Apa Itu Surat Keterangan Fiskal? Seberapa Penting untuk Wajib Pajak Badan?

Apa Itu Surat Keterangan Fiskal? Seberapa Penting untuk Wajib Pajak Badan?

Brevet Pajak – Sebagai warga negara cara yang baik tentu saja harus memperoleh hak dan melakukan kewajiban dari seorang warga negara. Salah satunya adalah dengan melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Seringkali diketahui bahwa pengelolaan perpajakan bukanlah hal yang mudah. Terlebih, untuk wajib pajak badan yang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan wajib pajak perorangan.

Salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti brevet pajak. Dengan brevet pajak seperti ini, nantinya peserta akan memahami dan mengetahui ilmu-ilmu maupun informasi tentang perpajakan. Selain itu, up to date tentang informasi perpajakan, seperti tentang surat keterangan fiskal. Apakah Anda sudah tahu apa itu surat keterangan fiskal?

Salah satu bentuk dukungan pemerintah sebagai upaya peningkatan perekonomian Indonesia. Terdapat berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah, Seperti memberikan berbagai fasilitas pajak bagi wajib pajak, terlebih wajib pajak dalam lingkup badan usaha. Fasilitas yang diberikan pemerintah satu ini, secara khusus diberikan untuk badan usaha yang mempunyai aktivitas atau kegiatan untuk penyediaan barang kebutuhan pokok, terutama pada orientasi ekspor. Dalam pembelian fasilitas, artinya pemerintah mempunyai ketentuan khusus. Ketentuan tersebut nantinya akan bergantung terhadap jenis fasilitas yang akan dimanfaatkan.

Berkaitan dengan pemanfaatan berbagai fasilitas perpajakan maupun berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak (WP), di sisi lain ternyata wajib pajak perlu mempunyai surat keterangan fiskal atau biasa disebut dengan SKF. Apa itu surat keterangan fiskal? Surat keterangan fiskal adalah alat atau sebuah bukti yang akan digunakan untuk informasi bagi wajib pajak. Surat keterangan fiskal tersebut diterbitkan oleh Dirjen pajak dan memiliki tujuan untuk usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak, dalam pemenuhan persyaratan supaya memanfaatkan pelayanan, maupun pelaksanaan aktivitas tertentu selama periode yang sudah ditentukan.

SKF tersebut juga merupakan pemenuhan terhadap persyaratan yang harus dipenuhi WP Untuk memanfaatkan atau memperoleh pelayanan, pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh kementerian dan/ atau lembaga maupun pihak lain. Berikut ini adalah beberapa pemanfaatan yang didapatkan oleh wajib pajak, antara lain:

Baca Juga: Apa itu Tax Morale (Moral Pajak)?

  • Pengenaan atas pajak penghasilan dengan tari sejumlah 0,5% dimana dikenakan terhadap pengalihan real estate ada pada special Purpose Company (SPC) atau kontrak investasi kolektif (KIK) pada skema KIK tertentu.
  • Pengenaan pada nilai buku dalam pengalihan harta, seperti peleburan, pemekaran, penggabungan, sampai pengambilalihan usaha.
  • Pengajuan permohonan untuk pembayaran kembali atau biasa disebut dengan reimbursement terhadap PPN dan PPnBM atau PPN ada pada pihak SKK Migas oleh kontraktor kontrak kerjasama (K3S).
  • Pengajuan permohonan untuk pemberian fasilitas terhadap pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan) maupun untuk tax holiday.
  • Pengajuan permohonan pemberian fasilitas terhadap pengurangan pajak penghasilan badan (PPh Badan) Ah yang berada dalam wilayah atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  • Pengenaan pada kegiatan bisnis dengan penukaran valuta asing yang bukan pada bank.
  • Pengenaan terhadap penyedia barang dan/atau jasa.
  • Pengenaan terhadap pengajuan fasilitas non fiksi call dalam perusahaan industri maupun perusahaan dalam kawasan industri.
  • Pengenaan terhadap kegiatan maupun pelayanan tertentu lain yang diwajibkan untuk mengikutsertakan surat keterangan fiskal.

Untuk ketentuan dalam permohonan surat keterangan fiskal ini hanya bisa diajukan oleh wajib pajak pusat. Selain itu juga ada ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk melakukan penerbitan SKF. Dalam hal ini, ini biasanya pengajuan permohonan bisa dilakukan wajib pajak pusat maupun wajib pajak cabang dengan dua cara, yaitu melalui permohonan DJP atau permohonan melalui KPP/KP2KP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tags: No tags

Comments are closed.