Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Pemeriksaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagi sebagian orang, proses pemeriksaan pajak dapat menjadi momok yang menakutkan.

Untuk itu, mengikuti kursus pajak dapat menjadi salah satu pilihan terbaik untuk para wajib pajak, supaya bisa memahami berbagai regulasi perpajakan. Dengan mengikuti kursus pajak nantinya akan lebih mampu mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien, bahkan juga siap untuk mengikuti pemeriksaan pajak.

Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang prosedur pemeriksaan pajak yang benar, Anda dapat menghadapinya dengan percaya diri. Berikut ini adalah beberapa langkah penting dalam prosedur pemeriksaan pajak yang perlu Anda ketahui:

Pemberitahuan Pemeriksaan

Tahap pertama dalam proses pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan resmi dari otoritas pajak. Biasanya, pemberitahuan ini dikirim melalui surat resmi yang berisi informasi tentang tahun pajak yang akan diperiksa dan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Penting untuk membaca pemberitahuan dengan cermat dan memahami batas waktu yang diberikan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut.

Persiapan Dokumen

Setelah menerima pemberitahuan pemeriksaan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh otoritas pajak. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup laporan keuangan, bukti transaksi, faktur, kontrak, dan dokumen pendukung lainnya. Pastikan untuk menyediakan dokumen yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan dan Kolaborasi

Selama proses pemeriksaan, penting untuk tetap menjaga kepatuhan dan kolaborasi dengan otoritas pajak. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kebingungan mengenai permintaan otoritas pajak, jangan ragu untuk menghubungi mereka dan meminta penjelasan lebih lanjut. Menunjukkan sikap yang kooperatif dan transparan dapat membantu memperlancar proses pemeriksaan.

Tanyakan Hak dan Kewajiban Anda

Sebagai wajib pajak, Anda memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami dan dihormati. Hak-hak ini termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang alasan pemeriksaan, hak untuk didampingi oleh seorang konsultan pajak, dan hak untuk mengajukan banding jika Anda tidak setuju dengan hasil pemeriksaan. Di sisi lain, kewajiban Anda adalah memberikan informasi yang akurat dan lengkap serta membayar pajak yang seharusnya.

Baca Juga: Bagaimana Brevet Pajak Membantu Mengembangkan Jaringan Profesional Anda?

Evaluasi Hasil Pemeriksaan

Setelah pemeriksaan selesai, otoritas pajak akan mengevaluasi hasil pemeriksaan dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP berisi jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan temuan selama pemeriksaan. Jika Anda setuju dengan hasil pemeriksaan, Anda perlu melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditentukan. Namun, jika Anda tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, Anda memiliki hak untuk mengajukan banding. Biasanya, ada batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan banding, jadi pastikan Anda mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Mengajukan Banding

Jika Anda merasa bahwa hasil pemeriksaan tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, Anda dapat mengajukan banding. Langkah pertama adalah membaca SKP dengan cermat dan memahami alasannya. Selanjutnya, kumpulkan bukti dan dokumentasi yang mendukung argumen Anda. Mengonsultasikan dengan konsultan pajak atau ahli hukum pajak dapat membantu Anda mempersiapkan argumen banding yang kuat. Ajukan banding sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pajak dan pastikan Anda mengikuti batas waktu yang ditentukan.

Penyelesaian Pemeriksaan

Setelah semua persyaratan pemeriksaan terpenuhi, hasilnya akan disahkan dan penyelesaian pemeriksaan akan dilakukan. Jika Anda telah membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan SKP atau setelah hasil banding, maka proses pemeriksaan dianggap selesai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pengenaan pajak crypto. Pemerintah serta otoritas terkait telah melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi individu yang melaksanakan investasi maupun transaksi aset crypto dan juga NFT.

Mengenal Pajak Aset Kripto

Pajak aset kripto merupakan jenis pajak yang dikenakan pemerintah terhadap investor maupun terhadap pemegang aset kripto. Beberapa negara juga sudah mulai mengenakan pajak pada cryptocurrency.

Misalnya di Inggris dan juga Amerika Serikat, di kedua negara tersebut yang melakukan transaksi, trading,  maupun jual-beli sejumlah aset digital dianggap sebagai peristiwa yang terkena pajak. Begitu juga apabila seseorang menerima cryptocurrency sebagai gaji, maupun toko yang telah menerima transaksi dengan melakukan pembayaran melalui kripto.

Umumnya, setiap kali Anda menjual ataupun melakukan transaksi melalui crypto untuk memperoleh keuntungan, Anda akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak.

Alasan Crypto Kena Pajak

Aset kripto dianggap sebagai sumber penghasilan di beberapa negara,. Itulah yang membuat aset kripto serta NFT terkena pajak, sama halnya seperti pajak penghasilan. Mengutip dari CNBC, Indrasari Wisnu Wardhana, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  menganggap jika penerapan dari pajak aset kripto bisa menjadi insentif untuk para investor supaya bisa masuk ke pasar perdagangan aset kripto di Indonesia, terutama untuk investor mancanegara.

Umumnya, klasifikasi terkait dengan Bitcoin serta jenis cryptocurrency lainnya dalam suatu negara bisa menentukan bagaimana nantinya aset kripto dikenakan pajak. Biasanya otoritas pajak menganggap cryptocurrency sebagai aset modal ataupun investasi serta bukan merupakan mata uang.

Berapa Persen Pajak Crypto yang Harus Dibayarkan?

Besaran atau presentase pajak kripto yang akan dikenakan tentu saja bisa berbeda untuk setiap negara. Tetapi, di sebagian negara yang telah menerapkan pajak crypto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Berapa lama Anda memegang aset kripto tersebut, jumlah aset yang Anda miliki, dan juga jenis aktivitas yang Anda lakukan bisa berpengaruh terhadap perhitungan serta jumlah pajak yang perlu dibayarkan.

Penentuan dari besaran pajak crypto pada dasarnya tidak sesederhana penentuan pajak penghasilan. Sebagai salah satu aset yang tergolong cukup baru, otoritas pajak masih mengembangkan peraturan terkait dengan regulasi aset digital.

Baca Juga: Mengenal Pajak Peredaran (PPe) Secara Lebih Mendalam

Meskipun begitu, Anda juga harus bertanggung jawab didalam melacak keuntungan serta kerugian kena pajak Anda. Wajib Pajak juga harus membayar jumlah pajak yang tepat, sesuai kerangka peraturan perpajakan yang ada di setiap negara.

Penghasilan yang diperoleh dari keuntungan investasi Bitcoin maupun dari aset kripto lainnya yang dimiliki juga bisa dianggap serta dihitung sebagai pajak penghasilan. Tapi, besaran pajak penghasilan yang asalnya dari aset kripto tentu akan dibedakan dari penghasilan pada umumnya.

Di Indonesia sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 disebutkan jika baik pembeli/penerima aset kripto akan terkena pajak PPN dengan detail berikut ini:

• Untuk platform exchange yang telah terdaftar di Bappebti,0,11 persen dari nilai transaksi aset kripto bagi.
• Untuk platform exchange yang tidak terdaftar di Bappebti, 0,22 persen dari nilai transaksi aset kripto.

Sedangkan untuk penjual yang menyerahkan aset kripto akan terkena PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 Final dari trading aset kripto, sebagai berikut:

• Untuk platform exchange yang terdaftar di Bappebti, 0,1 persen dari nilai transaksi kripto.
• Untuk platform exchange yang tidak terdaftar Bappebti, 0,2 persen dari nilai aset kripto.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam dunia bisnis dan perpajakan yang semakin kompleks, membangun jaringan profesional yang kuat menjadi kunci kesuksesan. Salah satu cara untuk memperluas jaringan profesional Anda dalam bidang perpajakan adalah dengan mengikuti program sertifikasi brevet pajak. kursus pajak adalah program pelatihan dan sertifikasi yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan di Indonesia.

Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan

Melalui program pelatihan pajak, Anda akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Anda akan mempelajari berbagai aspek perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak badan, dan pajak lainnya yang relevan. Dengan memiliki pengetahuan yang kuat tentang perpajakan, Anda dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi rekan-rekan Anda di industri perpajakan.

Koneksi dengan Rekan Bisnis

Selama mengikuti program pelatihan pajak, Anda akan bertemu dengan banyak profesional perpajakan dari berbagai latar belakang. Hal ini menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan dan mengembangkan jaringan profesional yang kuat. Anda dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi terbaru tentang perkembangan perpajakan dengan sesama peserta kursus perpajakan. Koneksi ini dapat membantu Anda memperluas jangkauan bisnis Anda dan meningkatkan kolaborasi dengan individu-individu yang memiliki minat yang sama.

Mendapatkan Akses ke Acara dan Seminar

Sertifikasi pelatihan pajak memberikan Anda akses ke acara-acara dan seminar terkait perpajakan yang diadakan oleh lembaga pendidikan atau asosiasi profesional. Ini merupakan kesempatan bagus untuk bertemu dengan para ahli perpajakan, pengusaha, dan profesional perpajakan lainnya. Acara-acara ini juga sering kali menjadi tempat untuk mendiskusikan isu-isu perpajakan terkini dan memperoleh wawasan yang berharga tentang tren dan perkembangan terbaru dalam dunia perpajakan.

Membangun Reputasi sebagai Ahli Pajak

Melalui program brevet pajak, Anda dapat memperoleh gelar yang diakui dalam bidang perpajakan. Gelar ini dapat meningkatkan kredibilitas Anda sebagai ahli pajak dan membantu membangun reputasi yang kuat di industri perpajakan. Reputasi yang baik akan membantu Anda menarik klien baru, mengembangkan kemitraan bisnis, dan memperluas peluang karir Anda.

Baca Juga: Perpajakan dalam Pembelian Barang NFT, Apakah Dikenakan Pajak?

Update Terkini tentang Peraturan Pajak

Dalam dunia perpajakan yang terus berubah, penting bagi profesional perpajakan untuk selalu mengikuti perkembangan terkini tentang peraturan pajak. Program kursus pajak memberikan pembaruan terkait perubahan peraturan perpajakan, kebijakan terbaru, dan isu-isu terkini yang mempengaruhi dunia perpajakan. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan-perubahan ini, Anda dapat memberikan nasihat yang lebih baik kepada klien Anda, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal.

Kolaborasi dengan Profesional Lain

Training pajak juga memberikan Anda kesempatan untuk berkolaborasi dengan profesional perpajakan lainnya. Dalam program pelatihan pajak, Anda akan bekerja dalam kelompok atau tim yang terdiri dari individu dengan minat dan tujuan yang sama. Melalui kerjasama ini, Anda dapat saling belajar dari pengalaman dan pengetahuan satu sama lain, serta membangun kolaborasi yang menguntungkan. Kolaborasi semacam ini dapat meluas ke luar program kursus pajak dan membantu Anda mengembangkan kemitraan bisnis yang berkelanjutan di masa depan.

Mengasah Keterampilan Komunikasi dan Presentasi

Sebagai seorang profesional perpajakan, kemampuan komunikasi yang baik sangat penting. Dalam program kursus perpajakan, Anda akan memiliki kesempatan untuk berlatih dan mengasah keterampilan komunikasi dan presentasi Anda. Melalui diskusi kelompok, presentasi, dan proyek kelompok, Anda akan belajar bagaimana menyampaikan ide dan argumen dengan jelas dan persuasif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Mungkin istilah pajak peredaran masih terdengar asing untuk orang awam yang memang tidak bergelut dalam dunia perpajakan. Disamping Pajak Pembangunan I (PPb I), Pajak Peredaran (PPe) menjadi salah satu pungutan pajak terhadap konsumsi yang telah berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri, awal mula dari pungutan pajak terhadap pemakaian barang umum ialah degan adanya PPe merupakan, selain itu jenis pajak ini juga menjadi pelengkap dari Pajak Pembangunan I (PPb I) yang sebelumnya telah berlaku.

Dasar Hukum Pajak Peredaran (PPe)

Pemungutan pajak peredaran di Indonesia memiliki dasar hukum, yakni Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang berisi tentang Pajak Peredaran (UU PPe). Penetapan dari Undang-Undang tersebut dilakukan pada 13 Februari 1950, yang kemudian diumumkan pada tanggal 18 Maret 1950. Oleh sebab itu, pajak tersebut lebih dikenal dengan sebutan PPe 1950.

Mengenal Pajak Peredaran (Ppe)

Pajak peredaran (Ppe) ialah jenis pajak yang dikenakan atas pemakaian yang meliputi hampir semua barang yang digunakan ataupun semua barang-barang yang telah habis terpakai di Indonesia.

Oleh sebab itu, penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas akan dikenakan yang pajak peredaran (PPe). Sedangkan untuk besaran tarif pajak peredaran terhadap setiap penyerahan barang besarnya 2%. Sedangkan yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) dari pajak peredaran ialah harga barangnya.

Selain itu, pajak peredaran (PPe) juga akan dikenakan terhadap jasa. Yang mana jasa yang terkena pajak tersebut ialah semua kegiatan jasa, namun selain penyerahan barang tetap dan barang bergerak yang dilaksanakan dengan penggantian. Maksud dari penggantian di sini merupakan uang yang perlu dilunasi pada pelaku kegiatan pemberian jasa.

Pengecualian dalam Pajak Peredaran

Mengacu pada Pasal 22 Undang – Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1950, serta dengan memperhatikan peraturan yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan (Menkeu), terdapat beberapa penyerahan yang dikecualikan dari pajak peredaran yakni sebagai berikut:

1. Penyerahan kapal, namun kapal pesiar tidak termasuk.
2. Penyerahan atas barang-barang yang bertujuan untuk langsung dikeluarkan ke luar negeri.
3. Penyerahan atas barang-barang yang dilakukan secara percuma pada hal-hal yang sudah ditunjuk Menteri Keuangan.
4. Penyerahan atas emas kepada maupun oleh De Javasche Bank. Yang dilakukan sesuai dengan cara peraturan yang sudah ditetapkan didalam kuasa Ordonansi-Devisen.

Baca Juga: Ketahui Dilakukannya Tujuan Pemeriksaan Pajak

5. Penyerahan atas meterai, uang dan juga merek pajak Indonesia yang dikeluarkan pihak pemerintahan dan yang belum terpakai. Selain itu, surat berharga yang termasuk surat sero, obligasi, dan juga lain-lain efek.
6. Pengadaan, penyerahan, dan juga pelepasan hak-turut didalam perkumpulan dan perseroan.
7. Pemberian kredit, penguangan, penyerahan, dan juga pembayaran tagihan uang, yang juga mencakup peredaran cek, peredaran rekening koran dan juga peredaran giro.
8. Undian
9. Asuransi
10. Jasa yang ada didalam perhubungan telegrap, pos, telepon serta jasa-jasa tertentu dari perusahaan pengangkutan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan perhubungan.

Selain pengecualian tersebut diatas, masih ada beberapa pengecualian lagi yang selengkapnya ada di Pasal 22 Undang – Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1950. Perlu diketahui jika didalam pajak peredaran, dikenal ada 2 jenis cara yang dilakukan dalam mengenakan pajak, yakni Pemungutan Sekaligus  dan Pemungutan Setiap Terdapat Pemindahan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sebelum membahas apakah pembelian barang NFT dikenakan pajak, penting untuk dicatat bahwa hukum pajak dapat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Oleh karena itu, informasi dalam artikel ini bersifat umum dan sebaiknya Anda mengacu pada peraturan pajak yang berlaku di negara Anda atau berkonsultasi dengan ahli pajak untuk mendapatkan nasihat yang lebih spesifik. Karena biasanya ahli pajak telah mengikuti berbagai pelatihan pajak dan telah memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpajakan. Tentu saja Anda sebagai wajib pajak juga bisa mengikuti pelatihan pajak untuk menambah pengetahuan tentang regulasi perpajakan.

Dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi blockchain telah memunculkan fenomena baru dalam bentuk barang non-fungible token (NFT). NFT merupakan bentuk kepemilikan digital yang unik dan tidak dapat dipalsukan. Popularitas NFT semakin meningkat, terutama dalam seni digital, koleksi virtual, dan barang-barang digital lainnya. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pembelian barang NFT juga akan dikenakan pajak? Artikel ini akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pajak dan pembelian barang NFT.

Pajak Penjualan atau Nilai Tambah

Di beberapa negara, pembelian barang NFT dapat dikenakan pajak penjualan atau pajak nilai tambah (value-added tax/VAT). Pajak ini biasanya diterapkan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Ketika Anda membeli barang NFT dari penjual, Anda mungkin akan dikenakan pajak penjualan atau VAT berdasarkan persentase yang ditentukan oleh hukum pajak setempat.

Capital Gains Tax (Pajak Keuntungan Modal)

Pajak keuntungan modal dapat menjadi faktor penting dalam pembelian dan penjualan barang NFT. Jika Anda membeli barang NFT dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, perbedaan antara harga beli dan harga jual tersebut dapat dianggap sebagai keuntungan modal. Keuntungan modal tersebut mungkin akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan negara Anda. Namun, perlu dicatat bahwa peraturan mengenai pajak keuntungan modal untuk aset digital seperti NFT masih berkembang, dan ada perbedaan pendapat di antara negara-negara.

Pertimbangan Pajak Aset Digital

Pengenalan NFT sebagai bentuk kepemilikan digital yang unik telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aset ini diperlakukan dari segi perpajakan. Beberapa negara sedang mempertimbangkan peraturan baru untuk mengatur pajak terkait aset digital, termasuk NFT. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan pajak terkait aset digital di negara Anda.

Baca Juga: Persyaratan dan Proses Menjadi Wajib Pajak dalam Negeri Bagi Wajib Pajak Luar Negeri

Pajak Pembayaran Menggunakan Cryptocurrency

Banyak transaksi pembelian barang NFT dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency, seperti Bitcoin atau Ethereum. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa penerimaan dan pengeluaran cryptocurrency juga dapat dikenakan pajak. Beberapa negara telah mengeluarkan pedoman mengenai pajak cryptocurrency, termasuk transaksi pembelian barang dengan cryptocurrency. Pastikan Anda memahami kewajiban perpajakan terkait pembayaran menggunakan cryptocurrency dan memastikan bahwa Anda melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku.

Pertimbangan Pajak Warisan atau Hadiah

Selain pembelian, pertanyaan lain yang mungkin muncul adalah apakah NFT yang diterima sebagai hadiah atau diwariskan juga akan dikenakan pajak. Ini juga tergantung pada peraturan perpajakan negara Anda. Beberapa negara mungkin menerapkan pajak warisan atau hadiah atas transfer kepemilikan aset digital, termasuk NFT. Jika Anda menerima NFT sebagai hadiah atau melalui warisan, pastikan Anda memeriksa apakah ada kewajiban perpajakan yang berkaitan. Penting untuk diingat bahwa peraturan perpajakan terkait NFT dan aset digital masih terus berkembang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Jika dikaitkan dengan perpajakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan sistem self assessment. Ini berarti, sistem pemungutan pajak di Indonesia sepenuhnya memungkinkan para wajib pajak didalam menentukan besarnya pajak yang terutang untuk tiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Tentu saja sistem akan berjalan dengan lancar apabila wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya dalam mengajukan pajak.

Pemeriksaan pajak sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, serta bukti yang dilakukan secara objektif serta profesional sesuai dengan kriteria pemeriksaan, yang mana tujuannya ialah untuk menetapkan kejelasan pajak yang dilaporkan WP atau untuk menerapkan aturan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan pajak menjadi bagian akhir dari pengelolaan proses perpajakan yang berguna untuk memastikan apakah WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jelas, lengkap dan juga benar.

Seluruh wajib pajak tentu saja harus memahami dengan baik bagaimana proses pemeriksaan pajak dilakukan. Bukan hanya memahami pentingnya kegiatan tersebut, namun apa tekniknya serta bagaimana cara melakukannya juga perlu dipahami. Apalagi, tes tersebut mempunyai tujuan besar, terutama dalam lingkup perpajakan publik. Namun sangat disayangkan masih banyak WP yang tidak serius didalam proses pemeriksaan pajak. Padahal, di balik kegiatan tersebut ada tujuan yang besar.

Ada dua jenis pemeriksaan pajak, yakni pemeriksaan pajak publik dan juga pemeriksaan pajak eksternal.

1. Pemeriksaan Kantor

Penertiban kantor sendiri dalam hal ini merupakan penertiban yang dilakukan di kantor DJP. Kegiatan tersebut berkaitan dengan audit yang mana tujuannya ialah untuk memverifikasi kepatuhan pada kewajiban perpajakan. Untuk kunjungan kantor menggunakan jangka waktu terpisah, yakni maksimal 3 bulan serta bisa diperpanjang sampai 6 bulan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Jenis pemeriksaan pajak berikutnya ialah pemeriksaan lapangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyidikan di tempat wajib pajak ataupun di tempat lain yang telah ditunjuk oleh DJP. Terkait dengan jangka waktu, pemeriksaan di tempat bisa menghabiskan waktu sampai 4 bulan, serta dalam beberapa kasus bisa menghabiskan waktu sampai 8 bulan semenjak dikeluarkannya perintah pemeriksaan sampai akseptasi wajib pajak serta penerbitan berita acara pemeriksaan.

Baca Juga: Mengapa Jurusan Perpajakan Semakin Banyak yang Minat?

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan atas kewajiban perpajakan WP serta tujuan lain yang berkaitan dengan pemenuhan dan juga penegakan peraturan perpajakan.

Hal tersebut disebabkan karena perpajakan sifatnya self-assessment. Itulah mengapa dibutuhkan pemeriksaan pajak untuk mengimbanginya. Berikut beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak oleh pemerintah:

1. Memastikan jika kewajiban pajak telah diselesaikan sesuai jumlah nominal yang ditentukan Undang-Undang perpajakan.
2. Melakukan verifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Menerapkan serta menegakkan hukum dan juga peraturan pajak yang berlaku

Mengacu pada PMK 18 Tahun 2021 Pasal 4(1), pemeriksaan mandiri pajak dilaksanakan apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. WP yang meminta restitusi pajak atau yang meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
2. Terdapat konkrit yang menunjukkan mengapa pajak yang terutang di bawah nominal atau tidak dibayar.
3. Pengajuan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi lebih lama serta meminta pengembalian pajak
4. Wajib Pajak melakukan pengajuan SPT rugi
5. Wajib Pajak telah mengubah metode akuntansi sebab penilaian kembali aktiva tetap dan lain sebagainya sesuai yang ada dalam PMK tersebut diatas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Bagi wajib pajak luar negeri yang berkeinginan menjadi wajib pajak dalam negeri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Proses ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang perlu diikuti agar dapat diakui sebagai wajib pajak dalam negeri dan memenuhi kewajiban perpajakan di negara tersebut. Berkonsultasi pada konsultan pajak adalah salah satu solusi yang tepat. Karena konsultan pajak atau ahli pajak biasanya telah mempunyai latar belakang pendidikan di bidang perpajakan dan sebelumnya telah mengikuti berbagai training pajak yang profesional.

Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang biasanya diperlukan:

Kediaman atau Tempat Tinggal di Dalam Negeri

Salah satu persyaratan utama adalah memiliki kediaman atau tempat tinggal di dalam negeri. Ini dapat berarti memiliki rumah atau apartemen yang digunakan sebagai tempat tinggal utama di dalam negeri. Otoritas pajak biasanya akan meminta bukti kepemilikan atau kontrak sewa sebagai bukti tempat tinggal.

Tinggal di Dalam Negeri dalam Jangka Waktu yang Tertentu

Terdapat persyaratan waktu tinggal di dalam negeri yang harus dipenuhi. Hal ini berarti tinggal di dalam negeri selama periode waktu yang ditentukan oleh hukum pajak negara tersebut. Misalnya, tinggal di dalam negeri selama 183 hari atau lebih dalam setahun pajak.

Kegiatan atau Pekerjaan di Dalam Negeri

Wajib pajak luar negeri yang ingin menjadi wajib pajak dalam negeri harus memiliki kegiatan atau pekerjaan di dalam negeri. Hal ini dapat mencakup bekerja untuk perusahaan di dalam negeri, memiliki usaha atau bisnis di dalam negeri, atau melakukan kegiatan investasi yang signifikan di dalam negeri. Otoritas pajak akan memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di dalam negeri.

Niat Menjadi Wajib Pajak dalam Negeri

Selain memenuhi persyaratan kediaman dan kegiatan, wajib pajak luar negeri juga harus memiliki niat yang jelas untuk menjadi wajib pajak dalam negeri. Niat ini dapat dibuktikan dengan berbagai cara, seperti rencana untuk menetap secara permanen di dalam negeri, membangun ikatan sosial dan ekonomi yang kuat di dalam negeri, atau melakukan tindakan konkret yang menunjukkan komitmen untuk menjadi wajib pajak dalam negeri.

Baca Juga: Peran Pemeriksaan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Perpajakan

Pendaftaran dan Pelaporan Pajak

Untuk diakui sebagai wajib pajak dalam negeri, proses pendaftaran dan pelaporan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak luar negeri harus mengajukan permohonan pendaftaran ke otoritas pajak setempat dan mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan. Hal ini termasuk melaporkan penghasilan, aset, dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa persyaratan untuk menjadi wajib pajak dalam negeri dapat bervariasi antara negara, dan prosesnya dapat kompleks. Sebaiknya, Anda mengacu pada peraturan dan pedoman pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak setempat atau berkonsultasi dengan ahli pajak yang kompeten untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru. Karena biasanya ahli pajak telah mengikuti training pajak sebelum maupun ujian sertifikasi untuk menjadi ahli pajak.

Selain persyaratan yang disebutkan di atas, perlu juga diingat bahwa menjadi wajib pajak dalam negeri berarti wajib pajak akan tunduk pada hukum perpajakan negara tersebut. Ini berarti wajib pajak harus mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakan, seperti melaporkan penghasilan, membayar pajak yang sesuai, dan mengikuti prosedur pelaporan yang ditentukan. Melanggar peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi hukum yang serius.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Jurusan perpajakan merupakan salah satu jurusan perkuliahan yang tidak pernah sepi peminta. Sebutan lain untuk jurusan perpajakan ialah administrasi fiskal. Yang menjadi pembeda antara keduanya ialah tingkat pendidikannya. Sebutan jurusan perpajakan ini dipakai untuk jenjang atau tingkat D3, sementara itu administrasi fiskal ialah sebutan untuk tingkat S1.

Nantinya mahasiswa akan mempelajari perpajakan dari berbagai sisi dan juga bidang. Mulai dari bidang ekonomi, bidang hukum dan juga akuntansi. Jika Anda mengambil jurusan tersebut Anda bisa menjadi ahli pajak serta berbagai pengelolaannya.

Selain itu akan diperoleh ilmu supaya mampu menyusun laporan perpajakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan hukum perpajakan. Disamping itu, jurusan tersebut juga mempelajari terkait dengan berbagai ketentuan perpajakan, baik itu pajak pribadi, pajak pusat, pajak badan, sampai dengan pajak daerah.

Alasan Memilih Jurusan Perpajakan

Apabila Anda masih merasa bingung dalam menentukan jurusan perkuliahan serta merasa ragu untuk mengambil jurusan perpajakan, terdapat berbagai alasan yang dapat Anda jadikan sebagai dalam memilih jurusan perpajakan, berikut beberapa diantaranya:

1. Prospek Kerja yang Menjanjikan dan Beragam

Salah satu alasan mengapa jurusan perpajakan banyak diminati ialah karena prospek kerjanya yang menjanjikan. Lulusan perpajakan nantinya bisa bekerja di berbagai bidang maupaun area. Selain bisa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berkaitan dengan perpajakan, lulusan dari jurusan ini juga bisa berkarir dibidang lain. Ada banyak bidang pekerjaan atau karir yang bisa dipilih, misalnya di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga di berbagai perusahaan swasta, BUMN, ataupun BUMD.

2. Jenjang Karir yang Tinggi

Selain beragamnya pilihan pekerjaan yang bisa dipilih, jenjang karir dari lulusan perpajakan juga sangat tinggi. Sehingga mereka bisa dapat naik jabatan dengan mudah di tempat mereka bekerja.

3. Bisa Memiliki Firma Sendiri

Lulusan perpajakan tidak selalu harus bekerja di perusahaan, namun mereka juga bisa membuat badan usahanya sendiri. Profesi tersebut tentu bisa didapatkan sesudah mereka harus mengikuti ujian sertifikasi khusus.

Baca Juga: Mengenal Laporan Pasca Amnesti Pajak

Prospek Kerja

Berikut prospek bekerja serta posisi yang dapat ditempati oleh lulusan perpajakan:

1. Pegawai Pajak

Prospek kerja lain yang bisa dipilih oleh lulusan perpajakan ialah bekerja sebagai pegawai pajak. Bidang pekerjaannya sendiri bisa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau yang lainnya

2. Staff Kementerian Keuangan

Menjadi staff Kementerian Keuangan juga bisa menjadi pilihan karir lulusan perpajakan. Yang mana tugasnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Disamping itu, ada berbagai posisi strategis lainnya yang dapat dicoba yang sesuai dengan latar belakangnya.

3. Pegawai Bank

Anda juga bisa bekerja di bidang perbankan, seperti menjadi pegawai bank misalnya sebagai kreditor.

4. Konsultan Pajak

Seorang konsultan memiliki tanggung jawab untuk memberikan berbagai konsultasi terkait dengan perpajakan. Konsultasi tersebut tentu akan sangat berguna untuk masyarakat.

5. Kuasa Hukum Pajak

Lulusan perpajakan juga bisa berkarir menjadi seorang kuasa hukum pajak. Yang mana tugasnya ialah mendampingi serta bisa menjadi perwakilan pihak yang mempunyai sengketa di pengadilan pajak. Jika Anda ingin seorang kuasa hukum pajak, tentu saja Anda harus menjalani berbagai tes serta memenuhi berbagai persyaratan sebagai kuasa hukum pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pemeriksaan pajak merupakan proses yang penting bagi setiap individu maupun perusahaan. Baik untuk individu maupun perusahaan yang nantinya akan melalui pemeriksaan pajak pastinya harus memahami segala ketentuan mengenai perpajakan. Hal tersebut dilakukan supaya nantinya tidak ada kekeliruan yang terjadi antara otoritas pajak dan perusahaan maupun individu. Salah satu solusi yang tepat bagi wajib pajak tersebut adalah dengan mengikuti kursus pajak. Karena kursus pajak akan memberikan berbagai pengetahuan mengenai regulasi pajak dan segala informasi di dalamnya.

Perusahaan juga bisa merekrut orang-orang yang telah memiliki sertifikat dari kursus pajak tersebut atau yang biasa disebut dengan sertifikat bersifat pajak. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa pemeriksaan pajak begitu penting, serta dampak positif yang dapat diperoleh melalui proses ini.

Kepatuhan terhadap Peraturan Pajak

Pemeriksaan pajak memastikan bahwa kita mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Melalui proses ini, transaksi keuangan kita akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan bahwa penghitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang teliti, kita dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku dan menghindari sanksi atau konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran.

Identifikasi Kesalahan atau Ketidaksesuaian

Pemeriksaan pajak membantu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Terkadang, kesalahan bisa terjadi secara tidak sengaja dalam pengisian formulir atau penghitungan pajak. Dengan melalui pemeriksaan, kesalahan tersebut dapat segera dikoreksi dan diperbaiki sehingga kita dapat melaporkan jumlah pajak yang akurat. Selain itu, pemeriksaan pajak juga dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan laporan pajak, yang dapat menghindarkan kita dari masalah hukum di kemudian hari.

Mengoptimalkan Manfaat Pajak

Melalui pemeriksaan pajak, kita dapat mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia. Pemeriksa pajak akan memeriksa keadaan keuangan kita dan menemukan potensi pengurangan pajak yang dapat kita manfaatkan. Mereka akan memastikan bahwa kita telah memanfaatkan semua insentif dan keringanan pajak yang berlaku, sehingga kita dapat mengurangi beban pajak yang harus kita bayar. Dengan mengoptimalkan manfaat pajak, kita dapat mengalokasikan sumber daya keuangan kita dengan lebih efisien dan meningkatkan likuiditas perusahaan.

Baca Juga: Pajak yang Terkait dengan Pembangunan Rumah dan Strategi Mengelola Kewajiban Perpajakan

Meningkatkan Kepercayaan dan Kredibilitas

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara transparan dan teliti dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kita sebagai individu atau perusahaan. Ketika kita dapat membuktikan bahwa laporan pajak kita telah diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, hal ini akan memberikan keyakinan kepada pihak-pihak terkait, seperti investor, mitra bisnis, atau lembaga keuangan. Meningkatnya kepercayaan dan kredibilitas ini dapat membantu memperkuat hubungan bisnis kita dan membangun reputasi yang baik di mata publik.

Pencegahan Penyimpangan dan Penyelewengan Pajak

Pemeriksaan pajak juga berperan dalam mencegah penyimpangan dan penyelewengan pajak. Dengan melakukan pemeriksaan yang rutin dan teliti, pihak otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi kecurangan atau pelanggaran dalam pelaporan pajak. Ini membantu memastikan bahwa setiap individu atau perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan jujur ​​dan tidak ada upaya untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya.

Selain itu, pemeriksaan pajak juga memberikan efek jera terhadap individu atau perusahaan yang cenderung melakukan penyimpangan pajak. Dengan adanya risiko pemeriksaan yang dapat mengungkap praktik-praktik yang melanggar hukum, pihak-pihak tersebut akan lebih berpikir dua kali sebelum melanggar peraturan perpajakan. Hal ini berdampak positif dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berintegritas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.