Bagaimana Cara Mengecek Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Bagaimana Cara Mengecek Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?

Kursus pajak merupakan kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun, yang mana memang membutuhkan wawasan lebih di dunia perpajakan. Walaupun kursus pajak ini biasa diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan, tetapi wajib pajak juga bisa mengikuti kelas perpajakan ini untuk bisa mengelola perpajakannya dengan lebih efisien.

Seperti yang sudah seringkali dibicarakan dan diketahui oleh masyarakat umum, bahwa NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang berfungsi sebagai nomor identitas dan bisa dipergunakan sebagai alat administrasi perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah salah satu instrumen yang begitu penting untuk proses administrasi pajak, di mana dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas dari wajib pajak.

Seperti halnya dengan berbagai identitas lain, Nomor Pokok Wajib Pajak juga memiliki beberapa jumlah angka sederet yang unik dan berbeda antara satu dan yang lain. Dalam praktik perpajakan di masyarakat, Nomor Pokok Wajib Pajak ini diwujudkan sebagai bentuk kartu, sehingga bisa disimpan dan dipergunakan oleh Setiap wajib pajak ketika perlu digunakan. Selain berfungsi sebagai identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak juga mempunyai fungsi yang lain, seperti untuk menjaga ketertiban, menguatkan kedisiplinan, sekaligus sebagai pengawasan dalam administrasi perpajakan.

Tetapi, sebelum digunakan, Nomor Pokok Wajib Pajak ini sangat penting untuk dilakukan pengecekannya terlebih dahulu. Karena hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi, perlu diketahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak mungkin saja bersifat tidak valid, sehingga tidak dapat dipergunakan. Nomor Pokok Wajib Pajak yang tidak valid, tentu saja akan memunculkan risiko wajib pajak yang mengalami masalah ketika melakukan kegiatan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui seperti apa cara yang bisa dilakukan untuk mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak yang valid atau tidak dengan benar.

Melalui Website ereg.pajak.go.id

Cara pertama yang bisa dilakukan untuk mengecek Apakah NPWP valid, yaitu dengan mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau lebih tepatnya ereg.pajak.go.id. Semua wajib pajak bisa melakukan pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan cara yang satu ini. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkahnya, yaitu:

  • Mengunjungi laman resmi yang telah disebutkan, lalu akan diarahkan untuk mengisi beberapa formulir
  • Masukkan NIK atau Nomor Induk Kewarganegaraan dan nomor KK (kartu keluarga)
  • Masukkan kode captcha pada bagian kolom yang disediakan, Lalu Anda bisa Klik “Cari”
  • Kemudian, apabila secara langsung NPWP tertera pada layar monitor, hal tersebut artinya NPWP masih aktif dan valid. Tetapi, jika NPWP tidak terlampir dalam layar tersebut, artinya NPWP sudah tidak valid atau tidak aktif.

Baca Juga: Benarkah Ada Tarif Pajak yang Persentasenya Menurun?

Melalui Aplikasi M-Pajak

Pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak yang valid atau yang tidak bisa juga dengan mengakses sebuah aplikasi yang disediakan oleh DJP, yaitu M-Pajak. Berikut ini adalah beberapa langkah langkah untuk mengecek NPWP melalui M-Pajak.

  • Sudah mengunduh aplikasi pada App Store maupun Play Store, Anda bisa masuk menggunakan akun yang sudah didaftarkan pada halaman laman resmi DJP.
  • Sesudah aplikasinya terbuka, maka klik “Cek NPWP”
  • Lalu, apabila menampilkan data yang lengkap, maka Nomor Pokok Wajib Pajak sudah valid dan aktif, sehingga bisa langsung dipergunakan untuk kebutuhan administrasi pajak. Tetapi, apabila Nomor Pokok Wajib Pajak tidak muncul atau terlampir pada layar, maka anda bisa menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terkait untuk mendapatkan pelayanan perpajakan mengenai NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Optimalkan Penerimaan Pajak Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Optimalkan Penerimaan Pajak Melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Training Pajak – Sebagai tanggapan dari  penerimaan pajak di Indonesia yang dinilai masih kurang optimal, maka salah satu upaya yang perlu untuk ditingkatkan ialah pelayanan pajak melalui administrasi pajak untuk masyarakat Wajib Pajak. Administrasi pajak modern yang terancang dengan baik tentu saja bisa menjadi salah satu faktor yang akan berpengaruh dalam upaya melakukan peningkatan terhadap pelayanan pajak.

Administrasi Pajak untuk Memaksimalkan Penerimaan Pajak

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama yang dilakukan antara individu dalam kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi yang merupakan suatu jenis manajemen tertentu yang sistematis meliput input, pengolahan dan juga menghasilkan output tertentu tentu saja membutuhkan kemampuan serta keterampilan.

Administrasi Pajak (Tax Administration) sendiri merupakan pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan juga layanan yang diberikan terhadap kewajiban serta hak Wajib Pajak yang dilaksanakan di kantor pajak ataupun di kantor Wajib Pajak. Tax administration sendiri menjadi kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak dan juga untuk Wajib Pajak sebagai pelaksana dari hak serta kewajiban pajak.

Proses dalam melakukan pengisian SPT secara benar serta lengkap sesuai dengan ketentuan menjadi tahap penting didalam administrasi pajak itu sendiri. Karena, berawal dari pengisian SPT yang dilakukan dengan tidak lengkap serta tidak benar bisa menimbulkan sanksi fiskal baik itu yang bersifat administratif ataupun pidana. Jika Wajib Pajak telat dalam melaporkan SPT maka bisa diancam sanksi administrasi yakni denda. Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPT tapi tidak lengkap bisa diancam dengan sanksi pidana.

Kriteria Administrasi Pajak yang Baik

Terdapat beberapa kriteria dari administrasi pajak yang baik, diantaranya:

  • Harus bisa mengamankan penerimaan negara.
  • Sesuai dengan aturan Undang-Undang pajak yang sah.
  • Pelaksanaan sesuai peraturan (ruled-based) serta transparan.
  • Menyelenggarakan sistem perpajakan yang efektif serta efisien.
  • Meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak.
  • Mencegah berbagai tindak penyelewengan perpajakan serta memberikan sanksi dan juga hukuman yang adil.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi pajak yang menggunakan basis teknologi informasi tentu saja bisa memudahkan pelayanan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak serta bisa menambah produktivitas kinerja petugas pajak. Sistem tersebut akan memungkinkan setiap proses perpajakan dilakukan dengan lebih terukur serta terkontrol.

Baca Juga: Mengenal Penerapan Tarif Pajak Degresif

Sistem administrasi pajak modern yang didukung dengan Sumber daya Manusia (SDM) profesional serta berkualitas bisa menciptakan pelayanan perpajakan yang berlandaskan transparansi, responsif, mandiri dan adil.

Karakteristik Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Berikut beberapa karakteristik dari administrasi perpajakan modern:

  • Administrasi pajak dilakukan dengan sistem administrasi berbasis teknologi informasi.
  • Pemantauan kepatuhan Wajib Pajak dilakukan secara intensif.
  • Wajib Pajak wajib bisa melakukan pembayaran pajak secara online.
  • Wajib Pajak wajib untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak secara elektronik (e-SPT).

Reformasi Sistem untuk Kesinambungan Pajak

Reformasi administrasi perpajakan modern menjadi hal yang sangat diperlukan Direktorat Jenderal Pajak supaya semakin meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan juga untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan yang berlaku sesuai prinsip good corporate governance. Disamping itu, melalui reformasi administrasi perpajakan, Wajib Pajak diharapkan bisa mendapatkan pelayanan pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dengan kepastian hukum yang juga lebih terjamin. Hak serta kewajiban Wajib Pajak pun bisa dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan ketentuan berlaku.

Prospek yang lebih jauh kedepan, implementasi dari sistem administrasi perpajakan modern yang optimal bisa meningkatkan kepuasan para Wajib Pajak. Pelayanan perpajakan yang lebih baik tentu saja akan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga bisa menambah potensi yang lebih besar untuk penerimaan pajak di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Benarkah Ada Tarif Pajak yang Persentasenya Menurun?

Benarkah Ada Tarif Pajak yang Persentasenya Menurun?

Brevet Pajak – Seperti halnya yang diketahui bahwa pajak adalah pungutan bagi seluruh warga negara yang mempunyai berbagai macam ketentuan, tidak terkecuali yang didalamnya berkaitan perihal tarif untuk setiap jenis pajak yang ada. Untuk bisa mengelola kewajiban perpajakan dengan efektif dan efisien, tentu saja sangat penting bagi wajib pajak mengetahui dasar-dasar dari regulasi perpajakan.

Maka, salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Brevet pajak pada dasarnya bisa diikuti oleh siapapun, tapi memang biasanya diikuti oleh orang-orang yang ingin meningkatkan wawasannya di dunia perpajakan. Sehingga, nantinya wajib pajak bisa melakukan penghitungannya untuk tarif pajak dengan seefisien mungkin.

Tarif pajak merupakan dasar dari pembebanan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak itu sendiri. Tarif pajak biasanya diberlakukan berupa persentase yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat berbagai jenis tarif pajak, yang mana setiap pajak juga mempunyai nilai tarif yang berbeda-beda. Mulai dari tarif pajak tetap, tarif pajak degresif, tarif pajak progresif, dan tarif pajak proporsional. Dari keempat tarif pajak yang telah disebutkan, tarif pajak degresif bisa dikatakan merupakan salah satu bentuk tarif pajak yang unik.

Sebab, tarif pajak ini dinilai tidak memenuhi asas keadilan, bahkan jenis tarif pajak degresif tidak pernah diimplementasikan dalam praktik Hukum perpajakan di Indonesia, karena dinilai mengandung unsur ketidakadilan. Lalu, seperti apa yang dinamakan pajak degresif ini? Ulasan Berikut ini akan lebih lanjut membahas mengenai pajak degresif.

Apa itu Pajak Degresif?

A degresive tax rate structure merupakan tarif pajak yang persentasenya akan semakin turun pada saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Atau dapat dikatakan bahwa semakin besar dasar pengenaan pajaknya, justru tarif pajak yang dibebankan nantinya akan semakin kecil. Jenis pajak degresif ini tidak pernah diterapkan dalam praktik hukum pajak yang ada di Indonesia.

Contoh penerapannya sendiri adalah ketika persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp10.000.000 akan lebih kecil dibandingkan persentase tarif untuk dasar pengenaan pajaknya yaitu sejumlah Rp5.000.000. Tetapi, walaupun persentase tarifnya semakin kecil, besaran pajak terutang tidak selalu ikut mengecil.

Baca Juga: Perbedaan EFIN dan NPWP, Identifikasi Penting dalam Perpajakan

Bahkan bisa saja menjadi lebih besar sebab jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak ini, dasarnya juga akan semakin membesar. Contoh kasusnya, apabila dasar pengenaan tarif atas PPH kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000, maka pengenaan tarif pajaknya yaitu sebesar 30%.

Sementara itu, untuk penghasilan dengan besaran antara Rp10 juta hingga Rp50 juta persentase tarif pajaknya akan menjadi menurun, yakni 28%. Begitu pula untuk penghasilan yang lebih besar dengan dasar pengenaan tarif  Rp50 juta hingga Rp100 juta, akan dibebankan persentase tarif pajak sebesar 26%.  Terakhir, tarif pajak Di atas Rp100 juta akan dikenakan dasar pengenaan persentase sebesar 24%.

Jenis-Jenis Pajak Degresif

Penting untuk diketahui bahwa tarif pajak degresif ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis apabila dilihat dari besaran penurunan tarifnya. Pertama, yaitu tarif pajak degresif proporsional. Pajak jenis ini memiliki besaran tarif yang persentasenya akan semakin menurun pada saat dasar pengenaan pajaknya meningkat.

Kedua, Tarif pajak degresif-degresif, yang mana persentase tarif pajaknya akan semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besar penurunan dari tarif pajaknya akan semakin kecil. Terakhir, jenis tarif pajak degresif progresif, merupakan tarif pajak yang jenis presentasinya akan semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya dari penurunan tarif pajak akan semakin besar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Penerapan Tarif Pajak Degresif

Mengenal Penerapan Tarif Pajak Degresif

Pelatihan Pajak – Seperti yang kita ketahui, pajak menjadi pungutan wajib untuk setiap warga negara yang mempunyai berbagai ketentuan, tidak terkecuali yang ada di dalamnya berkaitan dengan tarif untuk setiap jenis pajak yang ada. Tarif pajak sendiri menjadi dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang akan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Pada umumnya tarif pajak yang ditetapkan berupa persentase yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah. Terdapat berbagai jenis tarif pajak, yang mana setiap jenis pajak pun mempunyai nilai tarif yang berbeda., mulai dari tarif pajak proposional, tarif pajak tetap,  tarif pajak progresif dan juga tarif pajak degresif.

Dari jenis tarif pajak tersebut diatas, tarif pajak degresif bisa dikatakan menjadi suatu hal yang unik, sebab tarif pajak tersebut dinilai tidak memenuhi asas keadilan. Bahkan, jenis tarif pajak tersebut tidak pernah diimplementasikan didalam praktik hukum perpajakan yang ada di Indonesia, sebab dianggap mengandung ketidakadilan.

Pengertian Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif (a degresive tax rate structure) merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin turun saat dasar dari pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin besar dasar dari pengenaan pajaknya, justru tarif pajak yang dikenakan akan semakin kecil.

Jenis tarif pajak tersebut tidak pernah diimplementasikan pada praktik hukum perpajakan di Indonesia. Misalkan penghitungannya ialah persentase tarif yang digunakan untuk dasar pengenaan pajak sebesar Rp 10 juta akan lebih kecil dibandingkan dengan persentase tarif untuk dasar pengenaan pajak untuk Rp 5 juta.

Jumlah pajak terutang tidak selalu ikut mengecil meskipun persentase tarif semakin kecil. Bahkan, bisa menjadi lebih besar sebab jumlah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak, pada dasarnya juga semakin meningkat.

Jenis-Jenis Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak tersebut  terbagi menjadi 3 jenis, yakni tarif pajak degresif proporsional, degresif degresif, dan juga degresif progresif, yang mana ketiganya mempunyai perbedaan, yakni sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Degresif-Proporsional

Jenis pajak yang satu ini merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin menurun, apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat serta besar penurunan dari tarifnya sama besar.

Baca Juga: Seperti Apa Sebenarnya Departure Tax Itu?

2. Tarif Pajak Degresif-Degresif

Sedangkan yang dimaksud dengan tarif pajak degresif-degresif ialah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat serta besarnya penurunan tarif semakin kecil.

3. Tarif Pajak Degresif-Progresif

Jenis tarif yang satu ini merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya mengalami peningkatan. Bukan hanya itu, besarnya penurunan tarifnya juga akan semakin besar.

Itulah penjelasan singkat terkait tarif pajak degresif. Selain itu, masih ada beragam jenis tarif pajak yang berlaku diantaranya:

  • Tarif Pajak Proporsional, yang merupakan jenis tarif pajak yang mempunyai nilai besaran persentase tetap dan juga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan nilai dasar pengenaan pajak.
  • Tarif Pajak Regresif, atau yang biasa disebut tarif pajak tetap ialah jenis tarif pajak yang besarannya tetap walaupun nilai objek pajaknya berubah-ubah.
  • Tarif Pajak Spesifik, merupakan tarif pajak yang dikenakan terhadap suatu objek pajak sudah spesifik sesuai dengan objek pajak yang dikenakan tersebut.
  • Tarif Pajak Ad Valorem, merupakan jenis tarif pajak yang mempunyai besaran persentase khusus untuk suatu objek pajak.
  • Tarif Pajak Progresif, berbeda dengan tarif pajak proporsional besaran tarif pajaknya tetap, untuk tarif pajak progresif besaran tarif pajaknya akan mengikuti nilai objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Perbedaan EFIN dan NPWP, Identifikasi Penting dalam Perpajakan

Perbedaan EFIN dan NPWP, Identifikasi Penting dalam Perpajakan

Pelatihan Pajak – EFIN dan NPWP merupakan sebuah bukti identifikasi yang dimiliki oleh wajib pajak dan dikeluarkan secara langsung oleh Departemen pajak Kemenkeu. Kevin sendiri merupakan singkatan dari Electronic Filing Identification, sedangkan NPWP merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak. Keduanya mempunyai kode pribadi masing-masing yang wajib dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Agar bisa melakukan transaksi perpajakan, seperti salah satunya membuat kode faktur untuk menyetorkan pajak maupun menyampaikan SPT melalui e-filing. Sebagai wajib pajak Tentu saja sangat penting untuk mengerti berbagai dasar regulasinya. Untuk itu, pelatihan pajak hadir bagi anda yang membutuhkan pemahaman dan wawasan mengenai aturan perpajakan.

Karena pelatihan pajak seperti ini pastinya akan bisa membantu anda untuk mengetahui berbagai regulasi perpajakan, serta segala informasi di dalamnya. Tidak jarang banyak yang menanyakan, baik masyarakat yang merupakan wajib pajak maupun non wajib pajak, mengenai apakah antara EFIN dan NPWP ini merupakan hal yang sama? Maka, jawabannya adalah tidak, Walaupun memang terlihat sama-sama mengandung unsur kode pribadi.

Tetapi kedua hal tersebut merupakan dokumen yang sama sekali berbeda. Kedua dokumen tersebut, pada dasarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan Maka dari itu, sangat penting untuk membuat EFIN yang bisa dilakukan dari Portal Resmi pajak maupun melalui email.

Pastinya wajib pajak juga harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam proses pengajuan EFIN. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan alamat email maupun kontak person dari kantor pelayanan pajak, Anda bisa langsung memeriksanya pada laman resmi DJP. Penting untuk diketahui bahwa pendaftaran sangat penting untuk dilangsungkan secara mandiri dan tidak boleh adanya perwakilan, kecuali dalam kasus bisnis EFIN.

Apa itu NPWP?

NPWP merupakan nomor identitas yang diberikan pada wajib pajak, sebagai alat administrasi untuk perpajakan. Di samping itu, dokumen seperti ini juga termasuk sebagai tanda pengenal wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban pada perpajakan. Warga negara yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak maka dinyatakan sebagai wajib pajak, maupun juga dapat diartikan dengan seseorang yang berpenghasilan dan sudah mencapai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Seperti ini tentu saja diberlakukan bagi seluruh masyarakat, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah, kecuali bagi wanita yang menikah tanpa kesepakatan mengenai penghasilan yang terpisah dan harta yang terpisah dari pihak suami.

Baca Juga: Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Anggota Partai Politik di Indonesia

Setiap wajib pajak hanya memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak, yang terdiri dari 15 digit, yang mana 9 digit awal merupakan kode wajib pajak dan 6 digit sesudahnya yaitu kode administrasi perpajakan. Tujuan dari pengadaan kode tersebut, yakni untuk memberikan jaminan data pajak supaya tidak tertukar dengan pihak wajib pajak yang lain.

EFIN

EFIN merupakan nomor identitas yang dimiliki oleh wajib pajak, yang mana berfungsi untuk mengakses beberapa jenis layanan pajak digital dari Direktorat Jenderal Pajak. Nomor identifikasi tersebut akan berlaku seumur hidup, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan pembaruan setiap waktu.

Sama halnya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, dokumen yang satu ini pada umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu EFIN untuk perorangan dan EFIN untuk badan hukum. Hal tersebut pastinya menjawab pertanyaan yang telah disebutkan di awal. Untuk wajib pajak yang terdaftar, EFIN Ini dibutuhkan untuk melakukan riset email maupun password pada aplikasi Direktorat Jenderal Pajak online.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Seperti Apa Sebenarnya Departure Tax Itu?

Seperti Apa Sebenarnya Departure Tax Itu?

Training Pajak – Departure tax ialah biaya yang dikenakan  oleh suatu negara saat seseorang meninggalkan negara tersebut. Pada umumnya istilah tersebut juga dikenal dengan berbagai nama, misalnya disebut juga dengan airport tax. Departure tax atau pajak keberangkatan ini menjadi jenis pajak yang harus dibayarkan oleh penumpang pesawat supaya bisa menggunakan bandara. Ada banyak negara-negara yang membebankan departure tax dengan nilai dolar AS daripada menggunakan mata uang lokal negara tersebut.

Beberapa negara hanya akan membebankan departure tax apabila seseorang berangkat melalui transportasi udara. Kaitannya dengan kasus ini, departure tax atau pajak keberangkatan secara de facto sama dengan air passenger tax (pajak penumpang udara), karena pajak tersebut bisa berlaku juga untuk penerbangan domestik yang bukan bagian dari pajak keberangkatan (departure taxes), karena pada penerbangan domestik tentu saja tidak akan melintasi perbatasan internasional.

Berbagai macam aturan telah diberlakukan dalam pembayaran pajak tersebut, termasuk dalam pembayaran di bandara untuk individu yang sedang mengejar penerbangan yang pada umumnya hanya menggunakan mata uang lokal serta bisa juga dengan kartu kredit, ataupun dengan memakai metode pembayaran di muka. Atau lebih praktisnya bisa juga dibebankan langsung pada maskapai penerbangan yang mana jumlah pajaknya termasuk kedalam harga tiket pesawat.

Departure Tax Indonesia

Departure tax di Indonesia dikenal dengan sebutan Airport Tax atau Passanger Service Charge (PSC). Airport tax merupakan salah satu pajak yang dibebankan terhadap penumpang saat ada di bandara. Dulunya, pajak bandara tersebut dipungut secara terpisah pada calon penumpang pesawat terbang.

Tapi sejak tahun 2015 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberlakukan regulasi baru, yakni pembayaran airport tax sudah termasuk langsung dengan harga tiket pesawat yang dijual masing-masing maskapai. Kebijakan terkait dengan menggabungkan biaya airport tax ke dalam harga tiket pesawat tersebut dirasa lebih praktis dan juga bisa membuat penumpang merasa lebih nyaman, terutama untuk penumpang yang mungkin tengah terburu-buru mengejar penerbangan.

Salah satu faktor pendorong diberlakukannya kebijakan airport tax ialah sejumlah jasa dan juga fasilitas yang telah diluncurkan oleh PT Angkasa Pura II, meliputi skytrain dan juga fasilitas-fasilitas pendukung dengan basis teknologi tinggi lainnya di bandara serta terminal, seperti halnya check-in mandiri, vending machine, informasi digital, sistem penanganan bagasi, sistem tayang informasi penerbangan, sistem pendukung di darat sampai dengan sistem pemandu docking visual.

Baca Juga: Lulusan Kuliah yang Bisa Kerja di Perpajakan

Tentunya peluncuran sejumlah fasilitas-fasilitas pendukung tersebut tidak lain mempunyai tujuan supaya bisa lebih memberi kenyamanan dan juga kemudahan untuk penumpang.

Kebijakan airport tax tentunya memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh penumpang ataupun pihak pengelola bandara. Salah satunya ialah penerimaan dari pajak bandara bisa dipakai untuk meningkatkan dan juga memperbaiki fasilitas umum yang ada di bandara. Dengan membaiknya fasilitas yang ada di bandara, maka bisa membuat penumpang merasa lebih nyaman.

Disamping itu, pajak bandara juga mempunyai manfaat untuk bisa digunakan sebagai biaya asuransi untuk pengunjung bandara, karena apabila menyangkut jaminan keselamatan para penumpang tentu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Penerimaan pajak bandara dapat digunakan untuk biaya perawatan bandara. Dengan tujuan untuk menjamin kesiapan operasional dan juga menjamin keselamatan penumpang, jadi dibutuhkan adanya biaya perawatan bai setiap aspek yang terdapat di bandara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Anggota Partai Politik di Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Anggota Partai Politik di Indonesia

Training pajak sangat penting untuk diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Di mana seseorang yang akan mendalami bidang seperti ini, pastinya akan membutuhkan berbagai pengetahuan dan wawasan dalam hal regulasi dan berbagai berita perpajakan terbaru. Untuk itu, training pajak hadir untuk membantu anda mengetahui dan memahami berbagai regulasi perpajakan dasar, serta informasi-informasi di dalamnya. Seperti halnya, pajak penghasilan merupakan instrumen yang sangat penting pada sistem perpajakan sebuah negara, untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan.

Anggota Partai politik di Indonesia, yang berperan sebagai wakil rakyat terpilih, tentu saja juga terikat atau memiliki kewajiban pada perpajakan. Di Indonesia, anggota Partai politik termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak atas penghasilan yang diperoleh. Pastinya sebagai wakil rakyat, Mereka menerima penghasilan yang baik berupa gaji maupun tunjangan, di mana diberikan oleh negara. Penghasilan tersebut mengacu pada kebijakan pajak yang berlaku di negara ini.

Berbagai jenis penghasilannya, yang mana diterima oleh setiap anggota Partai politik, termasuk tunjangan perumahan, tunjangan representasi, tunjangan transportasi, dan berbagai tunjangan lain, bisa termasuk dalam objek pajak. Pemungutan pajak untuk anggota Partai politik dilakukan secara otomatis oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti Sekretariat Jenderal DPR maupun instansi yang berkaitan.

Apa itu Partai Politik?

Partai politik adalah sebuah organisasi politik yang bisa memiliki peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, yang mana partai politik bisa menjadi koneksi atau penghubung antara kekuasaan dan penguasa. Dari partai politik inilah, rakyat bisa ikut serta untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Rakyat, dengan menempatkan wakil-wakil dari anggota Partai politik ini. Pada umumnya, partai politik dikatakan sebagai sebuah kelompok yang mempunyai cita-cita dan tujuan sama, yang berupaya untuk mendapatkan kekuasaan melalui pemilu atau pemilihan umum.

Seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, pengertian dari partai politik, yakni merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari suatu kelompok warga negara RI yang dengan sukarela, atas dasar persamaan keinginan untuk melaksanakan perjuangan kepentingan masyarakat, anggota Partai politik, dan bangsa, serta negara melalui pemilihan umum.

Baca Juga: Keuntungan yang Diperoleh Ketika Menyetorkan Pajak Tepat Waktu

Aspek Pajak Anggota Partai Politik

Anggota dari partai politik tentu saja akan dikenakan pajak sama halnya dengan wajib pajak secara umum. Seperti halnya yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahwa kebijakan yang ditetapkan untuk anggota Partai politik ini adalah pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), yaitu sebagai berikut:

  • Penghasilan kena pajak 0 sampai Rp60 juta akan dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 5%.
  • Penghasilan kena pajak Rp60 juta sampai Rp250 juta, dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 15%.
  • Penghasilan kena pajak Rp250 juta sampai Rp500 juta, dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 25%.
  • Penghasilan kena pajak Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 30%.
  • Penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 35%.

Tarif pajak di atas adalah tarif yang dipergunakan sesudah dikuranginya PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Besaran dari PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota partai politik, juga seperti halnya besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib pajak secara umum.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Lulusan Kuliah yang Bisa Kerja di Perpajakan

Lulusan Kuliah yang Bisa Kerja di Perpajakan

Kursus Pajak – Perpajakan memang menjadi salah satu bidang yang penting untuk negara dan juga masyarakat. Perpajakan berkaitan dengan pengelolaan penerimaan negara dari pajak, dan juga pelaksanaan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan terhadap wajib pajak. Perpajakan juga berhubungan erat dengan hukum, ekonomi dan juga akuntansi.

Supaya bisa bekerja dalam bidang atau dunia perpajakan, terdapat beberapa jurusan kuliah yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa. Jurusan-jurusan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan perpajakan, baik itu dari sisi teori ataupun praktik. Berikut beberapa jurusan kuliah yang mana lulusannya dapat kerja di perpajakan:

Perpajakan

Jurusan perpajakan tentu saja menjadi jurusan yang paling spesifik dan juga relevan dengan perpajakan. Jurusan yang satu ini mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan, yakni mulai dari konsep, hukum, sistem, kebijakan, administrasi, hingga teknik perhitungan dan juga pelaporan pajak.

Lulusan dari jurusan perpajakan mempunyai kompetensi untuk menjadi ahli pajak yang profesional dan juga berintegritas. Yang mana lulusannya dapat bekerja di berbagai sektor, baik pemerintah ataupun swasta. Beberapa bidang pekerjaan yang dapat dipilih oleh lulusan jurusan perpajakan ialah:

  • Staff Kementerian Keuangan
  • Kuasa Hukum Pajak
  • Pegawai Pajak
  • Konsultan Pajak
  • Ahli Pajak
  • Kuasa Hukum Pajak
  • Auditor Pajak
  • Dosen atau Peneliti Perpajakan

Kampus di Indonesia yang menyediakan jurusan perpajakan diantaranya ialah Universitas Mataram, Universitas Pancasila, Universitas Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Perbanas Institute, dan juga Politeknik Negeri Lampung1.

Teknik Informatika

Jurusan teknik informatika merupakan jurusan yang mempelajari ilmu komputer dan juga teknologi informasi. Jurusan yang satu ini mengajarkan tentang pemrograman, jaringan, kecerdasan buatan, multimedia, basis data,  sistem informasi, dan lain sebagainya.

Lulusan teknik informatika mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan juga mengelola sistem informasi yang efektif serta efisien. Mereka juga dapat menerapkan teknologi informasi yang dapat mendukung berbagai kegiatan bisnis serta organisasi.

Lulusan dari jurusan ini dapat bekerja di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) diantaranya sebagai:

  • Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan
  • Pengolah Data Satuan Pengawas Internal2
  • Pengelola Data Pelayanan Perpajakan
  • Pengolah Data Penagihan Pajak
  • Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi

Disamping itu, lulusannya juga bisa bekerja dalam sektor swasta.

Baca Juga: Mengenal PPN Masukan Secara Lebih Mendalam

Akuntansi

Jurusan akuntansi merupakan jurusan yang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, pengukuran, pelaporan dan juga analisis informasi keuangan. Jurusan tersebut akan mengajarkan prinsip-prinsip akuntansi, sistem akuntansi, standar akuntansi, manajemen keuangan, audit, akuntansi biaya, akuntansi sektor publik, dan lain sebagainya.

Lulusannya mempunyai keterampilan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan juga transparan. Mereka juga dapat melakukan analisis serta interpretasi terkait dengan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Lulusan jurusan akuntansi dapat bekerja dalam bidang perpajakan diantaranya sebagai: Akuntan Pajak, Auditor Pajak, Konsultan Pajak, Penyusun Laporan Pajak dan Peneliti Perpajakan.

Hukum

Jurusan hukum merupakan jurusan yang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Jurusan tersebut akan mengajarkan berbagai cabang hukum, diantaranya hukum pidana, hukum tata negara,  hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum internasional, dan lain sebagainya.

Lulusannya akan mempunyai pengetahuan serta keterampilan dalam menegakkan dan juga mempertahankan hukum. Disamping itu, mereka juga bisa memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang memerlukan.

Lulusan jurusan tersebut dapat bekerja dalam bidang perpajakan diantaranya sebagai:kuasa hukum pajak, penyidik pajak, penuntut pajak, hakim pajak, pengacara pajak, dosen atau peneliti perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Keuntungan yang Diperoleh Ketika Menyetorkan Pajak Tepat Waktu

Keuntungan yang Diperoleh Ketika Menyetorkan Pajak Tepat Waktu

Kursus Pajak – Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat rentan dan sensitif akan intervensi dari oknum oknum tertentu. Untuk itu, berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan sudah tertuang dan diatur secara langsung oleh kebijakan perundang-undangan yang sah di mata hukum.

Sebagai masyarakat Indonesia, pastinya nanti kita semua akan berperan sebagai wajib pajak yang berkewajiban untuk melakukan segala kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kursus pajak akan sangat penting untuk diikuti, sebab menambah wawasan dan pengetahuan seputar perpajakan. Bahkan kursus pajak juga bisa diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan untuk menambah skillnya.

Pada ulasan pajak Berikut ini akan membahas lebih detail mengenai mengapa seorang wajib pajak sangat penting, untuk melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu yang sudah ditentukan, serta berbagai keuntungan yang akan didapatkan dari hal tersebut.

Seperti halnya yang telah di sedikit dibahas sebelumnya, bahwa tata cara perpajakan dan ketentuannya telah diatur dalam UU No. 6 tahun 1983. Pada undang-undang ini, ada 50 pasal yang merangkum tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak, yang menjadikannya sebuah dasar utama maupun Pondasi yang selalu dipergunakan dalam dunia perpajakan.

Batas waktu untuk melakukan kewajiban pajak, baik pembayaran maupun pelaporan pajak juga sudah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada umumnya, undang-undang tersebut memberikan penekanan bahwa apabila pihak wajib pajak mengalami keterlambatan pembayaran, maka bisa saja menimbulkan kerugian bagi diri wajib pajak sendiri.

Keuntungan Membayar Pajak Tepat Waktu

Apabila keterlambatan pajak yang terjadi akan merugikan wajib pajak. Lantas, Apakah membayar pajak dengan tepat waktu bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat? Tentu saja hal tersebut akan mendatangkan manfaat bagi wajib pajak. Maka, apa saja keuntungan yang akan didapatkan?

Bebas Denda

Sudah menjadi hal yang pasti, bahwa denda akan dibebankan pada wajib pajak yang mengalami keterlambatan ketika menyetorkan pajaknya. Ketika membayar tepat waktu, maka wajib pajak akan terbebas dari pemberlakuan berbagai sanksi pajak, seperti halnya denda pajak. Benda yang akan dikenakan juga tergolong tinggi, mulai dari 5% sampai 10%. Kendati demikian, semakin tingginya pajak yang harus disetorkan, maka akan semakin besar juga denda yang menyertai apabila mengalami pembayaran pajak yang terlambat.

Baca Juga: PMK No. 60 Tahun 2023, Regulasi Pajak Terbaru Mengenai Penyerahan Pembebasan PPN

Meningkatkan Kestabilan Ekonomi Negara

Karena terjadi pandemi covid 19 yang telah berlalu, termasuk sebagai badai guncangan bagi seluruh negara di berbagai belahan dunia. Tentunya Indonesia tidak lepas dari hal tersebut, sektor perekonomian menjadi tidak stabil karena ada banyak investor yang tidak berani untuk menanamkan modal di Indonesia, sebab sedang dalam kondisi negara yang kurang stabil dan tidak aman.

Dengan membayar pajak tepat waktu, maka peningkatan sarana yang bisa mendukung kestabilan negara dapat direalisasikan untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian negeri.

Apabila anda tidak jarang melupakan Kapan batas waktu untuk penyetoran pajak, maka sangat penting untuk mengatur fitur pengingat yang terdapat pada smartphone anda, karena hal tersebut akan sangat membantu. Anda dapat memasang tiga pengingat, yakni yang pertama ketika seminggu sebelum tenggat waktu, sehari sebelum batas waktu, dan Pagi hari ketika batas waktu pembayaran pajak anda.

Anda juga bisa meminta tolong pada keluarga untuk mengingatkan kapan batas waktu untuk menyetorkan pajak. Dengan begitu, nantinya Anda tidak akan mengalami keterlambatan bayar pajak dan memperoleh keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.