Posts in category: Artikel

Training Pajak – Perubahan kebijakan pajak memiliki dampak yang signifikan bagi individu dan perusahaan. Pemerintah sering kali mengadopsi kebijakan pajak baru untuk memenuhi kebutuhan fiskal, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, atau mencapai tujuan sosial. Tentu saja hal seperti ini akan membuat para wajib pajak harus mengetahui perubahan regulasi perpajakan yang terbaru. Supaya nantinya wajib pajak tidak mengalami kesalahan ketika melakukan kewajiban perpajakannya. Mengikuti training pajak adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk memahami berbagai regulasi dan informasi tentang perpajakan.

Bahkan training pajak ini biasanya digunakan oleh calon konsultan pajak yang akan mengikuti ujian sertifikasi. Dalam artikel ini, kita akan membahas perubahan terbaru dalam kebijakan pajak dan apa yang perlu Anda ketahui.

Penyesuaian Tarif Pajak

Salah satu perubahan terkini dalam kebijakan pajak adalah penyesuaian tarif pajak. Pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan tarif pajak untuk berbagai jenis pendapatan, termasuk pajak penghasilan pribadi dan pajak pendapatan perusahaan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatur kembali beban pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah atau memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu.

Jika terjadi penyesuaian tarif pajak, penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami dampaknya terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat melibatkan pengaturan ulang perencanaan pajak, evaluasi keuangan, dan penyesuaian anggaran untuk mengantisipasi perubahan tersebut.

Insentif Pajak untuk Industri atau Sektor Tertentu

Pemerintah sering kali memberikan insentif pajak kepada industri atau sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau mencapai tujuan tertentu. Insentif pajak tersebut bisa berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, maupun keringanan pajak yang lainnya. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada industri energi terbarukan atau sektor teknologi untuk mendorong investasi dan inovasi.

Jika Anda atau perusahaan Anda beroperasi dalam industri atau sektor yang mendapatkan insentif pajak, penting untuk memahami persyaratan dan manfaat yang terkait dengan insentif tersebut. Hal ini dapat membantu Anda mengoptimalkan penggunaan insentif dan memanfaatkannya secara efektif dalam perencanaan keuangan Anda.

Baca Juga: Memulai Perjalanan dalam Dunia Pajak dengan Aktivasi Akun PKP

Peningkatan Pelaporan dan Kepatuhan Pajak

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah sering kali memperketat aturan pelaporan dan memperkuat kepatuhan pajak. Perubahan kebijakan ini dapat melibatkan perubahan dalam persyaratan pelaporan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perpajakan yang tidak sah.

Individu dan perusahaan harus memahami perubahan tersebut dan memastikan bahwa mereka mematuhi aturan pajak yang berlaku. Hal ini melibatkan pemeliharaan catatan keuangan yang akurat, pelaporan pajak yang tepat waktu, dan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai.

Perubahan dalam Penghindaran Pajak Internasional

Pemerintah di seluruh dunia semakin fokus pada masalah penghindaran pajak internasional. Mereka mengadopsi kebijakan untuk mencegah praktik perpajakan yang agresif dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil sesuai dengan tempat operasi mereka. Perubahan ini melibatkan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan perpajakan antar negara.

Penting bagi perusahaan multinasional dan individu yang memiliki keterkaitan lintas negara untuk memahami perubahan ini. Hal ini melibatkan pemahaman tentang persyaratan pelaporan internasional, kepatuhan terhadap regulasi pajak negara-negara yang relevan, serta penyesuaian perencanaan perpajakan agar sesuai dengan perubahan kebijakan tersebut.

Dampak pada Perencanaan Keuangan

Perubahan dalam kebijakan pajak dapat memiliki dampak yang signifikan pada perencanaan keuangan individu dan perusahaan. Penyesuaian tarif pajak atau insentif pajak baru dapat mempengaruhi tingkat penghasilan yang tersedia, arus kas, dan tingkat pengembalian investasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perubahan ini dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak royalti merupakan salah satu pajak yang harus Anda ketahui. Pajak ini dibayarkan bagi Anda yang mempunyai banyak karya misalnya desain atau model, musik,  karya ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk karya yang Anda hasilkan, Anda perlu mempunyai hak paten terlebih dahulu. Yang mana Anda perlu mempunyai hak paten terhadap karya yang Anda supaya karya tersebut tidak disalahgunakan orang lain.

Jenis-Jenis Royalti

Pada umumnya terdapat beberapa jenis royalti, diantaranya:

1. Royalti paten, yakni royalti yang dibayarkan untuk pencipta karya produk. Pembayaran ini dilakukan jika ada pihak ketiga yang akan memakai paten produk yang dihasilkan tersebut.
2. Royalti waralaba, yakni royalti yang dibayarkan terhadap penggunaan hak/kepemilikan waralaba. Yang mana hal waralaba tersebut identik dengan penggunaan nama cabang perusahaan
3. Royalti pertunjukan, yakni royalti yang dibayarkan untuk penggunaan sebuah musik ataupun lagu dalam suatu film
4. Royalti mineral ialah royalti yang dibayarkan atas penggunaan mineral oleh perusahaan ekstraksi, misalnya hasil ekstraksi dari pemilik tanah properti.
5. Royalti buku ialah royalti yang diberikan untuk seseorang yang menghasilkan sebuah buku murni yang didapatkan dari hasil pemikirannya sendiri

Penetapan Pajak Royalti untuk Pekerja Bebas

Sejak 16 Maret 2023 lalu, Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23/pajak atas royalti, yang mana besarannya ialah 6% dari penghasilan bruto.

Jumlah pajak tersebut memang terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Yang mana sebelumnya WPOP pekerja bebas diharuskan untuk membayar pajak dengan besaran 15% atas jumlah penghasilan bruto. Hal itu telah tercantum didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2023.

Terjadinya penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan formula penghitungan pada PPh Pasal 23 terutang. Yang mana sebelumnya, PPh Pasal 23 dihitung dengan cara mengalikan tarif yang berlaku yakni sebesar 15% dengan jumlah penghasilan bruto yang besarnya sama dengan nilai royalti.

Sedangkan untuk formula baru PPh Pasal 23 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang berlaku yakni 15% atas jumlah penghasilan bruto, yang mana ditetapkan hanya 40 persen dari jumlah royalti yang diterima oleh wajib pajak.

Baca Juga: Mengenal Nomor Objek Pajak Beserta Fungsinya

Sehingga secara regulasi, sebenarnya tidak terdapat perubahan besaran tarif, melainkan yang ada hanya perubahan besaran dasar atas pengenaan pajaknya. Walaupun memang secara teknis, tarif yang berlaku menjadi lebih rendah.

Perlu diketahui jika penurunan pajak royalti tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilannya ada di bawah Rp 4,8 miliar yang memakai NPPN. NPPN merupakan sebuah pedoman yang digunakan untuk menentukan besaran penghasilan neto yang telah tercantum didalam Pasal 14 UU PPh.
2. Sebelum dilakukannya pemotongan, pihak yang melakukan pemotongan PPh royalti sudah menyampaikan bukti penerimaan surat (BPS) pemberitahuan penggunaan NPPN.

Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak royalti dilaksanakan oleh wajib pajak yang membayarkan royalti dengan pembuatan bukti potong. Kemudian bukti potong tersebut diserahkan pada wajib pajak OP yang telah menerima penghasilan royalti.

Setelah selesai dilakukan pemotongan, pembayar royalti juga diwajibkan untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut pada kantor pajak. Lalu kemudian melaporkan kedalam Surat Pemberitahuan Masa PPh unifikasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai pengusaha atau calon pengusaha tentu saja sangat penting untuk mengetahui berbagai regulasi mengenai perpajakan. Karena nantinya pengusaha adalah salah satu profesi yang akan dikenakan pajak, juga dengan yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Untuk itu, kursus pajak akan sangat membantu pengusaha apabila nantinya akan menjadi PKP. Karena kursus pajak akan memberikan materi tentang regulasi perpajakan dan segala informasi di dalamnya. Pendaftaran dan aktivasi akun PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan tahap penting bagi pengusaha yang ingin memulai perjalanan mereka dalam dunia perpajakan.

PKP adalah status yang diberikan kepada pengusaha yang dianggap sebagai subjek pajak dan wajib mendaftarkan diri serta mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai aktivasi akun PKP, langkah-langkah yang perlu diikuti, dan manfaat yang diperoleh setelah aktivasi.

Apa itu PKP?

Sebelum membahas aktivasi akun PKP, penting untuk memahami konsep PKP itu sendiri. PKP merupakan singkatan dari Pengusaha Kena Pajak, yang merujuk kepada pengusaha atau pelaku usaha yang terdaftar dan diakui oleh otoritas pajak sebagai subjek pajak. Dengan status PKP, pengusaha dianggap memiliki kewajiban untuk mengenakan, mengumpulkan, dan menyetor pajak kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Langkah-Langkah Aktivasi Akun PKP

Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu diikuti untuk mengaktifkan akun PKP:

1. Persiapan Dokumen

Sebelum memulai proses aktivasi, pastikan Anda memiliki dokumen yang diperlukan, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas pribadi yang sah, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Surat Izin Usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh otoritas pajak.

2. Pendaftaran

Lakukan pendaftaran sebagai PKP melalui aplikasi atau sistem yang disediakan oleh otoritas pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Isi formulir pendaftaran dengan informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3. Verifikasi Data

Setelah mengisi formulir pendaftaran, data Anda akan diverifikasi oleh otoritas pajak. Pastikan dokumen milik Anda sesuai dengan informasi yang Anda berikan untuk memverifikasi data dengan benar. Jika ada informasi yang tidak valid atau kurang lengkap, hal ini dapat memperlambat proses verifikasi.

4. Pelatihan dan Pengetahuan Perpajakan

Sebagai seorang PKP, penting untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban Anda sebagai pengusaha. Manfaatkan pelatihan dan sumber daya yang disediakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Aktivasi Akun

Setelah melalui proses verifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, akun PKP Anda akan diaktifkan oleh otoritas pajak. Anda akan diberikan nomor registrasi PKP yang akan digunakan dalam proses perpajakan.

Baca Juga: Pajak dalam Transportasi Umum, Regulasi dan Dampaknya pada Masyarakat dan Industri Transportasi

Manfaat Setelah Aktivasi Akun PKP

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah aktivasi akun PKP:

Kepatuhan Perpajakan yang Legitim

Dengan menjadi PKP, Anda secara resmi diakui sebagai subjek pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan. Hal ini memberikan legitimasi dan kepercayaan dari pihak otoritas pajak, mitra bisnis, dan pelanggan.

Akses Fasilitas Pajak

Sebagai PKP, Anda akan memiliki akses ke berbagai fasilitas dan kemudahan perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, Anda dapat menggunakan sistem e-faktur dan e-billing untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Keringanan Pajak dan Insentif

Pemerintah sering memberikan keringanan pajak dan insentif kepada PKP sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan status PKP, Anda dapat memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang tersedia, seperti potongan pajak, pembebasan pajak, atau fasilitas penyesuaian pajak tertentu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pernahkah Anda mendengar istilah Nomor Objek Pajak (NOP) didalam kamus perpajakan? Pada umumnya Wajib Pajak memerlukan identitas perpajakan berupa Nomor Objek Pajak (NOP) jika hendak mengecek pembayaran pajak. Biasanya Nomor Objek Pajak (NOP) akan dibuat lebih spesifik yang mana disesuaikan dengan kewajiban pajak dari masing-masing WP.

Nomor Objek Pajak

Umumnya, Nomor Objek Pajak ialah nomor identitas objek pajak yang mana nomor tersebut merupakan sebuah sarana yang berhubungan dengan administrasi perpajakan. Nomor tersebut ditentukan sesuai dengan syarat dan juga aturan yang berlaku. Jika mengacu dari Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, objek pajak diharuskan untuk mempunyai karakteristik permanen dan juga mempunyai standar pada satuan blok di kelurahan ataupun desa dan juga akan diberlakukan secara nasional.

Oleh sebab itu, objek pajak harus mempunyai keunikannya sendiri yang bersifat tetap. Yang mana harus mempunyai standar yang secara nasional dapat diberlakukan. Jika dilihat dari hal tersebut, maka setiap objek pajak bisa mendapatkan identitas sendiri. Yang mana identitas tersebut berupa nomor yang dapat dipakai untuk menunjang administrasi perpajakan para Wajib Pajak. Ketentuan yang berhubungan dengan Nomor Objek Pajak tersebut juga bisa ditunjukkan sebagai berikut:

Mempunyai keunikan

Ini berarti setiap objek pajak PBB mempunyai satu nomor objek pajak yang berbeda dari pajak PBB lainnya

Sifatnya tetap

Ini berarti jika Nomor Objek Pajak yang diberikan untuk masing-masing objek pajak PBB tidak akan mengalami perubahan dalam waktu lama.

Standar

Hal ini berarti dalam pemberian Nomor Objek Pajak (NOP), sistem yang diterapkan akan berlaku secara nasional.

Nantinya didalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), setiap Wajib Pajak akan memperoleh identitas dari setiap objek yang mereka miliki. Biasanya nomor Objek Pajak yang diberikan biasanya terdiri atas 18 (delapan belas) digit nomor. Yang mana setiap digit pun mempunyai makna terhadap kodenya tersendiri.

Pada umumnya Nomor Objek Pajak (NOP) akan diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan dari oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika melakukan registrasi maupun pendataan terhadap Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Juga: Pentingnya Brevet Pajak dan Rekomendasi Kursus Brevet Terpercaya

Nomor yang didapatkan oleh Wajib Pajak akan dipakai dalam administrasi perpajakan serta dijadikan sebagai sarana untuk WP didalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Tujuan Adanya Nomor Objek Pajak

Berikut ini adalah beberapa tujuan diberikannya Nomor Objek Pajak (NOP):

1. Bisa dipakai sebagai penghubung antara peta/grafis dan data atributik atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Nomor Objek Pajak (NOP) bisa digunakan dalam mempermudah untuk mengetahui lokasi/letak dari suatu objek pajak.
3. Bisa digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Yang mana tentu sjaa hal tersebut bisa membantu Wajib Pajak untuk bisa menerimanya tepat waktu
4. Dipakai untuk mempermudah pengambilan serta pemantauan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dengan diketahui pula informasi terkait dengan objek pajak yang sudah maupun yang belum terdaftar.
5. Digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya ketetapan ganda

Wajib Pajak nantinya akan mendapatkan suatu identitas dari setiap objek pajak yang telah mereka miliki. Kini beberapa wilayah/blok telah menerapkan pengajuan permohonan NOP yang dilakukan secara online di website masing-masing DJP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan pelatihan perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang ingin memahami tentang regulasi pajak, baik untuk wajib pajak maupun orang-orang yang ingin menjadi ahli pajak. Karena brevet pajak akan memberikan beberapa tingkatan aturan pajak dan berbagai informasi di dalamnya. Ulasan berikut ini akan membahas mengenai beberapa regulasi dan informasi perpajakan. Transportasi umum merupakan salah satu sarana yang penting dalam kehidupan sehari-hari, memungkinkan masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan efisien. Namun, apakah transportasi umum juga dibebankan pajak?

Dalam banyak negara, transportasi umum biasanya dikenakan pajak. Pajak yang diterapkan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa bentuk pajak yang umum dikenakan pada transportasi umum antara lain:

Pajak Penjualan

Pajak penjualan atau pajak nilai tambah (VAT) sering kali diterapkan pada tiket atau tarif transportasi umum. Pajak ini ditambahkan ke harga tiket atau tarif yang harus dibayar oleh pengguna transportasi. Besaran pajak penjualan dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah, dan biasanya diatur oleh otoritas pajak yang berwenang.

Pajak Bahan Bakar

Bagi transportasi umum yang menggunakan kendaraan bermotor, seperti bus atau kereta api, pajak bahan bakar juga dikenakan. Pajak bahan bakar merupakan pajak yang dikenakan pada setiap liter atau galon bahan bakar yang dibeli oleh operator transportasi. Pajak ini biasanya diatur untuk mendukung pendanaan infrastruktur transportasi atau program lingkungan.

Pajak Pendapatan

Operator transportasi umum juga dapat dikenakan pajak pendapatan atas penghasilan yang mereka peroleh. Pajak pendapatan ini diberlakukan pada pendapatan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu yang menyediakan layanan transportasi umum. Tarif pajak pendapatan dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat pendapatan dan struktur perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Dalam beberapa kasus, ada pula insentif perpajakan yang diberikan kepada operator transportasi umum. Insentif ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Contohnya, operator transportasi umum dapat diberikan potongan atau keringanan pajak sebagai bentuk dukungan dari pemerintah.

Baca Juga: Bukti Potong PPh 23: Pentingnya Menyimpan dan Menguji Kepatuhan Pajak

Dampak dari pembebanan pajak pada transportasi umum dapat dirasakan oleh berbagai pihak, termasuk pengguna transportasi dan industri transportasi itu sendiri. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

• Biaya Transportasi yang Lebih Tinggi: Dengan adanya pajak yang dikenakan pada tiket atau tarif transportasi umum, biaya perjalanan bagi pengguna transportasi dapat menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah atau menengah.
• Pendanaan Infrastruktur dan Layanan: Penerimaan pajak dari transportasi umum dapat digunakan untuk membiayai pengembangan infrastruktur transportasi dan peningkatan layanan. Pajak yang diperoleh dari operator transportasi umum dapat dialokasikan untuk memperluas jaringan transportasi.
• Dukungan pada Transportasi Berkelanjutan: Pembebanan pajak pada transportasi umum juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendukung transportasi berkelanjutan. Dengan menerapkan pajak yang lebih tinggi pada kendaraan pribadi atau mobil non-ramah lingkungan, pemerintah dapat mendorong penggunaan transportasi umum sebagai alternatif yang lebih baik.
• Pengembangan Inovasi dan Teknologi: Penerimaan pajak dari transportasi umum juga dapat digunakan untuk mengembangkan inovasi dan teknologi dalam industri transportasi. Dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk riset dan pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan pengembangan sistem transportasi pintar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Brevet pajak merupakan suatu pelatihan/kursus yang berkaitan dengan bidang perpajakan yang memiliki tingkatan berbeda-beda. Pelatihan atau kursus pajak tersebut dapat dilakukan dengan ataupun tanpa memakai software pajak.

Jika Anda ingin memperoleh sertifikat brevet tentu saja Anda perlu mengikuti kursus. Di akhir masa kursus, peserta akan mendapatkan sertifikat yang bisa dijadikan sebagai nilai tambah untuk seseorang yang bekerja atau berkarir dalam bidang perpajakan.

Bahkan ada beberapa profesi dalam bidang perpajakan yang menjadikan sertifikat brevet sebagai tolok ukur dari pemahaman seseorang terkait permasalahan perpajakan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut  terkait dengan brevet pajak.

Tingkatan Brevet Pajak

Seperti yang sebelumnya telah disebutkan, ada beberapa tingkatan yang berbeda dalam brevet pajak. Jenis tingkatan kursus tersebut seacara umum dibagi menjadi tiga, yaitu Brevet A, Brevet B, serta yang terakhir Brevet C. Berikut penjelasan terkait dengan tingkatan brevet pajak sebagai berikut:

1. Brevet A

Brevet A merupakan tingkatan brevet pajak yang pertama A. Ini menjadi tingkatan brevet pajak paling dasar yang perlu diikuti oleh peserta. Pada umumnya para peserta Brevet akan memperoleh materi yang berkaitan dengan:

• PPh Pasal 21
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP
• Bea materai

2. Brevet B

Tingkat brevet pajak berikutnya yang akan diikuti ialah Brevet B. Walaupun brevet ini lebih tinggi tingkatannya, sebenarnya pembelajaran yang ada di Brevet B masih berkaitan erat dengan tingkatan Brevet A. Pada tingkatan ini, peserta akan memeproleh materi perpajakan tingkat menengah, misalnya:

• Akuntansi pajak.
• Pajak Penghasilan badan (PPh Pasal 25).
• Pemeriksaan dan juga penyidikan pajak.
• Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) PPN dan juga PPh elektronik.
• Perpajakan badan/perusahaan (termasuk pemotongan dan juga pemungutan PPh yang ada didalam Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, 21, 23, dan yang lainnya).
• Pajak Penjualan Barang Mewah
• Pajak Pertambahan Nilai 1111 dan juga 1107 PUT

Baca Juga: Mengenal Tax Treaty dan Seperti Apa Tujuannya

3. Brevet C

Tingkatan paling akhir yang akan diikuti serta yang menjadi tingkatan tertinggi didalam brevet pajak ialah Brevet C. Pada  tingkat ini, materi perpajakan yang akan diajarkan berkaitan dengan materi tingkat menengah sampai lanjutan. Biasanya para peserta yang mengikuti Brevet C ialah lulusan dari Brevet A dan Brevet B.

Meskipun begitu, ada beberapa penyelenggara ada yang mengizinkan calon peserta untuk langsung mengikuti Brevet C. Namun dengan syarat, calon peserta tersebut memang telah mempunyai pemahaman terkait dengan ilmu perpajakan, baik yang diperoleh dari sekolah akuntansi, universitas, ataupun dari diploma ekonomi.

Beberapa pembahasan yang akan di ajarkan didalam Brevet C di antaranya ialah terkait dengan PPh (pribadi maupun badan), akuntansi pajak,pajak internasional, perencanaan pajak (tax planning) sampai dengan pajak internasional bank.

Pentingnya Mengikuti Brevet Pajak

Inilah beberapa alasan mengapa Anda perlu mengikuti brevet pajak:

1. Akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan ilmu perpajakan.
2. Sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
3. Sertifikat brevet pajak yang akan diperoleh bisa menjadi nilai tambah untuk para pelamar kerja dalam bidang perpajakan.
4. Para wajib pajak akan terbantu dalam memahami berbagai hal terkait dengan pajak diri sendiri, sehingga mereka bisa menyusun rencana perpajakannya dengan baik secara mandiri.
5. Untuk para karyawan, pengetahuan yang akan diperoleh dari brevet dapat menunjang perkembangan karier.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak sangat tepat diikuti oleh wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Karena dengan mengikuti pelatihan pajak, peserta akan mampu mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang ada serta segala informasi di dalamnya. Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemotong (biasanya perusahaan) atas pembayaran penghasilan tertentu kepada pihak penerima (biasanya pegawai atau pihak ketiga). PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dipotong dan disetor oleh pemotong kepada Direktorat Jenderal Pajak. B

Bukti potong PPh 23 merupakan dokumen penting yang harus disimpan dan diuji keasliannya oleh pemotong, serta menjadi bagian integral dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.  Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa bukti potong PPh 23 merupakan bukti legalitas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemotong. Dokumen ini menyediakan informasi terkait identitas penerima penghasilan, jumlah penghasilan yang diterima, jumlah pajak yang dipotong, dan tanggal potongan. Dengan memiliki bukti potong PPh 23 yang sah dan tidak terdeteksi plagiasi, pemotong dapat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur oleh undang-undang.

Salah satu alasan utama mengapa bukti potong PPh 23 harus tidak terdeteksi plagiasi adalah untuk mencegah masalah hukum dan keuangan di masa depan. Jika bukti potong PPh 23 diduga atau terbukti palsu atau terindikasi plagiasi, pemotong dapat menghadapi konsekuensi serius, seperti sanksi perpajakan, denda, atau tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemotong untuk memastikan keaslian dan keotentikan bukti potong PPh 23 yang dihasilkan.

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil untuk memastikan bahwa bukti potong PPh 23:

• Menggunakan Sistem Pemotongan yang Terpercaya: Gunakan sistem atau perangkat lunak pemotongan yang terpercaya dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pastikan sistem tersebut mampu menghasilkan bukti potong PPh 23 dengan tanda tangan digital atau kode otentikasi yang unik.
• Menyimpan Bukti Potong Secara Aman: Simpan bukti potong PPh 23 dalam bentuk fisik atau digital dengan aman dan teratur. Pastikan dokumen tersebut mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan di masa depan.
• Memastikan Kesesuaian Informasi: Periksa kembali informasi yang tercantum dalam bukti potong PPh 23, seperti nama penerima penghasilan, jumlah penghasilan, dan jumlah pajak yang dipotong. Pastikan informasi tersebut sesuai dengan data yang ada dalam catatan keuangan perusahaan.

Baca Juga: Otoritas Pajak Meningkatkan Penegakan, Penindakan Terhadap Pelanggaran Pajak yang Lebih Ketat

• Menggunakan Tanda Tangan Digital: Untuk meningkatkan keaslian bukti potong PPh 23, gunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital dapat memberikan keabsahan tambahan pada dokumen, karena sulit untuk dipalsukan atau diubah tanpa jejak. Pastikan sistem yang digunakan untuk menciptakan tanda tangan digital telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
• Memastikan Konsistensi Data: Periksa kesesuaian dan konsistensi data antara bukti potong PPh 23 dengan catatan keuangan perusahaan. Pastikan bahwa jumlah penghasilan yang tercantum dalam bukti potong sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Hal ini penting untuk menghindari adanya kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan masalah dalam pemeriksaan pajak.
• Melakukan Uji Kepatuhan Internal: Selain menyimpan bukti potong PPh 23, pemotong juga perlu melakukan uji kepatuhan internal secara berkala. Ini dilakukan dengan memeriksa dan memverifikasi proses pemotongan dan penyimpanan bukti potong PPh 23. Dengan melakukan uji kepatuhan internal, pemotong dapat memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan, otoritas pajak di berbagai negara terus meningkatkan penegakan dengan penindakan yang lebih ketat terhadap pelanggaran pajak.

Maka dari itu, sebagai wajib pajak lebih baik segera mengikuti pelatihan pajak. Sebab pelatihan pajak akan memberi Anda berbagai pengetahuan tentang regulasi perpajakan dan segala informasi didalamnya. Terlebih untuk wajib pajak yang mana perpajakan sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya, seperti seseorang yang mengelola perusahaan.

Penggunaan Teknologi dan Analisis Data

Dalam era digital, otoritas pajak menggunakan teknologi dan analisis data untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak. Mereka memanfaatkan sistem yang canggih untuk menganalisis data transaksi keuangan dan informasi lainnya yang relevan untuk mengidentifikasi pola atau indikasi pelanggaran pajak. Misalnya, otoritas pajak dapat menggunakan teknologi pemodelan prediktif untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindakan pelanggaran pajak.

Pertukaran Informasi Internasional

Otoritas pajak dari berbagai negara bekerja sama dalam pertukaran informasi untuk mengatasi pelanggaran pajak yang melibatkan transaksi lintas negara. Melalui pertukaran informasi yang efektif, otoritas pajak dapat mendapatkan akses ke data dan dokumen yang relevan untuk mendeteksi pelanggaran pajak yang terjadi di luar yurisdiksi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan penindakan yang lebih efektif terhadap pelanggaran tersebut.

Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Otoritas pajak juga meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perusahaan audit, dan profesional pajak. Mereka dapat meminta bantuan dari pihak-pihak ini untuk menyediakan informasi dan pendapat ahli dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak. Selain itu, kerjasama dengan pihak eksternal juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan penegakan perpajakan.

Pemeriksaan dan Audit Rutin

Otoritas pajak melakukan pemeriksaan dan audit rutin terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan secara acak atau berdasarkan analisis risiko. Dalam pemeriksaan, otoritas pajak memeriksa catatan keuangan, laporan pajak, dan dokumen lainnya untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapannya. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan penindakan dapat dilakukan, seperti denda atau tuntutan hukum.

Baca Juga: Ketahui Prosedur Pemeriksaan Pajak yang Benar Berikut ini

Pemberian Sanksi dan Hukuman yang Tegas

Otoritas pajak memberikan sanksi dan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran pajak guna memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penalti, atau tuntutan hukum. Selain itu, otoritas pajak juga dapat melakukan pemulihan pajak yang belum dibayar dengan cara menyita aset atau melakukan penjualan lelang. Pemberian sanksi dan hukuman yang tegas ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan.

Kampanye Pendidikan dan Kesadaran

Otoritas pajak juga meluncurkan kampanye pendidikan dan kesadaran untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka dan pentingnya kepatuhan perpajakan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, atau publikasi informasi mengenai peraturan pajak dan konsekuensinya. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Pelaporan Pelanggaran Pajak oleh Masyarakat

Otoritas pajak mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pajak yang mereka ketahui. Mereka menyediakan saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, otoritas pajak dapat memperoleh informasi yang berharga dan meningkatkan efektivitas penegakan pajak. Selain itu, dengan adanya proteksi bagi pelapor, masyarakat akan merasa lebih aman dan terdorong untuk berpartisipasi dalam upaya memberantas pelanggaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Setiap hal pada umumnya mempunyai permasalahan atau kendala masing-masing, tidak terkecuali dalam dunia perpajakan yang ada dalam skala internasional. Kaitannya dengan perpajakan internasional, bukan menjadi suatu hal yang mengejutkan lagi apabila terjadi permasalahan yang mungkin menjadi rumit, sebab akan selalu berkaitan dengan hak pemajakan (taxing right) yang ada di suatu negara.

Setiap negara mempunyai skala kepentingan tersendiri terkait dengan kebijakan perpajakan internasional, sehingga dibuatlah suatu perjanjian perpajakan yang disepakati oleh semua pihak yang ,mana perjanjian tersebut tentu saja bertujuan untuk menguntungkan seluruh pihak yang terlibat.

Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Yang mana dalam pajak internasional lebih di kenal dengan sebutan Tax Treaty. Perjanjian tersebut menjadi sebuah kesepakatan terhadap pajak antara dua negara yang mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan penggunaan hak terhadap penghasilan yang diterima atau didapatkan oleh wajib pajak yang berasal dari masing-masing negara yang terkait.

Pelaksanaan perjanjian ini bertujuan untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri dan juga untuk menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda. Biasanya Tax treaty ini digunakan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi antara negara domisili dengan negara sumber. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, intinya perjanjian tersebut dilaksanakan untuk mencapai keuntungan bersama.

Tujuan Tax Treaty

Setiap perjanjian yang dibuat tentu saja mempunyai tujuan, begitu juga dengan penerapan tax treaty. Umumnya, tax treaty atau P3B dilaksanakan dengan tujuan sebagai sarana/wadah yang memfasilitasi pendagangan internasional sampai ke arus investasi antar negara.

Tentunya penerapan dari perjanjian tersebut dinilai sangat menguntungkan untuk setiap pebisnis. Dengan perjanjian tersebut, tercipta sebuah aturan yang jelas dan mempunyai kekuatan hukum terkait dengan perjanjian dua negara, terlepas dari terbebasnya pajak berganda. Dengan begitu, pengusaha bisa mengetahui berapa besaran beban pajak yang perlu dibayarkan secara langsung.

Berikut beberapa tujuan pemerintah didalam penerapan Tax Treaty:

1. Mencegah adanya pengenaan pajak berganda
2. Memberikan pengurangan terhadap besaran tarif pajak terhadap penghasilan tertentu maupun di dalam pembagian hak pemajakan di negara sumber.
3. Mampu memberikan kedudukan yang sama rata (setara) dalam kaitannya dengan perpajakan
4. Menarik investasi modal asing

Baca Juga: Mengenal Aturan Pajak Kripto yang Diterapkan di Indonesia

5. Dimanfaatkan oleh negara sebagai salah satu cara lain untuk menerapkan aturan-aturan domestik. Misalnya EoI (Exchange Of Information), Mutual Agreement Procedure (MAP) hingga tax avoidance (pengelakan pajak).
6. Kedudukan tax treaty pada Undang-Undang Pajak dalam negeri akan diperlakukan sebagai lex specialis pada Undang-Undang dalam negeri yang sifatnya lex generalis.

Model Tax Treaty

Setidaknya terdapat 2 (dua) model yang bisa dipakai sebagai perjanjian penghindaran pajak berganda, yakni:

Model UN (PBB)

Model tersebut dilatarbelakangi karena tingginya arus modal yang berasal dari negara maju ke negara berkembang. Dalam kaitannya dengan hal ini ini, yang mengesahkan adanya model UN (PBB) ialah Sekretaris Jendral (Sekjen) PBB. Yang mana sejauh ini terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan model UN didalam tax treatynya.

Model OECD

Yang membentuk dan mengesahkan model tersebut ialah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tujuan pembuatan model ini ialah untuk memecahkan masalah perekonomian yang sering terjadi di beberapa negara anggotanya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.