Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Di mata masyarakat luas, Bea Cukai bukan menjadi hal yang nampak asing. Tapi, perlu dipahami secara mendasar bahwa Bea dan Cukai adalah dua istilah yang berbeda. Bea merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang-barang yang diekspor dan diimpor. Sementara cukai merupakan pungutan pemerintah atas barang-barang tertentu yang sifatnya sudah diatur di dalam UU Cukai.

Cukai dibebankan terhadap objek yang disebut sebagai Barang Kena Cukai. Umumnya, terdapat 4 karakter cukai yang mendasar berdasarkan pasal 2 UU No. 39 Tahun 2007 yakni:

• Konsumsinya perlu dikendalikan;
• Peredarannya Perlu Diawasi;
• Pemakaiannya bisa menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat atau lingkungan hidup
• Pemakaiannya perlu pembebanan punutan negara demi keadilan dan juga keseimbangan

Seperti yang kita tahu bahwa barang kena cukai telah diatur untuk barang maupun minuman yang mengandung etil alkohol C2H5(OH), dan juga hasil tembakau yang tertuang didalam Pasal 4 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 dan juga UU No. 39 Tahun 2007. Tapi, perlu dipahami jika terdapat pengecualian yang dilakukan pemerintah terhadap pengenaan cukai tersebut yang telah diatur oleh PMK no 59/PMK.04/2017.

Berikut beberapa hal yang tidak dikenakan cukai oleh pemerintah:

1. Tembakau iris ataupun minuman yang mengandung etil Alkohol yang dibuat secara sederhana.

• Tembakau iris yang mendapatkan pengecualian ialah yang dalam proses pembuatannya tidak di campur oleh tembakau dari luar negeri dan juga secara pengemasan tidak dikemas dan diperuntukkan eceran dengan pengemas tradisional yang digunakan pada umumnya.
• Minuman etil Alkohol sederhana yang dimaksud di dalam pasal 3 ialah pembuatan dilakukan oleh WNI, Peralatan Sederhana yang lazim dan juga tidak melebihi kapasitas produksi yakni sebanyak 25 liter/hari

2. Barang kena cukai yang diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean (Indonesia).

Barang tersebut memiliki sifat diangkut dengan tujuan akhir bukan Indonesia serta hanya melalui Indonesia.

3. Barang kena cukai yang diekspor (keluar dari Indonesia)

Barang yang dibuat yang kemudian akan di jual di luar kawasan pabean Indonesia. Meskipun demikian perlu diingat terdapat persyaratan administrasi yang tentunya wajib dipenuhi di dalam pasal 6 dan Pasal 7.

Baca Juga: Sudah Diganti NIK, Ini Fakta Format Baru NPWP

4. Barang kena cukai dimasukkan ke dalam pabrik ataupun tempat penyimpanan
5. Barang kena cukai yang dipakai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
6. Barang kena cukai yang musnah ataupun rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan maupun tempat penimbunan sementara.

Barang tidak dikenakan cukai sebab telah rusak atau musnah di lokasi-lokasi yang kemudian belum di jual ataupun dinikmati oleh masyarakat serta persyaratan administrasi yang perlu di lengkapi oleh pengusaha mengacu pada PMK No. 59/PMK.04/2017 pasal 21 hingga pasal 29.

7. Tidak dipungut cukai lainnya

Cukai tidak dipungut apabila terjadi kondisi musnah di pabrik maupun tempat penimbunan dalam keadaan yang darurat dan juga wajib melalukan pemberitahuan kepada Kelapa Kantor Bea serta Cukai yang tentunya disertai dengan bukti kejadian, dan akan dilakukan konfirmasi oleh petugas yang di tunjuk.

Untuk pihak-pihak yang ternyata ditemukan melanggar terhadap kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, pastinya terdapat pemberlakuan sanksi yang telah diatur pada Undang-Undang Cukai yakni pengenaan denda (sanksi administrasi) paling sedikit sebesar 2 kali nilai serta paling banyak 10 kali nilai dari cukai yang seharusnya di tanggung.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bagaimana cara untuk membayar pajak yang baik dan benar? Kita juga sebagai anak muda dapat melakukan kursus pajak yang tentunya memiliki banyak manfaat ketika kita telah melakukan pelatihan pajak tersebut. Kementerian keuangan sudah memastikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dengan format yang lama dan belum menggunakan NPWP menggunakan NIK masih dapat digunakan oleh para wajib pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sehubungan dengan DJP yang sekarang sedang mengerjakan proyek Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor induk kependudukan sehingga di masa yang akan para wajib pajak tidak perlu lagi memiliki NPWP untuk pembayaran pajaknya.

Hal ini akan sangat memudahkan bagi para wajib pajak untuk membayar pajak di masa yang akan datang, karena wajib pajak hanya perlu menunjukkan nomor induk kependudukannya saja ketika sedang melakukan kewajiban wajib pajaknya. Bagi para anak muda baru saja memiliki KTP tidak perlu repot-repot lagi jika nanti mereka sudah mendapatkan pekerjaan untuk membuat NPWP sendiri, karena mereka sudah langsung mendapatkan NPWP dari nomor induk kependudukan. Sebagai anak muda pun kita harus selalu mencari tahu bagaimana tata cara dan sistematika ketika sedang melakukan kewajiban wajib pajak. Dengan perkembangan internet kita dapat mencari tahu di internet.

Perlu Anda ketahui juga kebijakan integrasi NPWP dengan nomor induk kependudukan masihlah terbatas, karena data yang belum  diintegrasikan masih sangatlah banyak. Tercatat di tanggal 20 Juli 2022, baru 19 juta NIK yang sudah dapat digunakan sebagai sebuah NPWP yang sah, hal itu telah dijelaskan oleh DJP kementerian keuangan di laman resmi DJP kementerian keuangan tersebut. Jadi belum seluruh layanan administrasi dapat di akomodasi menggunakan NPWP yang sudah menggunakan format baru yaitu sudah diintegrasikan dengan NIK di KTP kita masing-masing.

NPWP format baru yang telah diluncurkan pada tanggal 14 Juli 2022 masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan dalam jumlah yang masih terbatas. Salah satu fitur yang dapat digunakan bagi para penduduk yang telah diintegrasikan NPWP dengan NIK di KTP nya Yaitu dapat mengakses aplikasi pajak atau dapat mengunjungi pajak.go.id. Adapun 3 format baru NPWP yang telah diatur dalam peraturan kementerian keuangan nomor 112/PMK 03/2022.

Baca Juga: Hindari Sengketa Pajak dengan Mengetahui Definisi dan Penyebabnya

• Format yang pertama, yaitu wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang telah menggunakan nomor induk kependudukan. Penduduk merupakan warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Format yang kedua adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk asli orang Indonesia, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah yang telah menggunakan NPWP dengan format 16 digit.
• Format yang ketiga, yaitu wajib pajak cabang yang menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha.

Implementasi NPWP format baru yang telah disebutkan tadi akan beroperasi penuh pada tanggal 1 Januari 2024, yaitu pada saat sistem inti administrasi perpajakan telah beroperasi dengan penuh. Inilah alasan mengapa kursus pajak mulai menjadi hal penting untuk diikuti, untuk para wajib pajak supaya lebih menyadari betapa pentingnya pajak untuk negara. Sertifikat dari pelatihan pajak dapat kita gunakan untuk melamar pekerjaan atau sebagai salah satu bukti bahwa kita telah melakukan pelatihan pajak yang telah tersertifikasi khusus.

Mulai awal 2024 juga, pihak lain yang akan menyelenggarakan pelayanan administrasi yang telah mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP atau NPWP yang telah memiliki format 16 digit. Layanan-layanan administrasi yang dimaksud adalah layangan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pencairan dana pemerintah dan layanan ekspor impor, layanan pendirian badan usaha serta perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan dan yang diselenggarakan oleh selain DJP, dan yang terakhir layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Ketika Anda menjadi seorang wajib pajak tentu saja Anda perlu menghindari berbagai masalah yang akan terjadi ketika melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Salah satu solusi untuk menangani hal tersebut sekaligus membuat Anda melakukan kewajiban perpajakan dengan semakin efektif dan efisien adalah dengan mengikuti kelas perpajakan atau yang biasa disebut juga dengan kursus pajak.

Kursus pajak yang merupakan sebuah kelas perpajakan ini akan membuat Anda memahami dan mengerti bagaimana cara melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, sekaligus membuat Anda mengerti dasar-dasar perpajakan bahkan hingga materi perpajakan lanjutan. Salah satu permasalahan ketika melakukan kewajiban perpajakan adalah adanya sengketa pajak. Untuk tahu lebih lanjut mengenai sengketa perpajakan ini, maka simak ulasan berikut ini.

Tidak jarang ditemui bahwa permasalahan yang seringkali dihadapi pada berbagai belahan dunia mengenai perpajakan adalah sengketa pajak yang masih tinggi. Hal seperti ini sangat berpengaruh begitu banyaknya perubahan kebijakan pajak apabila terus terjadi, baik perubahan secara global maupun domestik. Tentu saja, setiap perubahan yang akan terjadi juga memerlukan waktu penyesuaian, pemahaman, dan sosialisasi.

Kondisi seperti ini akan berakibat pada perbedaan interpretasi mengenai sebuah aturan. Permasalahan pajak ini juga menjadi lebih rumit ketika terdapat penumpukan kasus yang terjadi pada pengadilan pajak. Akibatnya, hal tersebut akan menyebabkan penumpukan sengketa pajak yang memiliki potensi memberikan adanya ketidakpastian hukum, baik itu untuk otoritas pajak maupun wajib pajak.

Disamping itu, sengketa pajak yang terjadi itu dalam kurun waktu yang tidak sebentar atau berarti berkelanjutan bisa menimbulkan risiko sistem peradilan pajak yang tidak berjalan dengan efektif, adanya potensi supremasi hukum yang lemah, bahkan hingga akses pada keadilan yang cenderung berkurang. Sengketa pajak seperti ini juga dapat terjadi dengan alasan yang tidak jelas. Lantas, apa arti sebenarnya dan apa yang menyebabkan sengketa pajak terjadi?

Apa itu Sengketa Pajak?

Secara definisi, sengketa pajak adalah suatu sengketa yang muncul dalam dunia perpajakan yang terjadi antara penanggung pajak atau wajib pajak dengan otoritas pajak atau pejabat yang memiliki wewenang sebagai akibat diterbitkannya peraturan yang bisa diajukan gugatan atau banding pada pengadilan seperti ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ternyata ini juga termasuk dalam gugatan mengenai pelaksanaan penagihan berdasarkan UU penagihan pajak dengan surat paksa. Tentu saja sengketa pajak adalah hal yang paling dihindari oleh pihak wajib pajak.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Sebuah Perusahaan, Apa Saja yang Harus Disetorkan Selain PPh 21?

Sebagai pihak wajib pajak yang tidak ingin menyia-nyiakan waktu maupun biaya untuk kewajiban perpajakannya, pasti sebisa mungkin harus menghindari adanya sengketa pajak. Salah satu cara yang tepat untuk menghindari sengketa pajak ini adalah dengan mengikuti sebuah kelas perpajakan atau yang biasa disebut dengan kursus pajak. Anda akan mempelajari berbagai materi mengenai perpajakan, sehingga bisa menghindari risiko terjadinya sengketa pajak.

Apa Saja yang Menyebabkan Sengketa Pajak?

Sengketa pajak bisa saja terjadi pada umumnya ketika pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang selanjutnya tentu saja akan menimbulkan perbedaan perhitungan pajak maupun perhitungan interpretasi ketentuan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perbedaan pemahaman seperti ini biasanya terjadi ketika ada peraturan yang belum pasti dan ada dalam grey area atau merupakan aturan yang multitafsir. Ketika tidak terdapat suatu pedoman peraturan yang jelas dan masih berada dalam lingkup aturan yang multitafsir, maka otoritas pajak seringkali melakukan diskresi untuk menentukan tindakan hukum mengenai suatu kasus pajak yang sedang dihadapi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Integrasi data kependudukan dan juga perpajakan juga akan semakin memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan. Sebab data kependudukan merupakan data sumber yang dipakai oleh banyak instansi dan juga lembaga pemerintahan ataupun nonpemerintah. Sehingga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. DJP memberikan apresiasi terhadap dukungan dan kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang selama ini telah berjalan dengan sangat baik.

Neilmaldrin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap dukungan dan juga kerja sama dari Ditjen Dukcapil yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini. Diharapkan sinergi antara kedua instansi di masa yang akan datang bisa menjadi semakin kuat demi membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan juga sejahtera melalui penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mulai menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kini Kartu NPWP bentuknya mengalami perubahan. Terlihat pada bagian depan, kartu akan menampilkan NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Lalu untuk wajib pajak selain orang pribadi akan terdapat 16 digit angka yang diberikan oleh Ditjen Pajak.

Selanjutnya, untuk wajib pajak cabang, akan tercantum nomor identitas tempat kegiatan usaha serta tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit. NPWP format baru tersebut resmi berlaku pada 14 Juli 2022. Namun demikian, dikarenakan belum seluruh layanan administrasi bisa mengakomodasi NPWP format baru, maka format lama masih akan diberlakukan sampao akhir Desember 2023.

Sementara itu, mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan yang memerlukan NPWP akan menggunakan NPWP format baru. Terdapat beberapa tanda NIK dan juga NPWP sudah terintegrasi.

Saat wajib pajak berhasil menggunakan NIK di situs DJP Online, maka statusnya dipastikan valid. Hla tersebut berarti ke depan wajib pajak tersebut secara langsung  bisa menggunakan NIK. Namun, terdapat wajib pajak dengan status belum valid, dimana hal tersebut berarti NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai dengan hasil pemadanan dengan data kependudukan.

Baca Juga: Keuntungan Kursus Akuntansi Perpajakan dalam Bisnis

Kemudian Ditjen Pajak bagi NIK akan melakukan permintaan klarifikasi yang belum valid. Bisa melalui DJP online, kring pajak, email,  dan atau saluran lain.

Neilmaldrin Noor mengungkapkan jika untuk saat ini telah dilaksanakan integrasi NIK sebagai NPWP untuk WP OP Penduduk. NIK yang sudah diaktivasi, baik itu melalui permohonan maupun secara jabatan, bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana penggunaan NPWP pada umumnya.

Namun Neil menuturkan, layanan yang bisa diakses memang masih terbatas. Hal tersebut akan terus disempurnakan seiring rencana DItjen Pajak menyiapkan sistem yang lebih baik.

Neilmaldrin Noor menyartakan jika penggunaan NIK sebagai NPWP dan juga NPWP 16 digit akan dilakukan secara menyeluruh untuk setiap layanan administrasi DJP, efektif ketika Coretax diluncurkan. Untuk saat ini penggunaan NIK sebagai NPWP sendiri masih terbatas pada beberapa layanan, misalnya login pada aplikasi DJPOnline di laman pajak.go.id.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pembiayaan, audit, dan perpajakan sangat penting bagi struktur bisnis agar dapat berkembang dan tumbuh. Seseorang yang memiliki kemampuan ini dianggap mampu dan sempurna untuk ekspansi keuangan perusahaan dan hasil yang menguntungkan. Tapi di mana orang bisa belajar tentang semua ini?

Kursus atau brevet pajak seperti perpajakan akuntansi bisnis berada di naungan WiN Partners yang dilakukan oleh para ahli pajak di sini. Seluruh modul kursus disusun sedemikian rupa sehingga mencakup hampir semua bidang akuntansi dengan saran dan masukan berharga dari pakar industri pajak.

Peran Akuntansi Bisnis

Akuntansi bisnis adalah modal utama yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis dan perusahaan secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari bisnis seperti halnya magnet yang tidak dapat dipisahkan dari besi. Diberikan di bawah ini adalah beberapa fungsi penting yang dikontribusikan oleh akuntansi bisnis:

• Memonitor semua pemasukan dan pengeluaran keuangan.
• Memastikan kerjasama yang benar dan kepatuhan terhadap hukum.
• Memecahkan masalah yang kompleks dan sampai pada solusi yang berkelanjutan.
• Memberikan penilaian yang tepat dan data keuangan yang berharga kepada otoritas dan investor potensial.

Pada pemahaman tentang perpajakan akuntansi bisnis, kita berkenalan dengan 3 jenis laporan:

• Laporan laba rugi – Menghasilkan akun terperinci tentang semua keuntungan dan kerugian.
• Neraca keuangan – Menghasilkan laporan tanpa kesalahan tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
• Laporan arus kas – Ini bertindak sebagai penghubung yang menonjol antara laporan laba rugi dan neraca. Itu membuat perhitungan sistematis aliran uang masuk dan keluar selama periode waktu tertentu.

Dalam dunia persaingan yang ketat saat ini, perusahaan selalu berburu untuk mencari profesional yang sangat terampil yang memiliki keterampilan yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah aset.

Baca Juga: Tips Pajak untuk Pelaku Bisnis Kecil

Para kandidat potensial harus memiliki kompetensi berikut ini:

• Desain laporan keuangan
• Menyusun neraca
• Transaksi yang berkaitan dengan pajak
• E-filing SPT pajak penghasilan
• Membuat entri jurnal keuangan

Kriteria Kelayakan untuk Kursus Perpajakan Akuntansi Bisnis

Kriteria kelayakan adalah sebagai berikut:

• Lulusan baru yang mencari pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan
• Lulusan akuntansi
• Profesional akuntansi amatir atau berpengalaman

Selain mempelajari kursus ini, peserta kursus dapat dengan mudah melakukan dan mengasah keterampilan lain yang serupa dengan akuntansi untuk meningkatkan resume mereka dan meraih peran pekerjaan yang diinginkan.

Manfaat Mempelajari Kursus Akuntansi Perpajakan untuk Peserta dan Bisnis

Manfaatnya adalah ada di bawah ini:

• Profesional akuntansi memiliki permintaan yang besar baik di sektor publik maupun swasta.
• Sebagai peserta, setelah Anda menyelesaikan kursus, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan peluang yang lebih baik dengan gaji yang mengesankan daripada rekan-rekan Anda.
• Anda akan memahami seluk beluk dan detail akuntansi serta manajemennya dalam suatu perusahaan.
• Kursus yang ditawarkan dikuratori oleh spesialis dan pakar industri dengan pelatihan akuntansi langsung yang dilengkapi dengan perangkat lunak akuntansi modern.
• Mendapatkan pekerjaan yang terjamin atau mulai bekerja sebagai konsultan akuntansi lepas.
• Pembelajaran mendalam tentang kursus dan lanskap ekonomi di Indonesia.
• Memperoleh keahlian dalam keterampilan akuntansi, membuat mereka cukup kompeten untuk berkembang di perusahaan bisnis.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dengan pelatihan pajak Anda akan mendapatkan berbagai keuntungan disamping dari Anda mendapatkan pengetahuan, Anda juga dapat memiliki sertifikat pelatihan pajak di akhir pelatihan pajak yang telah Anda jalani. Pajak penghasilan perusahaan biasanya berkaitan dengan PPh 21 badan usaha. Lalu, apa saja jenis pajak penghasilan lainnya selain dari PPh 21 tersebut? Dalam artikel ini akan dijelaskan Apa saja jenis pajak-pajak penghasilan yang sejenis dengan PPh 21 tersebut. Sebagai sebuah badan usaha, sudah seharusnya untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis pajak yang sudah menjadi kewajibannya sebagai badan usaha.

Jenis-jenis pajak penghasilan badan usaha memiliki beberapa jenis pajak penghasilan yang wajib diketahui bagi Anda sebagai pemilik perusahaan ataupun sebagai seseorang yang akan membangun sebuah usaha. Anda harus selalu mencari tahu apa saja jenis-jenis tersebut, bisa dengan menggunakan internet atau bisa dengan pelatihan pajak. Berbicara mengenai pajak, ada satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu menyetorkan PPh 21 badan usaha yang memungut pajak penghasilan dari gaji para karyawannya. Lalu, apa saja pajak-pajak penghasilan yang harus disetorkan selain pajak PPh 21 tersebut, simak artikel di bawah ini:

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 15

Pajak penghasilan pasal 15 adalah sebuah laporan pajak yang berhubungan mengenai norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu saja. Ketika sebuah perusahaan didirikan atau Anda memiliki badan usaha dan Anda menjadi ownernya, maka Anda sebagai ownernya wajib membayar pajak wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha. Maka dari itu, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan tersebut.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 21

Jenis pajak yang kedua yaitu PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, pembayaran, dan tunjangan dengan sebuah nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan yang mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan para pegawainya dan menyetorkan ke kas negara melalui bank perantara.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 22

Di jenis pajak perusahaan ketiga ini ini berbentuk dengan sebuah pemungutan pajak dari wajib pajak yang yang melakukan kegiatan impor atau dari penjualan barang mewahnya.

Baca Juga: Mengapa Ditemui Kendala Ketika Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 23

Pada jenis pajak perusahaan PPh 23 ini pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika transaksi yang meliputi transaksi bunga, royalti, penghasilan, sewa, dan hadiah yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah, bangunan atau jasa. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP dari jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto tersebut memiliki arti yaitu seluruh Jumlah penghasilan yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh sebuah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Jenis Pajak Perusahaan PPh Pasal 25

Pada jenis pajak ini angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPH dikurangi PPH yang dipotong serta PPH terutang di luar negeri yang hanya boleh dikreditkan. Pembayaran pajak juga harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun. Pembayaran pajaknya pun dilaksanakan secara berangsur-angsur. Hal ini memiliki tujuan Untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar kan pajak tahunan nya. Namun jika wajib pajak melanggar sanksi keterlambatan pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai bunga sanksi pajak per bulannya dihitung dari tanggal jatuh hingga tanggal pembayarannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Iklim ekonomi masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Sekitar 12% pemilik usaha kecil mengatakan stabilitas keuangan adalah tantangan paling penting bagi mereka, hanya dikalahkan oleh hancurnya bisnis dan menarik pelanggan baru.

Tidak mengherankan bahwa pajak (tagihan yang tiba pada akhir setiap tahun keuangan) adalah masalah terpenting kedua bagi usaha kecil. Mengelola pajak Anda untuk toko ritel Anda tidak harus memusingkan. Panduan ini membagikan bagaimana pajak mempengaruhi bisnis Anda, dengan tips bonus tentang cara membuat musim pajak lebih bebas stres.

Bagaimana Pajak Mempengaruhi Bisnis Anda?

Setiap pemilik usaha kecil di negara kita perlu membayar pajak. Meskipun jumlah pasti yang akan Anda bayarkan bervariasi menurut berbagai hal yang terkait dengan bisnis, pajak adalah salah satu biaya terbesar yang terkait dengan menjalankan toko ritel. Selain menjadi salah satu pengeluaran bisnis terbesar, pajak adalah salah satu tagihan terpenting. Pemilik usaha kecil yang terlambat mengajukan pajak, tidak akurat, atau mengabaikannya sama sekali hingga menghadapi denda atau dalam kasus ekstrem, tuntutan pidana.

Tips Pajak Bisnis Kecil

Hal terakhir yang ingin Anda rasakan adalah letih ketika musim pajak sudah dimulai. Berikut adalah beberapa tips penghematan pajak untuk membantu mempersiapkan dan mengelola bisnis kecil Anda sepanjang tahun.

1. Ketahui kondisi keuangan Anda

Banyak wajib pajak berpikir bahwa mereka membutuhkan kamus baru untuk memahami pengembalian pajak mereka. Dunia akuntansi hadir dengan terminologi khususnya sendiri. Luangkan waktu untuk mempelajari kondisi yang akan membantu Anda memahami posisi keuangan bisnis Anda. Berikut penjelasan singkat untuk beberapa frasa umum yang mungkin Anda lihat di neraca keuangan Anda:

• Pendapatan: Jumlah uang yang diperoleh melalui penjualan produk.
• Harga pokok penjualan (HPP): Biaya produksi produk yang dijual oleh bisnis Anda.
• Laba kotor: Uang yang tersisa setelah dikurangi HPP dari total pendapatan.
• Laba rapi: Total keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi semua pengeluaran dari total pendapatan.

Baca Juga: Pahami Manfaat Membayar Pajak dan Kedisiplinan Membayarnya

2. Pisahkan keuangan bisnis dan pribadi

Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika memulai bisnis kecil adalah membuat rekening bank baru. Memiliki rekening bank yang terpisah khusus untuk transaksi bisnis dan pribadi membuat musim pajak menjadi lebih mudah. Anda tidak hanya akan memiliki catatan yang rapi dan akurat untuk pengeluaran yang Anda keluarkan, tetapi transaksi pribadi akan dijaga kerahasiaannya.

3. Simpan catatan yang akurat

Berbicara tentang data yang rapi, musim pajak akan lebih mudah dinavigasi jika Anda memiliki laporan yang akurat. Tarik laporan bank untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dengan tanda terima atau faktur. Atau gunakan perangkat lunak akuntansi yang dapat melakukannya untuk Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah salah satu solusi terbaik ketika pihak wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan ingin bisa mengelola perpajakannya dengan efektif dan efisien. Ketika seorang wajib pajak pribadi maupun dari pihak wajib pajak badan ada yang mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak ini, makan nantinya akan mendapatkan berbagai materi mengenai perpajakan dasar bahkan hingga perpajakan laporan.

Salah satu materi perpajakan yang penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan adalah pelaporan SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan yang pada saat ini bisa dilakukan dengan semakin mudah. Pasalnya, pelaporan pajak ini dapat dilakukan paling lambat setiap tahunnya pada tanggal 31 Maret. Seperti ketentuan pajak yang telah diberlakukan sebelumnya, bahwa laporan SPT tersebut bisa dilakukan secara daring atau online.

Wajib pajak bisa mengaksesnya melalui website resmi DJP maupun Mitra resmi yang telah menyediakan jasa aplikasi Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin tidak jarang bagi Anda yang yang melakukan pelaporan SPT masa PPN dan mengalami kegagalan. Biasanya Hal tersebut dikarenakan terdapat sebuah peraturan baru yang mungkin saja belum Anda ketahui. Sejak dirilisnya aplikasi e-Faktur dalam versi terbarunya maka pelaporan SPT masa PPN wajib dilakukan melalui e-Faktur web-based.

Namun, pengusaha kena pajak masih dapat melaporkan SPT PPN-nya di e-Filing pada masa pajak tertentu. Dengan berlakunya e-Faktur versi terbaru atau e-Faktur 3.0, maka semua PKP tidak lagi dapat menggunakan versi sebelumnya yaitu e faktur 2.2. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa perbedaan e-Faktur sebelumnya dan e-Faktur yang terbaru?

E-Faktur 3.0 merupakan sistem aplikasi yang dirilis oleh DJP pada versi terbarunya untuk membuat faktur pajak secara online atau elektronik yang dilengkapi dengan fitur otomatisasi dan tidak perlu melakukan input data pajak masukan dengan cara manual, dan juga digunakan untuk menyampaikan SPT masa PPN. Dengan menggunakan e-Faktur 3.0 ini, pelaporan SPT masa PPN harus dilakukan dengan menggunakan e-Faktur dan tidak lagi menggunakan e- e-Filing. Untuk Anda sebagai wajib pajak yang selama ini menyampaikan laporan SPT masa PPN nya menggunakan e-Filing, mungkin saja sedikit kebingungan dengan ketentuan wajib lapor SPT dengan menggunakan e-Faktur ini.

Baca Juga: Telah Resmi Disahkan, Ketahui Bagaimana Ketentuan Aktivasi NIK Menjadi NPWP

Namun, ternyata Direktorat Jenderal Pajak tetap memperbolehkan Apabila Anda ingin menyampaikan SPT masa PPN melalui e-Filing, dengan syarat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Namun, ulasan berikut ini ini akan membahas lebih jauh mengenai e-Faktur 3.0. Pada dasarnya, ketika terdapat pembaruan dalam sebuah aplikasi maupun sistem, tentu saja di dalam pembaruan tersebut selalu terdapat berbagai fitur maupun hal baru yang yang diciptakan. Nah, terdapat beberapa fitur baru yang terdapat dalam efaktur 3.0, Berikut ini adalah beberapa fitur baru pada e-Faktur 3.0 yang dilengkapi oleh pihak DJP, antara lain:

• Terdapat fitur baru yaitu prepopulated pajak masukan yang berupa Apip atau Pemberitahuan Impor Barang.
• Prepopulated pajak masukan yang berupa e-Faktur.
• Adanya fitur refund atau pengembalian PPN pada fitur prepopulated VAT (Value Added Tax).
• Terdapat Prepopulated SPT masa PPN.
• Pada aplikasi e-Faktur 3.0 terdapat fitur terbaru sinkronisasi kode cap fasilitas.
• Untuk mengakomodasi ekspor dan impor, terdapat sistem yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal bea cukai

Tentu saja, berbagai ketentuan seperti di atas sangat penting untuk dipahami oleh semua wajib pajak. Maka dari itu, salah satu solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti training pajak yang bisa membuat pihak wajib pajak dengan benar memahami ketentuan perpajakan dan tidak mengalami kegagalan ketika membayar maupun melaporkan perpajakannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Mengapa saya harus membayar pajak? Bagaimana itu menguntungkan saya? Banyak orang memiliki pertanyaan semacam ini. Jadi kami berpikir untuk mengklarifikasikannya itu untuk Anda.

Pajak dibutuhkan oleh pemerintah Anda untuk memberi Anda kebutuhan dasar seperti jalan, listrik, pasokan air, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan layanan penting lainnya. Pemerintah menggunakan jumlah pajak yang dikumpulkan dan memberi warganya semua fasilitas dan layanan dasar untuk menjalani kehidupan yang baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari membayar pajak:

1. Pajak mendanai infrastruktur dan layanan publik

Sebuah negara bisa mengalokasikan proporsi tertinggi dari PDB untuk infrastruktur dan layanan publik. Dengan kenaikan belanja modal dari tahun ke tahun lebih dari 35% dan investasi infrastruktur yang ditargetkan dalam Anggaran 2022-23, pemerintah akan menegaskan kembali komitmennya untuk memanfaatkan infrastruktur sebagai pengganda kekuatan untuk jangka panjang. Istilah singkatnya adalah pajak untuk pertumbuhan ekonomi.

2. Pajak juga digunakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan sosial

Pemerintah dapat mengalokasikan sejumlah besar pendapatannya hingga sekitar 6% dari PDB, untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan sosial, termasuk program kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, dan program pembangunan pedesaan.

3. Pajak mendanai pendidikan

Misalnya, di sebuah negara yang dimana buta huruf merupakan masalah utama, pemerintah membutuhkan banyak uang untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas; tidak hanya di daerah perkotaan tetapi sampai ke tingkat akar rumput. Ini termasuk pengeluaran publik dan swasta untuk pendidikan, termasuk pengeluaran untuk infrastruktur sekolah, gaji guru, serta penelitian, pengembangan dan inovasi.

4. Pajak mengamankan perbatasan negara

Ini termasuk pengeluaran untuk peralatan dan personel, penelitian dan pengembangan pertahanan, impor alat-alat pertahanan, kerja sama militer internasional, dan operasi pemeliharaan perdamaian internasional.

5. Pajak mendanai gaji dan pensiun pegawai pemerintah

Ini termasuk upah dan pensiun pegawai sektor publik seperti pegawai pemerintah pusat, pegawai pemerintah provinsi, dan pegawai pemerintah daerah.

Baca Juga: Pelajari Pentingnya Perpajakan di Sebuah Pemerintahan Negara

6. Pajak membayar pokok dan bunga utang pemerintah

Banyak pemerintah dari berbagai negara memiliki utang luar negeri yang besar dan sebagian besar utangnya yang terutang dalam mata uang asing. Hal ini dibutuhkan untuk membantu pengembangan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus meminjam uang dari pasar keuangan internasional serta bunga yang juga harus dibayar. Dan pajak menjadi salah satu sektor yang bisa digunakan untuk pembayaran semacam ini.

7. Pajak mendanai sistem transportasi umum pemerintah, termasuk transportasi kereta api dan jalan raya

Ini termasuk pembelian berbagai macam kendaraan, termasuk pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, gerbong, traktor, traktor dan kendaraan lain untuk konstruksi jalan raya dan jalan tol, dan proyek infrastruktur lainnya.

8. Pajak mendanai lembaga penegak hukum pemerintah

Mereka ini adalah termasuk polisi, pasukan militer, udara dan laut, patroli perbatasan, bea cukai, dan badan intelijen. Ini termasuk pengeluaran untuk personel, peralatan, pelatihan, dan infrastruktur untuk menyediakan keamanan dan keselamatan publik.

9. Infrastruktur Kesehatan & Medis juga didanai melalui pajak

Ini termasuk pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan kesehatan dan medis, infrastruktur rumah sakit, asuransi kesehatan, dan layanan kesehatan lainnya.

Dan selama masa Corona ini, bangsa kita menyadari perlunya perbaikan besar di sektor kesehatan & medicare di negara kita. Selanjutnya, alokasi anggaran untuk segmen ini juga perlu ditingkatkan. Untuk meringkasnya, kita membutuhkan pajak untuk menjalankan sebuah negara. Ini adalah bagian integral dari pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk kemajuan dan pembangunan suatu negara. Itu bukan hak istimewa tapi kewajiban.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.