Posts in category: Artikel

Training Pajak – Pajak memiliki peran fundamental dalam perekonomian suatu negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Namun, dalam implementasinya, kebijakan pajak sering kali menghadapi dilema besar: bagaimana memastikan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran tanpa menghambat investasi?

Penghindaran pajak merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan. Banyak perusahaan dan individu yang berusaha mengurangi kewajiban pajak mereka dengan berbagai cara, baik melalui strategi yang sah secara hukum maupun dengan cara yang lebih agresif yang mendekati penggelapan pajak. Penghindaran pajak ini berdampak besar pada perekonomian karena mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara menerapkan reformasi perpajakan dengan kebijakan yang lebih ketat dan transparan. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu solusi yang semakin banyak diterapkan. Dengan sistem pajak berbasis digital, pemerintah dapat lebih mudah melacak transaksi keuangan dan meminimalkan celah bagi wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Selain itu, kerja sama internasional dalam pertukaran informasi pajak juga semakin diperkuat untuk menekan praktik penghindaran pajak lintas negara yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Namun, kebijakan pajak yang terlalu ketat dapat menimbulkan konsekuensi lain yang tidak kalah penting, yaitu berkurangnya minat investasi. Banyak investor mempertimbangkan sistem perpajakan suatu negara sebelum mereka memutuskan untuk menanamkan modalnya. Jika pajak dianggap terlalu tinggi atau aturannya terlalu kompleks, mereka cenderung mencari negara lain dengan kebijakan pajak yang lebih ramah investasi. Akibatnya, negara dengan sistem pajak yang terlalu berat bisa kehilangan potensi investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dilema ini menuntut pemerintah untuk menemukan keseimbangan antara menekan penghindaran pajak dan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis. Misalnya, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak atau pembebasan pajak sementara bagi perusahaan yang berinvestasi dalam industri hijau, teknologi inovatif, atau proyek infrastruktur yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Dengan kebijakan semacam ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong investasi yang produktif.

Baca Juga: Mengatasi Tax Gap di Indonesia: Tantangan dan Solusi melalui Edukasi Perpajakan

Selain insentif, pemerintah juga harus meningkatkan edukasi dan training pajak bagi wajib pajak. Banyak penghindaran pajak yang terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku. Program pelatihan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak serta manfaat dari kepatuhan pajak yang baik. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih mudah memahami cara mengelola pajak mereka dengan benar tanpa harus mencari celah untuk menghindari kewajiban tersebut.

Selain itu, transparansi dalam kebijakan pajak juga sangat penting. Wajib pajak, terutama pelaku usaha dan investor, akan lebih cenderung patuh jika mereka merasa bahwa sistem pajak yang diterapkan adil dan tidak diskriminatif. Penyederhanaan aturan perpajakan dan pengurangan birokrasi yang rumit juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan sekaligus menarik lebih banyak investasi.

Kesimpulannya, pajak memiliki peran ganda dalam perekonomian, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus sebagai faktor yang memengaruhi iklim investasi. Untuk mencapai keseimbangan yang ideal, pemerintah harus menerapkan kebijakan perpajakan yang efektif dalam menekan penghindaran pajak tanpa harus menghambat investasi. Insentif pajak, transparansi, digitalisasi sistem perpajakan, serta edukasi wajib pajak merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bekerja menjadi staf pajak pada suatu perusahaan atau PKP. Karena brevet pajak akan memberikan materi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ulasan ini juga akan sangat membantu Anda memahami apa itu PKP (Pengusaha Kena Pajak. Entitas perusahaan atau individu yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi sebagai wajib pajak yang memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, status ini juga meningkatkan reputasi seseorang di sektor bisnis. Dengan menjadi PKP, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan klien dan mitra bisnis mereka, menerbitkan faktur pajak, dan mengumpulkan kredit pajak masukan. Untuk alasan ini, mengetahui fitur dan keuntungan dari PKP adalah langkah pertama yang penting bagi setiap pemilik bisnis yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Apa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Badan atau individu yang menjalankan bisnis dan memenuhi persyaratan khusus untuk diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang dijual dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena berfungsi sebagai perantara dalam proses pengumpulan PPN dari pelanggan dan mengirimkannya ke pemerintah, PKP memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perpajakan.

Syarat untuk Memenuhi Kualifikasi sebagai PKP PPN

Tidak semua pemilik bisnis menjadi PKP. Berikut ini adalah beberapa syarat utama yang harus dipenuhi:

• Minimal Rp 4,8 miliar dalam omzet bisnis tahunan
• Status PKP bersifat opsional jika omzet pengusaha kurang dari jumlah tersebut.
• Mendaftarkan diri dan meminta DJP memverifikasinya.

Untuk mendapatkan Surat Pengukuhan PKP, pengusaha yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Cara Mendaftar Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Keperluan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak

Baik perorangan maupun organisasi perusahaan harus mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan secara administratif untuk diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tergantung pada jenis bisnisnya, dokumen-dokumen berikut ini diperlukan:

Pemilik bisnis satu orang: Dokumen yang membuktikan identitas diri untuk warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI); Dokumen yang menunjukkan adanya pekerjaan bebas atau operasi bisnis di setiap area di mana bisnis tersebut dilakukan.

Baca Juga: Langkah Pemerintah dalam Mengatur Sistem Ulang Perpajakan

Kewirausahaan sebagai Entitas

• catatan yang membuktikan pembentukan atau pengembangan badan usaha, termasuk modifikasi yang dilakukan terhadapnya;
• dokumen yang membuktikan keberadaan perusahaan dan operasi yang dilakukan di setiap lokasi; dokumen yang mencantumkan nama-nama semua manajemen atau pihak yang bertanggung jawab di dalam perusahaan.

Persyaratan untuk Aplikasi Pengusaha Kena Pajak untuk Tujuan PPN

Pengusaha harus memenuhi persyaratan khusus selain menyerahkan dokumen yang diperlukan agar aplikasi PKP mereka diterima. Keadaan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Untuk Pemilik Usaha Perorangan

• harus telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk dua tahun pajak sebelumnya;
• tidak mempunyai utang pajak, kecuali terdapat keadaan tertentu dimana utang pajak tersebut telah disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.

Untuk Pemilik Usaha yang berbentuk Badan

• telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) untuk dua tahun pajak sebelumnya
• tidak mempunyai utang pajak, kecuali telah mendapat otorisasi resmi untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; seluruh pengurus atau pihak yang bertanggung jawab dalam badan perusahaan tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan pelaporan SPT dan status utang pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak akan sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak. Sebab, kelas perpajakan seperti pelatihan pajak ini akan memberikan berbagai materi perundang-undangan pajak. Selain itu, mengikuti perkembangan berita pajak juga tidak kalah pentingnya bagi Anda, seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut. Dengan berbagai perubahan yang signifikan, Indonesia saat ini sedang memulai babak baru dalam sistem perpajakannya.

Selain untuk mendorong ekspansi ekonomi negara, reformasi perpajakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi administrasi perpajakan. Langkah-langkah reformasi perpajakan, kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, dan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat adalah sebagai berikut.

Penghapusan Pajak: Merevolusi Administrasi Perpajakan

Direktorat Jenderal Pajak menciptakan Coretax, sebuah sistem administrasi pajak terintegrasi, untuk mempermudah para pengguna. Salah satu dari sekian banyak masalah dalam administrasi perpajakan yang dirancang untuk diatasi oleh sistem ini adalah rendahnya rasio pajak terhadap PDB, yang hanya mencapai 10,39% di tahun 2022, 10,21% di tahun 2023, dan 10,08% di tahun 2024. Melalui pengingat otomatis dan prosedur tatap muka, Coretax menawarkan solusi berbasis data yang berupaya merampingkan proses perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut Putri & Najicha (2021) dalam Jurnal Hukum Positum.

Manfaat Utama Coretax

• Efisiensi: Otomatisasi proses mempercepat layanan, mengurangi kesalahan, dan mengurangi beban tenaga kerja manual.
• Transparansi: Memproses data secara real time meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
• Kepatuhan Pajak: Pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dengan prosedur yang mudah.
• Pembuatan Kebijakan: Pemerintah menggunakan data yang akurat untuk menginformasikan pilihan-pilihan strategisnya.

Namun demikian, ada beberapa masalah dengan implementasi Coretax. “Implementasi Coretax dilakukan secara terburu-buru tanpa persiapan yang memadai, sehingga mengakibatkan masalah teknis seperti sistem yang tidak berfungsi dan kesulitan dalam transfer data,” menurut laporan Suyaka Rendhy di STIAMI (Rendhy, 2025). Dia menggarisbawahi betapa pentingnya melakukan pengujian yang berkualitas dan melatih pengguna sebelum peluncuran penuh.

Baca Juga: Saat Rupiah Merosot: Bagaimana Nasib Penerimaan Pajak dan Stabilitas Fiskal?

Menerapkan Coretax Menghadirkan Kesulitan

Meskipun reformasi ini memiliki banyak manfaat, tantangan implementasinya tetap perlu dipertimbangkan. Menurut penilaian Universitas Gadjah Mada, ada sejumlah masalah yang signifikan dengan implementasi Coretax, seperti:

• Kesiapan Infrastruktur: Mengelola data dalam jumlah yang sangat besar saat ini tidak mungkin dilakukan dengan jaringan teknologi yang ada saat ini.
• Bug sistem: Fitur-fitur penting seperti otomatisasi pajak dan validasi data masih tidak stabil.
• Kurangnya Pelatihan: Pengoperasian sistem yang baru tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak pengguna.

Untuk menjaga penerimaan negara dan memastikan layanan wajib pajak tetap berjalan dengan baik, Komisi XI DPR RI meminta agar implementasi penuh Coretax ditunda. Mukhamad Misbakhun, ketua Komisi XI DPR RI, menekankan bahwa “melindungi kepentingan wajib pajak sekaligus memastikan penerimaan negara tetap stabil adalah prioritas utama.”

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada tahun 2025, tarif resmi PPN akan naik dari 11% menjadi 12% sebagai bagian dari perombakan pajak. Tujuan dari kenaikan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai inisiatif sosial dan pembangunan infrastruktur. “Kenaikan tarif PPN merupakan langkah penting untuk memastikan penerimaan negara tetap stabil dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengutip dari Academic Media (Purwanto & Handoko, 2022).

Namun, karena dapat membebani mereka yang berpenghasilan rendah, pendekatan ini juga menuai kritik. Dalam sebuah studi oleh Fatimah & Rizkianti (2023), harga barang dan jasa diklaim terdampak secara signifikan oleh kenaikan tarif PPN, terutama di sektor yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Menurut penelitian, pendekatan ini dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dengan membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah langkah awal yang penting bagi masyarakat untuk memahami sistem perpajakan secara mendalam. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak akibat adanya tax gap. Tax gap adalah selisih antara potensi pajak yang seharusnya dikumpulkan oleh pemerintah dengan jumlah pajak yang benar-benar diterima.

Tax gap terjadi karena berbagai faktor, mulai dari ketidakpatuhan wajib pajak, penghindaran pajak, hingga kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Banyak individu dan perusahaan yang belum melaporkan pajaknya dengan benar atau bahkan menghindari kewajiban mereka secara sengaja. Beberapa wajib pajak memanfaatkan celah hukum untuk membayar pajak lebih rendah dari seharusnya, misalnya dengan menyembunyikan penghasilan atau memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

Selain itu, sektor ekonomi informal yang masih besar di Indonesia juga menjadi faktor penyebab tingginya tax gap. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum memahami kewajiban perpajakan mereka. Hal ini membuat potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong digitalisasi sistem perpajakan dan memperluas basis pajak agar lebih banyak wajib pajak yang terjaring dalam sistem.

Kelemahan dalam administrasi perpajakan juga berkontribusi terhadap tax gap. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai reformasi, masih ada kendala dalam sistem pengawasan dan pemeriksaan pajak. Kurangnya jumlah auditor pajak, keterbatasan teknologi, serta masih adanya praktik korupsi dalam administrasi perpajakan membuat sistem pengelolaan pajak belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, modernisasi perpajakan dan peningkatan transparansi menjadi langkah penting yang harus terus dilakukan.

Kursus pajak dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan edukasi yang baik, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih memahami pentingnya membayar pajak dengan benar. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong kepatuhan pajak, seperti pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh serta penguatan penegakan hukum terhadap mereka yang menghindari pajak. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat pajak bagi pembangunan negara harus terus digencarkan agar masyarakat lebih termotivasi untuk berkontribusi.

Baca Juga: Rupiah Terdepresiasi, Apa Implikasinya bagi Penerimaan Pajak Indonesia?

Di tingkat internasional, Indonesia juga telah bergabung dalam berbagai inisiatif untuk menekan tax gap. Salah satunya adalah partisipasi dalam Automatic Exchange of Information (AEOI), yang memungkinkan pertukaran informasi keuangan lintas negara untuk mencegah penghindaran pajak. Dengan adanya kerja sama ini, wajib pajak yang berusaha menyembunyikan aset mereka di luar negeri dapat lebih mudah terdeteksi, sehingga pengawasan pajak menjadi lebih efektif.

Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, menutup tax gap tetap menjadi tantangan yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah harus terus memperbaiki regulasi dan sistem pajak agar lebih adil dan transparan. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga harus meningkatkan kesadaran mereka tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan.

Edukasi pajak harus menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Dalam hal ini, kursus pajak berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, tax gap dapat ditekan, penerimaan negara meningkat, dan pembangunan nasional bisa berjalan lebih optimal demi kesejahteraan bersama.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak menjadi salah satu elemen penting dalam pemahaman sistem perpajakan Indonesia, terutama dalam kondisi ekonomi yang dinamis. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi penerimaan pajak negara adalah nilai tukar rupiah. Ketika rupiah mengalami depresiasi atau melemah terhadap mata uang asing, ada berbagai dampak yang dapat dirasakan oleh perekonomian nasional, termasuk terhadap penerimaan pajak. Melemahnya nilai tukar rupiah bisa memberikan efek positif maupun negatif terhadap sektor perpajakan, tergantung pada sektor mana yang terkena dampaknya.

Depresiasi rupiah berarti nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat, menjadi lebih rendah. Hal ini biasanya terjadi akibat faktor global seperti kenaikan suku bunga The Fed, ketidakstabilan ekonomi dunia, atau tekanan inflasi dalam negeri. Saat rupiah melemah, harga barang impor cenderung meningkat karena biaya yang harus dibayarkan dalam dolar menjadi lebih besar.

Hal ini berdampak langsung pada pajak impor yang diterima negara. Dalam jangka pendek, penerimaan pajak dari bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor bisa meningkat karena nilai barang impor yang lebih tinggi. Namun, jika pelemahan rupiah berlangsung lama, biaya impor yang mahal bisa menekan daya beli masyarakat dan mengurangi volume impor, yang pada akhirnya bisa menurunkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Selain itu, sektor ekspor bisa mendapatkan keuntungan dari depresiasi rupiah. Produk-produk Indonesia yang dijual ke luar negeri menjadi lebih kompetitif karena harga dalam mata uang asing menjadi lebih murah. Dengan meningkatnya ekspor, pendapatan perusahaan eksportir juga meningkat, yang berarti potensi penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) badan juga bisa bertambah. Namun, ini hanya berlaku jika industri dalam negeri mampu memanfaatkan momentum tersebut dan memiliki bahan baku lokal yang mencukupi. Jika industri masih bergantung pada impor bahan baku, maka keuntungan dari depresiasi rupiah bisa berkurang karena biaya produksi yang meningkat.

Di sisi lain, inflasi yang meningkat akibat depresiasi rupiah dapat menekan daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa bisa berdampak pada penurunan konsumsi domestik, yang berarti penerimaan pajak dari PPN dalam negeri juga bisa berkurang. Konsumsi yang melemah akan berdampak pada sektor ritel, manufaktur, dan jasa, yang pada akhirnya bisa mengurangi penerimaan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi agar penerimaan pajak tetap optimal.

Baca Juga: Mengapa Program MBG Bisa Tingkatkan Kesadaran Pajak?

Dalam konteks fiskal, pelemahan rupiah juga bisa meningkatkan beban utang pemerintah dalam denominasi mata uang asing. Pembayaran bunga dan cicilan utang dalam dolar akan menjadi lebih mahal, sehingga pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembayaran utang. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak, maka anggaran negara bisa semakin terbebani. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang cermat sangat diperlukan untuk menyeimbangkan penerimaan pajak dengan pengeluaran negara.

Brevet pajak menjadi penting dalam memahami berbagai skenario yang muncul akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme pajak dan dampaknya terhadap perekonomian, kebijakan yang lebih tepat dapat dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam kondisi rupiah yang terdepresiasi, pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi agar sistem perpajakan tetap berjalan efektif dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu Brevet pajak juga membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebab, training pajak bisa membantu Anda untuk mendapatkan berbagai materi mengenai perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak kalah penting untuk selalu mengikuti perkembangan berita pajak terbaru, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Pada tanggal 25 Maret 2025, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar AS pada Rp16.612 per USD. Tren devaluasi yang berkelanjutan dalam beberapa minggu terakhir tercermin dalam situasi ini. Pesimisme pasar semakin diperparah oleh faktor internasional seperti kekhawatiran geopolitik, ancaman tarif otomotif Presiden AS Donald Trump, dan keraguan The Fed untuk menurunkan suku bunga.

Di dalam negeri, kekhawatiran akan campur tangan pemerintah terhadap pasar modal. Namun, dampak dari penurunan nilai rupiah terhadap sistem perpajakan nasional jarang dikaji secara menyeluruh. Pajak internasional, ekonomi fiskal, dan tinjauan empiris dari penelitian ilmiah dan jurnal internasional akan digunakan dalam tulisan ini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pengaruh Depresiasi Rupiah terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak negara dapat dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh depresiasi rupiah. Nilai tukar merupakan salah satu faktor eksogen yang dapat mengganggu stabilitas fiskal negara berkembang, terutama jika sistem perpajakannya sangat bergantung pada impor dan investasi asing, sesuai dengan kerangka kerja yang diberikan oleh Bird dan Zolt (2005) dalam “Kebijakan Pajak di Negara Berkembang.”

Pajak Impor: Manfaat Langsung

Depresiasi rupiah meningkatkan harga barang impor. Hal ini dapat meningkatkan nilai pajak impor dan PPN dalam rupiah dalam waktu dekat. Penelitian IMF berjudul “Pergerakan Nilai Tukar dan Pendapatan Fiskal di Pasar Negara Berkembang” dari tahun 2022 menyatakan bahwa tergantung pada struktur tarif dan elastisitas permintaan barang impor, penurunan 10% dalam nilai tukar dapat mengakibatkan kenaikan pendapatan PPN impor sebesar 1-1,5% dari baseline. Namun, dampak ini hanya bersifat sementara. Depresiasi rupiah dalam jangka panjang dapat mengakibatkan volume impor yang lebih rendah karena daya beli yang berkurang, yang akan mengurangi justifikasi untuk memungut pajak impor dan PPN.

Baca Juga: IHSG Merosot, Bagaimana Dampaknya pada Pajak dan Ekonomi?

Penghasilan Karyawan dan Pajak Penghasilan Perusahaan: Dikurangi oleh Biaya Produksi dan Inflasi

Biaya produksi perusahaan meningkat karena nilai tukar yang lemah, terutama yang membutuhkan komponen atau bahan baku impor. Ketika laba kena pajak menurun dan margin laba menyempit, penerimaan pajak penghasilan perusahaan pada akhirnya juga akan berkurang. Sebagai efek tambahan dari depresiasi, penelitian Tanzi (1992) dalam jurnal International Monetary Fund Staff Papers menunjukkan bagaimana perubahan nilai tukar dapat mengikis nilai sebenarnya dari basis pajak, terutama di negara-negara dengan inflasi yang tinggi.

Dampak terhadap Kapitalisasi Pasar dan Investasi

Beberapa investor menafsirkan penciptaan Danantara dan klaim Presiden Prabowo bahwa ekuitas adalah semacam “perjudian” sebagai indikasi keterlibatan pemerintah di pasar modal. Opini yang kurang baik ini mempercepat pelarian modal asing ketika nilai tukar rupiah tidak stabil. Menurut Bekaert dkk. (2020) dalam Journal of International Money and Finance, volatilitas nilai tukar mata uang secara signifikan menurunkan arus masuk investasi portofolio ke negara-negara berkembang. Efek-efek berikut ini akan muncul dari penurunan investasi ini:

• Karena pasar saham yang lemah, pajak dividen dan capital gain menurun.
• Karena perusahaan-perusahaan publik menghadapi tekanan pada valuasi dan keuntungan mereka, pajak penghasilan perusahaan menurun.
• Karena konsumsi domestik menurun sebagai akibat dari penurunan daya beli kelas menengah dan investor, PPN dan pungutan konsumsi lainnya menderita.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Banyak orang yang masih merasa bahwa pajak adalah beban, padahal pajak memiliki peran besar dalam pembangunan negara. Untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak, pemerintah menerapkan berbagai strategi, salah satunya adalah Program MBG (Mandatory Beneficial Gain). Program ini memberikan manfaat tertentu kepada wajib pajak yang patuh, sehingga mereka lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih sadar dan sukarela.

Program MBG efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak karena memberikan insentif yang langsung dirasakan oleh wajib pajak. Insentif ini bisa berupa pengurangan sanksi administrasi, potongan pajak, atau bahkan akses yang lebih baik ke layanan publik. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan, maka mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi aturan perpajakan. Pendekatan berbasis manfaat ini berbeda dari metode konvensional yang lebih menekankan sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Dengan adanya dorongan positif, wajib pajak merasa bahwa kepatuhan mereka dihargai dan diakui oleh pemerintah.

Selain itu, transparansi yang dihadirkan melalui program MBG juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak. Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena merasa tidak tahu ke mana uang mereka digunakan. Dengan adanya program ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjelaskan bagaimana pajak dikelola dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Informasi yang lebih terbuka akan membantu mengurangi ketidakpercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Dalam hal ini, pelatihan pajak menjadi semakin relevan untuk membantu masyarakat memahami manfaat dari sistem perpajakan yang lebih transparan.

Tak hanya itu, MBG juga membantu meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat. Masih banyak individu dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem perpajakan, baik dalam hal tarif, prosedur pembayaran, maupun manfaat dari kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah sering kali mengadakan sosialisasi, workshop, dan pelatihan pajak yang membantu wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan edukasi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya tahu bahwa mereka harus membayar pajak, tetapi juga memahami mengapa pajak itu penting dan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar.

Baca Juga: SPT Nihil Malah Jadi Lebih Bayar? Ini Kesalahan Umum yang Sering Terjadi

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak secara individu, program MBG juga memperbaiki sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dalam program ini adalah digitalisasi layanan perpajakan, yang membuat proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan transparan. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat tidak lagi menghadapi kendala teknis yang dapat menghambat kepatuhan mereka. Kemudahan ini membuat wajib pajak lebih nyaman dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat secara signifikan.

Pada akhirnya, keberhasilan program MBG dalam meningkatkan kesadaran pajak tidak hanya bergantung pada insentif yang diberikan, tetapi juga pada edukasi yang menyertainya. Oleh karena itu, pelatihan pajak harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi pajak masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih sadar akan peran mereka dalam pembangunan negara dan lebih termotivasi untuk membayar pajak dengan penuh kesadaran. Jika kesadaran pajak meningkat dengan adanya pelatihan pajak, maka penerimaan negara juga akan lebih optimal, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan sangat penting diikuti, jika Anda ingin menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena kursus pajak akan memberikan materi perundang-undangan pajak yang akan sangat berguna dalam meningkatkan skill pajak Anda. Namun, tidak kalah penting dalam selalu mengikuti berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut. Di tengah gejolak ekonomi global, pasar saham Indonesia kembali menjadi pemberitaan. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren penurunan yang jelas selama bulan Maret 2025. Indikasi bahwa pasar berada di bawah tekanan semakin disorot oleh penurunan tajam pada saham-saham unggulan di industri perbankan dan industri penting lainnya.

Situasi ini tentu saja memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian nasional, terutama di sektor penerimaan pajak, yang sebagian bergantung pada aktivitas dan kinerja pasar modal, selain berdampak pada investor yang melihat nilai investasinya menurun.

Indikator Kesehatan Ekonomi dan IHSG

IHSG merepresentasikan penilaian pasar terhadap kondisi perekonomian nasional sebagai indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan IHSG sering kali mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, arus modal masuk, dan optimisme investor.

Di sisi lain, penurunan IHSG mengindikasikan kekhawatiran investor mengenai kondisi perekonomian, baik sebagai akibat dari isu-isu global seperti ketegangan geopolitik atau resesi ekonomi global, atau alasan domestik seperti inflasi dan kebijakan fiskal. Baik investor domestik maupun asing dapat menjadi kurang tertarik untuk melakukan investasi jika IHSG menurun. Potensi penerimaan negara dari sektor pajak juga akan terkena dampak selain pasar modal ketika modal asing keluar dan volume perdagangan turun.

Dampak Langsung terhadap Pajak Pasar Modal

Pajak Penghasilan (PPh) final atas penjualan saham dan PPh atas dividen merupakan dua cara utama pasar modal berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan saham oleh investor akan dikenakan PPh final. Demikian pula, pembayaran dividen perusahaan kepada para pemegang saham dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun, volume perdagangan secara alamiah menurun ketika IHSG menurun dan investor menjadi ragu-ragu untuk berdagang karena mereka takut kehilangan uang. Akibatnya, lebih sedikit uang yang terkumpul dalam bentuk pajak penghasilan final dari perdagangan saham. Sektor pasar modal, yang biasanya berkontribusi terhadap pendapatan pajak, akan mengalami penurunan kontribusi jika pola ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Baca Juga: DJP Go Digital! Era Baru Pengajuan Layanan Administrasi Pajak Digital yang Lebih Praktis

Menurunnya Pajak Korporasi dan Capital Gains

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa kemungkinan akan menghadapi tekanan pada kinerja keuangan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan IHSG. Jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan cenderung turun ketika pendapatan perusahaan menurun. Selain itu, pajak atas dividen dan keuntungan modal investor diturunkan jika kondisi pasar menyebabkan perusahaan merugi atau berhenti membayar dividen.

Selain itu, tidak ada keuntungan modal kena pajak ketika investor menjual saham mereka dengan kerugian. Akibatnya, pendapatan capital gain negara juga turun. Skenario ini menunjukkan bahwa penurunan IHSG memiliki efek multifaset pada transaksi saham, struktur laba, dan potensi pajak pada berbagai tahap siklus ekonomi.

Dampak Domino pada Konsumsi dan Pajak Penghasilan Karyawan

Sektor tenaga kerja dapat terpengaruh oleh penurunan pasar saham. Langkah-langkah pemangkasan biaya seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pembekuan perekrutan dapat dilakukan jika emiten mengalami penurunan pendapatan. Jika lebih sedikit karyawan yang dipekerjakan atau gaji berkurang, jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada gaji karyawan juga akan turun. Selain itu, kebiasaan belanja masyarakat juga dipengaruhi oleh efek psikologis dari pasar yang menurun.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak membantu memahami kewajiban perpajakan agar terhindar dari kesalahan umum dalam pelaporan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Dalam praktiknya, pelaporan SPT sering kali mengalami kesalahan teknis maupun administratif yang berakibat pada perbedaan status pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah SPT yang seharusnya nihil justru berubah menjadi lebih bayar. Kesalahan seperti ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menghambat proses administrasi perpajakan karena adanya tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu penyebab utama kesalahan ini adalah pengisian data yang tidak akurat dalam formulir SPT. Banyak wajib pajak yang kurang teliti dalam mencantumkan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, seperti oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. Misalnya, seorang pegawai yang pajaknya telah dipotong setiap bulan oleh perusahaan tempatnya bekerja harus memasukkan jumlah potongan tersebut dengan benar dalam SPT-nya. Jika terjadi kekeliruan, sistem DJP akan membaca adanya kelebihan pembayaran pajak yang berujung pada status lebih bayar, padahal seharusnya nihil.

Selain itu, kesalahan dalam memasukkan bukti potong juga sering menjadi penyebab utama. Beberapa wajib pajak secara tidak sengaja menginput bukti potong lebih dari sekali, baik karena lupa sudah memasukkannya atau karena mengalami kendala teknis saat pengisian. Jika hal ini terjadi, jumlah pajak yang telah dibayarkan akan terlihat lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga status SPT berubah menjadi lebih bayar.

Kredit pajak juga menjadi faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayarkan atau dipotong sebelumnya dan bisa digunakan untuk mengurangi pajak terutang. Jika wajib pajak salah menghitung atau memasukkan kredit pajaknya, maka hasil akhir perhitungan bisa menjadi lebih bayar meskipun sebenarnya nihil. Kesalahan ini sering terjadi pada mereka yang tidak memahami bagaimana sistem kredit pajak bekerja, terutama bagi wajib pajak yang memiliki beberapa sumber penghasilan dan pajak yang dipotong oleh berbagai pihak.

Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Harta dan Utang di SPT Tahunan PPh OP

Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan dapat berubah tergantung pada jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika seseorang tidak memperhitungkan tanggungan keluarga dengan benar atau menggunakan angka PTKP yang salah, maka perhitungan pajak terutang bisa menjadi tidak akurat. Kesalahan ini dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga sistem mencatat kelebihan pembayaran dan menetapkan status lebih bayar. Training pajak memberikan pemahaman mendalam mengenai pengisian SPT yang benar dan menghindari kesalahan umum.

Kesalahan dalam pelaporan SPT bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang memahami aturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk lebih teliti dalam setiap proses pengisian SPT dan memastikan bahwa semua data yang dimasukkan telah sesuai dengan dokumen resmi. Dengan pengetahuan yang cukup dan kehati-hatian dalam pengisian data, wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang tidak perlu dan memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Training pajak adalah langkah strategis untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan SPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Jika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, baik menjadi konsultan pajak atau bekerja di kantor pajak dan sejenisnya. Maka, sangat penting bagi Anda untuk menguasai kebijakan pajak melalui brevet pajak. Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang akan membantu Anda menguasai peraturan-peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Melalui sistem Coretax DGT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan administrasi digital untuk membantu wajib pajak menangani berbagai persyaratan administrasi perpajakan secara online. Menerima pemberitahuan, menangani permintaan dari wajib pajak dan bukan wajib pajak untuk penyediaan produk hukum, dan mendapatkan laporan yang berkaitan dengan produk layanan administratif, semuanya dianggap sebagai layanan administratif di bawah Coretax DJP.

Jenis Layanan Administrasi Coretax DJP

Wajib Pajak dapat memilih dari berbagai jenis layanan dalam kategori Layanan Administratif di bawah Layanan Wajib Pajak, termasuk:

• Mengajukan Permohonan Layanan Administratif: Untuk mengajukan permohonan baru untuk layanan administratif.
• Permintaan Belum Dikirim: Menampilkan permintaan yang telah disiapkan tetapi belum dikirim. Permohonan ini dapat dibatalkan jika Anda memutuskan untuk tidak melanjutkannya.
• Permohonan Dalam Proses: Menampilkan aplikasi yang sedang diproses oleh pihak terkait.
• Aplikasi Selesai: Menampilkan aplikasi yang telah selesai diproses.
• Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan daftar fasilitas yang sudah ada dan layanan yang sudah selesai.

Cara Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi Coretax DJP

Panduan lengkap untuk mengajukan layanan administrasi di Coretax DJP tersedia di bawah ini.

Buka Coretax DGT dan masuk

• Masukkan informasi akun wajib pajak Anda untuk mengakses sistem Coretax DGT.
• Pilih Layanan Administrasi dari menu Layanan Wajib Pajak.
• Pilih “Buat Permintaan Layanan Administratif.”

Membuat pengajuan permohonan baru

Pilih jenis layanan yang ingin Anda ajukan, misalnya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) AS.19.

Mendapatkan nomor perkara

Sistem akan secara otomatis membuat nomor perkara untuk permohonan Anda setelah Anda memilih jenis layanan.

Baca Juga: Strategi Cerdas IPO di Indonesia dengan Bantuan Insentif Pajak

Memilih proses pengajuan perkara

Untuk melanjutkan proses pengajuan, pilihlah Alur Perkara berdasarkan jenis layanan yang Anda pilih.

Melengkapi permohonan

Lengkapi formulir yang tersedia secara keseluruhan, dengan memperhatikan kolom yang wajib diisi dengan tanda (*).

Melengkapi dokumen-dokumen tambahan

• Untuk mengunggah berkas yang diperlukan, klik tombol Pilih Berkas.
• Pastikan semua kolom yang diperlukan telah diisi dengan benar.
• Verifikasi area Pernyataan Wajib Pajak untuk memastikan data yang dikirimkan telah akurat.

Buat draf dokumen dan tanda tangani

• Untuk membuat dokumen permohonan, gulir ke bawah dan pilih tombol “Buat PDF”.
• Klik tombol Tanda Tangan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.

Mengirimkan permohonan

Untuk mengirimkan aplikasi secara resmi, klik tombol Kirim.

Memverifikasi status permohonan

Wajib Pajak dapat menggunakan rincian berikut untuk memverifikasi status permohonan mereka setelah diajukan:

• Permohonan Ditutup: Kami telah selesai memproses permohonan.
• Permohonan dalam Proses: DJP masih memproses permohonan.

Beberapa Daftar Permohonan Layanan Administrasi di Coretax DJP

Berikut adalah sebagian daftar jenis permohonan layanan administrasi yang tersedia di Coretax DJP:

Kategori AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kode Sub-Layanan

• 01-01: LA.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)
• 01-02: LA.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
• 01-03: LA.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB)
• 01-03A: LA.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.