Posts in category: Artikel

Brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang ingin menguasai wawasan tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Bahkan brevet pajak tersebut nantinya bisa memberikan Anda sertifikat yang akan berguna bagi anda sebagai bukti bahwa skill perpajakan Anda meningkat. Tentu saja ketika ingin menguasai kebijakan perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai kebijakan pajak yang mungkin belum diketahui banyak orang. Salah satunya adalah mengenai PPh dan PPN yang dikenakan atas jual beli emas. Apakah anda sudah tahu bahwa jual beli emas pada saat ini dikenakan pajak?

Pemerintah sudah resmi menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023 mengenai pajak emas perhiasan dan sejenisnya, serta berbagai jasa yang berkaitan dengan emas maupun jenisnya. Kebijakan ini telah ditetapkan pada tanggal 1 Mei tahun 2023, disebutkan bahwa pedagang emas atau pabrikan emas wajib melakukan pelaporan bisnisnya supaya bisa dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 48 tahun 2023, ada dua jenis pajak yang dibebankan dalam kegiatan usaha emas, yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

PPh (Pajak Penghasilan)

PPh atau pajak penghasilan yang dibebankan dari penjualan emas batangan dan emas perhiasan merupakan jenis pajak yang termasuk dalam pasal 22 pajak penghasilan atas penjualan emas batangan dan emas perhiasan. Tarif pajak penghasilan pasal 22 untuk kategori emas dan perhiasan yaitu jumlah 0,25%, yang tidak termasuk dari jasa terkait emas batangan dan perhiasan. Seluruh emas batangan dan emas perhiasan yang diperjualbelikan akan dibebankan tarif 0,25% dari jumlah atau harga penjualannya. Tapi, seperti halnya yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2023 bab II pasal 5, ada berbagai kondisi yang mana penjual emas tidak perlu memungut pajak penghasilan pasal 22, diantaranya:

• Penjualan pada konsumen akhir
• Penjualan pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang dibebankan pajak penghasilan final sesuai dengan surat keterangan yang berlaku
• Jualan pada wajib pajak yang mempunyai surat keterangan bebas pemungutan atau SKB pajak penghasilan pasal 22
• Penjualan pada BI atau Bank Indonesia
• Penjualan yang dilakukan melalui pasar fisik emas digital seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang perdagangan berjangka komoditi

Selain itu, juga terdapat jenis pajak penghasilan atas layanan yang dilakukan dari penjualan emas batangan dan perhiasan, yang mana berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21, apabila jasa yang dipergunakan merupakan seorang wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, juga akan berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 23, apabila layanan jasa yang dipergunakan merupakan wajib pajak badan. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 21 sekitar sebesar 5% sampai 35% tergantung atas pendapatan jasa yang dibayarkan oleh pengguna, kecuali apabila diakui sebagai natura, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak.

Baca Juga: Rekonsiliasi Pajak Otomatis (ATR): Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi dalam Manajemen Pajak

Lalu, tarif pajak penghasilan pasal 23 sejumlah 2% dari pembayaran atau komisi sejenis yang lain dengan nama, serta dibayarkan oleh pengguna jasa dalam bentuk apapun. Jasa tersebut yang dimaksud, yakni meliputi jasa perbaikan, jasa modifikasi, jasa penyepuhan, jasa pelapisan, jasa pembersihan, dan jasa sejenis dalam nama lain.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN atas emas ini dipungut oleh pengusaha kena pajak pabrikan emas dan perhiasan maupun pedagang emas perhiasan itu sendiri. Pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas hal ini lebih kecil dibandingkan dengan pajak pertambahan nilai biasanya, yang mana sesuai dengan tarif besaran tertentu dan dikalikan dengan tarif umum pajak pertambahan nilai yakni 11%.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan teknologi, termasuk teknologi informasi di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia pun tidak terkecuali dalam aturan ini. Mereka memperkenalkan sistem baru yang disebut Coretax System DJP (CTAS). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi pengelolaan perpajakan. Training pajak akan memberikan kita pengetahuan terkait dengan bagaimana kita akan menguasai berbagai hal tentang pajak. Pada artikel kali ini kita akan membahas CTAS, bagaimana perubahan ini mempengaruhi proses bisnis wajib pajak, serta manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem ini.

Apa itu Sistem Coretax DJP (CTAS)?

Coretax System (CTAS) DJP merupakan sistem perpajakan terintegrasi yang diluncurkan DJP untuk menggantikan sistem lama yang sudah ketinggalan zaman. CTAS dirancang untuk menggunakan teknologi terkini untuk memfasilitasi pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang lebih efisien dan akurat. Sistem ini mencakup berbagai modul yang memungkinkan DJP menjalankan fungsinya dengan lebih baik, termasuk pemantauan, pembuatan faktur, dan analisis data.

Perubahan Proses Bisnis Wajib Pajak

Penerapan CTAS membawa beberapa perubahan signifikan pada proses bisnis wajib pajak:

Pelaporan pajak yang lebih sederhana dan akurat:

Dengan CTAS, wajib pajak dapat mengajukan pajaknya secara online melalui platform yang lebih ramah pengguna. Sistem ini memungkinkan pemasukan data lebih akurat dan minim kesalahan, karena dilengkapi dengan validasi otomatis terhadap data yang dimasukkan.

Otomatisasi proses:

Banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi dengan CTAS. Misalnya, rekonsiliasi data dan pelacakan pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan.

Transparansi dan keamanan data:

CTAS meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data perpajakan. Wajib Pajak dapat memantau status SPT dan pembayaran pajaknya secara real time. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan canggih untuk melindungi data wajib pajak dari akses tidak sah.

Layanan Pelanggan Terbaik:

Dengan sistem yang terintegrasi, DJP dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan efisien kepada wajib pajak. Pertanyaan dan keluhan dapat ditanggapi lebih cepat karena data tersedia secara real time di sistem.

Manfaat Penerapan CTAS

Penerapan CTAS membawa banyak manfaat, baik bagi DJP maupun wajib pajak:

Efisiensi operasional:

DJP dapat mengelola proses perpajakan dengan lebih efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas pegawai. Otomatisasi proses juga mengurangi risiko kesalahan manusia.

Baca Juga: Mengetahui Kewajiban Pajak Penghasilan yang Dikenakan atas Profesi Software Developer

Peningkatan kepatuhan pajak:

Dengan sistem yang lebih transparan dan mudah digunakan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib Pajak akan lebih mudah memahami kewajiban perpajakannya dan memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu.

Data analitik:

CTAS memungkinkan DJP melakukan analisis data secara lebih mendalam. Dengan data yang lebih akurat dan terkini, DJP dapat lebih cepat mengidentifikasi tren dan potensi risiko serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pengurangan Penipuan:

Fitur keamanan tingkat lanjut dan validasi otomatis membantu mengurangi risiko penipuan pajak. Sistem ini mampu mendeteksi dan mencegah anomali mencurigakan dengan lebih efektif.

Tantangan dalam Menerapkan CTAS

Meskipun mempunyai banyak manfaat, penerapan CTAS juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

Adaptasi teknologi:

Wajib pajak dan pegawai DJP memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru. Pelatihan dan kesadaran yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami cara menggunakan CTAS dengan benar.

Integrasi dengan sistem yang ada:

Proses migrasi data dari sistem lama ke CTAS harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kehilangan data atau ketidaksesuaian data.

Coretax System (CTAS) DJP merupakan langkah maju dalam transformasi digital DJP yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpajakan di Indonesia. Berkat berbagai fungsi dan keunggulan yang ditawarkannya, CTAS dapat membantu DJP untuk lebih memenuhi misinya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun keberhasilan penerapan sistem ini juga bergantung pada kemauan semua pihak untuk beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi baru secara maksimal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam bidang perpajakan, efisiensi dan akurasi adalah yang terpenting. Rekonsiliasi Pajak Otomatis (ATR) merupakan kemajuan signifikan dalam sistem manajemen pajak, yang menawarkan proses yang efisien dan meminimalkan kesalahan manusia. Artikel ini membahas konsep ATR, manfaatnya, tantangan penerapannya, dan perannya dalam administrasi pajak modern.  Mengikuti kursus pajak dapat meningkatkan pengetahuan anda lebih dalam tentang bagaimana pentingnya efesiensi dan akurasi ini berperan sangat penting.

Memahami Rekonsiliasi Pajak Otomatis (ATR)

Rekonsiliasi Pajak Otomatis (ATR) mengacu pada penggunaan sistem dan teknologi otomatis untuk merekonsiliasi data dan pengajuan pajak dengan intervensi manual yang minimal. Secara tradisional, rekonsiliasi pajak melibatkan proses yang padat karya, termasuk entri data manual, verifikasi, dan rekonsiliasi perbedaan antara catatan keuangan dan pengajuan pajak. ATR memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin (ML), dan otomatisasi proses robotik (RPA) untuk mengotomatiskan tugas-tugas ini.

Manfaat Rekonsiliasi Pajak Otomatis

• Peningkatan Akurasi: Otomatisasi mengurangi risiko kesalahan manusia dalam perhitungan pajak dan entri data, memastikan pengajuan pajak dan kepatuhan yang lebih akurat.
• Efisiensi Waktu: ATR mempercepat proses rekonsiliasi, memungkinkan profesional pajak untuk fokus pada aktivitas strategis daripada tugas rutin.
• Penghematan Biaya: Dengan mengotomatiskan tugas berulang, organisasi dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan upaya rekonsiliasi manual.
• Pelaporan Real-time: ATR memungkinkan pemantauan data pajak secara real-time, memfasilitasi pengambilan keputusan dan kepatuhan yang tepat waktu.
• Skalabilitas: Sistem otomatis dapat menangani data dalam jumlah besar dan beradaptasi dengan perubahan peraturan pajak dan kebutuhan bisnis.

Tantangan Implementasi

Meskipun ATR menawarkan keuntungan yang signifikan, implementasinya dapat menghadirkan tantangan:

Kompleksitas Integrasi

Mengintegrasikan sistem ATR dengan infrastruktur TI dan solusi perangkat lunak yang ada memerlukan perencanaan dan koordinasi yang cermat.

Masalah Kualitas Data

Memastikan keakuratan dan konsistensi data di berbagai sistem dan platform sangat penting untuk implementasi ATR yang efektif.

Masalah Keamanan

Melindungi informasi pajak yang sensitif dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data adalah yang terpenting.

Kesenjangan Keterampilan

Organisasi mungkin perlu berinvestasi dalam pelatihan untuk membekali staf dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem ATR secara efektif.

Peran ATR dalam Administrasi Pajak Modern

ATR memainkan peran penting dalam memodernisasi administrasi pajak dengan:

Meningkatkan Kepatuhan

Pemeriksaan dan validasi otomatis memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, mengurangi risiko denda atas ketidakpatuhan.

Baca Juga: Inovasi dan Tren Terkini Penggunaan Brevet Perpajakan di Indonesia

Memfasilitasi Audit

Sistem ATR memberi auditor akses ke data yang akurat dan real-time, menyederhanakan proses audit, dan meningkatkan transparansi.

Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis

Wawasan real-time yang diperoleh dari sistem ATR memungkinkan profesional pajak dan pemimpin bisnis untuk membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan dan strategi pajak.

Studi Kasus dan Contoh

Beberapa organisasi dan otoritas pajak di seluruh dunia telah mengadopsi sistem ATR untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan. Misalnya, perusahaan multinasional memanfaatkan ATR untuk mengonsolidasikan data pajak dari berbagai anak perusahaan dan yurisdiksi, memastikan konsistensi dan keakuratan dalam pelaporan pajak global.

Prospek Masa Depan

Penerapan ATR diharapkan akan terus berkembang seiring dengan upaya organisasi untuk memanfaatkan teknologi demi keunggulan kompetitif dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengembangan di masa mendatang dapat mencakup peningkatan kemampuan AI untuk analisis prediktif dan manajemen pajak proaktif, yang selanjutnya mengoptimalkan proses pajak dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Rekonsiliasi Pajak Otomatis (ATR) merupakan pendekatan transformatif terhadap manajemen pajak, yang menawarkan manfaat seperti peningkatan akurasi, efisiensi, dan kepatuhan. Meskipun ada tantangan implementasi, keuntungan jangka panjang ATR dalam administrasi pajak modern tidak dapat disangkal. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, sistem ATR akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan kepatuhan pajak dan perencanaan pajak strategis. Kesimpulannya, ATR bukan sekadar alat untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin, tetapi juga katalisator inovasi dalam praktik manajemen pajak, yang membuka jalan bagi administrasi pajak yang lebih efisien, akurat, dan transparan secara global.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Ketika anda adalah salah satu orang yang ingin berkarir di dunia perpajakan, maka mengikuti pelatihan pajak adalah solusi yang sangat tepat untuk wawasan seputar peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan pelatihan pajak membantu anda untuk memahami berbagai materi seputar kebijakan pajak. Nanti saja ketika ingin memiliki karir di bidang perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai kebijakan pajak penghasilan atas berbagai profesi. Seperti halnya pada era digital yang semakin canggih pada saat ini, tentu saja hampir semua orang sangat bergantung terhadap perangkat lunak yang mana bisa memfasilitasi sebagian besar aspek kehidupan kita.

Dari platform media sosial yang digunakan hampir semua orang untuk berkomunikasi dengan orang lain, sampai aplikasi keuangan atau perbankan, yang memungkinkan semua orang semakin Mudah mengelola finansial, semua hal ini tentu saja didukung oleh software developer yang ada di balik layar. Di balik berbagai Inovasi dan pekerjaan yang diciptakan, lantas Bagaimana pajak yang diterapkan untuk penghasilan yang didapatkan oleh software Developer?

Siapa itu Software Developer?

Sumber developer merupakan pekerjaan individu atau perseorangan yang mana mereka bertanggung jawab dan memahami peran dalam dunia teknologi informasi sekaligus perangkat lunak. Software developer ini merupakan salah satu profesi yang sangat penting untuk merancang, menciptakan, hingga mengembangkan sebuah aplikasi perangkat lunak yang pada umumnya digunakan oleh banyak orang pada berbagai aspek kehidupan.

• Merancang dan memprogram. Suhu di Pelopor salah satu tugasnya adalah untuk merancang struktur dari perangkat lunak, menuliskan kode komputer yang dibutuhkan untuk menerapkan desain tersebut, sekaligus menentukan Bagaimana aplikasi akan berfungsi.
• Pengembang perangkat lunak sebagai pembuat aplikasi. Seorang software developer merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penciptaan aplikasi perangkat lunak. Hal ini meliputi berbagai hal mulai dari perangkat lunak desktop sampai aplikasi seluler, serta dari perangkat lunak bisnis sampai berbagai permainan mobile. Profesi seperti ini akan melakukan perancangan dan pengembangan kode perangkat lunak yang bisa membuat aplikasi tersebut berfungsi sesuai dengan keperluan para penggunanya.
• Penyesuaian dan pemeliharaan. Sesudah aplikasi perangkat lunak diciptakan, seorang software developer juga mempunyai tanggung jawab untuk menyesuaikan, memelihara, dan memperbaharui yang dibutuhkan supaya aplikasi akan selalu berjalan dengan baik.

Selain berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah disebutkan, software developer juga bisa berkolaborasi secara tim, berfokus pada pengguna, serta mereka juga berkewajiban untuk memperbarui pengetahuan serta mempelajari berbagai teknologi baru.

Baca Juga: Bebas Pajak Penghasilan Hingga 2035, Pemberian Insentif Pajak untuk Karyawan di IKN

Berapa Gaji Software Developer?

Pendapatan yang didapatkan oleh perseorangan software engineer di Indonesia diantaranya berkisar Rp7,9 juta sampai Rp10,5 juta perbulannya. Besaran gaji tersebut,nya akan disesuaikan dengan setiap posisi maupun peran dari software engineer yang terdapat pada Setiap perusahaan di mana software engineer tersebut bekerja.

Bagaimana Kewajiban Pajak Software Developer?

Perusahaan yang mempekerjakan individu software Developer, baik sebagai karyawan tetap maupun pekerja lepas, harus melakukan kewajiban perpajakan penyetoran PPh individu, yakni pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 26 untuk wajib pajak lembaga (WPLN). Tarif pajak tersebut telah tercantum dalam UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf a yang memberikan penetapan bahwa Tari PPh pasal 21 merupakan tarif pajak progresif yang diterapkan pada PKP atau penghasilan kena pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah kelas pelatihan yang akan memberikan materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Bahkan biasanya training pajak seperti ini diikuti oleh orang-orang yang ingin menjadi ahli pajak seperti halnya konsultan pajak. Tentu saja bagi orang-orang yang ingin menguasai ilmu perpajakan, selain mengetahui materi tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan terkini. Salah satunya adalah sehubungan dengan IKN, bahwa pemberian insentif pajak bagi pegawai yang bekerja di IKN (Ibu Kota Nusantara) sudah diumumkan oleh pemerintah. Pengumuman insentif ini adalah berupa pembebasan PPh 21 atau Pajak Penghasilan 21.

Peraturan tersebut telah tertulis pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang mana telah dirilis sejak 16 Mei 2024 yang lalu. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diimplementasikan sampai tahun 2035 ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024 pasal 123 dan pasal 124. Selama periode tersebut gaji para karyawan atau pegawai yang berada di Ibu Kota Nusantara akan dibebaskan dari pengenaan pajak. Kebijakan ini menetapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah dan memiliki sifat yang final.

Bagaimana Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21?

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 pasal 123 ayat 1 mengenai fasilitas PPh untuk karyawan tertentu menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh atau didapatkan karyawan harus dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja seperti halnya yang sesuai dengan kebijakan pada UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) pasal 21. Tetapi, penghasilan yang didapatkan oleh karyawan tertentu akan diberikan fasilitas yang berupa Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah dan sifatnya adalah final. Karyawan tertentu yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah meliputi semua pekerja yang memperoleh maupun menerima penghasilan dari pemberi kerja tertentu.

Dalam konteks ini adalah pegawai yang tinggal di wilayah ibukota nusantara dan telah mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di wilayah Ibu Kota Nusantara. Baik itu karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap yang tergolong dalam kategori ini. Selain karyawan biasa, PNS atau pegawai negeri sipil, pejabat negara, serta Polri dan TNI yang sedang bertugas di Ibu Kota Nusantara juga mendapatkan hak untuk menerima pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan, dalam PMK No. 28 Tahun 2024 pasal 124, dijelaskan bahwa penghasilan yang selain berasal dari penghasilan tetap dan teratur, yang mana Berasal dari APBN maupun APBD yang diterima oleh PNS, anggota Polri, TNI, dan pejabat negara sudah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sifatnya final.

Baca Juga: Apa itu CbCR dan Seperti Apa Kewajiban Notifikasinya?

Pembebasan pajak tersebut diberikan pada saat mereka masih mempunyai tanggung jawab tugas bekerja di Ibu Kota Nusantara, serta gaji yang mereka dapatkan adalah dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara maupun APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fasilitas tersebut tujuannya adalah sebagai pemberian insentif tambahan untuk orang-orang yang bekerja di Ibu Kota Nusantara. Perlu diketahui bahwa insentif pajak yang satu ini diharapkan mampu menarik minat para tenaga kerja agar mau bekerja dan pindah di Ibu Kota Nusantara. Sehingga, hal ini akan mendorong percepatan pembangunan Ibukota yang baru, serta memberikan dorongan secara finansial untuk para pekerja maupun pejabat negara yang memiliki kontribusi dalam mengembangkan wilayah IKN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah upaya terbaik untuk orang-orang yang ingin menguasai wawasan pada kebijakan perundang-undangan perpajakan. Karena kursus pajak seperti ini akan memberikan berbagai pemahaman seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, yang mana bisa dijadikan sebagai bekal ketika ingin masuk dalam dunia kerja dan saat nantinya menjadi wajib pajak. Sehingga, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita atau informasi seputar perpajakan, seperti halnya mengenai CbCR. Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya CbCR? Maka dari itu, ulasan Berikut ini akan membahas tentang apa itu CbCR dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.

Mengenal CbCR

Perlu diketahui bahwa CbCR merupakan dokumen transfer pricing yang didalamnya mencakup informasi tentang alokasi pendapatan, pajak, laba, dan aktivitas bisnis dari suatu badan usaha anggota grup usaha Global atau multinasional pada banyak negara. Laporan ini dirancang supaya bisa mendorong transparansi dan melakukan pencegahan pada praktik penyederhanaan pajak yang terjadi antar negara. Laporan seperti ini disusun sesuai dengan kebijakan atau standar global, yang mana secara internasional juga dipertukarkan antara tiap otoritas pajak setiap negara yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan standar tersebut, yang mana sudah ditandatangani pada 26 Januari 2019 dalam Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports. Maka dari itu, wajib pajak yang termasuk sebagai entitas induk dari grup bisnis Global atau bisnis multinasional, wajib untuk melaporkan bpjr Pada Direktorat Jenderal Pajak, lalu akan dipertukarkan secara otomatis dengan otoritas pajak negara yang lain, yang mana mempunyai perjanjian otoritas yang telah memenuhi syarat dengan Indonesia.

Sebaliknya, nanti Indonesia juga akan mendapatkan CbCR dari negara yang lain, yang mana berkaitan dengan wajib pajak Indonesia yang entitas induknya terdapat dalam lingkup luar negeri. Indonesia telah mengimplementasikan cpcr supaya bisa mengambil tindakan penanganan pengharusan beasiswa pajak dan pengalihan laba atau yang seringkali dikenal dengan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang pastinya bisa menyumbang kerugian untuk negara. Di samping itu, CbCR tujuannya juga adalah untuk menunjang transparansi wajib pajak dalam konteks transaksi dengan berbagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kewajiban Notifikasi Pelaporan CbCR

Wajib pajak badan yang mempunyai transaksi afiliasi atau yang bergabung menjadi anggota grup usaha, maka wajib untuk melakukan penyampaian notifikasi. Bahkan juga untuk wajib pajak badan yang tidak mempunyai transaksi afiliasi, namun tetap termasuk menjadi menjadi anggota grub usaha, maka tetap diwajibkan untuk melakukan penyampaian notifikasi.

Baca Juga: Penerapan Coretax Mundur Hingga Akhir 2024, Apa Penyebabnya?

Indonesia sudah mengeluarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewajiban tersebut. Menurut kebijakan ini, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu harus mempersiapkan maupun mengirimkan tiga jenis dokumen transfer pricing, yang mana merupakan CbCR, dokumen induk atau Master File, dan dokumen lokal atau local file.

Bagaimana Cara Menyampaikan CbCR?

Berikut ini adalah berbagai prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan penyampaian notifikasi di CbCR secara daring.

• Masuk website djb online dengan akun yang telah dimiliki
• Melakukan pengaktifan pada fitur “e-CbC Reporting” di bagian menu pengaturan akun
• Setelah aktif fiturnya, maka pilih layanan “e-CbC Reporting” pada bagian menu utama
• Memilih tahun pajak yang sesuai, seperti halnya untuk menyampaikan CbCR Desember 2023, maka pilih tahun pajak 2022
• Menjawab semua pertanyaan yang muncul sesuai dengan Bagaimana kondisi perusahaan, lalu mengunggah berbagai berkas maupun file yang diperlukan
• Sesudah menjawab pertanyaan, maka akan tampak status dari wajib pajak, lalu masukkan kode verifikasi dan kirimkan
• Apabila pengirimannya berhasil, maka anda akan memperoleh tanda terima penyampaian laporan setiap negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak penghasilan (PPh) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Dalam bidang profesi, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai juru bicara publik, perpajakan merupakan bidang yang memerlukan pemahaman mendalam.

Artikel ini akan membahas pajak penghasilan profesi public speaking secara mendalam, menjelaskan dasar hukum, tarif pajak, serta implikasi perpajakan dan strategi yang dapat diterapkan. Ayo pelajari lebih lanjut di sini.

Profesi Juru Bicara Publik

Profesi juru bicara publik memainkan peran yang sangat penting dalam dunia yang selalu berubah dan terhubung secara global saat ini. Seorang juru bicara publik bukan hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan, akan tetapi juga menjadi wajah atau suara dalam organisasi, bisnis, atau bahkan entitas tertentu. Pembahasan ini  secara mendalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh pembicara publik, serta keterampilan dan strategi yang diperlukan agar berhasil mempraktikkan profesi ini.

Dasar Hukum Pajak Profesi

Pajak Profesi di Indoneisa diatur oleh Undang-undang nomor 36 pada tahun 2008 dimana dikatakan bahwa terkait dengan Pajak Penghasilan (Pph). Menurut undang-undang tersebut, setiap individu yang memperoleh penghasilannya dari pajak profesi diwajibkan untuk melaporkan serta membayar pajak atas penghasilan tersebut. Penghasilan dari profesi tersebut termasuk dalam kategori penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, segala bentuk penghasilan yang diperoleh juru bicara publik merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu dipahami bahwa pengertian juru bicara publik mencakup berbagai kegiatan, mulai dari menjadi pembicara utama di acara-acara publik, melalui pelatihan atau konsultasi, hingga menulis buku atau artikel. Hal ini menciptakan kerangka yang luas di mana berbagai aspek kegiatan juru bicara publik dapat dikenakan PPh.

Perhitungan Pajak Profesional

Penghitungan pajak penghasilan bagi profesi liberal, termasuk juru bahasa umum, didasarkan pada penghasilan bruto yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan antara lain biaya operasional, penyusutan aset dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan profesi.

Tarif Pajak Penghasilan untuk Juru Bicara Publik

Tarif pajak yang berlaku terhadap pendapatan penutur mengikuti skala progresif. Artinya dimana tarifnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan yang akan diterima. Misalnya, tarif pajak penghasilan yang lebih rendah diterapkan pada penghasilan hingga jumlah tertentu, sedangkan tarif yang lebih tinggi akan diterapkan pada penghasilan di atas batas tersebut.

Baca Juga: Penilaian Pekerja Akan Kebijakan Perpajakan Tapera Terhadap Pekerja

Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan jadwal tarif ini sebagai respons terhadap kondisi perekonomian dan kebutuhan anggaran negara. Oleh karena itu, para pembicara publik hendaknya memahami kisaran tarif yang berlaku pada tahun pajak tertentu dan merencanakan keuangannya dengan bijak untuk memaksimalkan pengurangan pajak yang tersedia.

Kewajiban Administratif

Setiap juru bahasa umum yang memperoleh penghasilan dari profesinya wajib mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan untuk menyimpan catatan atau pembukuan yang cermat mengenai semua pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam menjalankan profesinya. Setiap tahun, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang menunjukkan seluruh penghasilan dan pajak yang dibayarkan.

Sanksi atas Ketidakpatuhan

Pemerintah menerapkan sanksi kepada tokoh masyarakat yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana jika ditemukan adanya penipuan perpajakan atau pernyataan yang tidak benar. Sanksi administratif berupa denda dan bunga akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat bertambah apabila ketidakpatuhan masih terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, untuk memiliki rumah. Namun kebijakan ini juga mencakup aspek perpajakan yang menjadi bahan perbincangan di kalangan pekerja.

Berpartisipasi dalam pelatihan perpajakan menjadi semakin penting dalam konteks semakin kompleksnya dan evolusi peraturan perpajakan. Berikut beberapa keterkaitan antara mengikuti pelatihan perpajakan dengan penerapannya dalam konteks peraturan dan jenis pajak baru yang ada saat ini:

Pemahaman yang lebih baik tentang aturan baru

Peraturan perpajakan seringkali berkembang berdasarkan dinamika perekonomian dan kebijakan pemerintah. Pelatihan perpajakan membantu para profesional perpajakan, akuntan, dan pelaku bisnis memahami perubahan ini secara mendalam. Dengan menyelesaikan pelatihan, mereka dapat mempelajari peraturan baru, interpretasi peraturan tersebut, dan implikasi praktisnya terhadap kewajiban bisnis dan perpajakan.

Penyesuaian terhadap jenis pajak baru

Selain aturan yang diperbarui, pemerintah kerap memperkenalkan jenis pajak baru yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian khusus. Training perpajakan memberikan wadah bagi peserta untuk mempelajari jenis pajak baru ini secara komprehensif, termasuk perhitungan, pelaporan dan mekanisme pembayarannya.

Kesesuaian peraturan

Mengikuti training perpajakan membantu dunia usaha dan profesional perpajakan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru. Kepatuhan ini tidak hanya menghindari sanksi dan denda, namun juga memperkuat reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan masyarakat.

Optimalisasi pajak

Training perpajakan juga menawarkan strategi optimalisasi pajak, yang memungkinkan dunia usaha dan individu memanfaatkan insentif dan pengurangan pajak yang tersedia. Hal ini sangat relevan ketika peraturan baru memperkenalkan insentif atau kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara hukum.

Memperbarui pengetahuan dan keterampilan

Dalam dunia perpajakan yang dinamis, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan sebelumnya bisa menjadi usang. Oleh karena itu, mengikuti training pelatihan perpajakan secara rutin akan memastikan bahwa para profesional perpajakan selalu memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang relevan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif.

Jaringan dan Diskusi

Training perpajakan juga memberikan kesempatan untuk berjejaring dan berdiskusi dengan sesama profesional, pakar, dan praktisi perpajakan. Hal ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan baru dan mendiskusikan tantangan praktis terkait penerapan aturan perpajakan terkini.

Baca Juga: Pengenaan Potongan Pajak Bersyarat dalam Transaksi Komersial: Definisi, Implikasi dan Strategi

Penilaian pekerja terhadap kebijakan terakhir ini beragam, mencerminkan beragam perspektif dan kekhawatiran yang ada.

Meningkatnya beban keuangan

Banyak pekerja yang berpendapat bahwa kebijakan pajak Tapera menambah beban keuangan mereka. Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu, pemotongan tambahan gaji berdasarkan pajak Tapera tampaknya cukup sulit. Beberapa pekerja mengatakan mereka sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pemotongan tambahan ini dianggap sebagai beban.

Harapan untuk keuntungan jangka panjang

Di sisi lain, sebagian pekerja melihat potensi manfaat jangka panjang dalam kebijakan ini. Mereka yang kesulitan menabung untuk membeli rumah meyakini Tapera bisa menjadi solusi memiliki rumah di masa depan. Bagi mereka, pemotongan gaji yang dikelola secara profesional untuk tabungan rumah merupakan investasi yang menguntungkan.

Transparansi dan pengelolaan dana

Salah satu kekhawatiran utama buruh terkait kebijakan perpajakan Tapera adalah persoalan transparansi dan pengelolaan dana. Para pekerja berharap dana yang mereka setorkan benar-benar dikelola dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya, yakni membantu mereka menjadi pemilik rumah. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan pengelolaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap program tersebut.

Sosialisasi dan edukasi

Sebagian besar pekerja berpendapat bahwa informasi mengenai kebijakan Tapera belum disebarluaskan dengan baik. Mereka memerlukan penjelasan lebih detail mengenai cara kerja mekanisme pajak Tapera, manfaatnya, dan tata cara yang harus diikuti. Kurangnya informasi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Keterjangkauan rumah

Para pekerja juga berpendapat bahwa kebijakan Tapera harus dibarengi dengan upaya memastikan perumahan yang disediakan dalam program ini benar-benar terjangkau. Mereka berharap pemerintah juga memantau harga properti dan memberikan subsidi atau insentif agar harga properti tidak meroket, sehingga tujuan Tapera bisa tercapai lebih efektif.

Respon perusahaan

Perusahaan tempat para pekerja bekerja juga berperan penting dalam penerapan kebijakan Tapera. Para pekerja berharap perusahaan mendukung program ini dengan memberikan informasi yang memadai dan membantu mereka dalam proses administrasi. Peran aktif perusahaan dalam mendukung Tapera dapat meningkatkan penerimaan program ini di kalangan pekerja.

Penilaian pekerja terhadap kebijakan pajak Tapera sangat beragam. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran terhadap peningkatan beban keuangan dan transparansi pengelolaan dana. Di sisi lain, program ini diharapkan dapat membantu mereka menjadi pemilik dan memberikan manfaat jangka panjang. Agar kebijakan ini berhasil dan diterima dengan baik, penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan jangkauan mereka, memastikan transparansi dan mengelola dana dengan baik. Dengan begitu, tujuan mulia Tapera membantu masyarakat menjadi pemilik rumah dapat tercapai dengan lebih efektif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang membutuhkan wawasan yang mendalam tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Karena Brevet pajak seperti ini akan memberikan materi tentang perpajakan dasar bahkan hingga perpajakan lanjutan. Tidak jarang kelas perpajakan ini diikuti karena seseorang ingin menjadi calon ahli pajak profesional. Ketika ingin mengetahui wawasan dalam tentang kebijakan pajak, Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita perpajakan yang pada saat ini sedang diperbincangkan. Seperti salah satunya adalah mengenai ungkapan pemerintah tentang implementasi Coretax yang mundur sampai akhir tahun 2024.

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menggelar deployment pembaruan sistem inti administrasi pajak atau yang bisa disebut dengan PSIAP maupun CTAS (coretax administration system) di akhir tahun 2024. Nufransa Wira Sakti selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak memberikan ungkapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini sedang menguji melalui SIT atau system integration testing dan FVT atau functional verification testing. Sudah melalui tahap pengujian tersebut selesai, maka Direktorat Jenderal Pajak akan lanjut pada kegiatan selanjutnya, yakni UAT atau user acceptance test.

Nufransa memberikan penjelasan bahwa setelah dilakukan user acceptance test, maka deployment coretax rencanakan bisa mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Yang mana hal tersebut telah disampaikan melalui rapat bersama komisi XI DPR pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024. Direktorat pun sedang melakukan pengadaan pelatihan internal untuk pegawainya sembari melaksanakan pengujian dan persiapan deployment. Di samping itu, proses migrasi data dari sistem lama menuju coretax pun sedang dilangsungkan.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih fokus pada pos implementation support di tahun 2025, yang meliputi pemeliharaan sistem dan perbaikan Apabila ada bug maupun error. Pengembang aplikasi akan mengambil tanggung jawab terhadap perbaikan tersebut. Di tahun 2024 ini, anggaran yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan berbagai pengujian, migrasi data, dan Initial deployment coretax telah mencapai Rp311,46 miliar. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan usulan anggaran sebesar rp201,74 miliar di tahun depan, hal ini adalah untuk penyelenggaraan coretax.

Rencana anggaran tersebut telah termasuk pada aktivitas utamanya, yakni post implementation support yang Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian atas sistem yang berjalan lancar dan melakukan pemeliharaan pada sistem apabila dibutuhkan. Diketahui bahwa coretaxs merupakan sistem teknologi informasi baru yang telah dirancang untuk bisa mengelola dan memperbarui banyak aspek administrasi perpajakan. Sistem tersebut dirancang sesuai dengan kebijakan yang telah tercantum pada peraturan presiden (PP) No. 40 Tahun 2018, yang mengatur tentang pembaruan sistem administrasi pajak di Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terancam Turun Karena Tingginya Pengangguran Kalangan Gen Z?

Penerapan dari sistem tersebut, setidaknya akan mengubah 21 Proses bisnis pada administrasi perpajakan. Berbagai proses yang akan mendapatkan perubahan, diantaranya adalah pengelolaan surat pemberitahuan, registrasi pajak, pembayaran atau penyetoran, dan taypayer account management atau TAM. Di samping itu, pemrosesan data pihak ketiga, pelayanan wajib pajak, pertukaran informasi, Sistem Manajemen dokumen, manajemen kualitas data, dan business intelegence juga akan ikut terkena pengaruhnya.

Berbagai Proses bisnis selain yang akan mendapat perubahan adalah CRM atau compliance risk management, pengawasan, penilaian, pemeriksaan penagihan, ekstensifikasi, non keberatan, keberatan Dan banding, sekaligus sistem manajemen pengetahuan. Diharapkan bahwa Coretax bisa memberikan peningkatan pada Efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.