Haai.. haii Taxas! Kalian tau ga sih apa itu Indirect Substraction Method? Kita kupas tuntas yuk, taxas!
Indirect Subtraction Method adalah pajak yang dipungut dari pembeli yang merupakan output tax (Pajak Keluaran) sebelum disetor ke kas negara oleh PKP, dikurangi dahulu dengan pajak yang dibayar pada saat perolehan barang yang disebut input tax (Pajak Masukan). Continue Reading
Pelatihan pajak Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk di bidang pertambangan. Sebagai salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia, pertambangan juga memiliki peraturan perpajakan yang ketat. Untuk itu, ketika mengelola perpajakan tidak boleh sembarangan, agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman yang berakhir pada sanksi pajak.
Salah satu upaya terbaiknya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak untuk wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Karena dengan pelatihan pajak ini, peserta akan bisa memahami berbagai regulasi pajak dan informasi di dalamnya. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai perpajakan di bidang pertambangan di Indonesia.
Pertambangan adalah salah satu sektor yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia mengatur perpajakan di bidang pertambangan melalui beberapa peraturan, termasuk UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, perpajakan di bidang pertambangan juga diatur melalui beberapa peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.011/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.011/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Batubara.
Di Indonesia, perpajakan di bidang pertambangan dikenakan berbagai macam jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dari kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan pertambangan. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan pajak khusus untuk sektor pertambangan, yaitu Pajak Royalti.
Pajak Royalti adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pengelolaan sumber daya alam, termasuk di bidang pertambangan. Besarnya pajak ini ditentukan berdasarkan persentase dari pendapatan bruto yang diterima oleh perusahaan pertambangan. Untuk memperoleh hak usaha pertambangan, perusahaan harus membayar sejumlah biaya, termasuk biaya pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Biaya Royalti. Biaya Royalti ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dan besarnya ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Hal-Hal yang Wajib Diketahui Supaya Praktis dan Cepat Mendapatkan Kode Billing Pajak
Pemerintah juga memberlakukan insentif perpajakan untuk perusahaan pertambangan yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti investasi dalam proyek-proyek pertambangan tertentu. Insentif perpajakan ini diberikan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan atau penundaan pembayaran Pajak Royalti. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi mineral. Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) selama 5 tahun berturut-turut sebesar 50% dari nilai investasi yang dikeluarkan.
Selain itu, perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi mineral juga dapat memperoleh pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan eksplorasi mineral. Namun, selain memberikan insentif, pemerintah juga menegakkan peraturan perpajakan untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Salah satu peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh perusahaan pertambangan atas barang atau jasa yang diperoleh dari dalam negeri.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus Pajak – Kemunculan banyak pengusaha kena pajak (PKP) menjadi salah satu bukti adanya pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu Negara. Tapi, terkadang banyak diantara pengusaha tersebut yang tidak mengetahui prosedur dalam melakukan pembayaran pajak, besaran pajak yang perlu dibayar sehingga hal tersebut mengharuskan Wajib Pajak badan maupun perseorangan dalam melakukan konsultasi dengan konsultan perpajakan
Semakin banyaknya jumlah pengusaha di Indonesia justru bisa menjadi wajah baru dalam bidang ekonomi, yang menjadi pertanda jika perekonomian menjadi semakin baik. Namun sayang, hal ini tidak sebanding dengan pengetahuan mereka terhadap perhitungan jumlah pajak yang perlu dibayarkan.
Sesuai dengan hal tersebut, konsultan perpajakan memberikan andil yang bisa dibilang cukup besar dalam membantu mereka yang masih bingung terkait dengan jumlah perpajakan yang perlu dibayarkan.
Profesi sebagai seorang konsultan pajak memang cukup menjanjikan, serta mempunyai peranan yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap negara melalui perpajakan. Disamping itu, banyak orang (Wajib Pajak) yang merasa terbantu karena kehadirannya. Oleh karena itu, profesi yang satu ini memang penting dalam meningkatkan tingkat pendapatan pajak di suatu negara.
Konsultan perpajakan sendiri merupakan seseorang yang memiliki profesi dalam memberikan jasa konsultasi terkait dengan perpajakan, perhitungan pajak, serta bagaimana tata cara pembayaran pajak yang tepat pada wajib pajak perorangan maupun badan.
Dengan adanya profesi ini ,negara bisa sangat terbantu. Dengan demikiab,para para wajib pajak tersebut bisa mengetahui kesadaran terhadap kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, yang sifatnya mengikat dan juga wajib untuk dilaksanakan.
Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan jika seorang konsultan perpajakan memiliki tugas dalam memberikan jasa konsultasi pajak terkait dengan perpajakan. Tugas-tugas tersebut diantarnya meliputi:
Melalui kehadiran jasa konsultan perpajakan,maka secara tidak langsung mereka turut serta dalam mendisiplinkan klien supaya patuh didalam membayar pajak. Klien yang pada umumnya tidak patuh, diawali dengan ketidaktahuan terhadap prosedur perpajakan.
Baca Juga: Mengapa Mempelajari Hukum Pajak?
Klien yang merupakan pengusaha kena pajak tentu saja mempunyai perencanaan terkait dengan perhitungan pajak dalam menjalankan usahanya, termasuk jenis pajak yang berlaku. Oleh karena itu, seorang konsultan memiliki tugas dalam membantu menghitung perencanaan pajak yang perlu dibayarkan.
Konsultan perpajakan juga membantu dalam melakukan pemeriksaan laporan pajak yang telah dibayar oleh klien. Prosedur yang benar dan juga evaluasi terhadap besaran pajak yang sudah dilaporkan. Hal tersebut penting dilakukan, untuk bisa meminimalisir kesalahan dalam melakukan laporan.
Beberapa klien mungkin masih sering merasa bingung jika dilakukan pemeriksaan pajak. Oleh karena itulah, seorang konsultan memiliki tugas dalam membantu melaksanakan pendampingan jika klien memperoleh pemeriksaan perpajakan, diantaranya ialah untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Restitusi merupakan suatu kelebihan pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP). Salah satu tugas dari seorang konsultan perpajakan ialah membantu dalam menghitung restitusi tersebut.
Itulah alasan mengapa konsultan perpajakan banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengurus perpajakan. Hal tersebut disebabkan perusahaan mempunyai proses keuangan dan juga pelaporan pajak yang lebih kompleks. Sehingga kehadiran jasa konsultan bisa memberikan banyak manfaat.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet Pajak – Semakin banyak calon pengacara yang memilih untuk berspesialisasi dalam satu bidang tertentu. Satu bidang dengan banyak hal untuk ditawarkan adalah hukum pajak. Berikut ini adalah saatnya kita melihat lebih dekat pada beberapa manfaat dari mengkhususkan diri dalam undang-undang atau hukum perpajakan, bersama dengan satu program brevet pajak yang dapat membantu calon profesional hukum pajak mendapatkan keunggulan yang lebih baik dari lainnya.
Dibandingkan dengan spesialisasi seperti hukum imigrasi dan hukum pidana, hukum pajak mungkin tidak terdengar menarik. Namun, itu adalah sesuatu yang lain: memuaskan secara unik. Faktanya, menurut data yang dikumpulkan oleh sebuah survey, pengacara pajak paling puas dengan pekerjaan mereka dari beberapa yang disurvei. Seorang responden menjelaskan, bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan yang sangat menarik di bidang perpajakan, dan mereka merasa selalu mempelajari hal-hal yang baru.
Karena undang-undang perpajakan selalu berubah, ini bisa menjadi bidang yang sangat menarik untuk dipraktikkan. Undang-undang perpajakan sering berubah, dan mereka menikmati aspek ini dalam karier perpajakan mereka. Bagian penting dari praktik perpajakan adalah melibatkan pembelajaran atas perubahan dalam undang-undang perpajakan, mengevaluasi bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi klien yang ada, dan menasihati klien tentang dampak perubahan tersebut pada rencana mereka di masa depan.
Pekerjaan sehari-hari mereka juga bervariasi. Seorang pengacara pajak dapat menangani berbagai hal, termasuk menyusun laporan, menulis opini pajak, atau memberikan nasihat tentang pajak secara umum. Dibandingkan dengan pengacara lain, waktu seorang pengacara pajak biasanya tidak tersita oleh satu atau lebih masalah besar.
Memang, meskipun undang-undang perpajakan mungkin tidak terdengar begitu menarik, untuk tipe orang tertentu yang menyukai tantangan secara intelektual, hal itu terbukti cukup menjadi tantangan tersendiri. Masalah pajak adalah layaknya teka-teki yang ingin dipecahkan, hingga membuat mereka tidak bisa tidur sampai mereka menyelesaikan masalah pajak yang mereka hadapi. Pemecah masalah yang kreatif selalu tertarik pada pajak.
Undang-undang perpajakan berpotensi berdampak langsung pada orang, bisnis, dan reputasi mereka. Dengan demikian, pengacara pajak memiliki potensi untuk menasihati klien mereka sedemikian rupa untuk memahami dan mencapai kepentingan terbaik mereka. Jadi meskipun ini mungkin tampak seperti angka-angka yang berderet, sebenarnya lebih dari itu.
Baca Juga: Mengenal Bukti Potong PPh 23 Lebih Mendalam
Hukum perpajakan internasional pernah dianggap sebagai bidang praktik khusus. Namun, itu berubah dengan adanya era globalisasi. Saat ini, khususnya di perusahaan besar, sebagian besar pengacara pajak berpraktik, setidaknya sampai batas tertentu, di arena internasional, dengan klien yang merupakan investor asing atau orang domestik yang memiliki kepentingan di luar negeri, atau keduanya. Jadi, jika Anda tertarik dengan karir internasional, mempelajari undang-undang perpajakan adalah jalan yang menjanjikan.
Hukum perpajakan pada dasarnya bersifat kolaboratif. Pengacara pajak sering bekerja sebagai bagian dari tim bersama pengacara perusahaan dan pengacara lain yang berspesialisasi dalam bidang khusus, seperti undang-undang buruh dan undang-undang tunjangan karyawan. Akuntan, perencana keuangan, profesional asuransi jiwa, dan staf internal juga kemungkinan besar akan terlibat. Bahkan klien sendiri cenderung berpartisipasi aktif dalam urusan hukum perpajakan mereka.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus pajak merupakan sebuah tempat untuk para wajib pajak maupun orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, supaya mengetahui berbagai regulasi perpajakan. Bahkan kursus pajak juga bisa membuat wajib pajak untuk lebih efektif dan efisien ketika mengelola kewajiban perpajakannya.
Kode billing pajak adalah kode unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak sebagai referensi saat membayar pajak. Kode billing ini terdiri dari 15 digit dan digunakan sebagai identifikasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kode billing pajak ini akan digunakan pada saat melakukan pembayaran pajak baik melalui bank, ATM, atau e-banking.
Dengan menggunakan kode billing pajak, proses pembayaran pajak dapat lebih mudah dan cepat dilakukan serta dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembayaran pajak. Mendapatkan kode billing pajak seringkali dianggap sebagai hal yang rumit dan membingungkan. Namun, dengan beberapa tips praktis, Anda dapat mendapatkan kode billing pajak dengan mudah dan cepat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda mendapatkan kode billing pajak dengan mudah:
Untuk mendapatkan kode billing pajak, Anda harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai identitas pajak. NPWP ini diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak dan juga untuk mendapatkan kode billing pajak.
E-Filing adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online. Dengan mengakses E-Filing, Anda dapat dengan mudah memperoleh kode billing pajak. Caranya adalah dengan masuk ke akun E-Filing Anda, lalu pilih menu “Pembayaran”.
Selain melalui E-Filing, Anda juga dapat membayar pajak melalui bank. Setelah Anda melakukan pembayaran, bank akan memberikan kode billing pajak kepada Anda. Pastikan Anda melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayar dan jangan lupa untuk menyimpan bukti pembayaran.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan kode billing pajak, Anda dapat menghubungi kantor pajak terdekat. Petugas pajak akan membantu Anda untuk mendapatkan kode billing pajak dengan memberikan informasi yang Anda butuhkan.
Baca Juga: Penting Ketahui Penyebab dan Solusi Mengatasi Error Ketika Melaporkan SPT Tahunan Badan
Saat ini, sudah banyak aplikasi pajak online yang dapat membantu Anda untuk mengelola pajak dengan lebih mudah. Beberapa aplikasi tersebut menyediakan fitur untuk mendapatkan kode billing pajak dengan mudah. Penting untuk memperhatikan apakah Anda memilih aplikasi yang terpercaya dan sesuai dengan keperluan Anda.
Jika Anda tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengurus pajak sendiri, Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak akan membantu Anda dalam mengurus pajak dan mendapatkan kode billing pajak dengan mudah.
Dengan menerapkan beberapa tips praktis di atas, Anda dapat dengan mudah mendapatkan kode billing pajak. Pastikan Anda selalu membayar pajak tepat waktu dan dengan benar untuk menghindari sanksi dari pihak pajak. Selalu perhatikan jadwal pembayaran pajak dan pastikan Anda memiliki informasi yang cukup mengenai pajak yang harus Anda bayar. Dengan begitu, Anda dapat mengelola pajak dengan lebih mudah dan efektif.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training pajak bisa diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan. Karena setelah mengikuti pelatihan pajak, nantinya akan mendapatkan sertifikat brevet pajak yang bisa digunakan untuk melamar kerja pada perusahaan. Tidak diragukan bahwa perusahaan atau badan pada saat ini perlu untuk mengatasi permasalahan pajaknya sendiri dengan merekrut orang-orang yang telah mempunyai sertifikat brevet pajak ini. Lapor SPT Tahunan Pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan setiap tahunnya.
SPT Tahunan Pajak ini berisi informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan aset yang dimiliki oleh badan yang bersangkutan selama satu tahun pajak. Pada umumnya, pelaporan SPT Tahunan Pajak badan dilakukan pada bulan Maret hingga April setiap tahunnya. Namun, terkadang terjadi kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak badan yang dapat menyebabkan proses laporan menjadi bermasalah dan wajib pajak menjadi terkena sanksi.
Setiap badan usaha yang terdaftar di Indonesia harus melaporkan SPT Tahunan Pajaknya secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada saat melaporkan SPT Tahunan Badan, terkadang kita mengalami error yang menyebabkan laporan tidak bisa disimpan atau dikirim. Eror ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor teknis hingga kesalahan pengisian data. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui penyebab dan solusi untuk mengatasi eror ketika melaporkan SPT Tahunan Badan agar laporan bisa disampaikan dengan tepat waktu.
Salah satu penyebab utama error ketika melaporkan SPT Tahunan Badan adalah koneksi internet yang buruk atau terputus. Hal ini dapat menyebabkan laporan tidak terkirim dengan sempurna atau bahkan tidak bisa disimpan.
Kesalahan pengisian data juga bisa menyebabkan eror ketika melaporkan SPT Tahunan Badan. Kesalahan ini bisa terjadi pada saat mengisi data dasar perusahaan, jumlah penghasilan, pajak yang harus dibayar, dan lain sebagainya.
Penggunaan browser yang tidak kompatibel dengan aplikasi pelaporan SPT Tahunan Badan juga bisa menyebabkan error. Oleh karena itu, pastikan Anda menggunakan browser yang direkomendasikan oleh pihak penyedia aplikasi pelaporan SPT Tahunan Badan.
Gangguan sistem pada aplikasi pelaporan SPT Tahunan Badan juga bisa menyebabkan error. Gangguan ini bisa terjadi pada saat update sistem atau perubahan dalam sistem aplikasi pelaporan.
Baca Juga: Pengaruh Stagflasi Terhadap Perekonomian dan Upaya Mengatasinya Melalui Kebijakan Perpajakan
Pastikan koneksi internet yang digunakan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan sudah stabil dan terkoneksi dengan baik. Jika koneksi internet masih tidak stabil, cobalah untuk menggunakan jaringan Wi-Fi atau jaringan kabel yang lebih stabil.
Pastikan data yang diisi dalam laporan SPT Tahunan Badan sudah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian data, perbaiki segera dan simpan ulang laporan.
Pastikan Anda menggunakan browser yang direkomendasikan oleh pihak penyedia aplikasi pelaporan SPT Tahunan Badan. Jika Anda menggunakan browser yang tidak kompatibel, cobalah untuk mengganti dengan browser yang direkomendasikan.
Jika Anda mengalami eror yang tidak dapat diatasi dengan cara-cara di atas, hubungi pihak penyedia aplikasi pelaporan SPT Tahunan Badan untuk mendapatkan bantuan. Pihak penyedia aplikasi akan membantu Anda dalam menyelesaikan masalah dan memberikan solusi yang sesuai.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan Pajak – Mengacu pada peraturan yang ada didalam KEP-368/PJ/2020, bahwa mulai September 2020 semua Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan dan juga melaporkan SPT PPh Pasal 23/Pasal 26 secara elektronik. Yang dilakukan melalui aplikasi bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (Aplikasi E-Bupot PPh 23/26).
Tapi diterbitkan kembali peraturan pada PER-24/PJ/2021 yang mewajibkan semua wajib pajak pemotong/pemungut PPh supaya membuat bukti potong atau bukti pungut Unifikasi, serta menyampaikan SPT masa PPh Unifikasi yang telah berlaku sejak masa pajak April 2022. Yang dicakup dalam SPT Unifikasi tersebut ialah PPh 23/26, PPh 15, PPh 22 dan juga PPh 4 ayat 2. Dengan demikian, untuk proses penerbitan bukti pemotongan pajak PPh 23/26 bisa diproses melalui PPh Unifikasi.
Bukti potong ialah dokumen lain ataupun formulir yang dibuat atau diterbitkan oleh pemotong pajak yaitu pengusaha kena pajak yang fungsinya ialah sebagai bukti pemotongan. Sedangkan pemotong pajak atau yang melakukan penerbitan bukti potong tersebut ialah pihak yang memberikan penghasilan terhadap jasa, bunga, hadiah/royalti, dan juga objek lainnya yang terkena PPh Pasal 23 sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Ada beberapa fungsi bukti potong baik itu dari sisi penerima bukti atau sisi penerbit bukti. Fungsi bukti potong dari sisi penerima bukti potong ialah dijadikan sebagai bukti jika PPhnya telah dipotong oleh pihak pemotong. Sedangkan fungsi bukti potong jika dilihat dari sisi penerbit bukti potong ialah sebagai bukti bahwa pihaknya telah memungut dan juga menyetorkan pajak ke negara.
Pihak yang melakukan penerbitan bukti potong pajak penghasilan 23/26 terbagi menjadi 2 bentuk, yakni pemungut/pemotong PPh 23 berbentuk Orang Pribadi dan Badan. Sementara itu, pihak yang memotong PPh 23 berbentuk badan di antaranya ialah sebagai berikut:
Pihak yang memotong PPh 23 oleh orang pribadi di antaranya ialah sebagai berikut:
Baca Juga: Fasilitas Kantor Apa Saja yang Dikenakan Pajak? Pelajari Disini!
Yang menerbitkan atau membuat bukti potong Pajak Penghasilan 23 ialah Wajib Pajak PKP ataupun Non PKP ketika pemungutan terhadap transaksi yang dikenakan pajak sesuai peraturan yang tengah berlaku. Bukti potong yang telah diterbitkan tersebut harus diserahkan pada pihak yang dipotong/dipungut.
Kemudian, pihak yang menerima bukti potong bisa mengkreditkan/mengurangi PPh terhutang terhadap pelaporan PPh Badan. PPh 23 mempunyai tarif yang dikenakan terhadap nilai dasar pengenaan pajak dari jumlah penghasilan. Tarif terhadap PPh 23 ialah sebesar 15% dan 2% dari penghasilan brutonya yang sesuai dengan objek pajaknya.
Sementara itu, untuk jatuh tempo pembayaran ialah pada tanggal 10, di masa pajak selanjutnya. Apabila jumlah PPh Nihil, maka bukti potong tidak perlu dibuat. Tapi, terdapat beberapa ketentuan walaupun PPh yang dipotong/dipungut jumlahnya 0, maka tetap harus dibuatkan bukti potongnya, seperti adanya SKB, sehingga tidak terdapat PPh yang dipungut/dipotong atau sejumlahnya 0, Wajib Pajak yang melakukan transaksi mempunyai Surat Keterangan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang terkonfirmasi dan lain sebagainya.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet pajak adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk seseorang memahami dan mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang ada. Tidak jarang bahwa pada saat ini sertifikat brevet pajak sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, yang ingin merekrut karyawan untuk mengatasi permasalahan perpajakan. Stagflasi adalah kondisi di mana terjadi stagnasi dalam perekonomian namun diiringi dengan inflasi yang tinggi. Hal ini merupakan sebuah situasi yang sangat merugikan bagi perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas pengaruh besar stagflasi terhadap perekonomian pusat di Indonesia.
Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa perekonomian pusat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian pusat meliputi berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika terjadi stagflasi di perekonomian pusat, hal ini dapat berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Salah satu dampak besar dari stagflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat. Karena inflasi yang tinggi, harga barang dan jasa menjadi semakin mahal.
Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih sulit untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Dampaknya, sektor industri dan perdagangan di perekonomian pusat juga akan mengalami penurunan, karena permintaan dari masyarakat menurun. Selain itu, stagflasi juga dapat menyebabkan penurunan investasi di perekonomian pusat. Investor akan enggan untuk berinvestasi di perekonomian yang mengalami stagflasi, karena tingkat risikonya lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada berbagai sektor di perekonomian pusat, seperti sektor industri dan jasa.
Pemerintah juga akan menghadapi tantangan besar dalam mengatasi stagflasi. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani inflasi, namun juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang salah dapat memperburuk situasi stagflasi, dan berdampak pada perekonomian pusat secara keseluruhan. Dalam menghadapi situasi stagflasi, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dapat membantu mengurangi inflasi, namun juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Dalam kesimpulan, stagflasi merupakan situasi yang sangat merugikan bagi perekonomian pusat di Indonesia. Dampaknya dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasi situasi stagflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Baca Juga: Prosedur dan Pengecualian untuk Menangani Pajak Orang yang Sudah Meninggal
Pemerintah dapat mengatasi stagflasi melalui kebijakan perpajakan yang tepat. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah:
Pemerintah dapat menurunkan beban pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau bea masuk.
Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi, seperti penghapusan pajak penghasilan atau pengurangan tarif pajak untuk investasi tertentu.
Pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk mendorong konsumsi, seperti pengurangan pajak penghasilan atau potongan pajak untuk pembelian tertentu.
Pemerintah dapat memperbaiki efisiensi sistem perpajakan untuk mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk membayar pajak.
Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang ekonomi serta mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan. Sebuah kebijakan pajak yang buruk dapat memperburuk masalah stagflasi dan mendorong ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhitungkan kebijakan pajak yang berkelanjutan dan sesuai dengan situasi ekonomi yang ada.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training Pajak – Fasilitas kantor bebas PPh sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 yang isinya membahas tentang penyesuaian peraturan dalam bidang pajak penghasilan. Peraturan tersebut menjadi peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 2021 terkait dengan Penyelarasan Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sebelumnya, hadiah dan/atau keuntungan yang berbentuk natura tidak terkena pajak kepada penerima serta tidak bisa ditanggung oleh pihak pemberi perlengkapan kantor. Berdasarkan UU HPP, barang dan/atau kenikmatan tersebut menjadi objek pajak untuk penerima yang mana bisa ditanggung oleh pemberi (taxable and deductible).
Tapi, pada Pasal PP 55/2022 disebutkan jika ada fasilitas perkantoran yang tidak terkena PPh dengan kriteria natura dan/atau hak pakai hasil, diantaranya ialah sebagai berikut:
Baca Juga: Mari Mengenal Pajak Pertambangan Lebih Mendalam
Sebelum penerbitan UU HPP, hadiah dan/atau tunjangan yang termasuk juga peralatan kantor untuk karyawan yang menerimanya tidak terkena pajak penghasilan. Ini berarti hadiah dan/atau keuntungan yang berbentuk natura tidak bisa dibebankan sebagai biaya yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Namun, juga bukan merupakan penghasilan yang bisa dikenakan pajak penghasilan pribadi untuk karyawan yang telah menerimanya.
Pajak ruang kantor kini telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang PPh HPP klaster. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa imbalan dalam bentuk lain, termasuk perks an/atau in-kind akan terkena pajak penghasilan. Terutama, kemampuan ekonomi lainnya yang telah diterima oleh Wajib Pajak, baik itu dari Indonesia ataupun yang dari luar Indonesia, yang bisa dipakai untuk konsumsi maupun yang bisa digunakan untuk menambah kekayaan WP bersangkutan.
Pajak natura dan/atau gratifikasi hanya berlaku bagi pegawai yang memiliki pangkat tinggi seperti direktur. Tapi belum ada peraturan turunan yang merinci terkait dengan jenis-jenis peralatan kantor yang terkena pajak ini. Mengacu pada Pasal 4 paragraf 3 surat d Undang – Undang PPh Nomor. 36/2008 menjadi contoh remunerasi yang berbentuk rekreasi ataupun peralatan kantor misalnya mobil, rumah dan juga fasilitas kesehatan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan Pajak – Pembebanan atau pengenaan pajak bagi wajib pajak yang telah meninggal dunia sering menjadi pertanyaan yang muncul di benak keluarga yang ditinggalkan. Meskipun seseorang telah meninggal dunia, tanggung jawab untuk membayar pajak masih tetap ada. Supaya tidak kebingungan, anggota keluarga yang telah ditinggalkan biasanya dapat meminta bantuan pada ahli perpajakan yang lebih mampu menguasainya. Sebab, biasanya ahli perpajakan telah melalui berbagai pelatihan pajak maupun telah mengikuti ujian sertifikasi. Sehingga mereka lebih mumpuni untuk mengatasi permasalahan tentang pajak.
Artikel ini akan membahas bagaimana pembebanan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang telah meninggal dunia.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, harta warisan seseorang yang meninggal dunia akan dikenakan pajak. Pajak warisan ini biasanya dibebankan pada ahli waris yang menerima harta warisan tersebut. Apabila tidak ada ahli waris yang menerima warisan, maka pajak akan dibebankan pada pihak yang berwenang mengurus harta peninggalan. Pembebanan pajak warisan ini dilakukan melalui proses perhitungan dan pelaporan pajak. Proses ini dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang berwenang mengurus harta peninggalan dengan melaporkan harta warisan kepada Kantor Pajak setempat.
Kemudian, Kantor Pajak akan melakukan perhitungan dan menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Besaran pajak warisan yang harus dibayarkan oleh ahli waris biasanya berbeda-beda tergantung pada jumlah harta yang diterima dan hubungan keluarga antara ahli waris dengan almarhum. Semakin besar jumlah harta warisan dan semakin jauh hubungan keluarga antara ahli waris dengan almarhum, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam pengenaan pajak warisan ini. Pengecualian tersebut adalah:
Dalam hal ahli waris yang menerima warisan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka ahli waris tersebut diwajibkan untuk melakukan pendaftaran NPWP terlebih dahulu sebelum melaporkan harta warisan kepada Kantor Pajak setempat. Hal ini dilakukan agar proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan baik dan tepat. Dalam pelaksanaannya, pembebanan pajak warisan sering menjadi hal yang rumit dan membingungkan bagi ahli waris.
Baca Juga: Apa itu Kewajiban Pajak Subjektif? Siapa Saja yang Harus Membayarnya?
Oleh karena itu, sangat disarankan bagi ahli waris untuk meminta bantuan dari ahli perpajakan atau akuntan yang terpercaya dalam menangani proses perhitungan dan pelaporan pajak warisan. Karena biasanya ahli pajak telah mengikuti pelatihan pajak maupun memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpajakan. Pajak orang yang sudah meninggal dapat diberhentikan dengan melaporkan ke kantor pajak yang bersangkutan. Namun, sebelum pajak tersebut dapat dihentikan, semua kewajiban pajak orang yang telah meninggal harus terpenuhi terlebih dahulu.
Ini termasuk membayar semua pajak yang masih belum terbayar serta melaporkan seluruh pajak yang belum dilaporkan pada saat masih hidup. Setelah itu, keluarga atau ahli waris orang yang meninggal dapat mengajukan permohonan ke kantor pajak untuk menghentikan kewajiban pajak orang yang telah meninggal. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal, seperti salinan akta kematian.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
