Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi kebijakan Global Minimum Tax (GMT) sebagai upaya untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan terbuka. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meluncurkan proyek ini dengan tujuan memerangi penghindaran pajak perusahaan multinasional (MNC) dengan memberlakukan tarif pajak minimum 15% mulai tahun 2025. Mekanisme top-up pajak, yang menjamin bahwa perusahaan membayar pajak yang benar di negara tempat mereka beroperasi, adalah salah satu elemen kunci dari program ini. Pengoperasian mekanisme top-up pajak dan dampaknya terhadap sistem pajak internasional akan diulas dalam artikel ini. Dengan brevet pajak Anda berupaya untuk memahami berbagai sistem kebijakan pajak domestik hingga internasional.

Prinsip Pengoperasian Program Pengisian Pajak

Perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak efektif lebih rendah dari 15% diwajibkan untuk membayar pajak top-up ke negara asalnya di bawah rencana Pajak Minimum Global. Dengan kata lain, jika sebuah bisnis berbasis di negara dengan tarif pajak 5%, negara asal dapat memungut pajak tambahan 10% untuk meningkatkan jumlah total yang dibayarkan menjadi 15%. Berikut ini adalah tahapan utama dalam menerapkan rencana ini:

• Menghitung Tarif Pajak Efektif: Berdasarkan pajak yang telah dibayarkan, perusahaan harus memastikan tarif pajak efektif yang berlaku di setiap negara tempat mereka menjalankan bisnis.
• Membandingkan dengan Tarif Minimum Global: Pajak tambahan dihitung jika tarif pajak efektif kurang dari 15%.
• Pembayaran Pajak Tambahan: Perusahaan harus membayar pajak tambahan untuk menutupi selisih antara tarif pajak minimum global dan tarif pajak efektif sebelum akhir tahun pajak berikutnya.

Contoh Skema Pajak Top-up Tarif pajak minimum global ditetapkan sebesar 15%, sehingga perusahaan multinasional yang beroperasi di Negara A, yang memiliki tarif pajak 8%, akan membayar pajak tambahan sebesar 7% untuk mencapai ambang batas. Hasilnya, total pembayaran pajak perusahaan masih memenuhi standar global. Dampak Program Tax Top-up Pencegahan Penghindaran Pajak Salah satu tujuan utama GMT adalah untuk mencegah perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, atau tax haven.

Baca Juga: Hak Hukum Primer vs. Sekunder: Fondasi Keadilan dalam Sistem Hukum Pajak yang Harus Diketahui

Penerapan sistem top-up pajak membuat taktik penghindaran pajak menjadi tidak berguna karena keuntungan yang ditransfer ke negara-negara dengan tarif pajak rendah akan tetap dikenakan pajak tambahan dari negara asal perusahaan.

Pemerataan Pajak

Struktur perpajakan yang lebih adil adalah tujuan lain dari program ini. Di masa lalu, bisnis lokal terus membayar pajak penuh di negara tempat mereka beroperasi, sementara banyak perusahaan multinasional (MNC) menghindari pajak dengan memindahkan pendapatan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah. Di bawah GMT, setiap bisnis harus memberikan kontribusi yang sama terhadap perekonomian nasional di mana mereka menghasilkan keuntungan.

Pengaruh terhadap Investasi

Meskipun GMT berupaya memberikan struktur pajak yang lebih adil, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap investasi. Negara-negara dengan pajak rendah yang sebelumnya menarik bagi investor dapat kehilangan daya saing mereka. Beberapa bisnis mungkin memutuskan untuk merelokasi operasi mereka ke negara dengan manfaat pajak yang berbeda sebagai hasilnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kebijakan ini mengurangi daya saing ekonomi global, diperlukan pendekatan mitigasi.

Memahami dan mematuhi hukum pajak internasional dapat menjadi tugas yang sulit bagi bisnis yang beroperasi di beberapa negara. Fungsi konsultan pajak diperlukan dalam situasi ini. Sebagai contoh, Brevet Pajak dapat membantu Anda memahami kepatuhan terhadap peraturan GMT dan membantu wajib pajak memahami undang-undang pajak asing.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Hukum merupakan instrumen yang sangat penting guna mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan untuk setiap individu. Salah satu aspek yang mendasari dalam hukum merupakan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Pada sistem hukum, hak ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu primary legal rights dan secondary legal rights. Meskipun kedua jenis hak ini terkait dengan adanya hak-hak individu, keduanya ini memiliki perbedaan yang sgnifikan dalam hal fungsi, penerapan, serta perlindungannya.

Kursus pajak sangat penting dalam memahami hak primer (primary legal rights) dan hak sekunder (secondary legal rights) dalam sistem perpajakan, karena memberikan wawasan mendalam mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, prosedur perpajakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai hukum, menghindari sanksi, serta memanfaatkan hak-haknya, seperti pengajuan keberatan atau banding, secara optimal dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam artikel ini akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai dengan perbedaan antara primary legal right (hak hukum utama) dan secondary legal rights (hak hukum skunder, dan memberikan contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam terkait dengan kedua jenis hak ini sangat penting untuk setiap individu tahu bagaimana cara melindungi hak-haknya serta menegakkan keadilan dalam sistem hukum yang telah berlaku.

Apa itu Primary Legal Rights?

Primary legal rights merupakan hak hukum yang bersifat mendasar dan langsung terkait dengan kebebasan atau kepentingan individu. Hak-hak ini merupakan hak yang diakui secara langsung oleh dasar atau konstitusi suatu negara, serta tidak emmerlukan izin atau persetujuan dari pihak ketiga. Dengan kata lain, primary legal rights untuk memberikan perlindungan langsung terhadap hak-hak dasar individu yang bersifat fundamental.

Ciri-Ciri Primary Legal Rights:

• Hak yang Mendasar

Primari legal rights ini melindungi kepentingan individu yang penting, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas dasar properti, serta hak atas kehidupan.

• Hak yang Diberikan secara langsung oleh hukum:

Hak ini telah diakui oleh negara dan dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, dan tidak membtuhkan mekanisme atau prosedur tambahan untuk mendapatkannya.

• Perlindungan Hukum yang Kuat:

Jika hak-hak ini dilanggar, individu berhak untuk mencari perlindungan melalui sistem pengadilan serta meminta ganti rugi.

Contoh Primary Legal Rights:

• Hak atas Kebebasan Pribadi
• Hak atas Properti
• Hak atas Kehidupan

Baca Juga: Top-up Tax dan Pajak Minimum Global: Implikasi bagi Perusahaan Multinasional

Apa itu Secondary Legal Rights?

Jika primary legal rights berfokus padaperlindungan hak dasar individu, secondary legal rights  berfungsi sebagai hak tambahan yang mendukung pelaksnaan dan perlindungan hak utama. Hak-hak skunder ini sering kali berkaitan dengan prosedur atau mekanisme yang memungkinkan individu untuk mengakkan hak utama meraka jika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan.

Ciri-Ciri Secondary Legal Rights:

• Bergantung pada Hak Utama

Secondary legal rights tidak berdiri sendiri, melainkan ada untuk mendukung atau memperkuat hak-hak utama.

• Bersifat Prosedural

Sebagian besar hak sekunder berhubungan dengan prosedur administratif atau hukum yang bisa digunakan oleh individu guna menegakkan hak utama mereka.

• Mempermudah Akses terhadap Keadilan

Hak sekunder memberi individu kesempatan guna memperjuangkan hak0hak mereka melalui mekanisme hukum yang lebih luas.

Contoh Secondary Legal Rights:

• Hak untuk Mengajukan Keberatan atau Banding
• Hak untuk Memperoleh Informasi
• Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Mengapa Pemahaman tentang Kedua Jenis Hak Ini Penting?

Perbedaan antara kedua jenis hak ini sangat penting untuk setiap individu, karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan perlindungan serta menegakkan hak-hak seseorang dalam masyarakat. Primary legal rights memberikan landasan yang kuat untuk kebebasan serta perlindungan pribadi, sedangkan secondary rights memberikan mekanisme guna memperjuangkan serta menegakkan hak-ini ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti  kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti  kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah kelas perpajakan yang akan mempelajari tentang hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahkan pelatihan pajak biasanya diikuti oleh calon konsultan pajak. Hukum adalah alat yang sangat penting untuk melindungi masyarakat, mengatur kehidupan sosial, dan menjamin keadilan bagi semua orang. Memahami hak-hak setiap orang adalah salah satu komponen hukum yang paling mendasar. Hak-hak hukum primer dan sekunder adalah dua kelompok utama yang termasuk dalam sistem hukum. Peran, penerapan, dan perlindungan dari kedua kategori hak ini sangat bervariasi, meskipun memiliki kemiripan yang dekat dengan hak-hak individu.

Perbedaan antara hak-hak hukum utama dan sekunder akan dijelaskan secara menyeluruh dalam artikel ini, bersama dengan contoh-contoh bagaimana hak-hak tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menjaga keadilan dalam sistem hukum, masyarakat harus memiliki kesadaran yang menyeluruh tentang kedua kategori hak ini.

Apa Saja Hak-Hak Hukum Primer?

Hak-hak hukum fundamental yang terkait erat dengan kebebasan atau kepentingan seseorang dikenal sebagai hak-hak hukum primer.  Hak-hak ini adalah hak-hak yang secara eksplisit diakui oleh undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara dan tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga.  Dengan kata lain, hak-hak dasar masyarakat secara langsung dilindungi oleh hak-hak hukum utama.

Kualitas dari Hak-Hak Hukum Utama:

• Hak-hak Esensial: Kepentingan individu yang penting termasuk hak untuk hidup, hak atas properti, dan hak atas kebebasan pribadi dilindungi oleh hak-hak hukum utama.
• Hak-hak yang Diberikan Secara Langsung oleh Hukum: Hak-hak ini dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar dan diakui oleh negara; hak-hak ini dapat diperoleh tanpa perlu melalui langkah atau proses tambahan.
• Perlindungan Hukum yang Kuat: Orang memiliki hak untuk mencari ganti rugi dan perlindungan melalui sistem hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

Contoh-contoh Hak Hukum Primer:

• Hak atas Kebebasan Pribadi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penahanan atau penahanan sewenang-wenang. Hal ini diuraikan dalam berbagai hukum nasional dan internasional untuk melindungi kebebasan individu semua orang.
• Hak atas Properti: Setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan mengelola properti mereka tanpa campur tangan yang tidak sah.
• Hak untuk Hidup: Salah satu hak esensial yang tidak dapat diambil oleh siapa pun adalah hak untuk hidup. Ini termasuk kebebasan dari kematian sewenang-wenang di tangan pemerintah atau orang lain.

Baca Juga: KPDL Pajak: Transparansi dan Kepatuhan dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Apa Saja Hak Hukum Sekunder?

Hak-hak hukum sekunder adalah hak-hak tambahan yang memfasilitasi pelaksanaan dan pembelaan hak-hak utama, sedangkan hak-hak hukum primer berkaitan dengan pembelaan hak-hak fundamental masyarakat. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan, hak-hak sekunder ini sering kali berkaitan dengan proses atau sistem yang memungkinkan orang untuk menggunakan hak-hak utama mereka.

Ciri-Ciri dari Hak-Hak Hukum Sekunder Meliputi:

• Bergantung pada Hak-hak Utama: Alih-alih berdiri sendiri, hak-hak hukum sekunder berfungsi untuk menegakkan atau memperkuat hak-hak utama.
• Prosedural: Mayoritas hak-hak sekunder berhubungan dengan proses hukum atau administratif yang dapat digunakan orang untuk menegakkan hak-hak utama mereka.
• Memungkinkan Akses terhadap Keadilan: Masyarakat dapat menggunakan hak-hak sekunder untuk memperjuangkan hak-hak utama mereka melalui jalur hukum yang lebih luas.

Contoh-contoh Hak Hukum Sekunder:

• Kemampuan untuk mengajukan keberatan atau banding: Seseorang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau pihak berwenang jika dianggap melanggar hak-hak dasar mereka.
• Hak atas Informasi: Hak ini memungkinkan orang untuk meminta rincian tentang kebijakan atau keputusan yang berdampak pada hak-hak mereka.
• Hak atas Bantuan Hukum: Seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum ketika hak-hak fundamental mereka dilanggar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan signifikan dalam sistem perpajakan internasional dengan diperkenalkannya pajak minimum global. Inisiatif ini, yang dipimpin oleh OECD dan negara-negara G20, bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak dengan tingkat yang adil, tanpa memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah untuk menghindari kewajiban mereka. Salah satu komponen utama dalam skema ini adalah top-up tax, sebuah mekanisme yang dirancang untuk menutup kesenjangan pajak di berbagai negara.

Brevet pajak menjadi penting dalam memahami skema top-up tax dalam pajak minimum global, karena memungkinkan para profesional pajak menganalisis perhitungan pajak tambahan yang harus dibayarkan oleh perusahaan multinasional ketika tarif pajak efektif di suatu yurisdiksi berada di bawah ambang batas 15%. Dengan pengetahuan dari brevet pajak, seseorang dapat lebih mudah menginterpretasikan regulasi pajak internasional, mengidentifikasi dampaknya terhadap strategi perpajakan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh OECD dan negara-negara G20.

Dampak utama dari skema ini adalah perubahan dalam strategi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Sebelumnya, banyak perusahaan menggunakan skema transfer pricing dan alokasi keuntungan ke negara dengan pajak rendah untuk mengoptimalkan beban pajak mereka. Namun, dengan diterapkannya pajak minimum global dan top-up tax, strategi ini menjadi kurang efektif karena pajak tambahan tetap akan dikenakan hingga ambang batas 15% terpenuhi. Akibatnya, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan keuangan dan operasional mereka untuk mengoptimalkan kepatuhan terhadap regulasi baru ini.

Selain itu, perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara harus menghadapi tantangan administrasi yang lebih kompleks. Dengan adanya kebijakan pajak minimum global, perusahaan perlu meninjau kembali struktur pajak mereka, menyesuaikan pelaporan keuangan, dan memastikan bahwa mereka tidak terkena pajak ganda akibat perbedaan regulasi antar negara. Hal ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan, terutama bagi perusahaan dengan kehadiran di banyak yurisdiksi.

Dari sisi pemerintah, penerapan top-up tax memberikan potensi peningkatan penerimaan pajak. Negara-negara yang sebelumnya kehilangan pendapatan akibat pengalihan keuntungan ke surga pajak kini memiliki kesempatan untuk memungut pajak tambahan. Namun, penerapan ini juga memerlukan koordinasi yang ketat agar tidak terjadi perselisihan antar negara mengenai hak pemungutan pajak.

Baca Juga: Dampak KPDL Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di sisi lain, beberapa negara dengan tarif pajak rendah dapat kehilangan daya tarik mereka sebagai pusat investasi. Beberapa yurisdiksi yang selama ini menjadi tujuan utama perusahaan karena tarif pajaknya yang rendah mungkin harus menyesuaikan kebijakan fiskal mereka atau menawarkan insentif lain untuk menarik investasi. Negara-negara seperti Irlandia, Singapura, dan Bermuda kemungkinan besar akan mengalami perubahan dalam lanskap ekonomi mereka akibat kebijakan ini.

Meskipun skema ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, beberapa pihak masih mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya saing global. Beberapa perusahaan mungkin memilih untuk mengalihkan investasi mereka ke negara-negara yang memberikan keuntungan lain, seperti infrastruktur yang lebih baik atau insentif non-fiskal, guna tetap menjaga efisiensi operasional mereka.

Secara keseluruhan, penerapan top-up tax dalam pajak minimum global merupakan langkah signifikan dalam reformasi perpajakan internasional. Meskipun kebijakan ini membawa tantangan bagi perusahaan multinasional, transparansi dan stabilitas sistem pajak global dapat meningkat dalam jangka panjang. Bagi banyak negara, ini merupakan peluang untuk memastikan bahwa perusahaan besar membayar bagian pajak mereka secara adil, sementara bagi dunia usaha, ini menuntut adaptasi dan strategi baru dalam mengelola kewajiban pajak mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat menjadi salah satu upaya terbaik dalam menguasai kebijakan pajak yang berlaku pada saat ini. Karena dalam kelas perpajakan seperti training pajak, Anda akan mendapatkan pemahaman dan materi seputar peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia. Namun, tentu saja tidak kalah penting dalam mengikuti berita perpajakan terkini.

Salah satu taktik yang digunakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi wajib pajak adalah KPDL (Kebijakan Pengungkapan Data dan Pelaporan) Pajak. Pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas pajak disediakan oleh kebijakan ini, yang mencakup pengungkapan data yang lebih menyeluruh dan laporan pajak yang lebih terorganisir. Pengaruh KPDL pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan elemen-elemen yang berkontribusi akan dibahas dalam artikel ini.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Manfaat: KDPL pajak memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mengungkapkan pendapatan dan kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih terbuka. Bahaya ketidakpatuhan dapat dikurangi dengan memberikan wajib pajak pengungkapan data yang lebih luas, yang membuat mereka merasa lebih diawasi. Peningkatan transparansi melalui KDPL dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pengajuan pajak yang akurat, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal “Tax Compliance and Disclosure Policy” (2022).

Dampak Positif dalam Meningkatkan Kepercayaan terhadap Sistem Perpajakan

Otoritas pajak dapat menunjukkan dedikasi mereka untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan terbuka dengan menerapkan KPDL. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkat sebagai hasilnya.  Menurut sebuah studi pada tahun 2023, kepatuhan sukarela wajib pajak meningkat ketika mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap otoritas pajak.

Dampak Positif Mengurangi Kesalahan Pelaporan Pajak

KDPL pajak menawarkan instruksi yang lebih tepat mengenai struktur dan isi SPT yang harus diajukan. Dengan melakukan hal ini, wajib pajak dapat mengurangi jumlah kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan denda atau penyesuaian keuangan. Sebagai contoh, wajib pajak dapat memverifikasi data mereka sebelum mengajukan laporan dengan menggunakan panduan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan elektronik.

Baca Juga: Pajak 23%: Langkah Ambisius Indonesia Menyamai Vietnam dan Kamboja

Mengurangi Kemungkinan Penghindaran Pajak

Dampak Positif: Peluang penggelapan pajak menjadi lebih kecil ketika pengawasan KPDL lebih ketat.  Kemungkinan hukuman yang lebih berat membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam mendokumentasikan dan mengungkapkan aktivitas mereka. Menurut sebuah studi tahun 2021, penerapan KDPL telah secara efektif mengurangi penghindaran pajak di sejumlah negara dengan struktur pajak yang sebanding.

Menerapkan KDPL Pajak Menghadirkan Kesulitan

KDPL pajak memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki sejumlah kelemahan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Di antara kesulitan-kesulitan ini adalah:

• Infrastruktur Teknologi yang Terbatas: Beberapa daerah tidak memiliki teknologi informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi pengarsipan pajak secara terkomputerisasi.
• Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak: Beberapa wajib pajak, terutama yang baru saja mendaftar, tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab pajak mereka.
• Penolakan terhadap Perubahan: Aturan pengungkapan data yang lebih menyeluruh dapat membuat beberapa wajib pajak merasa terbebani, yang akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh KDPL pajak.  KDPL mengurangi kesalahan pelaporan pajak, mendorong transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Terlepas dari hambatan implementasi, tindakan-tindakan seperti meningkatkan infrastruktur TI, mengedukasi wajib pajak, dan mengintegrasikan data antar instansi dapat membantu memaksimalkan efektivitas KDPL pajak. Training pajak bisa membantu Anda sebagai wajib pajak dalam memahami kebijakan pajak dan membuat Anda mampu mengelola pajak dengan lebih efisien lagi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek krusial dalam sistem perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan efektivitas administrasi perpajakan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, baik karena kesengajaan maupun ketidaktahuan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya adalah Kebijakan Pengungkapan Pajak dengan Kesadaran Diri (KPDL).

Pelatihan pajak berperan penting dalam meningkatkan efektivitas Kebijakan Pengungkapan Pajak dengan Kesadaran Diri (KPDL) terhadap kepatuhan wajib pajak, karena melalui pelatihan, wajib pajak memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi perpajakan, prosedur pelaporan, serta manfaat kepatuhan pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk memanfaatkan KPDL dengan benar dan berkomitmen untuk patuh dalam jangka panjang.

KPDL pajak adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan mereka secara sukarela sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan. Dengan kebijakan ini, wajib pajak dapat melaporkan atau memperbaiki kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan sanksi yang berat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan insentif berupa keringanan sanksi serta mendorong kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu.

Dampak KPDL pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak. Dengan adanya kesempatan untuk mengungkapkan pajak secara sukarela, wajib pajak lebih terdorong untuk memahami kewajiban perpajakannya. Banyak wajib pajak yang sebelumnya enggan melaporkan pajak karena takut dikenakan sanksi akhirnya lebih terbuka untuk melaksanakan kewajiban mereka. Hal ini menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi beban administratif bagi pemerintah. Dengan meningkatnya kepatuhan sukarela, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, sehingga pengawasan dan penegakan hukum dapat difokuskan pada wajib pajak yang benar-benar berniat menghindari pajak. Dengan demikian, efektivitas sistem perpajakan dapat ditingkatkan tanpa harus mengandalkan pendekatan represif yang sering kali membutuhkan biaya besar.

Baca Juga: Optimalisasi Pemeriksaan Pajak dengan Tim Quality Assurance yang Efektif

Namun, dampak KPDL pajak terhadap kepatuhan tidak selalu positif. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dapat disalahgunakan oleh wajib pajak yang hanya memanfaatkan kesempatan untuk menghindari sanksi tanpa benar-benar berniat untuk patuh dalam jangka panjang. Jika pengawasan terhadap wajib pajak yang memanfaatkan KPDL tidak dilakukan secara ketat, maka ada kemungkinan mereka akan kembali menghindari pajak setelah kebijakan ini berakhir. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa kepatuhan yang diperoleh melalui KPDL dapat berkelanjutan.

KPDL pajak juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh. Mereka yang selalu melaporkan pajaknya dengan benar mungkin merasa dirugikan karena wajib pajak yang tidak patuh justru mendapatkan insentif dalam bentuk pengurangan sanksi. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menurunkan motivasi wajib pajak yang sudah patuh, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dengan baik dan tetap memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah patuh sejak awal.

Kesimpulannya, KPDL pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, mengurangi beban administratif pemerintah, serta membantu mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, tantangan seperti potensi penyalahgunaan dan persepsi ketidakadilan harus dikelola dengan baik agar dampak positifnya dapat bertahan dalam jangka panjang. Dengan pengawasan yang ketat serta edukasi yang berkelanjutan, KPDL pajak dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih patuh dan berkeadilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan perpajakan. Karena brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang akan memberikan informasi dan wawasan perpajakan. Pemerintah Indonesia berniat untuk meningkatkan rasio pajak agar setara dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Kamboja. Pemerintah berharap dapat menghasilkan pendapatan baru hingga US$90 miliar per tahun melalui strategi yang memanfaatkan teknologi dan ekonomi bayangan. Menurut Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, pemerintah telah menetapkan target yang tinggi untuk meningkatkan rasio pajak nasional.

Hashim menyatakan bahwa pemerintah berniat untuk meningkatkan rasio pajak menjadi 18% dalam waktu dekat dan bahkan menjadi 23% dalam jangka panjang dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 yang diadakan di Jakarta pada hari Rabu, 19/2/2025. Target ini konsisten dengan rasio pajak negara-negara seperti Vietnam (23 persen) dan Kamboja (18 persen), yang dianggap lebih ideal dibandingkan rasio pajak Indonesia yang rendah, yaitu 12,1-12,2 persen per tahun.

Mengapa Rasio Pajak Indonesia Masih Rendah?

Saat ini, Indonesia memiliki salah satu tarif pajak terendah di dunia. Hashim membandingkannya dengan rasio pajak di Pakistan. Dia mengklaim bahwa ada beberapa penyebab utama rendahnya rasio pajak:

• Ketergantungan pada pajak atas sumber daya alam dan konsumsi
• Barang-barang konsumsi dan pertambangan terus menyumbang sebagian besar pendapatan pajak Indonesia, sehingga rentan terhadap perubahan-perubahan dalam perekonomian dan harga-harga komoditas.

Tingginya Aktivitas Ekonomi Bayangan

Meskipun banyak kegiatan ekonomi yang tidak terdokumentasi secara formal, kegiatan-kegiatan tersebut tetap berdampak pada PDB.

Kepatuhan Pajak yang Tidak Memadai

Karena alasan teknologi dan hukum, sistem pajak masih belum sepenuhnya mencakup banyak industri.

Metode untuk Meningkatkan Rasio Pajak Hingga 23%

Pemerintah telah menetapkan sejumlah program strategis untuk memenuhi tujuan meningkatkan rasio pajak. Langkah-langkah yang akan diambil adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Audit Pajak Lebih Adil! Kenali Peran Tim Quality Assurance DJP

Meningkatkan Ekonomi Bayangan

Menurut Hashim, mengintegrasikan shadow economy ke dalam sistem perpajakan formal merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Aktivitas-aktivitas yang mendukung perekonomian namun tidak diakui secara formal termasuk dalam ekonomi bayangan, misalnya, perusahaan-perusahaan kecil yang belum mengungkapkan omset mereka yang sebenarnya atau tidak memiliki NPWP. Pemerintah berharap dapat mengumpulkan tambahan US$90 miliar per tahun melalui peraturan yang lebih ketat dan insentif bagi perusahaan kecil untuk bergabung dengan sistem pajak.

“Dengan bantuan teknologi dan kecerdasan buatan, kita dapat meningkatkan pendapatan hingga US$90 miliar per tahun jika kita mendapatkan 25 persen dari ekonomi bayangan ini,” kata Hashim.

Menggunakan Kecerdasan Buatan dan Teknologi untuk Pemantauan Pajak

Big data analytics, artificial intelligence (AI), dan teknologi digital akan semakin sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengidentifikasi peluang penerimaan yang belum terealisasi. Sistem Coretax DJP saat ini akan diperkuat untuk memungkinkan pemantauan transaksi yang lebih efektif dan transparan. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, integrasi data antarlembaga akan ditingkatkan.

Perluasan Basis Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah juga akan memperluas basis pajak untuk menjustifikasi kenaikan rasio pajak, dengan:

• meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi dan edukasi sistem perpajakan.
• menciptakan peluang bagi industri baru untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan, seperti ekonomi digital dan transaksi berbasis blockchain.
• menyederhanakan administrasi pajak usaha kecil dan menengah untuk mendorong lebih banyak usaha kecil dan menengah untuk bergabung dengan sistem resmi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pemeriksaan pajak merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Agar proses ini berjalan dengan baik, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga kualitas pemeriksaan serta mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Salah satu elemen penting dalam pengawasan ini adalah tim Quality Assurance (QA). Tim QA bertugas untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pemeriksaan pajak dilakukan dengan standar yang tinggi, serta menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Training pajak yang berfokus pada tim Quality Assurance bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam memastikan kualitas pemeriksaan pajak, mendeteksi potensi kesalahan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Melalui pelatihan ini, tim QA dapat lebih efektif dalam melakukan evaluasi, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pemeriksa pajak, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pengawasan, sehingga pemeriksaan pajak menjadi lebih akurat, efisien, dan transparan.

Keberadaan tim QA dalam pemeriksaan pajak sangat krusial karena pemeriksaan yang tidak optimal dapat berakibat pada kesalahan dalam penetapan pajak, ketidakadilan dalam perlakuan terhadap wajib pajak, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan peran utama dalam menjaga kualitas dan akurasi pemeriksaan, tim QA berfungsi sebagai kontrol yang membantu mendeteksi dan mencegah kesalahan sejak dini sebelum laporan pajak diselesaikan. Dengan demikian, risiko sengketa pajak atau koreksi yang tidak akurat dapat diminimalkan.

Salah satu aspek penting dalam optimalisasi pemeriksaan pajak adalah penerapan standar kerja yang ketat. Tim QA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pemeriksaan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Mereka melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Selain itu, mereka juga bertugas untuk meninjau kembali keputusan pemeriksa pajak guna memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menjaga kualitas dan akurasi, tim QA juga berperan dalam meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan pajak. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir. Penggunaan teknologi dalam proses Quality Assurance juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemeriksaan pajak. Sistem berbasis digital dapat membantu dalam mendeteksi inkonsistensi data, melakukan audit secara otomatis, serta mengurangi kemungkinan human error dalam proses pemeriksaan.

Baca Juga: Perubahan Kebijakan Pajak UMKM: Dampak, Ketentuan Baru, dan Persiapan Wajib Pajak

Tidak hanya itu, tim QA juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para pemeriksa pajak. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas, para pemeriksa pajak dapat memahami standar kerja yang telah ditetapkan dan mampu menerapkannya secara konsisten. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kompetensi individu serta memperkuat kualitas pemeriksaan secara keseluruhan. Selain itu, umpan balik yang diberikan oleh tim QA kepada pemeriksa pajak juga dapat membantu dalam memperbaiki metode kerja dan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan.

Dalam praktiknya, optimalisasi pemeriksaan pajak melalui tim QA yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk otoritas perpajakan serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen dalam menerapkan sistem Quality Assurance yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang bagi sistem perpajakan secara keseluruhan, baik dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menciptakan pemeriksaan yang lebih transparan dan adil.

Keberadaan tim Quality Assurance dalam pemeriksaan pajak bukan hanya sekadar memastikan kepatuhan prosedural, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi perpajakan. Dengan penerapan Quality Assurance yang efektif, hasil pemeriksaan pajak dapat lebih akurat, efisien, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Optimalisasi pemeriksaan pajak dengan tim QA yang berkualitas pada akhirnya akan berkontribusi pada sistem perpajakan yang lebih baik, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat diikuti oleh Anda yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan. Sebab, brevet pajak bisa membantu Anda untuk memahami berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Tetapi, tidak kalah penting untuk mengetahui berita atau informasi pajak terkini. Untuk menjamin keadilan bagi para pembayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Tim Penjamin Kualitas Pemeriksaan, yang bertugas untuk menangani perbedaan pendapat mengenai justifikasi hukum atas penyesuaian prosedur pemeriksaan pajak.

Untuk memverifikasi bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemeriksaan pajak dilakukan. DJP dapat menentukan apakah pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada kekurangan yang perlu diperbaiki melalui pemeriksaan ini. Namun pada kenyataannya, pemeriksa pajak dan wajib pajak sering kali tidak setuju dengan perbaikan pajak yang telah dilakukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025), DJP membentuk Tim Quality Assurance Pemeriksaan untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika pemeriksa pajak dan wajib pajak tidak dapat menyepakati dasar hukum untuk melakukan koreksi, tim ini berperan sebagai tempat untuk berdiskusi.

Apa itu Tim Quality Assurance?

Direktur Jenderal Pajak membentuk Tim Quality Assurance Audit sesuai dengan Pasal 49 PMK 15/2025 untuk memeriksa ketidaksepakatan atas dasar hukum untuk melakukan modifikasi dalam pemeriksaan pajak. Tim ini berfungsi sebagai penengah dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada keberatan Wajib Pajak dan juga sudut pandang pemeriksa pajak. Tim Quality Assurance dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

• Memastikan bahwa setiap koreksi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.
• Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengklarifikasi dan memperdebatkan interpretasi hukum yang bertentangan sebelum keputusan akhir, Anda dapat menghindari sengketa pajak yang berlarut-larut.
• Menjaga akuntabilitas dan keterbukaan untuk memungkinkan penerimaan yang lebih adil atas temuan audit oleh kedua belah pihak.

Baca Juga: Tarif PPh Final 0,5% UMKM Berakhir di Akhir 2025: Strategi Pajak untuk 2026

Bagaimana Audit yang Adil Dijamin oleh Tim Quality Assurance?

Menurut Pasal 50 PMK 15/2025, tanggung jawab utama Tim Quality Assurance adalah sebagai berikut:

• Mengatasi perbedaan pendapat antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak mengenai dasar hukum koreksi pemeriksaan.
• Memberikan penilaian dan kesimpulan atas terjadinya perbedaan pendapat.
• Membuat risalah hasil diskusi yang memuat keputusan dan kesimpulan akhir yang harus diikuti oleh pemeriksa pajak.
• Karena sifatnya yang mengikat, pemeriksa pajak wajib mematuhi keputusan yang diberikan oleh Tim Quality Assurance yang dituangkan dalam berita acara diskusi. Oleh karena itu, tanpa bukti-bukti yang kuat, pemeriksa pajak tidak dapat membuat kesimpulan sendiri yang dapat merugikan Wajib Pajak.

Selain itu, diskusi dengan Tim Quality Assurance memberikan kejelasan hukum bagi Wajib Pajak, sehingga mereka dapat mengajukan keberatan sebelum finalisasi hasil pemeriksaan.

Bagaimana Wajib Pajak Dapat Menghubungi Tim Quality Assurance untuk Mengajukan Diskusi?

Wajib Pajak dapat mengajukan diskusi dengan Tim Quality Assurance jika tidak setuju dengan koreksi yang disarankan dalam pemeriksaan. Menurut Pasal 51 PMK 15/2025, proses pengajuan ini dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kepada:

• Kepala Kantor Wilayah DJP, baik Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pemeriksaan.
• Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, apabila yang melakukan pemeriksaan adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Setelah berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan ditandatangani dan ditembuskan kepada unit pelaksana pemeriksaan, permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Perubahan kebijakan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus berupaya menyesuaikan regulasi perpajakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu kebijakan signifikan adalah penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

PP 23/2018 memberikan fasilitas tarif PPh final 0,5 persen kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dengan peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meringankan beban pajak UMKM dan mendorong mereka untuk lebih berkontribusi dalam perekonomian formal. Namun, fasilitas ini tidak berlaku selamanya; terdapat batasan waktu pemanfaatan yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk badan usaha. Wajib pajak orang pribadi dapat memanfaatkan tarif ini selama tujuh tahun, koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa, atau perseroan perorangan selama empat tahun, dan perseroan terbatas (PT) selama tiga tahun.

Setelah masa berlaku tersebut berakhir, wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Alternatifnya, bagi yang peredaran brutonya masih di bawah Rp4,8 miliar, dapat memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Selain itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan insentif tambahan bagi UMKM. Mulai tahun pajak 2022, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pengenaan PPh final 0,5 persen. Artinya, jika dalam satu tahun pajak omzet yang diperoleh tidak melebihi Rp500 juta, tidak ada pajak yang harus dibayarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh kewajiban pajak yang memberatkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, masa berlaku fasilitas tarif PPh final 0,5 persen bagi sebagian wajib pajak akan segera berakhir. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas ini sejak 2018, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pemanfaatannya. Mulai tahun pajak 2025, mereka diwajibkan untuk beralih ke skema perpajakan umum, yaitu dengan menyelenggarakan pembukuan dan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan sosialisasi mengenai hal ini, mengingatkan wajib pajak untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.

Baca Juga: Pengembalian PPN bagi Turis Asing di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wisatawan

Perubahan ini menuntut UMKM untuk lebih disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan. Penyelenggaraan pembukuan yang baik menjadi kunci dalam menghitung penghasilan kena pajak secara akurat. Selain itu, dengan adanya kewajiban pembukuan, UMKM diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal seperti investor dan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih signifikan dalam perekonomian nasional

Bagi UMKM yang merasa kesulitan dalam menyelenggarakan pembukuan, pemerintah menyediakan berbagai program pendampingan dan pelatihan. Salah satunya adalah Business Development Service (BDS) yang dirancang untuk memberikan bimbingan kepada UMKM dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan keuangan dan perpajakan. Melalui program ini, diharapkan UMKM dapat lebih siap menghadapi perubahan kebijakan perpajakan dan terus berkembang di masa mendatang

Secara keseluruhan, perubahan kebijakan pajak UMKM ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan persiapan dan pendampingan yang tepat, diharapkan UMKM dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan terus berkontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.