Posts in category: Artikel

Training pajak merupakan upaya terbaik yang bisa dilakukan bagi Anda yang ingin memiliki karir di bidang perpajakan, bahkan juga untuk wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik. Tentu saja bagi wajib pajak maupun orang-orang yang ingin berkarir di dunia perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai update berita pajak. Biasanya yang akan dibahas pada ulasan Berikut ini adalah mengenal teknologi data quality management pada sistem pajak online atau Coretax. Pada saat ini, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan Proses data quality management atau yang juga dapat diartikan sebagai Bisnis Manajemen kualitas data.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dorongan pada penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau yang seringkali disebut dengan coretax administration system. Sistem pajak yang satu ini Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan validitas data yang telah diterima Direktorat Jenderal Pajak dari pihak ketiga.

Mengapa Penting Menerapkan Data Quality Manajement?

Iwan Djuniardi selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Berikan penjelasan bahwa proses bisnis manajemen kualitas data ini sangat dibutuhkan agar bisa memberikan jaminan keabsahan data pihak ketiga yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun telah memberikan izin untuk menggunakan data dari pihak ketiga, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai kendali penuh akan validitas data ini. Tidak jarang proses seperti ini memperlihatkan pembersihan dan pemeriksaan data terlebih dahulu sebelum masuk pada sistem inti perpajakan coretax.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa data yang telah diterima merupakan data yang akurat dan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Selain itu, juga supaya data-data yang masuk pada sistem benar-benar valid dan bisa diandalkan dengan baik.

Proses pada Data Quality Manajement

Pada akhirnya, data yang diperoleh dari pihak ketiga akan secara langsung muncul pada tax payer portal. Sehingga, hal ini berujung pada wajib pajak yang sangat mungkin untuk melihat data dan informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai mereka. Apabila terjadi kesalahan saat data tersebut dibuat, maka wajib pajak mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan pembetulan dari akun representative mereka. Pastinya hal seperti ini akan memberikan manfaat transparansi dan kontrol yang semakin besar tentang Data yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Fakta atau Hoax? Isu Biaya Melahirkan Kena PPN?

Penerapan Sistem Inti Pajak

Coretax sistema dalah salah satu sistem yang termasuk pada Sistem perpajakan terbaru dan digital. Yang mana dapat dikembangkan menjadi Direktorat Jenderal Pajak agar bisa menggantikan sistem yang baru pada saat ini. Sistem yang didapatkan. Pengembangan sistem tersebut didasarkan atas Perpres atau Peraturan Presiden No. 40 tahun 2018. Sistem yang juga sering digunakan untuk sebutan dalam sistem ini adalah coretax administration. Diharapkan bahwa rancangan sistem seperti ini bisa meningkatkan Efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pajak yang ada di seluruh Indonesia.

Untuk bisa meyakinkan bahwa coretax system tersebut bisa melakukan penerimaan dan mengelola data dari pihak secara langsung dan maksimal. Perlu diketahui bahwa pihak dari Direktorat Jenderal Pajak telah mempertimbangkan sistem terintroperabilitas, dengan Aling tidak sebanyak 89 entitas, baik itu yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dengan setidaknya dari internal atau eksternal Lembaga ini cukup baik. Hal ini akan memungkinkan adanya pertukaran data yang semakin efisien dan lancar antara Direktorat Jenderal Pajak dan banyak entitas lain.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penyediaan perumahan yang layak bagi para pekerja. Program ini merupakan respon terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat. Melalui program Tapera, pemerintah memiliki harapan agar dapat membantu masyarakat, khususnya pekerja, untuk memiliki rumah sendiri dengan harga lebih terjangkau serta sistematis. Beginilah pentingnya dalam mengikuti pelatihan pajak khusunya yaitu untuk terus mengikuti adanya perkembangan terkait dengan update terbaru tentang peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia.

Latar Belakang dan Tujuan Tapera

Tapera berdiri berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertugas menghimpun dan mengelola dana peserta yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan perumahan.Tujuan utama Tapera adalah:

• Memberikan Akses Pembiayaan Perumahan: Dengan Tapera, pekerja diharapkan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah untuk membeli atau membangun rumah.
• Mendorong Budaya Menabung: Program ini mengharuskan pesertanya untuk menabung secara rutin, sehingga terbangun kebiasaan menabung di kalangan pekerja.
• Percepatan Pembangunan Perumahan: Dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan perumahan di Indonesia, baik kepemilikan maupun sewa.

Janji Kemenkeu dalam Pemberian Intensif Peserta Tapera

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan, peserta program tabungan perumahan rakyat (Tapera) akan mendapatkan berbagai insentif khusus untuk mendukung sektor perumahan. Dalam jumpa pers yang digelar Rabu (6/5) di kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Astera menjelaskan, insentif ini diharapkan dapat memperkuat sektor perumahan.

Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) menawarkan insentif berupa pengurangan pajak dan bantuan administrasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pasokan perumahan kepada masyarakat. Selain itu, BP Tapera juga memberikan berbagai bantuan lain yang dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi peserta program.

Program Tapera sendiri mewajibkan pesertanya menyisihkan 3% dari pendapatannya, yang merupakan implementasi amanat UUD 1945 yang menekankan bahwa negara bertanggung jawab melindungi masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan perumahan. Oleh karena itu, program Tapera efektif bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki tempat tinggal.

Baca Juga: Bagaimana Training Perpajakan Dapat Membantu Bisnis Anda Tetap Patuh?

Insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses perumahan yang layak. Melalui kombinasi insentif pajak dan bantuan administrasi, pemerintah berupaya meringankan beban keuangan peserta program Tapera. Selanjutnya pengelolaan dana dilakukan secara cermat dan diawasi oleh OJK, yang bertujuan untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuannya.

Selain itu, program Tapera juga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap sektor konstruksi serta industri terkait. Dengan meningkatnya permintaan terhadap perumahan, diharapkan sektor konstruksi akan semakin berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap efek domino ini dapat menggairahkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk lebih memperkuat program ini, pemerintah juga merencanakan berbagai kegiatan pelatihan dan penyadaran kepada masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat dan pengoperasian Tapera. Adanya edukasi ini penting supayar peserta tidak hanya ikut untuk berpartisipasi tetapi juga turut ikut dalam memanfaatkan program secara optimal.

Dari sisi kebijakan, insentif pajak yang ditawarkan Tapera merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Kebijakan ini tidak hanya mempermudah akses perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, namun juga mendorong disiplin menabung di masyarakat. Lebih lanjut, melalui insentif perpajakan diharapkan semakin banyak perusahaan yang tertarik berinvestasi di sektor perumahan sehingga memperluas kemungkinan pembangunan rumah baru di seluruh Indonesia.

Dengan berbagai insentif dan pengelolaan dana yang baik, program Tapera diharapkan tidak hanya membantu masyarakat menjadi pemilik rumah tetapi juga memperkuat sektor perumahan secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak merupakan pelatihan perpajakan yang paling tepat untuk diikuti oleh anda yang ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Dengan melalui proses budget seperti ini anda akan diberikan materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Untuk orang-orang yang ingin menguasai tentang aturan perpajakan, Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui seperti apa berita terkini dari dunia perpajakan itu sendiri. Seperti halnya akhir-akhir ini yang sedang ramai diperbincangkan pada media sosial adalah tentang biaya melahirkan yang diklaim semakin mahal karena akan dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai.

Perlu diketahui bahwa isu pertama ini diangkat dari media sosial X oleh akun @Boediantar4 pada senin, 3 Mei 2024 lalu. Pada video yang diunggah tersebut, disebut bahwa pemerintah telah merencanakan untuk menambah objek kena pajak pertambahan nilai, meliputi jasa kesehatan seperti halnya rumah bersalin yang diklaim akan memberikan tambahan beban biaya untuk masyarakat. Tetapi, apakah Informasi seperti ini sudah benar? Ulasan Berikut ini akan membahas dengan detail dari kebenaran PPN rumah bersalin.

DJP Membantah Tambahan Biaya Lahiran untuk Pajak

Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), menyatakan bantahan bahwa biaya melahirkan akan dibebankan pajak. Menurut Astuti, mengenai kebijakan tentang hal ini telah diatur dan tercantum pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 49 Tahun 2022 yang mulai disahkan pada 12 Desember 2022. Dan peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2022 pasal 10, dinyatakan secara jelas bahwa jasa pelayanan kesehatan, meliputi jasa melahirkan atau jasa persalinan, terdapat pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Penegasannya lebih lanjut, bahwa jasa layanan kesehatan medis ini telah termasuk pada golongan jasa kena pajak yang sifatnya strategis.

Isu  Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Bersalin

Isu tentang pengenaan pajak pertambahan nilai atas biaya persalinan ternyata sudah sejak lama muncul mulai dari tahun 2021. Pada kala itu, pemerintah memiliki rencana untuk menambah objek kena pajak, yang mana meliputi Rumah Bersalin dan telah tercantum pada perubahan kelima UU No. 6 Tahun 1983 UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada skema perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini, pemerintah telah melakukan penghapusan pada bagian pasal 4A  butir A ayat 3 UU No. 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Barang, sekaligus Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca Juga: Tabungan Perumahan Rakyat: Benarkah Pemerintah akan Memberikan Insentif Pajak?

Penjabaran dari pasal tersebut adalah mengenai aturan dan fasilitas, bahwa jasa layanan kesehatan medis diberikan pembebasan dari pajak pertambahan nilai. Tetapi, rencana ini tidak jadi diterapkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengenai HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)  dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 yang mana merupakan turunannya. Dengan terbitnya kebijakan yang jelas pada Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 dan konfirmasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa disimpulkan bahwa biaya melahirkan tetap mendapatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

Perlu diketahui bahwa isu yang telah beredar pada media sosial tentang pajak atas biaya persalinan merupakan hal yang tidak benar dan telah ditegaskan oleh pihak berwenang yaitu DJP. Maka dari itu, masyarakat di seluruh Nusantara tidak perlu mempunyai kekhawatiran berlebih mengenai adanya tambahan beban pajak untuk biaya pada jasa pelayanan kesehatan medis, seperti halnya biaya melahirkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia bisnis yang kompleks dan terus berubah, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek yang sangat krusial. Melanggar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk denda yang besar, reputasi yang rusak, dan bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap bisnis untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang relevan. Cara efektif untuk melakukan hal ini adalah dengan mengikuti training pajak. Artikel ini menjelaskan bagaimana pelatihan perpajakan dapat membantu bisnis Anda tetap patuh.

Memahami Peraturan Perpajakan yang Berlaku

Peraturan perpajakan seringkali rumit dan terus berkembang. Pelatihan perpajakan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, baik lokal maupun nasional. Melalui pelatihan tersebut, peserta akan memperoleh pengetahuan mengenai undang-undang terkini, peraturan yang baru diterapkan, dan perubahan kebijakan yang mungkin mempengaruhi bisnis mereka. Pemahaman ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan perpajakan dan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar.

Meningkatkan Keakuratan Pelaporan Pajak

Salah satu manfaat utama training perpajakan adalah meningkatkan akurasi pelaporan pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak dapat mengakibatkan biaya audit dan denda yang mahal. Dengan mendapatkan pelatihan perpajakan, staf keuangan dan akuntansi akan lebih kompeten dalam mengelola dan melaporkan pajak dengan benar. Mereka akan memahami prosedur yang benar dalam menghitung pajak, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu.

Mencegah Sanksi dan Denda

Kegagalan untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang signifikan. Pelatihan perpajakan membantu dunia usaha memahami kewajiban perpajakan mereka dan memastikan semua persyaratan terpenuhi. Dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dunia usaha dapat terhindar dari denda dan denda yang tidak perlu, yang dapat merugikan keuangan dan reputasinya.

Mengoptimalkan Pengelolaan Perpajakan

Training pajak tidak hanya berkontribusi terhadap kepatuhan, namun juga optimalisasi pengelolaan perpajakan. Peserta pelatihan akan mempelajari strategi dan teknik mengelola pajak secara lebih efektif, termasuk bagaimana memanfaatkan insentif pajak, pengurangan pajak, dan kredit pajak yang tersedia. Melalui manajemen perpajakan yang efektif, dunia usaha dapat secara legal mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitasnya.

Baca Juga: Ingin Sukses Lulus Ujian Brevet Pajak? Ketahui Tips Berikut

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Pegawai

Mengikuti training pajak meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pegawai dalam menangani pajak. Staf yang terlatih akan lebih siap menghadapi tantangan perpajakan yang kompleks dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap bisnis. Selain itu, karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan perpajakan yang baik dapat membantu bisnis merencanakan dan menerapkan strategi perpajakan yang lebih efektif.

Menjalin Hubungan Baik dengan Otoritas Pajak

Perusahaan yang patuh terhadap peraturan perpajakan cenderung mempunyai hubungan baik dengan fiskus. training pajak membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh fiskus, sehingga dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan tepat. Hubungan baik dengan otoritas pajak dapat mengurangi risiko audit yang merugikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi dunia usaha.

Menghadapi Pemeriksaan Pajak dengan Percaya Diri

Audit pajak adalah proses yang penuh tekanan bagi banyak bisnis. Namun, dengan karyawan yang telah menjalani pelatihan perpajakan, bisnis dapat menghadapi audit dengan lebih percaya diri. Training pajak memberikan pengetahuan tentang apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana menanggapi permintaan informasi auditor. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat mengurangi risiko temuan negatif selama audit dan memastikan seluruh kewajiban dipenuhi dengan baik.

Training pajak merupakan investasi penting bagi setiap bisnis yang ingin tetap mematuhi peraturan perpajakan. Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan, meningkatkan akurasi pelaporan, menghindari sanksi dan denda, mengoptimalkan pengelolaan perpajakan serta meningkatkan keterampilan pegawai, pelatihan perpajakan membantu dunia usaha dalam mengelola kewajibannya dengan lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan salah satu kelas untuk mempelajari tentang berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik. Karena dalam privat pajak ini nantinya peserta akan diberikan berbagai materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, yang nantinya mungkin akan berguna saat menjadi wajib pajak maupun ketika ingin bekerja di dunia perpajakan. Selain mengikuti kelas perpajakan seperti ini, mengetahui update berita perpajakan juga merupakan hal yang diperlukan. Seperti halnya mengetahui bahwa akhir-akhir ini masyarakat sedang ramai membicarakan mengenai tapera, namun ulasan

Berikut ini akan membahas mengenai kementerian keuangan yang berjanji untuk memberi insentif pajak pada pihak-pihak yang membayar tapera.

Astera Primanto Bhakti selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan bahwa peserta program tapera atau tabungan Perumahan Rakyat akan memperoleh banyak insentif khusus untuk mendorong sektor perumahan. Pada suatu konferensi pers yang diadakan pada BP tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada Rabu tanggal 5 Juni di Jakarta Selatan, Astera memberikan Penjelasan bahwa insentif seperti ini diharapkan bisa semakin menguatkan sektor perumahan. BP tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Memberikan insentif yang berupa pengurangan pajak serta bantuan secara administrasi.

Perilaku seperti ini tujuannya adalah untuk semakin menguatkan penyediaan rumah untuk masyarakat. Di samping itu, BP tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat juga memberikan penawaran untuk berbagai bantuan lain yang direncanakan bisa memberikan keringanan beban administrasi untuk peserta program tabungan Perumahan Rakyat ini. Perlu diketahui bahwa tabungan perumahan rakyat sendiri mewajibkan pesertanya untuk menyisihkan 3% penghasilan mereka, yang mana ini termasuk sebagai penerapan dari amanat UUD 1945. Kebijakan ini terdapat penekanan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, meliputi di dalamnya adalah pada kasus penyediaan perumahan.

Berdasarkan hal tersebut, program tabungan Perumahan Rakyat ini pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberi dukungan bagi masyarakat atau mereka yang belum mempunyai rumah. Mengenai pengelolaan dana tabungan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut menegaskan bahwa proses ini akan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dana yang sudah terkumpul dari iuran para peserta akan diinvestasikan dengan melalui banyak instrumen keuangan seperti halnya surat berharga negara atau SBN dan sukuk.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang: Dampak Kebijakan Global Terhadap Regulasi Pajak di Indonesia

Investasi seperti ini bertujuan agar bisa memastikan bahwa dana tersebut bukan hanya aman namun juga dapat memberikan imbal balik yang positif dan bisa dipergunakan untuk memberikan dukungan penyediaan perumahan. Aktivitas seperti ini pun dilaksanakan untuk meminimalkan backlog perumahan yang mana menjangkau 9,9 juta unit. Dana yang telah terkumpul tersebut akan diputar pada berbagai instrumen investasi yang akan menghasilkan keuntungan, sehingga bisa dipergunakan untuk membangun lebih banyak rumah. Dengan rancangan seperti ini, Pemerintah bisa Memiliki harapan untuk membantu masyarakat mempunyai penghasilan rendah dan mempunyai gaji antara Rp3.000.000 sampai Rp8.000.000 bisa mempunyai rumah sendiri.

Pemberian insentif tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah agar bisa memberikan kepastian pada masyarakat bahwa berpenghasilan rendah bisa mengakses perumahan yang layak untuk dihuni. Pemerintah berupaya untuk memberikan keringanan beban dana untuk peserta program tabungan Perumahan Rakyat, dengan melalui kombinasi insentif pajak dan bantuan administrasi. Di sisi lain, pengelolaan dana yang dilakukan dengan hati-hati dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa berbagai biaya ini dipergunakan dengan cara yang efisien dan tepat sesuai targetnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mengambil sertifikat pajak dan lulus ujian dapat menjadi langkah penting dalam karir di bidang perpajakan dan akuntansi. Memperoleh Sertifikat perpajakan merupakan sertifikasi yang memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus pada bidang perpajakan, penting bagi para profesional yang ingin meningkatkan keterampilannya. Namun pemeriksaan paten perpajakan bukanlah suatu hal yang mudah. Kali ini kita akan membahas beberapa tips penting yang dapat membantu Anda lulus ujian dengan kursus pajak untuk mendapatkan sertifikat brevet pajak.

Memahami Materi Secara Mendalam

Salah satu kunci sukses dalam ujian paten perpajakan adalah pemahaman menyeluruh terhadap materi yang diujikan. Materi ujian secara umum mencakup berbagai aspek perpajakan antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak konstruksi serta pajak terkait lainnya. Pastikan Anda memahami konsep dasar serta peraturan dan ketentuan terbaru yang berlaku. Baca buku referensi, ikuti kursus dan pelatihan, dan manfaatkan sumber daya online yang tersedia.

Mengikuti Kursus dan Pelatihan yang Terakreditasi

Mengikuti kursus dan pelatihan paten pajak yang terakreditasi merupakan langkah penting dalam mempersiapkan ujian. Mata kuliah ini biasanya diajarkan oleh lembaga pendidikan atau profesi yang memiliki reputasi baik di bidang perpajakan. Selain mendapatkan materi yang komprehensif, Anda juga bisa memanfaatkan nasehat dari guru yang berpengalaman. Pastikan kursus yang Anda pilih menawarkan modul pelatihan yang komprehensif dan terkini.

Ulangi Pertanyaan Secara Teratur

Soal latihan adalah bagian penting dalam persiapan ujian. Dengan rutin memberikan soal latihan, Anda dapat mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, dalam hal soal latihan juga akan membantu Anda dalam memahami format serta jenis soal yang mungkin muncul dalam ujian. Carilah bank soal atau buku latihan soal yang mencakup berbagai topik yang diujikan dalam paten perpajakan.

Buatlah Jadwal Belajar yang Teratur

Disiplin dalam belajar adalah kunci keberhasilan dalam ujian. Tetapkan jadwal belajar yang teratur dan konsisten, dengan alokasi waktu yang cukup untuk setiap mata pelajaran. Pastikan untuk mengikuti jadwal dan berikan waktu untuk meninjau dan berlatih soal. Jangan lupa untuk menjadwalkan waktu istirahat agar tidak terlalu stres dan dapat menjaga keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi.

Baca Juga: Bagaimana Nilai Tukar Akan Mempengaruhi Penerimaan Pajak?

Manfaatkan Sumber Daya Online

Di era digital saat ini, ada banyak sumber online yang dapat Anda gunakan untuk belajar. Terdapat banyak video tutorial, webinar, artikel dan forum diskusi yang membahas berbagai topik perpajakan. Bergabunglah dengan komunitas online atau kelompok belajar di media sosial untuk berdiskusi dan berbagi informasi dengan kandidat lainnya. Sumber daya ini dapat menawarkan perspektif baru dan membantu Anda memahami materi pada kursus pajak dengan lebih baik.

Lakukan Lebih Banyak Latihan Studi Kasus

Ujian paten pajak sering kali berisi studi kasus yang mengharuskan Anda menerapkan pengetahuan yang Anda pelajari dalam situasi dunia nyata. Latihan studi kasus membantu Anda berpikir kritis dan analitis serta memahami bagaimana prinsip perpajakan diterapkan dalam praktik. Carilah contoh studi kasus di sumber belajar Anda dan cobalah menyelesaikannya secara mandiri atau dengan bantuan mentor.

Tetap Tenang dan Percaya Diri

Saat hari ujian tiba, penting untuk tetap tenang dan percaya diri. Persiapan yang matang akan memberi Anda kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk menghadapi ujian. Pastikan Anda mendapat istirahat yang cukup pada malam sebelum ujian dan tiba di tempat ujian lebih awal untuk menghindari stres tambahan. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan jangan terburu-buru menjawabnya.

Lulus ujian perpajakan memerlukan persiapan yang matang dan strategi belajar yang efektif. Dengan memahami materi secara mendalam, mengikuti mata kuliah terakreditasi, berlatih soal secara rutin, membuat jadwal belajar yang teratur, menggunakan sumber daya online, meningkatkan latihan studi kasus dan tetap tenang dan percaya diri, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk lulus ujian. Menginvestasikan waktu dan tenaga dalam persiapan ujian paten perpajakan dengan ikut serta dalam kursus pajak akan memberikan hasil yang sepadan dengan peningkatan keterampilan dan peluang karir di bidang perpajakan. Selamat belajar dan semoga berhasil!

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pada era globalisasi seperti saat ini, ketentuan pajak internasional mempunyai dampak yang sangat signifikan atas sistem pajak di berbagai negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Globalisasi ekonomi akan membawa tantangan baru yang membutuhkan adaptasi dan penyesuaian ketentuan perpajakan domestik, supaya tetap kompetitif dan bisa menangani berbagai praktik perpajakan yang kian hari kian kompleks. Pelatihan pajak merupakan salah satu jalan keluar terbaik di tengah ketidakpastian perkembangan kebijakan perpajakan yang ada. Dengan mengetahui berbagai dasar perpajakan di Indonesia, pastinya anda sebagai wajib pajak maupun orang-orang yang bekerja di dunia perpajakan akan dapat lebih mudah mengikuti arus perkembangan kebijakan pajak.

Ketentuan pajak secara global yang diprakarsai oleh organisasi internasional yang seringkali disebutkan dalam perekonomian dan perpajakan adalah seperti Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD dan G20, Yang mana sudah memberikan pengaruh terhadap cara berbagai negara, termasuk Indonesia dalam kasus pengelolaan sistem perpajakannya.

Perubahan Kebijakan Pajak Indonesia

Regulasi cara Global tidak jarang memicu perubahan yang terjadi pada kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi, terdapat standar internasional yang telah ditetapkan oleh OECD dengan melalui proyek BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting, di mana Indonesia sudah melakukan banyak reformasi di bidang perpajakan. Base Erosion and Profit Shifting ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi strategi yang dipergunakan perusahaan global atau perusahaan multinasional dalam melakukan pergeseran Keuntungan pada yurisdiksi dengan pajak nol maupun pajak yang rendah. Penerapan BEPS di Indonesia berkaitan dengan penyesuaian kebijakan, seperti halnya Penetapan pajak atas laba yang didapatkan dari transaksi digital, penguatan aturan transfer pricing, serta penerapan CFC atau Controlled Foreign Company rules.

Hal ini Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa pendapatan yang dihasilkan di Indonesia akan dibebankan pajak seperti halnya kontribusi yang telah dilakukan dengan menghasilkan keuntungan seperti ini. Kebijakan Global yang telah diimplementasikan oleh OECD melalui Base Erosion and Profit Shifting sudah memberikan pengaruh yang besar bagi negara untuk memberikan penguatan regulasi pajak mereka. Base Erosion and Profit Shifting  ini memiliki fokus pada berbagai praktik penghindaran pajak oleh perusahaan internasional yang mengambil manfaat dari perbedaan sistem pajak antar negara, sekaligus menggeser Keuntungan pada yurisdiksi dengan pajak nol atau pajak rendah.

Baca Juga: Periode Juni 2024: Ketahui Tarif Bunga Sanksi Administratif dan Imbalan Bunga Pajak Terbaru

Sebagai salah satu anggota dari OECD inclusive framework, Indonesia telah mengadopsi banyak tindakan yang direkomendasikan pada proyek Base Erosion and Profit Shifting, diantaranya:

• Transfer Pricing. Memberikan kepastian atas transaksi antar perusahaan yang berafiliasi dengan harga yang sesuai dengan prinsip arm’s length dan harga wajar adalah tujuan utama dilakukan penguatan regulasi yang berkaitan dengan transfer pricing.
• CFC (Controlled Foreign Company). Implementasi kebijakan yang satu ini dilakukan sebagai upaya melakukan pencegahan penghindaran pajak dengan menempatkan keuntungan pada entitas asing yang dapat dengan mudah dijangkau atau dikendalikan.

Tentu saja kebijakan Global memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sistem perpajakan yang ada di Indonesia, mulai dari memberikan dampak utama pada pencegahan penghindaran pajak, serta berperan secara aktif dalam kerjasama pada lingkup Global atau internasional. Walaupun kebijakan Global memberikan banyak manfaat untuk perubahan regulasi di Indonesia, tetapi tentu saja ada begitu banyak tantangan yang juga harus dihadapi. Kebutuhan yang harus selalu diperbarui dan menyesuaikan kebijakan supaya tetap relevan dengan perkembangan nasional, merupakan tantangan utama yang terjadi karena pengaruh kebijakan global.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Nilai tukar mata uang merupakan salah satu variabel perekonomian yang penting dan mempunyai dampak signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian suatu negara, termasuk penerimaan pajak. Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui berbagai jalur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada brevet pajak kita juga akan tetap mempelajari terkait dengan bagaimana sih pertukaran nilai mata uang berpengaruh bagi penerimaan pajak suatu negara? Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah.

Pengaruh Langsung Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak

Pajak impor dan ekspor

Nilai tukar secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak melalui tarif impor dan ekspor. Ketika nilai tukar mata uang nasional melemah, maka harga barang yang diimpor dalam mata uang nasional menjadi lebih mahal. Hal ini dapat mengurangi volume impor yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak dari bea masuk. Di sisi lain, barang ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional karena lebih murah dalam valuta asing, sehingga dapat meningkatkan volume ekspor dan penerimaan pajak dari ekspor.

Pajak pada perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional sering kali beroperasi dalam berbagai mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, terutama ketika laba valuta asing dikonversi ke mata uang domestik. Nilai tukar yang lebih kuat dapat mengurangi laba yang dilaporkan dalam mata uang domestik, sehingga mengurangi pendapatan pajak bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengaruh Tidak Langsung Nilai Tukar Terhadap Penerimaan Pajak

Pertumbuhan ekonomi

Nilai tukar yang stabil dan kompetitif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan investasi asing. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan meningkatkan pendapatan dunia usaha dan perorangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan pajak penjualan. Sebaliknya, nilai tukar yang tidak stabil dapat menimbulkan ketidakpastian perekonomian yang dapat memperlambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan penerimaan pajak.

Inflasi

Perubahan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Depresiasi mata uang nasional dapat menyebabkan kenaikan harga barang impor sehingga dapat memicu inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menurunkan konsumsi yang pada akhirnya dapat menurunkan penerimaan pajak penjualan. Di sisi lain, inflasi yang moderat dapat meningkatkan nilai nominal pendapatan dan konsumsi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Baca Juga: Temukan Fitur Baru DJP: Pengguna e-Bupot Recorder 26/21

Kebijakan moneter

Bank sentral sering kali menyesuaikan kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar. Misalnya, suku bunga dapat dinaikkan untuk menarik investasi asing dan mendukung nilai tukar. Namun, suku bunga yang tinggi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan biaya pinjaman, sehingga dapat menurunkan pendapatan pajak. Dalam Kebijakan moneter yang hati-hati diperlukan guna untuk  menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar mata uang  serta  pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Contoh Studi Kasus

Misalnya, selama krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an, banyak negara mengalami depresiasi nilai tukar mata uang yang signifikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya inflasi dan kontraksi ekonomi yang tajam, sehingga mengurangi pendapatan pajak. Pemerintah di banyak negara terpaksa mengambil langkah-langkah fiskal dan moneter yang drastis untuk menstabilkan perekonomian dan memulihkan pendapatan pajak.

Nilai tukar mempunyai dampak yang kompleks dan multidimensi terhadap penerimaan pajak. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak melalui bea masuk dan ekspor, serta pajak pada perusahaan multinasional. Selain itu, dampak tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kebijakan moneter juga sangat penting. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah ketika merencanakan dan mengelola kebijakan fiskal untuk menjamin penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan upaya yang tepat untuk diikuti oleh orang-orang yang ingin mempunyai karir pada bidang pajak. Hal tersebut dikarenakan training pajak akan memberikan pengetahuan seputar kebijakan pajak dasar hingga lanjutan yang pastinya dapat dijadikan bekal dalam dunia kerja perpajakan. Di samping itu, pastinya tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai kebijakan yang seringkali silih berganti atau diperbarui oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti halnya untuk bulan Juni tahun 2024, Seperti apa perkembangan tarif bunga sanksi administratif dan imbalan bunga pajak? Ulasan Berikut ini akan membahas mengenai tarif sanksi administrasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa kemenkeu RI atau kementerian keuangan Republik Indonesia sudah melakukan penerbitan kebijakan baru berkaitan dengan tarif bunga untuk dasar perhitungan sanksi administrasi pajak di bulan Juni tahun 2024. Sanksi administratif pajak yang berupa bunga dan pemberian imbalan bunga seperti ini berlaku mulai 1 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024. Tarif bunga administrasi per bulan Juni tahun 2024 ini telah tercantum pada kmk atau keputusan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2004 yang telah ditandatangani secara digital di tanggal 29 Mei tahun 2024 oleh Febrio Nathan Kacaribu selaku Kepala BKF atas nama Menteri Keuangan RI.

Penentuan Tarif Sanksi Pajak

Hasil perhitungan suku bunga acuan Bank Indonesia atau yang dikenal dengan BI rate merupakan dasar penentuan untuk tarif sanksi pajak, ditambah dengan faktor pada setiap pasal ketentuan yang kemudian dibagi menjadi 12. Perlu diketahui bahwa definisi dari uplift factor merupakan tingkat persentase dari pelanggaran wajib pajak lakukan. Ada dua jenis  uplift factor serta pelanggarannya, antara lain:

• 0 persen hingga 10 persen untuk pelanggaran self assessment system
• 15 persen untuk pelanggaran official assessment system

Jika BI rate mengalami kenaikan, maka tarif sanksi pajak yang ditetapkan dan berlaku juga akan semakin tinggi. Hal yang sama pun berlaku jika suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami penurunan, maka tarif sanksi pajak yang berlaku juga akan lebih rendah. Kendati demikian, tarif sanksi pajak dengan perhitungan seperti ini akan terus lebih rendah apabila dibandingkan dengan kebijakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang sebelumnya memberikan penerapan tarif sejumlah 2 persen untuk setiap bulannya.

Baca Juga: Kondisi Nilai Tukar Rupiah yang Semakin Melemah, Apakah Berdampak pada Penerimaan Pajak?

Tarif Bunga Sanksi Pajak di Bulan Juni 2024

Untuk bulan Juni tahun 2024 tarif bunga sanksi administratif yaitu sejumlah 0,59 persen hingga 2,25 persen seperti halnya setiap pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Mei 2024, maka tarif bunga sanksi administrasi di bulan Juni tersebut terdapat kenaikan sejumlah 0,01 persen sampai 0,02 persen. Seperti yang telah disebutkan, bahwa Tari bunga sanksi administratif ini akan berlaku mulai 1 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024.

Tarif Bunga Pajak di Bulan Juni 2024

Pada lingkup tarif imbalan bunga untuk bulan Juni tahun 2024 juga telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 0,59 persen dari setiap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tarif imbalan bunga pajak bulan Juni 2024 tersebut terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,02 persen. Perlu diketahui bahwa tarif sanksi administrasi yang berupa Bunga per bulan ini akan berlaku pada periode masa pajak 1 Juni 2024 hingga dengan 30 Juni tahun 2024

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.