Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Pengertian pajak menurut dengan Undang-Undang No.16 Th 2009 terkait dengan Ketentuan Tata Cara dalam perpajakan. Pajak merupakan iuran yang dibebankan kepada warga negara atau kontribusi kepada negara oleh orang pribadi atau badan dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak ini nantinya akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Dengan mengikuti brevet pajak Kamu akan belajar dengan mendalam terkait perpajakan guna menambah wawasan serta mendapatkan sertifikasi untuk meyakinkan potensi pada diri Kamu.

Karakteristik Pajak

Berdasarkan pengertian pajak diatas, pajak memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

• Arus uang (bukan dalam bentuk uang) yang berasal dari rakyat untuk kas negara.
• Pajak yang di punggung berlandaskan dengan undang-undang (bersifat memaksa).
• Tidak adanya timbal balik yang khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukan.
• Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum guna kemakmuran rakyat.

Asas Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam buku yang ditulisnya berjudul Wealth of Nations mengemukakan bahwa pajak yang baik mempunyai karakteristik berupa:

• Equity
• Certainty
• Convenience
• Efficiency

Sedangkan prinsip-prinsip yang digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan yang modern,terdapat 3 prinsip yaitu:

• Efficiency: Merupakan prinsip pemungutan pajak yang harus mudah sertamurah ketika dalam penagihan, sehingga hasil dari pemungutan pajak diharapkan akan lebih besar dari pada biaya pemungutannya.
• Equity: Pemungutan ini harus adil di antara wajib pajak dengan wajib pajak yang lain. Pajak akan dikenakan untuk wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan WP dalam membayar pajak dan menerima manfaatnya.
• Economic Effect must be considered: Prinsip ini mengacu pada pajak yang dikumpulkan harus dapat mempengaruhi kehidupan ekonomis para Wajib Pajak. Hal ini harus benar-benar di pertimbangkan ketika merumuskan kebijakan terkait perpajakan. Ketika pajak sudah dikumpulkan harus diusahakan jangan sampai membuat seorang Wajib Pajak menjadi melar atau mengganggu dalam kelancaran produksi perusahaan.

Baca Juga: Mengenal Lebih dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia?

Di Indonesia dalam sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 bagian yaitu:

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini, memberikan wewenang kepada fiskus(pemerintah) agar menentukan besarnya pajak yang terutang oleh pihak Wajib Pajak dengan mengacu pada perundang-undangan perpajakan yang saat ini sedang berlaku. Berikut ciri-ciri Official Assessment System:

• Fiskus memiliki wewenang dalam menentukan berapa besarnya pajak yang terutang.
• Bersifat parasit bagi Wajib Pajak.
• Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini akan memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang. Para Wajib Pajak akan menghitung, serta memperhitungkan, membayar, dan akan melaporkan secara mandiri berapa besarnya pajak yang harus Wajib Pajak bayar.

With Holding System

Dalam sistem pemungutan pajak ini akan memberikan wewenang kepada pihak ketiga(bukan fiskus ataupun wajib pajak) guna menentukan berapa besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Timbulnya Utang dalam Pajak

Timbulnya utang pajak dibagi menjadi dua aliran yaitu:

Ajaran Materiil

Utang pajak akan timbul disebabkan karena terdapat undang-undang serta adanya suatu hal menjadi sebab, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan yang bisa menjadi faktor timbulnya utang pajak.

Ajaran Formal

Utang Pajak akan timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini tidak akan melihat terkait adanya suatu yang menjadi sebab, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai salah satu dasar yang dapat menimbulkan utang pajak, akan tetapi tergantung pada adanya surat ketetapan pajak.

Itulah sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia, jika Anda tertarik lebih dalam untuk mengetahui lebih jelas terkait perpajakan Anda dapat ikut serta dalam brevet pajak dengan akademi-akademi yang menyediakan pembelajaran tentang perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan pajak. Hal tersebut dikarenakan dalam training pajak anda akan mendapatkan berbagai materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Tentu saja, Anda juga perlu untuk mengetahui berbagai berita perpajakan yang sedang hangat dibicarakan.

Seperti halnya bahasa yang akan kita ulas berikut ini yaitu mengenai surat tagihan pembayaran. Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya surat tagihan pajak atau yang sering kali disebut dengan STP? Untuk mengetahui lebih jelasnya, Berikut ini adalah ulasan lengkap tentang Apa itu SPT dan berbagai fungsinya.

Apa itu Surat Tagihan Pajak?

Mungkin terdapat sebagian wajib pajak yang ternyata masih sering mengalami keterlambatan saat menyetorkan pajak, Baik itu dengan alasan yang disengaja maupun tidak disengaja. Supaya bisa memberikan penegasan pada wajib pajak yang melakukan keterlambatan saat menyetorkan pajak tersebut, maka pemerintah akan memberikan surat tagihan pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, 1 bahwa STP atau surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak maupun sanksi administrasi yang berupa denda maupun bunga, serta fungsinya adalah untuk koreksi pajak terutang, sarana melakukan penagihan pajak, dan sarana memberikan pengenaan sanksi pada wajib pajak.

Surat tagihan pajak atau STP tersebut pastinya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak atau yang sering kali dikenal dengan SKP.

Bagaimana Ketentuan Penerbitan STP?

STP atau surat tagihan pajak telah diatur dan tertulis pada UU No. 28 Tahun 2007 pasal 14 ayat 1, diantaranya adalah sebagai berikut:

• Pajak penghasilan atau PPH dalam tahun pajak berjalan, mengalami kurang bayar atau tidak dibayarkan.
• Surat pemberitahuan atau SPT dari wajib pajak mengalami kekurangan penyetoran pajak, sebagai akibat dari salah hitung maupun salah tulis.
• Wajib pajak yang dijatuhi sanksi administrasi seperti bunga maupun denda.
• PKP atau pengusaha kena pajak yang dibebankan pajak menurut UU pajak pertambahan nilai, namun tidak melakukan pelaporan aktivitas bisnisnya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
• Pelaku bisnis yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun melakukan pembuatan faktur pajak. Selain itu, pelaku bisnis yang sudah dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melakukan pembuatan faktur pajak, serta pengusaha kena pajak yang membuat faktur pajak, namun tidak tepat waktu atau bahkan tidak mengisi dengan lengkap faktur pajak itu sendiri.

Baca Juga: Perkembangan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus yang Semakin Mudah

Apa Fungsi dari Surat Tagihan Pajak?

Dalam konteks surat tagihan pajak, tentu saja ada berbagai macam fungsi Mengapa surat ini diterbitkan, antara lain:

• Sarana untuk memberikan pengenaan sanksi pada wajib pajak yang mengalami kelalaian, baik berupa sanksi denda atau sanksi bunga.
• Sebagai upaya koreksi terhadap jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan wajib pajak.
• Sarana untuk melakukan penagihan pajak.

Sanksi yang Diberikan Dalam STP

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 14, Berikut ini adalah berbagai sanksi administrasi yang ditetapkan dalam STP, antara lain:

• Denda sanksi administrasi sebesar Rp50.000, jika wajib pajak terlambat atau tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan masa. Selain itu, akan diberikan denda sebesar Rp100.000 jika terlambat atau tidak melakukan penyampaian surat pemberitahuan tahunan.
• Juga ada sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 2% dari DPP atau dasar pengenaan pajaknya, yang mana ada begitu banyak jenis kasusnya.
• Sanksi administrasi bunga untuk wajib pajak apabila melakukan pembetulan sendiri surat pemberitahuan miliknya dan pembetulan ini ternyata kurang bayar hasilnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh sekumpulan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelatihan pajak Anda akan mendapatkan pelajaran yang detail terkait ketentuan umum serta tata cara perpajakan.

Dalam dunia perpajakan ada beberapa wajib pajak yang dikenakan yaitu, pengusaha merupakan seorang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan usaha yang dijalaninya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, serta mengekspor barang, selain itu usaha yang mereka jalankan berupa perusahaan perdagangan yang memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah.

Yang berikutnya adalah Pengusaha kena pajak, pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang yang terkena pajak dikenai pajak berdasarkan dengan undang-undang pajak yang pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

Istilah-Istilah dalam Perpajakan

Dalam dunia perpajakan selain dari jenis siapa saja yang terkena pajak, dengan mengikuti pelatihan pajak kita wajib untuk mengetahui beberapa hal tentang perpajakan yaitu:

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor ini diberikan untuk para wajib pajak sebagai sarana internal administrasi pajak digunakan sebagai tanda  pengenal pribadi atau identitas Wajib Pajak pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP

Berdasarkan sistem self-assessment masing-masing wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan wajib peraturan perundang-undangan perpajakan memasukkan NPWP dengan cara:

• Datang langsung ke Kantor Pajak (KPP) atau Biro Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi kawasan pemukiman atau tempat tinggal Wajib Pajak; Atau
• Online melalui internet pada website Manajemen Umum Pajak di pajak.go.id.
• Kewajiban pendaftaran juga berlaku untuk seorang wanita yang sudah menikah yang ingin memenuhi kewajibannya pajaknya terpisah dari pajak suaminya.
• Wajib pajak pengusaha perorangan tertentu yang mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan lokasinya tinggal, selain harus mendaftar ke KPP Ruang kerjanya juga termasuk ruang tinggalnya harus mendaftar ke KPP daerah Tempat kerja meliputi tempat berlangsungnya kegiatan usaha.

Baca Juga: Pentingnya Training Pajak dalam Menjadi Konsultan Pajak di Indonesia

• Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan hal tersebut bisnis atau pekerjaan gratis, jika itu terjadi penghasilan satu bulan jumlahnya melebihi penghasilan tidak kena pajak Pajak (PTKP) per tahun, harus mendaftar paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
• Wajib pajak untuk orang pribadi lainnya yang dapat memerlukan NPWP mereka dapat mengajukannya untuk permohonan untuk memperoleh NPWP.

Hal yang wajib dipelajari saat mengikuti pelatihan pajak adalah:

Pelaporan Usaha untuk Pengukuhan PKP

Pengusaha yang dikenakan PPN wajib menyatakan kegiatannya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi pemukiman atau tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatannya upaya yang dilakukan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha perorangan atau organisasi kepemilikan tempat kegiatannya berbeda dengan tempat tinggalnya, wajib menyatakan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat domisilinya, dan wajib pula melakukan pendaftaran secara pribadi di KPP tempat kegiatan usaha dilakukan.

• Pelaku usaha kecil yang memilih untuk dikonfirmasi karena seorang PKP wajib menyampaikan pernyataan tertulis dikukuhkan sebagai PKP.
• Pengusaha kecil yang memilih untuk tidak dipublikasikan di Jurnal resmi seperti PKP tetapi sampai dengan masa pajak selama satu tahun anggaran, jumlah nilai peredaran bruto melebihi batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil wajib menyatakan usahanya kepada dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir masa pajak mengikuti.

Itulah beberapa hal hal yang wajib dipahami serta dimengerti saat mengikuti kursus perpajakan, selain istilah diatas masih banyak lain yang harus perlu dimengerti serta dipahami saat pelatihan pajak, jika kamu berminat pada bidang perpajakan kamu dapat mengikuti kursus perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai mahasiswa lulusan ekonomi atau graduate yang ingin bekerja di bidang pajak, tentu saja mengantongi ilmu tentang kebijakan pajak akan menjadi nilai plus. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pengetahuan Seputar Dunia perpajakan adalah dengan mengikuti kursus pajak. Karena kursus pajak ini akan memberikan Anda materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Bukan hanya itu saja, tapi berita seputar pajak juga tidak kalah pentingnya. Seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK semakin aktif dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sejak tahun 2009 melalui UU No. 39 Tahun 2009.

Kawasan Ekonomi Khusus dikembangkan dengan cara bottom up, yang mana pemerintah memberikan keleluasaan untuk pihak swasta maupun badan usaha milik pemerintah untuk melakukan inisiasi membentuk Kawasan Ekonomi Khusus. Baik hal tersebut dalam segi penentuan lokasi atau juga dalam segi sektor yang akan dikembangkan. Sedangkan, untuk pembiayaan pembangunan dari kawasan ini, seluruhnya dilakukan oleh BUPP atau kepanjangannya Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan, yang mana fungsinya sebagai developer Kawasan Ekonomi Khusus.

Sebagai upaya melakukan penjagaan pada KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus, supaya selalu mempunyai daya saing, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang ada di dunia, pemerintah melakukan begitu banyak inovasi pada kebijakannya. Mulanya, Kawasan Ekonomi Khusus ini hanya memiliki fokus pada orientasi akselerasi untuk menumbuhkan ekonomi wilayah sekaligus untuk pemerataan pembangunan secara nasional, yang mana telah dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus generasi 1.

Lalu, Kawasan Ekonomi Khusus generasi 2 Muncul sudah kehadiran UU Ciptaker atau Undang-Undang Cipta kerja yang semakin mendorong Kawasan Ekonomi Khusus, untuk bisa melakukan pembangunan nilai tambah terhadap penguasaan sumber daya manusia dan teknologi yang diwujudkan dengan mengembangkan bidang kesehatan, ekonomi digital, pendidikan, dan maintenance Repair and overhaul. Perkembangan terbaru, pada Februari 20024 yang lalu, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak memberikan pengumuman terhadap implementasi nasional interkoneksi modul PJKEK (Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus).

Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak pada PKP atau pengusaha kena pajak. Dengan skema interkoneksi tersebut, ada berbagai elemen faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak penjual yang mana akan di validasi dalam database Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus secara sistem, Sehingga nantinya akan terhindar dari kesalahan elemen faktur pajak pada saat pelaporan pajak.

Baca Juga: Mulai Kenali Opsen Pajak yang Berlaku Mulai Januari Tahun 2025

Selain itu, terdapat hal yang perlu diperhatikan ketika memakai skema interkoneksi seperti ini, diantaranya:

• Aplikasi faktur pajak online dalam lingkup interkoneksi tersebut terdiri dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean ke badan usaha maupun pelaku usaha di KEK.
• Perolehan dari barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean ke badan usaha maupun pelaku usaha di KEK, akan mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang tidak dikenakan selama telah melakukan pencapaian yang dilakukan melalui sistem aplikasi Kawasan Ekonomi Khusus.
• Dalam setiap satu data Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus bisa dilakukan penerbitannya untuk lebih dari satu faktur pajak, yang mana faktur pajak ini dibentuk menurut pembuatan faktur pajaknya.
• Penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak di tempat lain dalam daerah pabean ke badan usaha atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, bisa membuat faktur pajak 07 dengan melakukan input pada elemen yang tercantum dalam faktur pajak dalam aplikasi e-faktur.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak merupakan kontribusi suatu pendapatan dari individu atau perusahaan yang dikenakan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau individu. Di era zaman yang semua semakin berkembang, dan semakin rumitnya peraturan serta perundang-undang tentang dunia perpajakan membuat hal ini menjadi salah satu alasan tidak tertibnya dalam pembayaran kebajikan para wajib pajak, sebagian besar wajib pajak merasa kesulitan dalam pelaporan SPT ataupun pembayaran pajak karena langkah-langkah yang rumit.

Minimnya profesi seorang konsultan pajak akan menjadi kesempatan para mahasiswa atau fresh graduate untuk mengikuti training pajak agar dapat mengikuti program perpajakan yang nantinya dapat menjadi seorang konsultan pajak. Dengan mengikuti training pajak mereka akan mengenal lebih dalam tentang perpajakan serta peraturan-peraturan tentang perpajakan yang semakin rumit, sehingga dapat memberikan jasa konsultasi kepada para wajib pajak individu maupun usaha kecil ataupun usaha menengah.

Mengenal Jenis-Jenis Pajak

Sebelum mengikuti training pajak sebaiknya Anda dapat mengenal jenis-jenis pajak. Dalam dunia pajak jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

Pajak menurut golongan

• Pajak langsung, pajak ini harus ditanggung sendiri oleh seorang wajib pajak serta bebannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan.
• Pajak tidak langsung, pajak ini merupakan pajak yang pembebanannya bisa diberikan kepada suatu pihak lain misalnya, Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Pajak ini biasanya pajak yang terdapat pada toko-toko, restoran, mall, yang pajaknya dibebankan oleh pasangannya.

Pajak menurut sifatnya

• Pajak subjektif, pajak ini merupakan pajak yang berdasarkan pada subjek dan selanjutnya akan dicari syarat dari objeknya, dengan arti memperhatikan keadaan dari seorang wajib pajak misalnya, Pajak penghasilan.
• Pajak objektif, merupakan pajak yang berdasar dengan objek yang dimiliki tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak misal, Pajak Pertambahan nilai.

Pajak menurut lembaga pemungutnya

• Pajak pusat, pajak ini merupakan pajak yang dipungut pemerintah dan digunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga negara. contoh: Pajak penghasilan, PPN, serta pajak atas penjualan atau atas barang mewah.
• Pajak daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah , pajak ini digunakan untuk melakukan pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak ini terdiri dari pajak provinsi, dan pajak kabupaten.

Baca Juga: Lulusan SMK Bisa Ikut Kursus Pajak? Memanfaatkan Peluangnya

Dengan rumitnya peraturan perpajakan saat ini akan menambah lapangan pekerjaan pada bidang perpajakan salah satunya menjadi seorang konsultan pajak, untuk menjadi seorang konsultan pajak ketahui lebih dalam siapa sih konsultan pajak itu?

Kebutuhan Jasa Konsultan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak di indonesia yang wajib atau mengharuskan wajib pajak terhitung, memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan sendiri pajak mereka. Wajib pajak yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan perpajakan tentunya menghadapi kesulitan, hal ini dipengaruhi oleh semakin rumitnya perubahan dalam peraturan perpajakan.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak sering menggunakan jasa konsultan pajak ini untuk membantu mereka dalam melakukan kewajibannya. Dalam profesi ini mereka akan menjad para profesional yang mempunyai pengalaman dan kecakapan dalam bidang pajak.

Bagaimana Karir Konsultan Pajak?

Cukup banyak para sarjana atau bahkan mahasiswa yang mengikuti program training pajak untuk mengetahui lebih dalam tentang perpajakan dengan memiliki tujuan ingin memiliki profesi sebagai seorang konsultan pajak. Berkarir dalam profesi ini akan mempunyai prospek yang menjanjikan, hal ini dikarenakan sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut self Assesment System. Dimana jumlah para wajib pajak lebih banyak dan cukup besar, hal ini akan menjadi lahan yang menarik bagi mereka untuk berkiprah menjadi seorang konsultan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sebagai seseorang yang ingin bekerja dalam bidang pajak, pastinya perlu untuk memiliki atau mengantongi pengetahuan tentang berbagai kebijakan pajak yang ada. Brevet pajak akan sangat membantu anda untuk memahami dan mengerti apa saja kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Bukan hanya itu saja, tetapi memiliki pengetahuan seputar berita perpajakan juga tidak kalah. Mulai 5 Januari tahun 2025, pemerintah Indonesia akan melakukan penerapan kebijakan offsan pajak. Yang mana peraturan tersebut telah tertulis pada Undang-Undang (UU) No. 1/2022 mengenai Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Tujuan dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah supaya bisa memberikan peningkatan terhadap kemandirian daerah tanpa menambah beban para wajib pajak. Salah satu dari berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pajak daerah yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), merupakan termasuk sebagai kebijakan opsen.

Apa itu Opsen Pajak?

Perlu diketahui bahwa absen pajak adalah pungutan tambahan pajak yang mana didasarkan pada persentase, serta diberikan untuk pemerintah Kabupaten atau kota dan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi bisa melakukan pemungutan pajak yang satu ini dari pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang seringkali disebut dengan pajak MBLB. Sementara itu, Pemerintah kabupaten atau kota melakukan pemungutan opsen dari pengambilan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Pada umumnya, absen ini tidak akan memberikan tambahan beban pada administrasi pajak dari para wajib pajak.

Peraturan pajak yang satu ini diharapkan bisa memberikan berbagai dampak baik, diantaranya seperti meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pendanaan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dari opsen pajak akan dilakukan pencatatannya sebagai PAD atau pendapatan asli daerah, yang mana akan memberikan kepastian terhadap penerimaan pajak dan kekuasaan belanja terhadap penerimaan penerimaan pada berbagai level pemerintahan. Selain itu manfaatnya juga akan semakin menguatkan fungsi penerbitan pengawasan dan izin aktivitas pertambangan di daerah, mendukung pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas, bahkan hingga mendukung peran daerah untuk menjalankan ekstensifikasi perpajakan daerah.

Pemerintah sudah melakukan penerbitan PP (Peraturan Pemerintah) No. 35 Tahun 2023 mengenai ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan mengatur mengenai tata kelola pemungutan opsen. Di sisi lain, Perkada atau Peraturan Kepala Daerah juga penting untuk diciptakan supaya bisa mengatur dan mengelola lebih lanjut tentang pemungutan option pada setiap masing-masing daerah. Selain itu, besaran tarif dari pengenaan opsen pajak ini, diantaranya opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25%, absen pajak kendaraan bermotor sebesar 66%, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 66%.

Baca Juga: Apakah Nasabah dari Produk Deposito Harus Membayar Pajak?

Dengan skema option yang diperlakukan pada biaya balik nama kendaraan bermotor, maka daerah kabupaten maupun kota akan mempunyai sumber pendapatan yang baru. Tetapi, klausul untuk ketetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) ini justru memunculkan potensi untuk memberikan beban lebih banyak pada pemilik kendaraan pertama. Karena, tidak semua wajib pajak pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran tarif progresif dan tidak seluruh wajib pajak mempunyai kendaraan ganda maupun lebih.

Pemerintah juga merumuskan PP, yang mana sebagai cacat catatan untuk merinci pelaksanaan administrasi split dari yang mana sebagai cacat catatan untuk merinci pelaksanaan administrasi split dari pajak yang akan diopsenkan. Dalam konteks ini, tentu saja pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk pelaksanaan teknis dan berbagai hal lainnya yang memadai di berbagai daerah di Indonesia

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Hai hai Taxas! Ternyata pihak pemotong PPh itu tidak boleh sembarang pihak, lho! Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Hem.. Menarik ya, Taxas? Kita cari tau yuk! Continue Reading

Kursus Pajak – Dalam dunia pekerjaan yang terus berkembang pesat dan berubah, kesempatan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar kerja. Salah satunya yaitu dengan mengikuti kursus pajak, dengan mengikuti pelatihan tambahan, untuk meningkatkan skill serta kemampuan nanti pada saat terjun ke dunia kerja, bahkan setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan. Bidang kursus pajak ini menawarkan peluang yang menarik.

Keuntungan Mengikuti Kursus Pajak oleh Lulusan SMK

Peningkatan dalam Keterampilan dan Pengetahuan

Mereka para lulusan SMK, terutama yang telah sukses dalam menyelesaikan program pada bidang keuangan atau akuntansi, dapat memanfaatkan pendidikan kursus pajak ini untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait sistem perpajakan. Hal ini termasuk pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi perpajakan yang sedang berlaku.

Memiliki Peluang Karir yang Luas

Kursus ini akan membuka pintu bagi para siswa lulusan SMK untuk memasuki dunia pekerjaan di bidang perpajakan. Sebagian besar perusahaan dan kantor akuntan mencari individu yang memiliki pengetahuan khusus dalam menangani masalah perpajakan, dan lulusan SMK yang memiliki pelatihan ini akan memiliki keunggulan tersendiri.

Kemandirian dalam Finansial

Pemahaman yang lebih baik tentang dunia perpajakan tidak hanya bermanfaat dalam konteks pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. mereka yang telah mengikuti kursus pajak akan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memahami cara memanfaatkan potensi intensif pajak yang mungkin tersedia.

Adanya Layanan Bisnis Kecil maupun Menengah

Kursus pajak dapat mempersiapkan mereka untuk memberikan layanan konsultasi perpajakan kepada para pelaku bisnis kecil dan menengah. Kemampuan untuk membantu bisnis dalam memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka dalam menjalankan bisnis yang mereka jalani.

Langkah-Langkah Lulusan SMK dalam Mengikuti Kursus Pajak

Pilih Program Pendidikan yang sesuai

Lulusan SMK dapat mencari program pendidikan atau kursus yang menawarkan pelatihan perpajakan. Program ini dapat ditemukan pada lembaga pendidikan tinggi ataupun lembaga profesional.

Baca Juga: Mengapa Sertifikat Brevet Pajak Sangat Penting dan Dibutuhkan dalam Dunia Kerja?

Memperoleh Sertifikat Perpajakan

Sertifikat pajak dapat menjadi aset yang berharga di dunia kerja. Banyak organisasi dan lembaga akan menawarkan sertifikasi perpajakan yang diakui secara nasional.

Kemampuan dalam Praktik dan Pengalaman Kerja yang dimiliki

Praktik atau pengalaman kerja dibidang perpajakan dapat membantu mereka lulusan SMK dalam menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama kursus. Hal ini juga dapat membangun jaringan engembangkan keterampilan praktis.

Yakin dalam Memulai Sesuatu yang Diinginkan

Lulusan SMK memiliki potensi yang sangat besar dalam menyukseskan karir perpajakan setelah mengikuti kursus yangs sesuai. Beberapa program dirancang khusus untuk pemula dan memberikan dasar yang kokoh dalam bidang perpajakan.

Lulusan SMK memiliki potensi besar untuk sukses dalam karir perpajakan setelah mengikuti kursus yang sesuai. Peluang ini tidak hanya memberikan keunggulan dalam mencari pekerjaan tetapi juga membuka pintu untuk kemandirian finansial dan kontribusi pada masyarakat melalui pelayanan perpajakan. Dengan komitmen untuk belajar dan mengembangkan keterampilan, lulusan SMK dapat meraih kesuksesan dalam dunia perpajakan yang dinamis dan penting ini.

Khususnya untuk mereka lulusan jurusan akuntansi, sangat dianjurkan untuk mengikuti kursus pajak, karena pelajaran yang mereka pelajari tidak lepas dari perpajakan, dengan mereka mengikuti kursus pajak ini, mereka dapat memberikan peluang untuk dirinya sendiri agar dilirik oleh perusahaan dalam dunia kerja walaupun mereka lulusan SMK. Sertifikat brevet yang mereka miliki bisa menjadi kunci atau keunggulan tersendiri untuk nilai kinerja serta pengetahuan mereka dalam dunia kerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bagi seseorang yang ingin berkarier di bidang perpajakan, pastinya sangat penting untuk mengetahui berbagai Ketentuan dan berita pajak yang ada. Jawaban terbaiknya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Pelatihan pajak ini akan membantu anda untuk memiliki segudang pengetahuan tentang berbagai regulasi perpajakan yang berlaku. Seperti halnya Pajak Penghasilan yang dikenakan atas bunga deposito dan tabungan. Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai PPh tabungan terhadap bunga deposito dan tabungan, supaya Anda bisa lebih memahaminya.

Sebelumnya, penting untuk diketahui bahwa deposito adalah salah satu produk simpanan yang mana pengelolaannya dilakukan oleh bank. Deposito tersebut juga termasuk sebagai salah satu alternatif tabungan yang bisa dipergunakan dan memang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Hal tersebut salah satunya adalah dikarenakan suku bunga dari deposito memang lebih tinggi Apabila dibandingkan dengan tabungan, Di mana biasanya akan membuat semakin banyak orang tertarik untuk melakukan jenis investasi yang satu ini. Tentu saja deposito pun sudah dijamin oleh pemerintah melalui LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Menurut berbagai ketentuan persyaratan tertentu yang sudah ditentukan untuk melakukan penjaminan keamanan para nasabah dalam mempergunakan produk investasi seperti deposito ini, anda sudah tidak perlu khawatir untuk melakukan deposito. Deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. merupakan Deposito yang suku bunganya adalah berada di bawah tingkat bunga penjamin bank umum. Deposito ini, pada umumnya adalah sebuah produk simpanan bank yang mana Penarikannya atau penyetorannya hanya bisa dilakukan ketika waktu atau pada periode tertentu saja. Hal tersebut dikarenakan deposito ini mempunyai jangka waktu.

Nasabah akan mendapatkan denda penalti, jika dana yang sudah disimpan pada deposito ini, dilakukan pengambilan sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, semakin besar tabungan deposito dan semakin lama waktu nasabah melakukan penyimpanan dana, dalam maka akan semakin meningkat pula bunga yang akan ditawarkan pada.

Berapa Tarif Pajak Bunga Deposito?

Investasi seperti deposito ini juga akan dibebankan pajak, maka nasabah yang melakukan investasi deposito ini juga memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran pajaknya di atas keuntungan yang didapatkan dari deposito tersebut. Pajak yang dikenakan terhadap bunga deposito tersebut merupakan pajak yang termasuk dalam PPH atau pajak penghasilan,  yang mana dibebankan terhadap penghasilan dari bunga deposito yang diterima oleh pihak nasabah.

Baca Juga: Pentingnya Faktur Pajak dalam Insentif PPN Rumah Tahun 2024 untuk PKP

Dasar dari pengenaan deposito tersebut, yaitu Undang-Undang PPh atau Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Ketentuan yang satu ini merupakan salah satu PPh yang sifatnya final, di mana pajak ini tidak bisa dikurangkan atau dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir periode pajak.

Penting untuk diketahui bahwa pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan. Wajib pajak badan ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak perlu untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan yang satu ini, karena sudah secara otomatis dipotong dari pemberi penghasilan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang sifatnya final, berarti bahwa jika wajib pajak telah melakukan pelunasan pajaknya, maka kewajiban pajak dari wajib pajak tersebut telah usai.

Penghasilan yang dibebankan Pajak Penghasilan final tidak bisa digabungkan dengan salah satu jenis atau berbagai jenis penghasilan lain yang sifatnya tidak final. Untuk tarif pajak dari bunga deposito tersebut, yakni senilai 20% dari jumlah bruto atas wajib pajak dalam negeri maupun BUT, serta dari tarif menurut P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda) yang diberlakukan secara internasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pada Dunia kerja yang semakin terus berkembang, salah satunya pada bidang keuangan dan perpajakan, Mempunyai sertifikat brevet pajak menjadi salah satu keharusan yang dimiliki untuk para profesional yang ingin membangun karirnya yang kompetitif. Sertifikat ini bukan hanya sekedar dokumen saja, tetapi sertifikat brevet ini, merupakan menjadi sebuah bukti konkrit bahwa seseorang memiliki pengetahuan yang mendalam terkait aspek-aspek perpajakan.

Spesialisasi dalam Perpajakan

Sertifikat pajak akan menjadi sebuah pertanda bagi seseorang bahwa mereka telah mendapatkan pelatihan terkait perpajakan serta pengakuan resmi dalam bidang perpajakan. Hal ini mencerminkan tingkat spesialisasi yang tinggi dan kemampuan untuk memahami aspek-aspek yang sangat kompleks dalam dunia perpajakan, yang nantinya juga akan sangat penting dalam konteks pekerjaan pada bidang akuntansi maupun keuangan.

Memiliki Keunggulan yang Kompetitif

Di tengah-tengah ketatnya persaingan dalam dunia kerja, memiliki sertifikat brevet pajak memberikan keunggulan dalam kompetisi yang Anda miliki. Perusahan dan klien akan mencari seorang profesional yang dapat memberikan layanan konsultasi perpajakan dengan tingkat kemampuan pengetahuan yang telah terverifikasi. Sertifikat brevet pajak ini dapat memberikan pandangan berbeda seorang kandidat dari yang lain dalam proses rekrutmen.

Kredibilitas Profesional

Sertifikat Pajak ini akan memberikan kredibilitas seorang dengan profesional yang tinggi. Pemberian kerja dan klien percaya bahwa mereka yang memiliki sertifikat ini telah menjalani pelatihan intensif dan telah lulus ujian yang menguji pemahaman mendalam tentang peraturan dan prinsip perpajakan. Ini menciptakan kepercayaan yang kuat pada kapasitas seseorang untuk mengelola masalah perpajakan dengan efisien.

Pemahaman yang Mendalam Tentang Hukum Perpajakan

Sertifikat brevet mencangkup pemahaman yang mendalam terkait hukum pajak, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini mencangkup tentang pengetahuan tentang perubahan-perubahan dalam aturan perpajakan dan kemampuan untuk merinci implikasi hukum dari keputusan keuangan dan investasi.

Menjadikan Seorang Konsultan Pajak yang Kompeten

Sertifikat keterangan pajak pemberi kerja menunjukkan bahwa siung dapat berfungsi sebagai konsultan pajak yang kompeten. Kemampuan memberikan saran dan solusi yang akurat dalam hal perencanaan pajak, manajemen risiko dan perpajakan merupakan hal yang sangat dicari oleh perusahaan maupun individu.

Baca Juga: Pentingnya Mengikuti Pelatihan Pajak: Kunci dalam Pengembangan Karir

Fleksibilitas Karir

Sertifikasi brevet pajak akan membuka pintu menuju fleksibilitas karir yang lebih besar. Para profesional pemegang sertifikat ini dapat bekerja di berbagai sektor, antara lain perusahaan, kantor akuntan publik, atau konsultan independen. Ini berarti ada lebih banyak peluang untuk pengembangan karir.

Dengan memiliki sertifikasi brevet perpajakan, Anda dapat mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan. Hal ini memungkinkan para profesional untuk memberikan nasihat yang akurat dan proaktif kepada perusahaan atau klien mengenai dampak keuangan dari pajak daerah.

Pada dunia kerja yang sangat terus berkembang dan maju ini, memiliki sertifikat brevet pajak bukan hanya menjadi aset tambahan, akan tetapi telah menjadi suatu keharusan untuk membangun karir yang solid dalam bidang keuangan,akuntansi, dan perpajakan. Sertifikat ini akan memberikan bukti kompetensi dan pengetahuan anda yang mendalam dalam mengelola aspek-aspek perpajakan yang kompleks.

Dengan investasi dalam waktu dan usaha dalam mendapatkan sertifikat brevet pajak ini, seseorang dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih luas dan menjadi pemimpin pada bidangnya. Anda dapat memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mencari pekerjaan, lebih utama dalam bidang keuangan, akuntansi, serta perpajakan, dengan mengikuti brevet pajak, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang konsultan pajak yang profesional

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.