Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Memiliki usaha rumahan dengan modal yang spesial namun dapat memberikan sebuah keuntungan yang besar tentunya menjadi sebuah impian bagi semua orang yang ingin memulai usahanya. Salah satu contoh usaha yang memberikan keuntungan besar dengan modal yang sekecil-kecilnya yaitu usaha laundry.

Maka dari itu, Anda harus mengetahui sebelumnya mengenai tata cara serta sistematika dalam membayarkan pajak ada usaha laundry Anda. Anda dapat mencari tahunya dengan mencari tahu di internet atau Anda dapat melakukan pelatihan pajak yang akan Anda rasakan berbagai benefitnya jika Anda melakukan pelatihan pajak tersebut, mulai dari memahami bagaimana tata cara, serta sistematika membayarkan pajak yang baik dan benar.

Sehingga, Anda pun akan mendapatkan sebuah sertifikat pelatihan pajak yang dapat Anda gunakan untuk menambah kualitas diri Anda. Sekaligus dapat Anda gunakan sebagai nilai tambah Ketika Anda ingin melamar kerja di sebuah perusahaan. Usaha laundry dikatakan menjadi sebuah usaha sampingan bahkan dapat menjadi sebuah sumber penghasilan tambahan, karena usaha laundry tersebut tidak sulit untuk merintis dan mengelola usaha ini apabila dikerjakan secara tekan dan berkomitmen penuh.

Usaha laundry dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun Anda berada. Banyak dari masyarakat mulai dari kalangan ibu rumah tangga, pegawai, karyawan swasta, bahkan mahasiswa yang mencoba peruntungannya dengan membuka usaha laundry sebagai usaha tambahan mereka. Tidak menutup kemungkinan usaha ini dapat menjadi sebuah usaha yang besar dan menjadi usaha badan yang akan sangat menguntungkan. Bagi mereka yang menekuni dan memberikan sebuah kualitas dalam menjalani usaha laundry ini, yang akan diingat oleh para konsumen jika performa dari laundry yang dijalani sangat bagus.

Lalu, bagaimana dengan penerapan pajak atas pendapatan yang telah diperoleh dari usaha laundry ini? Anda juga tidak boleh melupakan sebuah unsur penting yaitu pajak dalam suatu usaha, apalagi usaha laundry yang telah Anda jalani ini telah menjadi besar. Maka, usaha tersebut akan dikenai sebuah pajak dan Anda pun harus menjalani wajib pajak tersebut dan pengetahuannya mengenai tata cara serta sistematika dalam membayarkan pajak usaha laundry Anda.

Baca Juga: Penurunan Rasio Pajak yang Sudah Terjadi Sejak 2011, Mengapa Begitu?

Perlu Anda ketahui, jika usaha laundry yang Anda jalani berbentuk usaha perorangan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bruto tertentu, disebutkan mengenai penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki bruto tertentu. Akan dikenai pajak penghasilan yang sifatnya final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif pajak penghasilan yang telah bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah bruto yang diterima oleh perusahaan tersebut.

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan akan dikenai pajak penghasilan final diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi, dan Wajib pajak badan yang berbentuk PT, koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau yang lainnya. Jika penerimaan atau pendapatan yang diperoleh usaha tersebut dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka akan dikenai wajib pajak tersebut.

Maka, bagi Anda yang ingin memulai usaha laundry, Anda tidak perlu khawatir karena pengenaan pajak pergi usaha laundry pun tidak sama saja langsung membayarkan pajak. Karena pajak penghasilan laundry di setiap bulannya merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang telah bersifat final.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengikuti training pajak akan memberikan begitu banyak manfaat. Terlebih untuk Anda yang ingin maupun sedang bekerja di bidang ekonomi, keuangan, maupun perpajakan itu sendiri. Juga bisa diikuti oleh pihak wajib pajak ketika ingin bisa mengelola perpajakannya dengan efektif dan efisien. Dikarenakan kelas perpajakan seperti ini akan membuat Anda mengetahui berbagai materi maupun informasi tentang perpajakan yang ada pada saat ini. Seperti halnya mengenai penurunan rasio pajak yang sudah berlangsung sejak 2011 lalu. Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengungkapkan, terdapat tren penurunan tax ratio atau rasio pajak sejak tahun 2011 yang terjadi di Indonesia.

Staf ahli bidang kepatuhan pajak dari Menteri Keuangan Yon Arsal menjelaskan, secara teoritis penurunan tax ratio ini disebabkan karena terdapat polisi gap dan compliance gap. Kemudian, hal tersebut menyebabkan rasio pajak yang ada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memiliki kecenderungan yang rendah dan masih belum maksimal. Sehingga menjadi di tantangan tersendiri yang paling utama. Yon Arsal juga menguraikan bahwa policy gap yang muncul karena adanya pemilihan peraturan yang diambil oleh pemerintah dan dan ternyata menyebabkan adanya tax expenditure. Tax expenditure ini adalah penerimaan pajak yang berkurang karena terdapat kebijakan khusus yang berbeda daripada umumnya sistem perpajakan yang ada.

Pemerintah sebelumnya memang telah melakukan penerapan kebijakan perpajakan yang cukup longgar, misalnya tarif pajak yang rendah untuk wajib pajak UMKM. Sedangkan, compliance gap sendiri muncul disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah untuk melakukan pengumpulan pajak dan kapasitas pengawasan. Yon Arsal juga memiliki harapan untuk kedepannya bahwa rasio pajak di Indonesia bisa diperbaiki. Supaya bisa melakukan peningkatan pada tax ratio, karena pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan sejak 2018 dengan berbagai perbaikan organisasi, sistem, peningkatan sumber daya manusia (SDM), maupun Proses bisnis.

Namun di sisi lain, pemerintah pun berharap mampu menurunkan biaya kepatuhan pajak dan dan mengurangi atau menekan biaya pemungutan pajak. Dengan upaya mengeluarkan UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang telah dilakukan. Hal ini diharapkan supaya kedepannya mampu meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak yang ada di Indonesia. Selain itu, juga terdapat tambahan tren penurunan rasio pajak di Indonesia yang juga tercantum dalam laporan revenue statistic in Asian and Pacific 2022. Laporan tersebut diumumkan oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Juga terdapat bahwa rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio pajak pada 2007.

Baca Juga: Manfaat Menjadi Ahli Pajak Secara Umum, Bagaimana Perannya?

Pada kala itu, tahun 2007 tax ratio ternyata mencapai 12,2%. Hal ini tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan tax ratio yang terjadi pada tahun 2020 yang hanya sekitar 10,01% saja, terhitung lebih rendah 2,1% dibandingkan dengan tax ratio 2007. Bukan hanya itu saja, Tapi rasio pajak Indonesia tahun 2020 pun lebih rendah dari rata-rata rasio pajak Asia Pasifik yang bernilai 19% PDB.

Bahkan rata-rata rasio pajak OECD jauh lebih tinggi yaitu mencapai 33,5% PDB dibandingkan dengan rasio pajak Indonesia. Tentu saja informasi perpajakan seperti ini sangat penting untuk orang-orang yang bekerja di bidang perpajakan maupun perekonomian. Juga bisa dimanfaatkan untuk menyadari betapa pentingnya melakukan kewajiban perpajakan yang ada oleh pihak wajib pajak. Maka dari itu, pelatihan perpajakan melalui training pajak selalu disarankan untuk diikuti.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan, Kurs Pajak mempunyai fungsi sebagai nilai kurs yang dipakai sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor,  dan Pajak Penghasilan.

Biasanya istilah kurs biasanya lebih sering didengar saat kita berada di tempat penukaran uang atau money changer. Secara harfiah kurs merupakan nilai tukar yang dikonversikan dari suatu mata uang. Apabila dihubungkan dengan pajak, kurs pajak berarti nilai tukar uang yang dipakai untuk pembayaran pajak.

Kurs pajak sendiri sudah memiliki payung hukumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 terkait Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1983 mengenai PPN dan PPnBM, yang sebelumnya mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2009 terkait Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 mengenai PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Besar kurs pajak berdasarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditentukan setiap minggu serta berlaku selama 7 hari. Itulah yang disebut sebagai kurs pajak mingguan. Nilai tukar pajak tersebut akan selalu berubah-berubah tergantung dari perubahan nilai mata uang dollar Amerika (USD) yang menjadi = acuan utama. Kurs pajak wajib dilakukan di tiap transaksi yang memakai mata uang asing untuk mengetahui berapa besar kewajiban pajak yang wajib dibayarkan kepada negara.

Fungsi Kurs Pajak

Kurs pajak merupakan nilai kurs atau mata uang yang dipakai sebagai dasar perhitungan transaksi perpajakan di Indonesia. Biasanya nilai tukar ini digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan yang menjalankan bisnis maupun transaksi perdagangan di pasar internasional. Kurs pajak tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan setiap kali akan dilakukan transaksi terkait pajak yang meliputi:

Bea Masuk (BM)

Bea Masuk merupakan pungutan yang sifatnya wajib dari pemerintah untuk barang impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pada umumnya tarif Bea Masuk tersebut telah  diatur oleh Kemenkeu yang telah tercantum di dalam buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Pada umumnya tarif Bea Masuk tersebut ialah 7,5%. Hitungannya ialah Tarif Bea Masuk dikalikan ke Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM). NDPBM ialah harga barang yang ditambah nilai asuransi dan juga ongkos kirim. NDPBM = harga barang + nilai asuransi + ongkos kirim

Setelah  Anda mengetahui jumlah NDPBM barulah Anda bisa menghitung besar besar masuk dengan rumus: NDPMB (yang sudah disesuaikan dengan nilai kurs pajak yang berlaku) x Tarif Bea Masuk

Baca Juga: Materi dan Biaya Pelatihan Brevet Pajak

Bea Keluar

Bea Keluar merupakan sejumlah pungutan yang dibebankan negara terhadap barang ekspor yang mengacu UU Kepabeanan. Rumusnya ialah Tarif Bea Keluar x Harga Ekspor satuan barang x Nilai tukar mata uang atau nilai kurs pajak.

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN merupakan pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak pribadi maupun perusahaan yang melakukan transaksi jual-beli barang ataupun jasa kena pajak. Sementara itu, PPnBM, hanya objeknya saja yang berbeda walaupun definisinya sama dengan PPN. Objek dari PPnBM ialah barang-barang mewah. Pembayaran pajak jenis ini wajib dilaksanakan setiap akhir bulan oleh penjual sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).menghasilkan ataupun mengimpor barang mewah.

Umumnya tarif PPN dipatok sebesar 10%, atau minimal 5% sementara maksimal 15%. Sedangkan tarif minimal PPnBM ialah 10% dan maksimalnya 20%. Rumus untuk menghitung PPN atau PPnBM untuk impor barang ialah: NDPBM + Bea Masuk + 10%. Sementara itu, tarif PPN dan PPnBM untuk ekspor gratis.

PPh

PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau didapatkan dalam kurun satu tahun. Dalam rangka impor barang maupun jasa, formulasi PPh-nya ialah: NDPBM + Bea Masuk + 7,5%.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bagi Anda yang ingin bekerja dalam bidang perpajakan, memang sangat disarankan untuk mengikuti brevet pajak untuk kelancaran kariernya. Brevet pajak sendiri ialah kursus atau pelatihan pajak dengan sejumlah tingkatan mulai yakni tingkat A, B hingga C. Lantas apa saja materi yang akan dipelajari?

Kursus Brevet A

Tingkatan A merupakan pelatihan pajak dasar yang akan membahas materi utama tentang pajak penghasilan orang pribadi. Materi tersebut meliputi ketentuan umum ataupun tata cara perpajakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bangunan (BPHTB), bea materai dan juga Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

Kursus Pajak Brevet B

Tingkatan yang satu ini merupakan pelatihan pajak dengan pembahasan dasar sampai menengah. Materi yang akan didapatkan oleh peserta semakin kompleks. Berikut materi lengkapnya:

• Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) A dan B
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Akuntansi Perpajakan
• PPh Pemotongan dan Pemungutan
• Pengisian SPT PPN & PPh Elektronik
• Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

Kursus Pajak Brevet C

Brevet C merupakan tingkat pelatihan pajak yang paling tinggi. Untuk mengikuti kelas yang satu ini, syaratnya peserta harus sudah lulus pelatihan sebelumnya yaitu brevet A dan B serta mengantongi sertifikatnya.

Materi yang akan didapatkan peserta kelas pajak tingkat akhir ini ialah tentang PPh Pemotongan dan Pemungutan, Akuntansi Perpajakan & SPT PPh Badan Bentuk, PPh Badan dan Pribadi C, Tax Planing dan juga Pajak Internasional.

Siapa yang Boleh Mengikuti Brevet Pajak?

Untuk para penggiat pajak maupun orang-orang yang bekerja pada bidang akuntansi dan juga keuangan, kursus pajak ini tentu bisa sangat mendukung. Apalagi sertifikat kelulusannya yang sudah pasti bisa  menjadi nilai tambah saat mencari pekerjaan.

Namun, orang awam pun juga boleh mengikuti pelatihan pajak tersebut karena brevet pajak mengajarkan ilmu pajak yang memang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak. Jadi siapa pun dapat menjadi peserta dari training pajak.

Baca Juga: Ingin Berkarir Sebagai Staf Pajak? Berikut Tugas-Tugasnya

Berapa Biaya Brevet Pajak?

Untuk biaya brevet pajak tentu saja berbeda-beda tergantung dari pada penyelenggaranya. Para peserta dapat mendaftar kursus melalui situs resmi ataupun mencari jasa pelatihan pajak.

Apa Saja Manfaat Mengikuti Brevet Pajak?

1. Karena bisa diikuti oleh masyarakat umum, maka masyarakat yang termasuk wajib pajak tentu saja bisa lebih memahami tentang perpajakan, dan mampu merencanakan pajak sesuai dengan dirinya.
2. Untuk masyarakat umum yang ingin menjadi konsultan pajak, dapat memanfaatkan training pajak ini.
3. Untuk konsultan pajak yang ingin meningkatkan kemampuannya juga sangat mungkin memperoleh manfaat dari mengikuti pelatihan pajak.
4. Peserta akan menjadi lebih terampil dalam menghitung dan juga melaporkan pajak.
5. Sertifikat kelulusan training pajak bisa menjadi nilai tambah untuk melamar pekerjaan, baik untuk lulusan baru ataupun para pekerja yang berkarir dalam bidang akuntansi, keuangan serta perpajakan.
6. Untuk mereka yang sudah bekerja dalam bidang tersebut sangat mungkin untuk menaikkan jabatan karena mengikuti pelatihan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah salah satu upaya yang biasanya dilakukan oleh calon ahli pajak, agar lebih siap untuk mengikuti ujian sertifikasinya. Hal tersebut dikarenakan seorang orang ahli pajak atau juga biasa disebut dengan konsultan pajak ini perlu memperoleh sebuah resensi dengan cara mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Nah, dengan mengikuti kelas perpajakan tersebut nantinya seorang calon konsultan pajak akan merasa lebih menguasai berbagai materi tentang perpajakan. Pada umumnya, konsultan pajak mempunyai andil yang besar untuk membantu orang-orang dalam mengatasi urusan perpajakan para wajib pajak.

Tidak jarang wajib pajak yang kebingungan dengan jumlah pajak yang perlu dibayar pada pemerintah. Sehingga, konsultan pajak merupakan salah satu solusi terbaiknya. Pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini disebabkan oleh adanya begitu banyak pengusaha kena pajak yang muncul. Hal tersebut salah satu kabar baik untuk negara kita. Tetapi, terkadang para pengusaha kena pajak belum terlalu mengerti bagaimana prosedur untuk melakukan kewajiban perpajakan, sehingga mengharuskan untuk konsultasi pada seorang ahli pajak. Secara umum, profesi ahli pajak ini sangatlah menjanjikan dan perannya sangat besar untuk berkontribusi pada negara dengan melalui perpajakan sendiri.

Disamping itu, para wajib pajak juga terbantu karena profesi seorang ahli pajak. Untuk itu, profesi konsultan pajak atau ahli pajak ini sangat diperlukan karena bisa meningkatkan pendapatan pajak pada negara ini. Seorang ahli pajak, biasanya akan bekerjasama oleh berbagai perusahaan maupun perorangan yang memerlukan jasanya untuk mengurus kewajiban perpajakan. Pasalnya, perusahaan mempunyai aturan kewajiban pajak dan proses keuangan yang lebih kompleks dibandingkan wajib pajak pribadi. Berikut ini adalah berbagai manfaat dan peran menjadi seorang ahli pajak, antara lain:

Lebih Efektif Melakukan Perhitungan Pajak

Karena ahli pajak biasanya sudah menempuh pendidikan di bidang perpajakan, terlebih sudah mengikuti kursus pajak dan ujian sertifikasinya. Tentu saja hal tersebut membuat seorang ahli pajak sangat Terlatih Untuk melakukan penghitungan pajak dan melakukan berbagai prosedurnya. Dengan begitu, ahli pajak akan lebih efektif dan efisien untuk melakukan perhitungan perpajakan dan mampu meminimalisir risiko kesalahan yang terjadi saat menghitung pajak. Seorang konsultan pajak juga bertugas melakukan pendampingan selama proses pelaporan pajak dilaksanakan.

Biaya Operasional yang Lebih Efisien

Hal tersebut dikarenakan biaya operasional seringkali berlaku untuk pihak karyawan yang yang mengatur administrasi, juga termasuk melakukan perhitungan perpajakan. Mungkin saja hal tersebut akan lebih mahal apabila pihak perusahaan merekrut karyawan tersendiri karena harus mengeluarkan gaji untuk setiap bulannya.

Baca Juga: Apakah Bisa Membuat NPWP Namun Belum Bekerja?

Bisa Mengatasi Masalah Pajak

Sebuah masalah terkadang juga terjadi di dalam proses pembayaran pajak. Dengan menyerahkan permasalahan tersebut pada seorang konsultan pajak atau ahli pajak, maka setiap masalah tersebut akan bisa teratasi dengan baik karena memang seorang ahli berperan dalam hal tersebut untuk mencari solusinya dan masalah akan segera selesai.

Perencanaan Pajak Semakin Mudah Dilakukan

Pengusaha kena pajak yang dikenai kewajiban perpajakan pasti memiliki permasalahan yang cukup kompleks untuk diatasi. Juga termasuk pada pajak yang dibebankan untuk proses produksi. Untuk itu, peran dari seorang ahli pajak adalah untuk membantu melaksanakan perencanaan pajak yang harus dibayarkan nantinya.

Fokus Pada Bisnis yang Dijalani

Tidak dapat diragukan lagi bahwa sebagai seorang pengusaha harus fokus pada bisnis yang dijalani nya. Dengan menggunakan jasa dari seorang ahli pajak, maka seorang pengusaha tersebut akan bisa fokus pada bisnis perusahaannya. Pelaku bisnis akan lebih tenang karena yang mengatasi adalah seorang ahli di bidang perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Staf pajak menjadi salah satu profesi yang pasti banyak dibutuhkan oleh setiap perusahaan sebab mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penting. Profesi yang satu ini memiliki tanggung jawab dengan semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan perusahaan. Mungkin saja masih banyak orang yang menyamakan staf pajak dengan staf finance atau bahkan dengan akuntan. Padahal, tugas dan juga tanggung jawabnya sangat berbeda.

Apa itu Staff Pajak?

Staff pajak atau Tax Officer ialah suatu profesi administrasi, yang secara khusus mengurusi masalah pajak di suatu perusahaan. Biasanya pegawai dalam bidang ini akan bekerja di divisi keuangan yang merupakan salah satu bagian terpenting didalam struktur perusahaan berskala besar, ataupun kecil. Umumnya posisi staff pajak ini ditawarkan kepada para lulusan jenjang pendidikan yang sama, yakni lulusan jurusan perpajakan. Mengapa demikian? Sebab pembahasan pajak itu jauh lebih spesifik, walaupun sangat berkaitan dengan data keuangan perusahaan.

Lantas Apa Saja Tugas dan Tanggung Jawab Staff Pajak?

Seorang staf pajak akan bertanggung jawab didalam mempersiapkan dokumen sampai dengan mengelola laporan pajak perusahaan. Staff pajak juga memiliki tanggung jawab untuk membuat rencana strategi pajak perusahaan. Rencana menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Karena dengan adanya hal tersebut maka perusahaan pun bisa mengerti terhadap nominal besaran pajak, yang harus dibayar segera.

Sehingga perusahaan pun terlebih dahulu bisa melakukan persiapan, supaya nantinya proses pembayaran tersebut bisa berlajan lancar. Dengan rencana yang matang, maka perusahaan juga bisa terhindar dari yang namanya sanksi atau denda keterlambatan atas pembayaran pajak.

Selain itu, segala laporan keuangan baik itu komersial serta fiskal menjadi makanan sehari-hari untuk seorang staff pajak. Terdapat beberapa jenis administrasi pajak yang pada umumnya ditangani oleh seorang staf pajak, diantarnya PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23/26, PPh 24, sampai dengan PPh badan. Disamping itu, staf pajak juga mempunyai tugas lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Kewajiban Bendahara Pemerintah dalam Memotong dan Memungut Pajak

1. Bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengatur, serta menyiapkan dokumen perpajakan perusahaan.
2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan secara pasti.
3. Membayar serta melaporkan pajak secara tepat waktu. Itulah mengapa seorang staff bagian pajak harus memiliki tingkat disiplin yang tinggi.
4. Membuat perencanaan pajak.
5. Mengatur dan juga memperbarui database pajak milik perusahaan.
6. Melakukan peninjauan sistem terkait dengan pajak perusahaan.
7. Selalu up to date dengan berbagai kebijakan pajak yang terdapat di wilayah perusahaan.

Kualifikasi Pekerjaan Staff Pajak

Apabila Anda berminat untuk melamar kerja sebagai staff pajak, tentu saja terdapat beberapa kualifikasi pekerjaan yang harus Anda penuhi. Berikut beberapa diantarnya:

1. Mempunyai pemahaman mengenai pajak perusahaan dengan baik
2. Telah lulus dari jurusan minimal D3 atau S1 Akuntansi atau Pajak atau Perbankan
3. Mempunyai pengalaman dalam bidang terkait setidaknya 1 tahun
4. Menyukai angka dan juga hitungan
5. Mampu bekerja dalam tekanan
6. Mempunyai sertifikat Brevet A dan B

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan langkah paling tepat untuk Anda yang ingin mengetahui pengetahuan tentang perpajakan maupun menambah pengalaman pada bidang tersebut. Brevet pajak seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang yang akan maupun sedang bekerja di bidang pajak sendiri. Hal tersebut dikarenakan kelas perpajakan ini dipercaya memiliki begitu banyak manfaat. Mulai dari materi perpajakan dasar hingga lanjutan, bahkan hingga berbagai informasi pajak pada saat ini.

Seperti misalnya mengenai NPWP. NPWP atau biasa disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan sebuah syarat yang harus dimiliki ketika ingin melakukan transaksi perpajakan untuk warga negaranya. NPWP juga merupakan tAnda pengenal atau identitas wajib pajak yang dikelola oleh pihak Dirjen pajak.

Untuk beberapa wajib pajak, mungkin saja kepemilikan dari NPWP ini belum dibutuhkan apalagi untuk wajib pajak yang belum berpenghasilan atau belum bekerja. Walaupun demikian, nantinya setiap wajib pajak akan mengajukan NPWP dan memerlukannya. Perlu Anda ketahui bahwa ternyata terdapat berbagai keperluan yang membutuhkan NPWP sebagai syaratnya, misalnya seperti melamar sebuah pekerjaan.

Lantas, untuk seorang wajib pajak yang belum memiliki pekerjaan, bagaimana cara membuat NPWP? Apa yang harus dilakukan pada pengisian kolom kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan sumber penghasilan yang terdapat pada formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak?

Ternyata, hal tersebut telah dijelaskan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak yang belum berpenghasilan atau belum bekerja dan melakukan pengajuan pendaftaran NPWP. Maka, bisa centang pilihan pekerjaan dalam hubungan kerja pada bagian kolom sumber penghasilan. Lalu, untuk kode klasifikasi lapangan usahanya bisa dipilih 96034 untuk dijadikan sebagai kode klasifikasi lapangan usaha untuk pegawai swasta.

Jika nantinya KLU yang telah di submit tidak sesuai maupun adanya data yang berubah, maka pihak calon wajib pajak bisa melakukan pengajuan untuk permohonan perubahan data. Dari penjelasan yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak, juga menjawab pertanyaan dari warganet mengenai bagaimana cara untuk mendaftarkan NPWP untuk wajib pajak yang belum memiliki pekerjaan.

Baca Juga: Air Minum dalam Kemasan Dikenakan Pajak? Ketahui Faktanya

Pasalnya, ada begitu banyak warganet yang yang memberikan pertanyaan tersebut. Padahal pihak Dirjen pajak sendiri, telah beberapa kali memberikan penjelasan mengenai mekanisme pendaftaran NPWP untuk wajib pajak yang belum berpenghasilan atau belum bekerja. Tetapi, hal yang perlu Anda ingat lagi, bahwa wajib pajak yang belum berpenghasilan atau belum bekerja namun telah memiliki NPWP, maka tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan.

Sehingga, dari pengalaman tersebut Direktorat Jenderal Pajak melakukan himbauan untuk seorang wajib pajak yang belum memiliki pekerjaan, namun telah mempunyai NPWP untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan pada status, aktif atau tidaknya. Jika status yang tertera adalah aktif, maka wajib pajak tersebut harus melakukan pelaporan SPT tahunan untuk setiap tahun.

Tentu saja hal seperti ini sangat penting untuk diketahui, walaupun memang merupakan hal yang terlihat sepele. Tetapi, sebagai warga negara yang baik tentu saja harus melakukan kewajiban perpajakan yang ada. Anda bisa mengikuti kelas perpajakan untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia pajak maupun untuk menyadari betapa pentingnya melakukan kewajiban perpajakan. Seperti salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak yang telah tersedia di berbagai daerah di Indonesia. Dapat dipastikan Anda tidak akan rugi ketika mengikuti kelas perpajakan yang satu ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara, Pasal 1 menjelaskan jika bendahara ialah orang ataupun badan yang diberikan tugas dengan mengatasnamakan negara ataupun daerah untuk bisa menerima, menyimpan, membayar, maupun menyerahkan uang/surat/barang-barang berharga yang memiliki kaitan dengan negara atau daerah.

Sesuai ketentuan yang berlaku dalam bidang perpajakan, pihak yang mendapatkan wewenang untuk melakukan pemotongan serta pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa disebut dengan Bendahara Pengeluaran. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini tentu saja sudah bisa dipahami apa yang menjadi wewenang dari seorang bendaharawan pemerintah.

Bendahara Pemerintah

Bendahara Pemerintah ialah pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa membayarkan belanja barang dan juga jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap rekanan pemerintah yang dimana dananya tersebut diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan bisa juga dari sumber lainnya. Yang merupakan Bendahara Pemerintah ialah sebagai berikut:

• Bendahara Pemerintah Pusat
• Bendahara Pemerintah Daerah
• Bendahara Desa

Kewajiban Bendahara Pemerintah

Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kewajiban dari seorang bendahara ialah pemotongan atau pemungutan pajak yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, setiap bendahara yang melakukan pembayaran terhadap beban dari APBN ini akan ditetapkan sebagai wajib pungut pajak.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Setiap bendahara pengeluaran yang menjadi wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak lainnya, diwajibkan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan juga pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, yakni melalui bank pemerintah maupun bank lainnya yang sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu tertentu yang mengacu ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Baca Juga: Mengenal Tax Dispute, Tax Appeal, dan Tax Lawsuit

Sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemotongan serta pemungutan pajak, maka bendahara juga perlu mengetahui aspek-aspek perpajakan, terutama yang berhubungan dengan kewajiban di dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)

Berikut merupakan kewajiban yang dilakukan oleh bendahara di dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh):

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Ialah pemotongan yang dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Ialah pemotongan yang dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan berkaitan dengan adanya pembelian barang.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Merupakan pemotongan yang dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan, yakni berupa hadiah, dividen, sewa, bunga, royalti, dan juga jasa-jasa lainnya selain dari objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

4. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan tersebut dilakukan terhadap penghasilan yang dibayarkan terkait adanya jasa tertentu serta sumber tertentu (jasa konstruksi, hadiah undian, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, jasa sewa tanah atau bangunan, dan lain sebagainya).

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ialah pungutan yang dilakukan terhadap pajak konsumsi yang dibayarkan sendiri berkaitan dengan adanya transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP).

6. Bea Materai

Ialah kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu, misalnya kontrak, kuitansi, dan lain sebagainya sesuai objek dari bea materai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Apakah benar air minum dalam kemasan dikenai pajak? Cara yang paling efektif untuk mencari tahu bagaimana cara maupun sistematika yang baik dan membayarkan pajak di perusahaan, yaitu dengan melakukan pelatihan pajak. Nantinya, juga Anda akan diberi sebuah sertifikat khusus bagi Anda yang telah menyelesaikan pelatihan pajak sampai selesai. Dengan sertifikat pelatihan pajak tersebut Anda dapat menambah keahlian Anda dan pengalaman yang dapat digunakan bagi Anda di perusahaan nantinya.

Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan yang membebaskan penyerahan air bersih dari pajak pertambahan nilai. Ketentuan mengenai hal tersebut telah dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Aturan ini merupakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 mengenai impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan PPN. Lihat orang ini juga air bersih yang telah terbebas PPN yaitu air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perairan air minum, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah tercantum di dalam pasal 16b ayat 1 undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan mengenai pembebasan PPN untuk air bersih ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selain itu juga, telah disebutkan dengan tegas bahwa pemerintah berharap aturan ini telah menjadi sebuah perangkat pendukung bagi pengembangan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat.

Air minum yang bersih yang belum ataupun telah siap diminum semuanya termasuk dalam peraturan. Hanya saja, pada Pasal 3 Ayat 2 itu, ada satu pengecualian. Disebutkan bahwa dalam peraturan tersebut air bersih yang sudah siap diminum dan telah dalam kemasan tidak termasuk dalam ruang lingkup objek peraturan. Artinya, air minum dalam kemasan akan tetap terkena PPN. Berdasarkan hal tersebut, pengusaha air minum di dalam kemasan masih diperbolehkan untuk memungut PPN bagi para konsumennya.

Maka dari itu, bagi Anda yang memiliki usaha di dalam minuman, khususnya bagi Anda yang bekerja di bagian keuangan dan pengelolaan dana di Perusahaan Air Minum, Anda haruslah tahu mengenai cara serta sistematika yang baik dalam biarkan pajak bagi perusahaan Anda. Direktur penyuluhan, pelayanan serta hubungan menjelaskan bahwa air bersih yang dijual di dalam kemasan sejak dulu juga memang tidak dibebankan oleh PPN dari pemerintah. Salah satu syaratnya, yaitu air tersebut dialirkan melalui pipa. Hal tersebut telah diatur di dalam peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001.

Baca Juga: Beberapa Platform Digital Diblokir Oleh Kominfo, Apa Dampaknya untuk Perpajakan?

Namun sayangnya, dengan pemerintah tidak memungut PPN, tetap banyak perusahaan yang membebankan pajak tersebut kepada masyarakat. Biasanya, mereka yang menarik PPN tersebut adalah perusahaan yang menjual air minum tidak melalui pipa. Mereka mendistribusikan air bersih tersebut melalui mobil tangki atau Biasanya penyuplai air minum tersebut melalui galon isi ulang.

Ketua umum asosiasi Perusahaan Air Minum dalam kemasan menegaskan, bahwa pelaku usaha industri air minum dalam kemasan Milik Swasta justru menunggu aturan hukum mengenai perizinan. Persoalan pajak memang seringkali menjadi sebuah pemberatan iklim usaha di perusahaan. Namun, kini hukum tersebut telah diisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air jauh lebih mendesak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Umumnya, sengketa bisa saja terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, misalkan terjadi antara masyarakat dengan Lembaga, bahkan juga antar Lembaga. Objek dari sengketa tersebut bermacam-macan serta selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi, yang paling umum adalah terjadinya perbedaan pemahaman atau kepentingan yang sering kali menjadi objek yang menyebabkan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak.

Tidak berbeda  dengan dunia perpajakan, dimana lancarnya penerimaan pajak pada setiap negara tidak dapat dijadikan sebagai patokan dalam keberhasilan sebuah pelaksanaan peraturan perpajakan. Hal tersebut lantaran masih sering terjadi perselisihan atau sengketa pajak yang terjadi diantara aparatur pajak atau fiskus dengan wajib pajak. Sengketa yang terjadi sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman antara otoritas pajak dengan wajib pajak dalam masalah seperti interprestasi didalam peraturan yang ada ataupun sebuah fakta.

Mengenal Tax Dispute

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak didefinisikan sebagai sengketa yang muncul terhadap bidang pepajakan antara kedua belah pihak seperti WP dengan aparatur pajak ataupun pejabat pajak sebagai hasil dari diterbitkannya keputusan yang bisa dikemukakan dengan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa pajak pada umumnya muncul sesudah dilakukannya pengujian pada laporan keuangan dan juga hasil dari pemeriksaan tersebut tidak disetujui oleh WP, sebab merasa ada ketidakjelasan serta ketidakpastian hukum. Dalam hal tersebut, sengketa dapat terjadi berdasarkan tingkatan permasalahannya. Awalnya sengketa akan diselesaikan sesuai tingkatannya, yaitu tingkat keberatan. Tapi, apabila wajib pajak masih belum menerima hal tersebut, maka status sengketa bisa dinaikkan menjadi tingkat banding.

Mengenal Tax Appeal (Banding)

Mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana wajib pajak bisa melakukan permohonan banding jika sudah melalui prosedur tax objection (keberatan pajak). Hak banding yang dilakukan oleh WP sebagai upaya hukum terhadap hasil keberatan pada hasil keputusan sebelumnya atau dapat diartikan sebagai WP yang tidak puas terhadap hasil putusan pengadilan pajak. Namun demikian, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan didalam melakukan banding oleh wajib pajak.

Baca Juga: Ini Dia Pilihan Karir dalam Bidang Perpajakan yang Menjanjikan Selain Konsultan Pajak

Mengenal Tax Lawsuit (Gugatan)

Merujuk pada Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 Pasal 41, dimana wajib pajak didalam melayangkan gugatan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak kepada Pengadilan Umum. Gugatan yang diajukan merupakan bentuk upaya hukum untuk para wajib pajak didalam pelaksanaan penagihan pajak hingga pada gugatan yang didasari oleh peraturan Undang – Undang perpajakan yang berlaku.

Judicial Review (Peninjauan Kembali)

Mengacu pada Undang – Undang nomor. 14 Tahun 2002 Pasal 77 ayat (3) tentang Pengadilan Pajak, dimana WP yang mengalami sengketa pajak BISA melakukan permohonan peninjauan kembali terhadap hasil putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Agung). Proses tersebut tentunya juga memiliki ketentuan khusus, diantarnya:

• Permohonan judicial review (peninjauan kembali) yang hanya diperbolehkan sekali pengajuan terhadap Mahkamah Agung (MA) yakni melalui pengadilan pajak
• Tidak menghentikan ataupun menangguhkan pelaksanaan keputusan didalam permohonan peninjauan kembali
• Hukum acara harus sesuai dengan peraturan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud didalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.