Mengenali Pajak Profesi Atas Penghasilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mengenali Pajak Profesi Atas Penghasilan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Training pajak adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan ketika ingin mengetahui dan memahami berbagai regulasi perpajakan serta informasi di dalamnya. Biasanya, training pajak juga diikuti oleh orang-orang yang akan bekerja di bidang perpajakan, seperti misalnya konsultan pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban wajib pajak kepada pemerintah sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.

Pajak sendiri dibagi menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Profesi. Pajak Profesi adalah pajak yang dibayar oleh individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi tertentu, seperti dokter, insinyur, notaris, dan sebagainya.

Namun, apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga termasuk dalam kategori wajib pajak Pajak Profesi? Sebagai wakil rakyat, anggota DPR diberikan hak dan kewajiban untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Sebagai imbalannya, anggota DPR juga mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan lainnya. Namun, apakah gaji bulanan dan tunjangan tersebut masuk dalam kategori penghasilan dari profesi sehingga harus dikenakan Pajak Profesi?

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenakan Pajak Profesi adalah penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi yang dilakukan secara mandiri atau tidak terikat dengan suatu perusahaan.

Artinya, jika anggota DPR hanya menerima gaji bulanan dan tunjangan dari institusi DPR dan tidak memiliki penghasilan lain dari pekerjaan bebas atau profesi lainnya, maka ia tidak perlu membayar Pajak Profesi. Namun, jika anggota DPR memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi lainnya di luar tugasnya sebagai anggota DPR, maka ia wajib membayar Pajak Profesi atas penghasilan tersebut. Misalnya, jika seorang anggota DPR juga seorang dokter dan memperoleh penghasilan dari praktik dokter, maka ia harus membayar Pajak Profesi atas penghasilan tersebut.

Namun, dalam prakteknya, banyak anggota DPR yang juga memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi lainnya, namun tidak melaporkannya dalam laporan pajaknya. Hal ini menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah tax evasion. Tax evasion adalah tindakan menghindari atau tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik tax evasion dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan atau melakukan manipulasi terhadap jumlah penghasilan yang dilaporkan.

Baca Juga: Modernisasi Pajak: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Perpajakan dalam Era Globalisasi

Tindakan tax evasion oleh anggota DPR atau siapapun yang terlibat dalam tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang cukup besar. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap peraturan perpajakan, anggota DPR harus mematuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

Selain itu, sebagai wakil rakyat, anggota DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adil dan transparan. Anggota DPR dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan perpajakan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem perpajakan yang ada. Sebagai contoh, anggota DPR dapat memperjuangkan penghapusan atau pengurangan pajak bagi sektor-sektor usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan dukungan.

Selain itu, mereka juga dapat memperjuangkan penerapan sistem perpajakan progresif yang akan membebankan pajak lebih berat pada golongan yang lebih mampu. Selain peran dalam pembentukan kebijakan perpajakan, anggota DPR juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Berkarir di Bidang Perpajakan Menarik Lho, Ini 7 Alasannya

Berkarir di Bidang Perpajakan Menarik Lho, Ini 7 Alasannya

Brevet Pajak – Berkarir dalam bidang pajak memang menjadi impian banyak orang. Profesi yang satu ini juga dipandang prestige. Kondisi tersebut kemudian berimbas terhadap tingginya minat pelajar untuk mendaftar di jurusan perpajakan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam bidang perpajakan bukan hanya akan mempelajari terkait dengan seluk beluk terkait pajak. Para mahasiswanya juga akan mendalami ilmu terkait akuntansi, hukum serta ilmu dalam bidang ekonomi.

Mahasiswa yang mengambil jurusan perpajakan pun perlu selalu terampil didalam menyusun laporan keuangan dan juga laporan pajak. Lantas mengapa ada begitu banyak yang ingin mengejar karir dalam bidang taxation? Berikut beberapa alasan yang membuat karir dalam bidang perpajakan banyak diminati:

Penghasilan Menarik

Sudah bukan rahasia lagi jika mereka yang berkarier dalam bidang taxation akan mendapatkan gaji yang terbilang fantastis. Tentu saja tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Itulah mengapa menjadi hal yang wajar saja jika prodi taxation menjadi salah satu jurusan favorit.

Mempelajari taxation di bangku kuliah tentu saja bisa menjadi persiapan yang baik bagi Anda mengantongi gaji yang terbilang sangat menarik di kemudian hari. Disamping itu, karir dalam bidang perpajakan memang tergolong menanjak seiring lamanya berkarir dalam bidang tersebut. Semakin lama Anda berkiprah dalam bidang perpajakan, maka akan semakin meningkat pula skill dan value Anda secara profesional.

Peluang Kerja di Hampir Semua Industri

Peluang kerja yang bisa didapatkan dalam bidang taxation seperti tidak akan ada habisnya. Lulusannya dapat bekerja untuk pemerintah ataupun untuk perusahaan swasta. Pemerintah akan selalu membutuhkan tenaga pajak didalam mengelola penerimaan negara dari pajak. Disamping itu, perusahaan-perusahaan juga membutuhkan ahli pajak dalam mengatur berbagai urusan pajak yang perlu dibayarkan ke negara.

Biasanya tugas dari seorang staf keuangan yang menangani pajak di sebuah perusahaan ialah menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, selain itu juga menyusun laporan. Disamping itu, ahli pajak perusahaan juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus perihal pajak penghasilan yang telah dipotong dari gaji para karyawan. Karena setiap perusahaan memerlukan kehadiran staf dalam mengurus soal pajak, Anda akan memiliki peluang besar untuk melamar di banyak perusahaan.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Tax Compliance

Beragam Pilihan Pekerjaan

Lulusan pajak bisa memiliki bekerja di pemerintahan misalnya di Kantor Pajak, baik dalam menjalankan fungsi pelayanan, konsultasi, ataupun melakukan pengawasan. Selain itu, Anda juga bisa berkarir di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Pajak, sampai dengan di Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, Anda juga bisa berkarir sebagai konsultan pajak, auditor, konsultan keuangan, akuntan pajak, staf bagian keuangan, penasihat pajak perusahaan, manajer kekayaan, atau bisa juga sebagai pegawai bank.

Jenjang Karir Berkelanjutan

Hal berikutnya yang menarik dalam berkarier di bidang perpajakan ialah Anda akan memiliki jenjang karir yang berkelanjutan. Akan selalu ada peluang dalam meningkatkan kemampuan profesional dan juga untuk mengejar posisi yang lebih tinggi. Misalkan sebagai fresh graduate, lulusan perpajakan dapat memulai karier awal yakni sebagai tax accountant pada suatu perusahaan. Kemudian bisa naik jabatan menjadi tax manager atau bahkan tax director jika memang memiliki kinerja yang baik

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Apa itu Tax Compliance

Mengenal Apa itu Tax Compliance

Pelatihan Pajak – Negara yang mengikuti self assesment system memang sangat mementingkan kepatuhan para wajib pajaknya. Kepatuhan pajak dijadikan sebagai suatu indikator terpenting didalam penerimaan dan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan, ini disebabkan dalam self assesment system, pemerintah ataupun otoritas pajak memberikan wewenang dan juga kepercayaan terhadap para wajib pajak pada kegiatan menghitung, menyetor, dan juga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Oleh sebab itu, kesadaran dari para wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditentukan menjadi sebuah indikator keberhasilan didalam sistem perpajakan. Walaupun, pemerintah sudah memberikan kepercayaannya terhadap wajib pajak, pemerintah juga tetap perlu melakukan pengawasan dan juga selalu melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Lantas, apa yang dimaksud dengan Tax Compliance (kepatuhan pajak)? Apa saja jenisnya serta  apa saja faktor yang memberikan pengaruh terhadap tax compliance?

Definisi Tax Compliance

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat umum dihadapi para otoritas pajak bukan hanya di Indonesia, namun juga di setiap negara. Upaya yang dilakukan supaya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga sudah lama menjadi perhatian dari otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri didefinisikan sebagai kemauan dari wajib pajak supaya bisa tunduk dan juga patuh terhadap regulasi ataupun ketentuan perpajakan yang tengah berlaku di suatu negara.

Pada beberapa negara misalnya di Amerika Serikat, Kanada dan Australia pada umumnya kepatuhan pajak mengacu ke kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan. Disamping itu, juga mengacu terhadap melaporkan penghasilan dengan benar serta membayar pajak yang terutang dengan benar serta tepat waktu.

Jenis Kepatuhan Pajak

Umumnya kepatuhan pajak sendiri dibedakan kedalam 2 jenis, yakni:

1. Kepatuhan Secara Administratif atau Formal

Kepatuhan dalam hal ini terkait dengan sejauh mana wajib pajak patuh pada administrasi perpajakan dan pada persyaratan prosedural. Termasuk terkait dengan syarat bagaimana pelaporan dan juga jangka waktu dalam menyampaikan dan juga membayar pajak.

2. Kepatuhan Secara Teknis atau Materiil

Kepatuhan dalam hal ini mengacu terhadap perhitungan jumlah beban pajak yang dilakukan dengan benar dan tepat. Disamping itu kepatuhan pajak materiil juga dapat didefinisikan sebagai sebuah keadaan saat wajib pajak telah memenuhi ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Baca Juga: Pahami Konsep Serta Tujuan Modernisasi Pajak

Indikator Dalam Tax Compliance

Kepatuhan pajak atau yang disebut Tax Compliance merupakan hal terpenting dalam menentukan keberhasilan sistem pajak pada suatu negara baik negara yang sedang berkembang ataupun negara maju. Apabila kepatuhan tersebut tidak ditanamkan sejak awal dalam diri WP, maka hal tersebut bisa menumbuhkan keinginan yang mengarah pada hal negatif, misalnya saja keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, penggelapan, pengelakan didalam membayar pajak dan juga tindakan pelanggaran lain.  Tentu jika hal  tersebut terjadi akan memberikan dampak negatif, karena bisa mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi berkurang.

Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi menurut empat indikator, yakni:

  1. Kepatuhan seseorang dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP.
  2. Kepatuhan seseorang dalam kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan jelas, benar dan juga lengkap.
  3. Kepatuhan didalam perhitungan dan juga pembayaran pajak yang terutang terhadap penghasilan yang didapatkan.
  4. Kepatuhan WP dalam rangka pembayaran tunggakan pajak yang dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Modernisasi Pajak: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Perpajakan dalam Era Globalisasi

Modernisasi Pajak: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Perpajakan dalam Era Globalisasi

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk semakin memahami regulasi perpajakan dan segala informasi di dalamnya, yaitu dengan mengikuti kursus pajak. Kursus pajak akan membuat wajib pajak maupun orang-orang yang bekerja di perpajakan semakin baik untuk mengelola kewajiban perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh negara. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pengembangan model modernisasi pajak menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perpajakan yang efektif dan efisien.

Model modernisasi pajak yang baik dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperbaiki kualitas layanan perpajakan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Model modernisasi pajak dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta mempermudah proses perpajakan bagi masyarakat. Berikut ini beberapa aspek penting dari model modernisasi pajak:

Sistem Administrasi Perpajakan Elektronik (e-Tax)

Model modernisasi pajak yang paling umum dilakukan oleh banyak negara saat ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan elektronik atau e-Tax. Melalui e-Tax, pengolahan data dan pembayaran pajak dilakukan secara online, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, e-Tax juga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data dan mengurangi tindakan kecurangan dalam pembayaran pajak.

Pemanfaatan Teknologi Big Data dan Analisis Data

Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi big data dan analisis data untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis data perpajakan secara lebih akurat dan cepat. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pola dan perilaku perpajakan masyarakat, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran perpajakan dengan lebih efektif. Selain itu, pemanfaatan teknologi big data dan analisis data juga dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan

Model modernisasi pajak juga dapat diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpajakan bagi masyarakat. Pemerintah dapat memberikan edukasi perpajakan secara lebih baik dan menyeluruh, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan memotivasi mereka untuk membayar pajak dengan sadar dan patuh.

Baca Juga: Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap PPh Badan

Pengembangan Kerja Sama Internasional

Pemerintah dapat mengembangkan kerja sama internasional dalam bidang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan meminimalisir tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kerja sama internasional juga dapat membantu pemerintah dalam memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam dan luar negeri.

Selain itu, kerja sama internasional dalam bidang perpajakan juga dapat membantu negara-negara yang kurang berkembang. Untuk memperoleh sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah dapat belajar dari pengalaman negara-negara maju dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, kerja sama internasional dalam bidang perpajakan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan di suatu negara dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. Melalui kerja sama internasional yang baik, negara-negara dapat saling belajar dan bekerja sama dalam memperbaiki sistem perpajakan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap PPh Badan

Pengaruh Revaluasi Aset Tetap Terhadap PPh Badan

Tidak jarang bahwa sebuah perusahaan akan merekrut pekerja yang mempunyai Brevet Pajak. Mengapa demikian? Karena brevet pajak tersebut merupakan sertifikat perpajakan yang didapatkan setelah memiliki pengetahuan dan informasi perpajakan. Tentu saja informasi pajak sangat penting untuk orang-orang yang akan mengurus perihal pajak suatu perusahaan. Salah satunya adalah revaluasi tetap.

Revaluasi aset tetap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengevaluasi nilai aset tetap yang dimiliki. Dalam praktiknya, kegiatan revaluasi aset tetap seringkali dilakukan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki perusahaan.

Namun, selain meningkatkan nilai aset tetap, revaluasi aset tetap juga berdampak pada pengenaan Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh revaluasi aset tetap terhadap PPh Badan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa revaluasi aset tetap dapat mempengaruhi nilai aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

Hal ini terkait dengan perubahan nilai aset tetap yang terjadi akibat revaluasi. Jika nilai aset tetap meningkat akibat revaluasi, maka nilai tersebut akan tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Sebaliknya, jika nilai aset tetap menurun akibat revaluasi, maka nilai tersebut juga akan tercatat dalam laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh dari perubahan nilai aset tetap tersebut terhadap PPh Badan adalah sebagai berikut:

Peningkatan nilai aset tetap akibat revaluasi dapat meningkatkan nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat karena PPh Badan dihitung berdasarkan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat akibat peningkatan nilai aset tetap akibat revaluasi. Sehingga, PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat.

Sebaliknya, jika nilai aset tetap menurun akibat revaluasi, maka nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan juga akan menurun. Dalam hal ini, PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan menurun. Hal ini terkait dengan perhitungan PPh Badan yang dilakukan berdasarkan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan.

Selain itu, revaluasi aset tetap juga dapat mempengaruhi nilai penyusutan aset tetap yang harus dibayar oleh perusahaan. Dalam hal ini, jika nilai aset tetap meningkat akibat revaluasi, maka nilai penyusutan aset tetap yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai aset tetap menurun akibat revaluasi, maka nilai penyusutan aset tetap yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan menurun.

Baca Juga: Apa yang Akan Terjadi Setelah SPT Tahunan WP 2023 Dilaporkan?

Dalam praktiknya, perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap harus memperhatikan pengaruh revaluasi terhadap PPh Badan. Hal ini terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membayar PPh Badan sesuai dengan perhitungan yang berlaku. Keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap dapat mempengaruhi penghitungan PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, sebelum melakukan revaluasi, perusahaan perlu memperhatikan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan kewajiban PPh Badan.

Dalam revaluasi aset tetap, nilai aset akan dihitung ulang berdasarkan nilai pasar saat ini, sehingga nilai aset yang direvaluasi dapat meningkat atau menurun. Jika nilai aset meningkat, maka nilai buku aset yang tercatat dalam laporan keuangan juga akan meningkat. Ini dapat berdampak pada peningkatan nilai aset bersih perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai laba perusahaan. Namun, peningkatan nilai aset tetap setelah revaluasi juga dapat menyebabkan peningkatan kewajiban perusahaan untuk membayar PPh Badan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pahami Konsep Serta Tujuan Modernisasi Pajak

Pahami Konsep Serta Tujuan Modernisasi Pajak

Training Pajak – Modernisasi perpajakan menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Ini merupakan tren yang menarik di lingkungan perpajakan. Seiring dengan reformasi pajak tersebut, ada nuansa yang bisa membuatnya lebih fokus, teknis dan juga dinamis. Disamping itu, mempunyai kesan serta pola kerja yang modern didalam pengabdian masyarakat. Hal penting lainnya ialah perlakuan perpajakan mempunyai karakteristik tersendiri, yang mana akan sangat berbeda dengan pengelolaan pelayanan publik yang ada di instansi pemerintah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan juga pada administrasi lainnya.

Perbedaan karakteristik tersebut tercermin pada perbedaan bagaimana Wajib Pajak pada akhirnya membayar pajaknya tanpa menerima pengembalian secara langsung. Dikarenakan adanya perbandingan administrasi perpajakan yang ada di berbagai negara, terutama pada negara maju, konsep  dari modernisasi perpajakan sendiri didasarkan pada model Indonesia yang telah disesuaikan dengan iklim, sumber daya dan juga kondisi yang ada dengan tujuan memudahkan penerapan serta pelaksanaannya.

Konsep pada modernisasi administrasi perpajakan sendiri didasarkan untuk penerapan “layanan prima”, “tata kelola yang baik” dan juga “pemantauan insentif”. Pada dasarnya modernisasi administrasi dalam perpajakan meliputi:

  • Peningkatan manajemen sumber daya manusia.
  • Restrukturisasi organisasi
  • Peningkatan proses bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Ketika meningkatkan proses bisnis, hal tersebut dilakukan melalui konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, sederhana dan mudah dipahami, efisien dan berorientasi pelanggan, dan juga kontrol bawaan. Sementara itu, didalam penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia itu sendiri, konsepnya berbasis kompetensi, teknologi informasi dan komunikasi yang dioptimalkan. Yang mana konsep tersebut berorientasi pada pelanggan yang akan selalu ditingkatkan. Sesuai dengan konsep umum modernisasi perpajakan tersebut di atas, ada beberapa hasil yang diharapkan, seperti:

  • Terjadinya pergeseran paradigma, pola pikir, serta nilai-nilai organisasi yang tercermin melalui perilaku para pegawai
  • Menyederhanakan proses bisnis dari semua operasi
  • Bisa memimpin secara tepat dan juga benar (good governance).

Tujuan Modernisasi Perpajakan

Tujuan dilaksanakannya modernisasi pajak sendiri diantaranya ialah untuk:

  • Menciptakan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
  • Mendapatkan kepercayaan yang tinggi pada administrasi perpajakan
  • Mewujudkan produktivitas aparat pajak

Baca Juga: Mengenal Pengenaan Pajak Natura di Indonesia

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuklah “Tim Modernisasi Jangka Menengah” yang bertujuan untuk melaksanakan dan juga mencapai tujuan modernisasi perpajakan. Tugas/kegiatan utama dari tim diantaranya ialah sebagai berikut:

Melakukan modernisasi kelembagaan

Dalam hal ini termasuk sistem, struktur organisasi, prosedur dan juga kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya manusia

Melakukan modernisasi peraturan dan UU perpajakan lainnya

Tujuannya ialah untuk membuat prosedur administrasi menjadi lebih sederhana.

Modernisasi teknologi informasi

Dalam hal ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang berguna untuk memudahkan wajib pajak dan juga administrasi perpajakan.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Semenjak dilakukannya reformasi perpajakan di tahun 1983, ada  beberapa perubahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia. Perubahan itu diantarnya ialah tax update (tax reform) yakni melalui adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan juga Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU UN).  Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sistem perpajakan Indonesia. Dengan demikian, penerimaan pajak bisa lebih optimal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengenal Pengenaan Pajak Natura di Indonesia

Mengenal Pengenaan Pajak Natura di Indonesia

Kursus Pajak – Selain dari gaji, upah, ataupun imbalan, natura juga menjadi salah satu fasilitas yang sering diberikan oleh perusahaan pada setiap pegawai. Arti dari natura sendiri ialah kenikmatan, yang mana perusahaan memberikannya pada setiap pekerja sebagai bentuk kemampuan tambahan yang menjadi hak para pekerja. Pada umumnya natura diberikan bukan dalam bentuk tunai namun dalam bentuk sesuatu hal yang mempunyai keuntungan atau manfaatnya tersendiri untuk setiap pekerja yang mendapatkannya, terutama untuk mereka yang mempunyai penghasilan kecil.

Pada bidang perpajakan, natura menjadi salah satu elemen penting yang berketerkaitan, yang penerimaan ataupun pemanfaatan dari natura harus dikenakan pajak. Itulah yang kemudian membuat peraturan terkait dengan natura mengalami perubahan. Karena memiliki keterkaitan satu sama lain tidak menuntut kemungkinan jika wajib pajak paham terkait dengan pajak natura. Padahal sebagai wajib pajak, hal tersebut menjadi salah satu bahasan yang penting serta perlu dipahami untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Mengenal Pajak Natura

Pada pemberian natura, ada perbedaan bentuk, jumlah atau tarif yang diberikan, sebab pemberian natura akan disesuaikan dengan masing-masing perusahaan, tempat karyawan bekerja. Biasanya bentuk natura yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan bisa dalam bentuk fasilitas, barang maupun sejenisnya.

Sebelumnya natura memang tidak dipungut pajak, tapi seiring berjalannya waktu muncul kebijakan pembaruan atas natura yang membuat natura dikenakan pajak hingga kini. Hal ini disebabkan natura berbentuk pendapatan yang mana bisa menjadi objek didalam perhitungan perpajakan.

Selain itu, juga bisa dilihat dari akumulasi penerimaan natura yang diperoleh oleh satu wajib pajak dalam 1 tahun, yang mana wajib pajak tersebut mendapatkan nilai yang terbilang besar. Natura tidak bisa dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan karena sifatnya bukan merupakan objek pajak. Oleh karena itu, jika dilihat dari adanya potensi yang baik untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah menetapkan jika bahwa penerimaan natura akan terkena pajak.

Setelah dikenakan pajak, tentunya pelaksanaan natura mempunyai aturan dan juga ketetapan yang telah diatur sebagai dasar hukum perpajakan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesepadanan untuk wajib pajak, profesional pajak, lembaga perpajakan dan juga petugas pajak dalam pemberian/pemanfaatan natura.

Baca Juga: Pentingnya Jasa Konsultan Pajak untuk Perusahaan

Sebelumnya peraturan terkait dengan natura telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 167/PMK.03/2018. Aturan ini mengatur tentang penyediaan makan dan juga minum yang ditujukkan pada setiap pegawai/ karyawan yang merupakan imbalan dalam bentuk kenikmatan untuk semua karyawan/pegawai.

Kini, peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan ini dijadikan sebagi dasar pemberlakuan pajak terhadap natura di tahun 2022. Sesuai dengan aturan tersebut, pemberian atas natura untuk karyawan/pegawai bisa dimasukkan ke dalam objek perhitungan pajak. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap natura yang sudah diberikan melalui perhitungan sesuai dengan ketentuan pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Jenis-Jenis Natura

Sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diresmikan pada bulan Oktober 2021, djelaskan terkait mengenai dasar-dasar, ketentuan, tata cara sampai dengan jenis perlakukan terhadap pajak natura. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1), secara lebih luas dibahas terkait imbalan/biaya penggantian yang diberikan perusahaan untuk karyawan/ pegawainya sebagai bentuk natura/kenikmatan. Namun setidaknya ada 2 jenis yang perlu dipahami, yakni Natura yang tidak termasuk objek pajak dan natura termasuk objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apa yang Akan Terjadi Setelah SPT Tahunan WP 2023 Dilaporkan?

Apa yang Akan Terjadi Setelah SPT Tahunan WP 2023 Dilaporkan?

Pelatihan Pajak – Setiap tahunnya, setiap wajib pajak di Indonesia harus mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Inilah juga yang menjadi alasan mengapa para wajib pajak membutuhkan pelatihan pajak. Karena dengan pelatihan pajak ini nantinya WP/OP akan mendapatkan pengetahuan dan informasi seputar perpajakan, Sehingga nantinya lebih mampu untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien. SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) adalah salah satu jenis SPT yang harus diisi dan diajukan oleh wajib pajak yang berstatus sebagai orang pribadi.

Setelah SPT Tahunan OP diajukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memeriksa dan mengevaluasi SPT tersebut untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hasil yang didapatkan DJP dari SPT Tahunan OP Tahun 2023 dapat berupa beberapa hal.

  • Pertama, DJP akan mengevaluasi besarnya penghasilan bruto yang dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT Tahunan OP. Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sebelum dipotong pajak penghasilan. DJP akan memastikan bahwa penghasilan bruto yang dilaporkan sudah sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Jika terdapat perbedaan, DJP akan meminta penjelasan dari wajib pajak dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
  • Kedua, DJP juga akan mengevaluasi besarnya penghasilan neto yang dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT Tahunan OP. Penghasilan neto adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan berbagai macam potongan, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha atau profesi, pajak yang sudah dibayarkan, dan lain sebagainya. DJP akan memastikan bahwa besarnya penghasilan neto yang dilaporkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  • Ketiga, DJP akan mengevaluasi besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pajak yang harus dibayar akan ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dan penghasilan neto yang dilaporkan oleh wajib pajak. DJP akan memastikan bahwa besarnya pajak yang harus dibayar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  • Keempat, DJP juga akan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. DJP akan memeriksa apakah wajib pajak sudah melaporkan semua penghasilannya dengan benar, membayar pajak dengan tepat waktu, dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Jika terdapat ketidakpatuhan, DJP akan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Hasil dari evaluasi DJP terhadap SPT Tahunan OP Tahun 2023 dapat berupa berbagai macam tindakan. Jika DJP menemukan bahwa wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dengan benar, maka wajib pajak akan dinyatakan sebagai wajib pajak yang patuh. Namun, jika DJP menemukan ketidakpatuhan dalam pelaporan atau pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi.

Baca Juga: Training Pajak, Siapa yang Membutuhkannya dan Kelebihannya dalam Mengelola Administrasi Pajak

Sanksi yang dapat diterapkan oleh DJP jika terdapat pelanggaran dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan OP Tahun 2023 adalah beragam, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa sanksi yang dapat diberikan oleh DJP antara lain:

  • Denda Administrasi. Jika terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan dalam pengisian SPT Tahunan OP Tahun 2023, DJP dapat memberikan denda administrasi.
  • Pengenaan Sanksi Administrasi. Jika terdapat pelanggaran dalam pelaporan SPT Tahunan, DJP dapat memberikan sanksi administrasi seperti pembatasan layanan DJP atau pencabutan hak pelayanan perpajakan.
  • Pemanggilan dan Pemeriksaan. Jika DJP menemukan indikasi pelanggaran dalam SPT Tahunan , DJP dapat memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan.
  • Jika DJP menemukan adanya indikasi tindakan kecurangan atau penggelapan dalam SPT Tahunan, maka DJP dapat mengambil tindakan pidana dengan melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pentingnya Jasa Konsultan Pajak untuk Perusahaan

Pentingnya Jasa Konsultan Pajak untuk Perusahaan

Brevet Pajak – Didalam menjalankan perusahaan, tentu saja akan ada banyak kewajiban yang perlu dipenuhi. Salah satunya ialah kewajiban terkait perpajakannya. Namun demikian, tidak semua pengusaha paham terkait dengan proses pengurusan pajak untuk perusahaan dengan baik. Itulah mengapa dalam hal ini diperlukan jasa konsultan pajak yang akan mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut. Kehadiran jasa konsultan pajak sudah tentu bisa memberikan kemudahan untuk pihak perusahaan dalam mengurus kewajiban perpajakannya.

Lantas apa pentingnya jasa konsultan pajak untuk perusahaan? Berikut beberapa diantaranya:

Jasa Konsultasi untuk Wajib Pajak

Penyediaan jasa konsultasi untuk Wajib Pajak memang berkaitan erat dengan profesi yang disebut “konsultan pajak”. Konsultan pajak sendiri bisa didefinisikan sebagai orang yang menyediakan jasa berupa konsultasi terkait pajak yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Jasa tersebut diberikan untuk para Wajib Pajak supaya mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang tengah berlaku.

Disamping itu, apabila dihubungkan dengan kebutuhan perusahaan, maka bisa dilihat jika jasa dari konsultan pajak ini mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan efisiensi perusahaan terkait dengan masalah perpajakan.

Keterampilan dan Pengetahuan Konsultan Pajak

Untuk bisa menjadi seorang konsultan pajak, tentu saja diperlukan pengetahuan serta keterampilan yang memadai yang digunakan untuk menunjang profesi tersebut. Beberapa keterampilan serta pengetahuan yang dimaksud diantarnya ialah sebagai berikut:

  • Pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur pajak serta perubahan yang terjadi pada prosedur tersebut.
  • Pengetahuan keuangan dan juga undang-undang yang merupakan payung penting untuk profesi konsultan pajak.
  • Pengetahuan manajemen dan bisnis dan juga prinsip serta praktik dalam bidang ekonomi dan juga akuntansi.
  • Keterampilan komunikasi yang baik supaya bisa menyederhanakan informasi rumit untuk klien dengan lebih mudah.
  • Keterampilan melakukan penyelesaian masalah yang dilakukan melalui penalaran matematis.
  • Keterampilan berhitung
  • Memberikan solusi terbaik terkait dengan masalah perpajakan dengan baik

Baca Juga: Ketahui Syarat untuk Menjadi Konsultan Pajak Bersertifikasi

Layanan lain yang diberikan oleh seorang konsultan pajak, diantaranya ialah sebagai berikut:

  • Layanan perencanaan pajak

Yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan para klien.

  • Layanan kepatuhan pajak

Konsultan pajak membantu mengurus kepatuhan pajak yang wajib dijalankan oleh kliennya.

  • Layanan pendampingan dalam pemeriksaan

Mampu memberikan pendampingan untuk perusahaan sebab tidak sedikit klien yang mempunyai keterbatasan terhadap pemahaman akan perpajakan.

  • Layanan pemeriksaan laporan pajak

Konsultan pajak akan mengevaluasi berbagai data yang berkaitan dengan kemunculan beban pajak yang mungkin dapat merugikan perusahaan.

  • Layanan restitusi pajak

Dilakukan ketika klien memerlukan restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

  • Penyelesaian sengketa pajak

Membantu klien menyelesaikan sengketa pajak.

Manfaat untuk Perusahaan

Melalui berbagai layanan tersebut, jasa dari seorang konsultan pajak bisa memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan:

  1. Efisiensi: Meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi pada proses pengurusan pajak sehingga menjadi lebih efisien.
  2. Tidak perlu pusing terkait administratif.: Perusahaan tidak akan lagi bingung dengan urusan perpajakan secara administratif, sehingga perusahaan bisa lebih fokus pada hal lain, misalnya pengembangan bisnis.
  3. Pemeriksaan yang nyaman: Pemeriksaan pajak perusahaan bisa dilakukan dengan lebih baik dengan adanya pendampingan konsultan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.