Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Salah satu visi Indonesia yang ada pada saat ini adalah mewujudkan impiannya menjadi sebuah negara maju dengan berbagai hal seperti reformasi yang dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari reformasi struktural sampai fiskal yang termasuk juga, HPP atau sebuah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang akan menjadi salah satu bagian penting dari PPh yang direformasi baik dari sisi kebijakan atau administrasinya.

Dalam hal yang satu ini, brevet pajak juga ditentukan terutama untuk para pelaku ekonomi nasional seperti pengusaha yang perlu melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Brevet pajak bukan dikhususkan hanya untuk orang-orang yang ingin bekerja di di bidang perpajakan, tetapi juga untuk seseorang yang mempunyai sebuah bisnis.

Pasangnya, UU HP ini juga mempunyai kaitan dengan maraknya bisnis yang pada saat ini berbasis digital atau online yang mengikuti kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat. Dengan adanya sebuah UU HPP yang juga merupakan kebijakan perpajakan maka hal tersebut akan memperkuat berbagai hal, seperti misalnya aspek keadilan dalam hal beban pajak yang perlu ditanggung oleh seorang wajib pajak atau wajib pajak badan. Serta hal tersebut akan berpihak pada dukungan penguatan sektor UMKM yang juga merupakan pelaku utama dari ekonomi nasional. Besarnya keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan atau reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh ini tercermin dengan adanya UU HPP.

Indonesia terus-menerus Mengalami berbagai perbaikan dari sisi belanja melalui sebuah usaha penguatan Efisiensi dan efektivitas anggaran yang tentu saja harus dibarengi dengan penguatan di sisi pendapatan atau pemasukan. Keberhasilan dari menjalankan UU HPP tersebut adalah sebuah kebijakan fiskal yang cukup krusial karena bisa memfasilitasi reformasi struktural lainnya misalnya seperti reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk penguatan sumber daya manusia dan keberlanjutan penguatan infrastruktur negara.

Tujuan yang utama dari reformasi pajak penghasilan dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan adalah supaya bisa membentuk sistem PPh yang lebih adil dan pasti hukum sehingga bisa memperluas dasar perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tentu saja Setiap wajib pajak perlu mengetahui mengenai Sistem pajak penghasilan atau PPH itu sendiri.

Salah satunya adalah dengan mengikuti sebuah kursus perpajakan yang biasa disebut dengan brevet pajak. Nantinya, ketika anda mengikuti kursus perpajakan yang satu ini anda akan mempelajari berbagai hal mengenai perpajakan misalnya seperti Pajak orang pribadi (PPh), Pajak bumi dan bangunan (PBB),  PPh Pemotongan dan pemungutan, pajak penghasilan dari berbagai pasal.

Baca Juga: Apakah Benar Sistem Administrasi Pajak Modern Bisa Memaksimalkan Penerimaan Pajak?

Efektivitas fungsi APBN juga akan diperkuat dengan adanya undang-undang yang satu ini, karena distribusi, alokasi, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dari ketiga fungsi APBN yang telah disebutkan maka akan dilakukan dengan baik apabila disokong dengan pendapatan negara yang kuat, pengelolaan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta pengelolaan Belanja Negara yang berkualitas.

Perlu Anda ketahui bahwa sebagian besar atau mayoritas dari negara maju, di bidang bidang pajaknya pendapat negara. Keberhasilan reformasi perpajakan adalah salah satu faktor di balik tingginya angka rasio penerimaan pajak terhadap PDB di negara-negara maju tersebut. Maka dari itu, reformasi perpajakan sangat dibutuhkan dengan terbentuknya UU HP ini karena memperhatikan berbagai praktik administrasi dan kebijakan perpajakan yang paling baik dan berhasil di seluruh dunia, di samping dengan mengikuti dinamika bisnis yang ada pada saat ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Masing-masing wajib pajak memang mempunyai kewajiban perpajakan yang tidak sama. Begitu juga dengan Wajib Pajak Badan yang tidak terlepas dari urusan Pajak Badan Usaha. Sebagai Wajib Pajak Badan, sudah seharusnya mengerti dan juga memahami setiap kewajiban perpajakannya, yakni salah satunya pajak badan usaha. Hal tersebut bertujuan agar bisnis yang dijalankan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa muncul sandungan perpajakan yang tentu saja bisa menghambat urusan bisnis.

Pajak Badan Usaha adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu badan usaha atau perusahaan. Penghasilan yang dimaksud tersebut adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam ataupun luar negeri. Penghasilan tersebut dipakai untuk keperluan apapun termasuk untuk menambah kekayaan, investasi, konsumsi, dan lain sebagainya.

Lalu, sebenarnya apa saja jenis-jenis pajak badan usaha yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan? Terdapat banyak jenis pajak badan usaha yang dikenakan atas aktivitas bisnis Wajib Pajak Badan berdasarkan jenis transaksinya. Apakah terkait dengan pemberian upah karyawan atau pekerja, penghasilan yang diperoleh perusahaan, transaksi yang dikenakan pajak, dan lain sebagainya. Berikut daftar jenis pajak yang erat kaitannya dengan Wajib Pajak Badan:

1. Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15)

PPh Pasal 15 adalah laporan pajak yang berkaitan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan juga pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jabatan, jasa, dan juga kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun karyawan Anda yang harus dibayar setiap bulannya. Perusahaan melakukan pengelolan terhadap pemungutan pajak dengan memotong secara langsung penghasilan para pegawai atau pekerja untuk kemudian menyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pemungutan pajak badan usaha dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli terhadap penjualan barang mewah.

4. Pajak Badan Usaha Penghasilan Pasal 23

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak ketika transaksi meliputi transaksi dividen (pembagian keuntungan saham), bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan juga penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan aset selain tanah /bangunan, atau jasa.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Merupakan angsuran pajak yang diperoleh dari jumlah pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh yang dikurangi PPh yang dipotong dan juga PPh terutang di Luar Negeri yang diperbolehkan untuk dikreditkan.

Baca Juga: Memahami Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan

6. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berasal atau bersumber dari Indonesia yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain dalam bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

7. Pajak Penghasilan Badan Usaha Pasal 29

PPh Pasal 29 diperoleh dari nilai lebih pajak terutang (pajak terutang yang dikurangi kredit pajak) yakni ketika jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dibandingkan jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan juga telah disetor sendiri.

8. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak yang diambil dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan juga tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, bunga obligasi serta surat utang negara, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, dan juga transaksi lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan.

9. Pajak Penghasilan Badan

Sebagai Wajib Pajak Badan akan selalu dikenakan PPh Badan menggunakan tarif normal sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan terbaru dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk Wajib Pajak Badan yang tergolong UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp50 juta juga bisa memilih menggunakan tarif PPh Final PP 23/2018.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebuah usaha yang berjalan pasti membutuhkan lokasi fisik sebagai pusat operasi yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Pada dasarnya, sebuah perusahaan memerlukan biaya pengeluaran supaya bisnis atau usaha yang djakankan bisa berjalan di lokasi tersebut secara sah/ legal secara hukum. Biaya yang dibutuhkan tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebagai perusahaan yang didirikan di lokasi tertentu wajib membayarkan pajak untuk gedung atau tanah yang mereka manfaatkan untuk kegiatan usahanya yakni melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lalu Apa itu Pajak Bumi dan Bangunan?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebuah biaya yang harus disetorkan terhadap keberadaan tanah dan juga bangunan yang memberikan keuntungan serta kedudukan sosial ekonomi untuk seseorang maupun badan. Sebab Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, oleh karena itu besaran tarifnya ditentukan berdasarkan keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Definisi untuk objek Pajak Bumi serta Bangunan (objek PBB) sendiri adalah tanah atau bangunan yang wajib untuk dikenakan pajak. Objek bumi didalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang.

Sedangkan untuk objek bangunan pada Pajak Bumi dan Bangunan meliputi: rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan juga jalan tol.

Sedangkan definisi dari subjek Pajak Bumi dan Bangunan (subjek PBB) itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata mempunyai hak atas bumi, mendapatkan manfaatnya, memiliki dan juga menguasai bangunan tersebut, dan juga merasakan manfaatnya.

Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setelah Anda mengetahui apa saja yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perlu diketahui bahwa tidak setiap tanah dan bangunan yang ada bisa menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan.  Terdapat  beberapa yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bisa dikelompokkan berdasarkan penggunaannya berikut ini:

Baca Juga: Memahami Pajak Terhadap Penjualan Saham

1. Dipergunakan untuk kepentingan umum dan juga tidak mendapatkan keuntungan dalam bidang sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan juga sejarah.
2. Dipergunakan untuk menjaga flora dan juga fauna, seperi Hutan suaka alam, Hutan lindung dan Taman nasional.
3. Dipergunakan oleh perwakilan negara maupun organisasi internasional, seperti Konsulat dan Kedutaan

Apa Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur didalam beberapa UU di Indonesia, yakni:

1. UU No.12 Tahun 1994 terkait Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak DAN JUGA Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa:

• Pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)
• Pemerintah atau pusat mempunyai wewenang terhadap sektor Pertambangan, Perhutanan, dan juga Perkebunan (PBB-P3)

Apakah Anda tertarik untuk menjadi seorang ahli pajak? Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Banyak orang yang berpendapat bahwa Indonesia dinilai masih cenderung kurang maksimal mengenai penerimaan pajak yang biasanya dijadikan sebagai sumber pembangunan negara. Maka, salah satu hal yang Dapat dilakukan sebagai upaya ya untuk meningkatkan hal tersebut adalah dengan melalui administrasi pajak terhadap masyarakat yang wajib pajak. Seorang pegawai administrasi pajak adalah termasuk Pegawai pajak pula, maka dari itu sendiri.

Wajib untuk mengetahui atau setidaknya penting untuk tahu mengenai berbagai dasar tentang perancangan atau perihal perpajakan itu sendiri. Berbagai pengetahuan pajak dapat didapatkan melalui menempuh pendidikan khusus tentang perpajakan atau mengikuti training pajak di sebuah lembaga profesional.

Mengoptimalkan Perpajakan dengan Pegawai Administrasi Pajak

Seorang pegawai administrasi pajak akan melakukan proses administrasi pajak dengan modern supaya dapat terancam dengan baik karena hal tersebut merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan di dunia perpajakan. Administrasi merupakan sebuah proses dimana penyelenggaraan dilakukan secara bersama atau proses kerjasama antara pihak individu dalam sebuah kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu Administrasi juga merupakan salah satu jenis manajemen tertentu yang yang sistematis seperti pengolahan dan penghasilan input tertentu, meliputi input dengan memerlukan kemampuan dan keterampilan.

Penggolongan, pencatatan, penyimpanan, dan layanan mengenai kewajiban serta hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak adalah sebuah proses administrasi perpajakan. Administrasi pajak ini dapat dilakukan oleh seorang yang bekerja dalam sebuah Kantor Pajak maupun Seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan Dimana merupakan wajib pajak badan.

Administrasi pajak juga bagian dari kepentingan baik untuk negara sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. Tahapan yang penting dalam administrasi pajak adalah proses pengisian SPT dengan benar dan lengkap yang sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut dapat terjadi karena berawal dari pengisian SPT yang tidak lengkap dan tidak sesuai maka akan menimbulkan sebuah sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana. Apabila seorang Wajib Pajak telat lapor SPT maka akan diancam dengan menggunakan sanksi administrasi yang berupa denda. Apabila wajib pajak menyampaikan sebuah SPT tetapi tidak lengkap maka akan diancam dengan menggunakan sanksi pidana.

Baca Juga: Mengapa Membayar Pajak Menjadi Sangat Penting untuk Seorang Pengusaha?

Maka, semua hal tersebut akan kembali kepada seseorang yang mengelola administrasi pajak itu sendiri. Sangat penting untuk mengetahui seluk-beluk perpajakan dan berbagai hal mengenai pajak apa yang pada saat ini sedang berjalan untuk seorang pegawainya. Maka dari itu dengan mengikuti training pajak seseorang akan menjadi lebih paham mengenai dunia perpajakan.

Bagaimana Ciri Administrasi Pajak yang Baik?

• Berjalan berdasarkan dengan aturan UU perpajakan yang sah dan berlaku.
• Harus bisa mengamankan penerimaan negara yaitu pajak itu sendiri.
• Dapat menyelenggarakan sistem perpajakan dengan efektif dan efisien.
• Melakukan pelaksanaan administrasi pajak yang sesuai dengan peraturan dan transparan.
• Merealisasikan berbagai hal tentang perpajakan yang sah.
• Dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.
• Bisa mencegah berbagai tindak penyelewengan perpajakan dan mampu memberikan sanksi serta hukuman yang adil.

Teknologi informasi pada saat ini telah menjadi basis atau dasar dari sistem administrasi perpajakan, halte akan memper lain pengawasan pada watch pajak. Bukan hanya itu saja, tetap meningkatkan produktif produktivitas para pegawai pajak. Dengan adanya sistem teknologi informasi pada bidang administrasi pajak maka hal tersebut akan memungkinkan Setiap proses pajak menjadi lebih terukur dan terkontrol.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Saham adalah suatu surat yang akan menjadi bukti bagi seseorang tentang kepemilikan modal  atau suatu bagian pada suatu perusahaan. Jadi dapat diartikan bahwa saat seseorang mempunyai suatu saham atas suatu perusahaan tertentu, maka orang tersebut mempunyai hak atas sebagian aset dari perusahaan tersebut. Untuk sebagai contoh kecil adalah

Kita misalkan sebuah perusahaan menerbitkan 1000 lembar sahamnya lalu kemudian seseorang mempunyai 200 lembar saham tersebut, maka orang tersebut mempunyai 20% kepemilikan terhadap aset perusahaan tersebut.

Didalam perpajakannya, seperti yang dijelaskan dalam UU PPN No. 42 tahun 2009 pasal yang ke 4A yang membahas tentang tidak dikenakannya pungutan PPN dimana salah satunya termasuk dengan saham. Walaupun pada dasarnya saham bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai, tetapi bukan berarti keseluruhan proses transaksi yang ada pada saham tidak mempunyai hubungan dengan perpajakan.

Untuk salah satu proses transaksinya akan dikenakan pajak, yakni pajak penjualan sahamnya.  Mengapa demikian? Sebab sebenarnya akan terdapat jasa yang dipakai untuk setiap mata rantai penjualan saham yang akan dimasukkan ke dalam objek pajak pertambahan nilai. Perlakuan terhadap proses pengenaan pajak penjualan saham tersebut bukan hanya dalam bentuk pajak penghasilan saja tetapi juga dengan bentuk pajak pertambahan nilai.

Pajak penjualan yang dikenakan dalam saham tersebut dikenakan atas jasa pialang. Apa itu jasa pialang? Jasa pialang atau yang biasa disebut dengan broker ini adalah suatu perusahaan maupun individu yang memiliki tanggung jawab sebagai perantara terjadinya transaksi antara investor dalam hal ini yang bertindak sebagai konsumen dengan pasar modal.

Jasa pialang tersebutlah yang nantinya akan dikenakan pajak penjualan atas saham, sebab memang pada dasarnya jasa pialang termasuk dalam jasa kena pajak yang akan dikenakan didalam PPN, seperti yang telah diatur didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/1990 mengenai PPN atas jasa pialang.

Dengan begitu, perusahaan sekuritas pun wajib dikenakan sebagai PKP seperti yang telah tercantum didalam SE 04/PJ.51/1991 yang membahas mengenai Perantara Perdagangan Efek Sebagai PKP. Oleh karena itu, berdasarkan kedua ketentuan tersebut, perusahaan sekuritas akan diwajibkan untuk mendaftar ke KPP yang kemudian akan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian akan diwajibkan untuk memungut, menyetor dan juga melaporkan PPN terutangnya atas setiap penyerahan jasa pialang yang telah dilakukan.

Baca Juga: Objek Pajak Penghasilan yang Perlu Diketahui

Lalu Bagaimana Pengenaan Pajaknya?

Mengenai pengenaan pajak didalam penjualan saham akan dikenakan PPN yakni sebesar 10%. PPN didalam hal pajak penjualan saham tersebut menggunakan dasar komisi sebagai DPPnya. Setidaknya ada 3 komponen pungutan didalam transaksi saham, yakni sebagai berikut:

1. Komisi Transaksi

Yakni biaya yang akan dipungut perusahaan sekuritas kepada investor dimana besarannya sudah ditentukan dari frekuensi dan juga nilai transaksinya.

2. IDX Levy

Yakni pungutan yang dasarnya dibebankan kepada investor atas penggunaan fasilitas transaksi di BEI dan besar nya ditentukan oleh direksi BEI

3. Sales tax

Yakni pajak penghasilan atas transaksi penjualan efek yang dipungut atas dasar cakupan dalam UU PPh pasal yang ke 4 ayat 2. Nantinya penghasilan atas penjualan tersebut dikenakan pajak penghasilan yakni sebesar 0,1%.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Mengapa membayar pajak sangatlah penting untuk sebuah perusahaan? Mengapa perusahaan dan orang-orang harus membayar pajak? Ketika semakin banyak orang semakin mengenal mengenai peraturan keuangan termasuk berinvestasi, tetapi ada yang luput dari pembahasan keuangan, yaitu perpajakan. Perlu Anda ketahui bahwa sebuah perusahaan di mana terdapat bisnis di dalamnya maka wajib untuk melakukan pembayaran pajak.

Sebuah perusahaan tidak boleh begitu saja lepas tangan dengan kewajiban yang ada, maka seorang staf perusahaan yang paham betul mengenai dasar-dasar perpajakan maupun telah pernah mengikuti training pajak, karena dengan pelatihan pajak ini akan mempelajari berbagai hal mengenai perpajakan.

Hal yang sangat penting untuk dipelajari semua orang adalah pentingnya membayar pajak bagi Seorang pebisnis atau pelaku usaha. Tersebut disebabkan karena pajak yang dibayarkan tentu saja akan lebih memudahkan urusan bisnis yang dijalankan oleh seorang pengusaha. Apalagi ketika seorang pengusaha yang melakukan usahanya sebagai seorang pemula dalam dunia bisnis, maka pajak adalah sebuah jalan atau salah satu pilihan supaya dapat menuju kesuksesan dan kelancaran dalam berbisnis. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengerti dan memahami mengenai dasar-dasar perpajakan sejak awal. Training pajak muncul untuk membantu para pelaku usaha supaya bisa memahami dasar-dasar perpajakan yang ada.

Mungkin ada sebagian besar orang yang yang mulai sibuk untuk mencari tahu mengenai berapa apa budget atau biaya pajak yang harus dibayarkan, atau bagaimana cara membayar dan melaporkan pajak yang mendekati tenggat waktu pengisian SPT. Tanpa mengetahui dari arti pajak tersebut untuk kelangsungan bisnis dan berwarga negara, maka Anda harus tahu betul Apa itu wajib pajak sebelum mengetahui pentingnya membayar pajak bagi seorang pengusaha.

Apa itu Wajib Pajak?

Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang akan meliputi pemotong pajak, pembayar pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta kewajiban dalam hal perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak orang pribadi biasanya adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan dari usaha, penghasilan dari pekerjaan bebas, dan mempunyai penghasilan dari suatu pekerjaan. Sedangkan wajib pajak badan biasanya adalah badan milik pemerintah atau badan milik swasta.

Baca Juga: Beberapa Poin Penting Tentang UU HPP yang Telah Mulai Berlaku Tahun 2022

Mengapa Harus Membayar Pajak?

Bakti kepada negara

Hasil dari pungutan pajak nantinya akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara maupun anggaran Pembangunan Daerah. Maka dari itu pajak merupakan bukti cinta dan Bakti kepada negara. Sama halnya seperti ketika mempunyai investasi pada bidang obligasi negara untuk membantu pembiayaan bangunan. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya membayar pajak.

Membeli kewarganegaraan

Apabila diibaratkan membayar pajak Sama halnya seperti membayar keanggotaan pada pusat kebugaran supaya berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Pada umumnya fasilitas umum yang sering Anda pakai maupun orang lain pakai merupakan hak semua orang sebagai warga negara yang telah disediakan oleh negara. Untuk itu butuh biaya untuk membangun dan merawat hal tersebut.

Pemerataan kekayaan

Secara tidak langsung akan terjadi pemerataan kesejahteraan pada masyarakat ketika semua orang Ikut andil dalam membayar pajak. Objek maupun subjek pajak yang mempunyai pemasukan yang tinggi akan mempunyai kewajiban pajak yang lebih besar Apabila dibandingkan dengan objek atau subjek pajak yang berpenghasilan lebih rendah. Bahkan juga ada suatu objek dan subjek pajak yang sengaja tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak –  Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negeri.

Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. UU tersebut telah mengalami perubahan selama empat kali, yaitu:

1. UU Nomor 7 Tahun 1991 mengenai Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
2. UU Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
3. UU Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
4. UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Disamping itu, pengaturan terbaru mengenai pajak penghasilan juga ada didalam Undang – Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan juga melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Objek Pajak Penghasilan

Lalu apa saja objek dari Pajak Penghasilan? Secara garis besar, objek dari pajak penghasilan di sini dibagi menjadi 3 kategori, yang akan mengarah terhadap jenis-jenis PPh yang menjadi kewajiban para wajib pajak. Namun yang dibahas kali ini adalah fokus pada satu kategori yaitu Penghasilan sebagai Objek Pajak, yakni sebagai berikut:

1. Penggantian/imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima atau didapatkan termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan,komisi, gratifikasi, bonus,uang industri, ataupun imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali yang ditentukan lain didalam Undang – Undang ini.
2. Laba usaha
3. Hadiah dari undian maupun pekerjaan atau kegiatan, dan juga penghargaan
4. Keuntungan yang didapatkan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk diantaranya:

• Keuntungan yang didapatkan karena pengalihan harta kepada persekutuan, perseroan, dan juga badan lainnya sebagai pengganti saham /penyertaan modal
• Keuntungan sebab pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, ataupun anggota yang didapatkan persekutuan, perseroan, dan juga badan lainnya
• Keuntungan sebab penggabungan, likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, ataupun reorganisasi dengan nama serta dalam bentuk apa pun
• Keuntungan sebab pengalihan harta yakni berupa hibah, bantuan, ataupun sumbangan, kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah didalam garis keturunan lurus satu derajat dan juga badan pendidikan, badan keagamaan, badan sosial termasuk industri, koperasi, ataupun orang pribadi yang tengah menjalankan usaha mikro dan kecil, dimana ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak terdapat hubungan dengan usaha, kepemilikan, pekerjaan, ataupun penguasaan di antara pihak-pihak yang memang bersangkutan
• Keuntungan sebab penjualan ataupun pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta didalam pembiayaan, atau permodalan didalam perusahaan pertambangan

Baca Juga: Pelajari Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

5. Bunga termasuk diskonto, premium, dan juga imbalan sebab jaminan pengembalian utang
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak
7. Dividen dengan nama serta dalam bentuk apapun. Didalamnya termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan juga pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Sewa dan juga penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta
9. Royalti /imbalan terhadap penggunaan hak
10. Penerimaan/perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
12. Keuntungan yang didapatkan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
13. Selisih lebih yang ada karena penilaian kembali aktiva
14. Iuran yang diterima /diperoleh suatu perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas;
15. Premi asuransi
16. Surplus Bank Indonesia.
17. Tambahan kekayaan neto yang diperoleh dari penghasilan yang belum terkena pajak
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri
19. Imbalan bunga seperti yang dimaksud didalam Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Adanya reformasi di bidang perpajakan difungsikan supaya dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Maka dari itu terdapat sebuah undang-undang yang lahir Yaitu undang-undang harmonisasi perpajakan atau biasa disebut dengan UU HPP. Undang-undang yang satu ini telah memperkenalkan beberapa pokok perubahan kebijakan secara simultan untuk beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia.

Untuk bisa mengetahui dan mengerti secara pasti dasar-dasar dari undang-undang tersebut Anda dapat mengikuti kursus pajak supaya selalu update dengan berita terkini perpajakan. Bahkan bukan hanya itu saja tetapi mengikuti kursus pajak akan membuat Anda mempunyai peluang untuk naik jabatan yang lebih tinggi dari pada posisi Anda pada saat ini terlebih di bidang keuangan atau perpajakan dalam sebuah perusahaan.

UU HPP ini disebut-sebut sebagai reformasi di bidang perpajakan pada tahun ini. Tantangan yang dijalankan dalam undang-undang ini adalah ketika pembuatan aturan teknisnya di mana perlu adanya partisipasi publik untuk memberikan sebuah saran atau masukan. Undang-undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu. Kemudian presiden yang sedang menjabat pada saat ini secara resmi mengundangkan rancangan UU HPP ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Perlu Anda ketahui bahwa undang-undang yang satu ini akan berlaku pada tahun pajak 2022.

Terdapat sebuah info resmi yang diunggah dalam website DJP, yaitu UU HPP ini turut mengatur atas asas dan tujuan. Undang-undang yang akan diselenggarakan berdasarkan atas asas keadilan, efisiensi, kemanfaatan dan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Sedangkan tujuan dari penyusunan undang-undang harmonisasi perpajakan ini adalah supaya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan dan menunjang percepatan pemulihan perekonomian pada saat ini, mengoptimalkan penerimaan negara atau pajak itu sendiri untuk membiayai pembangunan nasional dengan mandiri untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Selain itu, juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan pasti akan hukum, melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan dunia pajak yang konsolidatif, perluasan di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Ketika Anda adalah sebuah perusahaan dimana didalamnya menjalankan sebuah bisnis tertentu, tentu saja perusahaan Anda akan dikenai wajib pajak dan Anda harus sukarela untuk melaksanakan kewajiban Anda.

Baca Juga: Ingin Jadi Staf Pajak? Berikut 3 Rahasia Agar Cepat Berkarir Sebagai Staf Perpajakan

Untuk selalu update mengenai berbagai info perpajakan ini, Anda perlu adanya seorang staf di bidang perpajakan yang mempunyai latar belakang pendidikan perpajakan atau setidaknya pernah mengikuti pelatihan maupun kursus pajak agar memiliki pengetahuan luas mengenai perpajakan itu sendiri.

Setelah mengetahui Apa tujuan dari UU HPP ini,  yang selanjutnya Anda perlu mengetahui apa saja cakupan perpajakan dalam undang-undang harmonisasi perpajakan ini. Perlu Anda ketahui bahwa secara garis besar undang-undang yang satu ini mempunyai 9 bab yang mempunyai 6 cakupan peraturan, yaitu adalah Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Karbon, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS),  Pajak Penghasilan (PPh), dan Cukai.

Selain itu, salah satu poin yang cukup menonjol dalam UU HPP ini adalah mengenai ketentuan hukum dan perpajakan, dimana nomor induk kependudukan dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan supaya dapat memudahkan dan memantau administrasi wajib pajak Indonesia orang pribadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak memang memegang peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, terutama untuk pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembiayaan seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran dalam bidang pembangunan. Ada banyak jenis pajak yang perlu diketahui, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Lalu apa sebenarnya PPN dan bagaimana mekanisme pajaknya?

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan juga Pemerintah. Pada penerapannya, Badan atau Perorangan yang membayar pajak tersebut memang tidak diwajibkan untuk menyetorkannya secara langsung ke kas negara, melainkan melalui pihak yang memotong atau memungut PPN tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai sifatnya objektif, tidak kumulatif, dan juga merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya sendiri terdiri dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga non PKP. Perbedaannya, jika sebagai PKP wajib memungut, sedangkan untuk Non PKP tidak dapat memungut PPN. Namun saat melakukan transaksi barang maupun jasa kena PPN tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan.

Ketentuan mengenai PPN itu sendiri  diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia secara teknis adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli atau penerima BKP/JKP, serta membuat Faktur Pajak sebagai bentuk bukti pemungutannya.
2. PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut adalah Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, dimana sifatnya adalah sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Ketika PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan dimana sifatnya sebagai pajak yang dibayarkan di muka, sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya.

Baca Juga: Ketahui 4 Kebijakan Baru PPh yang Berlaku 1 Januari 2022

4. Bagi setiap Masa Pajak (setiap bulan), jika jumlah Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisihnya tersebut harus disetorkan ke Kas Negara, yakni paling lama akhir bulan berikutnya sesudah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Begitu sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan memang lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisih tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya. Restitusi hanya bisa diajukan di akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan didalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang bisa mengajukan restitusi bagi setiap Masa Pajak.
5. PKP tersebut diatas harus atau wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulannya ke KPP terkait, paling lama akhir bulan selanjutnya sesudah setelah berakhirnya Masa Pajak.

Itulah mekanisme PPN yang perlu dipelajari. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.