Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Continue Reading
Pelatihan Pajak – Kini belanja online melalui e-commerce sudah menjadi pilihan banyak konsumen. Selain prosesnya yang semakin mudah, belanja online juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama masih terhubung dengan jaringan internet. Walaupun demikian, bagi Anda yang mau belanja online di pasar e-commerce luar negeri, perlu untuk memperhatikan beberapa hal. Misalnya proses pengiriman barang, penghitungan bea masuk dan juga pajak impor.
Bea masuk merupakan pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI. Sedangkan aturan tentang bea masuk barang impor sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan.
Jenis-jenis bea masuk barang impor diketahui ada 4 berdasarkan BAB IV UU Kepabeanan. Di antaranya, bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard, bea masuk pembalasan (BMP), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk anti-dumping (BMAD). Umumnya, pengenaan bea masuk tersebut dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang sejenis dengan barang impor terkait.
Sebelum berbelanja online di e-commerce luar negeri, Anda pun perlu memahami alur barang kiriman dari luar negeri sebagai berikut:
Baca Juga: NIK Sebagai NPWP, Tidak Semua Pemilik NIK Wajib untuk Bayar Pajak, Berikut Kriterianya
Terdapat dua cara pembayaran bea masuk dan juga pajak impor berdasarkan jenis jasa pengiriman yang dipilih, yaitu:
Sebelum barang dikeluarkan dari bandara, pembayaran dilakukan melalui perusahaan jasa pengiriman. Perusahaan jasa kirim akan berkoordinasi dengan konsumen, guna mengetahui apakah pembeli mempunyai NPWP atau tidak untuk perhitungan pajaknya. Kemudian, perusahaan jasa kiriman menalangi terlebih dulu kewajiban pembayaran bea masuk dan juga pajak impor dengan cara melakukan transfer uang ke kas negara. Kemudian, perusahaan pengiriman akan menagih ke pembeli sebelum barang tersebut diantar.
Barang akan langsung dikeluarkan yakni dari bandara ke kantor pos. Kantor pos kemudian akan mengirimkan pemberitahuan ke alamat penerima jika barang sudah tiba, serta tagihan yang harus dibayarkan. Pembeli/penerima akan diminta untuk melunasi kewajibannya di kantor Pos terdekat. Setelah selesai dibayar, barulah barang tersebut bisa diambil.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus Pajak – Tentu saja pengelolaan pajak perlu dilakukan oleh semua orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wajib pajak supaya bisa mengelola perpajakannya dengan baik dan benar. Nah, salah satu cara yang bisa untuk memaksimalkan pengelolaan perpajakan adalah dengan mengikuti sebuah pelatihan atau kursus pajak. Dalam sebuah kursus pajak biasanya seorang peserta akan diberikan berbagai materi mulai dari perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan sesuai dengan tingkatan kursus pajak yang dipilih.
Pengelolaan pajak perlu dilakukan oleh semua orang juga tidak terkecuali penyedia jasa agen asuransi. Penyedia jasa asuransi ternyata juga dikenai pajak, karena hal tersebut memang telah tercantum dalam undang-undang perpajakan. Sebelum lebih jauh mengerti mengenai aturan perpajakan atau PPh agen asuransi ini, lebih baik Anda memahami lebih dulu apa itu agen asuransi. Secara definisi agen asuransi merupakan seseorang atau sebuah badan hukum yang beraktivitas dalam memberikan sebuah jasa maupun memasarkan jasa asuransi atas dan untuk nama penanggung jawab maupun perusahaan asuransi.
Seorang agen asuransi ini juga perlu untuk Mempersiapkan kesepakatan antara pihak pengguna asuransi yang ditanggung oleh pihak perusahaan penanggung jawab asuransi. Kesepakatan seperti ini juga akan diatur dalam sebuah perjanjian asuransi. Mengacu dari pemahaman tersebut pada saat seseorang akan menggunakan jasa asuransi dari sebuah perusahaan asuransi tertentu, maka orang tersebut perlu berhubungan langsung dengan seorang agen asuransi yang bekerja pada perusahaan asuransi tersebut.
Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 2 undang-undang nomor 36 tahun 2008, bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan sebuah pekerjaan bebas maupun kegiatan usaha Bisa menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan dari penghasilan neto itu sendiri. Syarat dari kegiatan tersebut dilakukan adalah dalam satu tahun mempunyai pendapatan atau omzet kurang dari 4,8 miliar dan menginfokan hal tersebut pada pihak Dirjen pajak dalam waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
Baca Juga: Apa Saja Manfaat yang Diterima Ketika Memperoleh Sertifikat Brevet Pajak?
Persentase norma dari penghitungan penghasilan neto untuk agen asuransi ini telah diatur dalam KEP-536/PJ/2009. Hal ini termasuk pula dalam bagian pekerjaan bebas di bidang profesi lainnya dengan persentase 50% yang berada di ibukota provinsi dan 47% untuk yang berada pada kota dalam provinsi lainnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu saja apabila Anda adalah salah satu orang yang berprofesi sebagai agen asuransi dengan penghasilan yang mencapai 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun dan tidak memiliki status sebagai pegawai pada perusahaan asuransi tersebut, hal ini memiliki kesimpulan bahwa Anda bisa menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto untuk penghitungan PPh dalam surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi.
Yang perlu Anda ketahui adalah pajak progresif untuk seseorang yang berprofesi sebagai agen asuransi adalah pajak progresif PPh. Pajak penghasilan Pasal 21 adalah peraturan perpajakan tentang pajak gaji, honorarium, dana pensiun, serta imbalan. Tentu saja pengelolaan pajak perlu dilakukan oleh semua orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang wajib pajak supaya bisa mengelola perpajakannya dengan baik dan benar.
Nah, salah satu cara yang bisa untuk memaksimalkan pengelolaan perpajakan adalah dengan mengikuti sebuah pelatihan atau kursus pajak. Dalam sebuah kursus pajak biasanya seorang peserta akan diberikan berbagai materi mulai dari perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan sesuai dengan tingkatan kursus pajak yang dipilih.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training Pajak – Wajib pajak memang harus bersiap. Penerapan NIK sebagai NPWP akan segera diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk proses integrasi NIK sebagai NPWP tersebut telah memperoleh izin dari badan legislatif.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan juga Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, di gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP.
Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menjelaskan jika perjanjian kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama antara DJP dan Ditjen Dukcapil sejak tahun 2013 yang sudah diperbarui di tahun 2018.
Adendum tersebut merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia. Serta merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 mengenai Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak didalam Pelayanan Publik yaitu kewajiban pencantuman NIK dan/atau NPWP dalam layanan publik serta kegiatan pemadanan dan juga pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan jika penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK diwajibkan untuk pajak. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak merupakan mereka yang NIK-nya telah diaktivasi.
Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP menyatakan jika NIK baru diaktivasi apabila pemilik NIK telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni sudah berusia 18 tahun dan mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah serta tidak memiliki tanggungan (TK/0) atau omzetnya diatas atas Rp500 juta setahun khusus bagi wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan juga menengah (UMKM).
Neilmaldrin menyatakan jika konteks penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan kemudahan dan kesederhanaan administrasi, dan juga mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak terhadap semua orang yang mempunyai NIK.
Baca Juga: Manfaat Kursus Pajak dan Siapa Saja yang Dapat Memanfaatkannya
Tentang kapan hal tersebut diterapkan, Neil telah menjelaskan akan direncanakan mulai tahun depan bersamaan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Nantinya, bagi masyarakat yang belum mempunyai NPWP, saat mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK. Sementara, untuk masyarakat yang saat ini sudah mempunyai NPWP, maka secara bertahap akan diberikan pemberitahuan jika nomor identitas perpajakannya telah diganti dengan menggunakan NIK. Neil berkata jika aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan.
Pada intinya tidak terdapat proses tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat mengenai integrasi NIK dan NPWP tersebut. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP menajdi sebuah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi.
Upaya tersebut diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang lebih efektif dan juga efisien, baik untuk masyarakat ataupun untuk DJP. Masyarakat akan mendapatkan layanan perpajakan yang lebih cepat dan juga mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas serta akurat.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet Pajak – Jika anda mempunyai sertifikat mengenai skill yang telah anda asah maka sertifikat tersebut akan menjadi Nilai plus jika anda adalah pendaftar ke suatu perusahaan. Salah satu sertifikat yang akan menjadi Nilai plus Ketika anda mendaftar ke perusahaan terutama ke perusahaan yang biasa menangani mengenai perpajakan yaitu sertifikat brevet pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.
Ada banyak sekali macam pajak yang ditarik oleh pemerintah kepada wajib pajak mulai dari wajib pajak orang pribadi hingga wajib pajak badan atau lembaga. Sangat luas pembahasan mengenai pajak dan hampir seluruh aktivitas perekonomian dan hal-hal yang berbau perdagangan pasti akan berkaitan dengan pajak. Pekerjaan yang berhubungan dengan pajak pun akan selalu terbuka.
Untuk itu, sebenarnya peluang untuk bekerja di bidang perpajakan ini sangatlah menjanjikan dan bagus. Hal tersebut yang yang menjadi salah satu alasan kenapa Apa Anda harus memiliki sertifikat brevet pajak bagi yang ingin mendaftar pekerjaan di bagian perpajakan. Anda akan mendapatkan sertifikat brevet pajak jika anda telah melakukan pelatihan brevet pajak. Pelatihan brevet pajak ini biasanya ada yang terbuka untuk umum dan gratis yang, ada juga yang berbayar. Pajak menjadi posisi yang vital di perusahaan karena berhubungan dengan pelaporan wajib yang harus dilaporkan kepada negara pada tanggal yang telah ditentukan.
Banyak orang mungkin hanya mengetahui pajak seputar PPN dan PPh atau mungkin pajak di restoran atau supermarket saja. Intinya tak semua orang tahu bahwa pajak atau Iuran wajib yang ditarik pemerintah kepada warganya banyak sekali macam-macamnya. Dalam mengikuti pelatihan brevet pajak kita akan mempelajari macam-macam jenis pajak dan cara pengaplikasiannya. Ilmu yang anda dapatkan pun dapat anda terapkan di kehidupan sehari-hari anda ketika anda melakukan wajib pajak. Banyak sekali manfaat yang didapat setelah mengikuti pelatihan brevet pajak sesuai dengan kelas yang anda. Lalu apa saja manfaat dari pelatihan dan sertifikat brevet pajak.
Manfaat pelatihan dan sertifikat brevet pajak yang pertama adalah bagi para fresh graduate yang mau menyebar CV ke beberapa perusahaan dan ingin mendapatkan pekerjaan yang yang baik. Fresh graduate biasanya mengambil kelas pelatihan brevet pajak untuk mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang telah dipelajari di kampus. Kebanyakan yang mengikuti pelatihan brevet pajak ini di jurusan akuntansi dan perpajakan bahkan dari jurusan Manajemen pun banyak yang mengikuti brevet pajak ini.
Baca Juga: NPWP Suami Istri Digabung? Apa Saja Keuntungan yang Bisa Diperoleh?
Tujuan utamanya biasanya untuk bekal nantinya saat akan mencari pekerjaan dan mendaftar di perusahaan-perusahaan tertentu. Hal ini dapat dijadikan Nilai plus sekaligus akan mendapat kemungkinan gaji yang didapat lebih besar dari orang yang tidak mempunyai sertifikat brevet pajak.
Manfaat sertifikat pelatihan brevet pajak yang selanjutnya sudah pasti yaitu bagi para pekerja atau karyawan yang setiap bulannya bekerja mengenai perpajakan. Bagi para karyawan biasanya alasan mengikuti pelatihan brevet pajak adalah untuk kebutuhan perusahaan atau supaya lebih sesuai dan lebih paham perpajakan untuk menunjang kinerja mereka saat berada di perusahaan.
Manfaat dari sertifikat pelatihan brevet pajak yang lain adalah untuk bos-bos atau para atasan. Untuk karyawan level Manager atau supervisor atau top management biasanya akan mengikuti les pelatihan brevet pajak ini untuk dapat lebih memahami sistem perpajakan yang harus diikuti oleh perusahaan mereka sendiri. Ini dilakukan supaya ya mereka dapat mengendalikan sistem perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan mereka.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus Pajak – Terdapat berbagai manfaat yang bisa diperoleh setelah mengikuti Brevet Pajak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jadi siapa dan manfaat apa saja yang dapat diambil dari mengikuti brevet pajak? Berikut beberapa diantaranya:
Fresh graduate biasanya mengambil kelas les brevet pajak untuk memperoleh tambahan ilmu dari apa yang telah ia pelajari di kampus. Kebanyakan dari jurusan akuntansi dan juga perpajakan bahkan manajemen yang mengikuti kurusu brevet pajak ini. Namun dari jurusan apa pun juga diperbolehkan untuk mengikutinya.
Tujuan utama nya pada umumnya dijadikan sebagai bekal nantinya ketika akan mencari dan mendaftar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tertentu. Untuk dijadikan nilai plus dan juga kemungkinan memperoleh gaji lebih dari orang yang tidak memiliki sertifikat brevet pajak.
Biasanya untuk para karyawan alasan mengikuti brevet pajak adalah untuk kebutuhan perusahaan ataupun supaya sesuai dan lebih paham mengenai perpajakan untuk menunjang kinerja mereka di perusahaan.
Kepentingan dan ilmu perpajakan bisa dipakai dan digunakan dimana saja. Mungkin nanti Anda ingin pindah tempat kerja, bekal pengetahuan pajak tersebut tentu akan berguna di masa depan nanti.
Untuk karyawan level manager maupun supervisor atau top management, pada umumnya mengikuti les brevet ini untuk lebih memahami tentang sistem perpajakan yang harus diikuti oleh perusahaan mereka. Hal tersebut dilakukan supaya bisa mengendalikan sistem perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Menjadi konsultan pajak memang menjadi karir yang menjanjikan. Tapi untuk bisa menjadi seorang konsultan juga bukan menjadi hal yang mudah. Terdapat serangkaian tes atau ujian, misalnya USKP untuk pada akhirnya layak disebut sebagai konsultan atau dapat bekerja di kantor konsultan.
Les brevet pajak tersebut akan membekali Anda dengan paket ilmu perpajakan yang tentunya bisa sangat bermanfaat untuk nantinya bekerja di kantor konsultan pajak maupun sebagai konsultan pribadi. Kursus brevet pajak juga menjadi sarana untuk melatih supaya Anda lebih siap dalam menghadapi USKP.
Baca Juga: Mengenal Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
Sedangkan untuk para wajib pajak orang pribadi, tentu mereka juga harus mengetahui tentang pajak serta bagaimana pelaporan dan juga perhitungan pajak itu sendiri. Jadi, brevet pajak bisa menambah ilmu atau pengetahuan kepada wajib pajak tentang banyak hal bahkan lebih dari kebutuhan mereka.
Kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui masalah tentang pajak PPn dan PPh atau mungkin pajak restoran saja. Intinya tidak semua orang tahu jika pajak atau iuran wajib yang ditarik pemerintah terhadap warganya terdiri dari berbagai jenis pajak. Jika Anda mengikuti brevet pajak, Anda akan mempelajari segala macam jenis pajak dan juga mengaplikasikan.
Berikut beberapa materi yang didapatkan melalui brevet pajak:
BREVET A
BREVET B
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan Pajak – Semua orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak Tentu saja sangat penting untuk tahu dasar-dasar perpajakan karena digunakan untuk mengelola perpajakannya sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti sebuah pelatihan pajak, sebab dengan pelatihan tersebut peserta yang mengikuti akan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan maupun materi tentang perpajakan dasar bahkan hingga lanjutan, tergantung tingkatan kelas yang diambil.
Semua hal tersebut digunakan dengan upaya agar wajib pajak dapat mengelola perpajakannya dengan baik, juga tidak terkecuali untuk pasangan yang telah menikah dan sama-sama bekerja bahkan memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Apakah Anda sudah tahu bahwa ternyata NPWP suami dan istri dapat digabung?
Ternyata aturan NPWP tersebut telah diatur dalam UU pajak penghasilan atau UU PPH Nomor 36 tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sistem pengenaan pajak Indonesia bisa menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang ekonomis. Tepatnya pada pasal 8 undang-undang pajak penghasilan tersebut dinyatakan bahwa kerugian maupun penghasilan dari seluruh anggota keluarga dapat digabung menjadi satu kesatuan yang bisa dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dilakukan oleh kepala keluarga atau suami. Maka penghasilan maupun kerugian Seorang Istri juga akan dianggap sebagai penghasilan dan kerugian suami, sehingga pajak dapat dikenakan secara bersama.
Tetapi apabila pekerjaan istri diketahui dari perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan suami, maka tidak akan digabung pula asalkan penghasilan istri telah terpotong terlebih dahulu dari perusahaan. Perlu Anda ketahui bahwa setiap pasangan suami istri diberikan sebuah kebebasan untuk memilih, apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban pajak atau juga dapat dilakukan secara terpisah.
Ketika seorang istri mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri dan ingin digabung dengan NPWP suaminya, ternyata juga akan ada keuntungan yang diterima dari pasangan suami istri yang melakukan penggabungan NPWP tersebut. Jika NPWP suami istri digabung, hal adalah suami maupun istri Sama-sama menggunakan NPWP suami dan juga menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, serta tidak adanya kewajiban membayar pajak pada akhir tahun.
Baca Juga: Betapa Pentingnya Belajar Pajak Sejak Dini untuk Tumbuhkan Kesadaran Wajib Pajak
Sehingga penghasilan seorang istri akan hanya cukup di laporkan saja pada bagian lampiran surat pemberitahuan tahunan (SPT) 1770 S tanpa harus menggabungkan penghasilan dari neto sang suami. Hal ini berarti bahwa surat pemberitahuan tahunan PPH suami akan nihil dan tidak perlu membayar angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulannya.
Untuk Anda yang yang telah menikah dan berpikiran ingin menggabungkan NPWP Anda dengan pasangan Anda, tentu saja Anda ingin mengetahui bagaimana caranya. Beberapa hal yang perlu Anda lakukan, yang pertama adalah menyiapkan dokumen yang diperlukan, Mempersiapkan dokumen wajib pajak untuk syarat penutupan NPWP. Berbagai dokumen yang dibutuhkan tersebut nantinya digunakan untuk penghapusan kartu NPWP.
Yang selanjutnya adalah dengan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara online, ada beberapa cara yang perlu dilakukan pada langkah ini, Anda dapat langsung mengunjungi situs resmi perpajakan supaya lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengirimkan dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya ke KPP Pratama di mana merupakan tempat NPWP yang yang nantinya akan dihapus dulu diterbitkan. Kemudian akan ada tahap verifikasi selama 6 bulan dan penerbitan keputusan apabila memang berjalan lancar.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet Pajak – Pajak adalah jenis pungutan yang dibebankan dari negara terhadap warga negaranya yang bersifat memaksa. Umumnya, pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bisa dibedakan berdasarkan cara pemungutannya, yakni pajak langsung serta pajak tidak langsung. Lalu sebenarnya apa perbedaan dari pajak langsung dan tidak langsung ini? Berikut ulasan lebih jelasnya
Definisi dari pajak langsung sendiri adalah jenis pungutan yang dibebankan terhdap Wajib Pajak serta harus dibayarkan secara pribadi mauapun langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan serta tidak bisa dibebankan kepada pihak yang lain. Apabila dilihat dari proses pembayarannya, sifat pemungutan dari pajak langsung teratur dan juga pembayarannya dilakukan secara berkala.
Pelaksanaan kewajiban terhadap pajak langsung tersebut dilakukan selama Wajib Pajak telah memenuhi unsur-unsur maupun syarat yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang tengah berlaku. Pada dasarnya, pajak langsung juga melekat pada pribadi Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak bisa dialihkan kepada pihak yang lain.
Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang proses pembayarannya bisa dibebankan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, Wajib Pajak mempunyai wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan kepada pihak yang lain.
Penyerahan wewenang tersebut tentu harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan untuk Wajib Pajak dalam mengalihkan kewajiban perpajakannya pada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain yang akan membayarkan sejumlah pajak tertentu.
Berbeda dengan pajak langsung, untuk jenis pemungutan pajak tidak langsun sifatnya tidak menentu, dimana pemberlakuan untuk pajak tersebut tidak dilakukan secara berkala seperti halnya pajak langsung. Tapi tergantung dari peristiwa yang menyebabkan kewajiban untuk membayar pajak tersebut muncul. Berikut beberapa perbedaan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung yang perlu Anda ketahui:
Baca Juga: Mulai Juni 2022, Pemerintah Integrasikan NIK Sebagai NPWP
Berdasarkan definisi dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, dimana pembayaran pajak langsung dibebankan terhadap Wajib Pajak yang memang namanya telah terdaftar sebagai penanggung pajak. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung bisa dibayarkan oleh pemikul pajak yang berperan sebagai pihak pengganti yang mendapatkan wewenang untuk membayarkan pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
Didalam pajak tidak langsung juga, jika Wajib Pajak diwakilkan dengan pemikul pajak, maka nama yang telah tertera sebagai Wajib Pajak bukanlah nama pihak pemikul pajak, melainkan tetap menggunakan nama individu maupun instansi yang berperan sebagai penanggung jawab dari pajak yang terdaftar.
Jika dikaitkan dengan pajak langsung, ada surat ketetapan pajak yang mengatur tentnag pemotongan dan penyetoran pajak. Dan saat Surat Pemberitahuan (SPT) diterbitkan, maka akan muncul nominal pajak yang tergolong sebagai pajak langsung tersebut.
Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, tidak mempunyai surat ketetapan pajak yang mengatur pemotongan serta penyetoran pajak, sebab memang nominal dan prosedur pembayaran untuk pajak tidak langsung sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).
Pajak langsung termasuk ke dalam pajak progresif yang akan mempengaruhi perekonomian negara secara langsung, terutama dalam tingkat inflasi. Hal tersebut terjadi sebab adanya kemungkinan bahwa pemerintah mengumpulkan pajak tersebut dalam waktu yang bersamaan secara langsung. Sementara itu, untuk pajak tidak langsung, memungkinkan pemerintah untuk mengharapkan adanya pemasukan dari semua kalangan. Dengan harapan memunculkan feedback yang stabil. Atau dalam pengertian lain bahwa nantinya pajak yang masuk akan tetap dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian ke depannya.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training pajak adalah salah satu upaya untuk semua wajib pajak bisa mempelajari betul dasar-dasar perpajakan bahkan hingga materi perpajakan lanjutan. Pada dasarnya arti dari pajak itu sendiri adalah sebuah kontribusi yang wajib dibayarkan atau terutang oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa karena ada dalam undang-undang, serta tidak adanya imbalan yang diberikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebuah negara tersebut.
Sesuai isi dari undang-undang perpajakan, membayarkan pajak merupakan hal yang bukan hanya merupakan sebuah kewajiban saja namun juga salah satu dari hak seorang maupun setiap warga negara untuk ikut andil dalam bentuk ikut sertanya terhadap pembiayaan negara maupun pembangunan sosial.
Ternyata juga ada cukup banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang paham dan kurang mengerti apa tujuan dari pengenaan pajak tersebut. Sehingga tidak semua orang yang yang seharusnya wajib pajak ikut berpartisipasi untuk membayarkan pajaknya. Hal ini berakibat pada pemungutan pajak Indonesia yang masih belum dapat dikatakan maksimal. Kurangnya pemberian pelajaran atau pengedukasian tentang pajak yang secara khusus untuk masyarakat awam menjadi pemicu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Terlebih untuk masyarakat yang memiliki atau bertempat tinggal di daerah pinggiran maupun orang-orang yang memiliki profesi sebagai non pegawai atau berprofesi bebas.
Hal inilah yang membuat pelatihan atau training pajak menjadi sebuah hal yang cukup membantu untuk para wajib pajak karena dengan mengikuti pelatihan pajak tersebut peserta agar lebih memahami dan mengerti tentang Apa itu pajak. Hal tersebut tentu saja akan berdampak baik pada khususnya pembayaran perpajakan yang lebih teratur karena masyarakat yang ikut pelatihan tersebut akan lebih sadar betapa pentingnya perpajakan untuk sebuah negara. Mungkin Jika dilihat dari segi PBB (pajak bumi atas tanah dan bangunan) dan pajak kendaraan hampir semua masyarakat telah paham mengenai sistem pemungutan pengenaan dari kedua pajak tersebut. Sebab biasanya pemungutan pajak atas dua hal tersebut cenderung lebih sederhana.
Sangat berbeda Apabila dibandingkan dengan masalah PPh (pajak penghasilan) yang dinilai cenderung lebih rumit sistem pemajakannya dibandingkan dengan PBB maupun pajak kendaraan. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya masyarakat untuk mulai mendapatkan atau mencari edukasi perpajakan yang ada di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia sangat perlu pembelajaran yang paten mengenai pajak supaya dapat lebih memahami tentang perpajakan baik dari segi manfaatnya yang akan diterima dari pembayaran pajak tersebut maupun dari segi cara pemungutan pajak itu sendiri.
Baca Juga: Mengenal Sengketa Pajak, Pengertian, Jenis dan Cara Pengajuannya
Selain itu, edukasi atau pembelajaran pajak adalah salah satu sistem yang bisa dilakukan baik secara formal maupun nonformal yang akan berguna untuk memberi ilmu pengetahuan maupun mendidik serta mengembangkan potensi diri manusia maupun untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut supaya lebih baik lagi.
Maka dari itu untuk bisa menciptakan generasi yang sadar akan pajak, yang tentu saja ini merupakan sebuah sifat yang sangat bijak karena sadar akan betapa pentingnya pajak itu sendiri, sehingga edukasi atau pembelajaran perpajakan ini sangat perlu untuk dilakukan sejak dini. Seperti ketika seseorang telah memasuki usia belasan tahun di mana ia akan telah dapat berkembang maupun menangkap suatu hal dengan baik. Dengan penanaman berbagai nilai pajak yang ada sejak dini, tentu saja diharapkan seiring berjalannya waktu seseorang tumbuh dewasa nanti akan lebih sadar tentang pentingnya kewajiban perpajakan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan Pajak – Sebenarnya ada berapak jenis sengketa pajak yang umum terjadi di negara Indonesia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, lebih baik ketahui dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengketa pajak. Pahami pula bagaimana sengketa pajak bisa terjadi yang menyebabkan adanya proses peradilan.
Sesuai pasal 1 ayat 5 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak merupakan sengketa bidang perpajakan yang mungkin timbul atau terjadi antara wajib pajak ataupun penanggung pajak dengan pejabat yang mempunyai wewenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding ataupun gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasar pada peraturan dan juga perundang-undangan perpajakan.
Didalamnya termasuk juga gugatan yang timbul terhadap pelaksanaan penagihan yang berdasarkan pada UU penagihan pajak menggunakan surat paksa. Sementara itu, pengadilan Pajak bertindak dan juga berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa tersebut sesuai amanat dari UU Ketentuan Umum dan JUGA Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Seperti yang telah disebutkan dalam UU perpajakan, sengketa pajak terdiri dari beberapa jenis yakni sebagai berikut:
Keberatan dapat diajukan kepada Dirjen Pajak oleh wajib pajak atas:
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap isi ataupun materi surat ketetapan pajak yang meliputi :
Apabila setelah diajukan keberatan lalu wajib pajak merasa belum puas dengan hasilnya maka selanjutnya mereka diperbolehkan untuk mengajukan banding. Upaya banding tersebut dapat diajukan oleh wajib pajak melalui Badan Peradilan Pajak. Banding yakni suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diperbolehkan diajukan banding sebagaimana telah diatur dalam UU perpajakan yang berlaku.
Baca Juga: Ini Dia Negara yang Memiliki Pajak Penghasilan Terbesar Dunia
Apa yang dimaksud dengan gugatan? Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak ataupun keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana peraturan perundangan di dalam perpajakan yang bisa diajukan sebuah gugatan.
Putusan gugatan yakni keputusan dari badan peradilan pajak terhadap gugatan atas hal-hal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di dalam perpajakan dimana dapat diajukan gugatan.
Jika wajib pajak masih merasa belum puas dengan putusan banding yang telah diterimanya, maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan peninjauan kembali. Hak dalam mengajukan peninjauan kembali tersebut dilakukan terhadap Mahkamah Agung (MA).
Pengajuan permohonan peninjauan kembali terhadap MA dapat dicabut oleh wajib pajak selaku pihak yang mengajukannya sebelum terjadinya putusan. Apabila hal tersebut dilakukan maka otomatis permohonan peninjauan kembali tersebut sudah tidak dapat diajukan kembali.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
