Holaaa, taxas! Gimana nih kabarnyaa? Semoga taxas selalu dalam keadaan yang sehat ya! Oh iya, sebelumnya taxas udah tau belum ternyata penghitungan PPh 21 itu terbagi menjadi 8 kelompok lho! Kepo kan pasti? Yuk kita pelajari bareng-bareng! Continue Reading
Training Pajak – Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, menjalin hubungan dan membangun jaringan profesional yang kuat sangat penting untuk kesuksesan karier. Salah satu cara efektif untuk mengembangkan jaringan profesional adalah melalui training pajak. Pelatihan perpajakan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang ini, tetapi juga menyediakan kesempatan untuk bertemu dan terhubung dengan para profesional perpajakan lainnya. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi bagaimana pelatihan perpajakan dapat membantu Anda mengembangkan jaringan profesional yang kuat.
Melalui pelatihan perpajakan, Anda akan bertemu dengan para profesional perpajakan dari berbagai latar belakang dan perusahaan. Pelatihan ini dapat berfungsi sebagai wadah yang ideal untuk memperluas lingkaran profesional Anda. Anda dapat berinteraksi dengan peserta pelatihan, instruktur, dan pembicara tamu yang mungkin merupakan ahli perpajakan yang berpengaruh. Hal ini memberi Anda kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka, bertukar ide, dan membangun koneksi yang berharga di industri perpajakan.
Pelatihan perpajakan seringkali melibatkan sesi diskusi dan kerja kelompok di mana peserta dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkontribusi dan berbagi wawasan Anda dengan peserta pelatihan lainnya. Dengan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan memberikan masukan berharga, Anda dapat memperkuat reputasi Anda sebagai seorang profesional perpajakan yang kompeten. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih dalam dengan sesama peserta pelatihan dan membuka pintu untuk kolaborasi di masa depan.
Pelatihan perpajakan juga dapat menjadi sumber peluang kerja yang berharga. Dalam lingkungan pelatihan yang kolaboratif, Anda dapat terhubung dengan perusahaan atau organisasi yang sedang mencari profesional perpajakan yang berkualitas. Peserta pelatihan yang terlibat dan berdedikasi sering kali menarik perhatian pengusaha dan perekrut. Dengan mengembangkan hubungan dengan mereka selama pelatihan, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru atau proyek perpajakan yang menarik di masa depan.
Training pajak tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memperkuat keterampilan komunikasi. Dalam berinteraksi dengan instruktur dan sesama peserta pelatihan, Anda akan belajar untuk menyampaikan ide-ide Anda secara efektif dan berkomunikasi dengan jelas.
Baca Juga: Dampak Buruk Shadow Economy Bagi Perpajakan Jika Tak Segera Ditangani
Keterampilan komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun jaringan profesional yang kuat. Dengan mengasah keterampilan ini melalui pelatihan perpajakan, Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam berbicara di depan orang banyak, mempresentasikan ide-ide Anda, dan berkomunikasi dengan berbagai jenis individu.
Pelatihan perpajakan juga dapat membuka pintu bagi Anda untuk mengikuti seminar dan konferensi terkait perpajakan. Acara-acara ini biasanya dihadiri oleh para ahli perpajakan yang terkemuka dan berpengaruh. Menghadiri seminar dan konferensi ini memberi Anda kesempatan untuk belajar dari para ahli, mendengarkan presentasi tentang topik perpajakan terbaru, dan berinteraksi dengan peserta lain yang memiliki minat yang sama. Anda dapat memperluas jaringan profesional Anda dengan bertemu dengan pemimpin industri, mengikuti diskusi panel, atau bahkan berpartisipasi sebagai pembicara.
Pelatihan perpajakan sering kali menawarkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dari para ahli perpajakan yang berpengalaman. Dalam beberapa program pelatihan, Anda dapat memiliki mentor atau pembimbing yang akan membimbing Anda dalam pengembangan karier perpajakan Anda. Mentor ini dapat memberikan nasihat, membagikan pengalaman mereka, dan membantu Anda menjelajahi peluang dan tantangan dalam bidang perpajakan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet Pajak – Tax Treaty atau yang biasa disebut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau yang biasa ialah perjanjian pajak yang dilakukan antara dua negara yang bertujuan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian hak pemajakan terhadap penghasilan yang didapatkan/diterima oleh penduduk dari salah satu maupun dari kedua pihak Negara. Yang mana tujuannya ialah meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda. Selain itu, juga untuk menarik investasi modal asing ke dalam negeri.
Tax Treaty ditujukan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan yang terjadi dari suatu transaksi antara negara domisili (negara yang menjadi tempat tinggal wajib pajak) dan juga negara sumber (negara yang menjadi asal atau sumber penghasilan).
Terdapat beberapa tujuan perjanjian penghindaran pajak berganda, diantaranya ialah sebagai berikut:
Melalui tax treaty diharapkan dapat menarik negara luar agar bersedia untuk menanamkan modal di Indonesia. Karena apabila investasinya berupa deviden, royalty ataupun bunga akan dikenakan pajak yang tinggi. Hal tersebut bisa menyebabkan munculnya keraguan untuk negara luar. Yang mana hal tersebut bisa memperlambat pertumbuhan investasi modal di Indonesia yang berasal dari luar negeri.
Disini pertukaran informasi di melibatkan kedua negara dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang mana hal tersebut bisa digunakan untuk mengetahui apabila ada penduduk yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga bisa dilakukan deteksi sedini mungkin. Negara yang berhubungan dengan P3B bisa melaporkan penghasilan penduduk asing di negara sumber.
Pembebasan pajak yang dilakukan atas mahasiswa serta pelatihan karyawan di negara tempat menempuh pendidikan ataupun pelatihan bisa meningkatkan kemampuan serta bisa menghadirkan SDM yang lebih kompeten.
P3B akan mengatur adanya pemajakan yang setara antar kedua negara. Akan digunakan prinsip saling menguntungkan dan juga tidak memberatkan penduduk asing dalam menjalankan usaha antara kedua negara.
Perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut menjadi salah satu sumber hukum yang dipakai untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam perpajakan internasional. Penetapan aspek perpajakannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam perjanjian penghindaran pajak berganda sesuai dengan jenis transaksinya.
Baca Juga: Bagaimana Pengenaan Pajak Jual Beli Barang NFT?
Dengan perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut membuat pengenaan pajak terhadap laba usaha tidak bisa dikenakan di kedua tempat, yakni di negara domisili maupun di negara sumber. Sehingga, laba usaha akan dikenakan pajak di lokasi mereka berkedudukan. Diharapkan, dunia usaha bisa memperoleh kepastian hukum sebab membayar pajak hanya akan dikenakan satu kali yakni di negara domisili.
Setiap negara yang terlibat bisa menyusun tax treaty-nya masing-masing sesuai dengan model perjanjian yang telah diakui secara internasional. Terdapat 2 model utama P3B yang dijadikan sebagai acuan, yakni Model UN dan juga Model OECD. Tapi, masing-masing negara diberi hak sendiri untuk mengembangkan model perjanjian mereka asalkan masih sesuai dengan ketentuan.
Organization for Economic Coorperation and Development atau yang disingkat dengan OECD memiliki anggota 26 negara. Model ini di dalam tax treaty ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang telah menandatangani P3B yang dilakukan dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional.
The United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries atau yang disebut dengan Model UN mempunyai tujuan tax treaty yang lebih luas, yakni utnuk meningkatkan investasi asing. Selain itu model ini juga menajadi alat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga sosial dari negara-negara berkembang.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan Pajak – Diawal tahun 2022, NFT (Non-Fungible Token) telah menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terjadi lantaran ada salah seorang warga negara Indonesia yang telah menjual NFT miliknya dan berhasil meraih penghasilan yang sangat tinggi.
Singkatnya NFT ialah berkas digital yang mana identitas serta kepemilikannya diversifikasi di rantai blok (blockchain) dan token tersebut tidak bisa dipertukarkan. Dikutip dari sumber lain, NFT bisa dikatakan sebagai aset digital yang berbentuk karya seni yang bisa berupa foto, gambar, lagu, video, rekaman suara, permainan, dan lain sebagainya, dan bisa juga merupakan barang koleksi yang berharga yang memiliki nilai yang tidak bisa ditukarkan.
Hingga kini, semakin banyak seniman yang dulunya menjual karyanya secara konvensional lebih memilih untuk beralih memperdagangkannya melalui platform NFT
Seperti yang dijelaskan sebelumnya jika NFT memang tengah marak berkembang di Indonesia. Tapi memang tidak banyak yang mengetahui terkait dengan kewajiban perpajakan NFT. Oleh karena itu, otoritas pajak serta otoritas fiskal kembali menegaskan adanya perpajakan NFT pada masyarakat. Tentu saja penjualan NFT bisa memberikan penghasilan untuk para pemiliknya, namun apakah penghasilan yang diperoleh tersebut terkena pajak?
Mengacu pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (1) menyatakan jika setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang sumbernya dari dalam negeri ataupun luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak menjadi suatu objek pajak.
Dengan begitu, maka seseorang yang mendapatkan penghasilan dari penjualan NFT sudah mempunyai kewajiban perpajakan. Kemudian, pengenaan pajak terhadap NFT menjadi perbincangan hangat. Dikatakan jika skema perpajakan ditetapkan pemerintah untuk penjual NFT yaitu dengan tarif sebesar 0,5 %, seperti halnya PPh final untuk usaha mikro, kecil, dan juga menengah (UMKM) selama telah memenuhi beberapa ketentuan.
Yang mana beberapa ketentuan tersebut diantaranya ialah omzet penjualan NFT tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, yang ada dalam jangka waktu tertentu yakni 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Dan juga bukan merupakan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, penari, dan sebagainya.
Baca Juga: Pentingnya Sertifikasi Pajak untuk Mahasiswa Hingga Masyarakat Umum
Aturan terkait dengan NFT dan juga pajak aset kripto telah tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68 Tahun 2022 yang secara resmi berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 2022. Disamping itu, DJP juga menyatakan jika NFT harus dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. hal tersebut juga sejalan dengan maraknya perdagangan aset digital yang beredar di tengah masyarakat.
Setiap transaksi yang dilakukan atas aset kripto melalui pedagang fisik akan terkena tarif PPN dengan besaran 1 % dari PPN 11 % atau sebesar 0,1 % dikalikan dengan nilai transaksinya. Disamping itu, tarif PPN akan mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lipat yakni menjadi 2% dari PPN. Atau 0,2, % dikalikan dengan nilai transaksi apabila transaksinya dilaksanakan bukan melewati pedagang fisik.
Lalu juga akan dikenakan pajak PPh final dengan besaran tarif 0,1 % dari nilai transaksi bagi para penjual aset kripto ataupun untuk penambang aset kripto. Sementara itu, tarif akan meningkat menjadi 0,2 % dari nilai transaksi apabila penyelenggaranya bukan pedagang fisik.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training pajak bisa menjadi salah satu pendukung terbaik untuk Anda yang ingin bekerja menjadi ahli pajak atau sejenisnya. Karena training pajak akan memberikan berbagai materi mengenai pajak dan segala informasi di dalamnya. Shadow economy atau ekonomi bayangan merujuk pada sektor ekonomi yang beroperasi di luar kendali dan pemantauan pemerintah. Aktivitas dalam ekonomi bayangan meliputi transaksi yang tidak dilaporkan, penghindaran pajak, perdagangan ilegal, dan pekerjaan informal. Ketika ekonomi bayangan tumbuh dan tidak ditangani dengan baik, dampak negatifnya terhadap sistem perpajakan dapat menjadi serius.
Salah satu dampak terbesar dari ekonomi bayangan adalah penurunan pendapatan pajak yang sah. Ketika aktivitas ekonomi tidak dilaporkan dan pajak tidak dibayar dengan benar, pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan negara. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ekonomi bayangan juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Warga yang mematuhi hukum dan secara jujur membayar pajak mereka mungkin merasa tidak adil ketika mereka melihat orang lain menghindari pajak atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Ketidakadilan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mengurangi kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak.
Ketika sebagian besar aktivitas ekonomi terjadi di ekonomi bayangan, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi. Sektor formal yang patuh pada peraturan dan membayar pajak yang tepat mungkin mengalami persaingan yang tidak sehat dengan sektor informal yang tidak dikenakan pajak. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menghambat investasi dalam sektor formal.
Ekonomi bayangan juga dapat mengganggu pasar dan persaingan yang adil. Bisnis yang beroperasi di dalam ekonomi bayangan mungkin dapat menawarkan harga yang lebih rendah karena tidak membayar pajak atau biaya yang terkait dengan kepatuhan peraturan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang sah dan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha.
Baca Juga: Apakah Perlu Mengganti NPWP Ketika Perpindahan Tempat Tinggal?
Dampak paling langsung dari ekonomi bayangan adalah pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika sektor informal berkembang, buruh sering kali terlibat dalam pekerjaan yang tidak stabil, tidak terlindungi, dan dengan gaji yang rendah. Masyarakat juga mungkin menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait dengan barang-barang dan layanan yang tidak diatur dengan baik, seperti produk ilegal atau berkualitas rendah.
pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan aktivitas ilegal dalam ekonomi bayangan. Ini melibatkan penindakan terhadap penghindaran pajak, tindak pidana perpajakan, dan perdagangan ilegal. Dengan penegakan yang kuat, orang-orang akan lebih berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas ekonomi bayangan.
Pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan perpajakan dan konsekuensi yang mungkin timbul jika terlibat dalam ekonomi bayangan. Edukasi yang efektif tentang manfaat pajak, pentingnya membangun negara yang kuat, dan dampak positif dari pembayaran pajak yang benar dapat membantu mengubah persepsi masyarakat.
Pemerintah harus memperkuat transparansi dalam sistem perpajakan dan meningkatkan mekanisme revisi. Ini termasuk memberikan kemudahan dan insentif kepada wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka dengan jujur dan memperbarui peraturan perpajakan yang relevan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Training Pajak – Jumlah penduduk di Indonesia yang banyak menjadi salah satu tanda jumlah wajib pajak yang juga dalam jumlah yang besar pula. Seiring meningkatnya jumlah wajib pajak di Indonesia, maka semakin banyak pula tenaga perpajakan yang dibutuhkan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk paling banyak ke-4 di dunia, tentu saja bahwa wajib pajak serta penerimaan negara seharusnya berbanding lurus dengan jumlah tersebut.
Jasa konsultan pajak sering dimanfaatkan oleh kebanyakan masyarakat awam yang jarang atau bahkan tidak pernah bergelut dalam dunia perpajakan dalam mengelola keuangan. Supaya terbentuk tenaga kerja perpajakan yang dan mumpuni, tentu saja diperlukan sertifikasi yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam menghadapi perpajakan. Sertifikat pajak menjadi aspek yang sangat diperlukan supaya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada mempunyai kemampuan serta kualitas yang bisa diandalkan.
Sertifikasi pajak sendiri merupakan sertifikasi yang diperoleh dari pelatihan dalam bidang perpajakan yang tujuannya ialah melatih profesi perpajakan atau yang biasa disebut dengan Brevet Pajak. Lantas mengapa sertifikasi pajak penting untuk mahasiswa?
Mahasiswa yang mengantongi sertifikasi pajak tentu bisa menjadi salah satu aspek yang bisa meningkatkan kualitas diri, selain itu sertifikat ini juga bisa memberikan manfaat lain seperti diantaranya:
Pada umumnya manfaat yang akan didapatkan setelah mahasiswa memperoleh sertifikat brevet ialah bertambahnya wawasan terutama yang berkaitan dengan perpajakan. Disamping itu, melalui pelatihan tersebut, mahasiswa juga bisa menerapkan teori perpajakan yang mereka dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.
Apabila mahasiswa mempunyai tujuan untuk meniti karir dalam bidang perpajakan, misalnya sebagai seorang konsultan pajak, maka brevet pajak bisa meningkatkan kemampuan serta pemahaman terkait perpajakan, sehingga bisa lebih dipercaya untuk melaksanakan pekerjaannya kelak. Disamping itu, Brevet juga bisa menjadi penopang didalam pelaksanaan Uji Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).
Melalui Brevet, para “fresh graduate” bisa mendapatkan tambahan pengalaman yang tentu bisa menjadi nilai tambah jika mereka mereka ingin melamar pekerjaan. Tentunya ilmu yang diperoleh bisa meningkatkan jenjang karir serta kualitas diri.
Baca Juga: Mengenal Apa itu Restitusi Pajak
Selain bermanfaat untuk mahasiswa, sertifikasi brevet juga mempunyai peranan yang penting untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang merupakan wajib pajak didalam mengelola perpajakannya. Manfaat tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:
Tentu saja manfaat utama yang dirasakan bisa membantu para Wajib Pajak memahami perpajakan. dengan lebih mudah.
Melalui kemampuan serta pengetahuan seputar perpajakan didapatkan, maka WP dikatakan bisa melakukan pengelolaan perpajakannya. Masyarakat umum yang mempunyai usaha, pekerjaan bebas, ataupun yang merupakan pegawai tetap, memiliki peluang yang besar dalam membentuk perencanaan, menyusun laporan serta melakukan perhitungan pajak bagi dirinya sendiri.
Untuk masyarakat umum, pelatihan brevet bisa dijadikan tambahan pengalaman yang bisa menambah kualifikasi diri, baik itu untuk mereka yang tidak berkecimpung dalam profesi keuangan maupun perpajakan, ataupun yang berencana untuk terjun kedalam dunia perpajakan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Pelatihan pajak akan berguna sangat penting untuk orang-orang yang ingin bekerja di bidang perpajakan, maupun para pengusaha kena pajak. Karena dengan pelatihan pajak seperti ini nantinya peserta akan mendapatkan materi mengenai perpajakan dan segala informasi di dalamnya. Pindah tempat tinggal adalah perubahan yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Selain mengurus banyak hal terkait perpindahan fisik, seperti administrasi, pemindahan barang, dan penyesuaian dengan lingkungan baru, seringkali muncul pertanyaan apakah perlu mengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat pindah tempat tinggal.
NPWP adalah identifikasi pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami beberapa hal terkait NPWP dan perpindahan tempat tinggal.
Dalam kebanyakan kasus, NPWP seseorang tetap berlaku meskipun ia pindah tempat tinggal. NPWP adalah nomor yang diberikan seumur hidup oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun alamat yang tertera pada NPWP akan berbeda jika seseorang pindah tempat tinggal, nomor tersebut tetap aktif dan dapat digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak.
Meskipun NPWP tetap berlaku, penting untuk mengubah alamat yang tertera pada NPWP ketika seseorang pindah tempat tinggal. Hal ini bertujuan agar surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan dikirimkan ke alamat yang tepat. Untuk mengubah alamat pada NPWP, wajib pajak perlu mengajukan permohonan perubahan alamat kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pindah alamat, bukti kepemilikan atau sewa tempat tinggal baru, dan salinan NPWP.
Meskipun alamat pada NPWP telah diubah, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa wajib pajak harus terus memenuhi kewajiban pelaporan pajak, termasuk pembayaran pajak, pengajuan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan pelaporan lainnya sesuai dengan jenis penghasilan dan status perpajakan.
Selain mengubah alamat pada NPWP, penting juga untuk menginformasikan perubahan alamat kepada pihak-pihak lain yang terkait, seperti bank, perusahaan, dan institusi lainnya. Ini akan memastikan bahwa surat, pemberitahuan, dan dokumen penting dikirimkan ke alamat yang benar dan tidak terjadi keterlambatan atau ketidaknyamanan dalam urusan administrasi.
Baca Juga: Pajak Bisnis: Memahami Kewajiban Pajak dan Insentif yang Tersedia
Selain melakukan perubahan alamat secara fisik, wajib pajak juga dapat memperbarui data pajak secara online melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan mengakses situs web resmi atau aplikasi yang telah disediakan, wajib pajak dapat mengubah informasi alamat mereka secara elektronik. Hal ini memudahkan proses perubahan alamat tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung.
Meskipun dalam banyak kasus NPWP tetap berlaku meskipun pindah tempat tinggal, ada beberapa peraturan daerah tertentu yang dapat mempengaruhi kebijakan ini. Beberapa daerah mungkin memiliki persyaratan khusus yang mengharuskan wajib pajak untuk mengganti NPWP mereka ketika pindah tempat tinggal ke wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengecek peraturan daerah terkait dan memperoleh informasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat atau menghubungi Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di wilayah baru.
Jika masih ada keraguan atau pertanyaan terkait perubahan NPWP saat pindah tempat tinggal, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli pajak atau konsultan pajak yang berpengalaman. Bisa juga dengan mengikuti pelatihan pajak yang akan memberikan berbagai materi mengenai regulasi pajak secara menyeluruh.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus Pajak – Restitusi pajak ialah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebagai seorang wajib pajak, Anda memiliki hak untuk mengajukan pengembalian terhadap pajak yang lebih dibayarkan. Restitusi pajak itu sendiri bisa dilakukan terhadap dua kondisi.
Yang pertama ialah kondisi yang terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak, padahal seharusnya Wajib Pajak tersebut tidak terutang pajak. Yang kedua, restitusi pajak yang terjadi karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, PPh, dan/atau PPh. Kondisi tersebut terjadi ketika Wajib Pajak membayar dengan jumlah pajak lebih besar dari yang seharusnya.
Jika pajak yang Anda bayarkan menurut perhitungan besarannya melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut ketentuan perpajakan, maka Anda bisa melakukan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Apabila Anda ingin mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka Anda bisa melakukan permohonan diajukan melalui SPT Tahunan PPh (untuk jenis pajak PPh) ataupun melalui SPT Masa PPN (ini digunakan untuk jenis pajak PPN dan/atau PPnBM).
Dalam SPT Tahunan PPh ataupun dalam SPT masa PPN terdapat bagian kolom yang isinya perlakuan apa saja yang ingin Anda lakukan berkaitan dengan pajak yang lebih dibayar. .
Anda bisa memilih untuk melakukan proses Pengembalian Pendahuluan ataupun melakukan proses Restitusi biasa.
Jenis restitusi pajak yang pertama berhubungan dengan kelebihan pembayaran pajak yang semestinya tidak terutang Persyaratan yang perlu dipenuhi jika ingin melakukan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jenis ini dipisahkan sesuai dengan hal yang menjadi penyebab terjadinya kelebihan pembayaran, sebagai berikut:
Jenis restitusi pajak yang kedua ialah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN, PPnBM dan/atau PPh. Kondisi tersebut terjadi yang mana Wajib Pajak telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Jika ingin melakukan pengajuan pengembalian kelebihan bayar, maka Anda bisa memilih untuk melakukan proses Pengembalian Pendahuluan ataupun melalui proses Restitusi biasa.
Baca Juga: Bagaimana Pengenaan Pajak Terhadap Transportasi Umum?
Proses Pengembalian Pendahuluan hanya bisa dilakukan bagi para Wajib Pajak tertentu. Proses pengembalian akan dilakukan lebih cepat sebab hanya akan dilakukan penelitian tapi di masa yang akan datang kemungkinan akan dilanjutkan dengan dilakukannya pemeriksaan jika kemungkinan ditemukan data baru.
Sedangkan, untuk proses restitusi selain dilakukan pengembalian pendahuluan, proses pengembalian akan dilaksanakan melalui pemeriksaan. Sedangkan jangka waktu pemeriksaannya paling lama ialah 12 (dua belas) bulan semenjak surat permohonan yang diajukan diterima dengan lengkap.
Jika dalam penyampaian SPT dinyatakan lebih bayar namun tidak disertai dengan permohonan Pengembalian Pendahuluan, yang membuat tidak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka nantinya akan ditindaklanjuti melalui prosedur pemeriksaan.
Salah satu yang dijadikan sebagai acuan yang membuat wajib pajak berhak untuk memperoleh restitusi pajak ialah tidak memiliki tunggakan pajak dalam jenis pajak apapun.
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No. 39/PMK.03/2018 terkait dengan Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, terdapat tiga kriteria wajib pajak khusus yang berhak untuk menerima restitusi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Kursus Pajak – Pajak merupakan aspek penting dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Namun, selain kewajiban, ada juga berbagai insentif pajak yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan dan investasi bisnis.
Apabila anda adalah salah satu pebisnis, tentu saja Anda juga harus memahami mengenai regulasi perpajakan. Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman ketika anda memenuhi kewajiban tersebut. Anda bisa mengikuti kursus pajak sebagai solusi yang tepat untuk memahami berbagai regulasi perpajakan. Karena kursus pajak ini akan memberikan Anda pengetahuan mengenai perpajakan dan berbagai informasi di dalamnya.
Ada beberapa jenis pajak bisnis umum yang harus dipahami oleh setiap pemilik bisnis. Pajak-pajak ini meliputi:
Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara mereka. Beberapa kewajiban pajak bisnis umum meliputi:
Baca Juga: Adanya Perubahan Terbaru dalam Kebijakan Pajak, Apa yang Perlu Anda Ketahui?
Selain kewajiban pajak, ada juga berbagai insentif pajak yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan dan investasi bisnis. Insentif ini biasanya diberikan oleh pemerintah sebagai stimulus ekonomi. Beberapa contoh insentif pajak bisnis meliputi:
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
Brevet Pajak – Kini tingkat mobilitas setiap orang di mana pun memang sangat tinggi baik itu saat hari kerja ataupun ketika di hari libur. Seperti yang semua orang ketahui, jika kendaraan memang menjadi salah satu kebutuhan primer untuk sebagian besar orang, yang mana kebutuhan terhadap transportasi yang murah, mudah dan juga cepat semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Tingginya tingkat mobilitas tentu saja membuat perusahaan jasa transportasi semakin bermunculan. Disamping menyediakan jasa angkut penumpang, kini juga banyak perusahaan yang fokus terhadap jasa angkut barang. Tentu saja, setiap orang membutuhkannya baik itu transportasi air, transportasi darat, maupun transportasi udara dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilitasnya.
Namun demikian, tahukah Anda jika transportasi merupakan kategori subjek pajak yang ada didalam lingkup pajak penghasilan (PPh). Penghasilan yang diperoleh dari usaha dalam bidang transportasi yang dijalankan tersebut merupakan objek pajak yang nantinya akan terkena beban pajak.
Peraturan menteri keuangan menjadi dasar hukum atas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa angkutan darat . Yang mana peraturan tersebut bukan hanya mengatur terkait dengan jasa angkutan darat, melainkan dalam peraturan tersebut juga mencakup jasa angkutan air.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2012 terkait dengan Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jasa angkutan umum darat mendapatkan fasilitas khusus dar i pemerintah yakni berupa pembebasan terhadap pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Angkutan umum yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) pada dasarnya terdiri atas:
Jasa angkutan umum di darat diantaranya meliputi:
Jasa angkutan umum di jalan
yakni kegiatan pemindahan orang dan/maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaaykan kendaraan angkutan umum di jalan, yang dipungut baiaya. Untuk jasa angkutan umum darat yang satu ini, maka diharuskan untuk membayarkan angsuran pajak bulanan berdasarkan PPh Pasal 25/29.
Jasa angkutan umum kereta api
merupakan kegiatan pemindahan orang dan/maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan kereta api, dengan dipungut biaya. Tapi, kereta api yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai ialah jasa angkutan yang menggunakan kereta api namun yang disewa oleh pihak tertentu secara pribadi. Oleh sebab itu, dalam hal ini fasilitas terhadap pembebasan PPN tidak diberlakukan.
Baca Juga: DJP Menetapkan Pajak Royalti 6% Bagi Pekerja Bebas
Kemudian, jasa angkutan umum di air tidak terkena PPN sebagaimana yang dimaksud, yang terdiri atas:
Jasa angkutan umum di air yang meliputi laut, danau, sungai,serta peneydia jasa penyeberangan yang dijalankan dengan memungut biaya diwajibkan menyetor PPh 15 dengan besaran 1,2% dari penghasilan bruto bagi pelayaran yang dilakukan di dalam negeri. Kemudian, besaran 2,64% untuk PPh 15 dari penghasilan bruto bagi pelayaran di luar negeri. Yang tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum di air yang tidak terkena PPN yakni dalam hal jasa angkutan yang memakai kapal yang disewa /dicarter.
Pemberian fasilitas yang diberikan terhadap pembebasan PPN tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen angkutan darat terutama angkutan umum supaya tidak semakain terbebani. Hal ini disebabkan, penggunaan jasa angkutan umum darat yang ada di Indonesia masih tergolong memiliki angka yang tinggi, jika pengenaan PPN tersebut dibebankan untuk sektor angkutan umum darat tentu saja hal tersebut bisa menyebabkan kenaikan tarif yang semakin tinggi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
