Pentingnya Mengetahui Dasar Pajak untuk Kebijakan Pajak Baru dari Pemerintah

Pentingnya Mengetahui Dasar Pajak untuk Kebijakan Pajak Baru dari Pemerintah

Training Pajak – Jika Anda membayar pajak secara asal-asalan dan tidak memperhatikan tata cara ataupun aturan membayar pajak maka Anda bisa bisa kena denda mengenai administrasi perpajakan karena Anda tidak melakukan tata cara membayar pajak secara benar, dan juga jenis sudah banyak aturan-aturan yang baru mengenai perpajakan yang membuat Anda perlu untuk melakukan training pajak untuk menambah ilmu pengetahuan Anda. Contoh aturan baru yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak antara lain program pengungkapan sukarela atau PPS mengenai harta yang dimiliki mulai dari 2016-2020 yang berlaku aku bagi seorang wajib pajak orang pribadi.

Ditjen pajak atau DJP mengemukakan mengenai peraturan baru tersebut yaitu kebijakan II PPS yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi hal ini memiliki alasan karena wajib pajak dari lembaga ataupun badan Departemen seharusnya sudah memenuhi mengenai ketentuan administrasi perpajakan. Seperti yang dijelaskan pada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP yaitu PPS yang  dibagi menjadi dua skema. Training pajak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan hal ini karena pajak menjadi sesuatu yang patut untuk dipelajari

Diantaranya adalah skema kebijakan 1 mengenai perolehan harta dari tahun 1985 sampai dengan 2015 dan berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan ataupun lembaga peserta dari administrasi perpajakan, dan skema kebijakan 2 mengenai perolehan harta dari tahun 2016 sampai dengan 2020 bagi wajib pajak orang pribadi saja. Selain dengan peraturan  PPS pada undang-undang HPP ada juga beberapa kebijakan baru mengenai perpajakan berikut adalah diantaranya:

Langkah untuk Menurunkan Angka Sengketa Pajak

Menurut staf ahli memaparkan bahwa ada 3 kategori jika ingin menurunkan sengketa pajak. Yang pertama adalah  ahmerubah regulasi kebijakan dari perpajakan. Pemerintah sudah melakukan usaha yang di antaranya adalah membuat kegiatan seperti membuat undang-undang Cipta kerja yang berkaitan dengan administrasi perpajakan dan undang-undang dari harmonisasi peraturan perpajakan yaitu HPP yang membuat pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan angka dari sengketa pajak.

Yang kedua adalah untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan juga teknologi informasi yang yang dilakukan dengan menghubungkan sistem administrasi perpajakan dan juga memanfaatkan teknologi yang ada seperti artificial intelligence atau AI untuk membantu Ditjen pajak dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan ataupun sengketa pajak.

Baca Juga: Apa Saja Syarat Seseorang Bisa Menjadi Kuasa Hukum Pajak?

Yang ketiga adalah meningkatkan  kualitas dan juga kuantitas dari sumber daya manusia karena sumber daya manusia sangat diperlukan bagi administrasi perpajakan seperti halnya perusahaan-perusahaan lain administrasi perpajakan juga membutuhkan orang-orang yang berkualitas  yang kuantitasnya banyak karena ini menyangkut dengan perpajakan nasional yang membutuhkan orang-orang profesional untuk menangani administrasi perpajakan di Indonesia ini supaya Indonesia lebih maju dan berkembang seperti halnya negara-negara lainnya.

Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal

Dari kepala Direktorat cukai Akbar Harfianto memaparkan bahwa dari tahun 2010 rata-rata cukai  hasil tembakau atau CHT meningkat sebesar 10,25% di  tiap tahunnya. Di tahun tersebut rata-rata penjualan rokok ilegal di Indonesia diperkirakan sebesar 8%. Dan disebutkan bahwa di tahun 2020 sendiri saat  tarif CHT  naik menjadi 23,5% peredaran dari rokok ilegal pun menjadi naik yang awalnya di tahun 2019 harga rokok ilegal naik sebesar 3,03% kemudian di tahun 2020 peredaran rokok ilegal ini pun naik kembali menjadi 4,86% yang membuat harga rokok di pasaran menjadi mahal dikarenakan adanya peredaran rokok secara ilegal yang membuat kerugian bagi negara dan juga kerugian bagi masyarakat itu sendiri yang diuntungkan hanyalah pengedar rokok ilegal itu sendiri dan meraup keuntungan sendiri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Tags: No tags

Comments are closed.