Training Pajak – Apabila Anda ingin menguasai kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka solusi terbaiknya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, training pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan Anda. Bahkan mahasiswa yang belum lulus juga bisa mengikuti training pajak seperti ini.
Namun, tentunya tidak kalah penting untuk selalu mengikuti berita pajak yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini, seperti permintaan restitusi PPN yang meningkat. Statistik Purchasing Manager’s Index (PMI) terbaru, yang menunjukkan penurunan berkelanjutan selama kuartal pertama tahun 2025, kembali menggambarkan kelesuan sektor manufaktur. Kondisi ini juga berdampak pada peningkatan klaim restitusi pajak dari pelaku usaha, terutama terkait pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tercatat Rp144,38 triliun restitusi pajak telah diterbitkan hingga akhir Maret 2025, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlah tersebut meningkat sekitar 73% dari Rp83,51 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Hubungan Antara Penurunan PMI dan Peningkatan Reparasi
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengklarifikasi bahwa kinerja sektor industri yang saat ini sedang menurun memiliki kaitan langsung dengan kenaikan restitusi pajak. Menurut Prianto, PMI pada sektor manufaktur adalah sebuah metrik yang krusial untuk menilai kondisi sektor industri. Indeks ini terdiri dari lima komponen utama, yang didasarkan pada survei terhadap sekitar 400 perusahaan manufaktur:
- Tiga puluh persen pesanan baru
- Hasil produksi (25 persen).
- 20 persen tingkat ketenagakerjaan
- Waktu pengiriman dari vendor (15%)
- Persediaan barang (10%)
Ketika indeks PMI berada dalam fase kontraksi, artinya penjualan dan produksi turun. Kuantitas barang yang tidak terjual meningkat, membuat PPN masukan lebih tinggi daripada PPN keluaran untuk bisnis dan memaksa mereka untuk mengajukan restitusi pajak untuk menyeimbangkan kewajiban pajak mereka.
Kemungkinan Penurunan Tren Restitusi di Paruh Kedua Tahun Ini
Pengajuan restitusi diperkirakan akan mulai turun pada paruh kedua tahun 2025, menurut Prianto, yang meyakini bahwa lonjakan ini hanya bersifat sementara. Sebagai upaya mencapai target penerimaan pajak yang telah tercatat pada PAN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, Dirjen Pajak akan lebih memberikan perhatian dan konsentrasi pada target tersebut.
Baca Juga: Ini 5 Alasannya Mengapa Anda Sangat Penting Memahami Pajak!
“Pengembalian pajak yang besar di awal tahun akan mempersulit DJP untuk menutup kekurangan penerimaan dari sumber-sumber lain. Tapi sekarang, ini sudah menjadi bagian dari siklus tahunan,” kata Prianto. Restitusi adalah hak wajib pajak, bukan pengecualian.
Selain itu, ia menekankan bahwa setiap wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Terlebih pada kondisi yang jumlah pajak yang disetorkan mencapai lebih dari total pajak yang terutang. Sistem PPN sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara PPN masukan dan PPN keluaran, terutama pada saat permintaan pasar sedang lesu.
Oleh karena itu, DJP telah sering membuat langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi tren ini, baik dengan menyederhanakan prosedur restitusi maupun dengan memonitor secara ketat klaim yang diajukan. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak-hak wajib pajak tanpa membahayakan stabilitas penerimaan negara secara keseluruhan.
Implikasi terhadap Kebijakan Pajak di Masa Mendatang
Pemerintah perlu menyusun rencana perpajakan yang sesuai dengan karakteristik sektor riil, mengingat kenaikan tarif restitusi yang cukup tinggi menjadi pengingat yang krusial. Sektor industri, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap PPN, membutuhkan pertimbangan khusus dalam bentuk bantuan kebijakan moneter, pengembangan basis pajak, dan insentif fiskal.
Indonesia diharapkan dapat mempertahankan stabilitas penerimaan negara dalam menghadapi krisis ekonomi lokal dan internasional dengan menjaga kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan efektivitas administrasi fiskal.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
