Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak atau Brevet Pajak mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda yang mempunyai pekerjaan di bidang keuangan terutama di bidang perpajakan ataupun siswa yang tengah belajar di bidang yang sama. Brevet pajak ialah sebuah kegiatan pelatihan perpajakan yang terdiri atas beberapa tingkatan.

Brevet pajak menjadi sebuah kebutuhan penting untuk bisa merintis karir di dunia perpajakan dengan lebih baik. Lantas seberapa pentingkah brevet pajak penting? Dan apa saja manfaat brevet pajak? Untuk mengetahui alasannya, Anda bisa menyimak ulasan berikut.

Pentingnya Brevet Pajak

Bagi Anda yang berkecimpung di dunia keuangan terutama di bidang perpajakan, sangat penting untuk paham terkait dengan teori dasar sampai dengan tahap praktik dalam perpajakan.

Ketika Anda mengikuti brevet pajak, Anda akan lebih mudah dalam memahami materi perpajakan sehingga bisa mempraktekkannya untuk menyusun rencana, laporan, dan juga perhitungan pajak yang berlaku. Disamping itu, Anda juga akan paham terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada sistem perpajakan.

Nantinya pengetahuan yang Anda dapatkan dari mengikuti kursus brevet pajak bisa membantu Anda untuk meraih pekerjaan sebagai konsultan pajak atau karir menarik lainnya. Nantinya kursus brevet pajak juga akan membantu Anda dalam mempersiapkan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). USKP ialah ujian sertifikasi untuk menjadi seorang konsultan pajak.

Jika Anda ingin mengenal lebih dekat mengenai Brevet Pajak ? Anda bisa membaca Artikel Brevet Pajak, Pengertian hingga tingkatnya

Manfaat Brevet Pajak

Ketika Anda mengikuti kursus brevet pajak, tentu Anda akan memperoleh manfaat yang akan kamu rasakan sesuai dengan kebutuhan dari tujuan Anda mengikuti kursus tersebut. Berikut manfaat mengikuti brevet pajak yang akan Anda dapatkan ketika mengikuti sertifikasi brevet:

1. Manfaat Brevet Pajak untuk Job Seeker

Sertifikat yang akan diperoleh setelah menyelesaikan brevet pajak akan menjadi berkas pendamping CV yang bisa menjadi nilai plus. Hal tersebut karena sertifikat yang Anda miliki bisa dijadikan sebagai bukti jika Anda merupakan calon kandidat yang berkompeten sehingga Anda bisa menunjang karir lebih tinggi ke depannya.

Baca Juga: Berikut Mekanisme Pengenaan PPN pada Barang Hasil Pertanian Tertentu

2. Manfaat Brevet Pajak untuk Mahasiswa

Brevet pajak bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa untuk memperdalam ilmu terkait dengan perpajakan dan mengetahui peraturan-peraturan baru yang berlaku didalam perpajakan. Dengan mengambil kursus brevet pajak, mahasiswa bisa lebih siap dalam melakukan pekerjaannya dalam bidang keuangan. Kursus Brevet pajak ini memang sangat cocok diikuti untuk mahasiswa dengan jurusan akuntansi, ataupun yang berkaitan dengan keuangan.

3. Manfaat Brevet Pajak untuk Pekerja

Manfaat brevet pajak untuk pegawai atau pekerja tentu saja ialah untuk menjawab dan memberikan solusi dalam semua permasalahan didalam suatu transaksi ekonomi. Dengan bekal ilmu yang Anda peroleh dari mengikuti kelas brevet pajak, And akan lebih mudah untuk memonitor serta melakukan koreksi atas kinerja tim dalam bekerja. Disamping itu, dengan sertifikat brevet pajak ini juga bisa meningkatkan skill untuk melakukan pekerjaannya serta harapannya akan memperoleh kenaikan gaji dan juga jabatan.

Itulah beberapa manfaat yang bisa anda dapatkan dengan mengikuti brevet pajak. Untuk pesertanya, siapapun boleh mengikuti pelatihan ini baik itu mahasiswa, pekerja ataupun wajib pajak sehingga mereka bisa lebih paham terkait dengan kewajiban perpajakan itu sendiri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Indonesia merupakan negara agraris dengan hasil pertanian, perkebunan, dan juga perhutanan yang melimpah. Tapi, apakah hasil pertanian tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai? Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pemajakan pada sektor pertanian. Contoh dari kebijakannya berupa peraturan pengenaan PPN pada barang hasil pertanian yang diberikan insentif yakni berupa tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Hasil Pertanian Tertentu (PPN BHPT) yang besarannya lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif umum PPN.

Sebelum mengetahui bagaimana mekanisme dari pengenaan PPN atas BHPT tersebut, kita butuh mengetahui terlebih dahulu apa saja yang tergolong dari barang hasil pertanian? Barang hasil pertanian yaitu barang yang dihasilkan serta diambil secara langsung dari sumbernya, yang kegiatan usahanya bisa dari bidang pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, perburuan, perikanan baik itu yang dari dari penangkapan ataupun budidaya.

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 (UU PPN) ada 2 jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang mempunyai perlakuan berbeda: Pajak terutang tidak dipungut serta Pembebasan pengenaan pajak. Barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN yang telah diatur didalam PP No. 31 Tahun 2007.  Berikut merupakan barang hasil pertanian yang bukan Barang Kena Pajak:

1. Buah-buahan seperti, salak, mangga, bengkoang, durian, rambutan, nangka,  melon semangka dan lain lain.
2. Sayuran berupa sayuran daun, sayuran jamur, sayuran buah, dan juga sayuran dari umbi.

Tujuan Pembebasan PPN atas Barang Hasil Pertanian

Penyerahan barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan PPN dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong perkembangan dan juga pertumbuhan usaha pertanian
2. Melindungi para pelaku usaha pada bidang pertanian.
3. Memperlancar perkembangan ekonomi nasional
4. Mencapai keberhasilan sektor kegiatan ekonomi dengan prioritas tinggi pada lingkup skala nasional

Baca Juga: Profesi Akuntan Perpajakan, Pendidikan dan Prospek Kerjanya

Barang Hasil Pertanian yang Dikenakan PPN

Sementara itu, barang hasil pertanian yang terutang PPN Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 70/P/HUM/2013, yakni:

1. Barang Hasil Pertanian yang berupa buah dan sayuran, termasuk barang yang bukan BKP yang tidak terkena PPN atas penyerahan baik itu impor maupun ekspor barang;
2. Barang Hasil Pertanian yang lain (tidak ditetapkan) diantaranya gabah, sagu, beras, jagung dan juga kedelai termasuk barang tidak terutang PPN (bukan BKP) terhadap penyerahan baik impor ataupun ekspor barang;
3. Barang Hasil Pertanian yang merupakan hasil dari perkebunan, berupa tanaman pangan, tanaman hias dan juga obat yang awalnya dibebaskan dari pengenaan PPN kemudian kini berubah dengan dikenakan pemotongan PPN dengan taris sebesar 10% atas penyerahan impor dan juga tarif sebesar 0% atas ekspor jenis barang tertentu.
4. Wajib untuk dilakukan pemungutan serta pemotongan oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan terhadap barang hasil pertanian. Sementara itu, ketentuan untuk pengusaha kecil yang omzet per tahunnya kurang dari 4,8 miliar tidak berkewajiban untuk memungut PPN.

Tarif PPN atas Barang Hasil Pertanian tertentu

Semenjak tahun 2013 PPN atas hasil pertanian tertentu sudah dikenakan tarif dengan besar 10%. Tapi kini mengalami perubahan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.03/2022 terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan terkait Barang Hasil Pertanian Tertentu (PPN BHPT) yang dipungut dengan tarif sebesar  1,1% final dari harga jual.

Tarif tersebut sudah mulai efektif per April 2022 lalu.  Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan juga Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, melalui siaran pers Nomor SP-25/2022 menyebutkan jika perubahan tarif PPN BHPT ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan serta penyederhanaan administrasi perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai wajib pajak agar bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan efektif, salah satu caranya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Kelas perpajakan seperti private pajak seperti ini bisa diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, bagi mereka yang ingin memperoleh informasi dan pengetahuan seputar perpajakan maka bisa mengikuti brevet pajak.

Namun, apakah Anda sudah mengetahui apa itu yang namanya pajak? Secara definisi pajak adalah Iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Nantinya pajak dipergunakan untuk mendanai pengeluaran kolektif, supaya meningkatkan kesejahteraan umum yang manfaatnya tidak dapat diterima secara langsung.

Wajib pajak adalah masyarakat atau orang pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pajak bukan hanya bertujuan untuk bisa membantu membangun fasilitas bersama untuk masyarakat umum, namun juga berfungsi untuk begitu banyak hal lainnya.

Dalam dunia pajak sendiri terdapat istilah fungsi distribusi pajak atau juga biasa disebut dengan fungsi pemerataan pajak. Fungsi distribusi pajak merupakan pajak yang dipergunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapat dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemerataan seperti ini, nantinya tidak akan terjadi kesenjangan yang begitu timpang dan jauh antara ekonomi dan sosial dari masyarakat.

Fungsi distribusi pajak pada dasarnya adalah untuk pemerataan terhadap pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang memiliki begitu banyak pulau besar maupun kecil di dalamnya yang terpisah oleh laut dan perairan.

Keadaan geografis seperti ini menyebabkan adanya kesulitan akses dan sarana transportasi sehingga terdapat beberapa wilayah yang tidak mudah untuk dijangkau. Kondisi seperti ini lalu menimbulkan berbagai perbedaan antar daerah. Salah satunya adalah perbedaan ketika penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat. Perbedaan penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat ini, juga seringkali menimbulkan perbedaan dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

Pendistribusian atau pemerataan pajak daerah yang ada dipergunakan untuk mendanai seluruh kepentingan umum, termasuk juga untuk membuka lapangan kerja yang baru. Sebenarnya, tujuan utamanya yakni supaya terjadi pemerataan pendapat. Dengan demikian kesenjangan ekonomi yang terdapat antara yang miskin dan yang kaya tidak terlalu menonjol. Diharapkan pajak daerah bisa meningkatkan pendistribusian di setiap daerah, sebab penyaluran pajaknya baik, maka akan meningkatkan kualitas pembangunan negara juga.

Baca Juga: Bagaimanakah Penerapan Pajak Solidaritas untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia?

Jadi kesimpulannya fungsi dari pemerataan atau pendistribusian dalam dunia pajak ini, dipergunakan untuk membiayai semua upaya pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia.

Pembebanan Menggunakan Tarif Pajak Progresif

Pajak yang dipungut dari setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, akan dikelola dan dipergunakan oleh pemerintah untuk pembangunan daerah-daerah yang memerlukannya. Misalnya terdapat pembangunan sarana prasarana maupun fasilitas umum, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, Puskesmas, rumah sakit dan lainnya.

Adanya hal nyata seperti pemberian fasilitas umum ini adalah salah satu bentuk timbal balik dan komitmen, dari pemerintah pada wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajaknya. Sekecil apapun kontribusi pajak yang diberikan, pasti akan selalu ada manfaatnya.

Begitu pula dengan adanya tarif pajak progresif yang dipungut pada masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi, pastinya akan dipungut dengan tarif yang lebih tinggi Apabila dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan sedikit. Supaya bisa memaksimalkan penerimaan pajak,maka sangat penting untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi oleh Setiap wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sedang belajar dalam bidang akuntansi dan juga belum tahu profesi yang akan dituju setelah lulus nanti? Bagi yang sedang belajar di bidang akuntansi terutama spesifikasi perpajakan perlu menyimak ulasan berikut ini.  Akuntansi, terlepas dari apapun konsentrasi studinya merupakan bidang ilmu yang sangat diperlukan dalam dunia kerja terutama dalam dunia bisnis.

Jadi jika saat ini, Anda menempuh pendidikan di bidang akuntansi serta ingin menjadi akuntan jangan khawatir sebab lapangan pekerjaannya luas. Jika Anda ingin menjadi akuntan perpajakan, berikut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta harus dipahami.

Pengertian Akuntan Bidang Perpajakan

Sederhananya, akuntan pajak merupakan orang yang mempunyai tugas untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan pajak. Seorang akuntan sektor pajak bertugas untuk menganalisis fenomena ekonomi dan juga menentukan strategi perpajakan yang tepat sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Strategi yang ditentukan ini harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu Negara.

Pendidikan Seorang Akuntan Perpajakan

Menjadi seorang akuntan perpajakan tentu tidak dapat diraih apabila tidak menempuh pendidikan di bidang akuntansi. Di Indonesia sendiri, untuk memperoleh gelar S1, pendidikan akuntansi dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun. Sementara itu, jika ingin mempelajari lebih dalam dan juga fokus pada satu bidang saja, maka dibutuhkan waktu 3 tahun lagi (pascasarjana).

Tapi, jika ingin menjadi akuntan terakreditasi maka dibutuhkan Certificate Public Accountant yang bisa diperoleh di universitas yang memang menyediakan izin serta sertifikasi CPA. Untuk mendapatkannya, Anda perlu melalui berbagai tes yang akan dinilai langsung oleh Negara bersangkutan.

Prospek Kerja Akuntan Bidang Perpajakan

Akuntan merupakan profesi yang lapangan pekerjaannya luas sebab banyak profesi ini dibutuhkan di sektor public. Hampir semua sektor menjadi lapangan pekerjaan untuk seorang akuntan perpajakan seperti public, pemerintahan, swasta, ataupun pribadi. Berikut beberapa prospek kerja seorang akuntan pajak yang bisa Anda geluti:

1. Perusahaan Big Four

Bagi Anda yang berkecimpung dalam bidang akuntansi, tentu tidak asing dengan istilah Big Four. Big Four  ialah perusahaan-perusahaan akuntansi yang terbesar di dunia. Tentu saja bekerja di salah satu perusahaan yang  telah tergabung dalam Big Four menjadi salah satu impian kebanyakan orang apalagi yang ingin menjadi seorang akuntan.
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Big Four ialah Pricewaterhouse Coopers (PwC), KPMG, Ernst & Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu.

Baca Juga: TDUP dan Pajak yang Berlaku pada Sektor Pariwisata

2. Bank dan Lembaga Keuangan

Lapangan pekerjaan lain yang tentu saja terbuka lebar untuk seorang akuntan sektor pajak ialah bank ataupun lembaga keuangan. Banyaknya bank serta lembaga keuangan yang tersebar di berbagai wilayah tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi para akuntan. Bank bukan hanya sebagai tempat akuntan publik atau yang berprofesi sebagai manajer maupun penasehat keuangan saja.

3. Lembaga Pemerintahan

Bekerja di lembaga pemerintahan, misalnya di di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan hal yang mustahil apabila Anda bisa mengantongi sertifikat akuntansi. Lembaga tersebut meruapakan lembaga yang paling nyaman untuk seorang akuntan perpajakan, sebab selain mengaplikasikan ilmu Anda juga bisa mengembangkannya. Di sini seorang akuntan pajak dapat menjalankan tugas yang berhubungan dengan perpajakan lembaga.

4. Pegawai Bea Cukai

Prospek kerja akuntan pajak berikutnya ialah menjadi pegawai bea cukai. Ini merupakan tempat yang tepat untuk seorang akuntan pajak dalam melatih skill dan mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan perpajakan. Gaji yang ditawarkan untuk pekerjaan tersebut juga cukup besar yang tentu saja menggiurkan untuk seorang fresh graduate.

Selain itu, masih banyak prospek kerja menarik yang bisa digeluti. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah sebuah kelas perpajakan yang sangat cocok untuk diikuti oleh orang-orang yang ingin mengetahui tentang ilmu perpajakan. Bukan hanya itu saja, tetapi setelah mengikuti pelatihan pajak ini nantinya peserta akan mendapatkan sertifikat brevet pajak. Pastinya akan ada begitu banyak informasi dan pengetahuan yang diterima, karena sangat penting untuk pengelolaan kewajiban pajak.

Perlu diketahui, pandemi covid-19 adalah fenomena yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia bahkan juga dunia. Di tengah kondisi seperti ini koefisien undang-undang pajak adalah salah satu upaya pemerintah dan Menteri Keuangan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan sehat.

Apa itu Pajak Solidaritas?

Hal seperti ini adalah langkah reformasi pajak untuk memulihkan perekonomian agar bisa  menuju disiplin defisit negara pada tahun yang akan datang. Lantas, Apakah upaya seperti ini terealisasikan dengan baik selama pandemi di Indonesia? Sebelumnya sangat penting untuk mengetahui apa itu yang namanya solidaritas pajak. Solidaritas pajak menurut definisinya adalah pungutan tambahan yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan bersama dalam keadaan tertentu, contohnya saat fenomena pandemi yang terjadi di seluruh dunia, terlebih di Indonesia. Secara umum, pajak solidaritas adalah tambahan terhadap pajak yang telah ada.

Selain itu pajak solidaritas juga bisa diadopsi berupa pembebanan pajak sekali hingga PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif yang dipergunakan untuk pungutan yang satu ini bisa dilihat dari jumlah persentase pajak terutang atau tarif tetapnya. Umumnya pengimplementasian pajak solidaritas terjadi ketika adanya berbagai fenomena yang berhubungan dengan kepentingan bersama sebuah negara, misalnya perang dunia hingga yang terjadi dua tahun belakangan ini. seperti pandemi covid-19.

Bagaimana Penerapan Pajak Solidaritas?

Seringkali pajak sore dari tas dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang mengarah pada perekonomian setiap negara. Sesuai dengan tujuan pajak solidaritas ini sendiri, yaitu membantu untuk memadai keperluan masyarakat dalam kondisi tertentu. Di Indonesia sendiri pajak solidaritas bukan merupakan hal yang baru lagi. Hal tersebut telah tertuang dalam Keppres Nomor 90 tahun 1995, mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I. Selain itu juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 92 tahun 1996 mengenai perubahan pada Keputusan Presiden No. 90 tahun 1995.

Baca Juga: Berbagai Istilah Perpajakan yang Terbaru di Tahun 2023 Ini

Pemulihan Ekonomi di Indonesia Selama Pandemi

Keputusan ini dilaksanakan, sebagai upaya pemerataan pendapatan atau pengentasan kemiskinan dalam kebersamaan masyarakat terlebih untuk wajib pajak. Beberapa ahli pajak menjelaskan bahwa pemberlakuan pajak solidaritas ini adalah salah satu cara, untuk mengatasi persoalan pajak di Indonesia terlebih pada keadaan pandemi seperti ini. Hal tersebut Diharapkan dengan penerapan ini bisa membentuk solidaritas yang mencerminkan kebersamaan ketika menopang beban dengan bersama-sama dan di yang mana dalam hal ini ketika pandemi covid-19.

Pajak solidaritas sendiri kembali diterapkan di Indonesia, supaya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk penerimaan pajak di tengah kondisi pandemi covid-19. Di samping itu, pajak yang satu ini dilaksanakan dengan pembebanan pajak tambahan atas objek, subjek, maupun tarif baru terlepas dari kebijakan perpajakan yang telah ada. Pertama kali hal yang terlihat adalah pada keperluan untuk mendanai penanganan pandemi covid-19, yang mana di Indonesia memerlukan gotong royong serta kontribusi dari seluruh masyarakat. Pajak solidaritas secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai refleksi dari pembaruan kontrak fiskal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Apakah Anda tahu jika setiap jenis usaha yang berkaitan dengan pariwisata seperti café, restoran, hotel, dan juga tempat rekreasi mempunyai izin usaha tersendiri yang disebut dengan daftar usaha pariwisata (TDUP). TDUP sendiri memiliki fungsi sebagai tanda bukti pendaftaran/izin usaha yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang  berada atau mempunyai keterkaitan dengan sektor pariwisata.

TDUP sendiri diterbitkan oleh Lembaga OSS sesudah pelaku usaha mendaftarkan usahanya serta sebagai bukti resmi jika usaha tersebut sudah terdaftar didalam daftar usaha pariwisata (DUP) dan bisa menjalankan usahanya.

Sesuai dengan  Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018, jenis-jenis usaha yang wajib mempunyai TDUP adalah:

• Daya tarik wisata
• Jasa transportasi wisata
• Jasa makanan dan minuman
• Jasa perjalanan wisata
• Penyediaan akomodasi
• Kawasan pariwisata
• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
• Penyelenggaraan pertemuan, konferensi, pameran dan perjalanan intensif.
• Jasa pramuwisata
• Jasa informasi pariwisata
• Jasa konsultan pariwisata
• Wisata tirta
• Spa

Cara Memperoleh Izin TDUP

Jika ingin mengajukan izin TDUP, pengaju perlu mengajukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Kabupaten/Kota di tempat lokasi usaha pariwisata tersebut berada. Tapi jika usaha tersebut ada di lebih dari 1 kabupaten/kota maka pengajuan bisa dilakukan ke PTSP tingkat provinsi sebagai bukti TDUP melekat di lokasi pariwisata itu berada.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan diantaranya ialah sebagai berikut:

• Fotokopi KTP
• Fotokopi akta pendirian perusahaan jika pemohon badan usaha
• Fotokopi NPWP
• Fotokopi bukti pelunasan denda usaha pariwisata yang pernah terkena sanksi denda
• Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara jika mendatangkan artis yang berasal dari luar negeri
• Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan jika pemohon berbentuk badan hukum
• Surat pernyataan kesanggupan melangsungkan usaha sesuai ketentuan dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
• Sertifikat/bukti kuasa tanah ataupun bangunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
• Surat pernyataan keabsahan serta kebenaran atas dokumen disertai dengan meterai.

Baca Juga: Ini Dia Jenis Bea Masuk yang Perlu Diketahui

Perlakuan Pajak Pariwisata

Setelah membahas terkait dengan dokumen TDUP sebagai tahapan perizinan pendirian usaha pariwisata, berikut ulasan sekilas terkait perlakuan pajak atas usaha pariwisata.

Usaha pariwisata bisa diselenggarakan dalam bentuk perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak, sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk usaha dan juga sumber modalnya juga bisa digolongkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro dan Kecil
2. Usaha Menengah
3. Usaha Besar

Setiap kegiatan usaha pariwisata yang termasuk akan dikenakan Pajak Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata wajib untuk mendaftarkan izin usahanya kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk memperoleh NPWP.

Pengusaha pariwisata juga harus membayar kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan 10% dari penghasilan yang didapatkan dalam sebulan.

Itulah penjabaran terkait seluk-beluk Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan juga perlakuan pajak yang dikenakan terhadap usaha di bidang pariwisata. Pastikan mengajukan perizinan TDUP sebelum Anda membuka usaha di bidang pariwisata serta selalu ingat untuk berkontribusi didalam memenuhi kewajiban perpajakan Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan atau para wajib pajak yang seringkali berurusan dengan pengelolaan pajak, tentu saja harus mengetahui berbagai istilah perpajakan, bukan? Sebenarnya bukan hanya istilah-istilah yang ada di dalam dunia perpajakan saja yang perlu dipahami, namun juga berbagai ketentuan di dalamnya. Untuk seorang calon pekerja di bidang pajak mungkin adalah hal buruk tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada.

Untuk itu, training pajak hadir agar bisa membantu Anda memahami berbagai ketentuan perpajakan yang ada, mulai dari perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Training pajak bisa diikuti oleh siapapun tanpa melihat usia, maupun Latar belakang pendidikan.

Semua orang sudah mengetahui bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi, sifatnya memaksa berdasar pada UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta dipergunakan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan UU perpajakan, melakukan pembayaran pajak bukan hanya sekedar kewajiban saja, namun juga hak dari setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi atas pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Supaya bisa meningkatkan kelancaran untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak, maka terdapat begitu banyak istilah pajak yang harus diketahui masyarakat.

Terlebih, sekarang semakin banyak perubahan ketentuan undang-undang pajak, yang pastinya menambah istilah perpajakan juga. Berikut ini adalah istilah-istilah pajak terbaru di tahun 2023 ini, antara lain:

NITKU

Seiring berjalannya program pemerintah mengenai implementasi NIK menjadi NPWP, maka ketentuan tentang NITKU pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 Mengenai Nomor Pokok Wajib badan, orang pribadi, dan wajib pajak instansi pemerintah.  NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, NITKU ini menggantikan peran dari NPWP cabang.

Naturan dan/atau Kenikmatan

Natura dapat diartikan sebagai setiap pemberian kenikmatan atau barang yang bukan berupa uang. Diterima baik oleh keluarga maupun karyawan itu sendiri, dari pemberi kerjanya. Ketentuan tentang Naturan dan/atau Kenikmatan sudah kembali diatur dan disesuaikan melalui PP 55/2022. Sehingga saat ini, objek pajaknya adalah bagi pihak penerima dan bisa dibebankan untuk pihak pemberi.

Baca Juga: Wajib Mengetahui Hal Ini Jika Ingin Berkarier di Dunia Perpajakan

Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak

Pemerintah juga memiliki wewenang untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk wajib pajak yang menunda, menghindari, maupun mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya terutang dan bertentangan dengan UU perpajakan.Pencegahan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa cara atau juga sering disebut dengan istilah instrumen pencegahan penghindaran pajak

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

BPE Merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sifatnya elektronik. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajiban untuk melaporkan perpajakannya melalui e-Filing.

Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) merupakan pungutan yang dibebankan terhadap barang kena cukai yang berupa hasil tembakau. Terdiri mulai dari rokok daun, sigaret, tembakau iris, cerutu, dan hasil pengolahan tembakau yang lain. Pemerintahan Indonesia sudah menginformasikan tarif cukai hasil tembakau tersebut, naik menjadi 10% untuk tahun 2023 dan 2024 nanti. Ketentuan terhadap kenaikan tarif ini diatur dalam PMK No.191/PMK.010/2022 mengenai tarif cukai hasil tembakau yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Memiliki profesi di bidang pajak berkaitan erat dengan jasa keuangan. Kebutuhan terhadap tenaga perpajakan yang profesional pada saat ini semakin meningkat. Mengingat sekarang Indonesia sedang gencar melakukan reformasi terhadap dunia perpajakannya. Karena bekerja di bidang perpajakan membutuhkan pengetahuan yang luas terhadap berbagai ketentuan maupun tata cara perhitungan, maka sangat penting untuk mengikuti kursus pajak bagi orang-orang yang ingin memiliki profesi di bidang pajak. Kursus pajak biasanya diikuti oleh calon konsultan pajak, sehingga juga sangat tepat untuk diikuti oleh orang yang ingin bekerja di dunia pajak.

Kegiatan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran pajak yang mengantarkan perekonomian Indonesia ke gerbang yang lebih stabil. Hal tersebut mengingat bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara, yang mana pada tahun 2021 penerimaan pajak mencapai Rp1277,5 triliun atau setara dengan 103,9 persen dari APBN 2021 yang sudah ditargetkan. Untuk menjaga penerimaan negara dari perpajakan supaya tetap stabil diperlukan tenaga kerja perpajakan yang ahli atau profesional. Berdasar data Kemenkeu hingga tahun 2019 jumlah konsultan pajak yang terdaftar ada sekitar 5000 orang dari jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 250 juta jiwa.

Angka tersebut masih berada jauh dibawah Negara Jepang yang memiliki total konsultan pajak sebanyak 80.000 orang penduduk dari seluruh jumlahnya adalah 120 juta jiwa. Perlu diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia pada tahun 2021 telah tercatat sebanyak 49,82 juta orang. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah wajib pajak tersebut akan terus mengalami peningkatan yang menandakan semakin banyaknya kesadaran wajib pajak. Pertambahan tersebut sudah sewajarnya diimbangi dengan peningkatan jumlah tenaga profesional di bidang perpajakan. Hal tersebut supaya bisa meningkatkan tax ratio dan mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan.

Tentu saja ada begitu banyak alasan mengapa perlu berkarier di dunia perpajakan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang paling menguntungkan, antara lain:

• Gaji yang menarik. Sudah bukan sebuah rahasia apabila memiliki karir di bidang pajak akan membuat Anda memperoleh penghasilan yang cukup tinggi. Dapat dipastikan bahwa setiap orang ingin memiliki penghasilan yang besar.
• Peluang karir yang luas. Hampir semua industri pasti memerlukan profesi perpajakan. Semua aktivitas usaha pastinya tidak akan lepas dari kewajiban perpajakan. Lulusan perpajakan mampu swasta bekerja pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Dapat dipastikan bahwa peluang karirnya cukup luas.
• Ada banyak pilihan pekerjaan. Memiliki profesi di bidang pajak bisa terjun pada perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Jika ingin bekerja pada instansi pemerintahan maka bisa bekerja di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Pusdiklat Pajak, Kementerian Keuangan, dan masih banyak lainnya

Baca Juga: Berikut Rangkaian Ketentuan Pajak yang Mulai Berlaku di Awal 2023 Ini

Profesi yang Bisa Ditekuni di Perpajakan

• Konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan perorangan maupun badan yang menyediakan jasa konsultasi berkaitan dengan perpajakan, baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan.
• Akuntan pajak. Profesi ini memiliki tanggung jawab untuk mengurusi hal yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntan pajak harus bisa melakukan analisis pada fenomena ekonomi yang sedang terjadi, supaya bisa menetapkan strategi dan rencana perpajakan yang akurat sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
• Kuasa hukum pajak. Kuasa hukum pajak bertanggung jawab sebagai perwakilan maupun mendampingi pihak yang sedang bersengketa pada pengadilan pajak.
• Pelayanan pajak. Profesi yang satu ini akan bekerja pada instansi pemerintahan contohnya KPP. Masuk profesi yang menjanjikan dan akan sangat membantu masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Setiap barang impor sebagai objek pajak tidak terlepas dari pengenaan pajak. Jenis pajak impor sendiri terdiri dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan juga Bea Masuk. Sementara itu, PDRI sendiri terdiri dari PPh Pasal 22 impor, PPN, dan juga PPnBM. Hampir semua jenis barang yang diimpor akan terkena berbagai macam pajak impor tersebut. Tapi, ada kalanya barang impor kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu dapat terbebas dari pungutan Bea Masuk (BM), bahkan bebas PPN dan juga PPh Impor.

Pengertian Bea Masuk dan Jenisnya

Bea masuk merupakan pungutan atau bea dari barang impor yang akan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ketentuan bea masuk barang impor tersebut telah diatur didalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2006 tekait dengan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10/1995 terkait Kepabeanan.

Mengacu pada BAB IV UUU Kepabeanan tersebut, jenis-jenis bea masuk barang impor terdiri atas:

a)    Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD)

Bea masuk anti dumping merupakan bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang ditetapkan sebagai barang dumping. Ini berarti, barang yang harganya lebih murah dibandingkan dengan barang sejenis yang ada di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak kalah saing.

b)    Bea Masuk Imbalan (BMI)

Bea masuk imbalan merupakan bea masuk yang dikenakan atas barang impor serta ditemukan adanya subsidi dari pemerintah di negara pengekspor. Sehingga pengenaan BMI tersebut ditujukan untuk melindungi industri dari barang yang sama yang ada di dalam negeri.

c)     Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Bea masuk tindakan pengamanan atau yang biasa disebut dengan safeguard merupakan bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang jenis barang tersebut mengalami lonjakan impor. Ini dilakukan guna melindungi industri dari barang sejenis yang mengalami kerugian serius.

d)    Bea Masuk Pembalasan (BMP)

Bea masuk pembalasan merupakan bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Tarif Bea Masuk dan PDRI

Tarif bea masuk barang impor tersebut ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tarif bea masuk berbeda-beda, yang tergantung klasifikasi atau jenis barang yang didasarkan terhadap pos tarif atau kode HS (Harmonized System).

Baca Juga: Ternyata Ada Jenis Tunjangan yang Dikenakan Pajak

Penentuan tarif bea masuk barang impor telah diatur didalam PMK Nomor 6/PMK.010/2017 terkait dengan Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Tarif-tarif bea masuk terhadap berbagai barang impor dapat dicek di Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) sesuai dengan PMK tersebut.

Contohnya ialah sebagai berikut:

a)    Produk tekstil

Syal ialah salah satu produk tekstil. Misalkan, syal yang dicetak dengan proses batik tradisional tersebut termasuk dalam pos tarif (HS 6214.10.10), ini akan dikenakan tarif bea masuk dengan besar 22,5%.

b)    Produk sepatu

Salah satu produk sepatu, contohnya sepatu selam, ini termasuk dalam pos tarif (HS 6402.91.00) yang akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%.

c)     Produk tas

Kita misalkan tas bowling kulit. Yang mana ini termasuk dalam pos tarif (HS 4202.91.11) yang akan dikenakan tarif bea masuk dengan besar 15%.

d)    Produk perhiasan

Kita misalkan perhiasan imitasi dalam tarif pos (HS 7117.11.90) maka akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sebagai warga negara yang baik terlebih apabila sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, selain mengetahui pengetahuan tentang ketentuan pajak yang ada. Makan tentu saja juga harus mengetahui informasi-informasi terbaru seputar perpajakan. Hal tersebut supaya enak wajib pajak semakin bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi.

Salah satu caranya adalah dengan mengikuti program brevet pajak yang bisa diikuti oleh siapa. Brevet pajak adalah sebuah kelas perpajakan yang akan memberikan berbagai pengetahuan serta informasi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Tentu saja sebagai wajib pajak harus selalu mengetahui berita perpajakan terbaru di tahun 2023 ini.

Perayaan tahun lalu telah usai hampir sebulan, Nyana kembang api yang memeriahkan tahun baru juga telah usai. Memasuki lembar baru di awal tahun 2023 ini pastinya ada beberapa ketentuan perpajakan yang baru pula. Serangkaian ketentuan baru juga Mulai berlaku di awal tahun tepatnya mulai 1 Januari 2023.

Salah satu diantaranya adalah kenaikan pajak cukai hasil tembakau. Kenaikan pajak yang satu ini pastinya membuat harga rokok juga ikut naik. Ketentuan tersebut disampaikan dan diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa tarif juga hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok meningkat sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Tidak lama setelah itu terdapat ketentuan yang mendasari kenaikan Cukai rokok tersebut keluar.

Kebijakan mengenai kenaikan tarif Cukai rokok ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.010/2022 mengenai Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berupa Sigaret, Rokok Daun atau Klobot, Cerutu, dan Tembakau Iris. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang diadakan pada 15 Desember 2022 tersebut, pemerintah telah mengatur harga jual eceran untuk rokok per gram atau per batangnya. Serta tarif Cukai yang dibebankan dalam setiap batang rokok. Harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini akan mulai berlaku satu Januari 2023 sampai 31 Desember 2023.

Lalu, sepanjang Desember 2022 pemerintah sudah menerbitkan kebijakan baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan dari UU No.7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di samping itu juga terdapat empat Peraturan Pemerintah tersebut yang mencakup PP 55/2022, PP 49/2022, PP 44/2022, dan PP 50/2022. Keempat Peraturan Pemerintah ini telah berlaku mulai awal tahun 2023.

Misalnya ketika merujuk pada pajak peraturan pemerintah 55/2022, mengenai penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, maka pemerintah meresmikan mengenai ketentuan tarif baru pajak penghasilan orang pribadi atau karyawan yang berlaku mulai satu Januari tahun ini juga.

Baca Juga: Simak Lebih Lanjut tentang Air Tanah yang Dikenakan Pajak

Dalam ketentuan ini, karyawan atau orang pribadi yang gajinya di bawah Rp4,5 juta perbulan, tidak dibebankan pajak disebabkan karena gajinya yang berada di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Atau berarti bahwa PTKP akan berlaku untuk orang-orang yang memiliki penghasilan di bawah atau Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Dengan demikian penghasilan orang pribadi yang di atas Rp4,6 juta akan dibebankan pajak untuk setiap bulannya dengan tarif pajak paling rendah yakni 5%.

Sedangkan, kebijakan pajak ini juga akan mengatur pajak untuk para pedagang yang bisnisnya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Misalnya seperti pedagang warteg, warung kopi, dan warmindo dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun, maka baru akan dibebankan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.