Posts in category: Artikel

Training Pajak – Tax amnesty jilid 2 merupakan sebuah program penghapusan pajak yang dilakukan dengan cara mengungkapkan harta serta membayarkan uang tebusan. Ini merupakan sarana untuk pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan juga meningkatkan kepatuhan para wajib pajak di Indonesia. Program tersebut dijalankan selama enam bulan, yakni mulai dari Januari 2022 hingga Juni 2022.

Apa itu Tax Amnesty Jilid 2?

Tax amnesty (pengampunan pajak) ialah suatu penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan juga membayarkan uang tebusan. Ini berarti wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta untuk kemudian membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan terhadap harta yang selama ini tidak pernah dilakukan pelaporan.

Tujuan Tax Amnesty Jilid 2

Tujuan dari tax amnesty jilid 2 pada dasarnya ialah untuk mengumpulkan “iuran” dari wajib pajak yang menyimpan kekayaan yang dimiliki di negara-negara bebas pajak secara rahasia. Penyimpanan kekayaan di negara bebas pajak tersebut membuat para wajib pajak pada akhirnya menghindari kewajiban perpajakan masing-masing. Dengan demikian, potensi pemasukan negara yang sumbernya dari pemungutan pajak tentu menjadi hilang.

Cara yang dilakukan pemerintah dalam menyiasatinya ialah dengan penerapan program tax amnesty. Harapannya para wajib pajak yang menyimpan kekayaan mereka di luar negeri bersedia untuk mengalihkan kekayaan tersebut ke dalam negeri. Pada akhirnya, pemasukan negara yang sumbernya dari pajak pun mengalami peningkatan yang mana hal tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan negara.

Fakta-Fakta Tax Amnesty Jilid 2

Tax amnesty jilid 2 juga telah tertanam didalam Undang – Undang HPP. Berikut fakta-fakta terkait dengan tax amnesty jilid 2 sesuai dengan UU HPP:

1. Programnya Hanya Berjalan Selama Enam Bulan

Melalui program tersebut, wajib pajak bisa mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang melalui surat pernyataan, selama Direktorat Jenderal Pajak belum menemukan data maupun informasi terkait dengan daftar yang dimaksud. Program tax amnesty jilid 2 tersebut hanya berlangsung dalam waktu 6 bulan.

Baca Juga: Mengenal Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion

2. Yang Boleh Mengikuti Tax Amnesty Jilid 2

Wajib pajak yang bisa berpartisipasi dalam tax amnesty jilid 2 tersebut ialah mereka yang sudah mengikuti tax amnesty jilid I. Namun dengan syarat rincian pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan pengungkapan harta yang tidak atau yang belum sepenuhnya dilaporkan peserta tax amnesty jilid I.

Disamping itu, program tersebut juga diperbolehkan untuk wajib pajak yang sesuai dengan pengungkapan hartanya belum dilaporkan didalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi pada tahun pajak 2020.

3. “Kesalahan” yang Diampuni dalam Tax Amnesty Jilid 2

Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid 2 bisa menerima beberapa keuntungan. Wajib pajak tidak akan terkena sanksi administratif perpajakan yakni kenaikan dengan jumlah 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar.

Disamping itu, wajib pajak yang terlibat pada program pengampunan tersebut juga akan bebas dari tuntutan pidana. Karena informasi yang berasal dari surat pengungkapan harta serta dari lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan pidana kepada wajib pajak.

Itulah beberapa fakta terkait dengan Tax Amnesty Jilid 2 yang perlu Anda ketahui. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Baru-baru ini ketidakpatuhan pajak tengah menjadi obrolan warganet di media sosial. Bentuk dari ketidakpatuhan yang sering terjadi ialah penghindaran dan juga pelanggaran. Ketidakpatuhan pajak sendiri merupakan segala aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan pemerintah. Yang mana ketidakpatuhan tersebut meliputi ax avoidance dan tax evasion.

Mengenal Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan penggunaan sah sebuah rezim pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan di suatu negara. Dengan kata lain, biasanya wajib pajak berusaha untuk memanfaatkan celah (loophole) hukum yang ada. Wajib pajak kemudian banyak yang mengalihkan aset-aset mereka ke negara-negara yang biasa disebut dengan suaka pajak (tax haven). Biasanya negara-negara tersebut mempunyai atau menetapkan tarif pajak yang relatif rendah untuk para investor asing.

Panama menjadi salah satu negara dengan reputasi suaka pajak. Beberapa negara telah meluncurkan hukum anti penghindaran pajak, diantaranya Kanada, Selandia Baru dan juga Australia.

Pada tahun 2016, Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) telah melakukan penelusuran terhadap dokumen informasi keuangan miliki pejabat publik dan juga orang-orang kaya. Dokumen yang dikenal dengan sebutan Panama Papers tersebut telah mengungkap pejabat-pejabat yang “memarkir” atau menyimpan aset mereka di Panama.

Mengenal Tax Evasion

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran pajak merupakan cara ilegal yang ditempuh oleh wajib pajak supaya mereka bisa membayar pajak lebih rendah dari nominal yang seharusnya dibayarkan. Cara-cara yang dilakukan diantaranya meliputi pelaporan pajak yang dilakukan dengan tidak jujur, penyuapan ke otoritas dan juga pengungkapan pendapatan yang lebih rendah.

Kelompok advokasi Tax Justice Network menyatakan jika negara-negara di dunia telah kehilangan pendapatan pajak sampai dengan US$ 483 miliar setiap tahun secara keseluruhan. Kerugian tersebut terjadi karena terjadinya penyelewengan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional serta orang-orang kaya.

Investopedia menuliskan jika tax evasion di Amerika Serikat bisa menjadi penyebab utama tuntutan pidana. Sebab, pelanggaran pajak menjadi perbuatan yang disengaja dan juga bisa dikatakan menguntungkan pihak wajib pajak. Menyembunyikan aset dengan menggunakan nama orang lain menjadi salah satu modus yang paling sering terjadi.

Baca Juga: Sudah Tahukah Anda Pajak Penjualan Saham dan Komponennya?

Tax Resistance dan Tax Protest

Disamping penghindaran dan juga pelanggaran pajak, beberapa orang juga ada yang tidak mematuhi rezim perpajakan disebabkan karena alasan tertentu. Misalnya perlawanan pajak (tax resistance), yang mana ini merupakan penolakan wajib pajak sebab tidak sepakat dengan suatu kebijakan. Pembangkangan pajak atau tax protest, di sisi lain menjadi bentuk penolakan sebab pajak sendiri dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Apa itu Tax Haven?

Perlu diketahui jika beberapa negara di dunia ada yang menerapkan pungutan pajak minimum atau yang lebih dikenal dengan istilah suaka pajak. Negara yang menerapkan suaka pajak dijadikan sebagi tempat berlindung oleh para pengusaha dari negara yang menerapkan pajak cukup tinggi.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan jika ciri-ciri dari negara suaka pajak atau tax haven ini diantaranya ialah penerapan tarif pajak rendah atau yang tidak ada sama sekali, tidak ada transparansi dalam pemungutan pajak, tidak ada persyaratan aktivitas substansial untuk perusahaan dan juga tidak ada pertukaran informasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak akan sangat berguna untuk orang-orang yang ingin belajar dan memahami tentang regulasi perpajakan. Bahkan nantinya, akan memperoleh sertifikat private pajak ketika telah menyelesaikan pelatihan perpajakan ini. perkembangan teknologi informasi yang sangat mutakhir pastinya tidak dapat dipungkiri, terlebih adanya pandemi yang melanda membuat berbagai kegiatan belanja dilakukan secara daring atau online ini meningkat drastis. Pada beberapa tahun belakangan ini, affiliate marketing atau pasar afiliasi sudah menjadi salah satu bentuk usaha online yang sangat populer, terlebih di kalangan sosial media.

Masyarakat hingga konten kreator itu sendiri, pada saat ini sudah mulai berlomba-lomba untuk bisa menjual sebuah barang melalui Link yang disertakan pada sebuah konten. Tentu saja fenomena ini terjadi pada platform social media, tautan atau Link yang dibagikan ini menjadi salah satu bagian dari pasar afiliasi. Model bisnis seperti ini akan menawarkan peluang yang besar untuk memperoleh penghasilan pasif dan memperluas jangkauan marketing untuk para pengiklan. Pada ulasan berikut ini, akan dijelaskan mengenai apa itu affiliate marketing, Bagaimana potensinya, hingga pengenaan pajak yang ada dalam model bisnis ini.

Apa itu Pasar Afiliasi?

Pasar afiliasi atau affiliate marketing ini, adalah sebuah bentuk usaha yang mana dilakukan oleh kelompok maupun individu yang bermitra dengan perusahaan maupun individu lainnya, yang berarti merchant, untuk melakukan promosi produk maupun layanan yang akan dijual.Kelompok atau individu yang melakukan promosi produk maupun layanan biasanya dikenal dengan afiliator.

Afiliator ini akan memakai banyak metode pemasaran secara online, mulai dari menggunakan media sosial blog, situs web, maupun AdSense, agar bisa memberikan pengarahan pada target atau pengunjung ke situs merchant maupun produk yang sedang dilakukan promosi. Setiap kali adanya tindakan yang diinginkan oleh merchant, misalnya pengunduhan aplikasi atau penjualan produk, maupun pendaftaran suatu layanan, maka alifiator akan memperoleh komisi sebagai imbalannya.

Bagaimana Potensi Pasar Afiliasi?

Affiliate marketing menawarkan potensi dan peluang yang sangat besar untuk para pemasar atau pengiklan online. Kemampuan untuk memperoleh pendapatan pasif adalah salah satu Keuntungan utama dari menjadi afiliator. Sesudah tautan afiliasi dipasang dan konten yang dibuat, maka afiliator bisa terus memperoleh hasil imbalan, walaupun tidak secara aktif melakukan promosi produk atau layanan tersebut.

Baca Juga: Jangan Salah, Perbedaan Mendasar tentang Pajak, Sumbangan, dan Retribusi

Di samping itu, affiliate marketing ini memungkinkan bagi seorang afiliator untuk melakukan akses pada banyak layanan dan produk tanpa harus membuatnya sendiri. Pastinya hal ini menciptakan sebuah fleksibilitas, untuk afiliator dalam memilih produk yang paling sesuai dengan minat dan target yang dituju.

Pengenaan Pajak untuk Pasar Afiliasi

Afiliator yang berhasil memasarkan produknya pada pelanggan, nantinya akan dikenakan pajak juga. Maka dari itu, ketika seseorang melakukan pendaftaran program pasar afiliasi, maka ia pun akan diminta untuk melakukan pengisian NPWP. Afiliator menjadi objek pajak terutang yang dibebankan pajak penghasilan pasal 21, yang berasal dari penghasilan ketika komisi atau imbalan diterima. Pajak yang diterapkan pada model bisnis seperti ini adalah PPh 21 seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Tarif yang dikenakan untuk setiap pembelian produk dari pemasaran Aviator adalah tarif progresif, Yang pastinya tertuang dalam UU No. 7 tahun 2021 mengenai Pasal 17 ayat 1 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Semakin besar sebuah penghasilan kena pajak yang didapatkan oleh afiliator, maka tarif pajak yang dikenakan juga akan semakin besar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Walaupun sebenarnya saham bukan merupakan barang yang termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun tidak berarti apabila seluruh proses transaksi saham yang dilakukan tidak pernah bersinggungan dengan pajak penjualan saham. Karena, pada kenyataannya ada jasa didalam mata rantai penjualan saham yang masuk sebagai objek PPN.

Terkait dengan tidak dikenakannya pungutan PPN untuk saham tersebut tercantum di dalam UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN). Pasal 4A didalam Undang – Undang PPN secara spesifik merinci terkait dengan barang-barang yang tidak terkena PPN, yang mana salah satunya ialah saham.

Meskipun demikian, bukan berarti pajak terhadap penjualan saham benar-benar tidak ada. Dalam hal ini terkait dengan pungutan PPN yang dilakukan dalam transaksi penjualan saham. Pengenaan pajak penjualan saham tersebut bukan hanya dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), namun juga dalam bentuk PPN. Pajak penjualan saham yang berkaitan dengan PPN ini dikenakan bagi jasa pialang.

Jasa pialang terkena pajak penjualan saham sebab jasa tersebut bukan merupakan jasa yang tidak terkena PPN, melainkan masuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP) yang terkena PPN.

Dasar Hukum PPN di dalam Pajak Penjualan Saham

Jasa perantara perdagangan efek sendiri telah ditetapkan sebagai jasa yang terkena PPN semenjak tahun 1990-an. Penegasan terhadap jasa pialang sebagai jasa terutang PPN tersebut ada di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.5/1990 terkait dengan PPN terhadap jasa pialang.

Dengan ditentukannya jasa pialang sebagai JKP, maka perusahaan sekuritas pun diwajibkan untuk berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penegasan dari keharusan perusahaan sekuritas ditetapkan sebagai PKP telah tercantum di dalam SE 04/PJ.51/1991 terkait dengan Perantara Perdagangan Efek Sebagai PKP.

Mengacu pada dua SE tersebut, perusahaan sekuritas otomatis diharuskan untuk mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta dikukuhkan sebagai PKP. Implikasi atas sektor yang terutang PPN dan juga status PKP tersebut kemudian membuat perusahaan sekuritas diwajibkan untuk memungut, menyetor serta melaporkan PPN terutang untuk setiap penyerahan jasa pialang yang mereka berikan.

Baca Juga: Mengenal Faktur Pajak Tidak Lengkap

Tarif PPN atas Saham Sebesar 11%

Secara resmi tarif PPN resmi mengalami kenaikan menjadi 11% tepatnya pada tanggal 1 April 2022. Tarif PPN terbaru tersebut mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah diundangkan dan juga telah berlaku semenjak 29 Oktober 2021.

Dengan demikian maka semua transaksi yang sebelumnya terkena tarif PPN 10%, akan terkena tarif PPN 11%, yang mana hal tersebut termasuk jasa pialang yang ada di dalam proses transaksi saham.

Komponen Pajak Penjualan Saham

Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, jika pada pajak penjualan saham yakni PPN akan dikenakan terhadap kegiatan penyerahan JKP, tepatnya jasa pialang saham. Jumlah atau besaran dari PPN di dalam kaitannya dengan pajak penjualan saham sama dengan besaran PPN pada umumnya yaitu sebesar 11%.

Yang menjadi pembeda dengan pengenaan PPN untuk sektor lain ialah PPN dalam pajak penjualan saham tersebut memakai dasar komisi sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), berbeda dengan sektor lain yang memakai nilai barang sebagai DPP.

Itulah penjelasan terkait dengan Pajak penjualan saham yang perlu Anda ketahui. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Untuk seseorang yang harus bekerja di bidang perpajakan, tentu saja sangat wajib untuk mengetahui apa saja perbedaan dari pajak, sumbangan, dan retribusi. Untuk mengetahui perbedaan dari ketiga hal tersebut tentu saja merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Lebih untuk Anda yang mempunyai kendaraan pribadi dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak selama masa periode tertentu.

Ketika ingin bekerja di dunia perpajakan sangat penting untuk mengetahui berbagai istilah perpajakan hingga tidak asing lagi. Maka dari itu, pelatihan pajak akan memberikan Anda pengetahuan mengenai berbagai istilah perpajakan bahkan hingga kebijakan perpajakan di Indonesia yang selalu mengalami perubahan.

Pelatihan pajak juga pada akhirnya akan memberikan Anda sebuah sertifikat sebagai bukti pengembangan diri Anda. Perlu diketahui bahwa selain pajak, masyarakat Indonesia juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai warga negara, yaitu pada sumbangan dan retribusi. Sebenarnya, tiga hal ini merupakan sama-sama bentuk pungutan yang bisa digunakan dan bersifat memaksa, di mana Tujuannya adalah untuk kesejahteraan yang berdasar pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

Apa itu Pajak?

Pajak adalah sebuah kewajiban yang harus disetorkan pada negara dan bersifat wajib. Apabila iuran seperti ini tidak disetorkan, maka Anda akan mendapatkan sanksi terhadap ketidaktaatan Anda dalam melakukan kewajiban pajak. Siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak ini? Kontribusi wajib pada negara yang berupa pajak ini wajib dibayarkan oleh yang namanya wajib pajak badan atau wajib pajak perorangan. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan oleh negara untuk keperluan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini adalah Pajak yang dipungut oleh negara yang berasal dari pemerintahan pusat. Di mana akan diatur secara langsung oleh kementerian keuangan dan dirjen pajak Sedangkan untuk pajak daerah, merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang mencakup Kabupaten/kota dan provinsi.

Baca Juga: e-BPHTB, Solusi Modern untuk Transparansi dalam Pengelolaan Pajak Daerah

Apa itu Sumbangan?

Istilah yang juga mungkin saja familiar di telinga masyarakat Indonesia, selain pajak adalah sumbangan. Bahkan terdapat sebagian orang yang masih menganggap bahwa pajak adalah sumbangan. Tentu saja sumbangan berbeda dengan pajak, karena sumbangan ini bersifat tidak memaksa atau tidak wajib. Sumbangan diterima oleh berbagai pihak, mungkin saja oleh pemerintah namun juga bisa untuk lembaga kemanusiaan, yayasan, atau berbagai hal semacamnya.

Misalnya, terdapat sebuah yayasan pendidikan yang berencana untuk meningkatkan layanan pada bidang pendidikan sekolah tersebut, dengan cara membuka penggalangan dana. Nah, penggalangan dana yang diselenggarakan ini nantinya akan memperoleh sumbangan, dan bukan merupakan pungutan. Sehingga, berarti tidak bersifat memaksa atau juga bisa disebut dengan sukarela.

Apa itu Retribusi?

Setelah mengenal kedua istilah di atas, maka selanjutnya juga perlu mengetahui apa itu yang namanya retribusi. Sederhananya, retribusi contohnya adalah biaya parkir maupun iuran sampah. Sama halnya dengan pajak yang telah diatur dalam kebijakan perundang-undangan, maka retribusi ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Retribusi. Menurut regulasi tersebut, Retribusi merupakan pungutan terhadap jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang difungsikan sebagai kepentingan pribadi atau badan.

Pada umumnya, pengelola dari retribusi ini merupakan dinas pendapatan daerah. Ketika Anda mengeluarkan retribusi, maka nantinya akan memperoleh secara langsung timbal balik terhadap apa yang telah Anda keluarkan, atas kewajiban dan pungutan yang sudah Anda penuhi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pelaku usaha yang sudah memperoleh pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP). Faktur pajak ialah salah satu dokumen yang paling penting dalam pemenuhan kewajiban PPN di Indonesia, yang mana dokumen tersebut menjadi bukti pungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penyerahan BKP dan/atau JKP.

Oleh sebab itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mentaati peraturan terkait dengan pembuatan faktur pajak dengan baik. Faktur Pajak yang tidak dibuat maupun yang dianggap tidak dibuat sesuai kriteria, maka disebut dengan Faktur Pajak yang tidak lengkap.

Apa itu Faktur Pajak Tidak Lengkap?

Faktur pajak yang tidak lengkap merupakan faktur pajak yang tidak memuat informasi sesuai dengan Pasal 13(5) UU No. 42 Tahun 2009 terkait dengan PPN dan PPnBM. Faktur Pajak menjadi bukti pungutan pajak yang dipakai sebagai alat pemotongan pajak masukan yang harus diisi secara lengkap. Istilah dari faktur pajak yang tidak lengkap menjadi pengganti istilah sebelumnya yakni “faktur pajak yang macet” didalam PER-13/PJ/2010.

Kriteria Faktur Pajak Lengkap

Mengacu pada Pasal 13(5) Undang – Undang PPN, Faktur Pajak yang diterbitkan ketika dilakukan penyerahan BKP dan/atau JKP harus mencakup informasi sekurang-kurangnya seperti yang dijelaskan berikut:

• Nama, alamat dan NPWP orang yang mengajukan JKP ataupun BKP
• Identitas dari pembeli BKP atau penerima JKP, diantaranya: Nama, alamat, NPWP, ataupun NIK orang pribadi wajib pajak luar negeri ataupun nomor paspor.
• Nama dan alamat jika pembeli BKP/penerima JKP merupakan Wajib Pajak Luar Negeri atau Wajib Pajak Badan Luar Negeri.
• Jenis barang maupun jasa, harga diskon dan total harga jual atau tukar.
• Kode faktur pajak, nomor seri dan juga tanggal pembuatan
• PPN dibebankan
• PPnBM telah terjadi
• Nama dan juga tanda tangan pejabat yang berwenang dalam menandatangani Faktur Pajak.

Baca Juga: Mengenal Tax Officer Serta Peranannya untuk Pajak Perusahaan

Kriteria Faktur Pajak Dinyatakan Tidak Lengkap

Untuk membuat sepotongan faktur pajak dapat dinyatakan sempurna ketika persangkaan disampaikan maka unsur elemen di atas harus dipenuhi.  Lantas, apa saja standar dari faktur pajak yang dinyatakan tidak sempurna? Standar atau karakter dari faktur pajak yang dinyatakan tidak lengkap di antaranya ialah sebagai berikut:

• Faktur pajak tidak diisi dengan sempurna, jelas, dan juga benar
• Faktur pajak tidak ditandatangani Pengusaha Kena Pajak ataupun oleh karyawan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak.
• Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengisi seruan faktur pajak dan juga NSFP yang tidak sesuai dengan kaidah PER-03/PJ/2022
• Pengusaha Kena Pajak tidak membaca atau lalai dalam membaca pengelola yang berkuasa menandatangani faktur pajak ketika pembesar KPP wadah Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Kriteria Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Disamping dari kondisi-kondisi tersebut di atas yang menyebabkan sebuah faktur pajak dianggap tidak lengkap oleh petugas pajak, perlu diketahui jika faktur pajak juga bisa dianggap tidak dibuat. Lantas hal apa faktur pajak tersebut dianggap tidak dibuat?

Mengacu pada pasal 33 ayat (1) PER-03/PJ/2022 menyatakan jika faktur pajak dianggap tidak dibuat dalam kaitannya dengan faktur pajak dibuat sesudah melewati jangka waktu tiga bulan semenjak faktur pajak seharusnya dibuat sebagaimana dijelaskan didalam pasal 3 ayat (2) atau 4 ayat (3) PER-03/PJ/2022.

Hal ini sama halnya dengan faktur pajak yang dianggap tidak lengkap,yang mana pajak masukan pada faktur pajak yang dianggap tidak dibuat tersebut tidak bisa dikreditkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Terdapat salah satu kewajiban penting bagi wajib pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, selain PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang seringkali disebut dengan BPHTB. BPHTB ini adalah sebuah kewajiban yang penting untuk wajib pajak yang bertransaksi atas perolehan hak atas tanah maupun bangunan. Supaya Anda sebagai wajib pajak mampu melakukan kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien, maka bisa mengikuti training pajak. Karena training pajak akan memberikan berbagai pengetahuan di bidang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan.

Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi untuk mengelola pajak daerah, maka pemerintah daerah pada saat ini menyediakan solusi yang modern dan tentunya praktis dengan adanya layanan e-BPHTB. e-BPHTB merupakan sistem untuk mengelola pengenaan e-BPHTB yang berbasis elektronik, juga terdiri dari pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan administrasi pelayanan.

Apa Tujuan dari e-BPHTB?

Launching dari e-BPHTB dilakukan dengan adanya berbagai tujuan penting. Terpenting atau paling utama adalah untuk melakukan peningkatan pada transportasi untuk mengelola pajak daerah, terlebih pada bagian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan adanya sistem secara elektronik atau digital, berbagai proses transaksi akan lebih mudah untuk dipantau, dilakukan, juga lebih akurat. Hal tersebut pastinya akan memberikan potensi yang sangat kecil untuk manipulasi atau kesalahan data yang kemungkinan terjadi saat dilakukan proses manual.

Di sisi lain, layanan e-BPHTB juga memiliki tujuan agar bisa memberikan berbagai kemudahan untuk wajib pajak ketika melaporkan perhitungan pajak dan transaksi BPHTB dengan cara elektronik. Dengan adanya akses yang lebih cepat dan mudah dengan cara digital seperti ini, maka wajib pajak bisa menghindari kesulitan untuk melakukan transaksi BPHTB dengan cara yang lama atau manual, bahkan juga bisa meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses administrasi pajak dengan cara manual. Manfaat lain dari adanya e-BPHTB, Pastinya memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya dengan cara digital atau elektronik.

Proses pembayaran pajak yang dilakukan secara digital ini, bisa dilakukan juga dengan begitu banyak metode pembayaran yang telah tersedia melalui kanal pembayaran yang terpercaya dan aman. Hal tersebut pastinya akan meminimalkan potensi risiko Adanya keterlambatan maupun kehilangan saat proses pembayaran pajak, juga akan memudahkan wajib pajak untuk membayar dari metode pembayaran yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Baca Juga: Benarkah Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Bisa Dihapus dan Dikurangi?

Bagaimana Cara Pengisian e-BPHTB?

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa ada kemungkinan untuk alur pengisian data maupun tampilan dari e-BPHTB yang berbeda antar daerah. Proses dan pengisiannya mempunyai berbagai tahapan yang umum, Berikut ini adalah beberapa alur untuk penggunaane-BPHTB dalam pengisian data surat setoran pajak daerah, diantaranya:

• Melakukan pendaftaran dan masuk pada sistem e-BPHTB.
• Masukkan Nomor Objek Pajak Daerah PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
• Melakukan verifikasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
• Memilih metode untuk melakukan pembayaran.
• Melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah tersedia.
• Mengunggah dokumen Akta Jual Beli (bertanggal dan bertandatangan), yang telah diisi sesudah melakukan pembayaran BPHTB.
• Mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) e-BPHTB yang sudah dilaporkan sebagai bukti laporan.
• Melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah terlapor dan diverifikasi oleh petugas terkait.
• Mencetak Surat Setoran Pajak Daerah e-BPHTB yang telah terverifikasi sebagai bukti pelaporan dan penerimaan pajak yang sah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Tax officer mempunyai peran yang penting dalam melakukan proses pencatatan, pembayaran, pelaporan, sampai dengan pengawasan administrasi terkait dengan perpajakan yang ada di suatu perusahaan. Pada umumnya, suatu perusahaan akan mempunyai satu atau bahkan tim yang bertanggung jawab dalam mengurus perpajakan perusahaan yakni mulai dari penghitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporannya.

Mengenal Tax Officer

Tax officer atau staf pajak merupakan orang yang memiliki tugas dalam melakukan segala pencatatan, pembayaran, pelaporan, sampai dengan melakukan pengawasan proses administrasi yang berhubungan dengan pajak di suatu perusahaan. Biasanya dalam bidang perpajakan mereka akan bekerja di departemen maupun di divisi keuangan. Yang tentu saja tax officer menjadi satu bagian yang paling penting dalam suatu struktur perusahaan.

Lantas sebenarnya seberapa penting keberadaan dari tax officer di suatu perusahaan? Apa tugas mereka serta bagaimana cara untuk membuat departemen pajak kantor bekerja dengan efisien?

Tugas Tax Officer di Perusahaan

Tugas dari staf pajak di suatu perusahaan tentu saja sangat erat kaitannya dengan urusan pajak. Selain itu juga terkait aspek-aspek yang berpengaruh pada pajak suatu perusahaan.  Berikut beberapa tugas dari staf pajak yang perlu diketahui

1. Menghitung Pajak yang Perlu Dibayar Perusahaan untuk Periode Tertentu

Suatu perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan dan juga melaporkan pajak dalam periode tertentu, baik itu bulanan ataupun yang tahunan. Tuigas dari tax officer adalah untuk mencari tahu berapa besar pajak yang perlu ditanggung oleh perusahaan untuk satu periode. Dan juga memiliki tugas untuk menghitung potensi pengurangan pajak yang mungkin pelaksanaannya dilakukan secara legal guna mengurangi pengeluaran suatu perusahaan.

Staf pajak perlu memahami perhitungan terkait dengan pendapatan perusahaan, biaya pengelolaan ataupun operasional, dan juga modal yang masuk sebagai dasar perhitungan pajak.

Melalui staf bagian pajak, suatu perusahaan dapat mengetahui persentase pajak yang perlu dibayar. Dengan begitu, pembayaran pajak akan dilakukan sesuai pehitungan Dirjen Pajak berdasarkan regulasi yang tengah berlaku.

2. Membayar dan Melapor Pajak Tepat Waktu

Disamping menghitung potensi nilai pajak yang perlu dibayarkan oleh suatu perusahaan, seorang staf pajak juga harus melakukan pembayaran serta pelaporan pajak dengan tepat waktu.

Baca Juga: Jangan Lakukan Tax Evasion! Penggelapan Pajak yang Wajib untuk Dihindari

Dapat dikatakan jika tugas tersebut menjadi salah satu tugas utama oleh seorang staf pajak. Sebab tugas tersebut memerlukan keahlian serta pengetahuan yang mumpuni supaya perusahaan bisa terhindar dari sanksi denda.

3. Membuat Perencanaan Pajak

Melalui perencanaan pajak (tax planning), perusahaan bisa mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan dan juga menyiapkan uang sejumlah besaran pajak yang perlu dibayarkan.

Bukan hanya berkaitan dengan nilai pajak, perencanaan pajak juga bisa menyelamatkan perusahaan dari keterlambatan dalam membayar pajak, dengan demikian bisa terhindar dari denda pajak/sanksi lain yang mungkin lebih buruk. Hal tersebut tentu saja akan membawa keuntungan untuk perusahaan sebab perusahaan terbebas dari pemborosan pengeluaran yang terbilang tidak perlu.

4. Membuat Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Seorang staf pajak juga harus mampu mengimplementasikan kegiatan akuntansi terhadap suatu aktivitas perpajakan. Dan juga menyajikannya dalam laporan keuangan fiskal ataupun dala, laporan keuangan komersial. Hal tersebut tentu saja bukan hal yang mudah, sebab laporan keuangan dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal (pajak) merupakan dua hal yang tidak sama. Oleh sebab itu, itu, sebaiknya perusahaan membedakan staf akuntan keuangan dan juga staf akuntan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bagi pemerintahan Indonesia pajak adalah salah satu sumber pembiayaan negara yang sangat penting. Warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban atas pajak, terlebih untuk wajib pajak yang berperan sebagai perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Agar kewajiban perpajakan selalu terpenuhi, maka untuk memastikan ketaatan wajib pajak tersebut pemerintah melakukan penerapan sanksi administrasi sebagai salah satu bentuk denda atau sanksi terhadap pelanggaran peraturan perpajakan. Apabila anda sebagai wajib pajak tidak ingin mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun, maka anda bisa mengikuti kursus pajak.

Karena kursus pajak ini akan memberikan Anda berbagai pengetahuan mengenai regulasi pajak, bahkan nantinya Anda juga akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk meningkatkan value diri Anda. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa sanksi administrasi merupakan denda atau sanksi yang dibebankan pada wajib pajak, sebab tidak melakukan kewajiban perpajakan secara patuh sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Jika dilihat dari penerapannya sendiri, terdapat sebuah kondisi yang mana wajib pajak bisa mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak.

Jenis Denda yang Bisa Dihapus dan Dikurangi

Jenis sanksi administrasi pajak atau denda ini mempunyai tiga jenis, yakni denda, kenaikan pajak, dan bunga. Ketiga jenis denda ini bisa dihapus atau dikurangi sesuai dengan kebijakan perpajakan yang tercantum dalam PMK No. 8 Tahun 2013.Sanksi administrasi jenis denda dibebankan pada saat wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pelaporan pajak, contohnya laporan SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan.

Sedangkan, sanksi administrasi pajak jenis bunga dibebankan pada saat wajib pajak tidak patuh atas kewajiban pemungutan pajak, seperti kurang atau terlambat bayar. Sementara itu, untuk kenaikan pajak dibebankan pada saat wajib pajak melakukan pelanggaran regulasi pajak, seperti pemalsuan, manipulasi data, dan kecurangan pajak.

Baca Juga: Betapa Pentingnya Memahami Apa itu Penagihan Pajak Bagi Setiap Individu

Jenis dari sanksi pajak yang telah disebutkan bisa diketahui oleh pihak wajib pajak dengan cara melihat surat yang telah diterima, Apakah berupa surat tagihan pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013, Dijelaskan lebih detail tentang sanksi administrasi pajak yang bisa dihapus dan dikurangi, diantaranya adalah:

• Sanksi administrasi pajak yang termasuk dalam Surat Ketetapan Pajak, kecuali sanksi yang termasuk dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Yang diterbitkan karena adanya kealpaan dalam pengisian yang kurang lengkap atau tidak benar sesuai dengan pasal 13 A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
• Sanksi administrasi yang termasuk dalam surat tagihan pajak, berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak, kecuali sanksi administrasi yang termasuk dalam surat tagihan pajak dengan permohonan banding atau permohonan keberatan yang dikabulkan atau ditolak sebagian sesuai dengan Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 ayat 5D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.
• Sanksi administrasi yang dicantumkan dalam surat tagihan pajak, selain yang termasuk dalam surat tagihan pajak pada poin B.

Pihak wajib pajak bisa melakukan pengajuan surat permohonan untuk pengurangan sanksi administrasi pajak pada Dirjen pajak, pada saat wajib pajak menilai perhitungan sanksi pajak dalam surat tagihan pajak maupun surat ketentuan pajak yang tidak benar.

Sementara itu, wajib pajak bisa mengajukan surat permohonan untuk penghapusan denda pajak pada Dirjen pajak pada saat wajib pajak merasa yakin bahwa sanksi denda tersebut seharusnya tidak dibebankan. Permohonan yang ini memiliki tujuan agar memberi kesempatan pada wajib pajak untuk menyampaikan pembuktian maupun alasan yang mendukung atas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak yang dibebankan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak . Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.