Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Semua orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak Tentu saja sangat penting untuk tahu dasar-dasar perpajakan karena digunakan untuk mengelola perpajakannya sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti sebuah pelatihan pajak, sebab dengan pelatihan tersebut peserta yang mengikuti akan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan maupun materi tentang perpajakan dasar bahkan hingga lanjutan, tergantung tingkatan kelas yang diambil.

Semua hal tersebut digunakan dengan upaya agar wajib pajak dapat mengelola perpajakannya dengan baik, juga tidak terkecuali untuk pasangan yang telah menikah dan sama-sama bekerja bahkan memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Apakah Anda sudah tahu bahwa ternyata NPWP suami dan istri dapat digabung?

Ternyata aturan NPWP tersebut telah diatur dalam UU pajak penghasilan atau UU PPH Nomor 36 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia bisa menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang ekonomis. Tepatnya pada pasal 8 undang-undang pajak penghasilan tersebut dinyatakan bahwa kerugian maupun penghasilan dari seluruh anggota keluarga dapat digabung menjadi satu kesatuan yang bisa dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dilakukan oleh kepala keluarga atau suami. Maka penghasilan maupun kerugian Seorang Istri juga akan dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami, sehingga pajak dapat dikenakan secara bersama.

Tetapi apabila pekerjaan istri diketahui dari perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan suami, maka tidak akan digabung pula asalkan penghasilan istri telah terpotong terlebih dahulu dari perusahaan. Perlu Anda ketahui bahwa setiap pasangan suami istri diberikan sebuah kebebasan untuk memilih, apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban pajak atau juga dapat dilakukan secara terpisah.

Keuntungan Menggabungkan NPWP Pasangan Suami Istri

Ketika seorang istri mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri dan ingin digabung dengan NPWP suaminya, ternyata juga akan ada keuntungan yang diterima dari pasangan suami istri yang melakukan penggabungan NPWP tersebut. Jika NPWP suami istri digabung, hal adalah suami maupun istri Sama-sama menggunakan NPWP suami dan juga menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, serta tidak adanya kewajiban membayar pajak pada akhir tahun.

Baca Juga: Betapa Pentingnya Belajar Pajak Sejak Dini untuk Tumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak

Sehingga penghasilan seorang istri akan hanya cukup di laporkan saja pada bagian lampiran surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770 S tanpa harus menggabungkan penghasilan dari neto sang suami. Hal ini berarti bahwa surat pemberitahuan tahunan PPH suami akan nihil dan tidak perlu membayar angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulannya.

Untuk Anda yang yang telah menikah dan berpikiran ingin menggabungkan NPWP Anda dengan pasangan Anda, tentu saja Anda ingin mengetahui bagaimana caranya. Beberapa hal yang perlu Anda lakukan, yang pertama adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, Mempersiapkan dokumen wajib pajak untuk syarat penutupan NPWP. Berbagai dokumen yang dibutuhkan tersebut nantinya digunakan untuk penghapusan kartu NPWP.

Yang selanjutnya adalah dengan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online, ada beberapa cara yang perlu dilakukan pada langkah ini, Anda dapat langsung mengunjungi situs resmi perpajakan supaya lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengirimkan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya ke KPP Pratama di mana merupakan tempat NPWP yang yang nantinya akan dihapus dulu diterbitkan. Kemudian akan ada tahap verifikasi selama 6 bulan dan penerbitan keputusan apabila memang berjalan lancar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak adalah jenis pungutan yang dibebankan dari negara terhadap warga negaranya yang bersifat memaksa. Umumnya, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bisa dibedakan berdasarkan cara pemungutannya, yakni pajak langsung serta pajak tidak langsung. Lalu sebenarnya apa perbedaan dari pajak langsung dan tidak langsung ini? Berikut ulasan lebih jelasnya

Pajak Langsung

Definisi dari pajak langsung sendiri adalah jenis pungutan yang dibebankan terhdap Wajib Pajak serta harus dibayarkan secara pribadi mauapun langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan serta tidak bisa dibebankan kepada pihak yang lain. Apabila dilihat dari proses pembayarannya, sifat pemungutan dari pajak langsung teratur dan juga pembayarannya dilakukan secara berkala.

Pelaksanaan kewajiban terhadap pajak langsung tersebut dilakukan selama Wajib Pajak telah memenuhi unsur-unsur maupun syarat yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang tengah berlaku. Pada dasarnya, pajak langsung juga melekat pada pribadi Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak bisa dialihkan kepada pihak yang lain.

Pajak Tidak Langsung

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang proses pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan kepada pihak yang lain.

Penyerahan wewenang tersebut tentu harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan untuk Wajib Pajak dalam mengalihkan kewajiban perpajakannya pada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain yang akan membayarkan sejumlah pajak tertentu.

Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutan pajak tidak langsun sifatnya tidak menentu, dimana pemberlakuan untuk pajak tersebut tidak dilakukan secara berkala seperti halnya pajak langsung. Tapi tergantung dari peristiwa yang menyebabkan kewajiban untuk membayar pajak tersebut muncul. Berikut beberapa perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung yang perlu Anda ketahui:

Baca Juga: Mulai Juni 2022, Pemerintah Integrasikan NIK Sebagai NPWP

1. Pihak yang Dikenakan Wajib Pajak

Berdasarkan definisi dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, dimana pembayaran pajak langsung dibebankan terhadap Wajib Pajak yang memang namanya telah terdaftar sebagai penanggung pajak. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung bisa dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti yang mendapatkan wewenang untuk membayarkan pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Didalam pajak tidak langsung juga, jika Wajib Pajak diwakilkan dengan pemikul pajak, maka nama yang telah tertera sebagai Wajib Pajak bukanlah nama pihak pemikul pajak, melainkan tetap menggunakan nama individu maupun instansi yang berperan sebagai penanggung jawab dari pajak yang terdaftar.

2. Surat Ketetapan Pajak

Jika dikaitkan dengan pajak langsung, ada surat ketetapan pajak yang mengatur tentnag pemotongan dan penyetoran pajak. Dan saat Surat Pemberitahuan (SPT) diterbitkan, maka akan muncul nominal pajak yang tergolong sebagai pajak langsung tersebut.

Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, tidak mempunyai surat ketetapan pajak yang mengatur pemotongan serta penyetoran pajak, sebab memang nominal dan prosedur pembayaran untuk pajak tidak langsung sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

3. Perspektif Pemerintah

Pajak langsung termasuk ke dalam pajak progresif yang akan mempengaruhi perekonomian negara secara langsung, terutama dalam tingkat inflasi. Hal tersebut terjadi sebab adanya kemungkinan bahwa pemerintah mengumpulkan pajak tersebut dalam waktu yang bersamaan secara langsung. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, memungkinkan pemerintah untuk mengharapkan adanya pemasukan dari semua kalangan. Dengan harapan memunculkan feedback yang stabil. Atau dalam pengertian lain bahwa nantinya pajak yang masuk akan tetap dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian ke depannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah salah satu upaya untuk semua wajib pajak bisa mempelajari betul dasar-dasar perpajakan bahkan hingga materi perpajakan lanjutan. Pada dasarnya arti dari pajak itu sendiri adalah sebuah kontribusi yang wajib dibayarkan atau terutang oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa karena ada dalam undang-undang, serta tidak adanya imbalan yang diberikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebuah negara tersebut.

Sesuai isi dari undang-undang perpajakan, membayarkan pajak merupakan hal yang bukan hanya merupakan sebuah kewajiban saja namun juga salah satu dari hak seorang maupun setiap warga negara untuk ikut andil dalam bentuk ikut sertanya terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan sosial.

Ternyata juga ada cukup banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang paham dan kurang mengerti apa tujuan dari pengenaan pajak tersebut. Sehingga tidak semua orang yang yang seharusnya wajib pajak ikut berpartisipasi untuk membayarkan pajaknya. Hal ini berakibat pada pemungutan pajak Indonesia yang masih belum dapat dikatakan maksimal. Kurangnya pemberian pelajaran atau pengedukasian tentang pajak yang secara khusus untuk masyarakat awam menjadi pemicu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terlebih untuk masyarakat yang memiliki atau bertempat tinggal di daerah pinggiran maupun orang-orang yang memiliki profesi sebagai non pegawai atau berprofesi bebas.

Hal inilah yang membuat pelatihan atau training pajak menjadi sebuah hal yang cukup membantu untuk para wajib pajak karena dengan mengikuti pelatihan pajak tersebut peserta agar lebih memahami dan mengerti tentang Apa itu pajak. Hal tersebut tentu saja akan berdampak baik pada khususnya pembayaran perpajakan yang lebih teratur karena masyarakat yang ikut pelatihan tersebut akan lebih sadar betapa pentingnya perpajakan untuk sebuah negara. Mungkin Jika dilihat dari segi PBB (pajak bumi atas tanah dan bangunan) dan pajak kendaraan hampir semua masyarakat telah paham mengenai sistem pemungutan pengenaan dari kedua pajak tersebut. Sebab biasanya pemungutan pajak atas dua hal tersebut cenderung lebih sederhana.

Sangat berbeda Apabila dibandingkan dengan masalah PPh (pajak penghasilan) yang dinilai cenderung lebih rumit sistem pemajakannya dibandingkan dengan PBB maupun pajak kendaraan. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya masyarakat untuk mulai mendapatkan atau mencari edukasi perpajakan yang ada di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia sangat perlu pembelajaran yang paten mengenai pajak supaya dapat lebih memahami tentang perpajakan baik dari segi manfaatnya yang akan diterima dari pembayaran pajak tersebut maupun dari segi cara pemungutan pajak itu sendiri.

Baca Juga: Mengenal Sengketa Pajak, Pengertian, Jenis dan Cara Pengajuannya

Selain itu, edukasi atau pembelajaran pajak adalah salah satu sistem yang bisa dilakukan baik secara formal maupun nonformal yang akan berguna untuk memberi ilmu pengetahuan maupun mendidik serta mengembangkan potensi diri manusia maupun untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut supaya lebih baik lagi.

Maka dari itu untuk bisa menciptakan generasi yang sadar akan pajak, yang tentu saja ini merupakan sebuah sifat yang sangat bijak karena sadar akan betapa pentingnya pajak itu sendiri, sehingga edukasi atau pembelajaran perpajakan ini sangat perlu untuk dilakukan sejak dini. Seperti ketika seseorang telah memasuki usia belasan tahun di mana ia akan telah dapat berkembang maupun menangkap suatu hal dengan baik. Dengan penanaman berbagai nilai pajak yang ada sejak dini, tentu saja diharapkan seiring berjalannya waktu seseorang tumbuh dewasa nanti akan lebih sadar tentang pentingnya kewajiban perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sebenarnya ada berapak jenis sengketa pajak yang umum terjadi di negara Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, lebih baik ketahui dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengketa pajak. Pahami pula bagaimana sengketa pajak bisa terjadi yang menyebabkan adanya proses peradilan.

Pengertian Sengketa Pajak

Sesuai pasal 1 ayat 5 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak merupakan sengketa bidang perpajakan yang mungkin timbul atau terjadi antara wajib pajak ataupun penanggung pajak dengan pejabat yang mempunyai wewenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding ataupun gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasar pada peraturan dan juga perundang-undangan perpajakan.

Didalamnya termasuk juga gugatan yang timbul terhadap pelaksanaan penagihan yang berdasarkan pada UU penagihan pajak menggunakan surat paksa. Sementara itu, pengadilan Pajak bertindak dan juga berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai amanat dari UU Ketentuan Umum dan JUGA Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Jenis Sengketa Pajak dan Cara Pengajuannya

Seperti yang telah disebutkan dalam UU perpajakan, sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis yakni sebagai berikut:

1. Keberatan

Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak oleh wajib pajak atas:

• Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB
• Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN
• Surat ketetapan pajak untuk kurang bayar tambahan (SKPKBT)
• Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB
• Pemotongan maupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap isi ataupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi :

• Jumlah besaran pajak
• Jumlah kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
• Materi maupun isi dari pemungutan ataupun pemotongan pajak

2. Banding

Apabila setelah diajukan keberatan lalu wajib pajak merasa belum puas dengan hasilnya maka selanjutnya mereka diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya banding tersebut dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Badan Peradilan Pajak. Banding yakni suatu upaya hukum yang  dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diperbolehkan diajukan banding sebagaimana telah diatur dalam UU perpajakan yang berlaku.

Baca Juga: Ini Dia Negara yang Memiliki Pajak Penghasilan Terbesar Dunia

3. Gugatan

Apa yang dimaksud dengan gugatan? Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ataupun keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana peraturan perundangan di dalam perpajakan yang bisa diajukan sebuah gugatan.

Putusan gugatan yakni keputusan dari badan peradilan pajak terhadap gugatan atas hal-hal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di  dalam perpajakan dimana dapat diajukan gugatan.

4. Peninjauan Kembali

Jika wajib pajak masih merasa belum puas dengan putusan banding yang telah diterimanya, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali. Hak dalam mengajukan peninjauan kembali tersebut dilakukan terhadap Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap MA dapat dicabut oleh wajib pajak selaku pihak yang mengajukannya sebelum terjadinya putusan. Apabila hal tersebut dilakukan maka otomatis permohonan peninjauan kembali tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Implementasi NIK (Nomor induk kependudukan) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa disebut dengan NPWP ini mulai direncanakan pemerintah untuk mulai diterapkan pada Juni Tahun 2022 ini. Bisa dilihat bahwa hal ini akan membuat semua orang tanpa terkecuali lebih muda untuk menjadi seorang wajib pajak tanpa harus mendaftar atau membuat NPWP terlebih dahulu.

Untuk mengatasi hal yang satu ini tentu saja Anda perlu untuk bisa mengelola perpajakan anda dengan baik dan benar, salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan perpajakan atau yang biasa disebut dengan kursus pajak. Pada sebuah kursus pajak nantinya anda akan mendapatkan berbagai materi tentang perpajakan maupun Bagaimana nantinya anda akan mengelola perpajakan anda sendiri.

Materi perpajakan seperti ini bukan hanya akan berguna untuk anda pribadi saja, tetapi biasanya sebuah perusahaan akan lebih memprioritaskan untuk merekrut karyawannya yang telah memiliki sertifikat brevet pajak yang didapat dari kursus pajak itu sendiri. Sehingga Anda akan lebih unggul ketika akan melamar sebuah pekerjaan dibandingkan dengan pelamar yang lainnya.

Kembali lagi membicarakan tentang implementasi nomor induk kependudukan sebagai NPWP, pengimplementasian tersebut akan berlangsung dengan cara bertahap, maka nomor induk kependudukan tidak seluruhnya akan berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak pada saat kebijakan tersebut berlaku. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, menjelaskan bahwa pemerintah mengupayakan berbagai persiapan integrasi data kependudukan dengan basis data perpajakan.

Implementasinya merupakan nomor induk kependudukan yang akan dialihfungsikan juga atau mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai identitas Seorang warga negara dan sebagai NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini akan berdampak pada basis data perpajakan yang akan lebih mengarah pada identitas tunggal yaitu NIK tersebut. Juga terdapat sebuah informasi terbaru pada hari Jumat, 20 Mei 2022, Dirjen pajak juga sudah bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil Dalam Negeri (Kependudukan dan Catatan Sipil) Contoh integrasi NIK dan NPWP tersebut. Telah terdapat perjanjian kerjasama antara Dirjen pajak dan dirjen dukcapil, kemudian pihak perpajakan menyatakan juga bahwa ada rencana untuk mulai melaksanakan implementasi dengan cara yang bertahap.

Baca Juga: Siapa Saja yang Menjadi Subjek Pajak Pinjaman Online (Fintech)?

Seusai acara media briefing Dirjen pajak yang ada di Jakarta, Neilmadldrin Juga menjelaskan bahwa ada rencana untuk uji coba integrasi nomor induk kependudukan tersebut dengan pada bulan depan atau lebih tepatnya bulan Juni. Perlu Anda ketahui, bahwa integrasi seperti ini adalah sebuah amanat yang terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Amanat tersebut juga diturunkan pada Perpres atau Peraturan Presiden nomor 83/2021 itu mengenai pencantuman dan pemanfaatan nomor induk keluarga atau NPWP dalam pelayanan publik. Hal ini berupa kewajiban pencantuman NIK atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam layanan publik, serta aktivitas pemadanan dan pemutakhiran data kependudukan maupun basis data perpajakan yang ada.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor Juga menyebutkan bahwa implementasi data kependudukan dan data perpajakan akan semakin memperkuat usaha untuk penegakan kepatuhan pajak, Hal tersebut dikarenakan ada banyak instansi dan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam bidang administrasi nya. Sehingga hal tersebut dinilai bisa atau mampu meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan perpajakan. Untuk mengatasi hal yang satu ini tentu saja Anda perlu untuk bisa mengelola perpajakan anda dengan baik dan benar, salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan perpajakan atau yang biasa disebut dengan kursus pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pemerintah telah resmi memberlakukan aturan perpajakan yaitu lebih tepatnya mengenai PPH dan PPN atas penyelenggaraan teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan fintech sejak Hari Minggu 1 Mei 2022 lebih dari sebulan yang lalu. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai mengenai penyelenggaraan teknologi finansial tersebut dilakukan dengan upaya memberikan kepastian hukum dan berbagai kemudahan Administrasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mengenai transaksinya.

Tentu saja sebagai pelaku bisnis di bidang tersebut sangat perlu untuk mengetahui berbagai informasi seperti ini bahkan hingga mengelola perpajakannya dengan baik dan benar. Salah satunya adalah bisa dengan mengikuti brevet pajak.

Karena dengan brevet pajak seorang peserta yang mengikuti pelatihan perpajakan tersebut biasanya akan mempelajari atau diberikan dan diajarkan mengenai sebuah materi mengenai perpajakan dasar bahkan hingga level perpajakan lanjutan. Bukan hanya para pengusaha saja yang yang yang dapat mengikuti kelas brevet pajak, namun biasanya juga diikuti oleh para calon konsultan pajak yang akan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak agar lebih mendalami berbagai ilmu tentang perpajakan itu sendiri.

Kembali lagi membahas tentang, pajak fintech, terdapat beberapa hal yang telah diatur dalam aturan pajak ini, yaitu tentang penunjukan pemotong pajak penghasilan dan pengenaan pajak penghasilan mengenai penghasilan sehubungan dengan transaksi layanan pinjam meminjam atau juga yang biasa disebut dengan pinjol atau pinjaman online. Juga terdapat perlakuan pajak pertambahan nilai atas jasa penyelenggaraan fintech itu sendiri.

Subjek Pajak Pinjaman Online atau Subjek Pajak Fintech

Supaya lebih jelas mengenai aturan yang termasuk baru seperti ini sangat penting untuk terlebih dahulu memahami siapa saja subjek atau target pelaku dalam layanan pinjam meminjam platform yang menyediakan pinjaman online tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 2 Ayat 1 PMK 69/2022 telah disebutkan bahwa pelaku dalam layanan pinjam meminjam biasanya terdiri atas beberapa pihak ini, yaitu pemberi pinjaman atau lender, penerima pinjaman atau borrower, dan yang terakhir adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam atau yang merupakan penyedia platform peer to peer lending.

Apabila dalam proses terjadinya pinjol tersebut terdapat tiga pelaku maupun subjek yang masing-masing telah mempunyai kewajiban perpajakan yang berbeda, ini sebagai pihak yang dikenakan pajak maupun yang harus memungut pajak. Melalui hal tersebut diatur lebih lanjut dengan lebih mendetail pula ketentuan perpajakan dari masing-masing pihak baik pemberi pinjaman maupun peminjam atau juga penyedia platform layanan tersebut. Berikut ini rinciannya.

Baca Juga: Tidak Disadari, Pajak Bermanfaat Penting untuk Seorang Pelaku Bisnis

Pemberi Pinjaman

Tentu saja dalam transaksi pinjol terdapat pemberi pinjaman yang akan memperoleh penghasilan berupa sebuah bunga pinjaman yang telah dibayarkan oleh borrower melalui penyedia layanan pinjol. Nah, penghasilan dari bunga pinjaman tersebutlah yang nantinya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh)  Pasal 23/26.

Penerima Pinjaman

Seperti yang telah diketahui bahwa terdapat sejumlah bunga yang akan dikenakan mengenai uang yang telah dipinjam dari pemberi pinjaman. Penerima pinjaman atau seorang peminjam tersebut memberikan bunga atas sejumlah uang yang dipinjamnya kepada pihak pemberi pinjaman.

Penyedia Jasa Pinjaman Online

Pihak penyedia jasa pinjaman online yang akan membayarkan bunga pinjaman tersebut ke pemberi pinjaman. Dapat disebutkan bahwa penyedia jasa pinjol ini hanya sebagai perantara saja, antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh warga masyarakatnya. Untuk sebagian negara, pajak memang menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar. Oleh sebab itu, pembayaran pajak ini dirasa menjadi hal yang cukup penting untuk keberlangsungan sebuah negara.

Sedikitnya terdapat enam negara yang mempunyai pajak penghasilan terbesar di dunia. Salah satunya ada di Asia yakni Jepang yang mengenakan pajak penghasilan yakni sebesar 55,97% dari pendapatan warganya.

Negara mempunyai kebijakan masing-masing tentang besaran angka pajak yang dikenakan. Tapi, biasanya tentu hal tersebut akan disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan juga standar hidup yang dimiliki oleh warga negaranya. Ada beberapa negara dengan pajak penghasilan terbesar di dunia. Penasaran? Simak ulasan berikut:

Pantai Gading

Pantai Gading adalah sebuah negara yang ada di kawasan Afrika Barat. Negara yang berbatasan dengan Teluk Guinea di sebelah selatannya tersebut menjadi salah satu negara yang paling makmur di kawasannya.

Dari sektor ekonominya, negara yang satu ini diketahui sebagai penghasil dan juga pengekspor cokelat terbesar di dunia. Mungkin memang tidak banyak yang  menyangka jika Pantai Gading menjadi salah satu negara dengan pajak penghasilan tertinggi. Diketahui jika warga negara Pantai Gading memberikan sekitar 60% dari pendapatan mereka untuk pajak.

Finlandia

Finlandia adalah merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa Timur. Di tahun 2013, negara ini diketahui mempunyai populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Finlandia sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Uni Eropa.

Bukan hanya itu, Finlandia juga masuk dalam deretan negara yang memiliki pajak penghasilan terbesar. Tarif pajak di negara yang satu ini juga terbilang cukup tinggi. Angkanya bahkan bisa mencapai 56,95 persen dari pendapatan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Baca Juga: Ketahui Apa Itu Kursus Pajak dan Izin Praktik Konsultan Pajak

Jepang

Kita beralih ke benua Asia, Jepang juga menetapkan pajak penghasilan yang tinggi pada warga negaranya. Didalam hal PDB, Negeri Sakura tersebut menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pajak penghasilan Jepang juga menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang mempunyai angka yang cukup besar. Dimana telah tercatat sebesar 55,97 % pajak penghasilan dikenakan negara tersebut terhadap pendapatan warga negaranya.

Denmark

Disamping Finlandia, negara nordik lain yang mempunyai pajak penghasilan terbesar adalah Denmark. Didalam hal ini, Pajak penghasilan yang dikenakan Denmark kepada warga negaranya sekitar 55,9% dari pendapatan. Besarnya pajak penghasilan tersebut memungkinkan pemerintah Denmark dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan juga berbagai program sosial untuk rakyatnya.

Austria

Austria diketahui sebagai negara terkaya ke-12 di dunia didalam hal PDB per kapita. Negara tersebut memunyai tingkat ekonomi yang baik dan jutga standar hidup yang tinggi. Didalam hal pajak penghasilan, Austria menarik pajak sekitar 55% dari pendapatan warga Negara mereka.

Swedia

Besar pajak yang dikenakan oleh pemerintah Swedia mencapai 52,9% dari pendapatan tahunan warga Negara disana.

Selain ke 6 negara tersebut diatas, terdapat beberapa negara lainnya seperti Aruba, Belgia, Israel, sampai Slovenia yang masuk deretan negara yang memiliki pajak penghasilan tertinggi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Tentu saja Anda sudah mengetahui bahwa pajak adalah salah satu kontribusi wajib seorang warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak terdapat imbalan yang didapatkan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat di dalamnya.

Definisi seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2017 mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Terlebih Anda sebagai pelaku usaha tentu saja telah sangat paham bahwa pajak ini sangat wajib untuk dibayarkan pada pemerintah. Sebagai seorang pengusaha tentu saja pengelolaan pajak maupun berbagi hal di dalamnya sangat penting untuk di pahami betul supaya menjadi pengusaha yang yang profesional. Salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak.

Dengan adanya sebuah pelatihan atau training pajak seperti ini, para pengusaha akan sangat diuntungkan karena akan mempelajari berbagai seluk-beluk atau dasar dari perpajakan bahkan hingga pengetahuan perpajakan level up, apabila diinginkan. Training pajak seperti ini biasa disebut dengan brevet pajak.

Bukan hanya untuk seorang pengusaha saja, tapi pelatihan perpajakan tersebut juga bisa diikuti oleh calon konsultan pajak yang ingin lebih mendalami  pengetahuan maupun pengalamannya di bidang perpajakan. Kembali lagi membahas tentang pajak, bahwa seperti yang telah disebutkan dalam definisi pajak yang tercantum dalam undang-undang, telah sangat jelas bahwa pajak adalah sebuah kewajiban untuk setiap warga negara yang menggunakan atau menikmati fasilitas umum.

Suka maupun tidak, semua warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu untuk membayarkan pajak, pasti memiliki Kewajiban untuk membayar pajak karena sifat dari pajak sendiri adalah memaksa. Terlebih untuk seseorang yang telah memperoleh sebuah hukuman maupun sanksi baik sanksi pidana atau administratif jika sengaja tidak membayarkan pajak.

Bukan bersikap semena-mena atau tanpa alasan menciptakan sebuah sanksi dalam bidang perpajakan, tetap ini untuk warga memenuhi syarat tertentu untuk membayarkan pajak, seperti halnya seorang pengusaha. Namun, perlu Anda ketahui bahwa ternyata terdapat sisi lain dari pajak yaitu dapat diperoleh fungsi dan manfaatnya untuk seorang pengusaha.

Baca Juga: Macam-Macam Kelas Pelatihan Pajak dan Manfaatnya

Apa Saja Manfaatnya?

Sebagai seorang pengusaha tentu saja pengelolaan pajak maupun berbagi hal di dalamnya sangat penting untuk di pahami betul supaya menjadi pengusaha yang yang profesional. Salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Pada dasarnya, perpajakan ini mempunyai begitu banyak manfaat untuk para pengusaha tanpa disadari oleh banyak orang. Beberapa manfaat diantaranya mampu untuk meningkatkan profesionalitas para pengusaha. Berikut ini adalah beberapa manfaat pajak untuk pelaku bisnis yang harus Anda ketahui.

Menunjukkan Kredibilitas Bisnis

Perusahaan dengan kredibilitas yang baik tentu saja akan selalu membayarkan pajaknya tepat waktu setiap bulan atau bahkan setiap tahun. Sebuah pelaku bisnis yang memiliki perusahaan tersebut pasti tidak ingin apabila nama perusahaannya masuk dalam blacklist petugas pajak karena tidak taat membayar pajak.

Menunjukkan Posisi Keuangan Perusahaan

Keuangan yang stabil atau sehat pasti menjadi salah satu kunci sukses sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang stabil tentu saja akan terhindar dari keterlambatan pembayaran pajak yang nantinya malah akan merugikan. Seperti yang telah disebutkan, bahwa terdapat adanya sanksi dari petugas pajak apabila sebuah perusahaan atau seorang pelaku bisnis telat melakukan pembayaran pajak.

Terdapat beberapa manfaat lain yang tentunya sangat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja  sebuah perusahaan maupun seorang pelaku bisnis yaitu dengan membayar pajak biasanya akan terlihat lebih profesional dan yang kedua adalah bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah karena memiliki NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dari tahun ke tahun tentu saja jumlah perusahaan di Indonesia semakin meningkat. Perkembangan tersebut tentu akan berdampak juga pada meningkatnya kebutuhan terhadap Konsultan Pajak dengan jumlah yang banyak. Namun sayang, di Indonesia jumlah profesi Konsultan Pajak memang masih belum banyak tersedia.

Mengenal Kursus Brevet Pajak

Belajar pajak beserta segala kompleksitas aturannya memang perlu dimulai dari penguatan dasar teori perpajakan. Kursus Brevet Pajak hadir sebagai program pelatihan yang akan membantu peserta dalam mempelajari materi perpajakan secara lengkap, terstruktur, komprehensif, berdasarkan kurikulum standar. Kursus Brevet bukan seperti sebuah seminar yang membahas hanya satu topik tertentu yang khusus saja, melainkan membahas tentang keseluruhan materi perpajakan dari teori dasar hingga pada penerapannya dalam transaksi riil.

Kursus Brevet tentu menjadi sebuah jalan pembuka untuk belajar materi perpajakan sebab dimulai dengan membahas teori yang akan mendasari topik-topik lanjutan yang jauh lebih spesifik dalam bidang perpajakan. Dengan luasnya cakupan materi pembelajaran tersebut, maka durasi kursus pajak juga tidak sebentar.

Kursus Brevet bisa diselenggarakan oleh Lembaga Profesi, Konsultan Pajak, Lembaga Pendidikan, Tax Center, Universitas maupun oleh Sekolah Tinggi yang mempunyai pengalaman, kompetensi, serta kapasitias untuk menyelenggarakan program pelatihan.

Materi Kursus Brevet Pajak

Umumnya materi Kursus Brevet dibagi dalam 3 kelompok, yakni: Brevet A untuk materi perpajakan Orang Pribadi, Brevet B untuk materi perpajakan Badan/Perusahaan, dan juga Brevet C untuk pembahasan materi perpajakan internasional.

Sertifikat Brevet Pajak

Setelah peserta berhasil menyelesaikan pembelajaran dan juga lulus dalam ujian Kursus Brevet maka peserta akan mendapatkan Sertifikat Kelulusan Brevet Pajak. Sertifikat tersebut meruapakan salah satu bukti keahlian dalam bidang perpajakan yang tentu saja bisa digunakan untuk pengembangan karir serta menjadi kuasa didalam beberapa keperluan perpajakan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014).

Persiapan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Kursus Brevet juga bisa digunakan sebagai bentuk persiapan untuk melanjutkan ke program Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Ujian tersebut adalah kegiatan ujian untuk memperoleh sertifikat jenjang profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Baca Juga: Lebih Mudah, Bayar Pajak Hanya Menggunakan NIK

Kelulusan didalam pelaksanaan USKP tentu tidak bisa diperoleh dengan mudah. Persiapan belajar guna memahami teori dasar sampai pada penyelesaian berbagai macam contoh kasus harus benar-benar dikuasai dengan baik serta mendetil. Program Brevet didesain guna membantu kesiapan para calon peserta didalam menghadapi USKP.

Sedangkan untuk tata cara pendaftaran USKP bisa Anda cek di alamat: http://kp3skp.or.id/ .  Kelulusan USKP dibutukan untuk memperoleh izin praktik konsultan pajak yang akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Izin praktik yang disetujui akan memperoleh Kartu Izin Praktik dengan jangka waktu masa berlaku yakni selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal penerbitan Izin Praktik.

Peningkatan izin praktik akan diperoleh secara berjenjang yakni mulai dari tingkat A dan bisa ditingkatkan ke tingkat yang Iebih tinggi lagi. Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka karir dalam bidang Konsultan Pajak bisa dimulai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.