Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Jujur saja: tidak ada yang suka membayar pajak. Seringkali orang mengeluh tentang membayar terlalu banyak atau tentang orang lain yang tidak mampu membayar seluruhnya. Tapi perpajakan adalah topik yang tidak boleh dihindari. Ini penting untuk berbagai alasan karena menyentuh setiap sektor kehidupan kita masing-masing. Faktanya, bagaimana kita mengenakan pajak, siapa yang kita kenakan, dan mengapa kita mengenakan pajak menentukan masyarakat seperti apa kita nantinya.

Tujuan dan dampak perpajakan dapat dibagi menjadi empat kategori:

• Menghasilkan sumber daya
• Ekuitas dan pertumbuhan
• Perilaku
• Kontrak sosial

Menghasilkan Sumber Daya

Tujuan paling penting dari perpajakan adalah untuk meningkatkan sumber daya bagi pemerintah untuk memberikan layanan publik yang penting. Pajak membayar banyak hal yang mendasar bagi masyarakat yang berfungsi di seluruh dunia, seperti perawatan kesehatan, sekolah, dan layanan sosial. Studi telah menunjukkan bahwa pendapatan pajak minimum untuk negara setidaknya 15 persen dari produk domestik bruto untuk dapat memberikan layanan dasar kepada warganya.

Tetapi penting untuk melihat kedua sisi persamaan, tidak hanya pajak yang dikumpulkan, tetapi juga bagaimana uang tersebut dibelanjakan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan warganya. Banyak ahli menyarankan bahwa ada korelasi yang kuat antara perpajakan dan kesejahteraan. Tahun demi tahun, negara-negara yang masuk dalam sepuluh besar negara paling bahagia di dunia, adalah negara-negara dengan tarif pajak tertinggi.

Hubungan positif antara pajak dan kebahagiaan sepenuhnya dimediasi oleh kepuasan warga negara terhadap pelayanan publik. Singkatnya: karena pajak yang lebih tinggi yang dibayarkan oleh warga, pemerintah dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi warganya dengan manfaat sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur yang lebih baik. Dan pada akhirnya, warga negara yang lebih bahagia.

Ekuitas dan Pertumbuhan

Selain sebagai sumber pendapatan, perpajakan berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk mendorong pembangunan di suatu negara. Pajak itu lebih dari sekedar pendapatan. Ini adalah alat untuk pengembangan. Semua pemerintahan membutuhkan pendapatan, tetapi tantangannya terletak pada keputusan yang cermat tidak hanya tingkat tarif pajak tetapi juga basis pajak.

Baca Juga: Ingin Menjadi Pengacara Pajak yang Bahagia? Pelajari Hukum Pajak

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk merancang sistem kepatuhan pajak yang tidak menghalangi wajib pajak untuk berpartisipasi. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menghambat perkembangan sektor swasta dan formalisasi bisnis. Tarif pajak yang lebih rendah sangat penting untuk bisnis berukuran kecil. Meskipun bisnis sebesar ini tidak menambah pendapatan pajak pemerintah secara signifikan, mereka memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Perilaku

Secara historis, pajak telah digunakan di banyak negara untuk mendorong perilaku sehat dan mencegah perilaku yang kurang sehat. Contohnya adalah pajak tembakau untuk menurunkan konsumsi tembakau untuk membantu kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perpajakan dapat memiliki dampak yang kuat pada hasil pembangunan manusia. Telah terbukti bahwa pajak mempengaruhi perilaku dan pilihan masyarakat, dengan implikasi pada hasil kesehatan  dan lingkungan. Pilihan yang dibuat pemerintah akan membangun atau justru menghancurkan masyarakat.

Kontrak Sosial

Terakhir, administrasi perpajakan yang efektif dapat mengubah hubungan antara warga negara dan pemerintah. Perpajakan tidak hanya membayar fasilitas dan jasa publik; itu adalah unsur utama dalam kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah.

Ketika warga negara melihat sistem perpajakan yang adil dan menemukan nilai dalam layanan publik yang mereka terima, mereka cenderung mematuhi undang-undang perpajakan. Kepercayaan pada pemerintah sangat penting untuk menciptakan moral pajak, sejauh mana orang menerima kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai kontribusi mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki desain dan administrasi sistem perpajakan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa brevet pajak akan dinilai sangat penting untuk menambah kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya adanya perpajakan untuk sebuah negara. Pelatihan perpajakan seperti ini akan membuat setiap peserta yang mengikutinya mempelajari berbagai dasar materi tentang perpajakan yang akan membuat semakin sadar pajak.

Namun bukan hanya itu saja, tetapi pelatihan perpajakan seperti ini bisa dimanfaatkan untuk orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Pada umumnya, seorang individu maupun dalam lingkup rumah tangga perlu untuk membayar pajak penghasilan individu atau juga yang biasa disebut dengan PPh (Pajak Penghasilan). Karena dari hasil yang diperoleh mulai dari gaji, investasi, upah, dan beberapa sumber lainnya.

Biasanya seberapa banyak pajak yang dihasilkan oleh seorang individu akan bersifat progresif atau dapat diartikan bahwa tarif pajak yang naik akan sebanding dengan pendapatan wajib pajak. Hal seperti ini menyebabkan orang dengan yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan membayar bagian PPh dengan lebih besar dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan lebih rendah. Juga perpajakan ini sebenarnya lingkupnya sangatlah luas.

Seperti misalnya terhadap pembelian suatu barang. Sudah jelas bahwa semua orang pasti sering melakukan pembelian barang. Ketika terdapat sebuah transaksi pembelian barang, tentu saja ada beberapa jenis pajak yang perlu dibayarkan oleh pembeli. Menurut ketentuan perpajakan jenis pajak yang umumnya dipungut adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebagai objek pajak biasanya akan terkena pajak atas pembelian barang tertentu.

Pajak pertambahan nilai dapat dikenakan ketika pihak penjual adalah seorang yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak atau lebih tepatnya PKP atau pengusaha kena pajak. Sedangkan untuk jenis pajak penghasilan terhadap pembelian barang maka dapat berupa PPh pasal 22. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana proses untuk pengenaan pajak terhadap pembelian barang?

Berdasarkan ketentuan perpajakan PPh pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dijalankan oleh pemungut pajak yang memiliki kaitan dengan kegiatan jual beli atau perdagangan suatu barang. Peraturan perundang-undangan PPh pasal 22 ini ternyata cukup rumit adanya, baik itu dari sisi tarif, objek, bahkan hingga pemungutan pajaknya yang cukup beraneka ragam.

Baca Juga: Ketahui Peluang Kerja Menjadi Seorang Konsultan Pajak dan Beberapa Tugasnya

Dengan adanya sebuah pelatihan perpajakan atau yang biasa disebut dengan brevet pajak ini, nantinya seorang wajib pajak maupun PKP akan lebih memahami berbagai aturan perpajakan sehingga bisa membayar dan melaporkan pajaknya dengan efisien dan efektif. Pada umumnya, pajak tersebut akan dikenakan pada barang dagangan yang dinilai menghasilkan keuntungan.

Sehingga dari sisi penjual maupun pembeli dapat memperoleh keuntungan dari proses perdagangan tersebut. Untuk itu, pajak penghasilan pasal 22 tersebut dapat dipungut baik pada saat terdapat transaksi penjualan atau ketika terdapat pembelian. Biasanya PPh pasal 22 tersebut akan dipungut oleh pihak yang akan bertugas memungut pajak.

• Baik itu milik swasta maupun milik pemerintah, maka bentuk badan usaha tertentu yang memiliki kaitan dengan suatu kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha dibidang yang lainnya.
• Dari pihak bendahara pemerintah baik itu bendahara pemerintah daerah maupun bendahara pemerintah pusat. Juga dari lembaga pemerintah atau instansi dan lembaga negara atau lembaga pemerintah yang lainnya.
• Wajib pajak badan yang menjalankan transaksi penjualan barang yang termasuk dalam golongan jenis barang mewah maupun yang sangat mewah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Bayangkan: menjadi pengacara dengan lebih sedikit stres, lebih banyak fleksibilitas, dan banyak manfaat lainnya. Ini bisa menjadi hidup Anda jika Anda belajar hukum pajak. Faktanya, pengacara pajak melaporkan bahwa mereka paling puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan semua bidang praktik lainnya. Teruslah membaca untuk mencari tahu alasannya.

Di bawah ini Anda akan mendapatkan pratinjau pekerjaan yang mungkin Anda lakukan sebagai pengacara pajak dan melihat beberapa alasan utama mengapa Anda harus mempertimbangkan untuk mempelajari spesialisasi yang bermanfaat ini di sebuah brevet pajak.

1. Anda akan Memiliki Stabilitas yang Lebih Besar

Selama ada pajak, akan ada kebutuhan akan pengacara pajak dan Anda tahu apa yang mereka katakan tentang pajak. Ada permintaan konstan untuk keahlian hukum pajak, dan layanan Anda pasti akan relevan sepanjang tahun. Sementara undang-undang perpajakan tidak sepenuhnya kebal terhadap pasang surut ekonomi, hal ini cenderung tetap lebih stabil, bahkan dalam menghadapi penurunan ekonomi. Ditambah lagi, dengan reformasi pajak sebagai topik politik yang selalu panas, bidang ini kemungkinan akan mengalami permintaan yang lebih tinggi.

Hukum pajak juga bisa lebih stabil dalam arti emosional. Pekerjaan itu tidak terlalu menguras emosi dibandingkan, katakanlah, pakar hukum keluarga. Jadi jika Anda ingin menghindari sisi dramatis dari bidang hukum, mempelajari hukum pajak mungkin merupakan pilihan yang tepat untuk Anda.

2. Ada Banyak Pilihan Pekerjaan

Setiap orang tunduk pada undang-undang pajak, yang berarti pengacara pajak dapat menemukan pekerjaan di hampir setiap sektor pekerjaan. Pengacara pajak dapat bekerja di firma hukum dan akuntansi, serta dengan pemerintah. Mereka juga dapat berfungsi sebagai penasihat internal untuk bisnis juga. Itu semua menambah banyaknya prospek pekerjaan.

3. Anda akan Memiliki Keseimbangan Kehidupan Kerja yang Lebih Baik

Pengacara pajak melaporkan jam kerja yang lebih sedikit dan lebih konsisten daripada rekan-rekan mereka di spesialisasi hukum lainnya. Satu-satunya pengecualian untuk ini mungkin adalah musim pajak). Mereka juga mengatakan akan lebih mudah untuk mengambil liburan sebagai pengacara pajak, tetapi di luar musim pajak.

Baca Juga: Mengapa Anak Muda Memerlukan Pelatihan Pajak?

4. Anda akan Mendapatkan Gaji yang Bagus

Pengacara pajak melihat pendapatan yang kuat dan konsisten. Memang, tempat Anda belajar pajak akhirnya akan sangat mempengaruhi penghasilan Anda. Bekerja di perusahaan yang lebih besar atau di daerah perkotaan akan menaikkan gaji Anda secara signifikan. Meskipun gaji Anda mungkin tidak setinggi bidang hukum lainnya, seperti litigasi, ketika Anda mempertimbangkan aspek pekerjaan lain yang diinginkan, seperti jam kerja yang lebih fleksibel, stabilitas, dan keseimbangan kehidupan kerja, pengorbanan yang akan Anda lakukan mungkin sepadan.

5. Anda Dapat Membuat Perbedaan

Undang-undang pajak dapat membuat perbedaan yang nyata dan kita tidak hanya berbicara tentang menghemat beberapa rupiah untuk pengembalian pajak. Pajak terkadang bisa membingungkan, dan bimbingan Anda dapat membantu menjaga bisnis tetap bertahan atau keuangan keluarga tetap utuh. Atau Anda mungkin bekerja untuk organisasi amal, mendukung misi mereka dari sisi administrasi. Anda juga dapat menjadi sukarelawan layanan Anda kepada orang-orang yang membutuhkannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pendidikan keuangan akan menjadi hasil yang lebih baik bagi kebanyakan anak muda yang pendidikan keuangannya bukan merupakan bagian wajib dari Kurikulum Nasional. Sehingga banyak dari mereka ingin tahu lebih banyak tentang pajak. Mengapa? Karena memahami keuangan dan pajak adalah keterampilan hidup yang nyata.

Pajak Ada Dimana-Mana

Jika Anda perlu diyakinkan bahwa pajak itu penting, tanyakan pada diri Anda atau orang muda yang Anda tahu pertanyaan-pertanyaan ini:

• Mendapat pekerjaan baru: Apakah Anda tahu cara membaca slip gaji, apa kode pajak Anda, dan pajak apa yang akan Anda bayar?
• Punya kesibukan sampingan: Tahukah Anda kapan Anda mungkin harus mulai membayar pajak atas apa yang Anda peroleh dan kapan harus melaporkan dan membayarnya?
• Menghemat uang: Apakah Anda tahu opsi penghematan bebas pajak apa yang tersedia?
• Merencanakan liburan yang sangat dibutuhkan: Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengharapkan untuk membayar di mana saja antara beberapa jenis pajak yang berbeda tergantung pada bagaimana Anda bepergian, di mana Anda tinggal dan apa yang Anda makan dan minum?

Ini hanyalah beberapa dari pengalaman sehari-hari yang dimiliki para anak muda di mana pengetahuan tentang pajak dapat menginformasikan dan memberdayakan mereka dalam pilihan mereka. Jadi mengapa kita tidak berbicara lebih banyak tentang bagaimana pajak bekerja atau mengapa pajak itu penting?

Apakah Pajak Benar-Benar Terlalu Rumit?

Sudah terlalu lama pengetahuan tentang pajak diperlakukan seperti olahraga elit di mana satu-satunya orang yang diizinkan masuk club ini adalah akuntan, pengacara, politisi, atau akademisi. Bukan club yang sangat beragam atau inklusif.

Kebijakan pajak ditetapkan oleh DPR. Undang-undang perpajakan dibuat oleh anggota parlemen ini. Sistemnya diatur sedemikian rupa sehingga sulit untuk merasa “terhubung” dengan keputusan yang dibuat atau pengalaman membayar pajak. Pajak dapat terasa seperti sesuatu yang dilakukan kepada kita, daripada sesuatu yang kita ambil bagian secara aktif.

Baca Juga: Mengenal Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Para anak muda tidak memiliki kerangka acuan tentang apa yang dilakukan pajak; bagaimana itu mendukung mereka sebagai individu atau ekonomi secara lebih umum. Kita masih jauh dari dapat melakukan debat publik yang berarti di mana kaum muda dapat memiliki suara tentang masa depan pajak ketika mereka tidak tahu tentang bagaimana sistem saat ini bekerja saat ini.

Saatnya untuk Perubahan

Tentu saja, tidak satu pun dari perubahan semacam ini dapat terjadi, sementara pajak tetap menjadi topik pembicaraan yang paling tidak diketahui dan paling dihindari. Kita perlu mengubah cara kita berbicara tentang pajak. Kita membutuhkan pemikiran ulang secara menyeluruh tentang bagaimana kita memberikan informasi pajak yang mereka inginkan kepada kaum muda dan itu penting. Buktinya, anak muda tidak apatis dengan pajak, mereka mau belajar. Sudah saatnya kita melakukan yang benar dengan mereka dan mewujudkannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Konsultan pajak merupakan sebutan bagi orang-orang yang menawarkan jasa mereka untuk berkonsultasi mengenai bidang perpajakan, baik perpajakan secara lembaga ataupun perpajakan orang pribadi. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat membantu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak lembaga dalam melaksanakan hak-haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu pelatihan yang perlu diikuti oleh calon konsultan pajak adalah kelas atau kursus pajak dan yang biasa disebut dengan brevet pajak. Calon konsultan pajak dinilai akan lebih siap untuk menghadapi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) ketika mengikuti kelas perpajakan yang satu ini.

Karir sebagai konsultan pajak juga dapat dilakukan di luar Pegawai Negeri Sipil, bahkan peluang di perusahaan swasta pun sangat besar, gajinya pun akan sangat tinggi dibandingkan dengan bagian Keuangan keuangan lainnya. Anda dapat memilih begitu banyak peluang karir dan peluang kerja lainnya pada bidang perpajakan ini. Mulai dari menjadi seorang pegawai atau bahkan menjadi seorang konsultan pajak yang mandiri sekaligus memiliki status sebagai seorang pebisnis juga. Karena jika Anda memiliki bisnis maka otomatis Anda juga dapat mengelola perpajakan di dalam bisnis Anda secara tertata dan dan tidak ada kendala ketika pemenuhan wajib pajak akan dilakukan.

Maka dari itu, jangan menyia-nyiakan peluang kerja ini karena peluangnya benar-benar sangat besar. Jika Anda telah melihat peluang yang begitu besar tersebut alangkah baiknya bagi Anda untuk segera melakukan kursus pajak untuk mendapatkan sertifikasi Ahli pajak. Dengan memiliki sertifikasi pelatihan pajak Anda dapat melakukan praktek sendiri untuk konsultan pajak hingga Anda dapat melamar di perusahaan-perusahaan swasta ataupun menjadi seorang pegawai negeri sipil.

Perlu Anda ketahui juga, jasa-jasa yang biasanya ditawarkan oleh Para konsultan pajak akan sangat banyak macamnya, contohnya saja seperti konsultan pajak yang membantu Anda untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan mengenai kepatuhan pajak kliennya. Mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan kepatuhan pajaknya kepada DJP pajak. Selain melakukan jasa tersebut, konsultan pajak pun menawarkan jasa konsultasi mengenai masalah perpajakan,

Seperti contohnya, konsultasi mengenai perencanaan perpajakan untuk mengoptimalkan pengeluaran keuangan dari kliennya. Tanggung jawab dari konsultan pajak yaitu mewakili atau mendampingi kliennya ketika kliennya sedang dalam pemeriksaan keuangan atau ketika kewajiban pajak akan dipenuhi.

Baca Juga: Menjadi Wajib Pajak yang Bijak Harus Ketahui Jenis Pajak Indirect Tax

Jika ternyata ketika pemeriksaan keuangan ditemukan adanya kelebihan dalam pembayaran pajak, maka para konsultan dapat membantu kliennya untuk melakukan restitusi pajak mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan, hingga sampai diterimanya pengembalian atas kelebihan pajak yang telah dilakukan oleh kesalahan dari wajib pajak tersebut.

Sengketa pajak pun dapat terjadi ketika para wajib pajak tidak mengetahui mengenai syarat-syarat pembayaran pajak terutama bagi perusahaan-perusahaan yang besar dan telah memiliki penghasilan lebih dari ketentuan yang diharuskan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Konsultan pajak pun dapat memberikan bantuan dalam hal penyelesaian sengketa pajak tersebut, para konsultan akan dapat melakukan pengajuan keberatan pajak, banding, hingga sampai ke titik akhir sengketa pajak tersebut.

Dengan demikian, wajib pajak akan merasa nyaman dan tidak memiliki pikiran apakah pajak yang mereka bayarkan kelebihan atau tidak, dan ketika sedang menjalani pemeriksaan keuangan atau menghadapi permasalahan pajak mereka akan merasa aman ketika ada konsultan pajak yang memberikan saran kepada mereka dan membantunya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Umumnya pajak penghasilan pribadi dikenal sebagai pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). PPh OP merupakan jenis pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi terhadap penghasilan atau pendapatan yang diterima atau didapatkan dalam tahun pajak.

Berdasarkan sumber pendapatan atau penghasilan yang diperoleh wajib pajak, PPh terbagi menjadi 2 kategori. Dua kategori tersebut yakni PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Didalam PPh Pasal 21 ialah pajak pemotongan atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa,  atau bahkan kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dari dalam negeri.

Mengacu pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, pada Pasal 17 diterangkan jika besaran PPh 21 serta segala rinciannya tertuang jelas didalam Undang-Undang tersebut. Menurut pasal tersebut, besaran pajak atau tarif PPh 21 telah ditentukan dalam beberapa kondisi:

1. Penghasilan kena pajak (PKP) untuk pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Pada lapisan PKP jika penghasilan mencapai jumlah Rp 50 juta, maka besaran tarif yang dikenakan nilanya 5 %. Jika di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta, maka besaran tarif senilai 15 %. Lalu, jika berada di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, maka besaran tarifnya senilai 25 %. Jika di atas Rp 500 juta, maka besaran tarifnya senilai 30 %.

2. PKP bagi yang tidak memiliki NPWP

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No PER/16/PJ/2016 Pasal 20 diterangkan jika bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan tarif pemotongan PPh 21 lebih dari 20 % dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan.

Didalam jumlah yang dimaksud senilai dengan 120 % dari jumlah PPh 21 yang seharusnya. Sementara itu, pemotongan PPh 21 yang dimaksud sifatnya tidak final dan hanya berlaku untuk pemotong PPh Pasal 21. Sementara itu, PPh Pasal 26 merupakan pajak pemotongan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Pajak Dividen

Dengan demikian, PPh 26 ialah PPh yang dipotong dari badan usaha dengan bentuk apapun yang terdapat di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran baik itu gaji, dividen, bunga, royalti maupun sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri.

Sedangkan tarif umum PPh 26 senilai 20 % serta bersifat final. Pada tarif final terhadap jumlah bruto yang dikenakan berdasarkan dividen, bunga, sewa,  royalti, dan juga pendapatan lain yang terkait jaminan, insentif yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, hadiah, premi swap, pensiun, dan juga perolehan keuntungan dari penghapusan utang.

Sementara itu, tarif final dari laba bersih berdasarkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dan juga premi asuransi atau reasuransi yang dibayar secara langsung kepada perusahaan asuransi asing.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Seperti yang diketahui, bahwa keberadaan pajak tentu saja bukanlah hal yang asing untuk banyak orang. Maka sebagai pungutan wajib, yang harus dilaporkan dan dibayar oleh warga negara yang berperan sebagai wajib pajak, tentu saja pajak adalah salah satu hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Juga sama halnya dengan brevet pajak, ini merupakan sebuah pelatihan maupun kursus perpajakan yang akan membantu siapa saja yang sedang membutuhkan pengetahuan lebih mendalam mengenai perpajakan. Bahkan setelah mengikuti brevet pajak seperti ini Anda akan memperoleh suatu sertifikat yang akan membuat Anda memiliki nilai lebih ketika melamar sebuah pekerjaan karena akan dinilai memiliki value lebih.

Selain itu, sebagai warga negara Indonesia tentu saja juga penting untuk mengetahui pengetahuan umum mengenai perpajakan. Salah satunya adalah mengenai pembagian pajak seperti indirect tax salah satu jenisnya. Supaya Anda lebih memahami keberadaan pajak untuk sebuah negara, berikut ini adalah beberapa ulasan mengenai indirect tax yang wajib Anda ketahui.

Pada dasarnya, pajak merupakan salah satu kontribusi wajib warga negara untuk negaranya yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan digunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat atau rakyatnya. Indirect tax atau kau yang biasa disebut juga dengan pajak tidak langsung adalah salah satu jenis pajak yang dikelompokkan pada pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak dari kategori cara pemungutannya.

Tentu saja pengetahuan tentang indirect tax ini sangat berguna untuk para wajib pajak maupun para calon wajib pajak. Secara definisi, pajak tidak langsung atau indirect tax ini adalah pajak yang dialihkan atau dibebankan pada pihak lain. Dengan kata lain bahwa wajib pajak mempunyai wewenang supaya pembayaran dan pemungutan pajak nya bisa diwakili oleh pihak lain.

Juga perlu Anda ketahui bahwa jenis pemungutan pajak yang yang terdapat pada indirect tax ini memiliki sifat tidak menentu. Ini berarti bahwa pengenaan pajak tersebut tidak dilakukan dengan cara berkala atau secara terus menerus, namun pengenaan pajak yang satu ini tergantung pada munculnya suatu perbuatan atau sebuah kejadian yang dilakukan oleh pihak wajib pajak individu maupun wajib pajak badan.

Baca Juga: Bagaimana Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Jasa-Jasa Keagamaan?

Misalnya saja dengan mengambil contoh pajak PPh yang masuk sebagai indirect tax di mana terdapat kewajiban pembayaran bea pajak masuk dan akan muncul apabila suatu barang masuk ke daerah pabean. Untuk lebih jelasnya, Setelah mempelajari definisi dari indirect tax sendiri, selanjutnya Anda juga perlu mengetahui jenis-jenis pajak yang termasuk dalam indirect tax ini.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Jenis indirect tax yang pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN) yang yang beban pajaknya diberikan atas suatu transaksi jual-beli jasa maupun barang yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang sudah terdaftar sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Dalam jenis pajak yang satu ini, maka pembeli akhir adalah pihak yang harus membayar PPN, sedangkan pihak yang yang memungut dan melaporkan PPN adalah penjual.

Pajak Bea Masuk

Pajak bea masuk ini akan dikenakan untuk berbagai barang yang masuk ke daerah pabean maupun yang lebih dikenal sebagai barang impor. Pajak bea masuk ini akan dipungut oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Biasanya, hal yang akan berpengaruh pada pengenaan maupun perhitungan pajak bea masuk adalah kondisi dan jenis barang impor. Untuk mengetahui berbagai detail pengetahuan pajak, maka sangat penting untuk mengikuti brevet pajak yang bisa memberikan Anda berbagai pengetahuan khusus dan mendalam tentang perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Untuk mempermudah hal itu juga kita dapat melakukan pelatihan pajak yang dapat mempermudah kita dalam mengelola perpajakan kita di setiap waktu. Pada saat ini, pemerintah menegaskan bahwa jasa keagamaan tidak akan dipungut biaya pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut pun telah tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2022.

Direktur penyuluhan, pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP kementerian keuangan mengatakan bahwa jasa ibadah keagamaan merupakan jasa yang tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai, sehingga ibadah Umroh ataupun ibadah lainnya tetap tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Untuk meluruskan undang-undang pajak pertambahan nilai jasa ibadah keagamaan adalah sebuah jasa yang tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai tersebut.

Namun Dalam prakteknya juga penyelenggara jasa perjalanan ibadah keagamaan memberikan sebuah jasa layanan perjalanan ke berbagai negara, sehingga jasa-jasa perjalanan ke tempat lain pun ketika dalam perjalanan ibadah tetap dikenai PPN. Pada saat ini tarif PPN masih sebesar 11% yang berlaku mulai dari 1 April 2022 kemarin. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kena pajak tertentu.

Maka dari itu pentinglah kita mengetahui apa saja yang masih terkena pajak pertambahan nilai agar tidak terjadi kesalahpahaman, kita haruslah mencari info-info mengenai perpajakan di setiap kegiatan kita supaya kita lebih mudah dalam mengatur pembiayaan yang keluar ketika bepergian kemanapun. Untuk mempermudah hal itu juga kita dapat melakukan pelatihan pajak yang dapat mempermudah kita dalam mengelola perpajakan kita di setiap waktu.

Dapat Anda ketahui juga salah satu poin PMK yang telah mengatur mengenai jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan yang dikenai PPN sebesar 1,1% dari harga jual paket yang disediakan oleh paket penyelenggaraan perjalanan tersebut. Jika tagihan tersebut dirincikan antara perjalanan ibadah keagamaan dengan perjalanan ke tempat lain-lainnya selain dari tempat ibadah keagamaan.

Jika tagihan tersebut tidak dirinci, maka 4 hari jasa ke ketemu dalam perjalanan ibadah keagamaan akan menjadi 0,55% dari seluruh tagihan biaya perjalanan tersebut. Selain dari itu juga, jasa keagamaan dapat meliputi beberapa jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, dan jasa-jasa lainnya di bidang keagamaan yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai karena kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan non jasa kena pajak (NJKP).

Baca Juga: Kebijakan Pajak Baru! Integrasi NIK dan NPWP Sudah Mulai Diberlakukan

Artinya badan keagamaan yang menyelenggarakan kegiatan acara keagamaan yang termasuk dalam jasa penyelenggaraan kegiatan agama, maka penyelenggaraan kegiatan tersebut termasuk ke dalam jasa yang tidak akan dikenai PPN. Kegiatan acara-acara keagamaan yang tidak dikenai PPN pun bukan berarti elemen-elemen yang yang terkandung di dalamnya sepenuhnya dapat terbebas dari PPN. Namun yang dimaksud adalah kegiatan acara keagamaan merupakan jasa yang tidak dikenai PPN yang  berpusat pada penyelenggaraan acara itu sendiri. Karena di dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak adanya unsur komersialisasi atas penyelenggaraan acara-acara keagamaan tersebut, orang-orang yang ingin mengikuti perayaan agama tersebut pun tidak harus membeli tiket masuk untuk mengikuti acara keagamaan yang ingin diikutinya.

Hal ini jelas berbeda dan berbanding terbalik dengan peralatan olahraga ataupun konser musik yang jelas-jelas akan ada unsur komersialisasinya di dalam acara tersebut. Namun terdapat juga elemen-elemen yang ada pada penyelenggaraan acara keagamaan yang masih dikenai jasa kena pajak, misalnya adalah jasa penyewaan sound system dan jasa setting panggung yang dimana keduanya merupakan jasa kena pajak dan atas penyelenggaraan nya pun ada pemungutan PPN. Namun, perlakuan yang diberikan kepada jasa penyewaan barang-barang tersebut akan berbeda karena ini merupakan penyelenggaraan dalam kegiatan keagamaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dividen mungkin bukan lagi hal yang asing, terutama untuk mereka yang berinvestasi saham dividen. Secara umum, dividen merupakan pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Pada umumnya, dividen dibagikan dalam bentuk uang tunai. Apabila di dalam dunia perpajakan, dividen termasuk sebagai penghasilan, sehingga akan terkena pajak penghasilan (PPh). Itulah yang kemudian dikenal sebagai pajak dividen. Meskipun demikian, tidak semua dividen dikenakan pajak. Oleh sebab itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu pajak dividen dan apa jenis-jenisnya.

Definisi Pajak Dividen

Pajak dividen ialah potongan atau pungutan pajak terhadap laba yang didapatkan pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau anggota koperasi yang menerima bagian dari hasil usaha tertentu. Hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan ke empat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Adapun, di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 sendiri tertuang di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g yang menyebutkan jika dividen merupakan bagian dari penghasilan yang menjadi objek pajak PPh.

Jenis-Jenis Dividen

Seperti yang telah sebelumnya dibahas bahwa dividen merupakan pembagian laba atau hasil bagi para pemegang saham sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Menurut Udang – Undang perpajakan, dividen dikenai potongan atau pungutan pajak penghasilan (PPh), sehingga dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Oleh sebab itu, setiap Wajib Pajak yang mendapatkan dividen berupa laba dari saham, laba polis asuransi, ataupun laba hasil usaha koperasi diharuskan atau diwajibkan untuk membayar pajak.

Tapi, tidak semua dividen dikenakan pajak. Mengapa tidak dikenakan pajak? Hal tersebut disebabkan sebagian laba atau hasil yang didapatkan pada kondisi tertentu tidak termasuk ke dalam objek pajak. Sehingga atas dividen yang tidak termasuk dalam objek pajak tersebut tidak terdapat potongan atau pungutan pajak penghasilan (PPh). Oleh sebab itu, bisa dikategorikan bahwa dividen terdiri dari 2 jenis, yakni dividen bukan sebagai objek pajak dan dividen sebagai objek pajak.

Baca Juga: Ketahui Penyebab Sengketa Pajak dan Pencegahannya

1. Dividen Bukan Sebagai Objek Pajak

Dividen yang dikategorikan bukan sebagai objek pajak telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf f tentang pengecualian dari objek pajak penghasilan yang menjelaskan jika dividen yang didapatkan Wajib Pajak, yakni Perseroan Terbatas (PT), BUMN, koperasi, atau BUMD yang penyertaan modalnya dari badan usaha yang berdiri dan juga berkedudukan di Indonesia dalam hal ini tidak menjadi objek pajak apabila dividen tersebut bersumber dari cadangan laba yang ditahan; PT, BUMN, ataupun BUMD yang menerima dividen memiliki penyertaan saham paling rendah sebesar 25% dari jumlah modal yang disetor; dan dividen yang merupakan dana pensiun bukan termasuk ke dalam objek pajak.

2. Dividen Sebagai Objek Pajak

Sementara itu, dividen yang dikategorikan sebagai objek pajak merupakan penghasilan dividen tersebut memang menjadi objek pajak namun tidak terkena pemotongan maupun pemungutan PPh, dan penghasilan dividen tersebut memang menjadi objek pajak serta terkena pemotongan atau pemungutan PPh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sengketa pajak yang tinggi memang masih menjadi permasalahan yang dihadapi berbagai negara. Hal tersebut berpotensi bisa terus terjadi di tengah banyaknya perubahan yang terjadi pada kebijakan pajak, baik secara global maupun domestik. Berbagai perubahan tersebut pun memerlukan waktu penyesuaian, sosialisasi, dan juga pemahaman.

Akibatnya, kondisi tersebut menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap sebuah aturan. Permasalahan tersebut pun menjadi semakin rumit ketika terjadi penumpukan kasus di Pengadilan Pajak. Hal tersebut menyebabkan penumpukan sengketa pajak memiliki potentu untuk memberikan ketidakpastian hukum, baik untuk wajib pajak maupun otoritas pajak.

Di samping itu, sengketa pajak yang terjadi secara berkelanjutan juga bisa menimbulkan risiko sistem peradilan yang berjalan dengan tidak efektif, potensi melemahnya supremasi hukum dan juga akses terhadap keadilan yang berkurang. Lantas apa penyebab terjadinya sengketa pajak dan bagaimana cara pencegahannya?

Penyebab Terjadinya Sengketa Pajak

Sengketa pajak disebabkan karena adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang – Undang. Tapi, wajib pajak merasa tidak puas terhadap kebijakan tersebut, sehingga mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan mengacu pada Undang – Undang No.14 Tahun 2022 mengenai Pengadilan Pajak.

Umumnya, sengketa pajak terjadi ketika pelaksanaan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang kemudian dapat memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan interpretasi aturan antara otoritas pajak dan juga wajib pajak.

Umumnya, perbedaan pemahaman suatu peraturan tersebut terjadi ketika ada peraturan yang belum pasti dan terdapat di dalam grey area, atau aturan yang multitafsir. Jika tidak ada pedoman peraturan yang jelas serta masih dalam grey area, otoritas pajak sering melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum terhadap suatu kasus pajak yang dihadapi.

Di satu sisi, diskresi sudah memberikan kepastian hukum untuk kasus yang telah dihadapi ketika itu. Di sisi lain, diskresi pun bisa menyebabkan perbedaan perlakuan hukum untuk wajib pajak. Sementara itu, ketika peraturan bersifat multitafsir, maka situasi yang paling sering terjadi adalah pembayar pajak serta otoritas pajak akan mempunyai posisi yang berbeda di dalam penerapan ketentuan. Maka tidak diragukan lagi, kedua belah pihak tentu akan mempertahankan posisinya masing-masing.

Ketika kondisi tersebut berlanjut serta tidak ditemukan kesepakatan dan juga pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Pajak. Sengketa pajak pun cenderung terjadi ketika proses pembuatan kebijakan pajak tidak partisipatif.

Baca Juga: Mengenal Pelatihan Brevet Pajak dan Lembaga Penyelenggaranya

Cara Pencegahan Sengketa Pajak

Sebagai respons dari permasalahan dan juga penumpukan sengketa yang terjadi di suatu negara, dibutuhkan adanya upaya strategis maupun suatu skema pencegahan yang efektif dan efisien. Secara garis besar, ada lima upaya strategis yang bisa diimplementasikan, yakni:

• Perumusan produk hukum yang berkualitas.
• Simplifikasi pajak. Dalam prinsipnya, simplifikasi pajak perlu diletakkan pada perspektif gambaran besar dari tujuan pengadaan suatu sistem maupun kebijakan pajak tersebut.
• Penerapan compliance risk management (crm). Kerangka crm merupakan pendekatan yang sistematis guna mengelola kepatuhan wajib pajak.
• Penerapan advance ruling. Advance ruling merupakan suatu prosedur yang dilakukan wajib pajak untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari otoritas pajak sebelum melakukan transaksi-transaksi khusus.
• Pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi bukan hanya terbatas pada tujuan optimalisasi penerimaan pajak, namun juga ditekankan untuk dapat membantu penciptaan proses administrasi yang sederhana serta pelayanan terhadap wajib pajak yang lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.