Brevet Pajak – Dapat dipastikan ketika memasuki bulan Desember setiap tahunnya, pasti akan sangat identik dengan yang namanya menjelang hadirnya tahun baru, seperti tahun ini yaitu menjelang tahun 2024. Sebagai wajib pajak maupun orang-orang yang bekerja di dunia perpajakan, sangat penting untuk melihat seperti apa kilas balik dari keseluruhan aturan pajak di tahun 2023 ini. Tentunya sebelumnya, bagi Anda yang bekerja di dunia perpajakan dan ingin menambah wawasan, maka bisa dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak ini, akan membantu anda untuk menguasai berbagai regulasi perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
Hari begitu banyaknya kebijakan pajak yang diperbarui dan muncul pada tahun 2023 di Indonesia, terdapat sejumlah kebijakan pajak yang populer di kalangan masyarakat. Rangkaian aturan berikut ini hadir sejak awal hingga akhir tahun 2023. Mari ketahui Apa saja kebijakan pajak yang populer pada tahun 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023
Tentang PMK No. 80 Tahun 2023 adalah kebijakan yang menjelaskan tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan tagihan pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut memaparkan simplifikasi terhadap pengaturan Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak, meliputi Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak untuk pajak bumi bangunan. Peraturan ini juga menyebutkan tentang Ketentuan Surat Ketetapan Pajak dan surat tagihan pajak untuk bea materai serta pajak karbon.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 1/PJ/2023
Kebijakan tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 1/PJ/2023 adalah kebijakan pedoman teknis tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 terhadap penghasilan royalti yang diperoleh atau diterima wajib pajak orang pribadi yang melakukan penerapan perhitungan PPh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023
Kebijakan PMK Nomor 72 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang membahas mengenai penyusutan harta berwujud atau termasuk amortisasi harta tak berwujud. Pada kebijakan tersebut, dipaparkan bahwa penyusutan dilakukan terhadap harta berwujud dengan masa manfaat yang lebih dari satu tahun, serta digunakan dan dimiliki untuk melakukan penagihan, pemeliharaan, atau mendapatkan penghasilan dengan metode saldo menurun atau garis lurus.
Baca Juga: Memahami Expatriate Tax Regime: Panduan untuk Ekspatriat dan Residence
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023
Kebijakan PMK nomor 48 tahun 2023 merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai terhadap penjualan emas perhiasan, emas batangan, maupun emas sejenisnya untuk pengusaha, pedagang, dan pabrikan emas perhiasan. Hal ini juga berhubungan dengan perhiasan yang bahannya bukan dari emas, batu permata, maupun batu lainnya yang sejenis serta jasa yang berkaitan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023
Kebijakan PMK nomor 41 tahun 2023 adalah membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap penye a yang diambil alih oleh kreditur pada pembeli agunan. Peraturan Menteri Keuangan yang satu ini membahas lebih detail terhadap mekanisme pemungutan, pembayaran, pelaporan, hingga pengkreditan pajak masukan yang berkaitan dengan pajak masukan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023
Kebijakan PMK Nomor 61 tahun 2023 merupakan kebijakan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan penagihan pajak terhadap jumlah pajak yang masih perlu disetorkan. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mulai dari penerbitan surat penagihan pajak, penerbitan surat paksa, pelaksanaan penyitaan hak milik wajib pajak, penjualan barang sitaan, pengusulan pencegahan, sampai pelaksanaan penyanderaan sementara.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
