Posts in category: Artikel

Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, tentunya mengikuti training pajak adalah salah satu upaya yang paling tepat untuk menguasai perpajakan. Sebab, dalam training pajak ini Anda akan mendapatkan segudang materi perundang-undangan pajak. Namun, tidak kalah penting untuk mengikuti perkembangan berita pajak di Indonesia. Belum ada jadwal yang pasti untuk pembahasan RUU Pengampunan Pajak Jilid III, menurut Ketua Komisi XI DPR. Prosedur revisi undang-undang ini masih dalam tahap awal saat ini. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa belum ada sesi khusus yang diagendakan oleh Komisi XI DPR RI untuk membahas revisi UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Program kerja Komisi XI DPR RI tidak termasuk rapat internal DPR RI maupun pembicaraan dengan pemerintah yang merupakan mitra kerja komisi tersebut. Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat ditemui pada hari Senin, 2 Oktober 2025, di Kompleks DPR RI di Jakarta. Belum ada perkembangan mengenai RUU Pengampunan Pajak sejak dialihkan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, jelas Misbakhun. Ia mengklaim bahwa belum ada keputusan pasti mengenai jadwal pembahasan karena komisi masih berkonsentrasi untuk menjalankan prosedur terkait Prolegnas.

Tidak Ada inisiatif Tax Amnesty Jilid III

Selain itu, Misbakhun menyatakan bahwa identitas orang yang bertanggung jawab dalam menginisiasi atau menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut masih belum diketahui. Oleh karena itu, belum ada kejelasan mengenai bagaimana tax amnesty jilid III akan dibahas. Ia meminta semua pihak untuk menunggu sampai ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan program pengampunan pajak ketiga dalam sebuah konferensi pers setelah Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan dan Penindakan Korupsi di Kejaksaan Agung, Kamis (2/1/2025). Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah tengah merancang program pengampunan pajak jilid III.

Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut saat menghadiri acara Indonesia Business Council di Jakarta pada hari Senin, 13/1/2025, dan mengatakan bahwa belum ada rencana resmi terkait hal tersebut. Menurut Budi, sistem ini akan memungkinkan siapa saja yang ingin melaporkan dan mengembalikan kekayaannya – baik di dalam maupun di luar negeri – melalui pengampunan pajak.

Baca Juga: Pajak Tanpa Bingung: Kenali 12 Istilah Perpajakan yang Sering Digunakan

Namun, Kementerian Keuangan menolak berkomentar ketika diminta untuk memverifikasi pernyataan tersebut. Ketika diwawancarai setelah konferensi pers tentang realisasi APBN 2024 di Kementerian Keuangan pada hari Jumat, 1 Juni 2025, Febrio Nathan Kacaribu, kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menolak berkomentar.

Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Masih Belum Pasti

Sebuah program pengampunan pajak ketiga dilaporkan sedang dirumuskan sebagai hasil dari pernyataan Budi Gunawan. Masyarakat harus menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai rencana tax amnesty ini karena belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun DPR. Budi percaya bahwa pengampunan pajak dapat menjadi sebuah mekanisme yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan aset mereka secara legal.

Kebijakan serupa telah diterapkan melalui dua program pengampunan pajak sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong wajib pajak untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan yang lebih transparan. Masih belum jelas apakah tax amnesty jilid III akan benar-benar direalisasikan atau hanya sebatas wacana.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, baik melalui pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mengadopsi skema Gross Split dalam kontrak bagi hasil untuk industri hulu migas. Skema ini menggantikan model cost recovery yang sebelumnya digunakan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tarik investasi.

Dalam skema Gross Split, kontraktor tidak lagi mendapatkan penggantian biaya operasi seperti dalam model cost recovery. Sebaliknya, mereka langsung berbagi hasil produksi dengan pemerintah berdasarkan persentase tertentu yang telah ditetapkan. Perubahan ini membawa konsekuensi besar terhadap perpajakan di sektor hulu migas, karena kontraktor kini harus menanggung biaya operasional sepenuhnya sebelum pajak dikenakan.

Dari segi perpajakan, skema Gross Split mengatur beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan oleh kontraktor. Pajak penghasilan (PPh) badan dikenakan atas laba bersih setelah biaya operasional dikurangkan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk tetap dikenakan terhadap pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan dalam operasi migas. Pajak bumi dan bangunan (PBB) juga tetap diberlakukan atas wilayah kerja migas yang dimanfaatkan untuk eksplorasi dan produksi. Selain pajak-pajak tersebut, kontraktor juga harus membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang mencakup pajak kendaraan, pajak tenaga kerja asing, serta retribusi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Penerapan skema Gross Split memberikan dampak yang signifikan bagi sektor hulu migas, baik dari sisi efisiensi maupun tantangan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu keuntungan utama dari skema ini adalah kepastian investasi yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya mekanisme cost recovery yang membutuhkan verifikasi panjang, kontraktor dapat memperkirakan besaran pajak dan penerimaan mereka dengan lebih jelas sejak awal kontrak. Hal ini meningkatkan transparansi dan menarik lebih banyak investor ke industri migas.

Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan tantangan besar bagi kontraktor. Dengan beban pajak yang lebih tinggi dan tanpa adanya pengembalian biaya operasional, kontraktor harus lebih cermat dalam mengelola anggaran mereka. Biaya eksplorasi dan produksi harus benar-benar diperhitungkan agar proyek tetap menguntungkan. Jika beban pajak terlalu besar, ada kemungkinan kontraktor menjadi kurang tertarik untuk melakukan eksplorasi di wilayah-wilayah baru, yang pada akhirnya dapat berdampak pada produksi migas nasional.

Baca Juga: Apa itu Dasar Pengenaan Pajak dengan Nilai Lain?

Dari perspektif negara, skema Gross Split berpotensi meningkatkan penerimaan dari sektor migas. Karena pemerintah tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk mengembalikan biaya operasional kontraktor, pendapatan negara menjadi lebih stabil. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap produksi migas jangka panjang. Jika terlalu banyak hambatan bagi kontraktor, produksi migas nasional bisa mengalami penurunan, yang dapat berpengaruh pada ketahanan energi.

Efek samping dari beban pajak yang lebih tinggi adalah potensi penurunan produksi migas, terutama dari lapangan-lapangan marginal yang membutuhkan biaya eksplorasi besar. Jika kontraktor merasa pajak yang dikenakan terlalu berat, mereka mungkin enggan melakukan eksplorasi di wilayah baru, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketahanan energi nasional.

Pajak dalam skema Gross Split memberikan dampak yang beragam bagi sektor hulu migas. Di satu sisi, sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi, sehingga memberikan kepastian bagi investor. Namun, di sisi lain, beban pajak yang lebih tinggi bagi kontraktor bisa menjadi tantangan dalam mempertahankan produksi migas yang stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengevaluasi kebijakan perpajakan ini agar tetap kompetitif dan mampu menarik investasi di sektor migas Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam manajemen keuangan dan operasi perusahaan, kata-kata perpajakan umum sering digunakan, tetapi tidak semua orang mengetahui maknanya. Bisnis pajak menggunakan kata-kata seperti Pajak Penghasilan (PPh), Faktur Pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Setiap orang dan perusahaan harus memahami istilah-istilah pajak yang mendasar ini agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan terhindar dari masalah administratif.

Artikel ini akan membahas beberapa istilah pajak yang sering digunakan untuk membantu Anda mengelola masalah pajak secara akurat dan efisien. Anda juga bisa menambah wawasan Anda dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, kursus pajak seperti ini akan memberikan Anda segudang materi seputar perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

12 Istilah Pajak Umum

Untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait pajak, wajib pajak harus terbiasa dengan istilah-istilah perpajakan yang umum digunakan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa istilah kunci yang umum digunakan dalam peraturan perpajakan:

Pajak

Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek paksaan dari pajak, yang tidak secara langsung memberikan keuntungan bagi pembayar pajak, bermanfaat bagi negara dan kesejahteraan umum.

Wajib Pajak (WP)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Entitas

Sekelompok orang dan/atau sumber daya yang membentuk suatu unit bisnis disebut entitas, terlepas dari apakah mereka bertanggung jawab atas suatu perusahaan atau tidak. Koperasi, korporasi, perseroan terbatas (PT), yayasan, organisasi sosial, dan bisnis lainnya, terutama yang berjangka panjang, adalah contoh entitas.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha

Seseorang atau organisasi yang memproduksi, memperdagangkan, mengimpor, mengekspor, atau menggunakan barang dan jasa dari luar negeri dianggap sebagai pengusaha. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pemilik bisnis yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan harus memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah identitas wajib pajak yang dipergunakan dalam administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Tak Punya NPWP? Pajak Tetap Bisa Dilaporkan dengan NPWP Sementara

Pajak yang harus dibayar

Pajak yang terutang adalah jumlah total pajak yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibayar dalam suatu jangka waktu tertentu, misalnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan digunakan oleh wajib pajak untuk mendokumentasikan perhitungan dan pembayaran pajak. SPT dipisahkan menjadi:

• Laporan pajak untuk jangka waktu tertentu disebut SPT masa.
• SPT yang mencakup seluruh atau sebagian tahun pajak disebut SPT tahunan.

SSP (Surat Setoran Pajak)

Dokumen ini membuktikan bahwa seseorang telah membayar pajak di bank atau tempat resmi lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ini, yang dapat mengambil salah satu dari format berikut, dikirim oleh otoritas pajak untuk menentukan posisi pajak wajib pajak.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menunjukkan kekurangan kewajiban pajak;
• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN): Menunjukkan bahwa jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
• Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan kepada wajib pajak ditentukan oleh Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Surat Paksa dan Surat Tagihan Pajak (STP)

STP adalah surat yang dikirimkan untuk menagih pajak atau sanksi administrasi seperti bunga dan denda.

Kredit Pajak Penghasilan

Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, termasuk pajak internasional yang dikreditkan dan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga.

Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak

Mengkonfirmasi informasi dan dokumentasi untuk memastikan bahwa undang-undang pajak dipatuhi dikenal sebagai pemeriksaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Secara umum, DPP adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP biasanya berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu konsep yang sering dibahas adalah “nilai lain” sebagai dasar pengenaan pajak.

Melalui training pajak, peserta dapat memahami konsep Dasar Pengenaan Pajak dengan Nilai Lain, yang digunakan untuk menentukan besaran pajak dalam situasi tertentu di mana harga transaksi sulit ditetapkan, sehingga memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Nilai lain dalam perpajakan merujuk pada ketentuan khusus yang memungkinkan pemerintah menetapkan DPP berdasarkan nilai selain harga jual atau nilai transaksi sebenarnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8A Undang-Undang PPN dan diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Nilai lain digunakan dalam kondisi tertentu di mana harga transaksi tidak mencerminkan nilai yang wajar atau ketika harga jual sulit ditentukan.

Dalam praktiknya, nilai lain sering diterapkan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik khusus dalam perhitungan pajaknya. Misalnya, untuk pemakaian sendiri atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP), DPP yang digunakan adalah harga pokok produksi atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Begitu pula dengan pemberian cuma-cuma, nilai lain yang digunakan adalah harga jual terakhir dari barang atau jasa yang serupa.

Selain itu, nilai lain juga digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan industri tertentu, seperti penyediaan kendaraan bermotor, properti, atau barang hasil pertambangan yang belum diproses lebih lanjut. Misalnya, untuk penjualan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha tertentu, DPP dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari harga jual. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan menghindari manipulasi harga transaksi yang dapat merugikan negara.

Penerapan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan serta memastikan bahwa negara memperoleh penerimaan pajak yang sesuai. Dalam beberapa kasus, harga transaksi dapat dimanipulasi untuk menghindari pajak, misalnya dengan melaporkan harga yang lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya. Dengan adanya nilai lain, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menetapkan besaran pajak yang adil dan rasional.

Baca Juga: Pentingnya Validasi Faktur Pajak dalam Administrasi Perpajakan

Namun, penggunaan nilai lain sebagai DPP juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah penentuan nilai yang objektif dan transparan. Pemerintah harus menetapkan metode perhitungan yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, dalam setiap regulasi yang mengatur nilai lain, pemerintah biasanya mencantumkan persentase atau metode tertentu untuk menghitung DPP berdasarkan jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak.

Sebagai contoh, dalam sektor properti, penjualan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana memiliki DPP yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya ketentuan nilai lain, sistem perpajakan menjadi lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi serta karakteristik sektor usaha yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, dasar pengenaan pajak dengan nilai lain merupakan instrumen yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Penerapan nilai lain membantu memastikan bahwa pajak dihitung secara adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang transparan, penggunaan nilai lain dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak seringkali digunakan sebagai upaya dalam menguasai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sebab, brevet pajak akan memberikan Anda materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Namun, tentunya mengetahui update berita pajak juga tidak kalah pentingnya. Sebuah fitur baru dalam penginputan bukti potong pajak untuk PPh 21 dan PPh 21 Unifikasi dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem Coretax. Pemberi kerja tetap dapat melakukan pemotongan dan pelaporan pajak bagi penerima penghasilan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai dengan menggunakan fungsi NPWP Sementara.

Tujuan dari fitur ini adalah untuk menjaga kepatuhan pajak tanpa mengganggu prosedur administrasi. Sistem Coretax akan secara otomatis memberikan NPWP sementara kepada penerima penghasilan dengan nomor 9990000000999000, yang berfungsi sebagai pengenal sementara.

Apa yang Dimaksud dengan NPWP Sementara dari Coretax?

Bagi penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP aktif atau belum dipasangkan dengan NIK, NPWP sementara adalah nomor identitas pajak yang memudahkan pemotongan pajak. Pemberi kerja masih dapat melakukan hal-hal berikut dengan menggunakan fitur ini:

• Memotong PPh 21 tanpa menghadapi batasan administratif.
• Memasukkan data terstruktur ke dalam bukti potong pajak.

Meskipun penerima penghasilan belum memiliki NPWP, pastikan kepatuhan pajak tetap terjaga. Ketika penerima penghasilan tanpa NPWP memasukkan NIK, sistem Coretax akan langsung menampilkan notifikasi yang berisi kesempatan untuk menggunakan NPWP sementara.

Cara Memanfaatkan NPWP Sementara dari Coretax

Pengusaha dapat memanfaatkan fungsi ini untuk menangani pajak mereka dengan lebih mudah dengan menggunakan impor XML atau entri manual (key-in). Untuk menggunakannya, ikuti langkah-langkah berikut:

Masukkan Bukti Potong dengan NIK

Masukkan NIK penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP. Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi yang berbunyi “NPWP XXXX saat ini belum terdaftar di sistem. Sistem akan secara otomatis menggunakan NPWP 9990000000999000 sebagai NPWP penerima penghasilan pada bukti potong pajak penghasilan. Apakah Anda setuju? Klik “Ya” untuk menggunakan NPWP Sementara.

Verifikasi bahwa data telah ditampilkan dengan benar

Setelah konfirmasi, sistem akan secara otomatis: Masukkan NPWP penerima penghasilan dengan 9990000000999000. Ubah format nama menjadi “PENERIMA PENGHASILAN#NIK.”

Baca Juga: Mengurai PPh 21 DTP 2025: Dukungan Pemerintah untuk Karyawan dan Industri

Lanjutkan dengan mengisi Bukti Pemotongan

Masukkan jumlah Penghasilan Bruto setelah memilih Nama Objek Pajak. Klik Kirim setelah memastikan semua informasi sudah benar (gunakan akun Penandatangan/PIC untuk konfirmasi).

Mengeluarkan Bukti Pemotongan

• Kembali ke tab Belum Terbit pada dashboard eBupot.
• Pilih Bukti Potong yang baru saja dibuat.
• Untuk menyelesaikan prosedur, klik Terbitkan.
• Setelah proses ini, NPWP Sementara akan diberikan beserta Bukti Potong PPh, yang dapat digunakan untuk pelaporan pajak.

Siapa Saja yang Dapat Menggunakan fitur NPWP Sementara?

• Semua bentuk penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak, baik PPh 21 maupun PPh 21 dan PPh 21.
• Baik pemrosesan massal maupun pengisian langsung dapat dilakukan dengan metode input manual dan impor XML.

Manfaat Fitur NPWP Sementara

• Fleksibilitas Pelaporan Pajak: Hanya karena penerima penghasilan belum memiliki NPWP, bukan berarti pemberi kerja harus menunda pemotongan pajak.
• Efisiensi Proses Penggajian: Fitur ini memungkinkan perusahaan yang memiliki banyak karyawan non-NPWP untuk melakukan pemotongan pajak tanpa harus menunggu proses registrasi NPWP selesai.
• Menghindari Kesalahan Administrasi: Seluruh pemotongan pajak tercatat secara akurat di sistem Coretax dengan NPWP Sementara, sehingga mencegah terjadinya kesalahan penginputan data.
• Meningkatkan Ketaatan Pajak: Fungsi ini memastikan bahwa semua transaksi tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko denda pajak akibat keterlambatan pelaporan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Faktur pajak merupakan dokumen penting dalam transaksi perpajakan di Indonesia, khususnya bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Faktur pajak digunakan sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki peran krusial dalam pelaporan pajak. Namun, tidak semua faktur pajak yang beredar dapat langsung dianggap sah. Oleh karena itu, validasi faktur pajak menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan dan keabsahan transaksi perpajakan.

Apa itu Validasi Faktur Pajak?

Validasi faktur pajak adalah proses pengecekan untuk memastikan bahwa faktur pajak yang diterima atau diterbitkan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Proses ini mencakup verifikasi nomor faktur, kesesuaian data transaksi, serta status faktur dalam sistem e-Faktur DJP.

Dengan sistem e-Faktur yang telah diterapkan oleh DJP, setiap faktur pajak yang diterbitkan akan memiliki kode unik yang dapat diverifikasi melalui QR Code atau langsung di situs resmi DJP. Hal ini membantu wajib pajak untuk memastikan bahwa faktur yang digunakan dalam transaksi benar-benar valid dan diakui oleh otoritas pajak.

Mengapa Validasi Faktur Pajak itu Penting?

Menghindari Faktur Pajak Fiktif

Faktur pajak fiktif adalah faktur yang dibuat tanpa adanya transaksi yang sebenarnya. Pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menerbitkan faktur pajak palsu untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Jika wajib pajak menggunakan faktur pajak fiktif, maka mereka bisa menghadapi sanksi berat dari DJP, termasuk denda dan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

Memastikan Hak Kredit Pajak Masukan

Bagi perusahaan yang membayar PPN atas pembelian barang atau jasa, mereka memiliki hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Namun, jika faktur pajak yang digunakan tidak valid atau bermasalah, hak kredit pajak masukan tersebut bisa ditolak oleh DJP. Ini bisa berdampak pada perhitungan pajak yang harus dibayar, serta potensi kerugian finansial bagi perusahaan.

Mencegah Sanksi dan Denda Pajak

Penggunaan faktur pajak yang tidak sah dapat mengakibatkan sanksi administrasi berupa denda yang cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sanksi untuk penggunaan faktur pajak fiktif atau tidak valid dapat berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Oleh karena itu, memastikan validitas faktur pajak adalah langkah penting untuk menghindari risiko ini.

Meningkatkan Kepercayaan dalam Bisnis

Perusahaan yang secara rutin melakukan validasi faktur pajak akan memiliki reputasi yang lebih baik dalam dunia bisnis. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kepatuhan pajak dan memiliki sistem keuangan yang transparan. Mitra bisnis pun akan lebih percaya untuk bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kepatuhan pajak yang baik.

Baca Juga: Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Mempermudah Audit Pajak

Ketika perusahaan diperiksa oleh DJP, salah satu aspek yang diperiksa adalah faktur pajak yang digunakan dalam pelaporan pajak. Jika semua faktur telah diverifikasi dan terbukti valid, maka proses audit akan berjalan lebih lancar dan mengurangi potensi temuan yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan.

Cara Melakukan Validasi Faktur Pajak

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memeriksa validitas faktur pajak, di antaranya:

Melalui QR Code di e-Faktur

• Setiap e-Faktur yang diterbitkan memiliki QR Code yang dapat dipindai untuk memastikan keasliannya.
• Pemindaian dapat dilakukan melalui aplikasi yang mendukung atau langsung melalui situs DJP.

Menggunakan Aplikasi e-Faktur DJP

• Wajib pajak dapat login ke aplikasi e-Faktur DJP untuk memeriksa status faktur pajak yang diterima.
• Pastikan nomor faktur dan data transaksi sesuai dengan yang tertera di sistem DJP.

Mengecek melalui Website Resmi DJP

• DJP menyediakan layanan pengecekan faktur pajak secara online melalui situs resminya.
• Wajib pajak dapat memasukkan nomor faktur untuk memverifikasi keabsahannya.

Validasi faktur pajak adalah langkah yang sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah perpajakan. Dengan melakukan verifikasi faktur pajak, perusahaan dapat terhindar dari risiko penggunaan faktur pajak fiktif, sanksi pajak, serta meningkatkan kredibilitas dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus menjadikan validasi faktur pajak sebagai bagian dari prosedur standar dalam administrasi perpajakan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri padat karya, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kembali insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun fiskal 2025. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme, persyaratan, dan cara pelaporan insentif pajak tersebut. Melalui kebijakan ini, pajak yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga karyawan tetap menerima penghasilan bruto tanpa potongan PPh 21. Informasi pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui bagi orang yang ingin terjun di dunia perpajakan. Namun, mengikuti kelas pelatihan pajak juga tidak kalah pentingnya.

Sebab, dalam pelatihan pajak tersebut Anda bisa mempelajari seluruh materi peraturan pajak yang diberikan. Insentif ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Ketentuan Insentif PPh 21 DTP 2025 Menurut PMK 10 Tahun 2025, pekerja di sektor industri tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP:

• pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, yang penghasilan brutonya tidak melebihi Rp10 juta per bulan.
• pekerja di sektor industri tertentu sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menerima laporan triwulanan dari pemberi kerja mengenai penggunaan insentif ini. Pemerintah akan menanggung semua pajak penghasilan yang biasanya dibayarkan oleh karyawan, sehingga tidak akan ada pengurangan gaji bagi para pekerja sebagai akibat dari pajak.

Sektor Ekonomi yang Dapat Menerima Insentif

Tidak semua sektor industri memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP ini. Pemerintah telah menetapkan bahwa hanya beberapa industri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini, yaitu sebagai berikut:

• Karyawan Tetap Terdaftar sebagai karyawan dengan perjanjian kerja tetap
• Memiliki NPWP atau NIK yang telah terintegrasi dengan sistem perpajakan.
• Tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP dari skema pajak lainnya.

Industri Alas Kaki Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Industri Furnitur Industri Kulit dan Barang dari Kulit Perusahaan yang masuk dalam kategori industri tersebut harus memiliki Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sesuai dengan yang tertera pada lampiran PMK 10 Tahun 2025.

• Pekerja tidak tetap
• Tidak dipekerjakan oleh perusahaan secara tetap.
• Dibayar tidak lebih dari Rp500.000 per hari.
• Penghasilan sebulan, jika ditentukan, tidak lebih dari Rp10 juta.
• Memiliki NIK atau NPWP yang terdaftar di sistem perpajakan.

Karyawan yang memenuhi persyaratan ini akan dibayarkan pajak penghasilannya secara penuh oleh pemerintah pada tahun 2025.

Baca Juga: Scan, Cek, dan Aman! Teknologi QR Code dalam Validasi Faktur Pajak

Cara Menggunakan Insentif PPh 21 DTP dan Cara Mengurusnya

Pemberi kerja harus mematuhi panduan berikut untuk menggunakan fasilitas ini:

Pemotongan Pajak Penghasilan

• Jumlah PPh Pasal 21 untuk karyawan masih ditentukan oleh pemberi kerja dengan cara yang sama.
• Jumlah pajak yang ditanggung pemerintah ditampilkan sebagai PPh 21 (DTP).

Menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak

Melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPh 21), pemberi kerja harus menyampaikan laporan penggunaan tunjangan setiap bulannya. Daftar karyawan yang mendapatkan insentif dan jumlah pajak yang dibayarkan oleh pemerintah harus disertakan dalam laporan tersebut.

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21

Bukti potong PPh pasal 21, yang mencakup pernyataan bahwa pemerintah telah membayarkan pajak, tetap diberikan kepada karyawan. Meskipun tidak ada pajak yang dipotong, dokumentasi ini tetap disertakan dalam administrasi pajak.

Konfirmasi dan Observasi

Laporan penggunaan insentif dapat diperiksa oleh DJP. Pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat dijadikan sebagai salah satu upaya terbaik untuk menambah wawasan seputar perpajakan. Sebab, training pajak akan memberikan Anda materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Namun, tentunya Anda juga bisa menambah pengetahuan Anda dengan mengetahui informasi dan berita pajak terbaru yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Untuk menjamin keabsahan transaksi dan kepatuhan pajak di bawah sistem perpajakan saat ini, keabsahan faktur pajak sangat penting. Kode QR yang ditampilkan pada setiap faktur pajak keluaran adalah salah satu mekanisme validasi otomatis untuk faktur pajak yang telah diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Coretax.

Dengan memindai kode QR atau menggunakan dasbor dan notifikasi Coretax, pelanggan dapat dengan cepat mengonfirmasi apakah faktur pajak yang mereka terima adalah sah.

Mengapa Penting untuk Memvalidasi Faktur Pajak?

Tujuan validasi faktur pajak adalah untuk:

• Menghentikan penyalahgunaan faktur pajak palsu yang dapat merugikan negara dan pihak-pihak yang bertransaksi.
• Memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan benar-benar masuk ke dalam sistem pajak. Mencegah denda pajak yang disebabkan oleh penggunaan faktur pajak yang tidak sah.
• Data transaksi yang dikirim langsung ke sistem Coretax dapat merampingkan pengarsipan pajak.

Teknik Validasi Faktur Pajak di Coretax

Pelanggan dapat menggunakan tiga metode utama Coretax untuk memverifikasi keabsahan Faktur Pajak:

• Memindai kode QR pada Pemberitahuan Faktur Pajak di dasbor Coretax.
• Dokumentasi dari Faktur Pajak yang secara otomatis ditambahkan ke sistem pembeli

Verifikasi dengan memindai kode QR

Bagian kiri bawah dari setiap output Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual memiliki QR Code. Pembeli dapat melakukan pengecekan dengan melakukan hal berikut:

• Luncurkan aplikasi yang dapat memindai kode QR, seperti Google Lens atau aplikasi sejenis.
• Arahkan kamera ke kode QR faktur pajak.

Informasi transaksi akan ditampilkan oleh sistem, termasuk:

• Nama penjual dan NPWP
• Nama pembeli dan NPWP

Baca Juga: KSWP dan Coretax DJP: Transformasi Digital dalam Verifikasi Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN, dan PPnBM (jika ada) Nomor Faktur Tanggal Faktur

Status Faktur Pajak: Disetujui atau Tidak Valid

Sistem akan menampilkan informasi faktur berdasarkan data yang dimasukkan di Coretax jika Faktur Pajak tersebut sah. Pembeli harus segera menghubungi penjual atau DJP jika Faktur Pajak tidak sah.

Verifikasi Menggunakan Pemberitahuan Dasbor Coretax

Pembeli akan menerima notifikasi otomatis di dasbor Coretax setelah melakukan transaksi selain memindai QR Code. Faktur Pajak penjual telah tercatat sebagai Faktur Pajak Masukan pembeli, seperti yang ditunjukkan oleh pesan ini, yang berbentuk ikon lonceng. Cara menavigasi dasbor:

• Masukkan NPWP dan kata sandi Anda untuk mengakses akun Coretax.
• Untuk melihat daftar peringatan terbaru, klik simbol lonceng.
• Verifikasi bahwa data telah sesuai dengan transaksi dan Faktur Pajak yang diterima telah dimasukkan ke dalam sistem.
• Pembeli dapat menghubungi penjual untuk mengonfirmasi keabsahan Faktur Pajak jika Faktur Pajak tidak muncul di dasbor dalam waktu yang cukup lama setelah transaksi.

Verifikasi Menggunakan Dokumen Coretax

Dalam sistem Coretax, setiap Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual akan langsung tercatat sebagai Faktur Pajak Masukan pembeli. Hal ini menandakan bahwa pembeli tidak perlu lagi memasukkan data transaksi secara manual untuk pelaporan pajak karena sudah tersimpan di sistem DJP. Prosedur untuk mencari melalui dokumen Coretax:

• Buka Coretax dan buka menu Faktur Pajak Masukan.
• Cari dokumen Faktur Pajak dengan menggunakan tanggal atau nomor transaksi.
• Untuk memastikan informasinya sesuai, bandingkan data tersebut dengan transaksi.
• Tidak adanya Faktur Pajak dalam sistem dapat berarti bahwa faktur tersebut tidak valid atau belum dilaporkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pemerintah Indonesia berencana menerapkan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi gula yang berlebihan di masyarakat. Langkah ini didasarkan pada meningkatnya angka penderita penyakit tidak menular, seperti diabetes dan obesitas, yang disebabkan oleh pola konsumsi yang kurang sehat. Dengan pengenaan cukai ini, diharapkan konsumsi MBDK dapat berkurang dan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pola makan yang lebih sehat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan program kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Brevet pajak merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perpajakan, termasuk aspek pengenaan cukai, seperti penerapan cukai terhadap Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan memahami regulasi cukai melalui brevet pajak, peserta dapat lebih memahami bagaimana kebijakan fiskal pemerintah, seperti cukai MBDK, dapat memengaruhi konsumsi masyarakat serta penerimaan negara.

Minuman berpemanis dalam kemasan mencakup berbagai jenis minuman, seperti teh kemasan, minuman bersoda, minuman energi, dan berbagai produk lainnya yang mengandung kadar gula tinggi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah lama mengimbau agar pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pajak atau cukai terhadap produk yang mengandung gula tinggi guna mengurangi risiko penyakit tidak menular. Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan serupa, seperti Meksiko dan Inggris, berhasil menurunkan tingkat konsumsi minuman berpemanis secara signifikan setelah kebijakan cukai diberlakukan.

Di Indonesia, kebijakan cukai sudah diterapkan pada produk-produk yang dianggap berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dengan penerapan cukai pada MBDK, pemerintah berharap dapat menekan angka konsumsi minuman berpemanis yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita diabetes di Indonesia terus mengalami peningkatan, dan salah satu penyebab utama adalah konsumsi gula yang tidak terkendali. Oleh karena itu, cukai MBDK diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekan angka konsumsi gula dan mengurangi risiko penyakit akibat konsumsi berlebihan.

Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat serta di kalangan pelaku industri. Para pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa cukai MBDK merupakan langkah yang tepat dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat dan mengurangi risiko kesehatan. Selain itu, penerimaan negara yang diperoleh dari cukai ini dapat digunakan untuk mendanai berbagai program kesehatan, seperti kampanye edukasi tentang pola hidup sehat, peningkatan fasilitas medis, serta subsidi layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga: Membongkar Mitra Strategis: Pelatihan Pajak dalam Era Digitalisasi

Di sisi lain, para pelaku industri minuman berpemanis menilai bahwa kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap sektor industri makanan dan minuman. Pengenaan cukai akan menyebabkan kenaikan harga produk, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Jika permintaan produk menurun secara signifikan, industri dapat mengalami penurunan produksi, yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap tenaga kerja di sektor ini. Beberapa produsen juga khawatir bahwa kebijakan ini dapat menyebabkan penurunan investasi di industri minuman dalam kemasan.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada seberapa baik pemerintah mengimplementasikannya serta bagaimana masyarakat meresponsnya. Jika sosialisasi dilakukan dengan baik, masyarakat akan lebih memahami pentingnya mengurangi konsumsi gula dan beralih ke alternatif yang lebih sehat. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi produsen untuk menciptakan produk dengan kadar gula yang lebih rendah sehingga dampak ekonomi dari kebijakan ini dapat diminimalkan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan cukai MBDK harus dibarengi dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti edukasi tentang pola hidup sehat, promosi konsumsi air putih, serta pengawasan terhadap kandungan gula dalam produk minuman. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan generasi yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit tidak menular di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Era digitalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana bisnis dan individu mengelola kewajiban perpajakan mereka. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman dan keterampilan terkait pajak menjadi semakin krusial. Dalam konteks ini, pelatihan pajak muncul sebagai mitra strategis yang membantu profesional pajak, akuntan, serta pengusaha untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, teknologi, dan proses administrasi perpajakan.

Digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga tantangan baru. Sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah bertransformasi menuju digital, seperti implementasi e-faktur, e-billing, dan e-filing. Transformasi ini mengharuskan wajib pajak untuk memahami teknologi baru sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efisien. Namun, tanpa pelatihan yang memadai, proses ini dapat menjadi kompleks dan membingungkan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital.

Pelatihan pajak memainkan peran kunci dalam menjembatani kesenjangan ini. Pelatihan tidak hanya memberikan wawasan tentang regulasi terbaru, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan teknis untuk mengoperasikan sistem digital. Sebagai contoh, pelatihan e-faktur mengajarkan bagaimana mengelola faktur pajak elektronik, meminimalkan kesalahan input data, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi yang dapat merugikan perusahaan maupun individu.

Selain itu, pelatihan pajak juga membantu peserta untuk memahami tren global dalam perpajakan. Contohnya adalah kebijakan pajak internasional, seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang menuntut perusahaan multinasional untuk lebih transparan dalam melaporkan pendapatan dan membayar pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi. Dengan mengikuti pelatihan yang relevan, para profesional dapat memastikan bahwa mereka mematuhi standar global dan menghindari risiko hukum yang signifikan.

Di era digitalisasi, pelatihan pajak juga semakin inovatif. Berkat teknologi, pelatihan kini dapat dilakukan secara daring melalui webinar, modul e-learning, atau aplikasi pelatihan interaktif. Metode ini memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh lokasi fisik. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi sering kali menawarkan simulasi praktis yang membantu peserta memahami konsep dan aplikasi nyata dari materi yang dipelajari. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pembelajaran tetapi juga memperkuat pemahaman peserta.

Tidak hanya bagi individu, pelatihan pajak juga memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Dengan memiliki tim yang terlatih, perusahaan dapat memastikan bahwa proses administrasi perpajakan berjalan lancar, meminimalkan potensi kesalahan, dan mengoptimalkan pengelolaan pajak. Selain itu, pelatihan pajak juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak, karena menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan dan profesionalisme.

Baca Juga: Prosedur PBB Sampai dengan Terbitnya SPPT

Namun, penting untuk memilih penyedia pelatihan pajak yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Penyedia pelatihan yang berkualitas biasanya memiliki pengajar yang berpengalaman, materi pelatihan yang selalu diperbarui, serta pendekatan pembelajaran yang interaktif. Dengan begitu, peserta dapat memperoleh manfaat maksimal dari pelatihan yang diikuti.

Di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang, pelatihan pajak tidak lagi menjadi opsi, melainkan kebutuhan. Melalui pelatihan, individu dan perusahaan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola kewajiban pajak, beradaptasi dengan teknologi baru, dan tetap kompetitif di pasar global. Dengan memanfaatkan pelatihan pajak sebagai mitra strategis, kita tidak hanya membangun kemampuan untuk menghadapi tantangan masa kini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih kompleks dan dinamis.

Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan pajak menjadi langkah yang tepat untuk memastikan bahwa baik individu maupun organisasi mampu menghadapi berbagai perubahan dengan percaya diri. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita dapat mengoptimalkan potensi digitalisasi demi efisiensi dan transparansi dalam perpajakan. Pelatihan pajak adalah kunci menuju transformasi ini, menciptakan lingkungan yang lebih terintegrasi, kompeten, dan siap menghadapi masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.