Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Account officer adalah sebuah jabatan untuk seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus pembukuan keuangan dalam sebuah perusahaan. Account officer ini juga seringkali disebut dengan AO. Perlu diketahui bahwa keuangan adalah salah satu dari begitu banyaknya hal penting yang ada pada sebuah perusahaan. Selama ini, Sebagian besar orang salah mengira bahwa seseorang yang bekerja menjadi account officer ini sama halnya dengan profesi accounting officer. Padahal, kedua hal tersebut merupakan profesi yang tidak sama. Tentu saja profesi yang satu ini juga akan dikenakan PPh.

Apabila Anda bekerja menjadi seorang account officer dan ingin mengelola kewajiban perpajakan seefisien mungkin, maka jalan keluarnya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Bahkan brevet pajak ini nantinya akan membuat diri Anda mengalami peningkatan skill di bidang perpajakan. Lantas, bagaimana kewajiban pajak untuk seseorang yang berprofesi sebagai account officer? Maka, simak ulasan berikut ini supaya mengetahui kewajiban perpajakan profesi akun officer dengan lebih detail.

Gaji Umum Profesi Account Officer

Gaji rata-rata yang diperoleh seorang account officer sesuai dengan tingkat pengalaman dan senioritas kerjanya, yaitu berkisar antara Rp4.000.000 sampai Rp11.000.000. Nominal gaji tersebut Mungkin saja bisa beragam, tergantung atas kebijakan dari setiap perusahaan dan faktor yang melatarbelakangi lainnya. Tetapi, pada umumnya account officer akan mendapatkan gaji yang semakin tinggi apabila bekerja di lembaga perbankan yang telah terkenal reputasinya. Di samping itu, nominal ini juga belum termasuk bonus, tunjangan, atau komisi apabila adanya penambahan klien atau closing yang baru diberikan oleh perusahaan.

Kewajiban Pajak Seorang Account Officer

Apabila penghasilan yang didapatkan oleh seorang yang bertanggung jawab menjadi account officer sudah melebihi batas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka penghasilan dari seorang account officer tersebut akan dipungut pajak penghasilan pasal 21. Sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi yang berkaitan dengan batas penyesuaian penghasilan tidak kena pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2016.

Untuk bisa melakukan penghitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 dari profesi account officer ini, caranya Sama halnya dengan menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk profesi yang lain, yakni penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai pengurang yang ada, kemudian didapatkannya penghasilan neto.

Baca Juga: Beberapa Langkah Penting untuk Menjadi Konsultan Pajak Profesional

Lalu, menghitung penghasilan neto selama setahun, kemudian selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, sehingga akan mendapatkan hasil yaitu PKP atau penghasilan kena pajak. Lalu, dari hasil penghasilan kena pajak yang didapatkan ini dikalikan dengan tarif progresif yang telah sesuai dengan regulasi pajak yang diberlakukan.

Untuk tarif pajak penghasilan pasal 21 yang diberlakukan, yaitu tarif undang-undang pajak penghasilan pasal 17 ayat 1A, yang mana tarif tersebut adalah tarif progresif. Terdapat kebijakan terbaru yang berkaitan dengan tarif progresif dan sudah diatur pada undang-undang harmonisasi perpajakan yang telah berlaku sejak 1 Januari Tahun 2022 lalu.

Tugas dan Tanggung Jawab OA

• Dalam konteks collecting, OA bertugas untuk melakukan penyebaran brosur, meminta referensi pada orang-orang yang dikenalnya, dan menggunakan sosial media.
• Mengenalkan produk yang dikeluarkan dari tempat bekerja kepada klien, produknya yang ditawarkan adalah jasa yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan.
• Menjaga hubungan dan berkomunikasi baik dengan klien, seperti selalu memberikan follow up yang berkaitan dengan penawaran jasa.
• Memberikan penjelasan terhadap produk jasa secara detail.
• Berkoordinasi dengan marketing untuk menyusun rencana pemasaran, supaya bisa mendorong efektivitas dan efisiensi pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya.
• Mengelola akun klien dan melakukan pengelolaan produk jasa yang ditawarkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sengketa pajak memang menjadi hal yang sulit dihindari didalam sistem pajak suatu negara. Pada umumnya, sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan dalam penghitungan pajak maupun terjadinya perbedaan interpretasi aturan yang terjadi antara wajib pajak dan juga otoritas pajak.

Pada beberapa kasus, sengketa pajak yang serius bisa menghambat sistem pengumpulan pajak. Keadaan tersebut menunjukkan diperlukannya sebuah mekanisme pencegahan serta penyelesaian terhadap sengketa pajak yang bisa berfungsi secara efektif serta efisien.

Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan dalam mencegah sengketa pajak ialah dengan menerapkan sistem yang bisa menginformasikan dan juga bisa membantu wajib pajak untuk menjalankan hak dan juga kewajiban perpajakannya, seperti halnya melalui penerapan advance ruling.

Sebelum dibahas lebih lanjut terkait advance ruling, terlebih dahulu perlu ada 2 istilah relevan yang perlu dipahami yakni public ruling dan private ruling. Penjelasan dari kedua istilah tersebut di antaranya telah tercantum didalam publikasi OECD yang bertajuk Tax administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advance and Emerging Economies.

Mengacu pada publikasi tersebut, public ruling ialah suatu pernyataan yang dipublikasikan secara umum terkait dengan bagaimana otoritas pajak akan menginterpretasikan peraturan hukum pajak pada situasi tertentu.

Biasanya peraturan tersebut diterbitkan dengan tujuan memperjelas penerapan hukum pada situasi pajak yang umum terjadi ketika terjadinya transaksi yang dilakukan wajib pajak. Pada umumnya, public ruling mengikat kedua pihak yakni wajib pajak dan otoritas pajak (OECD, 2013).

Sedangkan, private ruling berhubungan dengan permintaan khusus (specific request) oleh wajib pajak maupun dari pihak advisor yang mendapatkan kuasa oleh wajib pajak didalam meminta klarifikasi terkait dengan bagaimana hukum pajak akan diterapkan berkaitan dengan transaksi tertentu yang akan dilakukan.

Tujuan dari private ruling sendiri ialah untuk memberikan early certainty dan additional support untuk wajib pajak berkaitan dengan konsekuensi pajak dari transaksi tertentu, yang seringkali mempunyai risiko tinggi dan/atau rumit. Konsep dan juga tujuan dari  private ruling tersebut serupa dengan advance ruling.

Berdasarkan OCED Glossary of Tax Terms, advance ruling merupakan pernyataan tertulis yang berisi interpretasi dan juga aplikasi dari suatu peraturan perpajakan terkait pada keadaan tertentu yang diterbitkan untuk wajib pajak oleh otoritas pajak.

Baca Juga: Begini Aturan Pengecualian Pajak Terhadap Hibah

Lebih jelasnya, advance ruling merupakan suatu prosedur yang diberlakukan terhadap banyak negara yakni berupa konfirmasi tertulis yang berasal dari otoritas pajak yang bisa diperoleh wajib pajak sebelum melaksanakan transaksi-transaksi khusus. Konfirmasi tertulis tersebut memuat konsekuensi pajak yang akan muncul di dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

Pada implementasinya, otoritas pajak akan memberikan fasilitas yakni konsultasi terhadap wajib pajak terkait dengan aspek perpajakan yang muncul atas transaksi yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, advance ruling dipakai untuk memberikan early certainty pada wajib pajak.

Advance ruling juga bisa membantu otoritas pajak didalam melakukan persiapan penyelesaian jawaban terhadap isu-isu perpajakan yang kemungkinan akan muncul pada proses pemeriksaan serta bisa memberikan respons secara positif didalam menyesuaikan peraturan saat terdapat identifikasi anomali ataupun penyimpangan.

Penyebutan terhadap istilah “advance ruling” sendiri sebenarnya bisa berbeda antar negara. Ada yang menyebutnya dengan private ruling atau ada juga yang menyebut letter ruling. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi masalah selama masih mempunyai pengertian pemberian interpretasi resmi oleh otoritas pajak yang berhubungan dengan konsekuensi pajak yang akan dihadapi oelh wajib pajak terhadap transaksi yang akan dilakukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Menjadi bagian dari konsultan pajak Indonesia merupakan pilihan yang menarik, sekaligus menantang untuk siapapun yang memiliki mimpi untuk bekerja di bidang perpajakan. Profesi konsultan pajak tentunya menjadi peluang bisnis yang memiliki prospek kerja baik di masa depan. Tetapi hal tersebut juga mewajibkan anda untuk mengantongi pemahaman yang sangat mendalam mengenai regulasi perpajakan, keahlian menganalisis suatu hal, dan kemampuan komunikasi yang sangat mumpuni.

Bahkan untuk mendukungnya pada saat ini telah tersedia pelatihan pajak yang akan membantu anda untuk memahami berbagai hukum perpajakan. Dari pelatihan pajak tersebut pula nantinya Anda juga akan memperoleh sebuah sertifikat brevet pajak.

Dalam ulasan berikut ini, tentu saja akan membahas berbagai langkah yang harus dilalui Apabila Anda ingin menjadi seorang konsultan pajak yang sukses. Mulai dari latar belakang pendidikan apa yang dibutuhkan, hingga sertifikasi dan pengalaman kerja yang diperlukan. Ulasan berikut ini akan memberikan Anda, seperti apa langkah-langkah dan panduan yang terperinci sekaligus jelas untuk membantu Anda memulai karir di dunia perpajakan ini.

Kualifikasi Pendidikan

Ketika anda bercita-cita untuk menjadi seorang konsultan pajak, maka anda juga harus memiliki latar belakang pendidikan yang memadai tentunya juga dalam bidang pajak itu sendiri. Profesi konsultan pajak ini mengharuskan seseorang untuk mempunyai gelar sarjana pada bidang perpajakan, akuntansi, maupun bidang lainnya yang masih berkaitan. Ketika anda mempunyai gelar lanjutan seperti Manchester atau bahkan doktor di dunia perpajakan ini, maka hal tersebut akan menjadi sebuah keunggulan tambahan untuk diri Anda sendiri.

Sertifikasi Profesional

Setelah anda menempuh pendidikan formal dan mendapatkan gelar sarjana di bidang yang berkaitan, maka langkah selanjutnya yang harus anda lakukan adalah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Sertifikasi profesional ini pastinya merupakan faktor penting bagi anda untuk menjadi seorang konsultan pajak yang resmi dan diakui.

Sertifikasi yang diakui dan dihargai di Indonesia adalah USKP atau ujian sertifikasi konsultan pajak. Ujian sertifikasi tersebut nantinya akan menjadi sebuah tanda bahwa anda sebagai konsultan pajak telah mempunyai begitu banyak pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, di bisa digunakan untuk melaksanakan tugas anda. Sebelum anda mengikuti USKP, maka akan lebih baik apabila anda mengikuti pelatihan perpajakan terlebih dahulu supaya Anda bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Baca Juga: Ketahui Aplikasi Pajak Online untuk Mempermudah Pengelolaan Kewajiban Pajak

Pengalaman Kerja

Langkah selanjutnya untuk bisa menjadi seorang konsultan pajak yang sukses dan dikenal oleh masyarakat, yaitu dengan memiliki pengalaman kerja. Pengamalan kerja ini merupakan hal signifikan yang harus dilakukan, ketika anda ingin menjadi konsultan pajak.

Semakin banyaknya pengalaman yang Anda kantongi, tentu saja juga semakin banyak kemampuan anda sebagai seorang konsultan pajak untuk menangani berbagai situasi dan kondisi yang kompleks, serta memberikan solusi perpajakan yang tepat. Pengalaman kerja biasanya bisa anda dapatkan melalui magang, bekerja pada kantor konsultan pajak, maupun bekerja sama atau berkolaborasi dengan Firma konsultan pajak.

Memperdalam Pengetahuan, Kemampuan Analisis, dan Komunikasi

Seorang konsultan pajak pasti harus selalu up to date dengan berbagai regulasi maupun berita perpajakan. Hal tersebut dikarenakan seringkali kebijakan undang-undang perpajakan ini berubah-ubah Sudah tidak kalah penting untuk memahami Inovasi dan trend di dunia perpajakan, supaya Anda bisa melakukan analisis dari sisi perpajakan dengan tepat. Kemampuan analisis yang kuat sangat efektif untuk anda memahami situasi perpajakan yang kompleks. Menjadi konsultan pajak juga harus bisa berkomunikasi dengan baik secara tertulis maupun lisan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada umumnya hibah bisa diartikan sebagai pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Mengacu pada Pasal 1666 KUH Perdata, hibah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh si penghibah di waktu hidupnya, secara cuma-cuma dan juga tidak bisa ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda untuk keperluan si penerima hibah. Lantas bagaimana perlakuan pajak terhadap hibah?

Perlakuan Pajak Atas Hibah

Jika dilihat dari pemberi hibah, mengacu pada Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Undang – Undang PPh, keuntungan yang ada disebabkan pengalihan harta karena hibah maka akan menjadi objek pajak. Akan tetapi, penghasilan tersebut bisa dikecualikan dari objek PPh jika pihak penerima merupakan:

1. Merupakan keluarga sedarah yang masih dalam garis keturunan lurus satu derajat; atau
2. Merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, maupun merupakan badan sosial termasuk yayasan ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan juga kecil.

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan atas, jika dilihat dari sisi penerima hibah, harta hibahan yang telah diterima oleh pihak-pihak yang telah disebutkan di atas (keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat dan juga badan-badan tertentu), maka akan dikecualikan dari objek pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang PPh.

Ketentuan terkait dengan hibah tertentu yang dikecualikan telah diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Keuangan No, 90 Tahun 2020 terkait Bantuan atau Sumbangan, dan Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Syarat Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 9 PMK 90/2020, keuntungan terhadap hibah ataupun hibah (dalam bentuk uang atau barang) yang dilakukan oleh keluarga sedarah yang masih dalam garis keturunan lurus satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ialah antara orang tua kandung dan juga anak kandung. Ini berarti, hibah dari orang tua ke anak bisa dikecualikan dari pengenaan pajak. Dan juga sebaliknya, hibah dari anak kepada orang tua juga bisa dikecualikan dari pajak. Hibah yang diberikan oleh seseorang untuk saudara kandung maupun cucu akan tetap dikenakan pajak. Sebab bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

Baca Juga: Mengenal Tax Reform dan Tujuannya untuk Negara

Disamping itu, hibah untuk badan tertentu juga ada yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Namun dengan syarat badan tertentu tersebut memiliki kriteria diantaranya sebagai berikut:

1. Badan keagamaan

Merupakan badan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang mana kegiatan utamanya ialah mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan dalam bidang keagamaan, dalam hal ini termasuk lembaga keagamaan yang dibentuk/disahkan pemerintah.

2. Badan pendidikan

Badan yang tujuannya tidak mencari keuntungan melalui kegiatan utamanya dalam menyelenggarakan pendidikan;

3. Badan sosial termasuk yayasan

Badan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan utamanya menyelenggarakan kegiatan sosial, seperti pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, dan lain sebagainya.

4. Koperasi

Badan sebagaimana yang telah diatur didalam ketentuan perundang-undangan dalam bidang perkoperasian; dan

5. Orang pribadi

Orang pribadi dalam hal ini ialah yang menjalankan usaha mikro serta kecil dengan kekayaan bersih maksimum Rp500 juta (tidak termasuk tanah serta bangunan tempat melakukan usaha).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang sudah membutuhkan program pembelajaran, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam hal peraturan pajak. Dalam pelatihan perpajakan, seperti training pajak ini pastinya akan membantu anda untuk memahami berbagai regulasi pajak dan aspek-aspek yang berkaitan lainnya.

Karena regulasi pajak yang terus-menerus mengalami perubahan, pastinya sangat penting bagi anda untuk mengetahui berbagai perubahan regulasi pajak tersebut. Terlebih di era dimana teknologi selalu digunakan, sehingga menandakan bahwa terdapat begitu banyak hal yang bisa dilakukan dengan cara digital. Berbagai hal yang dulunya dilakukan dengan manual, pada saat ini dimudahkan dengan cara online.

Dengan adanya perkembangan pada dunia digital secara besar-besaran tersebut, pastinya juga akan mempermudah banyak pihak yang ada di dalamnya untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sisi pajak sendiri. Kewajiban dari pihak wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan yaitu melakukan pengelolaan pajaknya, meliputi membayar dan melaporkan pajaknya.

Tetapi, karena adanya proses-proses administrasi pengelolaan pajak yang rumit, hal tersebutlah yang membuat khalayak ramai menjadi enggan untuk mengelola kewajiban perpajakannya. Seperti yang diketahui, bahwa pada zaman ini sudah ada begitu banyak aplikasi pajak yang bisa membantu, untuk mempermudah proses administrasi pengurusan pajak, sehingga proses kewajiban pajak bisa berjalan dengan lebih mudah.

Dengan memanfaatkan aplikasi perpajakan seperti ini, dapat dipastikan bahwa akan memberikan begitu banyak kemudahan bagi para wajib pajak yang ingin menghemat waktu dan tidak menyukai hal-hal yang rumit. Direktorat Jenderal Pajak atau Dirjen pajak ini adalah pihak yang melakukan pengurusan atas penerimaan kas negara dari bidang pajak sendiri, sehingga DJP mulai meluncurkan berbagai layanan pajak yang bisa diakses secara digital pada berbagai aplikasi pajak yang diluncurkan, diantaranya:

E-Filing (Lapor Pajak Secara Online)

Aplikasi perpajakan yang pertama adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat laporan surat pemberitahuan atau SPT, secara online dan Real Time dengan memanfaatkan jaringan internet. Sistem perpajakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah sistem e-filing, yang pastinya diluncurkan oleh pemerintah pajak supaya bisa diakses melalui laman resmi dari website Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Pemahaman, Tujuan, dan Dampak Tax Reform dalam Dunia Perpajakan

e-Registration (Daftar Wajib Pajak Online)

Sistem perpajakan secara online yang selanjutnya adalah e-registration, di mana merupakan sistem yang bisa membantu masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara online. Dapat dipastikan bahwa sistem ini adalah bagian dari sistem informasi pajak Direktorat Jenderal Pajak yang dikenal dengan e-Reg. Sistem perpajakan ini pastinya mempunyai dua fungsi, yaitu mempermudah masyarakat dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kemudian juga memperbudak para petugas pajak dalam aktivitas proses pendaftaran wajib pajak.

e-SPT (Membuat SPT Secara Online)

e-SPT merupakan formulir dalam pelaporan pajak yang berbentuk elektronik atau merupakan surat pemberitahuan elektronik. Sistem yang satu ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tujuan untuk mempermudah wajib pajak ketika ingin menyampaikan pelaporan SPT.  Ternyata e-SPT ini telah ada sejak 2008, dan berfungsi untuk melakukan penerbitan surat pemberitahuan masa hingga SPT tahunan.

e-Biling (Membayar Pajak Secara Online)

e-Billing merupakan sistem perpajakan elektronik untuk membayar pajak dengan memanfaatkan kode billing. Kode billing ini adalah suatu kode identifikasi yang memuat rangkaian angka yang sudah diberikan dari sistem billing, yang sesuai dengan status jenis pajak yang akan disetorkan. Dari sistem ini akan memberikan penerbitan kode billing sebagai ganti dari SSP atau surat setoran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tax Reform merupakan salah satu istilah yang ada dalam bidang perpajakan. Pada umumnya, reformasi yang ada dalam bidang perpajakan ialah perubahan sistem perpajakan yang terjadi secara signifikan dan juga komprehensif yang mencakup perubahan serta pembenahan administrasi perpajakan, regulasi, serta peraturan perpajakan dan juga peningkatan basis pajak.

Akan tetapi, tahukan Anda apa sebenarnya pengertian dari tax reform itu sendiri? Apa tujuan dan juga apa latar belakang diadakannya tax reform?

Mengenal Tax Reform

Tax reform ialah suatu kegiatan berupa perubahan ataupun pembenahan terhadap suatu aturan, ketentuan dan juga regulasi dalam bidang pajak yang telah lama supaya bisa lebih sesuai dengan keadaan negara dan juga rakyat di masa sekarang.

Seperti yang kita ketahui jika sektor pajak merupakan aspek yang paling penting yang perlu diperhatikan sebaik mungkin, sebab pajak memang menjadi sumber pendapatan negara yang paling mendominasi. Sehingga negara dianggap bisa menjadi lebih mandiri jika sistem perpajakannya berjalan lancar. Oleh sebab itu, tidak heran apabila regulasi dari hukum pajak sering mengalami perubahan. Sebab pada dasarnya memang hal tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi pasar dan juga dengan perekonomian negaranya.

Tujuan Tax Reform

Tujuan dilakukannya kegiatan reformasi pajak tersebut ialah pemerintah ingin meningkatkan kemampuan negara dalam persaingan secara internasional. Perlu diketahui jika setiap negara pasti akan melakukan tax reform, sebab pada umumnya perubahan terhadap struktur pajak tentu akan terjadi dengan mengikuti zaman serta situasi dan juga kondisi perekonomian suatu negara.

Sedangkan di Indonesia sendiri tujuan dilakukannya reformasi oleh pemerintah diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Tidak bisa dipungkiri jika masalah dan juga tindak pidana dalam bidang pajak masih terus terjadi yang menandakan jika kepatuhan pajak para wajib pajak di Indonesia dinilai masih kurang. Kondisi tersebut tentu saja akan menyulitkan negara, sebab memang kebutuhan negara terpenuhi melalui pajak. Akan tetapi di lapangan masih banyak terjadi kasus pelanggaran pajak.

Baca Juga: Dampak Pajak Minimum Global di Indonesia

Pelanggaran pajak sebenarnya tidak sepenuhnya terjadi karena kesengajaan ataupun karena ketidakpatuhan wajib pajak, tapi banyak pelanggaran pajak yang terjadi karena wajib pajak yang bersangkutan tidak mengetahui terkait dengan tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Sehingga pada akhirnya, upaya yang dilakukan adalah dengan membuat reformasi perpajakan. Dengan harapan hal tersebut bisa menyesuaikan sistem pajak dengan kondisi dari masyarakat.

2. Memberi Kenyamanan untuk Wajib Pajak dan DJP

Kenyamanan yang dimaksud ialah bisa mengintegrasikan teknologi yang ada didalam sistem administrasi perpajakan. Tentu saja wajib pajak akan merasa lebih mudah serta gampang dalam memenuhi kewajiban pajaknya jika sistem administrasi yang dipakai telah memanfaatkan teknologi terkini. Selain wajib pajak, jika dilihat dari sisi otoritas pajak seperti DJP, pihak DJP akan lebih mudah dalam mengurus berbagai administrasi, sehingga bisa terorganisir dengan lebih baik.

3. Memperbarui Sistem Pajak

Tujuan ketiga ialah reformasi pajak merupakan bentuk pembaruan terhadap sistem pajak, sebab memang perlu disesuaikan dengan isu terkini. Tentu setiap tahunnya ada perubahan dan juga ada hal-hal baru yang mungkin terjadi di tengah masyarakat. Sistem pajak yang baik tentu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian dan juga kesejahteraan rakyatnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Terdapat salah satu istilah di dunia perpajakan yang dinamakan tax reform. Pada umumnya, reformasi pada dunia perpajakan ini merupakan sebuah sistem perpajakan yang terjadi dengan komprehensif dan signifikan. Di mana meliputi pembenahan dan perubahan administrasi perpajakan, peraturan, dan regulasi pajak bahkan hingga peningkatan basis pajak.

Tentu saja hal seperti ini akan sangat penting diketahui dan dipahami untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Supaya Anda bisa memperdalam ilmu mengenai regulasi perpajakan dan segala informasi di dalamnya, Anda bisa mengikuti kursus pajak. Yang mana kursus pajak ini akan memberikan Anda berbagai materi mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan.

Tetapi, sebenarnya Apakah anda tahu apa arti sebenarnya dari tax reform ini? Apa tujuan yang menjadi latar belakang munculnya tax reform di dunia perpajakan? Pastinya ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai istilah tax reform.

Definisi Tax Reform

Tasrif form adalah sebuah aktivitas yang berupa pembenahan atau perubahan terhadap sebuah regulasi, aturan, dan ketentuan pada bidang perpajakan yang sudah lama, supaya bisa lebih disesuaikan dengan kondisi rakyat dan negara pada saat ini. Mengingat bahwa dunia perpajakan ini adalah aspek yang paling utama, di mana harus diperhatikan setiap detailnya dengan sebaik mungkin.

Sebab pajak adalah sumber pendapatan yang paling mendominasi dan terbesar untuk negara, sehingga sebagian besar menganggap bahwa negara bisa menjadi semakin Mandiri jika sistem pajaknya berjalan dengan baik dan lancar.

Maka dari itu, tidak heran apabila ketentuan hukum pajak ini seringkali mengalami perubahan, pada dasarnya disebabkan karena hal tersebut sudah disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan keadaan pasar dari suatu negara itu sendiri.

Apa Tujuan Diadakannya Tax Reform?

Diadakannya taksi form atau aktivitas untuk membenahi regulasi perpajakan ini dilakukan bukan tanpa adanya tujuan maupun alasan yang jelas. Pastinya terdapat Salah satu alasan terbaik yang melatarbelakangi Mengapa tax reform ini bisa selalu dilakukan, yaitu salah satunya adalah karena pemerintah ingin melakukan peningkatan pada kemampuan negara dalam konteks persaingan secara global atau internasional dengan negara-negara lain.

Baca Juga: Peran, Fungsi, dan Pentingnya Akuntansi Pajak untuk Penghitungan Perpajakan

Penting untuk diketahui, bahwa seluruh negara pasti melakukan tax reform, hal tersebut disebabkan karena perubahan pada struktur pajak yang secara umum, biasanya akan terjadi mengikuti situasi dan zaman maupun kondisi perekonomian dari sebuah negara.

Di negara kita sendiri, Indonesia, tax reform ini dilakukan oleh pemerintah dengan Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak Tidak bisa dipungkiri jika permasalahan dan tindak pidana di bidang perpajakan ini masih sering bermunculan. Tentu saja hal ini menandakan bahwa kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia masih sangatlah minim. Keadaan seperti ini pastinya akan menjadikan kesulitan bagi sebuah negara, sebab keperluan negara pastinya dipenuhi dari kewajiban pajak itu sendiri. Tetapi, faktanya masih saja terjadi begitu banyak kasus lalai atau pelanggaran pajak.

Tidak sepenuhnya bahwa pelanggaran pajak ini disebabkan oleh ketidakpatuhan dan kesengajaan wajib pajak, tetapi juga banyak pelanggaran yang terjadi karena wajib pajak yang berkaitan tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga, hal ini berujung pada usaha yang dilakukan yaitu membuat reformasi perpajakan atau melaksanakan tax reform. Yang mana harapannya adalah supaya bisa memberikan penyesuaian sistem pajak dengan kondisi masyarakat sebaik mungkin.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan sebuah latihan perpajakan yang bisa membantu anda untuk memperdalam ilmu di bidang kebijakan pajak. Nantinya, pelatihan perpajakan seperti ini akan memberikan Anda sebuah sertifikat brevet pajak yang bisa membuktikan bahwa skill dalam perpajakan Anda meningkat. Pasti akan dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan, juga termasuk akuntansi pajak.

Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya akuntansi pajak? Kata Akuntansi sendiri, sebenarnya merupakan sebuah bentuk laporan catatan keuangan dan bisa menjadi sebuah dasar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkaitan.

Pada umumnya, terdapat berbagai laporan keuangan dari pihak yang berkaitan dikenal sebagai standar akuntansi pemerintah. Nah, dalam konteks ini juga termasuk dengan istilah akuntansi pajak. Perlu diketahui bahwa hampir semua sistem perhitungan pajak di Indonesia sebelum tahun 1983, masih mempergunakan penghitungan akuntansi pajak yang mana mengacu pada sistem akuntansi negara Belanda.

Sedangkan, akuntansi perpajakan ini memiliki peran yang esensial untuk penghitungan pajak dan membantu memperoleh hasil penghitungan pajak yang semakin akurat. Maka dari itu, wajib pajak perlu memiliki pemahaman terhadap neraca pajak, karena mengingat betapa pentingnya pengetahuan yang satu ini.

Dapat dipastikan, ada banyak orang yang berpengalaman di bidang keuangan dan pandai akuntansi dengan berbagai cabang. Akuntansi pajak bukan lagi menjadi sebuah hal yang Tabuk untuk dipergunakan dan pastinya ada lebih banyak yang menggunakannya dalam corporate Finance. Akuntansi pajak ini sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat rumit untuk dipelajari dan dipahami untuk beberapa orang, bahkan mungkin saja untuk para akuntan itu sendiri. Tetapi, untuk penerapannya pada sebuah perusahaan semakin dimudahkan karena adanya software akuntansi.

Apa itu Akuntansi Pajak?

Definisi dari akuntansi pajak sendiri, sebenarnya merupakan aktivitas pencatatan keuangan sebuah badan usaha, perusahaan maupun lembaga untuk bisa memberikan penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Akuntansi mempunyai tujuan agar bisa menentukan besaran pajak tersebut, serta fungsinya yaitu untuk mengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan pelaporan keuangan, juga salah satunya adalah perhitungan pajak. Dijelaskan dalam ketentuan undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 bahwa sebesar-besarnya yang digunakan untuk kepentingan nasional bagi kepentingan rakyat.

Baca Juga: Kewajiban Pajak untuk Pelaku Usaha Jasa Titip Impor Barang

Menurut UU SRC pasal 1 ayat 2, wajib pajak yang berkaitan merupakan badan hukum atau setiap orang termasuk pemungut pajak dan wajib pajak, yang memiliki hak maupun kewajiban pajak yang tercantum dalam peraturan undang-undang perpajakan yang diberlakukan.

Fungsi Akuntansi Pajak

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa akuntansi pajak ini memiliki peran penting dalam penghitungan laporan keuangan sebuah badan usaha maupun perusahaan. Selain berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang, akuntansi pajak juga mempunyai fungsi berikut ini, diantaranya:

• Meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sebenarnya fungsi utama dari akuntansi pajak ini adalah untuk semakin meningkatkan sadar pajak akan kewajiban dari warga negara dan lembaga ekonomi ketika membayar pajak.
• Melindungi hak pendapatan pemerintah. Hal tersebut sangat penting sebab seluruh perusahaan harus memberikan penyampaian laporan keuangan secara akurat dan transparan pada Direktorat Jenderal Pajak Karena semua khas rupiah yang akan diperoleh dari negara, baik dari badan usaha maupun perorangan akan memberi kontribusi untuk pembangunan negara yang lebih baik.
• Bahan evaluasi. Tentu saja laporan keuangan pastinya akan menghasilkan sebuah catatan penting pada akhirnya supaya bisa dibandingkan Ketika anda membutuhkannya nantinya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Awalnya, pajak minimum global menjadi bagian dari proposal pajak digital yang telah disusun oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang didukung oleh Group of Twenty (G20). Didalam Pilar 2, pajak minimum global berperan  sebagai pendukung dari solusi pemajakan di era digital yang mana pada akhirnya sering disebut sebagai agenda BEPS 2.0. Akan tetapi, perbedaannya dengan Pilar 1 ialah pajak minimum global memiliki misi mengurangi kompetisi pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Mengenal Pajak Minimum Global

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pajak minimum global merupakan pajak minimal yang harus dibayar oleh setiap perusahaan multinasional domestik yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Tujuan diadakannya regulasi baru tersebut ialah untuk memastikan perusahaan multinasional domestik dalam membayar tingkat pajak minimum dengan kantor pusat dan juga yurisdiksi di manapun mereka melakukan operasi.

Sedangkan untuk Fakultas Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) menyimpulkan jika pajak minimum global merupakan skema pemajakan yang tujuannya ialah untuk menghindari perusahaan dari tidak membayar ataupun dari membayar pajak kecil jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh.

Lewat rezim pajak minimum global tersebut, maka akan muncul jumlah dari tarif pajak efektif minimum terhadap laba yang diperoleh perusahaan multinasional menggunakan skema yang disebut  income inclusion rule (IIR), yang mana under taxed payments rule (UTPR) menjadi aturan sekundernya. Sederhananya, menggunakan kriteria tertentu maka akan ada tarif pajak efektif minimum dengan jumlah 15 % untuk perusahaan multinasional dimanapun lokasi dari investasinya.

Dampak Pajak Minimum Global untuk Indonesia

Indonesia sebagai negara anggota OECD juga ikut menyepakati pengenaan pajak minimum global. Sebab melalui kesepakatan tersebut bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. Kesepakatan tersebut dianggap bisa mendorong penerimaan pajak yang tentu saja linear dengan upaya dalam negeri terkait dengan reformasi perpajakan yang dilakukan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lebih detailnya, melalui pajak minimum global dinilai bisa mengatasi masalah perpajakan, terlebih yang berkaitan dengan upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) melalui tax haven.

Setidaknya ada 2 metode yang sering dipakai oleh wajib pajak dalam menghindari pajak yaitu menggunakan metode harmful tax avoidance dan Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) atau penggerusan basis pajak.

Baca Juga: Seperti Apa Pajak Terhadap Transaksi Saham itu?

Kesepakatan DARI pajak minimum global tersebut di Indonesia bisa memberikan dampak terhadap perusahaan multinasional yang mana induknya (ultimate parent entity/UPE) berkedudukan di Indonesia maupun pada perusahaan multinasional dari luar negeri yang usahanya dijalankan di Indonesia (constituent entity). Namun, syarat dari perusahaan multinasional tersebut harus memiliki penghasilan bruto global sebesar EUR750 juta atau berkisar antara Rp11 triliun.

Dengan begitu, jumlah perusahaan multinasional yang terdampak Pilar 2 bisa lebih banyak jika dibandingkan dengan Pilar 1. Melalui pajak minimum global ini maka akan muncul netralitas pemilihan lokasi investasi. Yang mana nantinya dimanapun perusahaan multinasional berinvestasi, investor tersebut akan menghadapi beban tarif pajak efektif minimum yang sama yaitu sebesar 15 persen.

Disamping itu, mengacu pada laporan dari OECD, Pilar 2 akan melindungi hak negara-negara berkembang dalam mengenakan pajak terhadap penghasilan tertentu (misalnya bunga dan royalti) menjadi minimalnya sebesar 9 %. Melalui pajak minimum global tersebut maka diharapkan tidak terjadi lagi persaingan tarif yang tidak sehat yang terjadi di antara negara-negara G20.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Berdasarkan sistem perpajakan yang ada di Indonesia, setiap individu yang memenuhi syarat subjektif serta objektif akan dianggap sebagai wajib pajak. Termasuk seorang investor yang bergelut dalam bidang saham juga tidak terlepas dari kewajiban dalam membayar pajak untuk negara.

Yang mana pada setiap awal tahun, investor tersebut diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan terhadap Pajak Penghasilan di tahun pajak sebelumnya. Akan tetapi, apakah Anda sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak terhadap transaksi saham?

Mengenal Pajak Saham

Pajak saham merupakan suatu istilah yang diberikan untuk perlakuan perpajakan atas transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan saham dan juga dividen yang telah diperoleh para investor.  Akan tetapi penting untuk diketahui jika tidak semua transaksi terhadap bursa efek akan terkena pajak. Pajak tersebut hanya dikenakan pada transaksi penjualan saham dan juga penghasilan berupa dividen yang diterima oleh investor. Ini berarti, ketika terjadi transaksi pembelian, maka tidak akan dikenakan pajak terhadap saham.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pasar modal yang ada di Indonesia mempunyai investor yang mana jumlahnya mencapai 7,86 juta investor per 31 Januari 2022. Saham memang menjadi opsi investasi yang banyak digemari jika dilihat dari berbagai instrumen investasi pasar modal. Melalui kepemilikan saham bisa memberikan tambahan penghasilan untuk seorang investor dengan bentuk capital gain.

Tambahan penghasilan tersebut akan terjadi apabila pemegang saham menjual saham yang mereka miliki dengan nominal yang berada diatas harga pembelian.

Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan jika hanya capital gain dari penjualan saham, investor yang menerima penghasilan yakni berupa dividen. Yang mana apabila bicara terkait dengan konteks perpajakan, maka tambahan penghasilan yang berasal dari kedua hal tersebut nantinya akan menjadi objek pajak penghasilan (PPh) yang sifatnya final.

Dasar hukum yang berkaitan dengan pengenaan pajak terhadap transaksi saham dan juga penghasilan berupa dividen sudah diatur didalam Pasal 4 ayat (2) huruf c UU No. 7 Tahun 1983 terkait dengan PPh sebagaimana sudah dilakukan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Juga: Pelajari tentang Joint Audit dari 4 Lembaga Keuangan RI

PPh Bersifat Final terhadap Transaksi Saham

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham ialah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 282 Tahun 1997. Akan tetapi, dalam beleid tersebut tidak dijelaskan definisi saham. Mengacu pada keterangan Indonesian Stock Exchange (IDX), saham bisa didefinisikan sebagai suatu tanda penyertaan modal individu maupun badan usaha pada suatu perusahaan ataupun perseroan terbatas.

Pajak Penghasilan Final atas Dividen

Ketika perusahaan melakukan pembukuan laba besar, biasanya perusahaan akan membagikan sebagaian labanya untuk pihak pemegang saham. Dividen merupakan istilah atas laba yang dibagikan untuk para pemegang saham. Dividen bisa meliputi dividen yang dengan nama serta dalam bentuk apapun termasuk juga di dalamnya dividen yang berasal dari perusahaan asuransi yang diberikan untuk pemegang polis dan juga pembagian sisah hasil usaha (SHU) koperasi.

Pada dasarnya, dividen yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri yang didapatkan oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi akan menjadi objek pajak yang bersifat final. Akan tetapi ada juga yang mendapatkan fasilitas pengecualian dari objek PPh selama dividen tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.