Posts in category: Artikel

Training Pajak – Terdapat beberapa jenis usaha di Indonesia yang mana diantaranya merupakan jenis usaha kecil dan juga tidak semua jenis usaha kecil tersebut memiliki kemampuan untuk membuat pembukuan dengan baik. Disamping itu, banyak para profesional yang memiliki praktik profesi sendiri dan tidak mempunyai pembukuan.

Pada dasarnya, setiap WP baik orang pribadi ataupun badan yang menjalankan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Hal tersebut sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 yang berisi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua Wajib Pajak bisa menyelenggarakan pembukuan, terutama Wajib Pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha maupun  pekerjaan bebas dengan jumlah bruto dibawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Tapi, Wajib Pajak tersebut harus melakukan pencatatan yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang.

Oleh sebab itu, untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menentukan penghasilan neto dari usahanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan melalui penetapan aturan terkait dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau yang disingkat dengan NPPN.

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) ialah norma yang berguna dan bisa digunakan oleh Wajib Pajak untuk perhitungan penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan PPh Terutang 25/29.

Tujuan dari penggunaan NPPN ini ialah untuk menyederhanakan perhitungan saat mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, maka Wajib Pajak bisa menghitung besar PPh terutang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dan juga pelaporan pajaknya.

Perlu diketahui, jika Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) tersebut sudah diatur dalam Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2008 yang membahas terkait Pajak Penghasilan (UU PPh), dan juga sudah diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015 terkait dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

Baca Juga: Mengenal Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Syarat Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Sebagai landasan dari penggunaan NPPN, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang diperbolehkan untuk menggunakan NPPN ini, diantaranya:

1. WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, maka wajib menyelenggarakan pencatatan dan juga menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Apabila peredaran bruto tersebut melebihi Rp 4,8 miliar, maka wajib untuk menyelenggarakan pembukuan
2. WP orang pribadi yang diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan dan mendapatkan penghasilan tidak dikenai PPh bersifat final, maka NPPN bisa digunakan untuk menghitung penghasilan netonya.
3. Jika WP orang pribadi maupun badan yang menjalankan kegiatan usaha/pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sesuai dengan UU KUP, ternyata Wajib Pajak orang pribadi/badan tersebut tidak atau belum menyelenggarakan pembukuan sepenuhnya atau tidak bersedia untuk menunjukkan pencatatan, pembukuan, maupun bukti-bukti lainnya, maka penghasilan netonya akan dihitung dengan menggunakan NPPN.

Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan memakai Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) maka harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Tahun pajak ialah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali apabila WP memakai tahun buku yang berbeda dari tahun kalender.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak adalah salah satu hal penting dalam kebijakan pajak yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi. Karena pajak berasal dari para wajib pajak, tentunya sangat penting untuk menyadari keberadaan pajak itu sendiri oleh para wajib pajak. Salah satu cara yang tepat adalah dengan mengikuti pelatihan pajak.

Ketika mengetahui berbagai pengetahuan dan informasi seputar perpajakan melalui pelatihan pajak tersebut, nantinya wajib pajak akan lebih memahami keberadaan perpajakan itu sendiri. Memang pada dasarnya, pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan fiskal. Karena diketahui bahwa pajak adalah kontribusi terbesar dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Di samping itu, pajak juga termasuk instrumen fiskal yang sangat efektif untuk dijadikan sebagai upaya pengarahan perekonomian. Pada saat penerimaan negara dari sektor pajak sedang tinggi, maka pemerintah akan lebih mampu untuk mengalokasikan dana pajak tersebut pada berbagai program strategis.

Ada banyak program pembangunan infrastruktur maupun alokasi subsidi di berbagai sektor strategis nasional yang juga bergantung penuh dari penerimaan negara, salah satunya adalah pajak itu sendiri. Melalui alokasi yang tepat dan sesuai, maka kebijakan fiskal akan bisa memenuhi berbagai tujuan yang sudah ditetapkannya. Seperti halnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.

Karena memang salah satu keberadaan pajak fungsinya adalah untuk menciptakan keadaan sosial, orang yang memiliki harta berlebih pastinya harus membayarkan pajaknya sesuai dengan harta yang dimilikinya, begitu pun sebaliknya. Misalnya saja pada kasus peran pajak terhadap kebijakan fiskal yakni pada 2009 lalu.

Pada saat itu, untuk memberikan respon terhadap kondisi perekonomian Global yang kurang kondusif, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menerapkan insentif pajak. Contohnya dengan menurunkan tarif PPH atau pajak penghasilan, pajak yang ditanggung pemerintah dan meningkatkan besaran penghasilan yang tidak dibebankan pajak.

Melalui regulasi perpajakan seperti ini, didapatkan kesimpulan bahwa daya beli masyarakat akan tetap stabil dan membuat ekonomi konsumsi masyarakat tetap meningkat pula. Pada saat konsumsi di kalangan masyarakat tetap meningkat, maka aktivitas ekonomi dalam sebuah negara bisa tidak berjalan dengan stagnan dan menjadi lebih stabil.

Baca Juga: Apa itu Pajak Rezeki Nomplok? Kenali Lebih Lanjut Mengenai Windfall Tax

Inilah alasan betapa pentingnya pajak untuk kebijakan fiskal, serta contoh kecil di atas merupakan bukti bahwa pajak juga sangat berperan penting. Bukan hanya sebagai sumber penerimaan yang diterima oleh negara saja, namun juga sebagai instrumen yang dapat diterapkan untuk mengerahkan laju perekonomian semakin berkembang dan meningkat.

Kebijakan fiskal merupakan sebuah regulasi yang direncanakan atau dirancang dan dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan dan mengarahkan kondisi perekonomian melalui pengendalian penerimaan dan pengeluaran negara. Pada dasarnya, kebijakan fiskal diberlakukan untuk memaksimalkan anggaran pendapatan negara. Agar bisa dialokasikan ke berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam skala nasional.

Selain itu, juga sebagai perangkat yang digunakan untuk mencapai keseimbangan perekonomian. Berikut ini adalah beberapa tujuan kebijakan fiskal secara garis besar, diantaranya:

• Mendukung pertumbuhan ekonomi
• Menciptakan kestabilan ekonomi, dengan mengatur harga-harga supaya stabil dan kesempatan kerja
• Mendukung laju pertumbuhan investasi yang masuk
• Memastikan selalu tersedia lapangan pekerjaan
• Menciptakan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat
• Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan masyarakat
• Memastikan adanya kestabilan harga jasa dan barang, sehingga pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun akan lebih meningkat
• Mengalokasikan berbagai barang produksi supaya lancar dan tepat sasaran

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Apakah Anda sudah mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam membangun infrastruktur suatu negara, seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan yang lainnya? Berbagai fasilitas tersebut dibangun dengan memanfaatkan dana pajak yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak.

Pajak masuk ke dalam pendapatan negara yang mana pendapatan tersebut akan dikelola dan juga dikeluarkan kembali untuk berbagai kebutuhan masyarakat, misalnya untuk membangun jalan, stasiun, halte, dan lain sebagainya. Pengelolaan tersebutlah, yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal.

Tentunya, dengan potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak membutuhkan sebuah strategi supaya pengelolaannya bisa dilakukan dengan efektif dan memberikan dampak positif untuk masyarakat pembayar pajak. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak didasari dengan kebijakan fiskal.

Jenis kebijakan fiskal apabila dilihat dari segi implementasi/penerapannya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan juga kontraktif. Pada dasarnya, kedua jenis kebijakan fiskal tersebut memiliki tujuan yang sama. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan pertumbuhan serta menjaga stabilitas ekonomi yang dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran atau dengan meningkatkan pendapatan negara.

Namun, terdapat perbedaan antara cara kerja dari kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Selain itu, masing-masing kebijakan hanya cocok untuk diterapkan pada kondisi ataupun situasi tertentu saja. Untuk lebih memahami terkait dengan kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, Anda bisa menyimak ulasan berikut:

Kebijakan Fiskal Kontraktif (Contractionary Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal kontraktif merupakan suatu kebijakan menurunkan angka pengeluaran (belanja) negara yang diikuti dengan kenaikan pajak. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dalam mengatasi inflasi.

Cara kerjanya ialah dengan meningkatkan pemasukan serta menekan pengeluaran. Pada umumnya, kebijakan jenis ini dikeluarkan ketika perekonomian suatu negara mengalami ekspansi. Salah satu contohnya ialah saat Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan kebijakan yakni menaikan tarif PPh Orang Pribadi menjadi 35% khusus untuk orang – orang yang berpenghasilan tinggi.

Perbedaan Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif

Berikut terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan fiskal dan kontraktif:

Dari Segi Cara Kerja

Kebijakan fiskal ekspansi menyebabkan masyarakat memiliki nominal uang yang lebih banyak sehingga daya konsumsi akan meningkat.

Baca Juga: Seberapa Jauh Anda Tahu Cukai dan Kurs Pajaknya?

Dalam kebijakan fiskal ekspansif ini, pemerintah akan melakukan 2 cara dalam mencapai tujuan, yaitu dengan meningkatkan keluarnya anggaran serta mengurangi tarif pajak. Penerapan dari kebijakan fiskal ekspansif ini merujuk pada teori trickle down, yakni penurunan pajak perusahaan memungkinkan mereka memiliki anggaran yang lebih dalam merekrut karyawan.

Sementara itu, kebijakan fiskal kontraktif dilaksanakan dengan cara menaikan pajak serta mengurangi keluarnya anggaran. Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan ketika situasi perekonomian disuatu negara telah mengalami tekanan inflasi yang tinggi.

Dari Segi Tujuan

Kebijakan fiskal ekspansif memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan sehat. Kebijakan ini diperlukan selama proses kontraksi siklus ekonomi di sebuah negara. Kebijakan fiskal ekspensif sendiri memiliki beberapa kelebihan, salah satunya ialah bisa memberikan efek cepat, terutama jika dilakukan secara baik dan benar.

Terutama ketika pemerintah Indonesia ingin mengurangi pengangguran, meningkatkan permintaan konsumen, ataupun untuk menghindari resesi. Sementara itu, kebijakan fiskal kontratif memiliki tujuan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebab, perkembangan ekonomi yang tidak terkendali bisa menimbulkan beberapa konsekuensi negatif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan pelatihan pajak yang cocok diikuti oleh siapapun, baik wajib pajak maupun orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Karena training pajak ini akan memberikan berbagai pengetahuan mengenai ketentuan dan informasi seputar dunia perpajakan. Sehingga, nantinya wajib pajak maupun calon ahli pajak bisa mengelola perpajakan dengan lebih efektif dan efisien lagi. Mengetahui informasi perpajakan tidak kalah penting bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya dengan mengenal windfall tax, apakah Anda sudah tahu apa itu yang namanya windfall tax?

Mungkin sebagian besar masyarakat umum masih jarang yang pernah mendengar istilah windfall tax. Hal tersebut sangat wajar sebab ketentuan dari windfall tax ini belum pernah diberlakukan di Indonesia. Sebenarnya, windfall tax ini bukan merupakan istilah baru di bidang perpajakan. Windfall tax adalah suatu kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh suatu negara pada bidang industri dengan komoditas tertentu. Pemberlakuan kebijakan yang yang satu ini dicerminkan oleh pemerintah sebuah negara sebagai salah satu bentuk pilihan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak di negara tersebut.

Pengertian Windfall Tax

Terdapat berbagai negara di banyak belahan dunia, seperti misalnya Amerika Serikat dan Inggris yang sudah pernah memberlakukan kebijakan tersebut, dengan memungut pajak tambahan terhadap kelebihan Keuntungan yang diperoleh di berbagai perusahaan pada banyak sektor tertentu. Ternyata Malaysia juga berencana untuk menerapkan windfall tax sebagai upaya memperluas basis pajak pada tahun 2023. Hal ini dilakukan juga sebagai strategi karena rendahnya tingkat rasio penerimaan pajak di kawasan Asia Tenggara.

Secara definisinya sendiri, windfall tax merupakan pajak tambahan yang dibebankan oleh pemerintah atas industri tertentu, pada saat keadaan ekonomi memungkinkan industri ini, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari normalnya maupun di atas rata-rata. Sedangkan, menurut Cambridge Dictionary windfall tax memiliki definisi sebagai pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah pada berbagai perusahaan, saat perusahaan itu mendapatkan keuntungan besar yang tidak terduga, terlebih pada saat perusahaan terbantu karena kondisi ekonomi.

Windfall tax juga bisa diberlakukan pada individu yang secara tiba-tiba menjadi kaya, mungkin karena menerima sejumlah uang besar dari game show, warisan, hadiah, perjudian, maupun ketika memenangkan lotre. Tapi pada beberapa kasus, penerima warisan dan penerimaan hadiah dari keluarga atau teman, serta pembayaran asuransi jiwa dibebaskan dari pembebanan pajak.

Baca Juga: Bagaimana Dampak Perpajakan Indonesia Atas Konser Musik yang Diselenggarakan?

Apa Tujuan Penerapan Windfall Tax?

Hal tersebut dikarenakan pemberlakuannya diterapkan pada individu maupun perusahaan yang sedang beruntung, lalu pemerintah mendapatkan keuntungan juga dari hal tersebut yang mana sebenarnya bukan termasuk tanggung jawabnya. Sehingga, sederhananya windfall tax bisa disebut dengan pajak rezeki nomplok. Berikut ini adalah beberapa tujuan mengapa kebijakan fiskal windfall tax diberlakukan oleh pemerintahan suatu negara, antara lain:

• Membantu pemerintahan sebuah negara sebagai upaya untuk membangkitkan perekonomian negara setelah terjadinya pandemi covid-19.
• Menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara.
• Mempercepat kemajuan transisi dari energi bersih (energi yang diproduksi untuk menciptakan hal-hal yang menyebabkan sedikit dampak buruk pada aspek sosial, lingkungan, kesehatan, dan kultural).
• Memberikan keuntungan untuk perusahaan yang melakukan pembayaran windfall tax supaya bisa mendorong efisiensi.

Kesimpulannya adalah windfall tax merupakan pajak yang dibebankan oleh pemerintah terhadap industri tertentu yang memperoleh keuntungan berlebih, secara tidak terduga dikarenakan kondisi ekonomi tertentu juga. Contohnya saja saat berusaha dan yang mendapatkan keuntungan berlebih disebabkan karena kenaikan harga minyak yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Mungkin istilah cukai sudah tidak asing lagi, terutama untuk para wajib pajak. Disamping itu, kata cukai juga sering dihubungkan dengan rokok. Tapi, masih banyak masyarakat yang bingung terkait perbedaan antara cukai dan bea. Cukai merupakan pungutan yang ditetapkan oleh negara bagi barang-barang dengan karakteristik sesuai dengan Undang – Undang Cukai. Di sisi lain, bea lebih mengarah kepada pungutan terhadap komoditas ekspor dan juga impor.

Kehadiran bea dan cukai menjadi salah satu sumber pajak yang penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu, kemudian dibentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Apa itu Bea Cukai?

Sebenarnya istilah bea cukai sendiri merupakan gabungan dari dua kata bea dan cukai yang bertujuan untuk mempermudah penyebutan ataupun pengucapannya. Bea dan cukai merupakan sebuah tindakan pungutan negara terhadap barang ekspor dan impor dan juga barang lain yang bersifat khusus. Pada pelaksanaannya, bea dan cukai menjadi wewenang dari Ditjen Bea dan Cukai atau disebut juga dengan lembaga kepabeanan.

Lembaga tersebut mempunyai sejumlah fungsi utama yang berkaitan dengan bea dan cukai, yakni sebagai berikut:

1. Mengawasi keluar masuknya barang ekspor dan impor yang berdampak negatif dalam melindungi masyarakat.
2. Pelaksanaan cukai dan kepabeanan yang tepat sasaran untuk bisa menciptakan pertumbuhan industri dalam negeri.
3. Mengatur serta menetapkan prosedur kepabeanan dan juga cukai dengan tujuan memperlancar kegiatan ekspor-impor serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif.
4. Mengoptimalkan pendapatan negara yakni melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai dalam meningkatkan pembangunan nasional.
5. Penerapan dari sistem manajemen resiko yang handal dan juga penindakan yang tegas dan tepat yang bertujuan untuk pengawasan kegiatan ekspor, impor, dan juga kegiatan kepabeanan ataupun cukai lainnya.
6. Mengawasi, mengendalikan, dan juga membatasi produksi serta peredaran barang yang dianggap mempunyai karakteristik membahayakan untuk masyarakat melalui instrumen cukai yang adil dan juga seimbang.

Karakteristik Barang Kena Cukai

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan cukai ialah sebagai berikut:

1. Peredarannya memerlukan pengawasan.
2. Pemakaiannya menimbulkan beberapa dampak negatif untuk lingkungan hidup dan juga masyarakat.
3. Untuk mewujudkan keadilan dan juga keseimbangan, maka pemakaiannya perlu dikenakan pemungutan oleh suatu negara.
4. Konsumsinya perlu pengawasan dan juga pengendalian.

Baca Juga: Mengenal Windfall Tax yang Diterapkan di Banyak Negara

Jenis Barang Kena Cukai

Sesuai dengan karakteristik barang kena cukai di atas, tidak semua barang masuk ke dalam kategori yang akan terkena pungutan. Jenis barang kena cukai diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Eti alkohol atau etanol yang digunakan dengan tidak memperhatikan bahan dan juga proses pembuatannya
2. Minuman yang mengandung eti alkohol dalam kadar berapapun yang tidak memperhatikan bahan dan juga proses pembuatannya. Hal tersebut juga berlaku bagi konsentrat yang memiliki kandungan eti alkohol.
3. Hasil tembakau yang meliputi daun tembakau iris, cerutu, sigaret, rokok, dan juga hasil olahan tembakau lainnya yang tidak memperhatikan himbauan dari pemerintah didalam pembuatannya.

Kurs Pajak Bea Cukai

Kurs pajak bea cukai merupakan suatu nilai kurs yang dipakai untuk transaksi perpajakan di Indonesia. Sistem yang satu ini diterapkan untuk transaksi antar negara yang memakai mata uang asing. Kehadiran kurs pajak bea cukai dijadikan sebagai dasar acuan penetapan pajak transaksi didalam kegiatan ekspor da juga impor. Pembayaran yang berkaitan dengan kurs bea cukai ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, Bea Keluar, Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Pemasukan Barang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Windfall tax mungkin menjadi salah satu istilah yang jarang terdengar di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut menjadi hal yang wajar, sebab kebijakan windfall tax sendiri belum pernah diterapkan di Indonesia. Sebenarnya Windfall tax bukan sebuah istilah baru didalam dunia perpajakan. Windfall tax ialah sebuah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara pada industri yang menggunakan komoditas tertentu.

Penerapan dari kebijakan pajak tersebut kemudian diproyeksikan oleh pemerintah suatu negara sebagai salah satu bentuk opsi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Sejumlah negara yang ada di berbagai belahan dunia, diantaranya Inggris dan Amerika Serikat, pernah menerapkan kebijakan yang satu ini yakni dengan memungut pajak tambahan terhadap kelebihan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan dalam sektor-sektor tertentu.

Definisi Windfall Tax

Windfall tax sendiri merupakan pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah pada industri tertentu saat kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari normalnya ataupun di atas rata-rata. Definisi windfall tax sendiri berdasarkan Cambridge Dictionary ialah pajak tambahan yang dibebankan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan saat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan besar yang tidak terduga, terutama saat perusahaan terbantu oleh kondisi ekonomi.

Windfall tax juga bisa berlaku terhadap individu yang tiba-tiba menjadi kaya karena telah menerima sejumlah besar uang dari hadiah, warisan, game show, perjudian, maupun karena memenangkan lotre. Namun pada beberapa kasus, penerima warisan, penerimaan hadiah dari teman atau keluarga, serta pembayaran asuransi jiwa terbebas dari pengenaan pajak (Johnson, 2020).

Karena penerapannya diterapkan pada perusahaan maupun individu yang sedang beruntung, lalu pemerintah mendapatkan keuntungan juga dari hal ini yang yang mana sebenarnya bukan merupakan tanggung jawabnya, oleh sebab itu secara sederhana windfall tax bisa disebut dengan “pajak rezeki nomplok”.

Tujuan Kebijakan Windfall Tax

Terdapat beberapa tujuan dengan diterapkannya kebijakan fiskal windfall tax oleh pemerintah di suatu negara, diantaranya:

Menjaga stabilitas ekonomi suatu negara

Bertujuan untuk membantu pemerintah suatu negara untuk membangkitkan kondisi ekonomi negara pasca terjadinya Covid-19.

Mempercepat kemajuan transisi energi bersih

Memberikan keuntungan untuk perusahaan yang membayar supaya bisa mendorong efisiensi.

Baca Juga: Tips Sukses Menjadi Konsultan Pajak untuk Karir Cemerlang

Negara yang Menerapkan Windfall Tax

Berikut beberapa negara yang pernah menerapkan, akan menerapkan, serta masih menerapkan fiskal windfall tax, diantaranya:

Amerika Serikat

Di tahun 1980, Amerika Serikat sempat menerapkan kebijakan fiskal windfall tax pada produksi minyak mentah. Lalu pajak ini dicabut atau sudah tidak diterapkan lagi di tahun 1988.

Inggris

Di tahun 1997, Inggris juga pernah menerapkan kebijakan fiskal windfall tax pada perusahaan-perusahaan utilitas yang diprivatisasi. Kini, Inggris menerapkan kebijakan windfall tax pada industri dengan komoditas migas semenjak 26 Mei 2022.

Italia

Baru-baru ini, pemerintah Italia juga telah menaikkan pajak tambahan terhadap keuntungan luar biasa yang diperoleh oleh perusahaan energi, hal ini terjadinya karena efek dari adanya lonjakan harga komoditas energi.

Malaysia

Untuk memperluas basis pajak di tahun 2023, Malaysia juga berencana untuk menyiapkan berbagai strategi dalam mengingat rendahnya tingkat rasio penerimaan pajak pada kawasan Asia Tenggara. Yang mana salah satunya, Malaysia berencana untuk menerapkan kebijakan pajak tambahan (windfall tax) pada wajib pajak badan  atau perusahaan yang mendapatkan penghasilan di atas RM100 juta atau yang setara dengan Rp 345,3 miliar per tahunnya, dengan tarif 33%, yang mana tarif ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif normal PPh Badan yang berlaku di Malaysia yakni sebesar 24%. Kebijakan fiskal ini diyakini bisa mempercepat upaya konsolidasi fiskal.

Selain itu, juga masih ada beberapa negara yang menerapkan pajak tersebut. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Salah satu hal yang penting dan wajib setidaknya diketahui definisinya oleh semua warga negara adalah perpajakan. Tidak heran jika pajak menjadi perihal yang sangat penting bagi sebuah negara, karena keberadaannya yang bisa mendukung pembangunan negara itu sendiri. Inilah alasan mengapa harus mendapatkan pengetahuan pajak yang cukup untuk menyadari betapa pentingnya hal tersebut, seperti misalnya dengan mengikuti kursus pajak. Dengan kursus pajak, maka agar lebih mampu untuk memahami dan mengetahui berbagai ketentuan dan informasi di dunia perpajakan.

Seperti halnya akhir-akhir ini semakin merebak konser musik seiring dengan membaiknya kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Dalam hitungan tahun ini saja, telah ada begitu banyak konser musik yang diselenggarakan di Indonesia, diantaranya adalah konser musik mulai dari skala lokal, skala nasional, bahkan hingga internasional. Pagelaran konser musik seperti ini pastinya sangat sukses menarik antusias masyarakat. Lalu bagaimana aspek perpajakan terhadap pergelaran konser musik seperti ini?

Banyak orang pasti mengetahui bahwa masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin dosis ketiga maupun sering yang disebut dengan vaksin Booster Coronavirus-19. Fungsi dari adanya vaksin ini salah satunya adalah untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh, untuk masyarakat yang sebelumnya telah memperoleh vaksin dosis pertama dan keduanya. Sejak pemberian vaksin Booster dilakukan bisa ditinjau dari kasus covid-19 di Indonesia yang semakin menurun dalam kurun waktu yang cukup SIM singkat, sehingga membuat banyak tempat umum seperti tempat hiburan yang telah mulai dibuka untuk publik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sejak Tahun 2022 pandemi tersebut di Indonesia semakin meredup. Dapat dikatakan bahwa hampir selama 2 tahun vibes konser menjadi hilang dan sangat dirindukan oleh banyak kalangan masyarakat umum yang pada saat ini sudah mulai bangkit dan membara kembali. Jika dilihat dari aspek perpajakannya, konser-konser yang telah diselenggarakan ini tentunya juga memiliki dampak untuk perpajakan.

Penting untuk lebih dahulu mengetahui bahwa konser masuk dalam kategori jasa hiburan yang tidak dibebankan pajak pertambahan nilai menurut PMK Nomor 70/PMK.03/2022 mengenai Kriteria dan atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Tempat Parkir, sekaligus Jasa Catering atau Boga yang tidak dibebankan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hal tersebut Untuk menghindari adanya pungutan pajak berganda sebab terhadap jasa hiburan telah dibebankan Pajak Daerah dan pajak retribusi daerah atau yang biasa disebut dengan PDRD.

Baca Juga: Tax Planning, Bukan Hanya untuk Mengefisienkan Pengeluaran Pajak Perusahaan

Jika dilihat dari undang-undang No. 29 tahun 2009 dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Konser telah dibebankan sebagai pajak hiburan oleh daerah tempat digelarnya konser tersebut. Misalnya saja di daerah Jakarta sesuai dengan peraturan dari daerah tersebut, tarif pajak yang dibebankan atas konser dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu lokal sebanyak 0%, nasional 5%, dan internasional sebanyak 15 persen yang masing-masing dikalikan dengan DPP yaitu harga tiket masuknya.

Misalnya saja, seperti diadakannya konsep Justin Bieber yang bertepatan di Jakarta untuk menonton konser ini seseorang harus membeli tiket dengan harga Rp5.000.000,-, sebab khusus Justin Bieber termasuk konser bertaraf internasional, sehingga dibebankan tarif 15% dari tiket masuknya yang sebesar Rp5.000.000 tersebut, sehingga pajak hiburan yang dibebankan terhadap konser ini sebesar Rp750.000,- dan orang yang ingin menonton konser Justin Bieber harus melakukan pembayaran dengan tiket seharga Rp5.750 karena adanya tambahan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak merupakan sebuah hal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan pada masa atau periode tertentu. Dengan adanya tax planning atau perencanaan pajak yang tepat maka wajib pajak badan mampu melaksanakan efisiensi pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu caranya adalah dengan merekrut karyawan yang ahli di bidang perpajakan dengan mempunyai sertifikat brevet pajak. Karena melalui kelas pajak tersebut, biasanya pesertanya juga mendapatkan ilmu tentang tax planning.

Selain itu, perusahaan juga bisa membuat karyawannya mengikuti brevet pajak, sehingga mempunyai staf khusus di bidang perpajakan perusahaannya. Secara definisi tax planning merupakan sebuah kapasitas yang dipunyai oleh wajib pajak untuk melakukan penyusunan kegiatan keuangan supaya memperoleh pengeluaran atau beban pajak yang semakin kecil. Secara teori perencanaan pajak ini juga populer dengan yang namanya effective tax planning, yakni seorang wajib pajak yang berupaya untuk memperoleh penghematan pajak, melalui prosedur penghindaran pajak dengan cara sistematis sesuai kebijakan undang-undang perpajakan.

Sementara itu, tax planning juga dapat berarti sebagai tindakan struktural yang berkaitan dengan konsekuensi potensi pajak yang tekanannya pada pengendalian semua transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Pada dasarnya, perencanaan pajak juga termasuk sebagai bagian dari anggaran induk perusahaan yang mencakup beberapa opsi anggaran, yakni anggaran pajak pertambahan nilai yang termasuk dalam anggaran pembelian dan penjualan. Sedangkan, pajak penghasilan badan adalah bagian dari anggaran kas dan anggaran laba rugi. Tax planning juga bisa diartikan sebagai perencanaan untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, lengkap, dan tepat waktu.

Tetapi, penting untuk dibuat dengan cara terpisah dan terperinci supaya dianalisis semakin mudah oleh Manajemen perusahaan. Perencanaan pajak sebagai bagian dari aktivitas manajemen mempunyai berbagai manfaat yang berguna untuk perusahaan ketika melakukan aktivitas usaha untuk mencapai laba maksimal. Terdapat empat hal penting yang bisa diambil keuntungannya ketika menerapkan tax planning, antara lain:

• Mengelola aliran kas, sebab perencanaan pajak yang diatur dengan tepat dan cermat akan membuat perusahaan mampu menyusun dengan lebih akurat anggaran kasnya, sekaligus mengestimasi keperluan kas terhadap pajak. Dalam hal ini akan membantu perusahaan untuk melaksanakan aktivitas operasional perusahaan, berdasar pada anggaran yang sudah disusun pada periode yang sebelumnya.

Baca Juga: Ketahui Rincian Harta yang Masuk dalam Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi

• Menghemat kas keluar, seringkali pajak dinilai sebagai bagian dari unsur biaya yang bisa diefisienkan. Menghemat kas untuk melakukan pembayaran berbagai biaya yang ada di perusahaan, juga termasuk biaya pajak perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi keuntungan. Dengan melakukan kewajiban perpajakan seefisien mungkin, maka sebuah perusahaan bisa bertindak sebagai wajib pajak badan yang taat dan tidak mengganggu cash flow dari perusahaan.
• Melakukan penentuan waktu pembayaran pajaknya, supaya tidak terlalu awal maupun tidak terlalu terlambat yang akan berakibat pada sanksi atau denda. Kewajiban pajak bisa dilakukan dengan on time, berarti bahwa perusahaan sudah melaksanakan penghematan terhadap denda atau sanksi yang terjadi jika ada kesalahan dan/atau keterlambatan atas kewajiban pajak perusahaan.
• Membuat berbagai data terbaru untuk mengupdate ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat dipastikan bahwa hal yang satu ini sangat berguna untuk menyikapi ketentuan perpajakan yang sangat mungkin berubah-ubah setiap waktunya Sehingga nantinya perusahaan menjadi lebih siap siaga dan selalu Mengetahui berbagai kewajiban sekaligus hak-hak perusahaan yang dimiliki sebagai wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Konsultan pajak mungkin dalam gambaran kebanyakan masyarakat di Indonesia merupakan seseorang yang mempunyai penghasilan yang besar dengan penampilan yang mentereng. Masyarakat berpendapat jika seorang konsultan pajak tentu bisa sangat mudah untuk mendapatkan penghasilan, apalagi jika konsultan pajak mempunyai klien dengan usaha besar yang tengah kesulitan didalam menghadapi kewajiban pajaknya.

Meskipun tidak semua anggapan masyarakat tersebut benar, tapi memang kini profesi sebagai seorang konsultan pajak tengah naik daun. Jika Anda memiliki keinginan untuk berkarir sebagai seorang konsultan pajak, terdapat beberapa tips yang mungkin bisa Anda terapkan supaya sukses menjadi seorang konsultan pajak, diantarnya:

Telah Mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Syarat utama agar bisa menjadi konsultan pajak yang diakui Pemerintah Indonesia ialah telah lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) serta memperoleh izin untuk berpraktek sebagai konsultan pajak di wilayah Indonesia. Pada umumnya orang yang mengikuti USKP akan menghadapi kendala dan juga sulit untuk lulus ujian yang satu ini.

Meskipun sebenarnya soal yang diujikan tidak terlalu sulit serta merupakan hal yang umum terjadi didalam dunia perpajakan, tapi ada saja peserta ujian yang terjebak dengan soal dan juga tidak bisa menyelesaikan soal dengan baik. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Anda bisa sukses dalam mengikuti USKP:

• Segera ikuti USKP selagi ada kesempatan. Lebih baik untuk yang baru lulus perguruan tinggi serta telah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti USKP, maka Anda bisa segera mengikuti USKP ini. Janganlah menunggu saat sudah berpraktek di dunia perpajakan dan juga sudah berpengalaman baru masih akan mengikuti USKP. Sebab soal yang akan diujikan dalam USKP merupakan soal teoritis sert akan lebih mudah dipahami oleh fresh graduate, yang masih mempunyai landasan teoritis yang kuat.
• Usahakan untuk membuat jawaban dalam kertas jawaban dengan baik dan rapi. Meskipun tulisan Anda sebagai peserta ujian kurang bagus, tapi selalu usahakan untuk menulis dalam kertas jawaban secara rapi serta bisa terbaca dengan baik.
• Buat jawaban sesuai dengan yang diminta didalam pertanyaan. Jangan menjawab hal-hal yang tidak dibutuhkan, sehingga bisa mengakibatkan Anda kehabisan waktu saat mengerjakan.
• Perbanyak menjawab latihan soal-soal USKP periode sebelumnya. Sebab pada umumnya tipe soal dari beberapa periode sebelumnya bisa saja muncul kembali.
• Selalu ikuti perkembangan, isu dan juga peraturan terbaru pada periode setengah tahun terakhir.
• Mengikuti bimbingan belajar sebagai bentuk persiapan menghadapi USKP yakni melalui lembaga kursus Brevet Pajak.

Baca Juga: Potensi Perpajakan dari Dunia Sepak Bola

Berikan Jasa Konsultan Pajak secara Profesional

Ini menjadi salah satu kunci utama menjadi seorang konsultan pajak yang sukses. Menjadi seorang konsultan pajak tentu harus profesional. Konsultan pajak harus memiliki kemampuan teknis perpajakan yang memadai. Selain itu, juga perlu didukung dengan integritas yang tinggi dan juga menjunjung kode etik sebagai konsultan pajak. Seorang konsultan pajak perlu benar-benar menguasai materi, ketentuan dan juga prosedur perpajakan terbaru.

Meskipun sudah lulus USKP, seorang konsultan pajak tetap harus senantiasa meng-upgrade pengetahuan perpajakannya seiring dengan perkembangan ketentuan pajak terbaru. Konsultan pajak yang tidak mempunyai pengetahuan terkait engan ketentuan terbaru tentang pajak tentu akan tertinggal dan bisa saja akan ditinggal oleh kliennya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.