Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan perpajakan. Karena brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang akan memberikan informasi dan wawasan perpajakan. Pemerintah Indonesia berniat untuk meningkatkan rasio pajak agar setara dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Kamboja. Pemerintah berharap dapat menghasilkan pendapatan baru hingga US$90 miliar per tahun melalui strategi yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi bayangan. Menurut Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pemerintah telah menetapkan target yang tinggi untuk meningkatkan rasio pajak nasional.

Hashim menyatakan bahwa pemerintah berniat untuk meningkatkan rasio pajak menjadi 18% dalam waktu dekat dan bahkan menjadi 23% dalam jangka panjang dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang diadakan di Jakarta pada hari Rabu, 19/2/2025. Target ini konsisten dengan rasio pajak negara-negara seperti Vietnam (23 persen) dan Kamboja (18 persen), yang dianggap lebih ideal dibandingkan rasio pajak Indonesia yang rendah, yaitu 12,1-12,2 persen per tahun.

Mengapa Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah?

Saat ini, Indonesia memiliki salah satu tarif pajak terendah di dunia. Hashim membandingkannya dengan rasio pajak di Pakistan. Dia mengklaim bahwa ada beberapa penyebab utama rendahnya rasio pajak:

• Ketergantungan pada pajak atas sumber daya alam dan konsumsi
• Barang-barang konsumsi dan pertambangan terus menyumbang sebagian besar pendapatan pajak Indonesia, sehingga rentan terhadap perubahan-perubahan dalam perekonomian dan harga-harga komoditas.

Tingginya Aktivitas Ekonomi Bayangan

Meskipun banyak kegiatan ekonomi yang tidak terdokumentasi secara formal, kegiatan-kegiatan tersebut tetap berdampak pada PDB.

Kepatuhan Pajak yang Tidak Memadai

Karena alasan teknologi dan hukum, sistem pajak masih belum sepenuhnya mencakup banyak industri.

Metode untuk Meningkatkan Rasio Pajak Hingga 23%

Pemerintah telah menetapkan sejumlah program strategis untuk memenuhi tujuan meningkatkan rasio pajak. Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Audit Pajak Lebih Adil! Kenali Peran Tim Quality Assurance DJP

Meningkatkan Ekonomi Bayangan

Menurut Hashim, mengintegrasikan shadow economy ke dalam sistem perpajakan formal merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Aktivitas-aktivitas yang mendukung perekonomian namun tidak diakui secara formal termasuk dalam ekonomi bayangan, misalnya, perusahaan-perusahaan kecil yang belum mengungkapkan omset mereka yang sebenarnya atau tidak memiliki NPWP. Pemerintah berharap dapat mengumpulkan tambahan US$90 miliar per tahun melalui peraturan yang lebih ketat dan insentif bagi perusahaan kecil untuk bergabung dengan sistem pajak.

“Dengan bantuan teknologi dan kecerdasan buatan, kita dapat meningkatkan pendapatan hingga US$90 miliar per tahun jika kita mendapatkan 25 persen dari ekonomi bayangan ini,” kata Hashim.

Menggunakan Kecerdasan Buatan dan Teknologi untuk Pemantauan Pajak

Big data analytics, artificial intelligence (AI), dan teknologi digital akan semakin sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengidentifikasi peluang penerimaan yang belum terealisasi. Sistem Coretax DJP saat ini akan diperkuat untuk memungkinkan pemantauan transaksi yang lebih efektif dan transparan. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, integrasi data antarlembaga akan ditingkatkan.

Perluasan Basis Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah juga akan memperluas basis pajak untuk menjustifikasi kenaikan rasio pajak, dengan:

• meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi dan edukasi sistem perpajakan.
• menciptakan peluang bagi industri baru untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan, seperti ekonomi digital dan transaksi berbasis blockchain.
• menyederhanakan administrasi pajak usaha kecil dan menengah untuk mendorong lebih banyak usaha kecil dan menengah untuk bergabung dengan sistem resmi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pemeriksaan pajak merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Agar proses ini berjalan dengan baik, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga kualitas pemeriksaan serta mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Salah satu elemen penting dalam pengawasan ini adalah tim Quality Assurance (QA). Tim QA bertugas untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemeriksaan pajak dilakukan dengan standar yang tinggi, serta menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Training pajak yang berfokus pada tim Quality Assurance bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memastikan kualitas pemeriksaan pajak, mendeteksi potensi kesalahan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Melalui pelatihan ini, tim QA dapat lebih efektif dalam melakukan evaluasi, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemeriksa pajak, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pengawasan, sehingga pemeriksaan pajak menjadi lebih akurat, efisien, dan transparan.

Keberadaan tim QA dalam pemeriksaan pajak sangat krusial karena pemeriksaan yang tidak optimal dapat berakibat pada kesalahan dalam penetapan pajak, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap wajib pajak, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan peran utama dalam menjaga kualitas dan akurasi pemeriksaan, tim QA berfungsi sebagai kontrol yang membantu mendeteksi dan mencegah kesalahan sejak dini sebelum laporan pajak diselesaikan. Dengan demikian, risiko sengketa pajak atau koreksi yang tidak akurat dapat diminimalkan.

Salah satu aspek penting dalam optimalisasi pemeriksaan pajak adalah penerapan standar kerja yang ketat. Tim QA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Mereka melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Selain itu, mereka juga bertugas untuk meninjau kembali keputusan pemeriksa pajak guna memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menjaga kualitas dan akurasi, tim QA juga berperan dalam meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan pajak. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir. Penggunaan teknologi dalam proses Quality Assurance juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemeriksaan pajak. Sistem berbasis digital dapat membantu dalam mendeteksi inkonsistensi data, melakukan audit secara otomatis, serta mengurangi kemungkinan human error dalam proses pemeriksaan.

Baca Juga: Perubahan Kebijakan Pajak UMKM: Dampak, Ketentuan Baru, dan Persiapan Wajib Pajak

Tidak hanya itu, tim QA juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pemeriksa pajak. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas, para pemeriksa pajak dapat memahami standar kerja yang telah ditetapkan dan mampu menerapkannya secara konsisten. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kompetensi individu serta memperkuat kualitas pemeriksaan secara keseluruhan. Selain itu, umpan balik yang diberikan oleh tim QA kepada pemeriksa pajak juga dapat membantu dalam memperbaiki metode kerja dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam praktiknya, optimalisasi pemeriksaan pajak melalui tim QA yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk otoritas perpajakan serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen dalam menerapkan sistem Quality Assurance yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem perpajakan secara keseluruhan, baik dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menciptakan pemeriksaan yang lebih transparan dan adil.

Keberadaan tim Quality Assurance dalam pemeriksaan pajak bukan hanya sekadar memastikan kepatuhan prosedural, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi perpajakan. Dengan penerapan Quality Assurance yang efektif, hasil pemeriksaan pajak dapat lebih akurat, efisien, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Optimalisasi pemeriksaan pajak dengan tim QA yang berkualitas pada akhirnya akan berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih baik, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat diikuti oleh Anda yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan. Sebab, brevet pajak bisa membantu Anda untuk memahami berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Tetapi, tidak kalah penting untuk mengetahui berita atau informasi pajak terkini. Untuk menjamin keadilan bagi para pembayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Penjamin Kualitas Pemeriksaan, yang bertugas untuk menangani perbedaan pendapat mengenai justifikasi hukum atas penyesuaian prosedur pemeriksaan pajak.

Untuk memverifikasi bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemeriksaan pajak dilakukan. DJP dapat menentukan apakah pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada kekurangan yang perlu diperbaiki melalui pemeriksaan ini. Namun pada kenyataannya, pemeriksa pajak dan wajib pajak sering kali tidak setuju dengan perbaikan pajak yang telah dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025), DJP membentuk Tim Quality Assurance Pemeriksaan untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika pemeriksa pajak dan wajib pajak tidak dapat menyepakati dasar hukum untuk melakukan koreksi, tim ini berperan sebagai tempat untuk berdiskusi.

Apa itu Tim Quality Assurance?

Direktur Jenderal Pajak membentuk Tim Quality Assurance Audit sesuai dengan Pasal 49 PMK 15/2025 untuk memeriksa ketidaksepakatan atas dasar hukum untuk melakukan modifikasi dalam pemeriksaan pajak. Tim ini berfungsi sebagai penengah dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada keberatan Wajib Pajak dan juga sudut pandang pemeriksa pajak. Tim Quality Assurance dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

• Memastikan bahwa setiap koreksi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.
• Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi dan memperdebatkan interpretasi hukum yang bertentangan sebelum keputusan akhir, Anda dapat menghindari sengketa pajak yang berlarut-larut.
• Menjaga akuntabilitas dan keterbukaan untuk memungkinkan penerimaan yang lebih adil atas temuan audit oleh kedua belah pihak.

Baca Juga: Tarif PPh Final 0,5% UMKM Berakhir di Akhir 2025: Strategi Pajak untuk 2026

Bagaimana Audit yang Adil Dijamin oleh Tim Quality Assurance?

Menurut Pasal 50 PMK 15/2025, tanggung jawab utama Tim Quality Assurance adalah sebagai berikut:

• Mengatasi perbedaan pendapat antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak mengenai dasar hukum koreksi pemeriksaan.
• Memberikan penilaian dan kesimpulan atas terjadinya perbedaan pendapat.
• Membuat risalah hasil diskusi yang memuat keputusan dan kesimpulan akhir yang harus diikuti oleh pemeriksa pajak.
• Karena sifatnya yang mengikat, pemeriksa pajak wajib mematuhi keputusan yang diberikan oleh Tim Quality Assurance yang dituangkan dalam berita acara diskusi. Oleh karena itu, tanpa bukti-bukti yang kuat, pemeriksa pajak tidak dapat membuat kesimpulan sendiri yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Selain itu, diskusi dengan Tim Quality Assurance memberikan kejelasan hukum bagi Wajib Pajak, sehingga mereka dapat mengajukan keberatan sebelum finalisasi hasil pemeriksaan.

Bagaimana Wajib Pajak Dapat Menghubungi Tim Quality Assurance untuk Mengajukan Diskusi?

Wajib Pajak dapat mengajukan diskusi dengan Tim Quality Assurance jika tidak setuju dengan koreksi yang disarankan dalam pemeriksaan. Menurut Pasal 51 PMK 15/2025, proses pengajuan ini dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada:

• Kepala Kantor Wilayah DJP, baik Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pemeriksaan.
• Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, apabila yang melakukan pemeriksaan adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Setelah berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan ditandatangani dan ditembuskan kepada unit pelaksana pemeriksaan, permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Perubahan kebijakan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus berupaya menyesuaikan regulasi perpajakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu kebijakan signifikan adalah penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

PP 23/2018 memberikan fasilitas tarif PPh final 0,5 persen kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meringankan beban pajak UMKM dan mendorong mereka untuk lebih berkontribusi dalam perekonomian formal. Namun, fasilitas ini tidak berlaku selamanya; terdapat batasan waktu pemanfaatan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk badan usaha. Wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan tarif ini selama tujuh tahun, koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa, atau perseroan perorangan selama empat tahun, dan perseroan terbatas (PT) selama tiga tahun.

Setelah masa berlaku tersebut berakhir, wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Alternatifnya, bagi yang peredaran brutonya masih di bawah Rp4,8 miliar, dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Selain itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan insentif tambahan bagi UMKM. Mulai tahun pajak 2022, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pengenaan PPh final 0,5 persen. Artinya, jika dalam satu tahun pajak omzet yang diperoleh tidak melebihi Rp500 juta, tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang memberatkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, masa berlaku fasilitas tarif PPh final 0,5 persen bagi sebagian wajib pajak akan segera berakhir. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas ini sejak 2018, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemanfaatannya. Mulai tahun pajak 2025, mereka diwajibkan untuk beralih ke skema perpajakan umum, yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan dan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini, mengingatkan wajib pajak untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.

Baca Juga: Pengembalian PPN bagi Turis Asing di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wisatawan

Perubahan ini menuntut UMKM untuk lebih disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan. Penyelenggaraan pembukuan yang baik menjadi kunci dalam menghitung penghasilan kena pajak secara akurat. Selain itu, dengan adanya kewajiban pembukuan, UMKM diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor dan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional

Bagi UMKM yang merasa kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan, pemerintah menyediakan berbagai program pendampingan dan pelatihan. Salah satunya adalah Business Development Service (BDS) yang dirancang untuk memberikan bimbingan kepada UMKM dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan dan perpajakan. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih siap menghadapi perubahan kebijakan perpajakan dan terus berkembang di masa mendatang

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan pajak UMKM ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan persiapan dan pendampingan yang tepat, diharapkan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan terus berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Hingga akhir tahun 2025, pemerintah memperbolehkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tetap menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5%. Namun, seiring dengan berakhirnya program ini, wajib pajak harus mempersiapkan sejumlah modifikasi. Namun, dengan mengikuti pelatihan pajak, maka wajib pajak akan mampu mengikuti alur pengelolaan pajak sesuai dengan kebijakan yang terbaru saat.

Bahkan pelatihan pajak seringkali diikuti oleh calon spesialis perpajakan. Pemerintah pada Desember 2024 mengumumkan bahwa kebijakan tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM akan diperpanjang hingga akhir 2025. Sebelum beralih ke sistem pembukuan penuh, kebijakan ini memberikan kesempatan terakhir bagi wajib pajak perorangan dan badan yang memenuhi syarat untuk menggunakan rencana pajak ini.

Manfaat dan Landasan Hukum Tarif PPh Final 0,5%

Tarif PPh Final 0,5% pertama kali diterapkan pada PP 23/2018, menggantikan tarif 1% yang sebelumnya ditetapkan dalam PP 46/2013. Program ini dibuat untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan tanpa perlu pembukuan yang rumit. Kebijakan ini telah diperluas untuk mencakup wajib pajak badan dalam bentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan badan usaha milik desa dengan omzet tahunan tidak lebih dari Rp4,8 miliar selain wajib pajak OP dengan diterbitkannya PP 55/2022. Ada beberapa keuntungan dari tarif PPh final 0,5%, antara lain:

• Kesederhanaan administrasi: Wajib pajak tidak perlu menyediakan laporan pembukuan yang lengkap, mereka hanya perlu mencatat omzet.
• Mengurangi beban pajak: Paket ini memberikan perusahaan kecil dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 17 yang berlaku umum.
• Dukungan untuk UMKM: Memfasilitasi akses UMKM ke sistem perpajakan formal, meningkatkan kepatuhan, dan mendorong perluasan usaha kecil. Selain itu, PP 55/2022 menawarkan insentif kepada wajib pajak OP berupa pembebasan pajak atas omzet hingga Rp500 juta per tahun; namun, ada batas waktu penggunaan fasilitas ini yang harus diperhatikan. Menurut PP 55/2022, wajib pajak OP yang terdaftar hingga tahun 2018 dan memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar hanya dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% hingga akhir tahun pajak 2025.

Baca Juga: Kebijakan Baru Pengembalian PPN: Kemudahan untuk Wisatawan Internasional di Indonesia Menurut PMK 81/2024

Hal ini berarti bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun terakhir bagi wajib pajak dalam kategori ini untuk dapat memanfaatkan rencana pajak ini. Mulai tahun 2026, wajib pajak harus menerapkan tarif PPh umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh dan beralih ke sistem pembukuan untuk menentukan laba bersih mereka.

Perubahan Proses Penyampaian SPT Tahunan PPh

Prosedur penyampaian SPT Tahunan juga berubah ketika masa berlaku tarif PPh Final 0,5% berakhir. Catatan omzet, status nihil pada formulir utama, dan pengisian Lampiran III dan IV formulir SPT 1770 merupakan satu-satunya persyaratan yang sebelumnya harus dipenuhi oleh wajib pajak OP yang menggunakan sistem pajak final. Laporan pembukuan yang komprehensif yang mencakup informasi mengenai seluruh pendapatan, biaya perusahaan, dan kewajiban pajak harus disampaikan oleh wajib pajak mulai tahun 2026.

Menyiapkan Sistem Pembukuan yang Lengkap

Penghentian tarif PPh Final 0,5% pada Januari 2026 akan mengakibatkan perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan wajib pajak UMKM. Perubahan ini terutama berdampak pada prosedur administrasi yang lebih rumit dan cara penghitungan pajak. Namun, selama maksimal tujuh tahun setelah penerbitan PP 23/2018 dan PP 55/2022, wajib pajak yang baru terdaftar masih memenuhi syarat untuk menggunakan tarif ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Indonesia, sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia, tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga berbagai fasilitas bagi wisatawan mancanegara. Salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh turis asing saat berbelanja di Indonesia adalah fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau dikenal sebagai VAT Refund. Program ini memungkinkan wisatawan asing mendapatkan kembali sebagian pajak yang telah mereka bayarkan atas pembelian barang di toko-toko tertentu yang terdaftar dalam sistem pengembalian pajak.

Brevet pajak menjadi salah satu sertifikasi penting bagi para profesional di bidang perpajakan, termasuk dalam memahami dan mengelola sistem pengembalian PPN bagi turis asing di Indonesia, sehingga proses klaim dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sistem pengembalian PPN ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik pariwisata serta mendorong belanja wisatawan selama berada di Indonesia. Tidak semua barang yang dibeli bisa mendapatkan pengembalian pajak, dan tidak semua toko menyediakan layanan ini. Oleh karena itu, turis asing yang ingin menikmati fasilitas ini perlu memahami prosedur dan syarat yang berlaku agar dapat mengajukan klaim dengan mudah sebelum meninggalkan Indonesia.

Agar memenuhi syarat untuk pengembalian PPN, wisatawan harus membeli barang di toko yang telah terdaftar dalam skema Tax Refund for Tourists dan memiliki tanda khusus yang menunjukkan bahwa toko tersebut berpartisipasi dalam program ini. Minimal total pembelian dalam satu transaksi biasanya ditetapkan pada jumlah tertentu, yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Oleh karena itu, wisatawan disarankan untuk selalu mengecek informasi terkini sebelum melakukan pembelian.

Saat melakukan pembelian, wisatawan wajib meminta faktur pajak (tax invoice) yang sah dari toko. Faktur ini harus mencantumkan informasi penting seperti nama pembeli, nomor paspor, jumlah PPN yang dibayarkan, serta detail transaksi lainnya. Dokumen ini nantinya akan digunakan sebagai bukti saat mengajukan pengembalian pajak di bandara. Selain faktur, wisatawan juga perlu menyimpan barang yang dibeli dalam kondisi asli karena petugas pajak di bandara mungkin akan meminta untuk melihat barang tersebut sebelum menyetujui klaim pengembalian PPN.

Baca Juga: Tips Mengoptimalkan Pengurangan Pajak Secara Legal untuk Perorangan dan Perusahaan

Proses pengajuan pengembalian PPN dilakukan di bandara internasional sebelum wisatawan meninggalkan Indonesia. Beberapa bandara utama di Indonesia, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan Bandara Ngurah Rai di Bali, telah menyediakan konter khusus untuk layanan ini. Wisatawan perlu menunjukkan paspor, faktur pajak, dan barang yang dibeli kepada petugas pajak di konter pengembalian PPN. Setelah dokumen diperiksa dan disetujui, wisatawan akan menerima pengembalian pajak dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening mereka, tergantung pada kebijakan yang berlaku.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh wisatawan saat mengajukan klaim pengembalian PPN. Salah satunya adalah batas waktu pengajuan klaim yang biasanya ditetapkan dalam jangka waktu tertentu setelah tanggal pembelian. Jika melewati batas waktu tersebut, wisatawan tidak dapat lagi mengajukan klaim meskipun memiliki faktur yang sah. Selain itu, tidak semua barang memenuhi syarat untuk pengembalian pajak, seperti makanan, minuman, atau barang yang telah digunakan selama di Indonesia. Oleh karena itu, wisatawan harus memastikan bahwa barang yang mereka beli memenuhi kriteria yang ditentukan dalam program pengembalian PPN.

Fasilitas pengembalian PPN bagi turis asing di Indonesia memberikan keuntungan bagi wisatawan yang gemar berbelanja selama perjalanan mereka. Dengan memahami syarat dan prosedur yang berlaku, wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk menghemat biaya belanja dan menikmati pengalaman yang lebih menyenangkan di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai skema ini, wisatawan dapat mengunjungi situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak atau bertanya langsung kepada petugas di toko yang berpartisipasi dalam program Tax Refund for Tourists.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah kelas perpajakan yang bisa membantu siapa saja yang membutuhkan wawasan tentang kebijakan perpajakan. Bahkan Training pajak ini sering kali diikuti oleh calon konsultan pajak atau profesi lain dalam dunia perpajakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah Indonesia secara resmi merevisi peraturan yang berkaitan dengan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pengunjung internasional. Dengan mempermudah pengunjung internasional untuk mendapatkan pengembalian pajak atas barang-barang yang mereka beli selama berada di Indonesia, kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata.

Diharapkan bahwa tindakan ini akan mendorong pengeluaran pengunjung yang lebih tinggi dan mempercepat pemulihan industri pariwisata pasca pandemi. Selain itu, pemerintah bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman bagi pengunjung internasional dengan menerapkan sistem pengembalian pajak yang lebih mudah dan teknologi informasi yang lebih canggih.

Pengunjung Asing yang Memenuhi Syarat untuk Pengembalian PPN

Pengunjung asing harus memenuhi kriteria berikut agar memenuhi syarat untuk mendapatkan pengembalian PPN:

• Merupakan warga negara asing yang tidak menetap di Indonesia dan hanya berada di Indonesia selama maksimal 60 hari.
• Membeli Barang Kena Pajak (BKP) dari toko ritel yang telah diidentifikasi sebagai peserta program pengembalian PPN.
• Satu faktur pajak dengan nilai pembelian minimum Rp500.000 atau kumpulan faktur pajak dengan nilai pembelian minimum Rp50.000.
• Sebagai bukti transaksi, simpan faktur pajak atau kuitansi pembelian yang sah.
• Permohonan pengembalian PPN harus diajukan selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal pembelian dan hanya dapat dilakukan satu kali selama kunjungan ke Indonesia.

Prosedur Pengajuan Pengembalian PPN bagi Wisatawan Asing

Untuk mempermudah akses wisatawan, pemerintah telah menyederhanakan prosedur pengembalian PPN. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pembelian dari toko yang disetujui

Pembelian yang dilakukan oleh pengunjung asing harus dilakukan di toko-toko ritel yang telah diidentifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang berpartisipasi dalam program Pengembalian PPN untuk Wisatawan. Toko-toko yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN biasanya ditandai dengan label khusus.

Mengisi aplikasi untuk pengembalian PPN

Gerai ritel yang berpartisipasi akan memberikan formulir aplikasi pengembalian PPN kepada wisatawan internasional setelah mereka melakukan pembelian. Formulir ini harus diisi dengan akurat dan diserahkan bersama tanda terima pembelian atau faktur pajak.

Baca Juga: Prosedur e-Faktur Client Desktop: Migrasi ke Coretax dan Penyesuaian Tarif PPN 12%

Melakukan konfirmasi di Bandara Global

Wisatawan asing harus mengunjungi meja pengembalian PPN di bandara internasional dan memberikan dokumentasi berikut sebelum meninggalkan Indonesia:

• Barang yang dibeli sebagai bukti transaksi.
• Kuitansi pembelian atau faktur pajak dari lokasi ritel yang ditentukan.
• Aplikasi yang telah diisi untuk pengembalian PPN.

Sebelum menyetujui pengembalian pajak, petugas akan memeriksa barang dan dokumen.

Mendapatkan pengembalian PPN

Pengembalian pajak dapat diberikan melalui transfer bank atau metode pembayaran lain yang telah diatur sebelumnya jika semua persyaratan telah dipenuhi.

Perubahan Signifikan pada PMK 81/2024

Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, PMK 81/2024 memperkenalkan beberapa perubahan signifikan, seperti:

• Jumlah pembelian minimum yang lebih tinggi untuk pengajuan pengembalian PPN untuk mencerminkan kondisi perekonomian. Memperluas daftar peritel yang berpartisipasi untuk memungkinkan partisipasi perusahaan ritel tambahan dalam program ini.
• Penyederhanaan proses aplikasi dan verifikasi, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses.

Perubahan-perubahan ini akan membuat pembelian di Indonesia menjadi lebih mudah dan nyaman bagi pengunjung dari negara lain.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai bagian dari implementasi kebijakan perpajakan terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan petunjuk komprehensif tentang cara menggunakan e-Faktur Client Desktop. Temukan informasi lebih lanjut mengenai migrasi data ke Coretax, modifikasi tarif, dan prosedur. DJP dan Coretax telah menerbitkan KEP-54/PJ/2025, yang mengatur penggunaan program e-Faktur Client Desktop secara opsional. Sebelum peralihan sepenuhnya ke Coretax, kebijakan ini mencoba untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat faktur pajak (FP). Jika Anda ingin menjadi staf [pajak pada sebuah perusahaan, maka mengikuti kursus pajak sangatlah penting. Sebab, akan membantu Anda untuk menguasai kebijakan pajak yang berlaku saat ini.

Siapa Saja yang Bisa Menggunakan e-Faktur Client Desktop?

e-Faktur Client Desktop tidak tersedia untuk semua PKP. Persyaratan yang tercantum di bawah ini harus dipenuhi:

• Dengan menggunakan aplikasi ini, PKP yang telah diverifikasi sebelum tahun 2025 dapat membuat Faktur Pajak Keluaran. Karena belum memiliki akun aplikasi atau sertifikat elektronik (.p12), PKP yang baru dikukuhkan pada tahun 2025 tidak dapat menggunakan e-Faktur Client Desktop.
• Selain itu, satu-satunya tujuan e-Faktur Client Desktop adalah untuk membuat faktur pajak keluaran. Coretax diperlukan untuk pengkreditan Pajak Masukan, pembatalan faktur, dan pelaporan SPT Masa PPN.

Penyesuaian Tarif PPN Sebesar 12 Persen

Wajib Pajak saat ini harus mengubah secara manual aplikasi e-Faktur Client Desktop yang masih menggunakan tarif PPN yang lama yaitu 11%. Untuk mengubah tarif menjadi 12%, ikuti langkah-langkah berikut:

• Kalikan seluruh harga transaksi dengan 11/12 untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Misalnya, DPP yang dimasukkan adalah Rp11.000.000 (Rp12.000.000 × 11/12) jika total harga transaksi adalah Rp12.000.000.
• Kalikan DPP yang telah disesuaikan dengan tarif 12% untuk memasukkan kolom PPN.
• 000.000 × 12%, misalnya, sama dengan Rp1.320.000.
• Jika ada banyak kategori barang atau jasa, ulangi prosedur ini untuk setiap item faktur.

Transfer Data ke Coretax dari Desktop Klien e-Faktur

Setelah faktur diterbitkan, proses migrasi data akan selesai secara otomatis dalam waktu tidak lebih dari dua hari kerja. Data faktur dapat diakses melalui menu daftar pajak keluaran Coretax setelah proses migrasi selesai. Jika faktur yang telah dimigrasi perlu dikembalikan, pembeli bertanggung jawab untuk menangani prosedur pengembalian melalui Coretax. Pengembalian faktur tidak dapat dilakukan melalui e-Faktur Client Desktop.

Baca Juga: Pajak Pekerja dan Industri Padat Karya, Insentif PPh 21 DTP 2025 Berlaku Sampai Kapan?

Memanfaatkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Format NSFP 16 digit diganti dengan format 17 digit pada Januari 2025. Angka 9 secara otomatis ditambahkan ke digit kelima oleh sistem Coretax. Ilustrasi penyesuaian NSFP adalah sebagai berikut:

• 0400032527031169 adalah NSFP di e-Faktur Client Desktop.
• NSFP Coretax: 0400932527031169

Jika faktur perlu diganti, angka ketiga dan keempat akan diubah untuk mencerminkan jumlah yang baru.

Pengembalian Pelaporan PPN Reguler

PPN Reguler Tidak dimungkinkan untuk melaporkan pengembalian menggunakan e-Faktur Client Desktop. Prosedur berikut ini harus diikuti oleh wajib pajak yang menggunakan Coretax:

• Buka Coretax dan buka modul Surat Pemberitahuan (SPT).
• Untuk mulai membuat laporan, pilih menu SPT > Draft SPT.
• Sebelum mengirimkan laporan, pastikan semua informasi telah dimasukkan dengan benar.

Faktur Pajak Pengembalian dan Pajak Masukan

Pengembalian dan pengkreditan Faktur Pajak Masukan diselesaikan sepenuhnya di dalam Coretax. Tindakan berikut ini dapat dilakukan jika faktur pajak yang berlawanan belum dipindahkan tepat waktu:

• Untuk memastikan faktur pajak telah diunggah dengan benar, periksa barcode pada faktur pajak tersebut.
• Untuk konfirmasi lebih lanjut, hubungi rekanan.
• Di Coretax, cari faktur dalam format NSFP 17 digit.

Jika masalah terus berlanjut, hubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan perusahaan sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Namun, tidak sedikit orang yang merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Untungnya, ada berbagai cara legal yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengurangan pajak, baik bagi individu maupun perusahaan. Dengan memahami peraturan perpajakan dan menerapkan strategi yang tepat, beban pajak dapat diminimalkan tanpa melanggar hukum.

Bagi perorangan, salah satu cara utama untuk mengurangi pajak adalah dengan memanfaatkan potongan dan kredit pajak yang tersedia. Pemerintah sering kali memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak untuk berbagai keperluan, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan sumbangan amal. Dengan mengetahui jenis pengeluaran yang dapat dikurangkan, seseorang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara signifikan. Selain itu, memanfaatkan fasilitas investasi yang memiliki keuntungan pajak, seperti dana pensiun atau asuransi tertentu, juga dapat menjadi strategi yang efektif.

Selain itu, individu dapat mengoptimalkan pengurangan pajak dengan memastikan bahwa mereka telah mengelola laporan keuangan dengan baik. Dokumentasi yang rapi atas setiap pengeluaran yang memenuhi syarat pengurangan pajak akan sangat membantu dalam proses pelaporan. Menggunakan jasa konsultan pajak juga bisa menjadi pilihan yang bijak untuk memastikan bahwa semua potensi pengurangan pajak telah dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi perusahaan, perencanaan pajak yang matang menjadi kunci dalam mengurangi kewajiban pajak secara legal. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, perusahaan yang melakukan investasi dalam riset dan pengembangan atau kegiatan yang mendukung program keberlanjutan sering kali mendapatkan keringanan pajak. Selain itu, skema depresiasi aset juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara bertahap sesuai dengan umur ekonomis aset tersebut.

Pengelolaan biaya operasional juga berperan penting dalam optimasi pajak perusahaan. Biaya-biaya yang terkait dengan operasional bisnis, seperti sewa, gaji karyawan, serta pembelian barang dan jasa yang mendukung kegiatan usaha, dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, pencatatan yang akurat dan transparan sangat diperlukan agar setiap biaya yang memenuhi syarat dapat dimasukkan dalam laporan pajak.

Baca Juga: Pengenaan PPN pada Jasa Luar Negeri: Ketentuan dan Implikasinya

Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan restrukturisasi bisnis untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Misalnya, dengan membentuk anak perusahaan atau memanfaatkan zona ekonomi khusus yang menawarkan insentif pajak tertentu. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan regulasi agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak juga semakin penting di era digital ini. Dengan menggunakan software akuntansi dan aplikasi perpajakan, baik individu maupun perusahaan dapat lebih mudah dalam mencatat transaksi keuangan dan menghitung pajak secara otomatis. Ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi peluang pengurangan pajak yang mungkin terlewatkan.

Pada akhirnya, mengoptimalkan pengurangan pajak bukan berarti menghindari kewajiban pajak, tetapi lebih kepada memanfaatkan setiap peluang yang diberikan oleh regulasi perpajakan secara cerdas dan legal. Dengan perencanaan yang baik, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan pajak, serta pencatatan keuangan yang rapi, individu dan perusahaan dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum. Dengan demikian, mereka tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga tetap berkontribusi secara adil terhadap pembangunan negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas dasar konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Namun, dengan semakin berkembangnya transaksi internasional, jasa yang diperoleh dari luar negeri juga menjadi objek pengenaan PPN di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara penyedia jasa dalam negeri dan luar negeri serta mengoptimalkan penerimaan pajak negara.

Training pajak mengenai pengenaan PPN pada jasa luar negeri bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku usaha dan profesional pajak tentang kewajiban pemungutan, perhitungan, serta pelaporan PPN atas jasa yang diperoleh dari luar negeri, sehingga kepatuhan pajak dapat terjaga dan risiko sanksi dapat dihindari

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengenaan PPN atas jasa luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Secara sederhana, jasa luar negeri yang dimanfaatkan di dalam negeri dianggap sebagai konsumsi dalam negeri, sehingga dikenakan PPN dengan mekanisme tertentu.

Ketentuan PPN atas jasa luar negeri didasarkan pada prinsip “destination principle”, yang berarti pajak dikenakan di negara tempat jasa tersebut digunakan atau dimanfaatkan. Dengan demikian, jika suatu jasa diberikan oleh penyedia jasa asing kepada pihak di Indonesia dan jasa tersebut digunakan dalam kegiatan bisnis atau konsumsi pribadi di Indonesia, maka jasa tersebut dikenakan PPN.

Subjek pajak yang bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran PPN atas jasa luar negeri adalah penerima jasa di Indonesia. Mekanisme ini dikenal sebagai “self-assessed VAT”, di mana pihak penerima jasa wajib menghitung, memungut, dan menyetorkan PPN atas transaksi tersebut ke kas negara. Tarif PPN yang berlaku untuk jasa luar negeri adalah 11% dari nilai transaksi jasa, sesuai dengan ketentuan tarif PPN yang berlaku saat ini.

Proses pembayaran PPN atas jasa luar negeri dilakukan melalui mekanisme reverse charge mechanism, di mana penerima jasa mencatat PPN yang dibayar sebagai Pajak Masukan. Jika penerima jasa merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka Pajak Masukan ini dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, bagi non-PKP atau individu yang bukan pelaku usaha, PPN atas jasa luar negeri tetap menjadi beban biaya yang tidak dapat dikreditkan.

Jenis jasa luar negeri yang dikenakan PPN cukup beragam, mencakup jasa konsultasi, jasa teknologi informasi, jasa pelatihan, jasa periklanan, serta berbagai jasa profesional lainnya. Contoh konkret penerapan pajak ini adalah ketika sebuah perusahaan Indonesia menggunakan jasa konsultan asing untuk analisis pasar atau ketika bisnis lokal membeli layanan cloud computing dari penyedia layanan teknologi berbasis luar negeri.

Baca Juga: Bikin Urusan Perpajakan Lebih Sederhana, Apa Tantangan yang Akan Dihadapi CoreTax?

Pengenaan PPN atas jasa luar negeri memiliki beberapa implikasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Dari sisi administrasi, perusahaan yang sering bertransaksi dengan penyedia jasa luar negeri perlu memahami kewajiban pemungutan dan pelaporan PPN agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berujung pada sanksi pajak. Selain itu, pengenaan PPN ini juga dapat berdampak pada biaya operasional bisnis, terutama jika jasa yang digunakan tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Dalam era digital saat ini, tantangan lain dalam pengenaan PPN atas jasa luar negeri adalah pemantauan dan kepatuhan terhadap transaksi yang dilakukan secara daring. Dengan semakin maraknya penggunaan platform digital dan layanan berbasis cloud dari luar negeri, pemerintah terus memperkuat pengawasan dan mekanisme pemungutan PPN untuk memastikan kepatuhan wajib pajak serta menghindari potensi kehilangan penerimaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.