Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Amnesti Pajak atau yang juga dikenal sebagai Pengampunan Pajak merupakan penghapusan/pembebasan pajak yang seharusnya terutang dan juga pajak yang tidak terkena sanksi administrasi perpajakan ataupun sanksi pidana dalam bidang perpajakan. Kaitannya dengan hal ini, kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Pengampunan Pajak, meliputi kewajiban terhadap PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan juga PPh (Pajak Penghasilan).

Indonesia sendiri pernah mencapai kesuksesan dalam menyelenggarakan program Amnesti Pajak yang dilakukan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam kegiatan tersebut telah berhasil dicatat realisasi penerimaan negara yang telah mengalami peningkatan secara signifikan pada akhir masa program, yaitu dengan jumlah Rp 594,82 triliun dengan jumlah Wajib Pajak 247.918 peserta.

Mengenal Laporan Pasca Amnesti Pajak

Untuk semua Wajib Pajak (WP) yang sudah mengikuti atau yang telah melakukan amnesti pajak serta melaporkan hartanya tentunya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan amnesti pajak yang dilakukan secara berkala kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun.

Kewajiban yang dimaksudkan tersebut diantaranya, laporan pengalihan, serta realisasi investasi harta tambahan. Dan juga perlu menyampaikan Laporan Penempatan Harta yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali, yang mana selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau juga bersamaan dilakukannya pelaporan SPT Tahunan.

Hal tersebut telah ditetapkan sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Pasal 13 terkiat dengan Amnesti Pajak. Yang mana didalam UU tersebut disebutkan jika Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala terhadap harta repatriasi dan juga deklarasi dalam negeri. WP bisa melaporkan laporan amnesti pajak secara langsung dengan mendatangi KPP terdaftar. Tapi, kini pelaporan sudah bisa dilakukan secara online yakni melalui eReporting yang telah disediakan oleh DJP.

Dasar Hukum Amnesti Pajak

Didalam pelaksanaan kewajiban pelaporan pasca amnesti pajak, tentu saja terdapat beberapa Perundang-undangan yang menjadi payung hukum terhadap pelaporan tersebut. Berikut beberapa kebijakan ataupun ketentuan yang tertuang serta diatur didalam Undang-Undang ataupun Peraturan:

1. PMK Nomor 141 Tahun 2016 Pasal 38, yang bekaitan dengan penyampaian yang dilakukan secara berkala dalam tiap tahun serta batas waktu laporan.
2. Undang – Undang TA No. 11 Tahun 2016 Pasal 13, yang berkaitan dengan pelaporan secara berkala terhadap harta repartriasi dan juga deklarasi dalam negeri.
3. PMK No, 118 Tahun 2016 Pasal 38, yang berisi penyampaian dalam tiap semester dan juga format laporan yang dilakukan secara berkala.

Baca Juga: 3 Aturan Baru di Awal Mei 2023 Diterbitkan Pemerintah

Penyampaian Laporan Pasca Amnesti Pajak

Ada 2 jenis penyampaian Laporan Pasca Amnesti Pajak, yaitu Deklarasi atau penempatan harta tambahan yang ada di Indonesia dan juga Repatriasi/realisasi pengalihan serta investasi harta ke Indonesia. Kedua jenis laporan tersebut menggunakan format laporan berkala yang sudah disesuaikan serta diperbaharui sesuai degan peraturan perundang-undangan, mulai dari yang awal sampai yang terbaru.

Didalam melakukan penyampaian laporan, Wajib Pajak selaku Peserta Amnesti Pajak perlu mempersiapkan beberapa dokumen berikut:

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak atau Formulir Laporan Penempatan Harta Repatriasi sesuai PER-03/PJ/2017 dan/atau Formulir Laporan Penempatan Harta Dalam Negeri
2. Softcopy validasi pelaporan harta repatriasi.xls dan/atau validasi pelaporan harta dalam negeri.xls.
3. Media penyimpanan eksternal (CD/ataupun DVD) yang digunakan untuk melakukan pelaporan softcopy file .xls validasi pelaporan harta ke Kantor Pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Perlu diketahui bahwa ternyata membangun rumah juga akan dikenakan pajak. Pajak yang terkait dengan membangun rumah biasanya berhubungan dengan pembangunan dan kepemilikan properti. Karena bagaimanapun juga perpajakan adalah hal yang penting bagi sebuah negara, sehingga segala halnya akan dikenakan perpajakan untuk kepentingan sebuah negara itu sendiri. Sehingga sebagai wajib pajak yang baik perlu melakukan kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien, salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak.

Dengan brevet pajak ini nantinya peserta akan memperoleh berbagai pengetahuan mengenai regulasi perpajakan yang ada dan segala informasi di dalamnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan mengapa membangun rumah dapat berdampak pada kewajiban pajak dan jenis-jenis pajak yang mungkin terlibat dalam proses tersebut.

Pajak Pembangunan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pajak pembangunan atau IMB merupakan pajak yang harus dibayar saat membangun rumah atau bangunan lainnya. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah setempat sebagai biaya untuk memberikan izin pembangunan. Besaran pajak ini bervariasi di setiap daerah dan ditetapkan berdasarkan luas bangunan atau nilai proyek konstruksi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menjadi faktor penting dalam membangun rumah. PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi dalam proses pembangunan. Misalnya, ketika Anda membeli bahan bangunan seperti batu bata, semen, keramik, dan sebagainya, PPN akan dikenakan pada pembelian tersebut. PPN juga dapat dikenakan pada jasa konstruksi yang Anda sewa untuk membangun rumah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah rumah selesai dibangun, Anda akan menjadi pemilik properti yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan pada nilai properti atau tanah yang dimiliki. Besaran PBB ditentukan berdasarkan nilai properti dan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pajak Penjualan Properti (PPNBM)

Apabila Anda memutuskan untuk menjual rumah yang baru dibangun sebelum menempatinya, maka Anda akan berhadapan dengan Pajak Penjualan Properti (PPNBM). PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual-beli properti yang masih dalam jangka waktu tertentu sejak pembangunan selesai. Pajak ini juga bisa dikenakan pada properti yang diperoleh melalui warisan atau hibah.

Baca Juga: Apa yang Perlu Anda Ketahui dari Pajak THR dan Cara Menghitungnya dengan Benar?

Pajak atas Sewa Properti

Jika Anda memutuskan untuk menyewakan rumah yang telah dibangun, maka Anda juga akan memiliki kewajiban membayar pajak atas sewa properti. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari aktivitas penyewaan properti.

Penting untuk mencatat bahwa peraturan dan ketentuan pajak dapat berbeda di setiap negara atau daerah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsultasikan dengan ahli pajak atau konsultan keuangan yang kompeten untuk memahami sepenuhnya kewajiban pajak yang terkait dengan membangun dan memiliki rumah.

Dengan memahami kewajiban pajak yang terkait dengan membangun rumah, Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih baik dan memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Anda dapat memanfaatkan kebijakan perpajakan yang ada untuk meminimalkan beban pajak yang harus Anda bayar.

Beberapa negara memberikan insentif pajak tertentu untuk mendorong pembangunan rumah, terutama yang berfokus pada pemukiman atau perumahan yang terjangkau. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak tertentu, kredit pajak, atau perlakuan khusus lainnya. Anda dapat mencari tahu apakah ada insentif pajak yang dapat Anda manfaatkan dalam membangun rumah, sehingga dapat membantu mengurangi beban pajak Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sejak awal Mei, pemerintah telah menerbitkan tiga aturan baru yang berkaitan dengan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan juga Bea. Yang mana aturan tersebut diterbitkan melalui PMK 51 Tahun 2023, KEP-67/BC/2023, dan jjga PER-5/PJ/2023. Berikut ulasan yang perlu Anda ketahui:

PMK 51 Tahun 2023

PMK 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang diterbitkan lebih awal yang mana penetapannya dilakukan pada 2 Mei 2023. Aturan tersebut muncul sebagai bentuk perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.02/2019 terkait dengan Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor serta Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Di dalamnya disebutkan jika dalam melakukan pengajuan permintaan pembayaran DMO Fee dan Under Lifting Kontraktor pada Direktur Jenderal Anggaran bisa memperhitungkan beberapa pembayaran.

Sedangkan untuk jumlah DMO Fee atau Under Lifting Kontraktor yang diperhitungkan mengacu terhadap besaran yang ada didalam Kontrak Kerja Sama antara masing-masing kontraktor, yang mana maksimum sebesar hak partisipasi Kontraktor yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan Pengajuan permintaan pembayaran paling lama 10 hari kerja semenjak terpenuhinya.

KEP-67/BC/2023

Aturan tersebut telah ditetapkan pada 8 Mei 2023, yang mana berkaitan dengan Pelaksanaan Piloting Modul Impor Barang Bawaan Penumpang BC 2.2 dan jjuga Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang untuk Dibawa Kembali – BC 3.4 Tahun 2023.

Di dalamnya dijelaskan tentang dilaksanakannya piloting implementasi yang berkaitan dengan hal di atas pada Kantor Pabean yang dilaksanakan secara bertahap. Pelaksanaan dari kegiatan piloting tersebut mencakup pengguna jasa yang berkaitan. Yang mana kegiatannya dikoordinasikan oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dan Direktorat Teknis Kepabeanan. Penerapan dari piloting dilakukan hingga tanggal penerapan secara penuh yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal.

PER-5/PJ/2023

Aturan PER-5/PJ/2023 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2023. Yang mana dalam aturan tersebut dijelaskan tentang Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Yang perlu diketahui ialah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan persyaratan tertentu bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan dari pembayaran pajak.

Baca Juga: Pelajari Lebih Dalam Tarif Pajak Penghasilan Indonesia 2023

Kemudian peninjaklanjutan pengembalian akan dilakukan melalui penyampaian rekening dalam negeri sesuai dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Kemudian pemberitahuan dan juga permintaan rekening akan diterbitkan paling lama 5 hari kerja semenjak SPT Tahunan disampaikan dengan lengkap.

Perlu diketahui jika ada percepatan pada proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang mana sebelumnya 12 bulan menjadi 15 hari. Lalu, kelompok Wajib Pajak yang mengacu pada Pasal 17D dengan kriteria tertentu bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan tanpa batasan, namun dengan dengan konsekuensi apabila ada kekurangan bayar pajak,maka akan terkena sanksi 100%.

Oleh sebab itu, Wajib Pajak khusus yang ada di bawah Rp100 juta tidak perlu merasa khawatir. Apabila Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya data yang belum ditemukan, maka tidak akan terkena sanksi 100%, melainkan akan diakukan sesuai dengan yang berlaku normal.

Itulah 3 aturan baru yang diterbitkan sejaka awal Mei, kedepannya pasti akan ada aturan atau pembaruan terkait dengan kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, jika Anda ingin menjadi ahli pajak, maka Anda perlu selalu up to date dengan berbagai informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bagi wajib pajak di Indonesia, penghasilan pribadi dikenakan pajak secara progresif berdasarkan gaji bersih. Baca terus untuk perincian lengkap tarif pajak penghasilan pribadi Indonesia untuk tahun 2023, serta panduan yang lebih luas tentang kelayakan pajak penghasilan dan saran untuk pekerja internasional yang memperoleh penghasilan di wilayah Indonesia.

Mari kita mulai dengan ikhtisar Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Indonesia untuk tahun 2023, antara PKP (Penghasilan Kena Pajak) dengan Persentase Pajak:

• Hingga penghasilan Rp 60 juta: 5%
• Di atas penghasilan Rp 60 juta sampai dengan Rp 250 juta: 15%
• Di atas penghasilan Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta: 25%
• Di atas penghasilan Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar: 30%
• Penghasilan lebih dari Rp 5 miliar: 35%

Siapa yang Berhak Membayar Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia?

Seperti banyak negara di Asia-Pasifik, Indonesia telah mengadopsi sistem perpajakan pendapatan dunia. Ini mewajibkan semua wajib pajak Indonesia untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, serta setiap penghasilan yang diperoleh di luar negeri, kecuali tunduk pada Perjanjian Pajak Berganda atau Double Tax Agreement (DTA).

Pajak penghasilan untuk penghasilan yang didapatkan di Indonesia biasanya dipotong dengan tarif progresif di atas melalui pemotongan menurut undang-undang oleh pemberi kerja, yang kemudian diserahkan kepada pemerintah setiap bulan. Namun, jika seseorang memiliki banyak aliran pendapatan, mereka mungkin diharuskan untuk menyerahkan pembayaran pajak sementara berdasarkan pendapatan yang diperoleh tahun sebelumnya.

Siapa yang Memenuhi Syarat Sebagai Wajib Pajak di Indonesia?

Menurut undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, individu digolongkan sebagai wajib pajak Indonesia jika mereka termasuk dalam kategori berikut:

• Mereka tinggal di Indonesia
• Mereka berada di Indonesia tersebut selama lebih dari 183 hari selama periode 12 bulan
• Mereka berada di Indonesia untuk sebagian tahun anggaran dengan niat untuk tinggal di sini (dibuktikan dengan visa, kontrak kerja, dll)

Apakah Individu Non-WNI Harus Membayar Pajak?

Individu bukan Warga Negara, mereka yang memperoleh penghasilan di Indonesia tetapi tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak, diwajibkan untuk membayar pemotongan pajak umum sebesar 20% dari penghasilan mereka di Indonesia. Namun, jika DTA berlaku, kemungkinan tidak ada pajak yang perlu dibayar, atau jumlah total yang dibayar akan dikurangi.

Baca Juga: Indonesia Adopsi Pajak Minimum Global di 2023, Apa Artinya Bagi Bisnis?

Perlakuan Pajak Teritorial

Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia memungkinkan orang asing yang memenuhi syarat (yang baru saja menjadi wajib pajak di Indonesia) untuk dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Ini tersedia untuk individu yang memiliki keterampilan tertentu yang memenuhi syarat dalam mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dan juga dengan syarat bahwa mereka akan membagikan pengetahuan ini dengan setidaknya satu warga negara Indonesia.

Manfaat pajak ini tersedia untuk empat tahun pertama tinggal di Indonesia, termasuk kapan pun individu tersebut menghabiskan waktu di luar negeri. Manfaat pajak ini mungkin tidak tersedia bagi individu yang menerima penghasilan dari luar negeri dan sudah mendapat manfaat dari perjanjian pajak antara Indonesia dan negara asal individu tersebut.

Pembayaran Pajak Penghasilan di Indonesia

Tahun pajak di Indonesia dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua WNI wajib pajak dan non-WNI yang memperoleh penghasilan di Indonesia diwajibkan untuk melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret. Sementara pemberi kerja menangani pemotongan pajak penghasilan melalui pemotongan sesuai aturan, karyawan masih diharuskan mendaftar sebagai wajib pajak dan mengajukan pengembalian pajak setiap tahun. Individu tersebut dapat mendaftar sebagai wajib pajak dan menyerahkan semua formulir yang relevan di website resmi Departemen Keuangan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak saja, tetapi warga negara juga berkewajiban untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik. Supaya nantinya terhindar dari berbagai kesalahpahaman.

Sehingga, mengikuti training pajak adalah salah satu solusi yang paling tepat. Karena peserta yang mengikuti training pajak akan memperoleh pengetahuan perpajakan serta berbagai informasi di dalamnya.

Dalam era digital seperti sekarang, pembayaran pajak pun semakin mudah dilakukan melalui sistem pembayaran pajak elektronik. Pembayaran pajak elektronik adalah metode pembayaran pajak yang dilakukan secara online melalui platform atau sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga yang berwenang. Melalui sistem ini, kita dapat membayar pajak dengan mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor pajak secara langsung.

Pentingnya mengenal pembayaran pajak elektronik adalah sebagai berikut:

Kemudahan dan Efisiensi

Pembayaran pajak elektronik memudahkan kita dalam proses pembayaran pajak. Kita tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak atau mengisi formulir manual. Cukup dengan beberapa klik, kita dapat melakukan pembayaran pajak dengan cepat dan efisien. Selain itu, pembayaran pajak elektronik juga menghemat waktu dan tenaga, karena kita dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja selama tersedia akses internet.

Keamanan dan Kecepatan

Sistem pembayaran pajak elektronik umumnya dilengkapi dengan keamanan yang baik. Transaksi dilakukan secara online dengan enkripsi data yang terjamin, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan informasi pribadi. Selain itu, proses pembayaran yang cepat juga membantu menghindari denda keterlambatan pembayaran pajak.

Monitoring dan Rekam Jejak

Dengan pembayaran pajak elektronik, kita dapat dengan mudah melacak dan memonitor pembayaran yang telah kita lakukan. Kita dapat melihat riwayat pembayaran pajak, mengunduh bukti pembayaran, dan melacak status pembayaran secara online. Hal ini memudahkan kita dalam mengelola keuangan dan menjaga rekam jejak pembayaran pajak yang lengkap dan teratur.

Baca Juga: Pentingnya LPAP (Laporan Pasca Amnesti Pajak) dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan

Akses Informasi dan Layanan Pajak

Melalui sistem pembayaran pajak elektronik, kita juga dapat mengakses informasi terkait peraturan pajak, jadwal pembayaran, formulir, dan berbagai layanan terkait pajak lainnya. Kita dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat dan mudah, serta mendapatkan bantuan jika ada pertanyaan atau kendala terkait pembayaran pajak.

Dalam menggunakan pembayaran pajak elektronik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses berjalan lancar dan aman. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:

• Memahami Prosedur dan Ketentuan: Sebelum menggunakan pembayaran pajak elektronik, penting untuk memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pastikan Anda membaca dan mengikuti petunjuk yang disediakan oleh DJP atau lembaga yang berwenang.
• Keamanan Akun: Lindungi akun pajak elektronik Anda dengan baik. Gunakan kata sandi yang kuat dan rahasia, serta perbarui secara berkala. Jangan bagikan informasi akun atau kata sandi kepada orang lain.
• Verifikasi Data: Pastikan data yang Anda masukkan dalam pembayaran pajak elektronik sudah benar dan sesuai. Periksa nomor rekening, jumlah pembayaran, dan data pribadi lainnya dengan teliti sebelum mengirimkan transaksi.
• Simpan Bukti Pembayaran: Setelah melakukan pembayaran pajak elektronik, pastikan Anda menyimpan bukti pembayaran dengan baik. Bukti pembayaran dapat berupa bukti transfer atau bukti pembayaran elektronik yang diberikan oleh sistem.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak merupakan hal yang penting bagi Indonesia karena memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, masyarakat maupun wajib pajak harus mengetahui regulasi perpajakan yang ada agar tidak mengalami kesalahan ketika melakukan kewajiban pajaknya. Sehingga, pelatihan pajak adalah solusi yang paling tepat untuk diikuti oleh para wajib pajak. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan pengetahuan perpajakan dan segala informasi di dalamnya. Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang juga dikenal sebagai uang lebaran merupakan salah satu jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Pajak yang dikenakan terhadap THR tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, THR merupakan salah satu komponen penghasilan yang masuk dalam kategori penghasilan bruto yang dikenai pajak. Pengaturan mengenai pajak THR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 dan peraturan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang dikenakan terhadap THR biasanya termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh

Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan dan dibayarkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Besaran pajak yang dipotong dari THR bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku, tarif pajak yang ditetapkan, serta penghasilan dan status perpajakan individu yang bersangkutan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam UU PPh terdapat ketentuan mengenai penghasilan yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak, yang dikenal sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

PTKP merupakan pengurangan penghasilan yang dikenai pajak dan berlaku untuk semua jenis penghasilan, termasuk THR. PTKP dihitung berdasarkan status perpajakan, jumlah anggota keluarga, dan faktor-faktor lain yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai informasi tambahan, peraturan perpajakan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengacu pada peraturan perpajakan terkini yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengonsultasikan dengan ahli perpajakan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pajak THR dan kewajiban perpajakan lainnya. Penting untuk memahami kewajiban perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku guna menjaga kepatuhan perpajakan dan menghindari sanksi yang mungkin diberikan oleh otoritas perpajakan.

Baca Juga: Kenali Keuntungan dan Tips Menggunakan Pembayaran Pajak Elektronik

Cara menghitung pajak Tunjangan Hari Raya (THR) bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, pajak THR dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menghitung pajak THR di Indonesia:

• Tentukan jumlah THR yang akan diterima: Jumlah THR yang akan diterima biasanya ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan kebijakan internal atau ketentuan peraturan perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan THR sebesar satu kali gaji bulanan.
• Kurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): PTKP adalah pengurangan penghasilan yang dikenai pajak dan berlaku untuk semua jenis penghasilan, termasuk THR. Besaran PTKP tergantung pada status perpajakan, jumlah anggota keluarga, dan faktor-faktor lain yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam menghitung pajak THR, PTKP dikurangkan dari jumlah THR yang akan diterima.
• Hitung Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah penghasilan setelah dikurangi PTKP. Dalam hal pajak THR, jumlah THR setelah dikurangi PTKP akan menjadi Penghasilan Kena Pajak.
• Tentukan Tarif Pajak: Tarif pajak yang dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak tergantung pada tingkat penghasilan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Munculnya raksasa teknologi global dan platform digital telah menyebabkan banyak negara membutuhkan bantuan untuk mengenakan pajak pada bentuk aktivitas ekonomi model baru ini. Akibatnya, konsep pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) telah mendapatkan daya tarik di kalangan para pembuat kebijakan (pemerintah) di seluruh dunia.

Pajak Minimum Global Terjadi Akibat Transformasi Ekonomi Digital

Perpajakan ekonomi digital telah menjadi tantangan yang signifikan bagi pemerintah di seluruh dunia karena sifat transaksi itu digital tanpa batas. Ekonomi digital telah mengubah peta bisnis, dan metode perpajakan konvensional mungkin hanya berlaku untuk beberapa bidang dalam dunia digital.

Banyak perusahaan digital beroperasi di berbagai negara tanpa kehadiran secara fisik, sehingga sulit untuk menentukan di mana mereka harus membayar pajak. Beberapa negara telah memperkenalkan undang-undang perpajakan baru yang menargetkan perusahaan digital untuk mengatasi masalah ini, sementara yang lain telah mengusulkan perubahan pada undang-undang perpajakan yang ada.

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sedang mengerjakan kerangka kerja baru untuk mengenakan pajak pada ekonomi digital. Mereka memiliki tujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikenakan pajak di negara tempat mereka menghasilkan pendapatan yang signifikan, bahkan jika mereka tidak hadir secara fisik di sana.

Namun, tantangannya adalah tetap mempertahankan keseimbangan serta memastikan bahwa perusahaan digital membayar pajak mereka secara adil dan tidak menghambat inovasi serta pertumbuhan ekonomi digital.

Tujuan Penerapan Pajak Minimum Global untuk Perusahaan dan Negara

Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi penurunan tarif pajak perusahaan di seluruh dunia karena persaingan pemerintah untuk mendorong investasi swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tarif pajak perusahaan global telah turun dari lebih dari 40% pada tahun 1980-an menjadi di bawah 25% pada tahun 2020.

Rencana pajak OECD bertujuan untuk menghentikan gelombang kebijakan ini, mempersulit para pemerintah negara untuk menghasilkan pendapatan guna mendanai peningkatan anggaran pengeluaran mereka. Pajak minimum yang diusulkan sangat signifikan karena pemerintah bergulat dengan metrik utang publik yang memburuk di seluruh dunia.

Baca Juga: Manfaat Perencanaan Pajak yang Tepat untuk Bisnis Anda

Pajak Minimum Global untuk Negara Berkembang

Meskipun liputan dari media tentang perjanjian tersebut terutama terkonsentrasi pada perpajakan ekonomi digital, pajak minimum global diharapkan memiliki pengaruh yang lebih signifikan di negara-negara berkembang.

Ini adalah perkembangan penting karena pajak penghasilan perusahaan dapat memberi pemerintah pendapatan penting untuk mencapai tujuan kebijakan publik mereka. Selain itu, selama beberapa dekade, tarif pajak penghasilan badan telah menurun karena persaingan pajak.

Negara-negara berkembang, khususnya, sangat bergantung pada pendapatan pajak penghasilan badan. Dengan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah perlu mencari sumber daya untuk mendanai infrastruktur fisik dan digital yang lebih baik.

Pro & Kontra Pajak Minimum Global

Ada beberapa manfaat dalam penerapan tarif pajak minimum global. Antara lain, ini akan memungkinkan realokasi pendapatan pajak. Pendapatan yang diperoleh dari mengenakan tarif pajak minimum akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik untuk negara.

Individu juga dapat dikenakan pajak lebih sedikit karena pendapatan tambahan. Ini juga mendorong persaingan internasional yang lebih baik untuk usaha kecil, yang memungkinkan mereka berkembang dalam ekonomi yang sulit. Sebaliknya, bahwa negara-negara berkembang mungkin kehilangan pertumbuhan yang mereka nikmati dari menawarkan pajak yang rendah kepada perusahaan besar. Efektivitas kebijakan ini juga perlu dipertanyakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak mempunyai peran penting agar para wajib pajak bisa memahami berbagai regulasi perpajakan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kursus pajak merupakan pelatihan perpajakan yang akan memberikan materi mengenai regulasi dan informasi perpajakan untuk pesertanya. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Amnesti Pajak pada tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mengubah perilaku wajib pajak untuk taat membayar pajak, dan mendorong repatriasi dana dari luar negeri ke Indonesia.

Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya dan membayar pajak yang sebelumnya belum dilaporkan atau belum dibayar dengan tarif yang lebih rendah daripada biasanya. Setelah program Amnesti Pajak berakhir, wajib pajak yang terdaftar dalam program ini diwajibkan untuk membuat Laporan Pasca Amnesti Pajak (LPAP). Laporan ini wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaporan harta kekayaan dan pembayaran pajak selama program Amnesti Pajak berlangsung.

LPAP harus memuat informasi tentang harta kekayaan yang dilaporkan, pajak yang telah dibayar, dan jumlah kewajiban pajak yang belum terbayar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan DJP dalam memantau dan memeriksa pelaporan serta pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Pentingnya Laporan Pasca Amnesti Pajak

LPAP memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan mendorong transparansi dalam pelaporan harta kekayaan dan pembayaran pajak. Dengan adanya LPAP, DJP dapat memantau dan memeriksa pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak selama program Amnesti Pajak berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, LPAP juga dapat menjadi dasar untuk memeriksa wajib pajak secara selektif. DJP dapat memilih wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan informasi yang terdapat dalam LPAP, seperti wajib pajak yang melaporkan harta kekayaan yang tinggi atau memiliki kewajiban pajak yang belum terbayar.

Baca Juga: Sudut Pandang Perpajakan dalam Likuidasi Perusahaan, Pentingnya Memahami Konsekuensi Pajak Perusahaan

Cara Membuat Laporan Pasca Amnesti Pajak

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat LPAP:

• Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Surat Pernyataan Harta Kekayaan dan Pernyataan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Hitung jumlah kewajiban pajak yang belum terbayar dan jumlah denda administrasi yang harus dibayar (jika ada).
• Isi formulir LPAP dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang tertera pada formulir tersebut.
• Lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Surat Pernyataan Harta Kekayaan dan Pernyataan Tahunan Pajak Penghasilan.
• Sampaikan LPAP ke kantor DJP yang terdekat.

Jika seorang wajib pajak tidak membuat Laporan Pasca Amnesti Pajak setelah mengikuti program amnesti pajak, maka hal tersebut dapat berdampak buruk pada kepatuhan pajak dan mengakibatkan konsekuensi hukum. Program Amnesti Pajak adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak atau tidak melaporkan seluruh penghasilannya untuk memperoleh keringanan denda dan sanksi administratif.

Setelah mengikuti program tersebut, wajib pajak diwajibkan untuk membuat Laporan Pasca Amnesti Pajak, yaitu laporan mengenai seluruh harta kekayaan, penghasilan, dan aset yang dimiliki dan belum dilaporkan selama periode tertentu sebelum program amnesti pajak berlangsung. Jika seorang wajib pajak tidak membuat Laporan Pasca Amnesti Pajak, maka ia dapat dianggap telah gagal mematuhi peraturan perpajakan dan dapat dikenai sanksi administratif dan denda yang lebih tinggi. Selain itu, wajib pajak tersebut dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindakan penipuan atau penggelapan dalam menghindari pembayaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bisnis harus memprioritaskan perencanaan pajak sebagai komponen kunci dari strategi manajemen keuangan mereka. Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, bisnis dapat mengoptimalkan keadaan pajak mereka dan mencapai kesuksesan finansial jangka panjang.

Perencanaan pajak adalah aspek penting dalam mengelola bisnis apa pun, terlepas dari skala atau industrinya. Ini melibatkan proses menganalisis posisi keuangan bisnis dan menentukan strategi terbaik untuk mengurangi kewajiban pajak sambil tetap mematuhi undang-undang dan peraturan pajak. Perencanaan pajak yang efektif dapat memiliki banyak manfaat untuk bisnis, termasuk:

Kewajiban pajak yang lebih rendah

Salah satu manfaat perencanaan pajak yang paling jelas adalah mengurangi kewajiban pajak bisnis. Dengan mengidentifikasi pengurangan dan pengecualian yang tersedia dan menjadi hak bisnis, perencanaan pajak dapat secara signifikan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh sebuah bisnis. Ini dapat membebaskan lebih banyak uang untuk investasi dalam bisnis atau untuk pengeluaran penting lainnya.

Peningkatan arus kas

Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu bisnis mengelola arus kasnya dengan lebih baik. Dengan mengurangi kewajiban pajak, bisnis dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pengeluaran bisnis penting atau berinvestasi dalam peluang pertumbuhan bisnis. Hal ini juga memungkinkan bisnis memanfaatkan diskon pembayaran lebih awal atau membayar vendor dan supplier tepat waktu.

Peningkatan profitabilitas

Menurunkan kewajiban pajak dan meningkatkan arus kas dapat menyebabkan peningkatan profitabilitas untuk bisnis. Dengan lebih banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam bisnis atau untuk dibagikan kepada para pemegang saham, bisnis dapat tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan bisnis tersebut.

Kepatuhan yang lebih baik

Perencanaan pajak melibatkan pemahaman menyeluruh tentang undang-undang dan peraturan pajak. Akibatnya, ini dapat membantu bisnis untuk tetap mematuhi undang-undang perpajakan, menghindari penalti dan denda yang mahal.

Baca Juga: 4 Keuntungan Training Pajak untuk Individu dan Profesional

Mengurangi resiko

Perencanaan pajak juga dapat membantu mengurangi resiko bisnis. Dengan menganalisis situasi pajak bisnis dan mengidentifikasi potensi masalah atau area resiko, perencanaan pajak dapat membantu bisnis mengambil langkah proaktif untuk menghindari potensi masalah.

Fleksibilitas yang lebih besar

Perencanaan pajak yang efektif dapat memberi bisnis fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan mereka. Dengan mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan arus kas, bisnis dapat memanfaatkan peluang yang muncul, berinvestasi dalam pertumbuhan bisnis, dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar seperti apapun.

Peningkatan daya saing

Dengan mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan profitabilitas, perencanaan pajak dapat membantu bisnis untuk tetap kompetitif di pasar masing-masing. Dengan lebih banyak dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam bisnis dan untuk membayar karyawan, bisnis dapat menarik serta mempertahankan talenta terbaik dan menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan.

Perencanaan pajak adalah aspek penting dalam mengelola bisnis apa pun. Ini dapat memberikan banyak manfaat, termasuk kewajiban pajak yang lebih rendah, arus kas yang lebih baik, profitabilitas yang meningkat, kepatuhan yang lebih baik, pengurangan resiko, fleksibilitas yang lebih besar, dan peningkatan daya saing.

Dengan demikian, bisnis harus memprioritaskan perencanaan pajak sebagai komponen kunci dari strategi manajemen keuangan mereka. Dengan pelatihan pajak bersama para profesional pajak yang berkualifikasi di Tax Academy untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang efektif, perusahaan bisnis dapat mengoptimalkan pajak mereka dan mencapai kesuksesan finansial dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.