Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Brevet pajak ialah kursus pajak dengan atau tanpa memakai software pajak. Perlu diketahui jika terdapat beberapa jenis brevet pajak sesuai dengan tingkat pembahasannya.

Brevet A

Di tingkatan ini, peserta akan mendapatkan materi terkait pajak penghasilan pribadi (PPh 21), ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan juga pajak bumi dan bangunan.

Brevet B

Beberapa penyelenggara pelatihan pajak juga sering menggabungkan brevet A dan B sebab pada umumnya materi yang diajarkan hampir sama. Namun, dalam brevet B, pemberi kursus akan mengajarkan materi terkait perpajakan perusahaan dengan cakupan pemotongan dan juga pemungutan pajak penghasilan sesuai dengan pasal yang berlaku. Adapun pajak penjualan barang mewah, pemeriksaan dan penyidikan pajak, dan juga akuntansi pajak juga akan menjadi materi yang akan diajarkan dalam training pajak tahap ini.

Brevet C

Brevet yang satu ini merupakan tingkatan tertinggi pada pelatihan pajak. Peserta akan belajar terkait dengan pajak internasional, akuntansi pajak, pajak penghasilan pribadi dan perusahaan. Peserta harus mempunyai ilmu perpajakan yang cukup apabila mereka ingin mengambil brevet C.

Siapa Saja yang Boleh Mengikuti Brevet Pajak?

Untuk para penggiat pajak maupun orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi dan keuangan, kursus pajak yang satu ini  tentu bisa sangat mendukung. Apalagi sertifikat kelulusannya yang sudah pasti bisa dijadikan sebagai nilai tambah saat mencari pekerjaan nanti.

Meskipun demikian, orang awam pun juga sangat diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan pajak ini. Sebab brevet pajak mengajarkan ilmu pajak yang memang perlu dipahami oleh setiap wajib pajak. Oleh karena itu, siapa pun bisa menjadi peserta kursus pajak.

Berapa Biaya Kursus yang Dibutuhkan?

Terkait biaya brevet pajak tentu saja berbeda-beda tergantung dari penyelenggaranya. Para peserta dapat mendaftar kursus melalui situs resmi ataupun mencari jasa pelatihan pajak. Beberapa penyelenggara kursus pajak memperbolehkan masyarakat umum mengikuti pelatihan pajak tanpa harus mempunyai latar belakang perpajakan serta akuntansi atau keuangan.

Baca Juga: Ketahui Perbedaan Antara PPh Final dan PPh Tidak Final

Bagaimana Cara Memilih Tempat Kursus Brevet Pajak?

Saat ini tempat kursus pajak yang menawarkan berbagai harga dan juga fasilitas bisa ditemukan dengan mudah. Yang perlu dicermati dalam hal ini ialah bagaimana memilih tempat kursus yang aman dan juga terpercaya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Pilih tempat kursus pajak yang kredibel dan juga ahli dalam bidang pajak, akuntansi dan keuangan.
2. Sebelum Anda memutuskan untuk mendaftar ke tempat kursus tertentu, Anda perlu melakukan research terlebih dahulu. Lebih baik cari tahu apakah tempat kursus tersebut berkualitas dan juga berpengalaman.
3. Yang tidak kalah penting ialah menanyakan terkait materi training pajak supaya peserta bisa mempertimbangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan.

Apa Saja Manfaat Mengikuti Brevet Pajak?

1. Karena bisa diikuti oleh masyarakat umum, maka masyarakat bisa lebih memahami serta mampu merencanakan pajak sesuai dengan dirinya.
2. untuk masyarakat umum yang ingin menjadi konsultan pajak, juga dapat memanfaatkan training pajak ini.
3. Bagi para konsultan pajak yang ingin meningkatkan kemampuannya, juga sangat mungkin memperoleh manfaat dari mengikuti brevet pajak.
4. Peserta akan semakin terampil dalam menghitung serta melaporkan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Tarif PPh Final telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Dimana salah satunya telah tertuang didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pada PP No. 99 Tahun 2022, pemerintah telah menetapkan ketentuan tarif PPh Final terhadap sektor jasa konstruksi, yakni dengan sebagian nilai tarif yang lebih rendah. Disamping itu, PP ini juga mengatur jika jumlah tarif PPh Final untuk sektor jasa konstruksi bertambah, yakni dari sebelumnya 5 tarif menjadi 7 tarif.

Sementara itu, tarif PPh Tidak Final merupakan tarif umum seperti yang telah diatur pada Pasal 17 UU PPh. Tapi, sejak diberlakukannya Undang – Undang HPP. Besaran tarif Pasal 17 UU PPh berubah menjadi sebagai berikut:

• Penghasilan tahunan yang ada di bawah Rp 60 juta, tarifnya 5%
• Penghasilan tahunan yang ada di bawah Rp 60 – Rp 250 juta, tarifnya 15%
• Penghasilan tahunan diantara 250 – Rp 500 juta, tarifnya 25%
• Penghasilan tahunan yang ada di 500 juta – Rp 5 miliar, tarifnya 30%
• Penghasilan tahunan diatas Rp 5 miliar, tarifnya 35%.

Sesuai namanya, setiap wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan yakni muali dari bayar sampai dengan lapor pajaknya. Pajak yang wajib dibayar juga berbeda untuk setiap wajib pajak, sesuai dengan jenis pemasukan dan juga transaksinya.

Salah satu jenis pajak yang paling umum ialah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan baik terhadap orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang didapatkan dalam kurun waktu 1 tahun pajak. Pajak penghasilan melekat kepada subjeknya, sehingga sering disebut dengan sebutan pajak subjektif. Pajak Penghasilan sesuai dengan sifat pemotongan/pemungutan terbagi menjadi 2 jenis yaitu PPh final dan PPh tidak final.

Pajak Penghasilan final ialah pajak yang dikenakan dengan tarif dan juga dasar pengenaan pajak tertentu terhadap penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, maupun pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain maupun sendiri bukanlah pembayaran di muka terhadap PPh terutang. melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan. Oleh sebab itu, Wajib Pajak dianggap sudah melakukan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Mengenal Penyerahan Barang Kena Pajak

Sementara itu, Pajak Penghasilan tidak final tidak akan memotong suatu penghasilan ketika itu juga, sehingga sebelum melaporkan pajak, Wajib Pajak akan ditetapkan belum melunasi kewajiban perpajakannya. Dan akan dianggap lunas ketika perhitungan serta pelaporan pajak di akhir tahun sudah selesai. Berikut perbedaan antara PPh final dan PPh tidak final yang perlu Anda ketahui:

1. Pada SPT Tahunan PPh badan, PPh final tidak akan digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena tarif umum dalam. Sementara itu, penghasilan dalam PPh tidak final digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena tarif umum.
2. PPh Final, biaya yang ada kaitannya dengan menagih, menghasilkan, dan juga memelihara penghasilan yang terkena PPh tidak bisa dikurangkan. Sementara itu, pada PPh tidak final, biaya tersebut bisa dikurangkan.
3. Bukti potong PPh untuk PPh final tidak bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak untuk pihak yang dipotong atau yang dipungut. Sebaliknya, bukti potong PPh tidak final bisa dihitung sebagai kredit pajak.
4. Tarif untuk PPh final ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Sementara itu, tarif PPh tidak final ialah tarif umum seperti yang diatur pada Pasal 17 UU PPh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sudah bukan rahasia lagi bahwa pajak memiliki peran yang begitu besar dalam pembangunan nasional. Sebagai warga negara sudah kewajiban kita untuk menyadari hal tersebut. Bukan hanya para wajib pajak saja, tetapi para generasi muda juga harus sadar akan betapa pentingnya perpajakan.

Maka, training pajak dapat menjadi jalan terbaik supaya semua orang bisa menyadari pentingnya pajak, melalui materi-materi dan informasi pajak di kelas training pajak tersebut. Bahkan training pajak seperti ini, biasanya diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, seperti konsultan pajak maupun ahli pajak. Semua hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepedulian dan kesadaran pajak.

Kepedulian dan kesadaran pajak adalah kedua bentuk upaya bela negara yang bisa dilakukan oleh generasi muda atau yang biasa disebut dengan kaum milenial. Kaum milenial atau juga yang biasa disebut dengan generasi Y menurut pakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-an sampai tahun 1995, ketika teknologi telah diperkenalkan ketika mereka berusia produktif, yaitu saat penduduk usia kerja yang bisa menghasilkan barang maupun jasa. Mengingat bahwa kaum milenial ini yang termasuk dalam rentang usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun. Mereka mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal kontribusi kepatuhan dan kesadaran terhadap perpajakan.

Peran Penting Perpajakan untuk Sebuah Negara

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting untuk sebuah negara. Karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Bisa dikatakan jika pajak adalah tulang punggung yang sangat penting untuk sebuah negara. Kemajuan bangsa serta kehidupan warga negara ini sangat dipastikan memerlukan pajak. Tentu saja rakyat sekaligus pemerintah harus bahu-membahu supaya menjadikan negeri ini menjadi lebih baik lagi dengan melaksanakan tugas mereka masing-masing.

Kesadaran pajak adalah salah satu hal yang paling penting untuk selalu dibahas ketika membicarakan perpajakan. Terdapat berbagai hal yang bisa saja mengurangi kesadaran pajak, mulai dari perspektif negatif dari masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah pada penggunaan dana pemungutan pajak, yang pastinya harus segera dihilangkan atau dihindari.

Di samping itu, juga ada kurangnya informasi mengenai perpajakan, misalnya  kurangnya informasi cara membayar pajak yang akan menyebabkan penundaan pembayaran pajak. Sudah jelas bahwa pajak menjadi pemasok terbesar dalam kas negara. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sumber dana terbesar pada berbagai bidang dalam pemerintahan.

Baca Juga: Tax Refund, Fasilitas Pajak yang Diberikan untuk Wisatawan Asing

Selain itu, pajak juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehingga kita semua harus sadar untuk selalu melakukan kewajiban perpajakan. Diharapkan bahwa melakukan kewajiban perpajakan ini bukanlah hal yang menjadi beban maupun paksaan untuk para masyarakat, terlebih untuk kaum milenial. Jika ditelaah lebih dalam, mungkin saja tidak ada manusia yang suka dengan pajak dan ini merupakan hal yang wajar atau rasional. Tetapi, pemahaman seperti ini harus diubah dengan adanya edukasi pajak.

Sebagai generasi milenial, jangan sampai menjadi generasi yang buta pajak. Pada dasarnya, Dalam cara pAndang seseorang secara modern, kaum milenial harus punya mindset kesadaran pajak dan pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi, mindset yang berkaitan dengan keengganan untuk melakukan kewajiban perpajakan di kalangan masyarakat, nantinya sedikit demi sedikit akan bisa hilang. Tentu saja hal tersebut harus dibarengi dengan berbagai hal yang dapat meningkatkan kesadaran pajak pada kaum milenial.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Didalam dunia perpajakan, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN tersebut tentu mempunyai tujuan (destination principle) serta prinsip sesuai dengan tempat asalnya (origin principle). Di Indonesia sendiri prinsip yang diterapkan adalah destinasi.

Prinsip destinasi (destination principle) mempunyai arti sebagai PPN yang dikenakan atau dibebankan terhadap barang maupun jasa yang dikonsumsi atau dipakai dalam negeri (domestic). Sementara itu, untuk prinsip tempat asalnya (origin principle) mempunyai arti sebagai PPN yang dikenakan terhadap barang maupun jasa yang berasal dari dalam negeri.

Mengacu pada Pasal 4 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), terjadinya pungutan atau pengenaan PPN, sebab adanya transaksi atau kegiatan terhadap penyerahan dan juga pemanfaatan di dalam wilayah pabean dan juga impor dengan pengenaan tarif tugas dengan besaran 10%.

Tapi, kini tarif tunggal mengalami peningkatan sehingga menjadi 11%, hal tersebut telah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Sementara itu, untuk kegiatan atau transaksi ekspor yang termasuk objek pajak akan terkena tarif dengan besar 0%, hal tersebut telah diatur dalam UU PPN Pasal 7.

Apabila suatu negara telah menerapkan prinsip tempat asal (origin principle), maka transaksi maupun kegiatan impor bukan objek PPN atau dengan kata lain kegiatan tersebut akan terkena tarif 0%. Sedangkan untuk kegiatan/transaksi ekspor dalam prinsip tersebut akan terkena pajak yang disesuaikan dengan tarif dalam negeri.

Mengenal Penyerahan Barang Kena Pajak

Pada dasarnya, semua barang maupun jasa yang diserahkan didalam wilayah pabean menjadi objek pajak dari pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sedangkan pengecualian didalam pemungutan PPN telah diatur didalam Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Undang – Undang PPN) Pasal 1A dijelaskan jika terdapat kategori/jenis barang yang termasuk penyerahan BKP (Barang Kena Pajak), dimana yang termasuk didalam BKP adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan atas hak BKP sebab kesepakatan

Penyerahan atas hak BKP disebabkan suatu kesepakatan atau perjanjian. Yang dimaksud dari perjanjian tersebut adalah kegiatan yang terjadi atas jual-beli, jual-beli dengan angsuran atau cicilan, tukar-menukar,  sampai dengan perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan penyerahan hak barang.

Baca Juga: Mengapa Edukasi Pajak Penting Diajarkan Sejak Usia Dini?

2. Pengalihan atas BKP karena kesepakatan

Pengalihan BKP sebab adanya suatu perjanjian atau kesepakatan sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).

3. Penyerahan atas BKP pada pedagang perantara

Penyerahan BKP terhadap pedagang perantara maupun melalui juru lelang. Pedagang perantara diartikan sebagai orang pribadi maupun badan yang melakukan kesepakatan/perjanjian yang dilaksanakan dengan nama sendiri atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dan akan memperoleh komisi/upah terhadap perlakuan atau jasa tertentu, seperti halnya komisioner.

4. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atas BKP

Pemakaian sendiri mempunyai arti sebagai pemakaian yang dilakukan atas diri sendiri ataupun kepentingan pribadi, pengurus, sampai dengan pegawainya. Sedangkan untuk pemberian cuma-cuma bisa diartikan sebagai pemberian yang dilakukan tanpa pembayaran, misalnya pemberian atau penyerahan barang sebab promosi kepada pembeli ataupun kepada partner (relasi).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Ketika berperan sebagai wajib pajak yang ada di sebuah negara, tentu saja untuk menjalankan kewajiban perpajakan itu sendiri perlu adanya pengetahuan khusus tentang perpajakan. Maka, Anda sebagai wajib pajak bisa mengikuti kursus pajak agar dapat mengelola perpajakan Anda dengan efektif dan efisien. Kursus pajak nantinya, juga bisa Anda manfaatkan pekerjaan di bidang pajak, seperti ahli pajak.

Tentu saja sangat penting untuk mengetahui ketentuan-ketentuan di dalam dunia perpajakan. Seperti salah satunya adalah tax refund. Apakah sebagai warga negara Indonesia Anda sudah tahu apa itu tax refund? Sebelum mengetahui lebih lanjut, maka simak ulasan berikut ini.

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan wisatawan asing di Indonesia adalah salah satu sumber peningkatan devisa negara. Selain itu, cara yang dilakukan pemerintah untuk menarik wisatawan asing yang memiliki paspor luar negeri supaya terus berkunjung ke Indonesia, juga dengan mendorong ekonomi perekonomian dengan peningkatan peran maupun sektor usaha retail, maka pemerintah Memberikan suatu kebijakan yang namanya tax refund untuk para wisatawan asing.

Mengapa bisa tax refund ini berkaitan dengan perpajakan? Dari definisinya sendiri, tax refund merupakan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan sejak 1 Oktober tahun 2019 lalu, terbit melalui  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019, mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPh Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Tax refund juga termasuk dalam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada para wisatawan yang memegang paspor asing di Indonesia supaya bisa mengklaim kembali value added tax-nya (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang yang telah dibeli di toko mana saja yang sudah terdaftar sebagai peserta tax refund for tourist ketika turis asing tersebut kembali ke negara asal mereka dalam jangka waktu tertentu.

Yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini, fasilitas pada tax refund tersebut hanya diperuntukkan pada transaksi barang, melainkan bukan jasa. Maka, struk pembayaran yang berasal dari restoran atau hotel tidak termasuk didalamnya, sebab dinikmati di luar negeri bukan negara asal dari wisatawan asing tersebut.

Baca Juga: Ketahui Lebih Jauh PP 23 Tahun 2018 tentang Perpajakan Penghasilan

Syarat untuk Pengajuan Tax Refund

Lalu, orang yang berhak terhadap fasilitas tax reform ini adalah bukan hanya warga negara Indonesia maupun bukan permanent resident of Indonesia yang tinggal di Indonesia ah yang tidak lebih dari 60 hari sejak kedatangannya. Tentu saja, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ketika mengajukan tax refund.

Syarat pertama adalah dengan melakukan transaksi pembelian barang di toko yang memiliki logo tax refund for tourist di seluruh Indonesia dengan cara menunjukkan passwordnya. Wisatawan asing harus memiliki faktur pajak yang yang valid atau faktur pajak yang telah terlampir dengan 1 struk pembayaran dari toko yang dituju.

Kedua adalah dengan pembayaran pajak yang minimal sebesar Rp50.000 setiap transaksi dan total pajak dari beberapa stroke yang yang diajukan, maka harus memenuhi minimum sejumlah Rp500.000. Syarat ketiga adalah kurun waktu pembelian barang nya adalah 1 bulan sebelum wisatawan asing meninggalkan Indonesia.

Keempat, ga barang yang telah dibeli maka harus dibawa keluar dari negara Indonesia bagai dan kurun waktunya 1 bulan sejak tanggal pembelian. Kelima, layanan tax refund tersebut hanya bisa berlaku untuk transaksi barang saja dan bukan jasa. Terakhir, kebijakan ini dilakukan ketika wisatawan asing meninggalkan Indonesia dan disampaikan pada Dirjen pajak melalui kantor Dirjen pajak di Bandar Udara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan terutang oleh orang pribadi ataupun badan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Adapun kontribusi tersebut digunakan untuk kepentingan negara yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, membayar pajak bukan hanya menjadi kewajiban, namun merupakan hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan juga pembangunan nasional.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia mungkin masih kurang paham terkait tujuan pengenaan pajak itu sendiri. Hal ini berakibat pada banyak masyarakat yang acuh tak acuh untuk membayar pajak. Oleh karena itu, bisa dikatakan jika pemungutan pajak di Indonesia masih belum optimal. Dalam hal inilah mengapa edukasi pajak sangat penting bagi masyarakat di Indonesia, karena masyarakat memang sangat membutuhkan pengetahuan yang paten terkait pajak. Dengan demikian, mereka bisa lebih paham terkait pajak, baik dari segi sistem pemungutannya ataupun dari manfaat yang akan didapatkan wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut.

Edukasi ialah pembelajaran yang dilakukan baik secara formal ataupun non formal yang bertujuan untuk memberikan atau menyalurkan ilmu pengetahuan dan juga mengembangkan potensi diri pada manusia.

Peran vital dari pajak sebagai penerimaan negara Indonesia memang memberikan tantangan yang besar kepada pemerintah untuk selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Apabila dilihat dari tingkat tax ratio menunjukkan jika tingkat kesadaran dan juga kepatuhan pajak masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah yaitu di kisaran angka sembilan persen jika dibandingkan negara G20 dan juga ASEAN.

Pemberian edukasi pajak yang dilakukan sejak dini menjadi strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. untuk suatu negara, generasi muda tentu saja menjadi akar dari bangsa tersebut. Mereka menjadi potensi yang sangat besar untuk dibentuk, sehingga di masa depan nanti mereka dapat menjadi perantara yang membawa negara ke puncak kejayaannya. Melalui edukasi pajak sejak dini, secara perlahan mindset positif yang berkaitan dengan pajak akan terbentuk pada generasi muda yang nantinya tentu akan menjadi calon wajib pajak.

Sehingga, sejak dini mereka bisa paham terkait apa sebenarnya pajak itu, alasan mengapa membayar pajak menjadi hal yang penting, dan juga mengetahui manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat jika membayar pajak. Generasi muda tentu menjadi tidak akan termakan hoax terkait pajak yang bertebaran di media sosial ataupun dari mulut ke mulut yang bisa menumbuhkan mindset negatif terkait pajak bisa terbentuk sejak dini. Oleh karena itu, peran edukasi pajak memang menjadi bagian penting yang akan menjadi modal utama pembangunan negeri.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Alternative Minimum Tax (AMT)

Edukasi pajak sejak dini menjadi upaya mewujudkan generasi muda yang melek terhadap pajak. Dengan melek pajak, generasi muda tentu bisa mengimplementasikan pengetahuan pajak yang mereka dapatkan di mana pun ia berada. Sehingga, nantinya diharapkan Indonesia bisa dipenuhi dengan wajib pajak yang taat terhadap pajak.

Misalnya, ketika individu sudah memasuki usia di atas 8 tahun, di mana ia telah bisa berkembang dan juga menangkap sesuatu hal dengan baik. Dengan memberikan penanaman nilai-nilai pajak sejak usia tersebut, diharapkan ketika ia dewasa nanti bisa lebih sadar terkait kewajiban perpajakan.

Disamping itu, hal yang bisa dilakukan lainnya ialah dengan menambahkan edukasi terkait pajak di mata pelajaran tertentu untuk siswa SD, SMP, dan SMA, seperti yang kini sudah mulai dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni melalui program “Pajak Bertutur”.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dinilai sebagai sebuah kegiatan yang bisa membantu lebih siap seseorang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Karena Dalam kelas brevet pajak tersebut nantinya peserta akan mempelajari dan memperoleh materi mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Seperti misalnya mempelajari tentang Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018. Bahwa peraturan tersebut merupakan peraturan pemerintah yang yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Supaya lebih jelas lagi, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang PP 23 Tahun 2018.

Tentu saja sebuah ketentuan pajak didalamnya terdapat subjek dan non subjeknya, subjek wajib pajak dalam PP 23 tahun 2018 ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dan dikenai pajak penghasilan. Subjek pajaknya dapat berupa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berupa koperasi, persekutuan komanditer dan firma, serta perseroan terbatas. Selain itu terdapat non subjek dari PP 23 tahun 2018 yang tidak dikenai PPh, antara lain:

• Bentuk usaha tetap atau BUT
• Wajib pajak badan yang berupa Firma atau CV yang yang diciptakan oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dan mempunyai keahlian khusus, yaitu dalam hal menyerahkan jasa yang berkaitan dengan jasa pekerjaan bebas. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasar pada pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah 94 tahun 2010.
• Wajib pajak yang telah mengajukan atau memutuskan agar dikenakan pajak penghasilan berdasar pada KUP penghasilan.

Selain subjek, tentu saja sebuah pajak juga ada objeknya, berikut ini adalah beberapa aliran penghasilan untuk wajib pajak yang berdasar pada peraturan pemerintah 23 tahun 2018 yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa opsi, antara lain:

• Penghasilan yang berasal dari suatu kegiatan dan bisnis.
• Penghasilan yang berasal dari modal, baik itu berupa harta yang tidak bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti royalti, sewa, dividen, bunga, dan keuntungan penjualan harta maupun hak yang tidak dimanfaatkan saat menjalankan usaha.
• Penghasilan dari Suatu profesi pada hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti misalnya honorarium, penghasilan, atau gaji yang berasal dari praktik akuntan, pengacara, dokter, notaris, dan yang lainnya.
• Penghasilan penghasilan yang lainnya, misalnya seperti pembebasan hadiah dan utang.

Baca Juga: Mengapa Pengusaha Perlu Berstatus PKP?

Penghasilan-penghasilan diatas yang menjadi objek dari pajak penghasilan berdasar pada peraturan pemerintah 23 tahun 2018 ini keseluruhan peredaran bruto dari usaha. Juga termasuk peredaran bruto yang berasal dari cabang, namun kecuali penghasilan tersebut antara lain:

• Telah diterima di luar negeri yang pajaknya sudah dibayar atau terutang di luar negeri
• Dikecualikan dari objek pajak
• Diterima WP orang pribadi dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas seperti yang telah dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Pemerintah 23.
• Sudah dibebankan pajak penghasilan yang mempunyai sifat final, dengan ketentuan yaitu peraturan undang-undang perpajakan
• Penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak apabila berasal dari pengalihan harta yang menurut maksud awalnya adalah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli, sehingga tidak termasuk dalam penghasilan dari usaha yang dibebankan PPH berdasar pada PP 23 tahun 2018.

Biasanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak yang dikenakan PPh menurut Peraturan Pemerintah 23 2018, tetapi memilih untuk dikenakan pajak penghasilan, maka Menurut ketentuan umum pajak penghasilan, wajib pajak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut dengan PKP merupakan sebuah status yang sangat penting. Karena pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan pajak. Tentu saja mengelola pajak dengan baik sangat penting supaya tidak merugikan pihak pengusaha maupun pemerintah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar pengelolaan pajak berjalan dengan baik adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Dengan pelatihan pajak, maka pesertanya akan memperoleh berbagai materi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, Supaya bisa mengelola perpajakannya sesuai kebijakan.

Dalam bidang bisnis dan industri sendiri, Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang memiliki status PKP atau berarti dikenai pajak dalam usahanya. Tentu saja juga ada pengusaha yang bukan PKP dan ada pengusaha yang memiliki status PKP. Status tersebut adalah status yang biasanya diberikan untuk pengusaha, yang kemudian memperoleh hak serta kewajiban tertentu supaya dapat dijalankan dan harus digunakan dengan baik. Lantas, sebenarnya mengapa seorang pengusaha harus memiliki status Pengusaha Kena Pajak? Apa fungsinya? Definisi dari PKP sendiri merupakan seorang wajib pajak maupun wajib pajak badan yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak seperti yang telah diatur pada UU uu No. 42 Tahun 2009.

Tetapi, hal ini tidak tergolong pada pengusaha kecil yang yang limitnya ditetapkan oleh keputusan Kementerian Keuangan. Tetapi kecuali, apabila pengusaha kecil itu mengajukan dan memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak. Ketika membahas tentang PKP ini, Tentukan erat hubungannya dengan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam pelaksanaan sebagai PKP, maka wajib pajak akan mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang tidak bisa dimiliki sebelum status ini ditetapkan atau diberikan. Berikut ini adalah beberapa kewajiban yang harus dilakukan setelah ditetapkan menjadi PKP, antara lain:

• Melaksanakan pemungutan PPnBM dan PPN yang terutang
• Melakukan penyetoran PPN yang masih perlu dibayarkan saat pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, yang bisa dikreditkan. Selain itu juga menyetorkan PPnBM yang terutang.
• Melakukan pelaporan PPnBM dan PPN yang masih terutang.

Pastinya kewajiban tersebut, ada kompensasinya yang berupa hak untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan saat memperoleh status PKP. Maka dari itu, Berikut ini adalah berbagai hak yang bisa diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak, mapun bisa disebut juga dengan Keuntungan yang diperoleh ketika menjadi PKP untuk sebuah perusahaan, antara lain:

Baca Juga: Sebanyak Apa G20 Berpengaruh pada Perekonomian dan Perpajakan Indonesia?

Memiliki kredibilitas bisnis

Tentu saja dengan status PKP yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan meningkatkan kredibilitas dari perusahaan itu sendiri dalam bidang industri. Paling tidak, status PKP hanya dimiliki oleh industri maupun usaha yang melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib.

Bisnis resmi berbadan hukum

Dengan mempunyai status Pengusaha Kena Pajak, maka Anda akan menunjukkan bahwa bisnis yang Anda kelola telah dilaksanakan secara legal dan baik secara hukum. Di samping itu, sebuah tanda bahwa bisnis Anda mempunyai ketaatan pajak yang baik. Tentu saja ini membawa dampak baik dalam jangka waktu panjang.

Peluang kerja sama yang besar

Tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah perusahaan akan menjalankan kerjasama dengan individu atau perusahaan yang lainnya. Maka, hak dan kesempatan untuk melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah, maupun ketika ingin mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah menjadi lebih besar peluangnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Indonesia telah berencana untuk menerapkan Alternative Minimum Tax (AMT) yang tercantum didalam Pasal 31F UU PPH dan juga diatur pada Pasal 44D RUU KUP jika wajib pajak badan yang dalam satu tahun mempunyai utang PPh sebesar kurang dari 1% dari penghasilan brutonya, maka  akan dikenakan AMT yakni sebesar 1% dari penghasilan brutonya.

Ini berarti, WP badan dalam 1 tahun pajak yang mengalami kerugian komersial memang tetap diwajibkan untuk membayar AMT yakni sebesar 1%. AMT berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas di luar negeri atau tidak mempunyai hubungan istimewa sama sekali.

AMT sendiri bukanlah barang yang baru dalam dunia pajak. Ini merupakan bagian dari ‘keluarga besar’ A yang memakai indikator alternatif di luar penghasilan kena pajak yang pada umumnya merupakan basis pajak. Walaupun demikian, AMT tersebut berbeda dengan presumptive tax yang lain, sebab orientasi AMT ialah guna mencegah penghindaran pajak.

Penerapan AMT direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk negara berkembang yang bertujuan untuk melawan praktik perencanaan pajak yang agresif secara internasional, misalnya transfer pricing, pembayaran bunga utang berlebih, dan juga hybrid instrument.  Skema ini membantu korporasi dalam membayar pajak supaya lebih rendah. Bahkan tidak melakukan kewajiban pajaknya sama sekali karena kerugian artifisial yang diciptakannya.

AMT mempunyai sifat yang berbeda dengan berbagai ketentuan anti-penghindaran pajak lainnya, AMT bukan bersifat menguji ataupun menelusuri secara detail transaksi-transaksi yang dicurigai mempunyai risiko base erosion dan juga profit shifting (BEPS). AMT mempunyai peran guna memastikan setiap korporasi membayar suatu nilai minimum pajak terhadap negara sebagai safeguard.

AMT bukan bersifat opsional melainkan bentuk rezim paralel yang menggunakan sistem PPh yang berlaku secara umum. Ini berarti, perhitungan nilai pajak terutang WP badan akan memakai sistem PPh Badan normal atau Alternative Minimum Tax. Jika hasil perhitungan pajak terutang lebih tinggi memakai sistem PPh Badan normal, maka otoritas pajak akan memakai nilai pajak terutang dari sistem normal.

Baca Juga: Layanan Pajak Online Memudahkan Wajib Pajak dalam Pelaporan Pajak

Sementara itu, apabila nilai pajak terutang lebih tinggi memakai AMT, maka otoritas pajak akan memakai nilai pajak terutang dari AMT. AMT mengizinkan penggunaan sistem carry over untuk menjamin keadilan dan juga mencegah pemajakan yang berlebih. Ini berarti selisih antara pembayaran pajak sistem AMT dengan normal dapat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang pada situasi perhitungan pajak dengan sistem normal untuk masa berikutnya.

Prospek penerapan AMT di Indonesia dirasa dibutuhkan mengingat banyaknya  Wajib Pajak penanaman modal asing yang rugi secara profit selama bertahun-tahun tapi tetap bisa beroperasi secara komersial. Melakukan perancangan AMT bukan menjadi hal yang mudah, dibutuhkan penentuan beberapa komponen, misalnya subjek pajak, tarif, threshold, sampai dengan hubungan dengan regulasi anti-penghindaran pajak. Kebijakan AMT sendiri memang harus dikaji secara dinamis, sebab beban pajak efektif negara ada antar waktu termasuk di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sebagai warga negara yang baik, tentu saja melakukan pembayaran, pengelolaan, maupun pelaporan pajak merupakan sebuah kewajiban. Semua yang telah memenuhi syarat bisa menjadi wajib pajak tentu saja akan melakukan kewajiban perpajakannya. Baik itu wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Untuk itulah, pihak wajib pajak membutuhkan training pajak agar bisa melakukan pengelolaan perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Karena dengan training pajak, nantinya peserta akan memperoleh berbagai materi dan informasi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai informasi mengenai perekonomian dan perpajakan yang ada pada saat ini.

Seperti maraknya G20 yang sedang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu G20? G20 merupakan sebuah forum yang berskala internasional dan berfokus pada penyelarasan kebijakan di sektor ekonomi dan pembangunan. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa sejak adanya pandemi Coronavirus 19, berbagai Lini kehidupan terkena dampaknya, baik itu ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan hingga kehidupan sosial rakyat indonesia. Forum G20 yang berskala internasional ini menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian yang ada di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi forum G20 ini pada awalnya dimulai dari tahun 1999. Pada kala itu, masih disebut sebagai forum G7.

Forum G7 ini memiliki anggota yang terdiri dari berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis. Pada masa-masa tersebut, berbagai negara itu gagal untuk menangani krisis keuangan Asia Pada tahun 1998. Pada Tahun 2022, ternyata Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam forum G20 untuk mewakili berbagai negara berkembang yang ada di Asia Tenggara. Terdapat rencana bahwa forum ini akan dilaksanakan di Bali. Bahkan Tahun 2022 Indonesia juga telah resmi selama satu tahun penuh sejak 1 Desember sampai November 2022, memegang presidensi G20.

Apa Saja Isu yang Akan Dibahas Dalam G20?

Tentu saja terdapat berbagai isu yang akan dibahas dalam forum G20. Terdapat sebuah rencana bahwa dalam forum G20 tersebut akan membahas dua isu, yakni diantaranya adalah sherpa track atau di luar isu keuangan dan finance track atau isu keuangan. Nantinya, forum tersebut akan mempresentasikan 75% perdagangan internasional, 85% ekonomi dunia, dan yang terakhir adalah 66% populasi dunia.

Baca Juga: Apakah Laporan Pajak Secara Online Memberikan Kemudahan untuk Wajib Pajak?

Pembahasan Forum yang Berkaitan dengan Pajak Internasional

Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menyampaikan bahwa berbagai isu perpajakan Global akan menjadi salah satu pembahasan utama yang akan dibahas dalam forum G20 itu. Misalnya seperti yang berkaitan dengan tax avoidance, tax and digitalization, tax certainty, tax incentive, tax and development, dan tax transparency. Terdapat beberapa agenda yang yang tercatat, yakni sebagai berikut:

• Mengatasi tantangan perpajakan yang muncul karena digitalisasi ekonomi Dengan solusi mempercepat implementasi konsensus digital yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) G20.
• Dalam skema pajak karbon atau environmental tax, maka diarahkan pada kontribusi potensial.
• Melakukan pembimbingan pada negara-negara berkembang agar mampu menerapkan insentif pajak dan kebijakan segi pajak sebagai upaya pemulihan pasca pandemi.

Selain itu juga, terdapat pembahasan bahwa seperti tahun lalu, maka anggota G20 telah sepakat bahwa bentuk usaha tetap sudah tidak lagi menjadi batasan atau tolak ukur ketika melakukan pemungutan pajak. Hal ini diharapkan bahwa nantinya perusahaan digital tetap wajib membayarkan pajak pada suatu negara walaupun tanpa kehadiran fisik dan rencana tersebut akan diterapkan pada tahun depan atau 2023.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.