Posts in category: Artikel

Brevet pajak dinilai sebagai sebuah kegiatan yang bisa membantu lebih siap seseorang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Karena Dalam kelas brevet pajak tersebut nantinya peserta akan mempelajari dan memperoleh materi mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Seperti misalnya mempelajari tentang Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018. Bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan pemerintah yang yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Supaya lebih jelas lagi, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang PP 23 Tahun 2018.

Tentu saja sebuah ketentuan pajak didalamnya terdapat subjek dan non subjeknya, subjek wajib pajak dalam PP 23 tahun 2018 ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dan dikenai pajak penghasilan. Subjek pajaknya dapat berupa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berupa koperasi, persekutuan komanditer dan firma, serta perseroan terbatas. Selain itu terdapat non subjek dari PP 23 tahun 2018 yang tidak dikenai PPh, antara lain:

• Bentuk usaha tetap atau BUT
• Wajib pajak badan yang berupa Firma atau CV yang yang diciptakan oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dan mempunyai keahlian khusus, yaitu dalam hal menyerahkan jasa yang berkaitan dengan jasa pekerjaan bebas. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasar pada pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah 94 tahun 2010.
• Wajib pajak yang telah mengajukan atau memutuskan agar dikenakan pajak penghasilan berdasar pada KUP penghasilan.

Selain subjek, tentu saja sebuah pajak juga ada objeknya, berikut ini adalah beberapa aliran penghasilan untuk wajib pajak yang berdasar pada peraturan pemerintah 23 tahun 2018 yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa opsi, antara lain:

• Penghasilan yang berasal dari suatu kegiatan dan bisnis.
• Penghasilan yang berasal dari modal, baik itu berupa harta yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti royalti, sewa, dividen, bunga, dan keuntungan penjualan harta maupun hak yang tidak dimanfaatkan saat menjalankan usaha.
• Penghasilan dari Suatu profesi pada hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti misalnya honorarium, penghasilan, atau gaji yang berasal dari praktik akuntan, pengacara, dokter, notaris, dan yang lainnya.
• Penghasilan penghasilan yang lainnya, misalnya seperti pembebasan hadiah dan utang.

Baca Juga: Mengapa Pengusaha Perlu Berstatus PKP?

Penghasilan-penghasilan diatas yang menjadi objek dari pajak penghasilan berdasar pada peraturan pemerintah 23 tahun 2018 ini keseluruhan peredaran bruto dari usaha. Juga termasuk peredaran bruto yang berasal dari cabang, namun kecuali penghasilan tersebut antara lain:

• Telah diterima di luar negeri yang pajaknya sudah dibayar atau terutang di luar negeri
• Dikecualikan dari objek pajak
• Diterima WP orang pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas seperti yang telah dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah 23.
• Sudah dibebankan pajak penghasilan yang mempunyai sifat final, dengan ketentuan yaitu peraturan undang-undang perpajakan
• Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak apabila berasal dari pengalihan harta yang menurut maksud awalnya adalah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli, sehingga tidak termasuk dalam penghasilan dari usaha yang dibebankan PPH berdasar pada PP 23 tahun 2018.

Biasanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak yang dikenakan PPh menurut Peraturan Pemerintah 23 2018, tetapi memilih untuk dikenakan pajak penghasilan, maka Menurut ketentuan umum pajak penghasilan, wajib pajak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP merupakan sebuah status yang sangat penting. Karena pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan pajak. Tentu saja mengelola pajak dengan baik sangat penting supaya tidak merugikan pihak pengusaha maupun pemerintah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar pengelolaan pajak berjalan dengan baik adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Dengan pelatihan pajak, maka pesertanya akan memperoleh berbagai materi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, Supaya bisa mengelola perpajakannya sesuai kebijakan.

Dalam bidang bisnis dan industri sendiri, Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang memiliki status PKP atau berarti dikenai pajak dalam usahanya. Tentu saja juga ada pengusaha yang bukan PKP dan ada pengusaha yang memiliki status PKP. Status tersebut adalah status yang biasanya diberikan untuk pengusaha, yang kemudian memperoleh hak serta kewajiban tertentu supaya dapat dijalankan dan harus digunakan dengan baik. Lantas, sebenarnya mengapa seorang pengusaha harus memiliki status Pengusaha Kena Pajak? Apa fungsinya? Definisi dari PKP sendiri merupakan seorang wajib pajak maupun wajib pajak badan yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak seperti yang telah diatur pada UU uu No. 42 Tahun 2009.

Tetapi, hal ini tidak tergolong pada pengusaha kecil yang yang limitnya ditetapkan oleh keputusan Kementerian Keuangan. Tetapi kecuali, apabila pengusaha kecil itu mengajukan dan memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Ketika membahas tentang PKP ini, Tentukan erat hubungannya dengan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam pelaksanaan sebagai PKP, maka wajib pajak akan mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang tidak bisa dimiliki sebelum status ini ditetapkan atau diberikan. Berikut ini adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan setelah ditetapkan menjadi PKP, antara lain:

• Melaksanakan pemungutan PPnBM dan PPN yang terutang
• Melakukan penyetoran PPN yang masih perlu dibayarkan saat pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, yang bisa dikreditkan. Selain itu juga menyetorkan PPnBM yang terutang.
• Melakukan pelaporan PPnBM dan PPN yang masih terutang.

Pastinya kewajiban tersebut, ada kompensasinya yang berupa hak untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan saat memperoleh status PKP. Maka dari itu, Berikut ini adalah berbagai hak yang bisa diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak, mapun bisa disebut juga dengan Keuntungan yang diperoleh ketika menjadi PKP untuk sebuah perusahaan, antara lain:

Baca Juga: Sebanyak Apa G20 Berpengaruh pada Perekonomian dan Perpajakan Indonesia?

Memiliki kredibilitas bisnis

Tentu saja dengan status PKP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan meningkatkan kredibilitas dari perusahaan itu sendiri dalam bidang industri. Paling tidak, status PKP hanya dimiliki oleh industri maupun usaha yang melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib.

Bisnis resmi berbadan hukum

Dengan mempunyai status Pengusaha Kena Pajak, maka Anda akan menunjukkan bahwa bisnis yang Anda kelola telah dilaksanakan secara legal dan baik secara hukum. Di samping itu, sebuah tanda bahwa bisnis Anda mempunyai ketaatan pajak yang baik. Tentu saja ini membawa dampak baik dalam jangka waktu panjang.

Peluang kerja sama yang besar

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perusahaan akan menjalankan kerjasama dengan individu atau perusahaan yang lainnya. Maka, hak dan kesempatan untuk melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maupun ketika ingin mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah menjadi lebih besar peluangnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Indonesia telah berencana untuk menerapkan Alternative Minimum Tax (AMT) yang tercantum didalam Pasal 31F UU PPH dan juga diatur pada Pasal 44D RUU KUP jika wajib pajak badan yang dalam satu tahun mempunyai utang PPh sebesar kurang dari 1% dari penghasilan brutonya, maka  akan dikenakan AMT yakni sebesar 1% dari penghasilan brutonya.

Ini berarti, WP badan dalam 1 tahun pajak yang mengalami kerugian komersial memang tetap diwajibkan untuk membayar AMT yakni sebesar 1%. AMT berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas di luar negeri atau tidak mempunyai hubungan istimewa sama sekali.

AMT sendiri bukanlah barang yang baru dalam dunia pajak. Ini merupakan bagian dari ‘keluarga besar’ A yang memakai indikator alternatif di luar penghasilan kena pajak yang pada umumnya merupakan basis pajak. Walaupun demikian, AMT tersebut berbeda dengan presumptive tax yang lain, sebab orientasi AMT ialah guna mencegah penghindaran pajak.

Penerapan AMT direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk negara berkembang yang bertujuan untuk melawan praktik perencanaan pajak yang agresif secara internasional, misalnya transfer pricing, pembayaran bunga utang berlebih, dan juga hybrid instrument.  Skema ini membantu korporasi dalam membayar pajak supaya lebih rendah. Bahkan tidak melakukan kewajiban pajaknya sama sekali karena kerugian artifisial yang diciptakannya.

AMT mempunyai sifat yang berbeda dengan berbagai ketentuan anti-penghindaran pajak lainnya, AMT bukan bersifat menguji ataupun menelusuri secara detail transaksi-transaksi yang dicurigai mempunyai risiko base erosion dan juga profit shifting (BEPS). AMT mempunyai peran guna memastikan setiap korporasi membayar suatu nilai minimum pajak terhadap negara sebagai safeguard.

AMT bukan bersifat opsional melainkan bentuk rezim paralel yang menggunakan sistem PPh yang berlaku secara umum. Ini berarti, perhitungan nilai pajak terutang WP badan akan memakai sistem PPh Badan normal atau Alternative Minimum Tax. Jika hasil perhitungan pajak terutang lebih tinggi memakai sistem PPh Badan normal, maka otoritas pajak akan memakai nilai pajak terutang dari sistem normal.

Baca Juga: Layanan Pajak Online Memudahkan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak

Sementara itu, apabila nilai pajak terutang lebih tinggi memakai AMT, maka otoritas pajak akan memakai nilai pajak terutang dari AMT. AMT mengizinkan penggunaan sistem carry over untuk menjamin keadilan dan juga mencegah pemajakan yang berlebih. Ini berarti selisih antara pembayaran pajak sistem AMT dengan normal dapat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang pada situasi perhitungan pajak dengan sistem normal untuk masa berikutnya.

Prospek penerapan AMT di Indonesia dirasa dibutuhkan mengingat banyaknya  Wajib Pajak penanaman modal asing yang rugi secara profit selama bertahun-tahun tapi tetap bisa beroperasi secara komersial. Melakukan perancangan AMT bukan menjadi hal yang mudah, dibutuhkan penentuan beberapa komponen, misalnya subjek pajak, tarif, threshold, sampai dengan hubungan dengan regulasi anti-penghindaran pajak. Kebijakan AMT sendiri memang harus dikaji secara dinamis, sebab beban pajak efektif negara ada antar waktu termasuk di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai warga negara yang baik, tentu saja melakukan pembayaran, pengelolaan, maupun pelaporan pajak merupakan sebuah kewajiban. Semua yang telah memenuhi syarat bisa menjadi wajib pajak tentu saja akan melakukan kewajiban perpajakannya. Baik itu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Untuk itulah, pihak wajib pajak membutuhkan training pajak agar bisa melakukan pengelolaan perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Karena dengan training pajak, nantinya peserta akan memperoleh berbagai materi dan informasi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai informasi mengenai perekonomian dan perpajakan yang ada pada saat ini.

Seperti maraknya G20 yang sedang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu G20? G20 merupakan sebuah forum yang berskala internasional dan berfokus pada penyelarasan kebijakan di sektor ekonomi dan pembangunan. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa sejak adanya pandemi Coronavirus 19, berbagai Lini kehidupan terkena dampaknya, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan hingga kehidupan sosial rakyat indonesia. Forum G20 yang berskala internasional ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi forum G20 ini pada awalnya dimulai dari tahun 1999. Pada kala itu, masih disebut sebagai forum G7.

Forum G7 ini memiliki anggota yang terdiri dari berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Pada masa-masa tersebut, berbagai negara itu gagal untuk menangani krisis keuangan Asia Pada tahun 1998. Pada Tahun 2022, ternyata Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam forum G20 untuk mewakili berbagai negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Terdapat rencana bahwa forum ini akan dilaksanakan di Bali. Bahkan Tahun 2022 Indonesia juga telah resmi selama satu tahun penuh sejak 1 Desember sampai November 2022, memegang presidensi G20.

Apa Saja Isu yang Akan Dibahas Dalam G20?

Tentu saja terdapat berbagai isu yang akan dibahas dalam forum G20. Terdapat sebuah rencana bahwa dalam forum G20 tersebut akan membahas dua isu, yakni diantaranya adalah sherpa track atau di luar isu keuangan dan finance track atau isu keuangan. Nantinya, forum tersebut akan mempresentasikan 75% perdagangan internasional, 85% ekonomi dunia, dan yang terakhir adalah 66% populasi dunia.

Baca Juga: Apakah Laporan Pajak Secara Online Memberikan Kemudahan untuk Wajib Pajak?

Pembahasan Forum yang Berkaitan dengan Pajak Internasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menyampaikan bahwa berbagai isu perpajakan Global akan menjadi salah satu pembahasan utama yang akan dibahas dalam forum G20 itu. Misalnya seperti yang berkaitan dengan tax avoidance, tax and digitalization, tax certainty, tax incentive, tax and development, dan tax transparency. Terdapat beberapa agenda yang yang tercatat, yakni sebagai berikut:

• Mengatasi tantangan perpajakan yang muncul karena digitalisasi ekonomi Dengan solusi mempercepat implementasi konsensus digital yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) G20.
• Dalam skema pajak karbon atau environmental tax, maka diarahkan pada kontribusi potensial.
• Melakukan pembimbingan pada negara-negara berkembang agar mampu menerapkan insentif pajak dan kebijakan segi pajak sebagai upaya pemulihan pasca pandemi.

Selain itu juga, terdapat pembahasan bahwa seperti tahun lalu, maka anggota G20 telah sepakat bahwa bentuk usaha tetap sudah tidak lagi menjadi batasan atau tolak ukur ketika melakukan pemungutan pajak. Hal ini diharapkan bahwa nantinya perusahaan digital tetap wajib membayarkan pajak pada suatu negara walaupun tanpa kehadiran fisik dan rencana tersebut akan diterapkan pada tahun depan atau 2023.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pelaporan pajak mempunyai arti yang penting untuk suatu negara yang mana akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan operasional suatu negara. Hambatan untuk Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan salah satu ialah wilayah yang jauh dari kantor pelayanan pajak, waktu yang tidak banyak dimiliki oleh Wajib Pajak, dan berbagai faktor lainnya.

Banyaknya hambatan dan juga permasalahan Wajib Pajak yang ada, sebagai warga negara yang baik tentu saja tidak ada alasan untuk tidak melakukan pelaporan pajak, sebab setiap permasalahan tentunya bisa dicarikan solusi. Lantas apakah dengan adanya pelaporan online semakin memudahkan wajib pajak?

Layanan Pajak Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan program dengan istilah Layanan Pajak Online. Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-42/PJ/2017 bahwa Layanan Pajak Online merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dipakai oleh Wajib Pajak dalam melakukan transaksi elektronik dengan DJP melalui DJP online serta sebagai penyedia layanan elektronik.

Pelaporan pajak yang dilakukan secara online ialah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan juga realtime yang bisa dengan mudaj diakses melalui website e-Filing pajak DJP Online. Pelaporan pajak yang dilakukan secara online tentu saja bisa memberikan aspek yang baik untuk Wajib Pajak.

Meskipun demikian, banyak Wajib Pajak (WP) yang masih belum memanfaatkan kecanggihan teknologi ini yang bahkan bisa memberikan banyak keuntungan untuk Wajib Pajak (WP). Dengan kehadiran layanan pelaporan secara online ini tentu diharapkan bisa membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.

Kelebihan Pelaporan Pajak Secara Online

Kecanggihan teknologi yang membuat pelaporan pajak bisa dilakukan secara online yang mana memberikan kelebihan yang bisa dirasakan oleh setiap Wajib Pajak yakni sebagai berikut:

1. Efisiensi Waktu dan Mudah

Waktu menjadi hal yang berharga untuk semua orang. Dengan adanya pelaporan pajak yang dilakukan secara online tentu saja tidak menghabiskan waktu yang banyak serta menyita waktu bagi wajib pajak jika ingin membayar pajaknya. Wajib Pajak bisa dengan mudah langsung mengisi formulir SPT melalui internet. Kemudian mengirimkannya saat itu juga tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Baca Juga: Mengenal Dasar Hukum dan Tarif Pajak Progresif

Saat SPT berhasil dikirimkan. maka Wajib Pajak (WP) langsung memperoleh tanda terima. Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan saat mengisi formulir SPT, maka Wajib Pajak akan mendapatkan petunjuk yang jelas di sana. Hal tersebut tentu saja bisa memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi ketika melakukan pengisian SPT secara manual.

2. Akurat dan Aman

Pengisian formulir SPT yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak nantinya akan dilakukan validasi terlebih dahulu guna menjamin keakuratan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak di formulir SPT. Oleh sebab itu, tidak perlu diragukan lagi terkait sistem online tersebut, sebab memang akan divalidasi terlebih dahulu.

Selain akurat, data yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak juga sampai secara langsung tanpa adanya perantara. Hal ini tentu saja bisa melindungi data Wajib Pajak secara aman dan juga menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak progresif ialah tarif pajak yang akan semakin naik sesuai dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Misalnya saja Pajak Penghasilan (PPh). Jika penghasilan Anda masuk ke dalam kategori penghasilan kena pajak dimana dalam 1 tahun lebih dari Rp50 juta, maka akan berlaku tarif progresif PPh. Bukan hanya dipotong dengan tarif PPh pada lapisan PPh terendah, tapi juga akan terkena lapisan lainnya.

Pajak progresif juga menjadi pajak yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan kedua serta seterusnya. Contohnya pada kendaraan bermotor yang didasarkan terhadap nama, alamat tempat tinggal, serta jenis kendaraan yang sama. Sebagai gambaran, jika Anda mempunyai 2 motor yang keduanya atas nama Anda, maka motor keduanya akan dipungut tarif pajak progresif motor. Atau, jika di keluarga Anda mempunyai 3-4 unit motor, walaupun nama kepemilikan berbeda, namun masih pada 1 Kartu Keluarga (KK) atau alamat, maka motor kedua hingga yang keempat tersebut akan dikenakan tarif progresif motor dan juga mobil

Namun, jika Anda mempunyai 1 motor dan juga 1 mobil, meski dengan nama serta alamat yang sama, selama kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama, maka perlakuannya sebagai kepemilikan pertama dan juga tidak terkena tarif progresif. Sedangkan, untuk TNI/Polri, angkutan umum, mobil jenazah, ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga sosial dan juga keagamaan tidak akan diberlakukan tarif pajak tersebut.

Dasar Hukum

Aturan yang tengah berlaku untuk pajak progresif kendaraan bermotor ada didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Undang – Undang tersebut berisi bahwa kebijakan tarif pajak atas kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi di daerah perkotaan, yakni dengan memberikan kewenangan terhadap daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya,

Sementara itu, pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, terbagi menjadi 3, yaitu:

• Kepemilikan kendaraan dengan roda yang kurang dari 4
• Kepemilikan kendaraan roda 4
• Kepemilikan kendaraan roda lebih dari 4

Sementara itu, untuk peraturan tarif progresif PPh, telah ada didalam Undang-Undang PPh yang saat ini diubah menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021.

Tarif Pajak Progresif

Pada tarif pajak progresif ini, tarif pajak sebanding dengan kewajiban pajak. Jika Wajib Pajak mempunyai kekayaan yang semakin besar, tentu saja tarif pajak yang dikenakan juga  akan mengalami peningkatan.

Baca Juga: Ini Dia Fungsi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Tujuan dari tarif pajak progresif tersebut ialah untuk mempengaruhi orang-orang atau Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan tinggi atau menengah, supaya menyadari jika mereka disanggupkan untuk membayar pungutan terhadap negara dengan jumlah yang lebih besar.

Seperti yang disebutkan sebelumnya jika contoh dari tarif pajak progresif salah satunya ialah Pajak Penghasilan (PPh). Berikut merupakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang perlu diketahui:

• Tarif 5% akan dikenakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan hingga Rp 60 juta
• Tarif 15% dikenakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp 60 juta – Rp 250 juta
• Tarif 25% dikenakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp 250 juta – Rp 500 juta
• Tarif 30% dikenakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di Rp 500 juta – Rp 5 miliar
• Tarif 35% dikenakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah salah satu aktivitas yang akan memudahkan pihak wajib pajak untuk  pengelola maupun menyusun laporan perpajakan. Bahkan kelas perpajakan, seperti kursus pajak ini diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, seperti seorang ahli pajak atau konsultan pajak. Karena nantinya, setelah mengikuti kelas perpajakan ini, peserta akan memperoleh sertifikat brevet pajak yang dapat meningkatkan value diri dari peserta itu sendiri.

Ketika menjadi wajib pajak, tentu saja harus melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik, mulai dari melakukan pembayaran, pengelolaan, hingga pelaporan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, supaya tidak merugikan pihak wajib pajak maupun negara atau pemerintah.

Memberikan laporan pajak tentu mempunyai arti penting tersendiri untuk sebuah negara, di mana sangat berpengaruh pada keberlangsungan aktivitas operasional negara itu sendiri. Adanya kendala bagi wajib pajak ketika melakukan pelaporan pajak salah satunya, yakni daerah yang jauh dari kantor pelayanan pajak, wajib pajak yang memiliki waktu sedikit, dan beberapa hambatan atau kendala lainnya.

Begitu banyaknya kendala dan permasalahan dari wajib pajak yang yang muncul, sebagai warga negara yang baik pastinya tidak akan ada alasan untuk tidak melakukan kewajiban perpajakan, seperti melakukan pelaporan pajak, serta setiap permasalahan pastinya ada solusi. Apakah dengan Tersedianya melakukan pelaporan pajak secara online akan memberikan kemudahan pada wajib pajak?

Layanan Pajak Secara Online

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sudah memperkenalkan sistem atau program yang diberi istilah layanan pajak online. Berdasarkan pada Surat Edaran nomor SE-42/PJ/2017, Bahwa layanan pajak online merupakan sistem atau program secara elektronik yang yang disediakan oleh DJP maupun pihak lain yang telah ditunjuk oleh DJP, yang mana dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi secara elektronik kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui DJP secara online dan penyedia layanan elektronik.

Melakukan laporan pajak secara online merupakan cara atau kaidah penyampaian SPT, maupun pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara real-time dan online, yang mampu diakses melalui website e-filing pajak Direktorat Jenderal Pajak secara online.

Pelaporan atau penyampaian pajak secara online ini, pasti akan memberikan dampak yang baik untuk pihak wajib pajak. Meskipun demikian, masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan secara penuh kecanggihan teknologi yang ada ini, dimana sebenarnya memberikan berbagai keuntungan untuk wajib pajak itu sendiri. Dengan disediakan pelaporan secara online tersebut, tentu saja DJP mengharapkan bisa membantu untuk melakukan peningkatan terhadap penerimaan pajak negara.

Baca Juga: Perlunya Mengetahui Pengkreditan dari Pajak Masukan

Pengenaan pajak adalah salah satu itu sumber utama Pada penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehingga, Diharapkan dengan adanya pelaporan secara elektronik tersebut, maka kesadaran dari pihak wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya juga sebagian tinggi.

Canggihnya teknologi ini membuat pelaporan pajak mampu dilakukan secara online, dimana akan memberikan begitu banyak kelebihan yang bisa dirasakan oleh wajib pajak. Misalnya seperti efisiensi waktu dan kemudahan yang dirasakan. Dengan Tersedianya pelaporan pajak secara online, pasti semua orang tidak menghabiskan waktu banyak dan tidak cukup menyita Waktu mereka hanya untuk melakukan pembayaran pajak.

Dikarenakan wajib pajak tidak perlu pergi ke kantor pelayanan pajak secara langsung, hanya perlu sambungan internet saja. Bahkan jika wajib pajak kebingungan, maka akan diberikan suatu petunjuk yang jelas tertera di sebuah website pembayaran atau pelaporan pajak tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – NJOP menjadi salah satu variabel pokok didalam pengenaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Pada penggunaannya, NJOP menjadi dasar dalam pengenaan PPB untuk sektor perkotaan dan juga perdesaan atau singkatnya PBB-P2, PBB-P3 atau bahkan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Besaran NJOP ini mempunyai pengaruh terhadap besaran tagihan PBB-P2 maupun PBB-P3. Mengacu pada peraturan Pasal 1 (3) Undang Undang PBB Pasal 1 (40) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), NJOP didefinisikan sebagai bentuk harga rata-rata yang dihasilkan atas terjadinya transaksi jual beli secara wajar, dan apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka NJOP akan ditentukan sesuai dengan perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis /NJOP pengganti.

Lantas Apa Fungsi NJOP?

Dalam hal ini, misalnya ada pembeli atau penjual bangunan yang tidak tahu tentang harga-harga property saat ini yang akan ia tawar. Mereka tidak memahami kira-kira harga berapa yang tepat untuk melakukan transaksi jual beli ini. Oleh sebab itu, atas permasalahan tersebut, NJOP hadir sebagai pematok/penentu dari harga minimal dalam bangunan tersebut.

Dapat disimpulkan jika pemilik telah menawarkannya dengan harga yang terlalu tinggi atau mahal, maka harga yang ditentukan lebih tinggi dari NJOP,  Begitu pula sebaliknya, apabila harganya lebih rendah dari pada NJOP, mungkin terdapat sesuatu hal yang mempengaruhi penentuan harga tersebut. Dengan begitu harga telah ditawarkan terlalu rendah/murah.

Nilai Jual objek Pajak (NJOP) menjadi harga rata-rata yang didapatkan melalui transaksi jual beli. Namun, jika transaksi jual beli tidak terjadi, maka NJOP ditentukan dengan nilai harga dari sejumlah objek lainnya yang sejenis, yakni bisa melalui NJOP pengganti atau nilai perolehan baru.

Pada bidang properti, nilai jual yang ditetapkan oleh negara sebagai dasar perpajakan untuk PBB dan nilai jual properti meningkat saat terjadi perkembangan dalam sebuah kawasan. Apabila melakukan transaksi jual beli rumah, maka Anda akan mengetahui seberapa besar dana pajak yang akan ditanggung melalui NJOP.

Nilai jual dari NJOP bersifat tidak menetap atau dapat berubah-ubah. Hal ini tergantung dari berapa harga jual dari tanah dan juga bangunan di kawasannya. Kawasan yang terpencil dengan besar NJOP yang rendah bisa mengalami peningkatan seiring berkembangnya kawasan tersebut karena harga tanah dan juga bangunannya mengalami kenaikan. Pembayaran NJOP  akan ditetapkan oleh pemerintah yakni 3 tahun sekali, tapi NJOP bisa ditetapkan setahun sekali karena nilai jual yang naik secara signifikan.

Baca Juga: Pentingnya Memiliki Sertifikat Brevet Pajak

NJOP sendiri bisa ditentukan melalui 3 hal berikut :

1. Perbandingan dengan Objek Pajak Lain

Dengan melakukan pengamatan serta penelitian untuk objek pajak lain yang sejenis yang bertujuan untuk mengetahui nilai jualnya.

2. Pergantian NJOP

Didasari pergantian NJOP yakni hasil pemasukan dari objek pajak tersebut.

3. Nilai Perolehan baru

Perhitungan biayanya didasari oleh transaksi pembelian serta dikurangi biaya yang harus dikeluarkan guna penempatan objek pajak secara layak.

Terdapat cara supaya Anda bisa melihat besaran NJOP suatu wilayah yakni dengan mendatangi langsung kantor kecamatan tempat dimana lokasi ataupun bangunan properti berada. Namun, Anda juga bisa mengeceknya melalui situs online yakni dengan cara membuka situs resmi Pemerintah provinsi dimana Anda bisa menemukan informasi mengenai NJOP per meter.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang mengikuti kelas perpajakan untuk memperoleh materi maupun informasi tentang perpajakan dengan lebih detail. Brevet pajak ini biasanya diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang ekonomi, manajemen, keuangan, maupun perpajakan itu sendiri.

Tentu saja sangat penting untuk mengetahui berbagai informasi tentang perpajakan, agar dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien. Seperti halnya mengetahui bagaimana cara pemungutan pajak yang biasanya, diberikan pada wajib pajak. Pada dasarnya, pajak dibagi dua jenis menurut cara pemungutannya, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk mengetahui lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Terdapat perbedaan mendasar dari kedua jenis pajak tersebut, yaitu ada pada siapa yang bisa melakukan pembayaran terhadap pajak terutang itu. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan sendiri pada wajib pajak, serta perpajakannya tidak bisa dialihkan pada orang lainnya. Selain itu, pajak yang satu ini juga lebih fokus terhadap subjek, kemudian barulah memperhatikan objek pajaknya.

Sementara itu, pajak tidak langsung merupakan kewajiban pajak yang bebannya bisa dialihkan pada pihak yang lainnya. Jenis pajak yang satu ini memiliki fokus terhadap objeknya terlebih dahulu. Lalu, memperhatikan subjeknya siapa untuk berikutnya. Salah satu contoh pembebanan Pajak tidak langsung ini adalah pada PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.

Sistem perpajakan dari PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang ada di Indonesia ini memakai metode perhitungan tersendiri, yang berbeda dari sistem penghitungan pajak yang digunakan biasanya. PPN merupakan pajak yang dibebankan terhadap penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak. Mekanisme atau regulasi dari penghitungannya sendiri, memakai konsep yang seringkali disebut dengan credit method. Konsep perpajakan ini akan cara memperlakukan perhitungan antara pajak masukan dan pajak keluaran.

Siapa yang Diwajibkan Membayar PPN?

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP atau pengusaha kena pajak ini akan dibebankan PPN pada setiap aktivitas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dijalankan. Ternyata pengusaha kena pajak Ini juga masih dikelompokkan menjadi, antara lain:

• Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang terutang serta dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, seperti pengusaha yang bekerja di bidang pembangunan rumah.
• Pengusaha yang melakukan penyerahan jasa maupun barang yang terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, seperti pengusaha yang menyediakan angkutan umum. Yang mana jasa angkutan umum tersebut termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Baca Juga: Peningkatan Ekspor dan Impor yang Berkontribusi pada Perpajakan Indonesia

Bendahara pemerintah

Bendahara pemerintah ini berarti bahwa seorang pejabat yang melakukan pembayaran pada berbagai transaksi keuangan yang akan memiliki kaitan dengan pemerintahan. Bendahara pemerintah digolongkan menjadi bendaharawan pemerintah kabupaten atau kota, bendaharawan pemerintah daerah provinsi, dan bendaharawan pemerintah pusat. Terdapat dua hal yang harus digarisbawahi, yaitu kontraktor maupun pemegang kuasa/izin dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Regulasi Pajak Masukan

Konsep mekanisme atau regulasi dari PPN dilakukan dengan cara mencari selisih yang ada pada pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan pada saat usaha kena pajak melakukan pengembalian barang atau jasa kena pajak. Sedangkan, untuk pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan terhadap pembeli barang atau jasa kena pajak dari PKP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Tidak bisa dipungkiri jika memperoleh gaji atau salary yang besar menjadi harapan semua orang atau pekerja maupun karyawan. Tapi keinginan mendapatkan gaji yang sepadan bahkan besar tersebut tentu harus dibarengi dengan skill dan juga kemampuan kerja yang baik. Jangan sampai berharap mendapatkan gaji yang besar ketika pengalaman atau skill masih begitu-begitu saja.

Tentu saja perusahaan memiliki kriteria-kriteria sendiri. Mereka juga pasti berpikir balik dari calon karyawannya yang dapat diambil manfaat untuk kemudian mendapatkan salary yang setimpal.

Tentu semua sudah tahu jika mempunyai sertifikat-sertifikat tertentu mampu memberikan nilai plus di mata para direksi perusahaan. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat diinginkan oleh para job seeker. Dalam ulasan kali ini akan dibahas salah satu sertifikat yang sudah banyak diketahui bisa menjadi nilai plus untuk pemiliknya dan juga banyak dicari oleh perusahaan perusahaan. Sertifikat tersebut ialah sertifikat brevet (a dan b).

Sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat menaikkan standar gaji kita di mata perusahaan, seperti:

1. pengalaman kerja bank job job desk yang jelas
2. sertifikat dan juga
3. skill bahasa

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak baik itu wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan.

Begitu banyak pembahasan terkait pajak dan hampir seluruh aktivitas perekonomian dan juga hal-hal yang berbau perdagangan ataupun penghasilan pasti memiliki kaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ilmunya pun juga tidak ada habisnya. Update tentang ilmu perjakan tentu tak pernah berhenti hampir selalu ada yang baru setiap tahunnya.

Karir yang berhubungan dengan pajak pun juga selalu terbuka dan juga tergolong banyak jumlahnya. Oleh sebab itu, sebenarnya peluang untuk bekerja dalam dunia perpajakan sangatlah bagus dan juga menjanjikan.

Itulah salah satu alasan mengapa Anda perlu mengikuti kursus atau les brevet pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa pajak memiliki posisi yang cukup vital di perusahaan sebab berhubungan dengan pelaporan wajib yang harus dilaporkan terhadap negara pada tanggal tanggal tertentu yang sudah ditentukan.

Bagi Anda yang mungkin bukan berasal dari jurusan pajak ketika kuliah, belajar dan mendapatkan sertifikat brevet pajak bisa dijadikan sebagai investasi dan tabungan untuk bekal apabila Anda mungkin mencari pekerjaan.

Baca Juga: Pajak UMKM yang Berlaku Tahun Ini

Manfaat Brevet Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil dari mengikuti les brevet pajak. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Untuk fresh graduate

Fresh graduate  bisa mengambil kelas les brevet pajak untuk memperoleh tambahan ilmu dari apa yang telah ia pelajari di kampus. Kebanyakan dari jurusan akuntansi dan juga perpajakan bahkan manajemen mengikuti brevet pajak ini. Tujuan utamanya ialah sebagai bekal nantinya ketika akan mencari dan mendaftar pekerjaan.

Untuk para karyawan

Mengikuti brevet pajak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan atau supaya sesuai dan lebih paham terkait perpajakan untuk menunjang kinerja mereka di perusahaan.

Untuk Top Management

Les brevet ini bisa membantu para top management dalam memahami sistem perpajakan yang harus diikuti oleh perusahaan mereka, supaya mereka mampu mengendalikan sistem perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk wajib pajak orang pribadi tentu juga perlu mengetahui terkait pajak dan juga bagaimana pelaporan serata perhitungan pajak itu sendiri. Jadi, brevet pajak akan memberi tahu wajib pajak terkait banyak hal bahkan lebih dari kebutuhan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.