasi faktur pajak ini bukan hanya dilakukan setiap masa pajak saja, namun juga dilakukan untuk akhir tahun pajak berkaitan dengan pengakuan pendapatan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan 1771.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik memiliki perhatian yang semakin meningkat di Indonesia sebagai salah satu solusi ramah lingkungan pada sektor transportasi. Disamping kontribusinya terhadap lingkungan, pajak kendaraan listrik kini menjadi topik yang menarik untuk dibahas.

Aturan yang berkaitan dengan pajak mobil listrik PPnBM tersebut telah tertuang didalam peraturan PP No. 74 Tahun 2021, terkait dengan pajak penjualan dari PPnBM mobil listrik yang dibebankan tarif dengan besaran 15% melalui Dasar Pengenaan Pajak sebesar 0%.

Pajak Kendaraan Listrik

Pajak kendaraan listrik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pemilik kendaraan listrik kepada pemerintah. Pajak tersebut dikenakan sebagai kontribusi pada penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur dan juga pelayanan umum.

Jenis-Jenis Mobil Listrik

Didalam pajak mobil listrik, terdapat beberapa kategori kendaraan listrik roda empat yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk memilikinya. Tujuannya tentu saja agar Anda tidak salah dalam memilih. Disamping itu, setiap mobil listrik memiliki prinsip kerja yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya :

1. Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV)

Ini merupakan sejenis mobil listrik yang ramah lingkungan, yang sekilas terlihat seperti HEV. Hanya saja mempunyai komponen krusial yang sangat berbeda. Baterai pada mobil HEV diisi dengan energi bahan bakar kendaraan, sedangkan untuk PHEV sendiri baterai mobilnya diisi menggunakan metode yang sama seperti BEV.

2. Battery Electric Vehicle (BEV)

Jenis kendaraan listrik roda empat ini memang tidak membutuhkan bahan bakar sama sekali. Pada umumnya penggerak mesin memakai baterai bertipe lithium ion. Yang mana Anda cukup melakukan pengisian ulang energinya menggunakan saluran listrik di beberapa stasiun ataupun sistem pengisian ulang.

3. Hybrid Electric Vehicle (HEV)

Hybrid Electric Vehicle atau HEV merupakan sejenis kendaraan roda 4 listrik yang dalam jenis yang dikenakan pajak mobil listrik. Penggerak mobil ramah lingkungan tersebut terdiri dari 2 sistem, yakni motor listrik dan juga bahan bakar.

4. Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)

Tipe mobil listrik ini merupakan salah satu kendaraan yang ramah terhadap lingkungan dengan energy yang didapatkan bukan berasal dari energi bahan bakar, namun dari hydrogen.

Baca Juga: Jurusan yang Banyak Dibutuhkan Ditjen Pajak

Aturan dan Tarif Pajak Mobil Listrik

Terkiat dengan pajak mobil listrik sendiri, sudah tercantum didalam peraturan pemerintah yaitu PP No.73 Tahun 2019. Adapun isinya terdapat beberapa pasal pajak mobil listrik yang perlu diketahui seperti Pasal 17, Pasal 24 dan Pasal 36.

Berdasarkan Permendagri No.8 Tahun 2020, terkait dengan pengenaan PKB untuk pajak mobil listrik yang menggunakan basis baterai, baik untuk barang ataupun orang ditetapkan dengan nilai yang paling tinggi ialah 30% dari pengenaan PKB. Sedangkan untuk jumlah pajak mobil listrik dan juga BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk barang atau orang paling tinggi ditetapkan dengan nilai 30% dari pengenaan BBNKB.

Jika kendaraan listrik digunakan sebagai alat transportasi angkutan umum untuk orang, maka tarif pajak mobil listrik yang paling tinggi ialah 20% dari pengenaan PKB dasar. Sementara untuk tarif dari BBNKB sendiri besar pajak mobil listrik yang paling tinggi ialah 20% dari BBNKB dasar.

Apabila kendaraan listrik dimanfaatkan sebagai transportasi angkutan umum yang digunakan untuk barang, maka tarif pajak mobil listrik OKB yang paling tinggi ialah 25% dari pengenaan PKB dasar. Lalu tarif pajak mobil listrik BBNKB yang ditetapkan paling tingginya ialah 25% dari jumlah dasar BBNKB.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dapat dipastikan ketika memasuki bulan Desember setiap tahunnya, pasti akan sangat identik dengan yang namanya menjelang hadirnya tahun baru, seperti tahun ini yaitu menjelang tahun 2024. Sebagai wajib pajak maupun orang-orang yang bekerja di dunia perpajakan, sangat penting untuk melihat seperti apa kilas balik dari keseluruhan aturan pajak di tahun 2023 ini. Tentunya sebelumnya, bagi Anda yang bekerja di dunia perpajakan dan ingin menambah wawasan, maka bisa dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak ini, akan membantu anda untuk menguasai berbagai regulasi perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Hari begitu banyaknya kebijakan pajak yang diperbarui dan muncul pada tahun 2023 di Indonesia, terdapat sejumlah kebijakan pajak yang populer di kalangan masyarakat. Rangkaian aturan berikut ini hadir sejak awal hingga akhir tahun 2023. Mari ketahui Apa saja kebijakan pajak yang populer pada tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023

Tentang PMK No. 80 Tahun 2023 adalah kebijakan yang menjelaskan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan tagihan pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut memaparkan simplifikasi terhadap pengaturan Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak, meliputi Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak untuk pajak bumi bangunan. Peraturan ini juga menyebutkan tentang Ketentuan Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak untuk bea materai serta pajak karbon.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 1/PJ/2023

Kebijakan tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 1/PJ/2023 adalah kebijakan pedoman teknis tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 terhadap penghasilan royalti yang diperoleh atau diterima wajib pajak orang pribadi yang melakukan penerapan perhitungan PPh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023

Kebijakan PMK Nomor 72 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang membahas mengenai penyusutan harta berwujud atau termasuk amortisasi harta tak berwujud. Pada kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa penyusutan dilakukan terhadap harta berwujud dengan masa manfaat yang lebih dari satu tahun, serta digunakan dan dimiliki untuk melakukan penagihan, pemeliharaan, atau mendapatkan penghasilan dengan metode saldo menurun atau garis lurus.

Baca Juga: Memahami Expatriate Tax Regime: Panduan untuk Ekspatriat dan Residence

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023

Kebijakan PMK nomor 48 tahun 2023 merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai terhadap penjualan emas perhiasan, emas batangan, maupun emas sejenisnya untuk pengusaha, pedagang, dan pabrikan emas perhiasan. Hal ini juga berhubungan dengan perhiasan yang bahannya bukan dari emas, batu permata, maupun batu lainnya yang sejenis serta jasa yang berkaitan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023

Kebijakan PMK nomor 41 tahun 2023 adalah membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap penye a yang diambil alih oleh kreditur pada pembeli agunan. Peraturan Menteri Keuangan yang satu ini membahas lebih detail terhadap mekanisme pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga pengkreditan pajak masukan yang berkaitan dengan pajak masukan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023

Kebijakan PMK Nomor 61 tahun 2023 merupakan kebijakan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan penagihan pajak terhadap jumlah pajak yang masih perlu disetorkan. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mulai dari penerbitan surat penagihan pajak, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyitaan hak milik wajib pajak, penjualan barang sitaan, pengusulan pencegahan, sampai pelaksanaan penyanderaan sementara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak ialah salah satu instansi yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tentu banyak mahasiswa yang memiliki cita-cita bekerja di DJP salah satunya dikarenakan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disamping itu, bisa bekerja di Kantor Pajak tentu menjadi pekerjaan idaman banyak mahasiswa yang bercita -cita membanggakan kedua orang tua.

DJP memiliki unit vertikal, diantarnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang ada di setiap kabupaten, kota sampai dengan provinsi. Tentu saja sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan cukup banyak serta bervariasi dari berbagai disiplin ilmu.

Untuk mahasiswa yang ingin bekerja di DJP, terdapat beberapa jurusan kuliah yang pada umumnya dibutuhkan oleh instansi yang satu ini. Namun jurusan kuliah yang diperlukan juga tergantung dari kebutuhan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berikut beberapa jurusan kuliah yang dibutuhkan DJP:

1. Perpajakan

Jurusan Perpajakan tentu saja menjadi salah satu sumber daya manusia yang penting di lingkungan perpajakan itu sendiri. DJP membutuhkan banyak lulusan Perpajakan seperti pengelola data serta dokumen perpajakan, pengelola data pelayanan perpajakan, pengolah data penagihan pajak, pengelola keuangan, pengolah data pelayanan perpajakan, pengolah data penagihan pajak, pengelola keuangan dan lain sebagainya.

2. Akuntansi

Jurusan akuntansi juga menjadi salah satu jurusan yang banyak dibutuhkan di DJP. Terdapat banyak jurusan akuntansi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik di Indonesia yang dapat Anda pilih. Tapi pembukaan lowongan kerja di Ditjen Pajak memang tidak setiap tahun dibuka. namun mahasiswa yang mengambil jurusan Akuntansi memiliki kesempatan yang besar untuk bisa bekerja di Ditjen Pajak.

3. Hukum

Kantor pemerintah seperti DJP pasti memerlukan staf legal didalam melakukan operasional kantornya. Ini tentu saja menjadi kesempatan untuk mahasiswa jurusan hukum. Dilansir dari laman Kemenkeu, beberapa pejabat di lingkungan Kemenkeu merupakan lulusan Sarjana Hukum sejumlah PTN terbaik di Indonesia.

4. Statistika

Jurusan statistika diperlukan untuk melakukan analisa data akademik, analis data dan juga informasi sampai dengan analis data ekonomi makro dan lain sebagainya. Lulusan dari jurusan Statistika dapat menjabat menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur dan juga berbagai posisi pekerjaan lainnya yang ada di Ditjen Pajak.

Baca Juga: Mengenal Peranan Pajak Usaha Perdagangan

5. Jurusan Komputer

Dirjen Pajak akan selalu membutuhkan dukungan dari kompetensi yang dimiliki oleh lulusan Komputer serta jurusan lain di bidang Informasi Teknologi (IT), dalam mengolah data serta arus informasi.

6. Jurusan Kehutanan

Mahasiswa jurusan Kehutanan juga dapat bekerja di Ditjen Pajak. Buktinya salah satu pegawai yang ada didalam lingkungan Kemenkeu merupakan lulusan S1 jurusan Kehutanan serta menempati posisi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara.

7. Jurusan Ekonomi

Jelas sekali jika jurusan Ekonomi masih memiliki kaitan yang erat dengan pekerjaan yang terdapat di Ditjen Pajak. Beberapa posisi di kantor Ditjen Pajak dapat diisi oleh lulusan jurusan Ekonomi. Bahkan tidak sedikit pejabat setingkat Kepala Kanwil DJP  yang memiliki dasar pendidikan S1 jurusan Ekonomi.

8. Manajemen

Masih jurusan dalam bidang keuangan, jurusan Manajemen juga banyak diperlukan di kantor Ditjen Pajak. Beberapa posisi yang dapat diisi oleh lulusan Manajemen diantaranya ialah analis kebijakan lelang, analis organisasi dan tata laksana, analis keuangan, analis perencanaan dan juga sejumlah posisi lainnya yang ada di kantor Ditjen Pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apakah anda tertarik untuk bekerja di dunia perpajakan? Tentu saja Anda akan membutuhkan pelatihan pajak, sebab kelas pajak ini akan membantu anda untuk mendapatkan berbagai materi tentang regulasi pajak dan berbagai informasi di dalamnya. Dapat dipastikan bahwa pelatihan pajak akan membuat anda lebih siap untuk terjun secara langsung dalam dunia perpajakan. Tentu saja sebagai seseorang yang ingin bekerja di bidang pajak, ada begitu banyak hal yang perlu Anda ketahui. Salah satunya adalah tentang kebijakan yang diciptakan untuk menarik seseorang yang mempunyai banyak kemampuan, yaitu Expatriate Tax Regime.

Apa itu Expatriate?

Sebelum melangkah pada pembahasan Expatriate Tax Regime, tentunya sangat penting untuk mengetahui lebih dahulu apa yang namanya ekspatriat. Expatriate atau ekspatriat merupakan orang yang telah meninggalkan negara asalnya dan memilih untuk bertempat tinggal di luar negeri. Status dari ekspatriat ini lebih mengarah pada perubahan terhadap residence atau dasar pengenaan pajak untuk tujuan perpajakan itu sendiri. Residence yang dimaksud tersebut adalah mengarah pada negara tempat seseorang atau individu tersebut mempunyai tanggung jawab dalam hal melakukan pembayaran pajak yang pada umumnya terdapat penghasilan yang didapatkan mereka peroleh dari seluruh dunia.

Sedangkan, untuk Residence pada dasarnya ditentukan terhadap dasar keadaan dan fakta individu tersebut. Fakta dan keadaan ini khususnya dinilai lebih mengarah pada kaitan keterikatan maupun derajat individu dengan negara yang bersangkutan.

Bagaimana Penerapan Residence untuk Seorang Ekspatriat?

Penentuan Residence pada seseorang bisa didasarkan atas tempat tinggal yang dipergunakan secara permanen, hubungan keluarga, status kewarganegaraan, tempat menjalankan kebiasaan yang dilakukan secara kontinyu atau habitual abode, kehadiran secara fisik atau physical present, serta tempat menjalankan aktivitas dalam lingkup ekonomi dan sosial atau center of vita interest. Seseorang yang sudah memenuhi ketentuan dan syarat dasar pengenaan pajak Residence dalam sebuah negara, maka akan memperoleh status sebagai subjek pajak dalam negeri atau resident.

Penting untuk dipahami bahwa penentuan status seperti ini ditentukan atas ketentuan domestik sebuah negara, maka dari itu ketentuan yang ada mungkin saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan kebijakan domestik yang muncul terhadap Residence pada konteks perpajakan lintas batas, bisa menjadi penyebab terjadinya keadaan yang mana subjek pajak menyandang status subjek pajak dalam negeri pada dua negara maupun dikenal dengan istilah dual Resident.

Baca Juga: Pajak Kontribusi Listrik Penerangan Jalan: Siapa Penerima Pajaknya?

Ketentuan Pajak untuk Subjek Pajak Dual Resident

Di saat seseorang berada dalam kondisi subjek pajak dual Resident, maka permasalahan ini dapat dipecahkan dengan tie breaker rule. Pada konteks ini, subjek pajak dalam negeri akan memperoleh perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan dengan subjek pajak luar negeri maupun yang non Resident. Misalnya seperti negara yang telah menerapkan sistem worldwide akan memberikan pengenaan pajak pada subjek pajak dalam negeri terhadap penghasilan yang didapatkan dari seluruh dunia.

Sementara itu, Subjek pajak luar negeri hanya akan dibebankan pajak terhadap penghasilan yang didapatkan dan sumbernya berasal dari penghasilan dari dalam negeri atau dari Indonesia. Dengan begitu, seorang ekspatriat bisa memiliki status sebagai subjek pajak dalam negeri dan juga menjadi subjek pajak luar negeri sekaligus, karena hal tersebut berdasar pada status residence-nya. Sedangkan, Expatriate Tax Regime Ini merupakan sebuah ketentuan yang berkaitan dengan ekspatriat yang statusnya Residence dan berpindah dari negara asal ke negara lainnya dan terus bisa dibebankan pajak yang berkaitan dengan penghasilan tertentu dengan seolah-olah mereka tetap akan menjadi resident pada negara sebelumnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Usaha Dagang (UD) secara luas dapat diartikan sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang serta jasa kepada konsumen yang mana tujuannya ialah untuk mendapatkan penghasilan serta keuntungan. Tidak jarang suatu usaha dagang yang bermula dari suatu kegiatan sampingan.

Namun karena bisa memperoleh laba yang semakin besar, jangkauan pasaran semakin luas dan juga tuntutan pengembangan usaha, menjadi alasan kuat seseorang untuk lebih fokus dan juga serius dalam membangun suatu usaha dagang atau UMKM. Tentu saja dalam pelaksanaannya, perdagangan tidak terlepas dari pengenaan pajak. Oleh sebab itu, Anda perlu memahami terlebih dahulu pajak usaha perdagangan yang diterapkan di Indonesia.

Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dan Usaha Dagang

1. PT setidaknya dimiliki oleh 2 pendiri atau pemegang saham, sedangkan Usaha Dagang dimiliki oleh perseorangan.
2. Didalam menjalankan bisnisnya, usaha dagang tidak membutuhkan status badan hukum, sedangkan PT wajib memiliki badan hukum.
3. Didalam PT, fungsi antara pemegang saham dan juga pengurus atau direksi dipisahkan. Hal tersebut dengan pemilik Usaha Dagang, pada umumnya selain menjadi pendiri juga merangkap sebagai pengurus.
4. Modal Usaha Dagang tidak mempunyai nilai minimum serta modal 100% dari sendiri. Sedangkan untuk modal minimum sebuah PT sebesar Rp 50 juta.

Ketentuan Tarif Pajak Perdagangan 0,5%

Kewajiban perpajakan yang ada di Indonesia hampir mengenai semua aspek, tidak terkecuali pengusaha usaha dagang (pedagang) serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pedagang yang mempunyai peredaran bruto (omzet) dengan nilai maksimal Rp 4,8 Miliar tetap Bayar pajak.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final yakni dengan tarif 0,5% persen dari peredaran bruto.

Tarif pajak 0,5% tersebut hanya berlaku untuk:

• Pelaku UMKM yang mempunyai peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Di antara lain ialah usaha dagang, industry jasa misalnya toko, pakaian, bengkel, elektronik, penjahit, salon, warung makan, dan lain sebagainya.
• UMKM offline ataupun online (marketplace dan media sosial)

Baca Juga: Mengenal Advokat Perpajakan Secara Lebih Detail

Penggunaan tarif pajak 0,5% tersebut mempunyai batas waktu yang ditentukan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, diantarnya ialah sebagai berikut:

• Batas waktu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selama tujuh tahun
• Batas waktu untuk Wajib Pajak Badan (koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma) selama empat tahun
• Batas waktu untuk Wajib Pajak Badan (Perseroan Terbatas) selama tiga tahun, sesudah itu harus membuat pembukuan supaya membayar pajak secara normal.

Pokok Perubahan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018 terkait dengan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Mempunyai Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Lantas, apa saha pokok perubahan yang ada didalam PP No. 23 Tahun 2018?

• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan serta dinyatakan berlaku mulai 1 Juli 2018.
• Penurunan tarif PPh Final yang mulanya 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib untuk dibayarkan setiap bulannya;
• Kriteria yang dikenakan ialah WP yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun;
• Hitungan omzet yang terkena tarif 0,5% mengacu ambang batas (threshold) omzet perbulan. Jika dalam periode lebih dari Rp4,8 miliar, maka tetap dikenakan tarif 0,5% hingga tutup tahun pajak selesai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Advokat pajak memiliki peran untuk memberikan jasa hukum terhadap klien untuk memberikan pendampingan hukum, membela dan juga untuk memastikan klien bisa memperoleh hak-haknya didalam menjalankan proses hukum perpajakan yang tengah dihadapi. Dengan kata lain, advokat perpajakan hadir dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan yang sedang dihadapi oleh para kliennya. Seseorang yang berprofesi sebagai advokat perpajakan bukan hanya harus mempunyai pengetahuan sebagai ahli hukum, tapi juga mempunyai pengetahuan perpajakan dengan baik.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang membahas terkait dengan Advokat, menjelaskan jika advokat merupakan seseorang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik itu di dalam pengadilan ataupun diluar pengadilan sesuai pemenuhan syarat tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Advokat pajak memiliki tugas untuk memenangkan klien dalam tindak pidana ataupun dalam kasus yang tengah dihadapinya. Advokat pajak juga bertugas sebagai pendamping yang melindungi hak-hak kliennya ketika proses hukum tengah berlangsung.

Advokat pajak akan memberikan beberapa layanan diantaranya:

Memberikan bantuan hukum

Sebelumnya seorang advokat tidak diperkenankan untuk memberikan bantuan hukum didalam menyelesaikan masalah perpajakan sebab bukan konsultan pajak. Tapi, kini advokat pajak dapat menjadi konsultan pajak yang bertugas mendampingi wajib pajak didalam menyelesaikan perpajakannya. Advokat pajak diharuskan untuk mengikuti program pendidikan khusus praktisi pengacara pajak untuk memperoleh advokat pajak yang bersertifikat.

Memberikan konsultasi hukum perpajakan

Advokat pajak memberikan layanan yakni berupa konsultasi hukum yang berkaitan dengan masalah tindak pidana perpajakan.

Penanganan kasus hukum

Advokat pajak juga turut memberikan layanan dalam melakukan penanganan kasus hukum yang berhubungan dengan pajak.

Pendampingan hukum

Seorang terdakwa kasus hukum perpajakan memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum yang dimaksud dalam hal ini merupakan advokat pajak.

Mewakili di pengadilan

Ketika klien berhalangan hadir didalam proses di persidangan, advokat pajak dapat mewakilinya dalam persidangan

Baca Juga: Mengenal Pajak Deposito Sebelum Memutuskan Investasi Ini

Kemudian, seorang advokat pajak mempunyai tugas sebagai berikut:

Memastikan klien mendapatkan haknya

Advokat pajak bertugas untuk memastikan klien memperoleh hak-haknya selama menjalankan proses hukum tindak pidana perpajakan yang tengah dihadapi. Hak klien tersebut ialah melakukan pembelaan dengan menghadirkan sanksi, memperoleh perlindungan dari ancaman orang lain dan juga berhak didampingi kuasa hukum ketika mengikuti proses hukum berlangsung dan lain sebagainya.

Mewawancarai klien

Sebelum advokat pajak memberikan bantuan hukum kepada klien, maka advokat pajak harus menanyai kasus tindak pidana perpajakan yang tengah dihadapi, bagaimana proses yang berlangsung, dan juga berbagai pertanyaan lain.

Menghadirkan klien di pengadilan pajak

Seorang yang menghadapi kasus hukum terkadang sering enggan untuk menghadiri persidangan, tapi advokat perpajakan akan menghadirkan klien di pengadilan supaya bisa melakukan pembelaan dengan membawa bukti-bukti yang ada.

Mewakili klien di pengadilan pajak

Ketika klien mempunyai kepentingan lain sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, maka advokat perpajakan bisa mewakili kliennya guna menghadiri persidangan di pengadilan pajak.

Mempertanyakan saksi

Ketika ada kasus tindak pidana, pihak terdakwa tentu akan mendatangkan saksi. Tugas advokat perpajakan ialah mempertanyakan saksi-saksi tersebut kepada klien.

Dari berbagai peran dan fungsi diatas maka kehadiran advokat perpajakan bisa dijadikan sebagai mitra bagi wajib pajak yang kurang memahami seluk beluk bidang hukum pajak yang beragam.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.