Posts in category: Artikel

Training Pajak – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, untuk memiliki rumah. Namun kebijakan ini juga mencakup aspek perpajakan yang menjadi bahan perbincangan di kalangan pekerja.

Berpartisipasi dalam pelatihan perpajakan menjadi semakin penting dalam konteks semakin kompleksnya dan evolusi peraturan perpajakan. Berikut beberapa keterkaitan antara mengikuti pelatihan perpajakan dengan penerapannya dalam konteks peraturan dan jenis pajak baru yang ada saat ini:

Pemahaman yang lebih baik tentang aturan baru

Peraturan perpajakan seringkali berkembang berdasarkan dinamika perekonomian dan kebijakan pemerintah. Pelatihan perpajakan membantu para profesional perpajakan, akuntan, dan pelaku bisnis memahami perubahan ini secara mendalam. Dengan menyelesaikan pelatihan, mereka dapat mempelajari peraturan baru, interpretasi peraturan tersebut, dan implikasi praktisnya terhadap kewajiban bisnis dan perpajakan.

Penyesuaian terhadap jenis pajak baru

Selain aturan yang diperbarui, pemerintah kerap memperkenalkan jenis pajak baru yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian khusus. Training perpajakan memberikan wadah bagi peserta untuk mempelajari jenis pajak baru ini secara komprehensif, termasuk perhitungan, pelaporan dan mekanisme pembayarannya.

Kesesuaian peraturan

Mengikuti training perpajakan membantu dunia usaha dan profesional perpajakan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru. Kepatuhan ini tidak hanya menghindari sanksi dan denda, namun juga memperkuat reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan masyarakat.

Optimalisasi pajak

Training perpajakan juga menawarkan strategi optimalisasi pajak, yang memungkinkan dunia usaha dan individu memanfaatkan insentif dan pengurangan pajak yang tersedia. Hal ini sangat relevan ketika peraturan baru memperkenalkan insentif atau kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara hukum.

Memperbarui pengetahuan dan keterampilan

Dalam dunia perpajakan yang dinamis, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan sebelumnya bisa menjadi usang. Oleh karena itu, mengikuti training pelatihan perpajakan secara rutin akan memastikan bahwa para profesional perpajakan selalu memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang relevan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif.

Jaringan dan Diskusi

Training perpajakan juga memberikan kesempatan untuk berjejaring dan berdiskusi dengan sesama profesional, pakar, dan praktisi perpajakan. Hal ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan baru dan mendiskusikan tantangan praktis terkait penerapan aturan perpajakan terkini.

Baca Juga: Pengenaan Potongan Pajak Bersyarat dalam Transaksi Komersial: Definisi, Implikasi dan Strategi

Penilaian pekerja terhadap kebijakan terakhir ini beragam, mencerminkan beragam perspektif dan kekhawatiran yang ada.

Meningkatnya beban keuangan

Banyak pekerja yang berpendapat bahwa kebijakan pajak Tapera menambah beban keuangan mereka. Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu, pemotongan tambahan gaji berdasarkan pajak Tapera tampaknya cukup sulit. Beberapa pekerja mengatakan mereka sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pemotongan tambahan ini dianggap sebagai beban.

Harapan untuk keuntungan jangka panjang

Di sisi lain, sebagian pekerja melihat potensi manfaat jangka panjang dalam kebijakan ini. Mereka yang kesulitan menabung untuk membeli rumah meyakini Tapera bisa menjadi solusi memiliki rumah di masa depan. Bagi mereka, pemotongan gaji yang dikelola secara profesional untuk tabungan rumah merupakan investasi yang menguntungkan.

Transparansi dan pengelolaan dana

Salah satu kekhawatiran utama buruh terkait kebijakan perpajakan Tapera adalah persoalan transparansi dan pengelolaan dana. Para pekerja berharap dana yang mereka setorkan benar-benar dikelola dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya, yakni membantu mereka menjadi pemilik rumah. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan pengelolaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap program tersebut.

Sosialisasi dan edukasi

Sebagian besar pekerja berpendapat bahwa informasi mengenai kebijakan Tapera belum disebarluaskan dengan baik. Mereka memerlukan penjelasan lebih detail mengenai cara kerja mekanisme pajak Tapera, manfaatnya, dan tata cara yang harus diikuti. Kurangnya informasi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Keterjangkauan rumah

Para pekerja juga berpendapat bahwa kebijakan Tapera harus dibarengi dengan upaya memastikan perumahan yang disediakan dalam program ini benar-benar terjangkau. Mereka berharap pemerintah juga memantau harga properti dan memberikan subsidi atau insentif agar harga properti tidak meroket, sehingga tujuan Tapera bisa tercapai lebih efektif.

Respon perusahaan

Perusahaan tempat para pekerja bekerja juga berperan penting dalam penerapan kebijakan Tapera. Para pekerja berharap perusahaan mendukung program ini dengan memberikan informasi yang memadai dan membantu mereka dalam proses administrasi. Peran aktif perusahaan dalam mendukung Tapera dapat meningkatkan penerimaan program ini di kalangan pekerja.

Penilaian pekerja terhadap kebijakan pajak Tapera sangat beragam. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran terhadap peningkatan beban keuangan dan transparansi pengelolaan dana. Di sisi lain, program ini diharapkan dapat membantu mereka menjadi pemilik dan memberikan manfaat jangka panjang. Agar kebijakan ini berhasil dan diterima dengan baik, penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan jangkauan mereka, memastikan transparansi dan mengelola dana dengan baik. Dengan begitu, tujuan mulia Tapera membantu masyarakat menjadi pemilik rumah dapat tercapai dengan lebih efektif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang membutuhkan wawasan yang mendalam tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Karena Brevet pajak seperti ini akan memberikan materi tentang perpajakan dasar bahkan hingga perpajakan lanjutan. Tidak jarang kelas perpajakan ini diikuti karena seseorang ingin menjadi calon ahli pajak profesional. Ketika ingin mengetahui wawasan dalam tentang kebijakan pajak, Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita perpajakan yang pada saat ini sedang diperbincangkan. Seperti salah satunya adalah mengenai ungkapan pemerintah tentang implementasi Coretax yang mundur sampai akhir tahun 2024.

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menggelar deployment pembaruan sistem inti administrasi pajak atau yang bisa disebut dengan PSIAP maupun CTAS (coretax administration system) di akhir tahun 2024. Nufransa Wira Sakti selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak memberikan ungkapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini sedang menguji melalui SIT atau system integration testing dan FVT atau functional verification testing. Sudah melalui tahap pengujian tersebut selesai, maka Direktorat Jenderal Pajak akan lanjut pada kegiatan selanjutnya, yakni UAT atau user acceptance test.

Nufransa memberikan penjelasan bahwa setelah dilakukan user acceptance test, maka deployment coretax rencanakan bisa mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Yang mana hal tersebut telah disampaikan melalui rapat bersama komisi XI DPR pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024. Direktorat pun sedang melakukan pengadaan pelatihan internal untuk pegawainya sembari melaksanakan pengujian dan persiapan deployment. Di samping itu, proses migrasi data dari sistem lama menuju coretax pun sedang dilangsungkan.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih fokus pada pos implementation support di tahun 2025, yang meliputi pemeliharaan sistem dan perbaikan Apabila ada bug maupun error. Pengembang aplikasi akan mengambil tanggung jawab terhadap perbaikan tersebut. Di tahun 2024 ini, anggaran yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan berbagai pengujian, migrasi data, dan Initial deployment coretax telah mencapai Rp311,46 miliar. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan usulan anggaran sebesar rp201,74 miliar di tahun depan, hal ini adalah untuk penyelenggaraan coretax.

Rencana anggaran tersebut telah termasuk pada aktivitas utamanya, yakni post implementation support yang Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian atas sistem yang berjalan lancar dan melakukan pemeliharaan pada sistem apabila dibutuhkan. Diketahui bahwa coretaxs merupakan sistem teknologi informasi baru yang telah dirancang untuk bisa mengelola dan memperbarui banyak aspek administrasi perpajakan. Sistem tersebut dirancang sesuai dengan kebijakan yang telah tercantum pada peraturan presiden (PP) No. 40 Tahun 2018, yang mengatur tentang pembaruan sistem administrasi pajak di Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terancam Turun Karena Tingginya Pengangguran Kalangan Gen Z?

Penerapan dari sistem tersebut, setidaknya akan mengubah 21 Proses bisnis pada administrasi perpajakan. Berbagai proses yang akan mendapatkan perubahan, diantaranya adalah pengelolaan surat pemberitahuan, registrasi pajak, pembayaran atau penyetoran, dan taypayer account management atau TAM. Di samping itu, pemrosesan data pihak ketiga, pelayanan wajib pajak, pertukaran informasi, Sistem Manajemen dokumen, manajemen kualitas data, dan business intelegence juga akan ikut terkena pengaruhnya.

Berbagai Proses bisnis selain yang akan mendapat perubahan adalah CRM atau compliance risk management, pengawasan, penilaian, pemeriksaan penagihan, ekstensifikasi, non keberatan, keberatan Dan banding, sekaligus sistem manajemen pengetahuan. Diharapkan bahwa Coretax bisa memberikan peningkatan pada Efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam transaksi bisnis, pengenaan potongan pajak bersyarat merupakan aspek yang harus diperhatikan secara serius oleh para pelaku usaha dan peraturan pajak daerah. Pada artikel ini akan dijelaskan pengertian rabat bersyarat, cara pengenaan pajak, serta implikasi dan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapinya. Adanya banyak aturan baru seperti inilah yang membuat semakin bingungnya masyarakat dalam memahami pajak, kursus pajak dapat membantu para generasi terbaru untuk lebih mendalami terkait dengan perpajakan.

Aturan Pajak Diskon Bersyarat

Dalam transaksi jual beli yang melibatkan diskon bersyarat, terdapat aturan perpajakan yang mengatur secara khusus. Aturan tersebut merupakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2018 tentang perlakuan perpajakan atas pengembalian yang diterima pembeli dengan syarat tertentu dalam transaksi jual beli. Peraturan ini mengatur bagaimana imbalan yang diterima pembeli atas dasar syarat-syarat tertentu dalam transaksi jual beli harus diperlakukan dari segi perpajakan.

Memahami Diskon Bersyarat

Diskon bersyarat adalah insentif atau pengembalian sebagian pembayaran yang dilakukan kepada pembeli untuk pembelian produk atau layanan tertentu, tetapi hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi tersebut dapat berupa pencapaian target penjualan, periode tertentu atau tujuan bisnis lainnya.

Pengenaan pajak atas pengembalian bersyarat

Perpajakan atas diskon bersyarat dapat bervariasi tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Namun, secara umum, ada dua pendekatan yang umum digunakan:

Pajak dibebankan setelah diskon dibayarkan: Dalam pendekatan ini, pajak dibebankan pada nilai transaksi sebelum diskon dibayarkan kepada pelanggan. Artinya perusahaan tetap membayar pajak atas seluruh nilai transaksi sebelum diskon diberikan kepada pelanggan. Misalnya, jika nilai produk adalah $100 dan ada diskon $20, pajak akan dihitung sebesar $100, bukan $80.

Pajak dibebankan setelah diskon diterima oleh pelanggan: Dalam pendekatan ini, pajak dibebankan setelah diskon diterima oleh pelanggan. Artinya pajak hanya dibebankan pada nilai sebenarnya yang dibayarkan pelanggan setelah diskon atau rabat diberikan. Misalnya, jika nilai produk adalah $100 dan ada diskon $20, pajak akan dihitung atas $80.

Baca Juga: Bagaimana Bisa Melahirkan Kena Pajak? Real atau Hoax?

Implikasi dan strategi

Penerapan pengampunan pajak bersyarat dapat menimbulkan beberapa implikasi dan memerlukan strategi perencanaan pajak bisnis khusus:

• Peningkatan beban pajak: Pendekatan pertama (pajak dibebankan sebelum rabat) dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak bagi bisnis karena pajak dikenakan atas nilai penuh transaksi sebelum diskon. Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk memperhitungkan dampak pajak ini dalam perencanaan keuangan mereka.
• Pengoptimalan struktur kesepakatan: Bisnis dapat mengoptimalkan struktur kesepakatan untuk meminimalkan dampak pajak dari diskon bersyarat. Hal ini dapat melibatkan strategi seperti pembagian pajak dan rabat dalam transaksi, atau menggunakan skema pajak resmi untuk mengurangi beban pajak.
• Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan: Pelaku usaha harus memastikan bahwa transaksi bisnisnya yang melibatkan diskon bersyarat tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu.
• Pendekatan terbaik untuk bisnis: Memilih pendekatan terbaik untuk potongan pajak bersyarat bergantung pada kondisi bisnis dan peraturan pajak setempat. Penting untuk melakukan pertimbangan yang cermat dan berkonsultasi dengan profesional pajak untuk menentukan pendekatan terbaik untuk kebutuhan bisnis.

Pemberlakuan diskon bersyarat dalam transaksi bisnis merupakan aspek penting yang harus dipahami dan dikelola dengan baik oleh para pebisnis. Dengan memahami makna, implikasi perpajakan, dan strategi terkait rabat bersyarat, pelaku usaha dapat memaksimalkan manfaat dari insentif tersebut dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah salah satu cara yang tepat untuk mengetahui dan memahami kebijakan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Bahkan ada begitu banyak calon konsultan pajak yang mengikuti pelatihan pajak untuk menambah wawasan mereka di bidang perpajakan. Tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini. Seperti halnya tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan Gen Z dikabarkan akan mengancam penerimaan pajak. Apakah hal tersebut adalah fakta atau hanyalah ungkapan saja? Apakah kamu termasuk sebagai Gen Z? Sehingga, mengetahui apakah hal tersebut benar, simak terus ulasan berikut ini.

Dapat salah satu kendala yang pada saat ini menjadi perhatian utama publik dan pemerintah, yakni tentang tingginya angka pengangguran pada kalangan generasi Z, yakni individu yang berumur 15 hingga 24 tahun. Suahasil Nahara selaku Wakil Menteri Keuangan, memberikan tanggapan bahwa tingginya angka pengangguran tersebut bisa memberikan dampak pada penurunan penerimaan PPh atau pajak penghasilan. Maka dari itu, pemerintah harus mengusahakan untuk mendorong lapangan kerja, investasi, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengambil langkah mengatasi permasalahan ini.

Diketahui dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, dilaporkan bahwa terdapat 9,9 juta dari 44,47 juta anak muda dengan usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia atau setara dengan 22,25% tidak beraktivitas secara produktif. Kelompok yang satu ini termasuk pada kategori not in employment, Education, and training atau yang dapat disebut dengan NEET. Not in employment, Education, and training  merupakan individu yang sedang tidak berada pada lingkup sistem pendidikan, tidak bekerja, dan tidak memiliki partisipasi pada pelatihan. Alasan mengapa anak muda masuk ke dalam kelompok not in employment, Education, and training  sangatlah beragam, mulai dari karena putus asa, kurangnya akses pendidikan dan transportasi, disabilitas, kewajiban rumah tangga, hingga keterbatasan finansial.

Dikarenakan angka pengangguran yang tinggi tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan pajak penghasilan yang masuk ke kas negara. Wakil menteri keuangan menegaskan bahwa sangat penting bagi semua elemen masyarakat, agar aktif dalam dunia kerja dan memperoleh pendapatan, yang pada akhirnya bisa memberikan peningkatan pada kesejahteraan mereka sekaligus penerimaan negara. Pemerintah memiliki komitmen untuk selalu melakukan pemantauan perkembangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan melakukan penjagaan pada stabilitas ekonomi nasional dengan melalui banyak kebijakan yang diterapkan.

Baca Juga: Apa itu Teknologi Data QUALITY? Penting untuk Segera Memahaminya

Raden Pardede selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan tambahan bahwa pemerintah akan memiliki fokus atas penyerapan tata kerja dan mendorong sektor ekonomi digital. Melakukan Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital yang semakin banyak dipergunakan oleh generasi muda merupakan tujuan utama Mengapa langkah tersebut diambil. Dia juga memberikan Penjelasan bahwa berbagai sektor tradisional yang padat karya penting untuk beradaptasi dengan keperluan guna pada saat ini yang seringkali suka bekerja dengan memanfaatkan teknologi digital dan perangkat seluler.

Dapat berbagai sektor ekonomi Indonesia pada saat ini yang belum siap untuk memberikan lapangan kerja yang remote atau fleksibel. Ketergantungan dalam sektor informal, apabila dilihat menurut studi yang dilaksanakan oleh Pardede, ini menyatakan bahwa penerimaan pajak biasanya lebih rendah pada sektor tersebut. Hal seperti ini pun akan menyumbang dampak negatif pada tabungan dan kontribusi pada Badan penyelenggara jaminan sosial atau yang seringkali dikenal dengan BPJS Kesehatan, bahkan hingga bisa menciptakan kendala dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Baru-baru ini muncul kabar mengejutkan terkait rencana pemerintah mengenakan pajak bagi ibu melahirkan. Pertanyaan ini sangat menimbulkan banyak perdebatan serta kebingungan di masyarakat. Untuk memahami apakah berita ini nyata atau hoax, mari kita lihat faktanya. Pentingnya memiliki pengetahuan yang lebih detail untuk memahami berita-berita hoax yang sering muncul terkait dengan dunia perpajakan, brevet pajak akan memberikan anda pengalaman lebih luas dalam hal perpajakan, terutama dalam upaya mengatasi banyaknya isu-isu yang tidak benar cepat merambat ke telinga masyarakat.

Konteks Masalahnya

Kabar mengenai “pajak kehamilan” mengemuka di media sosial dan berbagai platform berita online. Dalam beberapa pasal disebutkan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak pada setiap bayi yang lahir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara. Kabar ini langsung menuai kekhawatiran dan kecaman dari masyarakat luas.

DJP Menolak Biaya Persalinan yang Kena Pajak

Direktur Konsultasi, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Dwi Astuti membantah biaya persalinan akan dikenakan pajak. Menurut dia, ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang diundangkan pada 12 Desember 2022. Pasal 10 PP tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan medis, termasuk pekerjaan atau persalinan, dikecualikan.

Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menegaskan belum ada kebijakan atau peraturan yang mengatur penerapan pajak bagi ibu melahirkan. Fokus utama kebijakan perpajakan tetap pada upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperluas basis pajak yang ada, dan tidak dengan cara yang tidak wajar seperti pengenaan pajak pada proses melahirkan​ (BitHourProduction)​ (Tambah Pinter).

Analisis Hoax dan Motivasinya

Penyebaran hoax seperti ini bukanlah hal baru. Hoax seringkali muncul pada situasi ekonomi atau politik yang tidak stabil, dimana masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Hoax “pajak kehamilan” kemungkinan besar diciptakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Beberapa motivasi di balik penyebaran hoax ini antara lain:

• Manipulasi politik: penyerangan terhadap kredibilitas suatu pemerintah atau partai tertentu.
• Kepentingan ekonomi: mengalihkan perhatian dari permasalahan ekonomi riil.
• Provokasi sosial: menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat dengan tujuan tertentu.

Baca Juga: Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Bagaimana Penerapannya Terhadap Pekerja?

Dampak Penyebaran Hoax

Menyebarkan informasi palsu seperti ini bisa berdampak buruk. Orang yang percaya hoax bisa menjadi cemas dan panik tanpa alasan yang jelas. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga formal dapat menurun secara signifikan, sehingga menghambat komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Bagaimana Menghindari Hoax?

Untuk menghindari terjerumus hoax, Anda bisa melakukan beberapa langkah:

• Verifikasi informasi: Selalu verifikasi keakuratan informasi dari sumber resmi atau media terpercaya.
• Gunakan akal sehat: pikirkan logika dan kemungkinan sebuah cerita.
• Lihat sumbernya: Informasi dari sumber yang tidak jelas atau tidak kredibel sering kali dipertanyakan.
• Laporkan hoax: Jika Anda menemukan hoax, laporkan ke platform media sosial atau pihak berwenang.

Berita tentang “pajak kehamilan” adalah hoax yang tidak berdasar. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi resmi membantah keras informasi tersebut. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan hal ini, kita akan dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks serta menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat. Tetap kritis dan selalu periksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Mempelajari cara mengenali hoax merupakan langkah penting dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari informasi yang menyesatkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan bagi Anda yang ingin memiliki karir di bidang perpajakan, bahkan juga untuk wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik. Tentu saja bagi wajib pajak maupun orang-orang yang ingin berkarir di dunia perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai update berita pajak. Biasanya yang akan dibahas pada ulasan Berikut ini adalah mengenal teknologi data quality management pada sistem pajak online atau Coretax. Pada saat ini, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan Proses data quality management atau yang juga dapat diartikan sebagai Bisnis Manajemen kualitas data.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dorongan pada penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau yang seringkali disebut dengan coretax administration system. Sistem pajak yang satu ini Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan validitas data yang telah diterima Direktorat Jenderal Pajak dari pihak ketiga.

Mengapa Penting Menerapkan Data Quality Manajement?

Iwan Djuniardi selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Berikan penjelasan bahwa proses bisnis manajemen kualitas data ini sangat dibutuhkan agar bisa memberikan jaminan keabsahan data pihak ketiga yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun telah memberikan izin untuk menggunakan data dari pihak ketiga, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai kendali penuh akan validitas data ini. Tidak jarang proses seperti ini memperlihatkan pembersihan dan pemeriksaan data terlebih dahulu sebelum masuk pada sistem inti perpajakan coretax.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa data yang telah diterima merupakan data yang akurat dan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga supaya data-data yang masuk pada sistem benar-benar valid dan bisa diandalkan dengan baik.

Proses pada Data Quality Manajement

Pada akhirnya, data yang diperoleh dari pihak ketiga akan secara langsung muncul pada tax payer portal. Sehingga, hal ini berujung pada wajib pajak yang sangat mungkin untuk melihat data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai mereka. Apabila terjadi kesalahan saat data tersebut dibuat, maka wajib pajak mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan pembetulan dari akun representative mereka. Pastinya hal seperti ini akan memberikan manfaat transparansi dan kontrol yang semakin besar tentang Data yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Fakta atau Hoax? Isu Biaya Melahirkan Kena PPN?

Penerapan Sistem Inti Pajak

Coretax sistema dalah salah satu sistem yang termasuk pada Sistem perpajakan terbaru dan digital. Yang mana dapat dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal Pajak agar bisa menggantikan sistem yang baru pada saat ini. Sistem yang didapatkan. Pengembangan sistem tersebut didasarkan atas Perpres atau Peraturan Presiden No. 40 tahun 2018. Sistem yang juga sering digunakan untuk sebutan dalam sistem ini adalah coretax administration. Diharapkan bahwa rancangan sistem seperti ini bisa meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pajak yang ada di seluruh Indonesia.

Untuk bisa meyakinkan bahwa coretax system tersebut bisa melakukan penerimaan dan mengelola data dari pihak secara langsung dan maksimal. Perlu diketahui bahwa pihak dari Direktorat Jenderal Pajak telah mempertimbangkan sistem terintroperabilitas, dengan Aling tidak sebanyak 89 entitas, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan setidaknya dari internal atau eksternal Lembaga ini cukup baik. Hal ini akan memungkinkan adanya pertukaran data yang semakin efisien dan lancar antara Direktorat Jenderal Pajak dan banyak entitas lain.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak bagi para pekerja. Program ini merupakan respon terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Melalui program Tapera, pemerintah memiliki harapan agar dapat membantu masyarakat, khususnya pekerja, untuk memiliki rumah sendiri dengan harga lebih terjangkau serta sistematis. Beginilah pentingnya dalam mengikuti pelatihan pajak khusunya yaitu untuk terus mengikuti adanya perkembangan terkait dengan update terbaru tentang peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan Tapera

Tapera berdiri berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertugas menghimpun dan mengelola dana peserta yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan perumahan.Tujuan utama Tapera adalah:

• Memberikan Akses Pembiayaan Perumahan: Dengan Tapera, pekerja diharapkan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah untuk membeli atau membangun rumah.
• Mendorong Budaya Menabung: Program ini mengharuskan pesertanya untuk menabung secara rutin, sehingga terbangun kebiasaan menabung di kalangan pekerja.
• Percepatan Pembangunan Perumahan: Dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, baik kepemilikan maupun sewa.

Janji Kemenkeu dalam Pemberian Intensif Peserta Tapera

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, peserta program tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan mendapatkan berbagai insentif khusus untuk mendukung sektor perumahan. Dalam jumpa pers yang digelar Rabu (6/5) di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Astera menjelaskan, insentif ini diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan.

Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) menawarkan insentif berupa pengurangan pajak dan bantuan administrasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pasokan perumahan kepada masyarakat. Selain itu, BP Tapera juga memberikan berbagai bantuan lain yang dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi peserta program.

Program Tapera sendiri mewajibkan pesertanya menyisihkan 3% dari pendapatannya, yang merupakan implementasi amanat UUD 1945 yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab melindungi masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan perumahan. Oleh karena itu, program Tapera efektif bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal.

Baca Juga: Bagaimana Training Perpajakan Dapat Membantu Bisnis Anda Tetap Patuh?

Insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses perumahan yang layak. Melalui kombinasi insentif pajak dan bantuan administrasi, pemerintah berupaya meringankan beban keuangan peserta program Tapera. Selanjutnya pengelolaan dana dilakukan secara cermat dan diawasi oleh OJK, yang bertujuan untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuannya.

Selain itu, program Tapera juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap sektor konstruksi serta industri terkait. Dengan meningkatnya permintaan terhadap perumahan, diharapkan sektor konstruksi akan semakin berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap efek domino ini dapat menggairahkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk lebih memperkuat program ini, pemerintah juga merencanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penyadaran kepada masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat dan pengoperasian Tapera. Adanya edukasi ini penting supayar peserta tidak hanya ikut untuk berpartisipasi tetapi juga turut ikut dalam memanfaatkan program secara optimal.

Dari sisi kebijakan, insentif pajak yang ditawarkan Tapera merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, namun juga mendorong disiplin menabung di masyarakat. Lebih lanjut, melalui insentif perpajakan diharapkan semakin banyak perusahaan yang tertarik berinvestasi di sektor perumahan sehingga memperluas kemungkinan pembangunan rumah baru di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai insentif dan pengelolaan dana yang baik, program Tapera diharapkan tidak hanya membantu masyarakat menjadi pemilik rumah tetapi juga memperkuat sektor perumahan secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak merupakan pelatihan perpajakan yang paling tepat untuk diikuti oleh anda yang ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Dengan melalui proses budget seperti ini anda akan diberikan materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Untuk orang-orang yang ingin menguasai tentang aturan perpajakan, Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui seperti apa berita terkini dari dunia perpajakan itu sendiri. Seperti halnya akhir-akhir ini yang sedang ramai diperbincangkan pada media sosial adalah tentang biaya melahirkan yang diklaim semakin mahal karena akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai.

Perlu diketahui bahwa isu pertama ini diangkat dari media sosial X oleh akun @Boediantar4 pada senin, 3 Mei 2024 lalu. Pada video yang diunggah tersebut, disebut bahwa pemerintah telah merencanakan untuk menambah objek kena pajak pertambahan nilai, meliputi jasa kesehatan seperti halnya rumah bersalin yang diklaim akan memberikan tambahan beban biaya untuk masyarakat. Tetapi, apakah Informasi seperti ini sudah benar? Ulasan Berikut ini akan membahas dengan detail dari kebenaran PPN rumah bersalin.

DJP Membantah Tambahan Biaya Lahiran untuk Pajak

Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), menyatakan bantahan bahwa biaya melahirkan akan dibebankan pajak. Menurut Astuti, mengenai kebijakan tentang hal ini telah diatur dan tercantum pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 49 Tahun 2022 yang mulai disahkan pada 12 Desember 2022. Dan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2022 pasal 10, dinyatakan secara jelas bahwa jasa pelayanan kesehatan, meliputi jasa melahirkan atau jasa persalinan, terdapat pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Penegasannya lebih lanjut, bahwa jasa layanan kesehatan medis ini telah termasuk pada golongan jasa kena pajak yang sifatnya strategis.

Isu  Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Bersalin

Isu tentang pengenaan pajak pertambahan nilai atas biaya persalinan ternyata sudah sejak lama muncul mulai dari tahun 2021. Pada kala itu, pemerintah memiliki rencana untuk menambah objek kena pajak, yang mana meliputi Rumah Bersalin dan telah tercantum pada perubahan kelima UU No. 6 Tahun 1983 UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada skema perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini, pemerintah telah melakukan penghapusan pada bagian pasal 4A  butir A ayat 3 UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Barang, sekaligus Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca Juga: Tabungan Perumahan Rakyat: Benarkah Pemerintah akan Memberikan Insentif Pajak?

Penjabaran dari pasal tersebut adalah mengenai aturan dan fasilitas, bahwa jasa layanan kesehatan medis diberikan pembebasan dari pajak pertambahan nilai. Tetapi, rencana ini tidak jadi diterapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)  dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 yang mana merupakan turunannya. Dengan terbitnya kebijakan yang jelas pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 dan konfirmasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa disimpulkan bahwa biaya melahirkan tetap mendapatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Perlu diketahui bahwa isu yang telah beredar pada media sosial tentang pajak atas biaya persalinan merupakan hal yang tidak benar dan telah ditegaskan oleh pihak berwenang yaitu DJP. Maka dari itu, masyarakat di seluruh Nusantara tidak perlu mempunyai kekhawatiran berlebih mengenai adanya tambahan beban pajak untuk biaya pada jasa pelayanan kesehatan medis, seperti halnya biaya melahirkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia bisnis yang kompleks dan terus berubah, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat krusial. Melanggar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk denda yang besar, reputasi yang rusak, dan bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan. Cara efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan mengikuti training pajak. Artikel ini menjelaskan bagaimana pelatihan perpajakan dapat membantu bisnis Anda tetap patuh.

Memahami Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Peraturan perpajakan seringkali rumit dan terus berkembang. Pelatihan perpajakan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, baik lokal maupun nasional. Melalui pelatihan tersebut, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai undang-undang terkini, peraturan yang baru diterapkan, dan perubahan kebijakan yang mungkin mempengaruhi bisnis mereka. Pemahaman ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan perpajakan dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar.

Meningkatkan Keakuratan Pelaporan Pajak

Salah satu manfaat utama training perpajakan adalah meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat mengakibatkan biaya audit dan denda yang mahal. Dengan mendapatkan pelatihan perpajakan, staf keuangan dan akuntansi akan lebih kompeten dalam mengelola dan melaporkan pajak dengan benar. Mereka akan memahami prosedur yang benar dalam menghitung pajak, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu.

Mencegah Sanksi dan Denda

Kegagalan untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang signifikan. Pelatihan perpajakan membantu dunia usaha memahami kewajiban perpajakan mereka dan memastikan semua persyaratan terpenuhi. Dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dunia usaha dapat terhindar dari denda dan denda yang tidak perlu, yang dapat merugikan keuangan dan reputasinya.

Mengoptimalkan Pengelolaan Perpajakan

Training pajak tidak hanya berkontribusi terhadap kepatuhan, namun juga optimalisasi pengelolaan perpajakan. Peserta pelatihan akan mempelajari strategi dan teknik mengelola pajak secara lebih efektif, termasuk bagaimana memanfaatkan insentif pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak yang tersedia. Melalui manajemen perpajakan yang efektif, dunia usaha dapat secara legal mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitasnya.

Baca Juga: Ingin Sukses Lulus Ujian Brevet Pajak? Ketahui Tips Berikut

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai

Mengikuti training pajak meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pegawai dalam menangani pajak. Staf yang terlatih akan lebih siap menghadapi tantangan perpajakan yang kompleks dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bisnis. Selain itu, karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang baik dapat membantu bisnis merencanakan dan menerapkan strategi perpajakan yang lebih efektif.

Menjalin Hubungan Baik dengan Otoritas Pajak

Perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan cenderung mempunyai hubungan baik dengan fiskus. training pajak membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh fiskus, sehingga dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan tepat. Hubungan baik dengan otoritas pajak dapat mengurangi risiko audit yang merugikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi dunia usaha.

Menghadapi Pemeriksaan Pajak dengan Percaya Diri

Audit pajak adalah proses yang penuh tekanan bagi banyak bisnis. Namun, dengan karyawan yang telah menjalani pelatihan perpajakan, bisnis dapat menghadapi audit dengan lebih percaya diri. Training pajak memberikan pengetahuan tentang apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana menanggapi permintaan informasi auditor. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mengurangi risiko temuan negatif selama audit dan memastikan seluruh kewajiban dipenuhi dengan baik.

Training pajak merupakan investasi penting bagi setiap bisnis yang ingin tetap mematuhi peraturan perpajakan. Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan, meningkatkan akurasi pelaporan, menghindari sanksi dan denda, mengoptimalkan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan keterampilan pegawai, pelatihan perpajakan membantu dunia usaha dalam mengelola kewajibannya dengan lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.