Posts in category: Artikel

Pajak merupakan salah satu bagian integral dari struktur ekonomi di suatu negara, serta pengetahuan training pajak tidak hanya relevan bagi akuntan atau profesional perpajakan, namun juga bagi individu di berbagai sektor yang membutuhkan implikasi pajak persuasif dalam bisnis dan keuangan. Dengan pelatihan konten perpajakan persuasif, silungan dapat membuka pintu karir yang luas.

Bagaimana Pentingnya Pelatihan Perpajakan?

Pentingnya pelatihan perpajakan tidak dapat diabaikan, seiring dengan pertumbuhan perpajakan yang terus meningkat. Banyak dunia usaha dan individu perlu mereformasi peraturan perpajakan untuk memantau potensi konsekuensi hukum dan investor. Materi pelatihan pajak tentang sistem perpajakan, tata cara pelaporan, dan perencanaan strategi perpajakan yang dapat membantu optimalisasi pekerjaan pembiayaan.

Materi Apa Saja yang Relevan Diajarkan pada Training Pajak?

Dasar-Dasar Perpajakan

Perpajakan mengenai prinsip-prinsip dasar perpajakan seperti jenis-jenis pajak, perbedaan pajak langsung dan tidak langsung, serta prinsip-prinsip perpajakan merupakan landasan yang kokoh untuk berkarir di bidang perpajakan. Dalam dasar-dasar pajak akan diajarkan mengenai jenis-jenis pajak, sistem dalam perpajakan, pengenaan pajak (objek pajak, subjek pajak, serta periode pajak), Prinsip keadilan perpajakan, pembebasan pajak serta intensif, administrasi perpajakan, pajak internasional seperti (prinsip transfer pricing dan konsep pajak teritorial vs pajak dunia).

Hukum Perpajakan

Pelajari lebih dalam hukum perpajakan untuk menguraikan pekerjaan pengumpulan pajak dan mengeksplorasi bagaimana penafsiran hukum dapat mempengaruhi strategi perpajakan.

Pelaporan Pajak

Materi pelatihan perpajakan juga mencakup proses pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu. Keterampilan ini berhubungan dengan pengelolaan sanksi dan menjaga reputasi keuangan individu dan perusahaan. Pelaporan pajak ini suatu aspek penting dalam dunia perpajakan hal ini termasuk pada proses penyusunan dokumen, pemahaman aturan serta pelaporan atau aturan pelaporan, dan keterlibatan dalam aktivitas pelaporan pajak sesuai dengan hukum perpajakan.

Beberapa kunci yang diajarkan mengenai kontes dalam pelaporan pajak adalah persiapan dan pengumpulan data, jadwal pelaporan pajak, formulir pajak, pajak penghasilan, pajak bisnis, pajak penjualan dan penggunaan, pajak properti, teknologi dalam pelaporan pajak, kepatuhan serta pengawasan pajak.

Baca Juga: Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Menyelenggarakan Pembukuan?

Perencanaan Perpajakan

Pemahaman tentang strategi perencanaan pengelolaan perpajakan untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan dan membayar kewajiban pajak secara legal dan efisien. Materi ini seperti mencangkup aspek yang dirancang untuk membantu individu serta perusahaan dalam mengoptimalkan perpajakan sehingga topik yang masuk dalam materi ini meliputi, pemahaman peraturan pajak (Mengidentifikasi dan memahami peraturan pajak yang berlaku di tingkat regional,lokal, maupun nasional), penentuan struktur pajak yang optimal (Menganalisis serta mengevaluasi keuntungan ataupun kerugian dari struktur pajak), perencanaan pajak penghasilan (Mengoptimalkan penghasilan yang kena pajak serta membuat strategi mengenai aset dan penghasilan untuk meminimalkan kewajiban pajak), Pengelola pengeluaran pajak (Memahami bagaimana mengelola pengeluaran agar bisa untuk dimanfaatkan, pengurangan pajak yang tersedia seperti biaya operasional bisnis, depresiasi, serta amortisasi), Pemahaman pajak harta dan hibah, perencanaan pajak bisnis, Penggunaan entity planning (Ini menentukan entitas hukum yang paling sesuai, seperti perusahaan, perusahaan perseorangan atau mitra serta mempertimbangkan perubahan entitas untuk keuntungan pajak yang lebih baik).

Pajak Internasional

Di era globalisasi, pemahaman tentang pajak internasional menjadi semakin penting. Aspek-aspek tersebut harus dimasukkan dalam materi pelatihan perpajakan untuk mendukung peluang perpajakan terkait transaksi lintas negara. Pajak internasional mengevaluasi dampak pajak transaksi lintas batas dan perencanaan untuk meminimalkan pajak ganda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Terdapat salah satu website dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang bisa dipergunakan untuk meminta dan menerbitkan NSFP atau Nomor Seri Faktur Pajak. Anda sebagai wajib pajak bisa mengikuti kursus pajak untuk memahami bagaimana ketentuan untuk mengelola kewajiban perpajakan yang juga tentang permintaan NSFP di dalamnya. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut bisa Anda dapatkan dengan mengetahui bagaimana syarat dan cara memintanya secara online.

Nomor Seri Faktur Pajak dipergunakan untuk membuat faktur pajak dan pastinya dikeluarkan melalui mekanisme khusus penomoran faktur pajak secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penting untuk diketahui, bahwa jumlah nomor seri faktur pajak ini bisa Wajib pajak minta tergantung berdasarkan jumlah faktur komersial atau jumlah invoice yang telah dilakukan penerbitannya selama tiga bulan terakhir. Ulasan berikut ini akan membahas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk meminta Nomor Seri Faktur Pajak untuk Anda sebagai wajib pajak.

Bagaimana Ketentuan Meminta NSFP?

Harus diperhatikan bahwa faktur pajak ilegal atau faktur pajak fiktif ini akan menyebabkan konflik pajak yang besar untuk negara, sebab bisa merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah untuk setiap tahunnya.

Oleh karena itu, saat ini ada faktur pajak yang basisnya digital atau online, dan seringkali dikenal dengan e-Faktur atau faktur pajak elektronik, yakni untuk mengelolanya sendiri harus ada Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan penerbitannya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d PER-17/PJ/2014, kebijakan mengenai permintaan NSFP atau Nomor Seri Faktur Pajak, yaitu diantaranya:

Melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak melalui, beberapa tempat berikut ini:

• Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat anda dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak
• Laman situs resmi yang telah disediakan dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, lebih tepatnya adalah melalui e-Nofa online.

Cara Melakukan Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

• Melalui Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat anda dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak dengan mempergunakan surat permohonan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
• Melalui situs resmi e-Nofa online yang disediakan dan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Bagaimana Cara Cek dan Bayar Denda Saat Terlambat Lapor SPT Tahunan?

Kode NSFP hanya akan diberikan pada wajib pajak selaku Pengusaha Kena Pajak yang sudah melakukan pemenuhan terhadap syarat berikut ini:

• Mempunyai password dan kode aktivasi
• Melaksanakan aktivasi akun PKP (Pengusaha Kena Pajak)
• Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam 3 bulan masa pajak terakhir, yang sudah jatuh tempo dengan berturut-turut pada tanggal Pengusaha Kena Pajak melakukan pengajuan atas Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.

Syarat Melakukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Untuk bisa melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, penting untuk Anda wajib terlebih dahulu melakukan pemenuhan atas berbagai syarat berikut ini:

• Harus terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
• Mempunyai sertifikat elektronik pajak
• Mempunyai kode aktivasi sekaligus passwordnya

Apabila Anda masih bingung dalam mengajukan permintaan atau kewajiban perpajakan yang lainnya, Anda bisa mengikuti kursus pajak yang akan memberikan Anda pengetahuan seputar kebijakan peraturan perpajakan yang berlaku. Pastinya sesudah mengikuti kelas perpajakan, Anda bisa dengan mudah menyelesaikan segala urusan atau kendala perpajakan yang Anda miliki. Jangan sampai Anda melakukan pengajuan Faktur Pajak fiktif, karena hal tersebut adalah ilegal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pembukuan dalam pajak memiliki peran penting yang sangat vital dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi para wajib pajak orang pribadi. Meski tidak diwajibkan secara hukum, pembukuan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi keamanan finansial wajib pajak dan wajib pajak. Training pajak dapat menjadi tujuan jika anda berminat menggeluti karir di dunia perpajakan, termasuk untuk mengerti hal ini dalam training pajak pelajaran seperti akan menjadi makanan sehari-hari untuk Anda.

Mengapa Wajib Pajak Orang Pribadi Sebaiknya Mempertimbangkan untuk Menyelenggarakan Pembukuan?

Perpajakan tidak diwajibkan secara resmi, pembukuan dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pembukuan yang rapi, perhitungan perpajakan menjadi lebih transparan dan akurat, sehingga menghilangkan risiko kesalahan kompensasi dan potensi sanksi dari fiskus.

Mengoptimalkan Pengeluaran dan Pendapatan: Pembukuan wajib pajak untuk melacak dengan cermat semua pendapatan dan produk. Dengan pengelolaan arus keuangan perusahaan yang lebih baik, sehingga dapat mengidentifikasi area dimana produksi dapat dioptimalkan atau cara untuk menciptakan persaingan. Ini adalah langkah pertama menuju pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

Perencanaan Keuangan yang Lebih Baik: Pembukuan yang jelas menjelaskan kondisi keuuangan. Dengan informasi tersebut, wajib pajak dapat membuat rencana keuangan yang lebih baik, rencana keuangan masa depan, investasi dan dana darurat. Pembukuan dalam kaitannya dengan identifikasi prioritas pengelolaan dan pencapaian strategi yang tepat.

Membantu Pengajuan Kredit: Banyak lembaga keuangan diselenggarakan untuk memberikan pinjaman kredit. Pembukuan yang baik bisa mendapatkan acuan yang kuat untuk klaim stabilitas keuangan dan mendapatkan persetujuan kredit pertama dengan persyaratan yang lebih baik.

Pengendalian Hutang: Dengan pembukuan yang baik, wajib pajak dapat melacak utangnya dengan lebih mudah dan mengelola pembayaran angsuran dengan lebih efisien. Itu setara dengan menimbun utang yang tidak bisa dikelola dan setara dengan pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan wajib pajak yang lebih baik.

Menghindari Pajak yang Tidak Bersalah: Meski pembukuan tidak berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan, namun wajib pajak meyakinkan Makita bahwa mereka mempunyai dana yang cukup untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan pembukuan yang teratur, Anda dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah keuangan yang mungkin timbul akibat pembayaran pajak.

Baca Juga: Mendalami Pajak Sebelum Masuk Kursus Pajak

Dalam praktiknya, pembukaan tidak diwajibkan secara resmi bagi wajib pajak orang pribadi, praktik ini memberikan manfaat yang signifikan. Mulai dari penerapan perpajakan hingga keberlanjutan perpajakan yang lebih baik, pembukuan dapat memberikan kepatuhan dengan landasan keberlanjutan yang kuat dan mencakup pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyelenggarakan pembukuan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dengan mengikuti training pajak akan memberikan manfaat khusus bagi pengetahuan Anda seperti:

• Perubahan Peraturan Perpajakan: Perpajakan perpajakan. Pertanian pajak membutuhkan para profesional untuk mengikuti perubahan ini. Keberlanjutan penanganan peraturan perpajakan, keberlanjutan kepatuhan dan kegagalan pengelolaan keuangan.
• Optimasi Pajak: pelatihan mengenai strategi perpajakan yang dapat memudahkan organisasi atau individu dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Petani dapat belajar bagaimana memanfaatkan insentif pajak, mengurangi beban pajak, dan belajar bagaimana membuat undang-undang pajak yang sah.
• Pengertian Perhitungan Pajak: Pelatihan pajak yang lebih baik, jauh dari pajak yang rumit. Ini tentang menghadapi tantangan persamaan akuntansi, perpajakan, dan apa saja aturan perpajakannya. Dengan pengelolaan yang baik, risiko penyimpangan pajak dapat diminimalisir.
• Profesionalisme dan Kredibilitas: Tax farming juga menghadirkan profesionalisme dan kredibilitas bagi para praktisi perpajakan. Keterampilan dan komitmen yang efektif melalui partisipasi dapat membantu klien, bawahan, atau karyawan lokal menghadapi masalah perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tidak jarang pada saat ini ada begitu banyak perusahaan yang mencantumkan persyaratan pada lowongan pekerjaan dengan mempunyai sertifikat brevet pajak. Pada saat ini, sertifikat brevet pajak tersebut akan sangat diutamakan, apabila Anda ingin cepat mendapatkan pekerjaan. Tidak jarang bahwa ada banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana cara untuk melakukan kewajiban perpajakannya, mulai dari melakukan penghitungan pajak hingga pelaporan SPT. Sehingga, menjadi kuasa pajak merupakan salah satu peluang karir yang tepat bagi Anda pada saat ini.

Dalam ulasan berikut ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk melakukan pengecekan bayar denda apabila mengalami keterlambatan saat lapor surat pemberitahuan tahunan.

Ketentuan Lapor SPT

Pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan orang pribadi wajib pajak paling lambat dapat dilakukan sampai tanggal 31 Maret, tahun 2024 ini sama halnya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk melaporkan surat pemberitahuan bisa dilakukan dengan cara online tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak, penghasilan, pendapatan, sampai harta kekayaannya.

Karena Indonesia menganut sistem self assessment, maka artinya seluruh wajib pajak mempunyai kepercayaan yang telah diberikan oleh DJP untuk melakukan pendaftaran, penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajaknya secara mandiri. Jika wajib pajak mengalami kendala seperti lupa untuk melaporkan SPT tahunannya, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa denda. Yang dibebankan pada wajib pajak pada jumlah tertentu ini tergantung dari syarat dan ketentuannya. Denda yang akan dibebankan pada wajib pajak yaitu sebesar Rp100.000 seperti halnya yang telah tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 7 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bagaimana Cara Mengecek Denda Terlambat Lapor SPT Tahunan?

Pengecekan denda terhadap keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan bisa dilihat melalui email. Apabila wajib pajak orang pribadi mengalami keterlambatan lapor pajak tahunan nantinya akan diberikan STP sebagai surat pemberitahuan melalui email dan surat.  Selain itu, biasanya surat keterlambatan juga akan dikirimkan secara resmi oleh kantor cabang pajak masing-masing. Kemudian wajib pajak nantinya harus melakukan penyetoran denda ini dengan meminta kode billing yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui situs resminya.

Baca Juga: Peningkatan Gaji PNS: Bagaimana Peluang Rapel dan Kewajiban Perpajakannya?

Bagaimana Cara Membayar Denda Terlambat Lapor SPT Tahunan?

• Anda perlu membuka aplikasi Direktorat Jenderal Pajak online (DJP Online) maupun dengan membuka website resmi Direktorat Jenderal Pajak online di https://djponline.pajak.go.id/.
• Kemudian Anda bisa melakukan login dengan cara melakukan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak maupun NIK, sekaligus password dan kode keamanan atau captcha.
• Memilih menu bayar dan klik e-billing.
• Terakhir, Anda perlu mengisi form yang telah disediakan untuk melakukan pengajuan kode billing. Kode billing yang Anda dapatkan nantinya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran.

Supaya para wajib pajak tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan kewajiban perpajakan, maka Anda sebagai seseorang yang ingin bekerja di bidang perpajakan bisa mengikuti brevet pajak untuk nantinya memiliki pengetahuan yang luas mengenai kebijakan perpajakan. Hingga nantinya Anda dapat menjadi kuasa hukum bagi para wajib pajak yang belum mengerti bagaimana tata cara melakukan kewajiban perpajakan yang benar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan paling besar, sehingga pajak menjadi hal terpenting dalam meningkatkan pembangunan nasional negara. Pajak merupakan iuran wajib atau pajak yang dibayarkan kepada pemerintahan serta digunakan untuk kepentingan masyarakat maupun pemerintah di negara. Sebelum mengikuti kursus pajak tidak ada salahnya jika kita menggali terlebih dahulu untuk bekal terkait dasar-dasar pajak.

Orang dalam membayar banyak tidak merasakan secara langsung, hal ini dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam penerimaan pajak ini terdapat hasil yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak ini bisa dikatakan terlaksana jika dilakukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Berikut adalah beberapa definisi pajak menurut para ahli ekonomi:

Menurut Rifhi Siddiq

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintah negara dalam periode yang sudah ditentukan kepada para wajib pajak serta bersifat wajib dan harus dibayarkan dalam bentuk balas jasanya secara tidak langsung.

Menurut Leroy Beaulieu

Pajak adalah suatu bentuk bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikenakan oleh penguasa publik kepada masyarakat atau penduduk untuk menutupi pengeluaran negara.

Menurut S.I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sejumlah kecil kekayaan kepada suatu negara, yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan merupakan suatu perintah atau peraturan yang tetap dari pemerintah.

Perkembangan Pajak di Indonesia

Sistem perpajakan Indonesia mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan pada berbagai tingkat, baik nasional maupun regional. Berikut merupakan pemain umum dalam sistem perpajakan di Indonesia:

Pajak Pusat (Nasional)

• Pajak Penghasilan (PPh):

Merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh individu dan bisnis. Ada beberapa kategori PPh, antara lain PPh Pasal 21 (penghasilan pegawai), PPh Pasal 22 (pajak impor), dan PPh Pasal 25 (pajak final).

• Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Adalah pajak penjualan atas barang dan jasa. Harap dicatat bahwa produk ini didistribusikan.

• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM):

Ini merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas penjualan barang mewah, seperti mobil, perhiasan, dan barang mewah lainnya.

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

Dikenakan pajak atas kepemilikan tanah dan real estat. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah.

• Pajak Sumber Daya Alam (SDA):

Tunduk pada eksploitasi sumber daya alam, seperti batu bara, minyak dan gas.

Baca Juga: Mengenal PPH Pasal 21 Penerima Pensiun dan Honorarium dalam Brevet Pajak

Pajak lokal:

• Pajak kendaraan:

Dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap kepemilikan kendaraan bermotor.

• Pajak hotel dan restoran:

Dikenakan terhadap usaha hotel dan restoran oleh pemerintah daerah.

• Hak peralihan hak atas tanah dan hak mendirikan bangunan (BBN-HTB):

Berlaku pada operasi peralihan hak atas tanah dan bangunan.

• Pajak air tanah:

Anda dapat memanfaatkan udara di rumah Anda untuk keperluan industri.

Ketentuan perpajakan lainnya:

• Amnesti pajak:

Pada tahun 2016, Indonesia meluncurkan Program Amnesti Pajak untuk mendorong repatriasi aset dan pelaporan aset keuangan yang tidak dilaporkan.

Peraturan perpajakan terkait dengan ekonomi digital:

Anda juga bisa menggunakan teknologi digital yang artinya Anda bisa menggunakan teknologi digital.

• Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B):

Indonesia telah mengadakan sejumlah perjanjian pajak berganda dengan negara-negara tertentu untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

• Penerapan pajak:

Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan.

Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak (perseorangan dan badan usaha) di Indonesia harus menyatakan dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Perlu diketahui bahwa pelatihan pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien. Bukan hanya bisa diikuti wajib pajak saja, tetapi pelatihan pajak ini bisa diikuti oleh seseorang yang ingin bekerja di dunia perpajakan, untuk mengetahui lebih banyak tentang kebijakan pajak yang berlaku. Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai pajak yang menjadi kewajiban dari para PNS karena gajinya secara resmi telah naik. Tentu saja PNS yang memiliki gaji atau gajinya termasuk dalam penghasilan kena pajak, pastinya akan berkewajiban untuk membayar pajak.

Gaji tentunya akan menjadi kabar gembira bagi seluruh PNS. Ternyata berita ini datang kembali berasal dari wacana kenaikan yang telah disebutkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2023 lalu, sehingga pada akhirnya telah terealisasi pada bulan Maret 2024 Pegawai negeri sipil atau PNS maupun seringkali disebut juga dengan ASN atau aparatur sipil negara, telah mengalami kenaikan gaji sejumlah 8%. Yang mana hal ini telah tercantum dalam PP No. 5 Tahun 1977 mengenai peraturan gaji pegawai negeri sipil. Wacana kenaikan gaji ternyata sempat disebutkan pada tahun 2023, yang mana akan ditetapkan pada 1 Januari di tahun 2024.

Namun kenyataannya, hal tersebut diundur karena teknis kenaikan gaji baru terbit hampir pada akhir bulan Januari di tahun 2024. Kebijakan seperti ini menjelaskan tentang kenaikan gaji yang berlaku untuk seluruh golongan Pegawai Negeri Sipil, meliputi Polri, TNI, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Bagaimana Rapel Kenaikan Gaji PNS dari Januari 2024?

Semua anggota aparatur sipil negara bisa melakukan rapat gaji sejak mulai Januari dengan melakukan berbagai proses. Hal tersebut seperti halnya yang telah dijelaskan oleh  Astera Primanto Bhakti selaku Direktur Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan. Satuan kerja seperti ini memiliki kewajiban untuk mengajukan pembayaran gaji pada bulan Maret 2024 dengan menyebutkan gaji pokok baru dan kekurangan gaji di bulan Januari sekaligus Februari 2024. Dengan melakukan hal tersebut PNS tetap bisa memperoleh hak rapel terhadap keseluruhan gaji yang ada di 2024 ini. Dapat dipastikan bahwa rapel tersebut juga bisa berlaku pada pensiunan, tunjangan perintis pergerakan kemerdekaan atau kebangsaan, dan tunjangan kehormatan.

Kebijakan Pajak untuk PNS/ASN

Menurut UU yang tercantum pada UU Pajak Penghasilan seperti halnya yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mana mengecualikan kenikmatan atau natura sebagai objek pajak jika sumbernya berasal dari anggaran pemerintah. Maka dari itu, penghasilan yang termasuk dalam jenis natura atau kenikmatan yang didapatkan oleh aparatur sipil negara maupun pegawai negeri sipil, yang mana sumbernya adalah berasal dari anggaran pemerintah maka akan dibebaskan terhadap pengenaan PPh.

Baca Juga: Tarif Bunga Atas Sanksi Perpajakan Terbaru Mengacu pada Suku Bunga Acuan BI

Apabila pernah mendengar kutipan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yaitu yang dikecualikan pada objek Pajak Penghasilan atas imbalan maupun penggantian yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jasa yang diperoleh atau diterima dalam bentuk natura maupun kenikmatan, termasuk yang kenikmatan sumbernya dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Jika ASN maupun PNS menerima imbalan dalam bentuk kenikmatan dan natura sumbernya tidak berasal baik dari APBN, APBD, maupun APBDes, maka kenikmatan dan aturannya akan menjadi objek Pajak Penghasilan seperti halnya yang berlaku untuk pegawai swasta.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Penerima manfaat pensiun adalah orang perseorangan atau ahli warisnya yang menerima atau mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pada masa lalu, termasuk orang perseorangan atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Dalam brevet pajak wajib untuk mempelajari tentang pasal-pasal dalam hal yang berkaitan tentang pajak salah satunya adalah:

PPH Pasal 21 Penerima Pensiunan Berkala

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun dapat dibagi menjadi:

• Tahun pertama pensiun.
• Pensiun tahun kedua dan seterusnya.

Tahun Pertama Pensiun

Perhitungan PPh pasal 21 atas pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah:

• Penghasilan bersih bulanan dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dari biaya pensiun sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiunnya sampai dengan bulan Desember.
• Penghasilan bersih tahunan ditambah dengan penghasilan bersih tahun bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pekerja yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.
• Perhitungan penghasilan kena pajak, dari jumlah penghasilan pada butir b dikurangi PTKP. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 dihitung.
• PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun yang dihitung dengan mengurangi PPh Pasal 21 huruf e dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan kepada pemberi informasi ketenagakerjaan sebelum pensiunnya pegawai yang bersangkutan, sesuai dengan yang tercantum dalam PPh Pasal 21 menahan bukti sebelum mempertimbangkan.
• Pasal 21 PPh uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibagi dengan jumlah bulan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

PPH Pasal 21 Honorarium

Penghasilan yang terutang berdasarkan pasal 21 pajak penghasilan juga dapat dibayarkan kepada non-karyawan. Pendapatan yang diterima oleh non pekerja dapat berupa pendapatan sebagai berikut:

• Perusahaan Distribusi Pemasaran Bertingkat/Penjualan Langsung
• Honorarium
• Hadiah

Biaya Penerima Manfaat

Penerimaan pungutan dalam bentuk apapun, seperti uang jajan, hadiah, atau diberikan dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lainnya sebagai suatu ketidakseimbangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak nasional. Honorarium dapat diberikan kepada pegawai tetap. termasuk komisaris sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai.

Baca Juga: Mengenal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Perpajakan

Penerima imbalan, termasuk komisi dan sejenisnya, adalah orang perseorangan yang memperoleh atau menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatannya. Imbalan yang diberikan kepada non-karyawan antara lain dapat dibayarkan kepada

• Para ahli
• Pekerja harian independen dibayar bulanan.
• Pejabat negara.
• Penerima layanan.
• Layanan berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya
• Biaya artis
• Biaya atlet.
• Manfaat dihitung dalam jumlah hari.
• Komisaris yang bukan merupakan pegawai tetap
• Distributor untuk perusahaan multi level marketing atau penjualan langsung
• Pegawai tetap
• Komisi kepada orang individu atau pribadi.

Berikut adalah beberapa dasar tentang PPH 21 Honorarium

• PPH Pasal 21 Honorarium tentang Tenaga Ahli (Arsitek, Akuntan, Dokter, Konsultan, Notaris,dll).
• PPH Pasal 21 Honorarium tentang Pejabat Negara(Presiden, Wakil PRESIDEN, DPR, MPR, DPRD, BPK, Hakim Mahkamah Agung, DPA, Gubernur dan Wakil)
• PPH Pasal 21 Honorarium tentang Tenaga Lepas Bulanan (Karyawan Toko)
• PPH Pasal 21 Honorarium tidak Berdasarkan Banyak Hari kerja(Bukan Pegawai Tetap)
• PPH Pasal 21 Honorarium tentang Bukan Pegawai Tetap

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai mahasiswa perpajakan, maupun jurusan di bidang ekonomi lainnya, sangat penting untuk mengetahui berbagai kebijakan pajak yang ada apabila Anda ingin terjun ke dalam dunia perpajakan nantinya. Salah satu solusi yang paling menguntungkan adalah dengan mengikuti training pajak. Training pajak ini sangat tepat untuk diikuti, sebab akan memberikan berbagai materi yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berita pajak yang pada saat ini sedang hangat dibicarakan, yaitu seperti tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru.

Telah ditetapkan tarif sanksi pajak dalam sanksi perpajakan, yang mana dihitung menurut ketentuan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang terbaru. Menurut peraturan tertulis dalam KMK No. 2/KMK.10/2024 pa di tahun 2024 bahwa terdapat bunga sanksi administrasi perpajakan di tahun 2024, yang mana berlaku mulai 1 sampai 29 Februari tahun 2002 sekitar 0,55% yang paling rendah, sampai yang tertinggi adalah 2,22%. Untuk tarif sanksi administrasi pajak pada periode bulan Februari tersebut tidak jauh berbeda, apabila dibandingkan dengan periode januari di tahun 2023.

Sama halnya dengan tarif imbalan bunga pajak yang juga tidak berbeda daripada periode sebelumnya. Sangat penting untuk mengetahui seberapa besar tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru supaya memudahkan kewajiban pajak.

Tarif Sanksi Pajak dan Tarif Bunga Sanksi Pajak

Sebagai dasar penghitungan dari sanksi administrasi maka muncul sebuah tari bunga sanksi pajak, hal ini tentu saja berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu bulan di tahun pajak. Sederhananya, tarif bunga sanksi pajak ini dibutuhkan untuk melakukan penghitungan terhadap besaran dari tarif sanksi pajak. Kebijakan atas tarif bunga sanksi pajak ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 mengenai UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) s.t.d.t.d Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Berlaku mulai Desember tahun 2021, ada hal baru yang terdapat pada komponen penetapan tarif bunga sanksi administrasi perpajakan.

Dalam kebijakan ini terdapat penambahan ayat dalam Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana sudah diatur sebelumnya pada UU Ciptaker. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah tertulis pada UU No. 7 tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, yang mana telah dilakukan revisi dari UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Nomor 11 tahun 2020, terdapat penambahan pada pasal 13 atau lebih tepatnya pada pasal 13 ayat B, dengan rumus sebagai berikut:

Baca Juga: Ketahui Apa Saja Alasan Muncul dan Hapusnya Utang Pajak

Suku bunga BI merupakan acuan dalam sanksi denda perpajakan ini, terlebih terdapat persentase denda yang sesuai dengan kebijakan yang telah tertulis dalam UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Cluster perpajakan, yang dibagi menjadi 12 bulan berlaku ketika tanggal dimulainya dari perhitungan sanksi.

Tarif Sanksi Administrasi Pajak yang Mengacu pada Suku Bunga BI

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Menteri Keuangan menurunkan suku bunga acuan pajak, maka tarif untuk sanksi pajak juga akan semakin rendah. Demikian sebaliknya, apabila Menteri Keuangan menaikkan suku bunga acuan pajak, maka tarif dari sanksi pajaknya juga akan semakin tinggi. Sehingga, untuk pengenaan sanksi pajak ini bersifat fluktuatif mengikuti pergerakan dari tingkat suku bunga BI setelah berlakunya UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Hai hai halo, Taxas!

Kalian tau gak sih e-Bupot itu apa? Fungsinya untuk apa? Pasti kalian semua belum tau kan?  Continue Reading

Pelatihan Pajak – Wajib pajak di Indonesia menganut pada sistem “self  assessment” dimana semua wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan pajak mereka di kantor direktorat jenderal pajak yang nantinya akan dicatat dan agar terdaftar sebagai seorang wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain NPWP, para wajib pajak yang memiliki profesi sebagai seorang pengusaha akan dikenakan pajak  PPN dengan berdasarkan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 serta perubahanya, diman semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mengikuti pelatihan pajak dapat memberikan akses kepada Anda untuk lebih dalam mengetahui tentang dunia perpajakan, serta semua jenis-jenis wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan pajaknya. Mengikuti pelatihan pajak dapat memberikan manfaatkan seperti, peningkatan dalam profesionalisme, menghindari sanksi pajak, kepatuhan dalam hukum pajak, serta dapat mengoptimalisasikan pajak.

Dalam karir Anda akan mendapatkan manfaat keunggulan dalam kompetitif, kemampuan dalam konsultasi pajak sehingga memungkinkan Anda untuk menjadi konsultan pajak, memiliki peluang besar dalam tingkatan jabatan, serta kesempatan dalam pengembangan diri.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP dibuat sebagai tanda pengenal seorang wajib pajak dan harus dimiliki dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Apa itu NPWP?

Menurut dengan undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 terkait Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang berfungsi untuk tanda pengenal atau sebagai identitas sebagai sarana administrasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban untuk patuh pajak.

Apa Fungsi NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  berfungsi sebagai berikut:

• Digunakan untuk mengetahui identitas para wajib pajak
• Untuk memantau terkait kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak.
• Untuk disertakan dalam keperluan dokumen pajak.
• Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pengisian SSP (Surat Setoran Pajak).
• Guna mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang sudah terdaftar pada NPWP pada dokumen perpajakan yang diajukan, seperti dokumen impor, sehingga wajib pajak hanya memiliki NPWP berjumlah satu.

Baca Juga: Pentingnya Mengetahui Hukum Pajak Material Serta Pajak Formal dalam Training Pajak

Bagaimana Format NPWP?

NPWP terdiri dari 25 digit angka, 9 angka merupakan kode wajib pajak dan 6 angka untuk kode administrasi perpajakan.

• Dua angka pertama NPWP digunakan sebagai identitas wajib pajak.
• Enam digit kedua sebagai nomor registrasi/nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat direktorat jenderal pajak kepada KPP.
• Satu digit ketiga diberikan kepada KPP guna sebagai alat pengamanan agar tidak ada terjadi pemalsuan serta kesalahan dalam NPWP.
• Tiga digit keempat merupakan kode untuk KPP.
• Tiga digit terakhir sebagai status wajib pajak (tunggal,pusat atau cabang).

Pendaftaran serta persyaratan yang diperlukan dalam mendapatkan NPWP

Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri mereka ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan wilayah kerja tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Dalam pendaftaran NPWP, ada beberapa catatan terkait keadaan wajib pajak yaitu:

• Bagi WP orang pribadi yang memiliki usaha berbeda tempat dengan tempat tinggalnya, maka wajib mendaftarkan WP ke KPP 2 tempat yaitu tempat usaha dan tempat tinggal yang ditinggali.
• Bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah dari suami, dikarenakan hidup terpisah berdasarkan putusan yang sudah dituliskan oleh hakim dengan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, wajib mendaftarkan diri untuk NPWP.
• Wajib pajak orang pribadi dapat mengajukan NPWP secara online melalui pajak.go.id. lakukan registrasi secara online, dan sampaikan langsung melalui pos hasil cetak registrasi untuk mendapatkan NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.