Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini melakukan evaluasi terhadap tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Evaluasi tarif ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang, serta untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. PPh 21 sendiri adalah salah satu jenis pajak yang langsung dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan, baik itu gaji, upah, honorarium, maupun tunjangan lainnya. Dengan adanya evaluasi terhadap tarif ini, muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi karyawan secara langsung.

Evaluasi tarif PPh 21 ini berpotensi membawa dampak yang signifikan bagi banyak karyawan, terutama dalam hal besaran potongan pajak yang akan dikenakan pada penghasilan mereka. Tarif PPh 21 sendiri terbagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Dengan adanya evaluasi, bisa saja terjadi perubahan pada penggolongan tarif pajak ini, baik itu penurunan atau peningkatan. Jika terjadi penurunan tarif, maka potongan pajak yang dikenakan pada gaji karyawan akan lebih ringan, sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan setelah dipotong pajak akan lebih besar. Sebaliknya, jika tarif pajak naik, karyawan akan menerima potongan pajak yang lebih besar, yang tentu akan mengurangi jumlah penghasilan yang mereka bawa pulang.

Selain itu, evaluasi tarif PPh 21 ini juga berpotensi untuk memperkenalkan pembaruan terkait dengan penghasilan yang bebas pajak atau tidak dikenakan PPh 21. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat meningkatkan batas penghasilan yang bebas pajak untuk memberi ruang lebih besar bagi karyawan dengan penghasilan rendah. Hal ini akan memberikan keringanan pajak kepada mereka yang penghasilannya masih tergolong kecil, sehingga mereka tidak terbebani dengan kewajiban pajak yang berat.

Namun, meskipun ada kemungkinan dampak positif berupa penurunan tarif atau peningkatan batas penghasilan bebas pajak, evaluasi ini juga dapat membawa dampak negatif, terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan menengah hingga tinggi. Jika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak pada kelompok penghasilan tinggi, maka karyawan dengan gaji besar akan merasakan dampaknya dengan peningkatan potongan pajak mereka. Hal ini tentu akan mengurangi penghasilan yang mereka terima, meskipun dapat diimbangi dengan program pemerintah lainnya, seperti insentif atau pengurangan pajak untuk sektor tertentu.

Baca Juga: Zakat Bisa Mengurangi Pajak, Bagaimana Caranya?

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah aspek administrasi dan pemahaman karyawan terhadap perubahan tarif pajak. Evaluasi tarif PPh 21 yang terjadi dapat mempengaruhi cara perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga karyawan mungkin perlu memahami peraturan baru ini agar tidak bingung atau merasa dirugikan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas antara DJP dan perusahaan dalam hal pembaruan tarif pajak sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman.

Bagi sebagian karyawan, perubahan tarif PPh 21 juga bisa berpengaruh terhadap perencanaan keuangan pribadi mereka. Jika tarif pajak mengalami penurunan, mereka mungkin dapat memanfaatkan penghematan ini untuk menabung atau meningkatkan pengeluaran mereka. Namun, jika tarif pajak meningkat, mereka harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan merencanakan keuangan untuk mengimbangi kenaikan potongan pajak.

Secara keseluruhan, evaluasi tarif PPh 21 yang dilakukan oleh DJP dapat membawa dampak yang beragam bagi karyawan, baik positif maupun negatif, tergantung pada keputusan yang diambil terkait penyesuaian tarif dan kebijakan perpajakan lainnya. Oleh karena itu, karyawan disarankan untuk mengikuti perkembangan terkait perubahan tarif pajak ini dengan seksama dan menyesuaikan pengelolaan keuangan mereka untuk menghadapi kemungkinan perubahan yang akan datang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bekerja sebagai staf pajak pada sebuah perusahaan. Karena nantinya dari kursus pajak Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan perpajakan dan bahkan juga mendapatkan sertifikatnya. Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengevaluasi struktur dan skema tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, evaluasi ini bertujuan untuk membuat prosedur pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 menjadi lebih sederhana, mudah dimengerti, dan dapat diterapkan.

Dwi menginformasikan kepada tim media pada hari Senin, 3 Oktober, bahwa tujuan dari penyempurnaan rencana dan struktur ini adalah untuk menerapkan prinsip kesederhanaan dalam pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21. Namun, dengan sejumlah penyesuaian yang sedang dipertimbangkan, DJP menjamin bahwa skema pemotongan PPh Pasal 21 TER akan tetap digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dampak yang Mungkin Terjadi pada Pekerja

Banyak karyawan yang saat ini mengkhawatirkan peninjauan tarif PPh 21 TER, terutama karena implementasinya telah menimbulkan sejumlah keluhan. Beberapa pekerja percaya bahwa potongan pajak mereka telah meningkat, terutama ketika mereka menerima bonus dan tunjangan hari raya (THR). Penghasilan tetap dan tidak tetap dijumlahkan dan kemudian dipotong pajak dengan tarif efektif rata-rata di bawah skema TER. Hal ini menyiratkan bahwa ketika pendapatan bulanan karyawan meningkat sebagai akibat dari bonus atau THR, begitu pula dengan tarif pajaknya. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak yang lebih tinggi bagi karyawan selama bulan-bulan tertentu. Pada kenyataannya, karyawan dapat membayar lebih banyak PPh 21 dalam beberapa situasi.

Pedoman untuk Program PPh 21 TER

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dirujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 yang mengatur program TER ini. Menurut ketentuan ini, tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan tetap dalam satu masa pajak menentukan besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong. Jumlah pajak yang dipotong bisa sangat bervariasi karena program ini menggabungkan penghasilan tetap dan tidak tetap dalam satu bulan. Sebagai contoh, tarif efektif bulanan kategori A yang berlaku adalah 1,5% jika seorang karyawan dengan status TK/0 mendapatkan kompensasi sebesar Rp8 juta setiap bulannya. Namun, total penghasilan karyawan tersebut naik menjadi Rp16 juta jika ia menerima THR di bulan berikutnya, yang setara dengan satu kali gaji. Pajak yang dipotong lebih tinggi dari bulan biasa karena tarif efektif bulanan berubah menjadi 7%.

Baca Juga: PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Peluang Emas untuk Pemudik 2025!

Apakah Beban Pajak akan Bertambah untuk Karyawan?

DJP menekankan bahwa penggunaan TER untuk menghitung PPh Pasal 21 tidak akan meningkatkan beban pajak wajib pajak secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan hanya pemotongan pajak bulanan yang dilakukan dari bulan Januari hingga November yang dikenakan tarif TER. Berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17, pemberi kerja akan melakukan rekonsiliasi pajak pada bulan Desember. Jumlah keseluruhan pajak yang harus dibayar oleh karyawan di bawah pendekatan ini sama dengan pendekatan sebelumnya, dengan pengecualian bahwa potongan pajak di bawah rencana TER didistribusikan secara berbeda sepanjang tahun.

Tujuan dari pengkajian berkelanjutan DJP terhadap rencana TER PPh 21 adalah untuk merampingkan pemotongan pajak tanpa meningkatkan beban pajak bagi karyawan. Namun pada kenyataannya, penggunaan TER dapat mengakibatkan pemotongan pajak yang lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu. Untuk memprediksi perubahan potongan pajak selama bulan-bulan ketika mereka menerima penghasilan tambahan, seperti bonus dan THR, karyawan harus memahami bagaimana sistem ini beroperasi. Karyawan dapat mengelola pajak dengan lebih baik dan mencegah dampak yang tidak diinginkan dengan perencanaan keuangan yang baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki manfaat tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, zakat juga memiliki dampak positif dalam perhitungan pajak, karena dapat digunakan sebagai pengurang dalam kewajiban pajak seseorang. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana mekanisme pengurangan pajak dengan zakat bekerja. Oleh karena itu, memahami hubungan antara zakat dan pajak, serta mengikuti training pajak yang tepat, dapat membantu wajib pajak mengoptimalkan hak mereka dalam sistem perpajakan yang berlaku.

Secara hukum, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat yang diakui pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Artinya, seseorang atau badan usaha yang membayar zakat dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak mereka, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Agar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa zakat tersebut disalurkan melalui lembaga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Lembaga-lembaga ini mencakup BAZNAS dan lembaga zakat yang telah memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, pembayaran zakat harus didukung dengan bukti pembayaran resmi yang nantinya dapat digunakan dalam proses pelaporan pajak tahunan. Tanpa bukti tersebut, pengurangan pajak dari zakat tidak dapat dilakukan.

Training pajak atau pelatihan pajak dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang mekanisme pengurangan pajak melalui zakat. Melalui pelatihan ini, peserta dapat belajar tentang aspek legal perpajakan, cara menghitung pajak penghasilan setelah memperhitungkan zakat, serta prosedur pelaporan yang benar. Dalam pelatihan pajak, biasanya juga diajarkan bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesalahan dalam melaporkan zakat sebagai pengurang pajak.

Baca Juga: Pajak di Gig Economy Menghadapi Era Kerja Fleksibel

Selain manfaat dalam pengurangan pajak, pembayaran zakat melalui jalur resmi juga memiliki dampak sosial yang besar. Zakat yang dikelola oleh lembaga resmi akan didistribusikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi. Dengan demikian, selain mengurangi beban pajak, zakat juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Meskipun mekanisme pengurangan pajak melalui zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang cara kerja sistem ini. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan literasi perpajakan mereka, baik melalui pelatihan mandiri maupun melalui Training Pajak yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.

Dengan memahami cara zakat dapat mengurangi pajak, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban keagamaan sekaligus mendapatkan manfaat dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, partisipasi dalam training pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta pemanfaatan regulasi yang menguntungkan. Dengan adanya kombinasi zakat dan perencanaan pajak yang baik, individu maupun badan usaha dapat menjalankan kewajiban mereka secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat menjadi upaya terbaik bagi Anda yang ingin terjun dunia kerja. Karena dengan brevet pajak Anda akan menguasai kebijakan pajak dan memiliki sertifikasi pajak, yang mana saat ini dunia kerja persaingannya sangat ketat, mengharuskan setiap orang menguasai berbagai hal. Selain mengikuti brevet pajak, Anda juga bisa update tentang berita perpajakan terbaru agar tidak ketinggalan. Idul Fitri biasanya menjadi hari pertama dalam kalender yang dilingkari oleh para pejuang rupiah yang sedang berjuang di luar negeri. Mengapa? Karena pada hari itu, mereka berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman dengan penuh suka cita, berbekal uang THR dari tempat kerja di luar negeri untuk dibagikan kepada keluarga.

Sesuai dengan definisi Idulfitri yang merupakan hari kemenangan, hari raya ini juga menandai berakhirnya puasa sebulan penuh menahan lapar, haus, dan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Idul Fitri tidak hanya menjadi momen penting bagi para prajurit yang bertugas di luar negeri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang latar belakang agama. Mesin yang menggerakkan ekonomi individu di semua tingkatan adalah perubahan substansial dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, ada unsur kegiatan pariwisata yang meningkat selama liburan Idul Fitri. Mayoritas kegiatan mudik berlangsung selama libur lebaran, yang juga berarti bahwa rumah makan, toko kelontong, dan restoran di sepanjang jalur mudik di seluruh Indonesia akan mengalami lonjakan bisnis dari lebih banyak pelanggan yang singgah karena perjalanan mudik yang panjang.

PPN Maskapai Penerbangan Salah satu biaya yang harus dipertimbangkan penumpang saat terbang adalah biaya tiket. Maskapai penerbangan yang menawarkan jasa transportasi udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi sebagai upaya untuk meringankan beban keuangan masyarakat dan mendorong ekspansi industri penerbangan. Meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan industri penerbangan nasional adalah tujuan dari program ini.

Durasi Kebijakan Diskon PPN Tiket Pesawat

Untuk memperlancar arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, pemerintah secara resmi mengumumkan skema insentif berupa diskon pajak untuk pembelian tiket pesawat. Tiket yang dibeli antara tanggal 1 Maret hingga 7 April 2025, berhak mendapatkan insentif ini, dan penerbangan yang dijadwalkan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025, berhak mendapatkan kebijakan ini.

Baca Juga: Tapping Box dan Masa Depan Pengawasan Pajak yang Lebih Efektif

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025, yang menguraikan kebijakan ini, berupaya untuk mengurangi beban keuangan dari biaya perjalanan bagi mereka yang ingin mengunjungi kampung halaman selama musim mudik. Diharapkan keringanan pajak ini akan menurunkan harga tiket pesawat, sehingga lebih banyak orang yang menggunakan transportasi udara untuk mudik.

Tiket Pesawat dengan Diskon PPN

Untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah menawarkan layanan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Insentif ini bertujuan untuk mempromosikan perjalanan udara dan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat umum. Pelanggan hanya membayar 5% dari pajak di bawah rencana ini karena pemerintah membayar 6% dari total PPN. Enam persen dari nilai penggantian tiket digunakan untuk menentukan berapa banyak PPN DTP yang harus dibayarkan pemerintah. Angka penggantian ini termasuk tarif dasar, biaya tambahan bahan bakar, biaya bagasi tambahan, dan biaya pemilihan tempat duduk sebagai komponen biaya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah salah satu sertifikasi yang penting dalam memahami peraturan perpajakan, terutama bagi pekerja di sektor gig economy yang semakin berkembang di era digital ini. Gig economy mengacu pada sistem ekonomi di mana individu bekerja secara fleksibel, biasanya melalui platform digital seperti ojek online, layanan antar makanan, desain grafis lepas, hingga konsultasi profesional berbasis proyek. Kemajuan teknologi telah mengubah pola kerja tradisional menjadi lebih dinamis, namun juga membawa tantangan baru dalam aspek perpajakan.

Pekerja dalam gig economy sering kali tidak terikat oleh kontrak kerja jangka panjang dengan perusahaan. Mereka bekerja secara mandiri dan mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Dalam sistem perpajakan konvensional, karyawan menerima gaji yang sudah dipotong pajak oleh perusahaan melalui mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Namun, bagi pekerja lepas atau freelancer, mereka bertanggung jawab sendiri atas kewajiban pajaknya. Inilah mengapa pemahaman tentang kursus pajak menjadi sangat penting bagi mereka, agar tidak mengalami kendala dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Salah satu tantangan utama dalam perpajakan di gig economy adalah rendahnya kesadaran pajak. Banyak pekerja fleksibel yang belum memahami bahwa mereka tetap memiliki kewajiban pajak meskipun tidak bekerja di bawah naungan perusahaan tertentu. Selain itu, pendapatan yang tidak menentu sering kali membuat mereka kesulitan dalam menyisihkan dana untuk membayar pajak. Tanpa edukasi yang memadai, hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor ini. Oleh karena itu, pelatihan brevet pajak atau program edukasi perpajakan yang sederhana dan mudah diakses sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pekerja fleksibel terhadap sistem pajak.

Di beberapa negara, pemerintah telah mengambil langkah untuk menyesuaikan kebijakan pajak dengan pola kerja fleksibel. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah sistem pemotongan pajak otomatis dari penghasilan yang diperoleh melalui platform digital. Dengan cara ini, pajak dapat langsung dipotong dari setiap transaksi sebelum dana diterima oleh pekerja. Sementara di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terus mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai untuk sektor gig economy. Salah satu usulan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan pajak yang lebih fleksibel, misalnya dengan tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan jumlah penghasilan dalam periode tertentu.

Baca Juga: Tapping Box: Inovasi Digital untuk Pengawasan Pajak yang Transparan dan Akuntabel

Selain regulasi yang lebih adaptif, kemudahan dalam pelaporan dan administrasi pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Digitalisasi dalam layanan perpajakan dapat membantu pekerja gig economy untuk melaporkan pajaknya dengan lebih mudah dan cepat. Beberapa platform sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk mengintegrasikan sistem perpajakan ke dalam layanan mereka, sehingga pekerja tidak perlu repot melakukan penghitungan pajak secara manual.

Ke depan, tren gig economy diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan perubahan pola kerja dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pekerja di sektor ini untuk memahami aspek perpajakan sejak dini agar tidak mengalami masalah di kemudian hari. Dengan regulasi yang lebih fleksibel, edukasi pajak yang lebih luas, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak, diharapkan tingkat kepatuhan pajak di sektor gig economy dapat meningkat. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak maupun bagi pekerja fleksibel yang memiliki kepastian hukum dan finansial. Pada akhirnya, pemahaman tentang kursus pajak akan menjadi kunci bagi pekerja fleksibel dalam menghadapi tantangan perpajakan di era kerja modern ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat menjadi opsi terbaik jika Anda ingin menguasai kebijakan perpajakan. Sebab, dalam pelatihan pajak tersebut akan memberikan Anda materi tentang perundang-undangan pajak. Pengetahuan pajak tersebut juga bisa membantu untuk mematuhi kebijakan pajak Pemerintah terus mencari cara untuk memaksimalkan pendapatan pajak sekaligus menjaga kepatuhan pajak di berbagai sektor ekonomi di era digital yang berkembang pesat. Penggunaan Tapping Box, sebuah perangkat yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pembayaran pajak, terutama di sektor bisnis berbasis uang tunai seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan, merupakan salah satu solusi kreatif yang saat ini mulai diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Apa itu Tapping Box?

Tapping box adalah sebuah gadget yang terhubung dengan sistem point of sale (POS) atau kasir perusahaan. Setiap transaksi, termasuk pembayaran tunai dan elektronik, dilacak oleh program ini. Sistem Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kemudian menerima data dari setiap transaksi secara instan dan real time. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan menjamin bahwa semua transaksi perusahaan terdokumentasi secara akurat dan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Keuntungan Tapping Box bagi Pengusaha dan Pemerintah

Baik pemerintah maupun pengusaha mendapatkan keuntungan dari penggunaan Tapping Box dalam beberapa cara. Berikut adalah beberapa keuntungan utama:

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Lebih Tinggi

Pengusaha lebih termotivasi untuk mencatat transaksi secara tepat waktu dan transparan ketika pemerintah memantaunya secara real time. Hal ini mengurangi kemungkinan memanipulasi transaksi untuk mengurangi kewajiban pajak.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Dalam rangka memaksimalkan pengumpulan pajak, Tapping Box memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh data transaksi yang tepat. Selain itu, teknologi ini juga mengurangi kebocoran penerimaan pajak, terutama dari UMKM dan sektor yang tidak terorganisir, yang sering kali sulit untuk diawasi.

Kemudahan Wirausaha

Penggunaan Tapping Box dapat memudahkan pemilik usaha dalam mencatat dan menyetorkan pajak. Pencatatan data transaksi secara otomatis oleh alat ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam perhitungan pajak dan menyederhanakan prosedur administrasi pajak.

Baca Juga: Jangan Salah Urus! Ini Beda Perubahan Data dan Pindah NPWP

Pengurangan Ekonomi Bayangan

Tapping Box dapat mengurangi shadow economy yang sulit untuk diawasi, terutama pada industri ritel dan jasa. Untuk mengurangi jumlah ruang yang tersedia untuk transaksi di luar sistem resmi, teknologi ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi.

Mengapa Menggunakan Tapping Box untuk Pemantauan Pajak di Era Digital?

Otoritas pajak menggunakan aplikasi Tapping Box untuk melacak transaksi penjualan secara real time di berbagai industri, termasuk ritel, hotel, dan restoran. Tapping Box merupakan alat pengawasan pajak yang sukses di era digital karena beberapa alasan:

Akurasi dan Transparansi Data

Semua transaksi penjualan perusahaan secara otomatis dicatat oleh Tapping Box dan dikirim langsung ke sistem Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Hal ini mengurangi kemungkinan manipulasi data penjualan, yang sering terjadi pada organisasi yang menggunakan sistem manual atau semi-digital, dan menjamin bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dilaporkan secara jujur.

Pemantauan Secara Real Time

Pemerintah daerah dapat mengawasi transaksi perusahaan secara real time dengan Tapping Box. Hal ini memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran atau perbedaan dalam pengembalian pajak segera dan untuk merespon dengan cepat jika mereka menemukan bukti kecurangan pajak.

Menghentikan Kegiatan Ekonomi Bayangan

Ekonomi bayangan, yang juga dikenal sebagai ekonomi informal, adalah masalah yang signifikan di banyak negara di mana transaksi komersial tidak dilaporkan sama sekali atau tidak didokumentasikan secara akurat. Tapping Box memastikan bahwa setiap transaksi bisnis dicatat, yang membantu menghentikan praktik-praktik semacam ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan modern, terutama dengan berkembangnya teknologi digital. Salah satu inovasi yang kini semakin banyak diterapkan adalah Tapping Box, sebuah perangkat yang berfungsi untuk merekam dan mengirimkan data transaksi secara langsung ke server otoritas pajak. Penggunaan Tapping Box di berbagai sektor usaha bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Dengan demikian, teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam pengawasan pajak di era digital.

Brevet Pajak Tapping Box bekerja dengan cara menghubungkan sistem kasir atau point of sales (POS) dengan perangkat khusus yang mampu mencatat semua transaksi yang terjadi di tempat usaha. Data yang dikumpulkan oleh alat ini akan dikirim secara otomatis ke otoritas pajak tanpa harus bergantung pada pelaporan manual dari wajib pajak. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengawasi secara real-time aktivitas usaha yang dilakukan oleh restoran, hotel, tempat hiburan, serta berbagai sektor lainnya yang memiliki kewajiban pajak daerah maupun pusat. Selain itu, Tapping Box dapat mengurangi potensi manipulasi atau pengurangan omzet yang sering dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

Keberadaan Tapping Box memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan karena mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan omzet. Beberapa daerah yang telah menerapkan Tapping Box bahkan melaporkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara drastis setelah alat ini dipasang di berbagai tempat usaha. Brevet Pajak Peningkatan transparansi ini juga memberikan keadilan bagi para pelaku usaha yang selama ini telah patuh terhadap pajak, karena mereka tidak lagi merasa dirugikan oleh praktik kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pihak yang tidak jujur.

Namun, dalam implementasinya, Tapping Box juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak sedikit pelaku usaha yang merasa keberatan dengan pemasangan alat ini karena dianggap mengganggu operasional atau menambah beban finansial mereka. Selain itu, masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang dapat menghambat pengiriman data secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar para pelaku usaha memahami bahwa tujuan utama dari Tapping Box adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi pendukung Tapping Box dapat berfungsi dengan baik agar alat ini benar-benar efektif dalam penerapannya.

Baca Juga: Mengapa Penggunaan Data Biometrik Penting dalam Sistem Perpajakan?

Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan adalah sebuah keniscayaan. Tapping Box merupakan salah satu contoh bagaimana inovasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas usaha. Ke depan, diharapkan sistem ini dapat terus dikembangkan dengan berbagai fitur tambahan, seperti integrasi dengan kecerdasan buatan atau analisis data yang lebih mendalam untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dapat memantau penerimaan pajak secara lebih akurat, tetapi juga dapat mengambil langkah-langkah preventif terhadap potensi pelanggaran perpajakan yang lebih kompleks.

Brevet Pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan adil. Dengan adanya Tapping Box, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak semakin meningkat, sehingga penerimaan negara pun dapat lebih optimal. Keberhasilan alat ini tentu bergantung pada dukungan semua pihak, baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Jika semua pihak bekerja sama dalam penerapannya, maka Tapping Box akan menjadi solusi yang efektif dalam membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai wajib pajak maupun seseorang yang bekerja di dunia perpajakan, maka pengetahuan tentang kebijakan pajak sangatlah penting, seperti halnya mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak nantinya Anda akan mendapatkan pemahaman tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Seperti memperbarui NPWP saat pindah rumah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi untuk keperluan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak (WP) yang terdaftar diwajibkan untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam NPWP selalu diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan alamat rumah atau tempat usaha adalah salah satu perubahan yang sering terjadi.

Namun, banyak wajib pajak yang masih ragu apakah mereka harus melakukan pemindahan tempat terdaftar atau pemutakhiran data. Sebenarnya, proses untuk keduanya berbeda. Lalu, bagaimana cara mengajukan pemutakhiran data NPWP yang tepat? Mari kita simak penjelasannya!

Kapan Saya Harus Mengajukan Perubahan Data NPWP?

Jika alamat baru masih dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama, pembaharuan data NPWP dapat dilakukan. Artinya, perubahan data NPWP cukup dilakukan meskipun alamat tempat tinggal atau tempat usaha berpindah selama masih dalam satu wilayah kerja KPP. Perubahan data NPWP juga berpengaruh pada perubahan lainnya, seperti:

• Perubahan kategori wajib pajak
• Perubahan identitas wajib pajak (seperti nama atau status perkawinan)
• Perubahan sumber pendapatan utama
• Perubahan alamat usaha (dalam wilayah KPP yang sama)

Namun demikian, perubahan bentuk badan usaha, seperti perubahan dari CV menjadi PT, tidak dapat diajukan sebagai perubahan data. Alasannya, bentuk badan usaha tersebut berbeda dan memerlukan proses yang berbeda pula.

Cara Mengajukan Perubahan Data NPWP

Ada dua cara untuk melakukan perubahan data NPWP, yaitu:

Datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengajukan perubahan data secara offline

• Membawa dokumen pendukung yang membuktikan perubahan alamat atau informasi lainnya saat Anda mengunjungi KPP tempat NPWP terdaftar.
• Mengisi formulir perubahan data.
• Kirimkan dokumen ke petugas pajak.

Setelah permohonan diterima secara lengkap, prosedur perubahan data biasanya selesai dalam satu hari kerja.

Baca Juga: Kesalahan Sepele yang Bisa Bikin Pajak Masukan Tak Terdeteksi di Coretax!

Menggunakan Coretax DJP untuk mengajukan perubahan data secara online

• Buka situs web Coretax DJP dan masuk.
• Pilih item menu yang berlabel “Layanan Administrasi Wajib Pajak.”
• Klik “Ubah Data NPWP”.
• Lengkapi formulir perubahan data yang diperlukan.
• Jika perlu, unggah dokumentasi pendukung.
• Setelah memilih “Kirim,” perhatikan prosedur validasi.
• Perubahan data akan langsung tercermin dalam sistem setelah disetujui.

Kapan Harus Melakukan Pindah NPWP?

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pindah tempat pendaftaran jika perubahan alamat menyebabkan mereka pindah ke luar wilayah kerja KPP sebelumnya. Hal ini berlaku jika:

• Wajib Pajak pindah ke provinsi atau kota lain.
• Usaha pindah ke daerah di luar wilayah kerja KPP sebelumnya.
• Kantor cabang meminta agar kantor cabang ditutup atau dipindahkan.

Cara Mengajukan Permohonan Pemindahan Lokasi Terdaftar

• Ajukan permohonan di KPP lama atau KPP baru.
• dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos.
• Mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat jika tidak ada KPP di alamat baru.
• Membawa dokumen-dokumen pendukung.
• Surat permohonan pindah tempat terdaftar
• Bukti perubahan alamat, seperti KK, KTP, atau dokumen pendukung lainnya

Anda tidak perlu melepaskan status PKP wajib pajak untuk melakukan pemindahan jika wajib pajak adalah Pengusaha Kena Pajak.

Menunggu Proses Pemindahan

• Di KPP lama, proses ini memakan waktu lima hari kerja.
• NPWP akan dicatat di KPP yang baru setelah proses pemindahan selesai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti  training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti  training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap berbagai kebijakan dan teknologi yang diterapkan oleh otoritas pajak. Salah satu inovasi yang kini semakin banyak digunakan adalah data biometrik, yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi dalam sistem perpajakan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan identifikasi wajib pajak secara lebih akurat, mengurangi risiko penipuan, serta mempercepat proses administrasi pajak. Dengan perkembangan digitalisasi di berbagai sektor, penerapan data biometrik menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan terpercaya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keamanan data, penggunaan biometrik dalam perpajakan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam administrasi pajak. Pelatihan pajak yang mencakup pemahaman tentang teknologi ini sangat penting bagi petugas pajak maupun wajib pajak agar mereka dapat memahami manfaat serta cara penggunaannya dengan benar. Data biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian retina, dapat membantu mengurangi kasus pemalsuan identitas yang sering terjadi dalam pelaporan pajak. Dengan sistem ini, otoritas pajak dapat memastikan bahwa setiap transaksi dan pelaporan pajak dilakukan oleh individu yang benar-benar memiliki kewajiban perpajakan tersebut, sehingga meminimalisir potensi kecurangan.

Selain meningkatkan keamanan, penggunaan data biometrik juga mempercepat berbagai proses administrasi perpajakan. Dalam sistem konvensional, banyak wajib pajak harus melalui berbagai tahapan verifikasi manual yang memakan waktu lama. Dengan adanya teknologi biometrik, proses ini dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien, sehingga menghemat waktu bagi wajib pajak maupun petugas pajak.

Misalnya, dalam sistem e-filing atau pembayaran pajak online, verifikasi identitas dapat dilakukan dalam hitungan detik menggunakan pemindaian biometrik. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelatihan pajak yang mencakup penggunaan teknologi biometrik menjadi investasi penting dalam modernisasi sistem perpajakan.

Keuntungan lain dari penerapan biometrik dalam perpajakan adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya identifikasi biometrik, setiap transaksi pajak dapat terlacak dengan jelas, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data atau tindakan korupsi. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu dalam pertukaran data antar lembaga terkait, seperti bank dan institusi keuangan, yang berperan dalam pemantauan aliran dana terkait kewajiban pajak. Dengan demikian, otoritas pajak dapat memiliki sistem yang lebih andal dalam memastikan kepatuhan pajak serta mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih dini.

Baca Juga: Pajak Masukan Tidak Muncul di Coretax? Ini Solusinya!

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan data biometrik dalam perpajakan juga memerlukan regulasi yang ketat untuk melindungi privasi wajib pajak. Keamanan data harus menjadi prioritas utama agar informasi biometrik tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang jelas terkait penyimpanan dan penggunaan data biometrik dalam sistem perpajakan agar tetap sesuai dengan standar perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pelatihan pajak yang mencakup aspek regulasi serta etika dalam penggunaan teknologi biometrik juga menjadi bagian penting dalam implementasi sistem ini.

Secara keseluruhan, penggunaan data biometrik dalam sistem perpajakan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam administrasi pajak. Dengan penerapan yang tepat serta didukung oleh regulasi yang kuat, teknologi ini dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan terpercaya. Pelatihan Pajak yang melibatkan edukasi tentang biometrik akan semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi dalam perpajakan, sehingga dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bagi wajib pajak yang ingin mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan (PM) memainkan peran penting. Namun, penjual harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan saat membuat Faktur Pajak Keluaran agar Pajak Masukan dapat muncul di akun wajib pajak pembeli dalam sistem Coretax. Sistem ini telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan transparansi pajak dan memudahkan wajib pajak untuk melihat dan mengelola input pajak mereka. Periksa persyaratan yang harus dipenuhi agar akun Coretax pembeli dapat menampilkan Pajak Masukan. Jika Anda sebagai wajib pajak ingin bisa mengelola kewajiban pajak dengan efisien, maka mengikuti kursus pajak adalah salah satu cara terbaik yang bisa Anda lakukan.

Masukkan Identitas Pembeli yang Akurat

Agar akun pembeli dapat menampilkan Pajak Masukan, penjual bertanggung jawab untuk memastikan informasi identitas pembeli pada Faktur Pajak Keluaran akurat. Untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang telah terdaftar di Coretax, NIK untuk WP OP yang belum terdaftar di Coretax DJP, atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA), ini adalah beberapa detail yang harus diberikan.

Ketentuan Identitas Tergantung Jenis Wajib Pajak

Status pembeli dan jenis identitas yang digunakan pada faktur pajak harus sesuai, khususnya:

• WP OP yang telah terdaftar di Coretax → Menggunakan NPWP (NPWP)
• WP Badan → Menggunakan NPWP (NPWP)
• WP OP yang belum terdaftar di Coretax → Menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)
• WNA (Warga Negara Asing) → Menggunakan Nomor Paspor

Pajak Masukan tidak akan muncul di akun pembeli di sistem Coretax jika identitas ini tidak diisi dengan benar.

Akurasi Perhitungan dan Format Data

Bersamaan dengan mengisi formulir identitas, sangat penting untuk memastikan data yang disertakan dalam faktur pajak akurat dalam hal perhitungan dan struktur. Agar mampu menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia Anda dapat mengikuti kursus pajak. Karena dalam kelas perpajakan ini Anda akan mendapatkan materi seputar perundang-undangan perpajakan yang digunakan di Indonesia. Beberapa faktor berikut ini perlu diperhatikan:

• Operasi Matematis Harus Akurat
• Sampai dengan dua angka di belakang koma, pembulatan dilakukan.
• Format Tanggal Harus Akurat
• Faktur pajak dalam file .XML harus diformat menggunakan format YYYY-MM-DD (Tahun-Bulan-Tanggal). Misalnya, 2025-01-02.

Jika format ini memiliki kesalahan, akun Coretax pembeli mungkin tidak akan menampilkan Input Pajak.

Baca Juga: Lindungi Akun DJP Online Anda! Kenali Mobile Authenticator Berbasis TOTP

Proses Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Coretax

Penjual harus memastikan bahwa setiap tindakan berikut ini dilakukan dengan benar agar Input Pajak muncul di akun Coretax pembeli:

• Buka menu Faktur Pajak Keluaran setelah masuk ke Coretax DJP.
• Masukkan informasi pembeli secara akurat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Buat faktur menggunakan format tanggal yang benar (YYYY-MM-DD).
• Pastikan semua perhitungan numerik akurat dan dibulatkan ke dua angka di belakang koma.
• Faktur pajak harus disimpan dan diunggah ke sistem Coretax DJP.

Dengan melakukan tindakan ini, Pajak Masukan akan secara otomatis disetorkan ke akun Coretax pembeli sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Entri data yang akurat diperlukan agar akun Coretax pembeli dapat menampilkan pajak masukan, termasuk nama pembeli, format tanggal, dan kebenaran perhitungan. Wajib Pajak dapat menjamin bahwa pajak masukan mereka dilaporkan dan dikreditkan secara akurat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk mengikuti kelas perpajakan yang dapat membantu Anda mengatasi semua ini!

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.