Posts in category: Artikel

Training Pajak – Tidak dapat dipungkiri jika memperoleh gaji atau salary yang besar menjadi harapan semua orang. Akan tetapi keinginan untuk mendapatkan gaji yang sepadan bahkan besar tentu saja perlu dibarengi dengan skill dan juga kemampuan kerja yang baik. Jangan sampai mengharapkan gaji yang besar ketika pengalaman atau skill yang dimiliki masih begitu-begitu saja.

Tentu perusahaan memiliki kriteria-kriteria tersendiri dalam menerapkan gaji untuk setiap calon karyawannya. Perusahaan juga pasti berpikir kembali dari calon karyawannya yang dapat memberikan manfaat yang sepadan untuk kemudian mendapatkan salary yang setimpal.

Mungkin kebanyakan dari Anda sudah tahu jika mempunyai sertifikat-sertifikat tertentu bisa memberikan nilai plus di mata para direksi perusahaan. Tentu saja hal tersebut menjadi sesuatu yang sangay diinginkan oleh para job seeker. Sebenarnya terdapat beberapa hal yang dapat menaikkan standar gaji di mata perusahaan, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pengalaman kerja
2. Job desk yang jelas
3. Sertifikat
4. Skill bahasa

Kaitannya dengan hal tersebut, dalam ulasan kali ini yang akan dibahas ialah pentingnya memiliki sertifikat brevet.

Mengenal Brevet Pajak

Mungkin kebanyakan orang hanya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan PPn dan PPh atau mungkin jenis-jenis pajak tertentu saja. Intinya tidak semua orang mengetahui jika pajak atau iuran wajib yang ditarik oleh pemerintah untuk warganya terdiri dari berbagai macam jenis pajak. Ketika mengikuti brevet pajak, peserta akan mempelajari segala macam jenis pajak beserta dengan mengaplikasikan.

Apa yang akan dipelajari selama mengikuti Brevet Pajak?

Berikut beberapa materi yang akan didapatkan dengan mengikuti Brevet pajak:

1. BREVET A: KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai, dan BPHTB, PPh Orang Pribadi ( PPh OP) dan juga Akuntansi Perpajakan.
2. BREVET B: KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, PPN dan PPnBM, PPh Badan, PPh Pemotongan dan Pemungutan, E-SPT dan lain sebagainya.

Selain itu, akan dilanjutkan dengan BREVET C yang membahas pajak dengan lebih luas dan juga pajak internasional.

Baca Juga: Mengenal Shadow Economy dalam Perpajakan

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh setelah mengikuti Brevet Pajak, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi fresh graduate

Pada umumnya para fresh graduate mengambil kelas les brevet pajak untuk memperoleh tambahan ilmu dari apa yang sebelumnya telah mereka pelajari di kampus. Peserta yang mengikuti brevet pajak ini kebanyakan berasal dari jurusan akuntansi serta perpajakan bahkan dari jurusan manajemen.

Tujuan utama pada umumnya dijadikan sebagai bekal ketika mereka akan mencari serta mendaftar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Sertifikat yang diperoleh dari kelas brevet bisa dijadikan sebagai nilai plus dan juga kemungkinan seseorang untuk memperoleh gaji lebih dari orang yang tidak memiliki sertifikat brevet pajak.

2. Bagi para karyawan

Biasanya untuk para karyawan alasan untuk mengikuti brevet pajak ialah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau supaya bisa sesuai dan lebih paham terkait dengan perpajakan yang berguna untuk menunjang kinerja mereka di suatu perusahaan.

3. Untuk Top Management

Biasanya bagi para karyawan level manager atau supervisor mengikuti les brevet bertujuan untuk lebih memahami sistem perpajakan yang perlu diikuti perusahaan. Hal tersebut dilakukan supaya dapat mengendalikan sistem perpajakan dengan lebih baik di suatu perusahaan.

Selain itu, masih banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui kelas brevet,  bahkan untuk wajib pajak orang pribadi. Brevet pajak akan memberi tahu wajib pajak berbagai hal bahkan lebih dari kebutuhan mereka terkait dengan perpajakan itu sendiri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada saat ini cybersecurity atau keamanan siber telah menjadi isu yang seringkali dibicarakan dalam era digital seperti saat ini. Karena semakin banyaknya data yang dibutuhkan dengan cara online dan ketergantungan pada teknologi digital, maka perlindungan pada informasi Bisnis maupun pribadi sudah menjadi sebuah keharusan. Ulasan berikut ini akan menjelaskan apa itu yang namanya cybersecurity, berbagai jenis serangan yang harus dihadapi, mengapa hal ini menjadi penting, dan strategi perlindungan untuk setiap individu dan organisasi supaya bisa mengamankan diri untuk ancaman siber, terlebih untuk keamanan data pajak.

Selain mengetahui keamanan siber, Anda juga penting untuk selalu update informasi mengenai kebijakan perpajakan. Dengan cara mengikuti kursus pajak yang telah tersedia untuk orang-orang yang membutuhkan pemahaman tentang regulasi perpajakan. Bahkan khusus pajak ini akan memberikan Anda sebuah sertifikat, agar nantinya anda memiliki bukti telah meningkatkan kemampuan dan skill anda di bidang perpajakan. Maka sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui apa itu yang namanya keamanan siber. Cybersecurity merupakan sebuah usaha untuk melindungi data, perangkat, jaringan, maupun sistem komputer dari ancaman para siber.

Tujuan dari cybersecurity ini agar bisa mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif dari perubahan maupun pencurian yang tidak sah bahkan hingga berbahaya, serta mencegah adanya gangguan dalam operasi bisnis karena kegiatan jaringan yang tidak diketahui. Keamanan siber ini mempunyai dampak yang sangat signifikan pada perusahaan dan individu untuk menjaga keamanan data perpajakan yang dimiliki. Dalam berbagai alasan mengapa sangat penting untuk menerapkan cybersecurity pada masa digital, antara lain:

Menjaga Keberlangsungan Bisnis

Teknologi informasi dan jaringan sangatlah erat kaitanya dengan bisnis modern, bahkan sebuah bisnis ini bisa saja bergantung pada teknologi tersebut. Serangan siber bisa mengakibatkan adanya gangguan operasional yang penting, finansial yang mengalami kerugian besar, dan kehilangan data rahasia. Misalnya seperti serangan ransomware, di mana bisa mengenskripsi data dan meminta tebusan untuk memberikan deskripsinya.. Dengan adanya keamanan yang tepat pastinya bisnis bisa terhindar dari gangguan kejahatan siber dan menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Melindungi Data Pribadi

Pastinya data pribadi merupakan aset terpenting dan berharga yang wajib untuk dijaga dengan baik. Ancaman siber, misalnya pencurian identitas, serangan mawar, peretasan akun, bisa menjadi penyebab dari kebocoran Informasi pribadi yang dampaknya serius. Seperti misalnya pencurian identitas, penipuan finansial, bahkan hingga menyalahgunakan data. Perlindungan pada data pribadi melalui enkripsi pastinya akan sangat dibutuhkan untuk menghindari risiko seperti ini.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Sebagai Kunci Penghargaan dan Kontribusi WP untuk Penerimaan Negara

Inovasi Teknologi yang Aman

Pada era digital yang sangat mutakhir, inovasi teknologi pastinya akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Tapi, inovasi perlu diimbangi dengan perhatian pada keamanan. Segalanya harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan sejak mulai dikembangkan. Hal tersebut akan membantu mengurangi bahkan hingga mencegah adanya celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penjahat siber.

Untuk menghadapi berbagai kejahatan siber yang ada, pasti membutuhkan strategi perlindungan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan tersebut. Untuk mengantisipasi ancaman siber Yang Sedang marak dalam bisnis perusahaan, maka wajib pajak sangat penting untuk melakukan perlindungan tambahan pada setiap keamanan data perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan kenyamanan untuk melakukan transaksi perpajakan. Sangat penting untuk memiliki sistem intelijen yang bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan dari kejahatan siber.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dirjen Pajak atau DJP menghargai untuk setiap wajib pajak yang menjalankan kepatuhan perpajakan dengan baik. Hal tersebut diadakan sebagai sebuah bentuk apresiasi pemerintah pada masyarakat, yang berperan sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas kontribusinya, untuk membantu pencapaian target penerimaan negara dalam bentuk pajak untuk kemajuan perekonomian negara.

Agar selalu bisa melakukan kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien Anda bisa mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak ini akan memberikan pengetahuan di bidang perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya.

Kembali lagi membicarakan mengenai kepatuhan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak, pastinya terdapat sebuah indikator tertentu yang dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhannya. Apakah anda tahu bahwa setiap tahun pemerintah, yaitu Dirjen Pajak maupun instansi yang berkaitan mempunyai agenda rutin untuk memberikan penghargaan pada wajib pajak yang patuh atas kewajiban pajaknya?

Kegiatan seperti ini, dilakukan supaya bisa memaksimalkan penerimaan negara terlebih pada bidang perpajakan. Tentunya merupakan sebuah prestasi untuk wajib pajak sendiri, jika ia melaksanakan seluruh kewajiban pajaknya dalam satu periode tahun pajak.

Kendati demikian, tidak sembarang wajib pajak yang dapat memperoleh penghargaan seperti ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ada berbagai indikator yang bisa menilai tingkat kepatuhan pajak yang harus diperhatikan.

Tentu saja kepatuhan pajak ini muncul dari adanya kesadaran wajib pajak, pastinya merupakan aspek penting agar pihak wajib pajak taat dan tidak melakukan berbagai hal yang bisa memicu pada sanksi. Yang mana nantinya akan berdampak pada pajak untuk penerimaan negara berkurang. Berikut ini adalah indikator untuk kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

• Mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
• Melakukan penyetoran SPT masa maupun SPT tahunan dengan tepat waktu.
• Melakukan penghitungan dan penyetoran pajak terutang atas PPh yang didapatkan wajib pajak.
• Melakukan penyetoran tunggakan pajak, dengan mengajukan diri dan memperoleh surat tagihan pajak sebelum jatuh tempo.

Selain indikator yang disebutkan di atas, tentu terdapat kriteria dan syarat yang harus diperhatikan Jika anda ingin menjadi wajib pajak yang memperoleh penghargaan, yaitu:

• Memberikan sumbangan dengan nominal pajak daerah paling banyak.
• Membayar pajak dengan tepat waktu sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir.
• Tidak mempunyai tunggakan atau utang pajak.

Baca Juga: Masa Berlaku Sertifikasi Brevet Pajak dan Tips untuk Memilih Kursus Brevet Pajak

Kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak dan melakukan pelaporan pajak, dengan benar, jelas, dan lengkap, adalah faktor penting untuk merealisasikan target penerimaan pajak untuk pembiayaan negara. Maka dari itu, indikator kepatuhan wajib pajak yang telah dituliskan sebelumnya harus diketahui oleh semua wajib pajak.

Apa Tujuan Pemerintah Memberikan Penghargaan?

Pihak wajib pajak akan disebut mempunyai kepatuhan, jika suatu badan atau perusahaan, maupun seseorang memiliki kesadaran atas kedisiplinannya, untuk melakukan penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya baik pajak masa atau pajak tahunan, sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Tujuan pemerintah memberikan penghargaan pada wajib pajak, yakni sebagai upaya apresiasi atas wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi terhadap kontribusinya, untuk membantu mencapai target dari penerimaan bangsa dalam bentuk pajak supaya berguna untuk memajukan pembangunan dan perekonomian negara.

Penghargaan seperti ini juga menjadi sebuah ajakan dan himbauan, bagi Setiap wajib pajak agar senantiasa secara tuntas dan penuh melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan  penghitungan, pemungutan, pelaporan, dan pencatatan pajak dengan akurat, benar, tertib, dan tepat waktu pada saat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Reformasi perpajakan sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan serta regulasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan juga efisien. Efektif dalam hal ini berarti otoritas pajak mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, efisien berarti penerimaan pajaknya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengungutan.

Otoritas pajak mengenakan pajak terhadap orang pribadi dan/maupun badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan. Besaran pajak yang dipungut negara akan memberikan pengaruh terhadap besaran Produk Domestik Bruto (PBD).

Produk Domestik Bruto (PBD)

PDB atau Gross Domestic Product (GDP) menjadi sebuah indikator yang digunakan untuk menilai ataupun mengukur kinerja perekonomian Indonesia sesuai dengan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang ataupun jasa yang dihitung sesuai dengan harga yang berlaku di suatu tahun tertentu serta diterapkan secara konsisten. Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah pada barang dan/atau jasa yang dihitung sesuai dengan dasar harga yang berlaku setiap tahun.

Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melihat statistik PDB yaitu dengan cara melihat PDB sebagai suatu keseluruhan pendapatan dalam perekonomian. Atau  dengan cara melihat PDB sebagai keseluruhan pengeluaran terhadap outpot barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi. Kaitannya dengan penilaian perekonomian secara keseluruhan, jumlah dari pendapatan dengan pengeluaran harus sama, namun nilai PDB tidak bisa digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi ataupun kemakmuran (welfare) pada suatu negara.

Hal ini dikarenakan perhitungan PBD tidak memperhitungkan jumlah atau besaran pengurangan sumber daya alam dan juga lingkungan, tidak memperhitungkan kegiatan yang bersifat non material dan juga tidak tidak memperhitungkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan PDB hanya diperuntukkan guna menghitung nilai yang dianggap telah memenuhi kebutuhan fisik maupun materi yang diukur menggunakan unit moneter.

Bias yang terjadi di dalam perhitungan PBD diidentifikasi oleh otoritas pajak karena adanya transaksi yang tidak dimasukkan atau yang tidak teridentifikasi. Lantas bagaimana hal ini terjadi?

Baca Juga: Berikut Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui

Sederhananya saat orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif serta objektif sebagai wajib pajak maka akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanpa pengenal didalam administrasi perpajakan. Wajib Pajaka akan menggunakan NPWP tersebut untuk melakukan transaksi. Apabila wajib pajak tidak menggunakan NPWP untuk dalam melakukan berbagai bertransaksi, tindakan ini termasuk shadow economy.

Shadow Economy

Shadow economy ialah sebuah fakta yang dihadapi seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan adanya shadow economy sangat sulit didapatkan sebab seluruh pihak yang terlibat tidak ingin teridentifikasi (bersifat tersembunyi). Oleh sebab itu, shadow economy juga dikenal dengan sebutan praktik penumpang gelap/underground economy.

Praktek shadow economy lepas dari pengawasan otoritas pajak, sehingga pelaku dari shadow economy tidak menjalankan kewajiban perpajakan yang kemudian menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

Bentuk Shadow Economy

Shadow economy erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan illegal misalnya penyeludupan, transaksi obat terlarang sampai dengan jual beli barang curian. Transaksi terhadap masuknya barang yantg berasal dari luar daerah pabean tanpa dilakukan pemeriksaan bea cukai juga termasuk dalam praktik shadow economy.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Jika Anda sedang belajar atau berkarir di bidang perpajakan, istilah brevet pajak pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Brevet pajak menjadi sebuah kebutuhan bagi seseorang yang ingin berkecimpung dalam bidang perpajakan atau yang sedang memperdalam ilmu perpajakan.  Bagi Anda yang belum mengenal apa itu pelatihan pajak, brevet pajak adalah kursus atau pelatihan mengenai perpajakan dengan pengaplikasian pada software pajak. Terdapat beberapa tingkatan yang berbeda dalam brevet pajak. Dalam setiap tingkatan dalam brevet pajak memiliki materi yang berbeda-beda.

Nantinya, setelah Anda menyelesaikan kursus brevet pajak, Anda akan mendapatkan sertifikat brevet pajak yang dapat dijadikan sebagai alat pengukur sejauh mana Anda memahami mengenai dunia perpajakan. Karena nantinya sertifikat yang telah Anda dapatkan akan menjadi sebuah bukti bahwa Anda telah menyelesaikan pelatihan perpajakan dan berhasil lolos dari ujian serta telah menerima materi mengenai dunia perpajakan.

Lalu, apa manfaat dari brevet pajak? Bagi seorang pelamar pekerjaan, apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan, sertifikat brevet pajak akan menjadi Nilai plus bagi seorang pelamar pekerjaan tersebut.

Selain menjadi nilai plus, tentunya Anda akan lebih paham mengenai perpajakan sehingga akan mudah bagi Anda untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab yang akan Anda pikul nantinya Ketika Anda bekerja di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan sertifikat brevet pajak, Anda hanya perlu melakukan pelatihan perpajakan supaya Anda dapat memiliki brevet pajak tersebut.

Bagi mahasiswa ekonomi, brevet pajak akan bermanfaat untuk menambah ilmu mengenai bidang perpajakan sehingga para mahasiswa dapat mempraktekkannya pada tugas kuliah yang berhubungan dengan perpajakan. Sedangkan bagi pekerja yang memiliki hubungan dengan bidang perpajakan, mengikuti brevet pajak akan membantu Anda untuk menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan Anda dalam bidang perpajakan.

Selain itu Anda juga dapat memberikan solusi atas permasalahan perpajakan yang ada di kantor Anda. Ilmu yang Anda dapatkan pun dapat menjadi bekal untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Masa berlaku dari sertifikat brevet pajak menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor peraturan 28/PJ/2015, masa berlaku sertifikat brevet pajak yang telah Anda miliki ialah 2 tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan atau diterima oleh Anda.

Baca Juga: Pajak Lingkungan (Green Tax) Sebagai Upaya Kelestarian dan Pembangunan Berkelanjutan

Hal ini juga berlaku pada setiap tingkatan sertifikat brevet pajak yang ada. Ketika sertifikasi brevet pajak Anda sudah mencapai waktu 2 tahun, maka sertifikat brevet pajak Anda pun harus Anda perpanjang supaya izin konsultan tetap Anda dapatkan.

Pengurusan ulang sertifikat brevet pajak dapat Anda lakukan pada lembaga yang telah memberikan sertifikat brevet pajak tersebut kepada Anda. Sertifikat yang Anda terima pun dapat Anda gunakan sebagai penambah CV Ketika Anda akan melamar pekerjaan yang berhubungan dengan dunia perpajakan. Sertifikat brevet pajak ini dapat Anda pakai untuk melamar sebagai profesi konsultan pajak atau Pegawai pajak yang membutuhkan sertifikat tersebut untuk menjamin pemahaman tugas serta aturan undang-undang yang ada dalam bidang perpajakan.

Tetapi, Anda juga perlu memperhatikan keaslian dari sertifikat brevet pajak yang Anda miliki untuk membuktikan kelayakan Anda dalam memahami dunia perpajakan. Sertifikat brevet pajak yang diakui di Indonesia dapat Anda peroleh melalui pelatihan pajak yang memiliki legalitas lembaga resmi.  Adapun cara untuk memilih pelatihan perpajakan bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi brevet pajak yaitu dengan memastikan kursus yang Anda pilih berasal dari Universitas atau organisasi Akuntansi.

Anda juga dapat melihat kredibilitas penyelenggara pelatihan brevet pajak, usahakan sudah terbukti profesional dan ahli dalam bidang pajak, akuntan, maupun keuangan. Perhatikan juga bahwa tempat Anda melakukan pelatihan perpajakan sudah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak, dan pilihlah kursus dengan materi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar Negara yang diperoleh dari para wajib pajak yang dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan suatu negara. Dengan demikian, pembayaran pajak setiap tahunnya memang menjadi hal yang wajib dilakukan untuk setiap masyarakat terutama yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mereka mempunyai keharusan dan juga tanggung jawab didalam menghitung, menyetorkan serta melaporkan pajaknya.

Pajak memegang peran yang sangat penting didalam proses pembangunan suatu negara. Oleh sebab itulah sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga ketaatan pajak untuk setiap orang.

Tentu saja dalam pemungutan pajak ada sistem yang digunakan. Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang akan dipakai dalam melaksanakan penghitungan besaran pajak yang perlu dibayarkan. Diberlakukan 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yang meliputi:

Self Assessment System

Dalam sistem ini dapat dikatakan jika wajib pajak mempunyai peran aktif di dalam melakukan penghitungan dan juga membayar serta melaporkan pajaknya. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pengawas untuk setiap wajib pajak yang ada di dalam sistem self assessment system tersebut.

Biasanya sistem self assessment diterapkan untuk jenis pajak yang merupakan kategori pajak pusat, misalnya PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri besaran pajak terutang yang harus mereka bayarkan. Dengan demikian bisa saja wajib pajak yang belum mempunyai cukup pengetahuan pajak dapat mengalami kekeliruan. Oleh sebab itu, dalam hal ini dibutuhkan pemahan yang lebih terkait dengan pajak itu sendiri

Ciri-ciri dari Self Assessment System diantaranya ialah:

• Penentuan besaran pajak dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak
• Wajib pajak harus mempunyai peran yang aktif di dalam menyelesaikan setiap kewajiban pajaknya.
• Surat ketetapan pajak tidak perlu dikeluarkan oleh pemerintah. Namun pemerintah dapat mengeluarkan surat ketetapan pajaknya apabila pajak bersangkutan terlambat dalam melaporkan pajak ataupun dalam membayarkan pajak atau jika ada pajak yang tidak dibayarkan.

Baca Juga: Fasilitas Perusahaan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan Pajak Natura

Official Assessment System

Dalam sistem pemungutan pajak ini, petugas perpajakan lah yang berwenang dalam menentukan jumlah atau besar pajak yang terutang. Yang mana peran dari petugas perpajakan tersebut ialah sebagai pihak pemungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Di dalam sistem pemungutan pajak tersebut, setiap wajib pajak berperan pasif serta nilai pajak yang terutang akan diketahui sesudah petugas perpajakan mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak tersebut diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Withholding System

Pada sistem pemungutan pajak tersebut, pihak ketiga laah yang akang menghitung besaran pajak yang perlu dibayarkan. Yang mana pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini bukan merupakan wajib pajak serta bukan merupakan petugas perpajakan. Misalnta dalam pemotongan penghasilan yang didapatkan oleh seorang karyawan, yang mana hal tersebut dilakukan oleh seorang bendahara dari sebuah instansi atau HRD sebuah perusahaan. Sehingga, karyawan yang bersangkutan tersebut tidak perlu lagi mengurus pemotongan pajak serta membayarkan pajaknya.

Itulah 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia yang perlu Anda ketahui. Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Green Tax atau yang biasa juga disebut dengan pajak lingkungan ini, bertujuan supaya bisa menunjang pembangunan suatu wilayah atau negara dan dipergunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar. Untuk Anda yang ingin bekerja di bidang perpajakan, maka wajib untuk mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang ada tanpa terkecuali.

Sehingga, training pajak akan sangat membantu anda untuk mempelajari dan memahami berbagai kebijakan perpajakan yang ada. Bahkan nantinya Anda juga bisa memperoleh sertifikat training pajak, yang bisa digunakan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada saat ini isu yang cukup mendominasi berbagai ruang kehidupan saat ini, adalah isu lingkungan hidup. Pada tingkat makro, berbagai negara telah mulai menginisiasi regulasi yang berbasis pada perlindungan ekonomi dan lingkungan yang berkesinambungan.

Salah satu produk kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah yaitu pengenaan pajak untuk lingkungan. Pajak lingkungan sendiri merupakan pajak yang pemotongannya berbasis pada sebuah unit fisik, di mana terbukti mempunyai dampak negatif pada sebuah lingkungan. Perlu diketahui bahwa pajak lingkungan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu pajak transportasi, pajak atas sumber daya, pajak energi, dan pajak atas polusi.

Pemungutan pajak juga penting untuk diterapkan berdasar pada ketiga prinsip umum berikut ini, antara lain:

• Polluters Pay Principle (Prinsip Pencemar Membayar). Pihak yang menjadikan adanya pencemaran maka wajib untuk bertanggung jawab terhadap biaya yang perlu dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan di sekitarnya.
• The Prevention Principle (Prinsip Pencegahan). Setiap negara perlu mengetahui berbagai jenis aktivitas yang menghasilkan polusi, maupun menyebabkan adanya kerusakan pada lingkungan.
• The Precautionary (Prinsip Kehati-hatian). Prinsip ini merupakan sebuah prinsip untuk menanggulangi yang harus dilakukan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bagaimana Penerapan Green Tax di Indonesia?

Pada saat ini Indonesia telah mulai merencanakan pajak lingkungan yang ada di bawah pemerintahan presiden pada saat ini yaitu Joko Widodo. Hal tersebut dibersamai dengan pengeluaran PP Nomor 46 Tahun 2017 mengenai  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Kenali Bagaimana Faktur Pajak Tidak Lengkap Agar Tidak Mengalaminya

Dalam regulasi tersebut diatur tiga bentuk pembiayaan yang akan dipergunakan untuk proses pemulihan lingkungan hidup. Tiga bentuk pembiayaan ini adalah DJPLH atau dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, DP2KPLH Atau dana penanggulangan pencemaran maupun kerusakan pemulihan lingkungan hidup, serta dana bantuan atau amanah konservasi.

Sumber pembiayaannya sendiri akan diperoleh dari APBN atau anggaran pendapatan Belanja Negara maupun APBD, retribusi hidup, bahkan hingga pajak. Berkaitan dengan implementasi pajak lingkungan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 Pasal 38 Ayat 2 Poin B.

Pajak lingkungan hidup tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk berbagai pihak yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk mulai dari pemanfaatan air permukaan, pemanfaatan air tanah, penggunaan kendaraan bermotor, sarang burung walet, dan berbagai sumber daya alam lainnya yang berdasar pada kriteria dampak lingkungan hidup.

Besaran pajak yang dibebankan untuk Green Tax ini tergantung pada dampak yang akan diakibatkan pada suatu lingkungan. Perlu digaris bawahi bahwa semakin besar dampaknya pada lingkungan, maka akan semakin besar juga pajak yang harus dipungut nantinya Pajak lingkungan yang telah disahkan melalui regulasi peraturan pajak nomor 46 tahun 2017 tersebut, adalah suatu pilihan yang tepat dan penting yang diambil oleh presiden untuk komitmennya pada berbagai isu lingkungan hidup.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak Natura merupakan salah satu aspek yang perlu diketahui oleh para karyawan. Pajak tersebut berkaitan dengan penerimaan berupa barang ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan untuk para karyawan sebagai bentuk fasilitas atau tunjangan kerja. Pajak tersebut telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta berlaku untuk perusahaan yang memberikan fasilitas tersebut untuk para karyawan sebagai bentuk dari hubungan kerja.

Fasilitas Karyawan yang Dikenakan Pajak Natura

Ini dia beberapa jenis fasilitas karyawan yang terkena pajak natura:

Kendaraan Dinas

Apabila perusahaan menyediakan kendaraan dinas untuk para karyawan, baik untuk kebutuhan pekerjaan ataupun pribadi, maka nilai dari penggunaan kendaraan tersebut dianggap penerimaan berupa barang yang akan terkena pajak natura.

Asuransi Kesehatan

Fasilitas asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan ke karyawan, maka nilai dari premi yang ditanggung perusahaan dianggap sebagai penerimaan berupa jasa yang akan terkena pajak natura.

Makanan dan Minuman

Apabila perusahaan memberikan fasilitas berupa makanan dan juga minuman untuk para karyawan, baik itu dalam bentuk voucher makan, kantin perusahaan maupun dalam bentuk makanan yang disediakan di tempat kerja, maka nilai dari fasilitas merupakan penerimaan berupa barang yang akan terkena pajak natura.

Penginapan atau Rumah Dinas

Apabila perusahaan menyediakan penginapan maupun rumah dinas untuk para karyawan, maka nilai sewa atau nilai penggunaan terhadap penginapan tersebut dianggap sebagai penerimaan yakni berupa jasa yang akan dikenakan pajak natura.

Klub Olahraga atau Kebugaran

Fasilitas keanggotaan klub olahraga atau kebugaran yang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawan dianggap sebagai penerimaan jasa yang akan terkena pajak natura.

Daftar Fasilitas Karyawan yang Dikecualikan dari Pajak Natura

Walaupun memang terdapat beberapa fasilitas karyawan yang terkena pajak natura, ada juga fasilitas yang dikecualikan dari jenis pajak tersebut. Berikut beberapa contoh fasilitas karyawan yang tidak terkena pajak natura:

Baca Juga: Fakta-Fakta Tax Amnesty Jilid 2 yang Perlu Diketahui

Penghasilan dalam Bentuk Uang

Penerimaan karyawan dalam bentuk uang, misalnya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja dan juga tunjangan tetap bukan termasuk kategori penerimaan berupa barang /jasa yang terkena pajak natura.

Tunjangan Hari Raya atau THR

Perusahaan memberikan tunjangan Hari Raya untuk para karyawan sebagai bagian dari upah maupun gaji bulanan dan tidak terkena pajak natura.

Pendidikan dan Pelatihan

Biaya pendidikan dan juga pelatihan yang ditanggung perusahaan sebagai bagian dari pengembangan karyawan bukan termasuk barang/jasa yang terkena pajak natura.

Kenaikan Pangkat atau Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan pangkat/gaji secara berkala yang diberikan oleh perusahaan untuk para karyawan sebagai bentuk penghargaan atau reward terhadap kinerja tidak terkena pajak natura.

Dana Pensiun

Kontribusi perusahaan yang diberikan untuk dana pensiun bagi karyawan tidak terkena pajak natura.

Para karyawan perlu memiliki pemahaman yang berkaitan dengan pajak natura agar bisa mengelola serta melaporkan pajak dengan baik dan benar. Karyawan tentu saja perlu menyadari apakah fasilitas yang diberikan perusahaan termasuk dalam kategori yang terkena pajak natura atau yang tidak. Apabila fasilitas tersebut terkena pajak natura, maka karyawan perlu memperhitungkan pajak tersebut di dalam perencanaan keuangan pribadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Seorang pebisnis yang sudah memperoleh pengakuan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak maka memiliki kewajiban untuk melakukan penerbitan faktur pajak atas semua penyerahan jasa kena pajak (JKP) dan/atau barang kena pajak (BKP). Faktur pajak ini adalah salah satu data paling penting untuk memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai di Indonesia sebagai bukti pemotongan pajak oleh PKP atas penyerahan jasa kena pajak maupun barang kena pajak.

Untuk bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan baik maka pelaku usaha bisa mengikuti kursus pajak. Kursus pajak ini akan membuat anda bisa menghemat pengeluaran perusahaan karena bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan efisien dan efektif.

Sangat penting bagi seorang pebisnis untuk selalu menaati berbagai kebijakan mengenai pembuatan faktur pajak. Ulasan berikut ini, akan membahas mengenai faktur pajak tidak lengkap. Apa yang disebut dengan faktur pajak yang tidak lengkap itu? Seperti apa bentuknya? Faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak akan dianggap tidak dibuat atau tidak dibuat sesuai dengan kriteria dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk lebih jelasnya Berikut ini adalah pengertian Lebih Detail mengenai faktur pajak tidak lengkap.

Faktur pajak tidak lengkap merupakan faktur pajak yang di dalamnya tidak memuat informasi yang ada dalam regulasi perpajakan menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5, mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjual Barang Mewah. Faktur pajak adalah sebuah bukti potongan pajak yang dipergunakan untuk alat pemungutan pajak masukan dan wajib untuk diisi lengkap. Pada awalnya, istilah faktur pajak tidak lengkap ini disebut dengan faktur pajak yang macet dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 13 Tahun 2010. Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, sebab tidak sesuai dengan kebijakan yang ada.

Baca Juga: Bisnis Afiliasi, Peluang Penghasilan Pasif dan Pengenaan Pajak dalam Bentuk Bisnis Online

Tanda Faktur Pajak Tidak Lengkap

Untuk menyatakan sebuah bukti potong faktur pajak yang sempurna, maka wajib untuk memenuhi berbagai syarat tertentu seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan Pasal 31 ayat 3 PER-03/PJ/2022. Apabila faktur pajak dianggap tidak sempurna, maka hal ini akan berdampak pada pembayaran pajak yang berkaitan dengan jasa kena pajak atau barang kena pajak yang tidak bisa dikreditkan. Lantas, Apa saja hal yang membuat sebuah faktur pajak dinyatakan tidak sempurna?

• Faktur pajak yang tidak diisi dengan jelas, sempurna, dan benar.
• Faktur pajak yang tidak memuat tanda tangan dari PKP atau pengusaha kena pajak maupun karyawan yang ditunjuk oleh PKP.
• PKP atau pengusaha kena pajak yang membudayakan faktur pajak memperuntukkan NSFP atau nomor seri faktur pajak yang serupa dengan bagian dalam dari perisian pajak yang serupa.
• PKP atau pengusaha kena pajak yang mengisi seruan faktur pajak dan nomor seri faktur pajak yang tidak sesuai dengan kaidah yang diberlakukan.
• PKP atau pengusaha kena pajak yang terlalai membaca atau tidak membaca pengelola yang berkuasa untuk memberikan tanda tangan faktur pajak menjelang pembesar kantor Pelayanan Pajak sebagai wadah PKP atau pengusaha kena pajak dikukuhkan.

Selain faktur pajak tidak lengkap juga terdapat anggapan dari petugas pajak bahwa terdapat sebuah kriteria di mana faktur pajak dianggap tidak dibuat. Dua faktur pajak dianggap tidak lengkap karena  sebuah Faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Faktur pajak wajib dibuat ketika penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak. Ketika melakukan penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan sebuah jasa kena pajak atau barang kena pajak terjadi pembayaran, maka disitulah faktur pajak juga wajib dibuat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.