Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Terdapat sebuah kebijakan baru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang insentif pembebasan pembebanan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dalam PMK No. 60 Tahun 2023. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 60 Tahun 2023 berisi mengenai batasan rumah pekerja dan umum, pondok boro, dan asrama pelajar dan mahasiswa yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai.

Supaya Anda mengetahui berbagai regulasi perpajakan yang selalu diperbarui, maka solusinya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Karena pelatihan perpajakan, seperti kursus pajak ini akan memberikan Anda begitu banyak materi ,mengenai perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan.

Seperti halnya, mengenai regulasi pajak yang baru dikeluarkan pemerintah di atas. Kebijakan perpajakan tersebut diterbitkan agar menjaga dan memberikan hunian atau tempat tinggal yang layak untuk masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan penerima insentif lainnya yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Hal tersebut adalah sebuah tindakan yang konkret yang bisa diambil sebagai upaya memberikan kesempatan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah agar mendapatkan hunian yang layak ditempati dan terjangkau.

Penerbitan kebijakan ini adalah sebuah tindak lanjut dari PP No. 49 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan asrama pelajar dan mahasiswa, rumah umum, dan pondok boro, serta rumah pekerja yang batasannya akan diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, BKP (Barang Kena Pajak) yang memiliki sifat strategis termasuk asrama pelajar dan mahasiswa, rumah umum, dan pondok boro, serta rumah pekerja yang memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

Pengertian Rumah Umum dan Pekerja

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 60 Tahun 2023 Pasal 2, rumah umum yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai, yakni bangunan yang dipergunakan untuk mencukupi keperluan rumah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) seorang individu yang memiliki kriteria masyarakat dengan penghasilan rendah. Sementara itu, rumah pekerja merupakan bangunan yang didirikan oleh pemberi kerja dengan maupun tanpa memanfaatkan jasa konstruksi untuk karyawan yang termasuk dalam kriteria masyarakat dengan penghasilan rendah.

Baca Juga: Dalam Dunia Perpajakan, Apakah Peran dari Partai Politik?

Rumah umum dimanfaatkan oleh pemerintah dengan program kepemilikan rumah subsidi. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk subsidi bunga pembiayaan tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maupun subsidi uang muka. Dengan memanfaatkan rumah umum tersebut, kepemilikan sebuah rumah bagi masyarakat dengan penghasilan rendah diharapkan bisa memberikan keringanan beban finansial untuk memenuhi kebutuhan hunian. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan subsidi dan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai.

Bagaimana Ketentuan Rumah Umum dan Pekerja?

Pemerintah memberikan kepastian bahwa setiap rumah yang memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai memenuhi kriteria layak huni. Tetapi, tentu saja terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi supaya bisa memanfaatkan insentif yang satu ini, diantaranya:

• Luas bangunan rumah paling tidak 21 sampai 36 meter persegi (m²).
• Luas tanah paling tidak adalah 60 sampai 200 meter persegi (m²).
• Harga jual hunian tidak melebihi batasan dari harga jual yang sudah ditentukan.
• Hunian seperti ini adalah rumah pertama, yang dimiliki orang seorang individu yang masuk dalam kriteria masyarakat dengan penghasilan rendah, serta dipergunakan sendiri sebagai tempat huni dan tidak dipindah tangankan, dalam kurun waktu 4 tahun sejak dimiliki rumah tersebut.
• Khusus untuk rumah umum, wajib mempunyai dan mendaftarkan kode identitas rumah yang dipersiapkan dari aplikasi Badan Pengelola dan/atau Kementerian PUPR.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Kehadiran wisatawan mancanegara  di Tanah Air memang menjadi salah satu sumber yang bisa menambah devisa negara. Para wisatawan banyak yang melakukan transaksi penukaran mata uang asing dengan rupiah dengan berbagai tujuan, yang mana salah satunya ialah untuk berbelanja di dalam negeri. Dari transaksi yang dilakukan tersebut, wisman atau wisatawan mancanegara berhak untuk memperoleh pengembalian pajak ketika melakukan pembelian barang di toko yang memiliki logo “Tax Refund for Tourist”.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tax refund serta bagaimana kaitannya dengan pajak secara keseluruhan?

Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan fasilitas tax refund dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK/03/2019 terkait dengan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. Wisman yang berbelanja dengan jumlah atau besaran minimal Rp500.000 di toko yang berlogo khusus serta apabila totalnya mencapai Rp5.000.000 maka mereka berhak untuk memperoleh pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN).

Yang perlu digaris-bawahi dalam hal ini ialah layanan pengembalian pajak tersebut hanya diperuntukkan untuk transaksi barang, bukan untuk jasa. Dalam kaitannya dengan hal ini struk pembayaran yang diperoleh dari restoran maupun restoran tidak termasuk di dalamnya. Sebab dinikmati di luar negeri bukan negara asal wisatawan mancanegara  .

Skema pengembalian pajak tersebut tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia serta hanya berlaku bagi para wisman yang memegang paspor luar negeri yang tinggal tidak lebih dari 60 hari semenjak kedatangan mereka di Indonesia.

Syarat-Syarat Tax Refund

Terdapat beberapa syarat khusus untuk para wisatawan mancanegara  yang ingin menikmati pengembalian pajak, seperti:

1. Transaksi pembelian barang dilakukan di toko berlogo “Tax Refund for Tourist” yang ada di seluruh Indonesia yang mana wisatawan harus menunjukkan paspor. Sselain itu, wisatawan juga harus mempunyai faktur pajak yang valid.
2. Barang tersebut dibeli 1 bulan sebelum wisatawan meninggalkan Indonesia.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan jumlah minimum Rp50.000 untuk setiap transaksi serta jumlah seluruh pajak dari beberapa struk minimalnya Rp500.000.
4. Barang yang dibeli oleh wisman harus dibawa keluar dari Indonesia yang dijadikan sebagai bagasi tambahan dalam waktu satu bulan sejak tanggal pembelian.

Baca Juga: Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memilih Brevet Pajak

Opsi pembayaran tax refund bisa dipilih oleh wisman, baik itu dibayar melalui transfer bank atau dibayar tunai, dengan syarat sebagai berikut:

• Dibayar secara tunai dengan mata uang rupiah apabila jumlahnya tidak lebih dari 5 juta rupiah.
• Apabila jumlahnya melebihi Rp5.000.000 maka ditransfer ke bank pilihan. Wisman harus memberikan data secara lengkap terkait dengan nomor rekening bank, nama akun, nomor routing bank, alamat, bank yang dituju untuk transfer dan juga mata uang yang mereka minya untuk tax refund. Transfer akan dilakukan dalam waktu 1 bulan semenjak permohonan pengembalian pajak diterima.
• Apabila jumlah pengembalian pajak melebihi Rp5.000.000 namun wisman menolak untuk ditransfer, maka nantinya jumlah yang akan dibayarkan hanya Rp5.000.000 saja sementar untuk sisanya tidak bisa dikembalikan.

Disamping itu, untuk para pemilik toko retail dengan status PKP (Pengusaha Kena Pajak) juga dapat berpartisipasi didalam pengembalian pajak tersebut dengan syarat – syarat tertentu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam lingkup pajak, partai politik memainkan peran penting sebagai perancang kebijakan dan legislator. Partai politik memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang perpajakan serta kebijakan fiskal yang mempengaruhi wajib pajak, baik individu maupun perusahaan. Supaya bisa mengetahui berbagai kebijakan pajak, maka Anda bisa mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak ini akan memberikan begitu banyak materi mengenai regulasi perpajakan dan segala informasi di dalamnya. Berikut adalah berbagai peran partai politik dalam dunia perpajakan.

Perancang Kebijakan Pajak

Partai politik, terutama ketika memenangkan posisi di pemerintahan, memiliki peran sebagai perancang kebijakan pajak. Mereka berperan dalam merumuskan aturan perpajakan baru, mengubah undang-undang perpajakan yang ada, atau membuat insentif pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu. Kebijakan pajak yang efektif dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak, distribusi kekayaan, dan pertumbuhan ekonomi.

Penentu Tarif Pajak

Partai politik juga berperan dalam menentukan tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak. Tarif pajak mengatur persentase pendapatan atau nilai transaksi yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Partai politik dapat memilih untuk menerapkan pajak progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan tingkat penghasilan, atau pajak proporsional, di mana tarif pajak tetap sama untuk semua tingkat penghasilan.

Pemutusan dan Pendelegasian Kewenangan Perpajakan

Partai politik berperan dalam memutuskan dan mendistribusikan kewenangan perpajakan di antara berbagai tingkatan pemerintahan, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mereka menentukan bagaimana pendapatan pajak didistribusikan dan digunakan untuk kepentingan publik, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Peran dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Partai politik juga mempengaruhi bagaimana perpajakan ditegakkan dan dijalankan. Mereka memiliki peran dalam memastikan efektivitas administrasi pajak dan menegakkan kepatuhan perpajakan. Keputusan politik dapat mempengaruhi kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan pendapatan pajak secara efisien dan mengurangi tingkat kecurangan perpajakan.

Pengaruh dalam Pembuatan Undang-Undang Pajak

Partai politik memiliki kekuatan dalam mempengaruhi pembuatan undang-undang perpajakan melalui proses legislatif. Mereka dapat memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu atau sektor ekonomi yang ingin mendapatkan insentif atau perlakuan khusus dalam undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, partai politik dapat mendorong pengurangan tarif pajak bagi sektor industri tertentu guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut.

Baca Juga: Apa Pajak Berbasis Gender Akan Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan dalam Sistem Pajak?

Peran partai politik dalam lingkup pajak sering kali menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Kebijakan perpajakan yang diputuskan oleh partai politik dapat berdampak pada berbagai aspek masyarakat, termasuk distribusi kekayaan, kesetaraan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk mempertimbangkan implikasi dan dampak jangka panjang dari kebijakan perpajakan yang mereka ajukan, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar ekonomi, wajib pajak, dan masyarakat sipil.

Dalam konteks demokrasi, partai politik bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan warga negara dan mencerminkan aspirasi mereka dalam pembuatan kebijakan, termasuk kebijakan perpajakan. Peran yang bertanggung jawab dari partai politik dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, peran partai politik dalam perpajakan juga dapat menjadi polemik. Ada kemungkinan bahwa kebijakan perpajakan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kepentingan khusus, sehingga mengabaikan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi beban pajak. Hal ini bisa mengakibatkan pajak yang tidak proporsional dan tidak menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan perpajakan sangat penting. Partai politik harus berkomitmen untuk mengadopsi kebijakan perpajakan berbasis bukti dan analisis yang akurat untuk menghindari keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Peluang kerja dalam bidang perpajakan memang bisa dibilang tidak ada habisnya. Lulusan perpajakan bisa bekerja untuk pemerintah ataupun swasta. Tenaga pajak dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengelola penerimaan negara dari pajak. Sedangkan perusahaan-perusahaan membutuhkan ahli pajak untuk mengatur urusan pajak yang perlu dibayarkan ke negara. Itulah mengapa peluang karir dalam bidang perpajakan terbilang menjanjikan.

Bagi Anda yang ingin berkarir dalam dunia perpajakan atau ingin mendalami berbagai aspek perpajakan, maka Anda bisa mengikuti kursus pajak. Terdapat banyak sekali kursus pajak dengan kualitas terbaik yang bisa Anda pilih. Kursus pajak atau yang biasa disebut dengan brevet pajak merupakan sebuah kursus atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mendalami materi bidang perpajakan secara lengkap dengan beberapa tingkatan.

Supaya bisa memperoleh sertifikasi brevet pajak, tentu dibutuhkan siapapun harus bersungguh-sungguh dalam mengikutinya sebab peserta brevet harus mengikuti pelatihan serta ujian sesuai dengan kurikulum sampai mereka berhasil untuk mendapatkan sertifikat.

Seseorang yang telah berhasil mempunyai sertifikasi brevet pajak menandakan jika ia mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan dengan baik dan juga berhasil lulus sehingga kemampuan yang dimiliki tidak perlu diragukan lagi. Bahkan dalam perekrutan kerja, sertifikat brevet sering dijadikan sebagai tolak ukur seberapa paham calon pekerja terkait dengan perpajakan.

Tips Memilih Tempat Kursus Pajak

Sertifikat brevet pajak bisa Anda dapatkan dengan mudah dengan syarat Anda berhasil memperoleh tempat kursus yang memiliki program terbaik. Dengan kata lain, tempat kursus tersebut memang menjadi pilihan tepat untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran bidang pajak. Lantas bagaimana cara memilih tempat kursus pajak terbaik? Berikut terdapat beberapa tips memilih tempat brevet pajak terbaik yang perlu Anda perhatikan:

1. Cek kompetensi serta kredibilitas tutor pelatihan atau kursus

Pada umumnya tutor berasal dari kalangan praktisi, ahli dan juga konsultan pajak yang sebelumnya telah memiliki rekam jejak yang baik dan juga latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang mereka ajarkan, dalam hal ini bidang perpajakan. Bahkan seringkali kredibilitas dari suatu tempat kursus dijadikan sebagai pertimbangan dalam merekrut calon pekerja.

Baca Juga: Ketahui Peran Partai Politik dalam Kepatuhan Pajak

2. Cek apakah sertifikatnya diakui secara resmi

Harga atau biaya kursus yang mahal tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya jaminan terhadap kredibilitas dan juga pengakuan pada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga brevet pajak. Oleh sebab itu, sebelum Anda memilih tempat kursus maka akan lebih aman lagi apabila Anda mengecek terlebih dahulu apakah sertifikat yang dikeluarkan tempat brevet tersebut nantinya diakui sehingga dapat Anda gunakan dengan sebagaimana mestinya.

3. Perhitungkan biaya kursus

Tips berikutnya yang perlu diperhatikan ialah perhitungan biaya kursus yang akan Anda pilih. Tidak akan ada artinya apabila Anda memilih tempat kursus dengan biaya yang paling mahal sekalipun apabila ternyata setelah itu kemampuan tidak diakui sebab kursus pajak yang dipilih kurang kredibel kualitasnya.

Rekomendasi Kursus Pajak Terbaik

Apakah Anda tengah mengalami kendala atau kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait dengan jasa kursus pajak yang berkualitas? Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Perpajakan berbasis gender adalah konsep yang semakin mendapat perhatian dalam konteks sistem perpajakan saat ini. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan dapat mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda, serta bagaimana perbedaan gender dapat mempengaruhi keadilan dan kesetaraan dalam pembayaran pajak. Supaya bisa lebih memahami mengenai aturan perpajakan Anda bisa mengikuti pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak akan memberikan pengetahuan di bidang pajak berdasarkan tingkatan tertentu. Bahkan Anda juga bisa mendapatkan sertifikat brevet pajak dari pelatihan seperti ini.

Perbedaan gender dalam perpajakan dapat timbul dari beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah ketimpangan ekonomi antara pria dan wanita. Secara global, wanita seringkali menghadapi kesenjangan gaji yang lebih besar dibandingkan pria. Kesenjangan ini dapat berdampak pada kemampuan wanita untuk membayar pajak dan menyisihkan penghasilan yang cukup untuk kehidupan yang layak. Selain itu, struktur keluarga dan tanggung jawab perawatan juga dapat berdampak pada perpajakan berbasis gender. Wanita sering kali memiliki peran ganda sebagai pekerja dan penjaga rumah tangga.

Tanggung jawab ini dapat mengurangi waktu dan kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan atau karir yang lebih maju, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Di samping itu, perpajakan berbasis gender juga dapat terkait dengan sejumlah isu khusus yang mempengaruhi wanita secara khusus. Misalnya, biaya perawatan kesehatan yang tinggi atau biaya perawatan anak dapat mempengaruhi keuangan wanita lebih daripada pria. Oleh karena itu, penerapan pajak atas beberapa layanan kesehatan atau dukungan anak mungkin berdampak lebih besar pada wanita.

Untuk mencapai perpajakan berbasis gender yang lebih adil dan inklusif, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, penting bagi pemerintah untuk melakukan analisis gender terhadap kebijakan perpajakan yang ada. Hal ini akan membantu mengidentifikasi dampaknya pada pria dan wanita secara berbeda. Kedua, perlu adanya kesadaran akan isu-isu gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Para pengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana perubahan perpajakan dapat mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kesenjangan yang ada.

Selain itu, langkah-langkah konkret yang mengurangi beban pajak bagi kelompok yang rentan, termasuk wanita, harus dipertimbangkan. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan kredit pajak untuk pekerja dengan pendapatan rendah atau keluarga yang memiliki tanggung jawab perawatan yang tinggi.

Baca Juga: Bagaimana Cara Keluarga Menghapus NPWP Wajib Pajak yang Telah Meninggal Dunia?

Selain itu, ada juga pendekatan inovatif yang dapat diambil untuk mencapai perpajakan berbasis gender yang lebih adil. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan sistem perpajakan berbasis keluarga yang menghitung pajak berdasarkan pendapatan keluarga keseluruhan, bukan hanya pendapatan individu. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi beban pajak bagi keluarga dengan satu pendapatan utama.

Dalam mengimplementasikan perpajakan berbasis gender, penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi gender. Keterlibatan mereka akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi adalah responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi semua warga negara. Perpajakan berbasis gender adalah langkah penting menuju perpajakan yang lebih adil dan inklusif. Dengan mempertimbangkan perbedaan gender dalam sistem perpajakan, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan dan mendukung kesetaraan gender.

Sebagai upaya mencapai perpajakan berbasis gender yang lebih adil, penting untuk memperkuat partisipasi wanita dalam keputusan perpajakan. Peningkatan keterwakilan wanita dalam lembaga perpajakan dan pengambilan keputusan pajak akan membantu memastikan bahwa perspektif gender dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Seperti yang kita ketahui bersama jika pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat penting dalam pembiayaan berbagai jenis pembangunan serta pelayanan publik. Dengan besarnya jumlah penduduk serta beragam potensi ekonomi di Indonesia, terdapat potensi pajak yang signifikan.

Akan tetapi apabila dibandingkan dengan negara maju yang lain, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih terbilang rendah. Oleh sebab itu, dalam hal ini peran partai politik didalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat dibutuhkan supaya bisa mengamankan sumber pendapatan negara dan juga bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Partai politik memegang peran strategis didalam sistem pemerintahan demokratis, termasuk didalam melakukan pengambilan keputusan terkait dengan perpajakan. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam memberikan kontribusi peningkatan kepatuhan pajak diantaranya:

Melalui Pendidikan dan Kampanye Pajak Partai Politik

Pendidikan serta Kampanye Pajak Partai politik mempunyai akses yang terbilang luas ke massa dan juga masyarakat. Mereka bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan dan juga pelayanan publik. Lewat kampanye-kampanye yang efektif, partai politik bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat pajak untuk kehidupan serta menumbuhkan rasa kewajiban dalam berkontribusi

Melalui Perumusan Kebijakan Perpajakan Partai Politik

Perumusan Kebijakan Perpajakan Partai politik juga mempunyai peran didalam merumuskan kebijakan perpajakan yang berpihak untuk kepentingan rakyat serta bisa membantu peningkatan kepatuhan pajak. Kebijakan perpajakan yang adil dan juga transparan mampu mendorong masyarakat supaya lebih taat dalam membayar pajak sebab mereka merasa jika kontribusi mereka dapat dikelola dengan baik serta dimanfaatkan demi kepentingan bersama

Melalui Pengawasan Pelaksanaan Pajak Partai Politik

Selanjutnya, Pengawasan Pelaksanaan Pajak Partai politik juga memegang peran penting didalam mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pengawasan yang dilakukan dengan efektif mampu memastikan jika peraturan perpajakan dilakukan dengan baik serta adil tanpa membebankan pihak-pihak tertentu. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa lebih percaya dan juga lebih termotivasi supaya semakin patuh dalam membayar pajak.

Baca Juga: Ketentuan Pajak Natura untuk Kupon Makanan dan Minuman

Keterlibatan Partai Politik dalam Legislatif Partai Politik

Partai Politik yang mempunyai wakil di lembaga legislatif bisa memanfaatkan posisinya dalam mendorong atau menciptakan undang-undang perpajakan yang lebih baik. Partai politik bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan dengan cara memberikan usulan serta mengesahkan undang-undang yang mampu memperkuat sistem perpajakan.

Promosi Kesadaran Hukum Pajak Partai Politik

Promosi Kesadaran Hukum Pajak Partai politik bisa digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan kesadaran hukum pajak dan juga konsekuensi dari pelanggarannya. Dengan memberikan suara tentang pentingnya kepatuhan pajak dan juga konsekuensi untuk para pelanggar, partai politik bisa membangun kesadaran hukum didalam masyarakat terkait dengan pentingnya pajak serta mampu mendorong kepatuhan secara sukarela

Mengamankan Sumber Pendapatan Negara

Partai politik juga perlu memahami jika kebijakan perpajakan yang adil dan efektif harus disertai upaya meningkatkan kualitas dari pelayanan publik, dalam mengamankan sumber pendapatan negara. Saat masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang telah di lakukan, kepatuhan pajak tentu saja akan mengalami peningkatan.

Paratai politik memang mempunyai peran penting didalam mendorong kepatuhan pajak. Melalui pendidikan, perumusan kebijakan, kampanye, pengawasan, serta keterlibatan aktif didalam sistem legislatif, partai politik bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Menghapus NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) seorang Wajib Pajak yang telah meninggal dunia adalah salah satu tindakan penting yang harus diambil oleh keluarga atau ahli waris untuk menghindari masalah perpajakan di masa mendatang. Proses penghapusan NPWP ini harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk selalu mendapatkan informasi mengenai perpajakan, maka Anda bisa mengikuti training pajak. Sebab, training pajak seperti ini akan memberikan pengetahuan mengenai regulasi perpajakan. Berikut adalah panduan tentang bagaimana cara keluarga menghapus NPWP Wajib Pajak yang telah meninggal dunia:

Mencatat Data Wajib Pajak Meninggal Dunia

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh keluarga atau ahli waris adalah mencatat data lengkap Wajib Pajak yang telah meninggal dunia, seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, tanggal meninggal dunia, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki.

Mengurus Surat Kematian

Setelah data lengkap Wajib Pajak yang meninggal dunia tercatat, keluarga harus mengurus surat kematian yang sah dari instansi yang berwenang. Surat kematian ini akan digunakan sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan sebagai dasar untuk mengajukan penghapusan NPWP.

Membatalkan Penggunaan NPWP

Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa NPWP Wajib Pajak yang telah meninggal dunia tidak digunakan lagi untuk kepentingan perpajakan. Jika Wajib Pajak memiliki usaha atau perusahaan, pastikan untuk memberitahukan kepada instansi perpajakan dan lembaga terkait bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia dan NPWP-nya harus dibatalkan.

Melapor ke Kantor Pajak

Proses penghapusan NPWP dilakukan dengan melapor ke kantor pajak setempat. Keluarga atau ahli waris harus datang langsung ke kantor pajak yang mengurus perpajakan Wajib Pajak yang telah meninggal dunia. Mereka harus membawa surat kematian dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai bukti.

Mengisi Formulir Penghapusan NPWP

Di kantor pajak, keluarga atau ahli waris akan diminta untuk mengisi formulir penghapusan NPWP. Formulir ini berisi informasi tentang Wajib Pajak yang meninggal dunia dan alasan penghapusan NPWP. Pastikan semua informasi yang dimasukkan dalam formulir adalah benar dan akurat.

Baca Juga: Perubahan Pajak Pertambahan Nilai dari Tahun ke Tahunnya

Melengkapi Dokumen Pendukung

Selain formulir penghapusan NPWP, keluarga atau ahli waris juga harus melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti:

• Fotokopi surat kematian yang sudah mendapatkan legalisir dari instansi yang berwenang.
• Fotokopi identitas diri Wajib Pajak yang telah meninggal dunia (KTP atau paspor).
• Surat kuasa dari ahli waris yang ditunjuk untuk mengurus penghapusan NPWP, jika diperlukan.
• Menyerahkan Dokumen ke Kantor Pajak

Setelah formulir dan dokumen-dokumen pendukung lengkap, serahkan ke petugas di kantor pajak yang bersangkutan. Petugas akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan memproses penghapusan NPWP.

Menerima Konfirmasi Penghapusan NPWP

Setelah proses penghapusan selesai, keluarga atau ahli waris akan menerima konfirmasi penghapusan NPWP dari kantor pajak. Pastikan untuk menyimpan konfirmasi ini sebagai bukti bahwa NPWP telah dihapus.

Proses penghapusan NPWP ini sangat penting untuk menghindari masalah perpajakan di masa mendatang, terutama jika tidak ada yang meneruskan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah meninggal dunia. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, keluarga atau ahli waris dapat mengurus penghapusan NPWP dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setelah mengurus penghapusan NPWP Wajib Pajak yang telah meninggal dunia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari masalah perpajakan di masa mendatang, seperti pelaporan harta waris, pembayaran pajak harta waris, dan pahami kewajiban pajak individu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dibebankan terhadap suatu penjualan barang dan/atau jasa. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan berperan penting dalam pembiayaan berbagai program dan kegiatan publik. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal negara, PPN mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Untuk selalu mengikuti atau up to date mengenai berbagai berita dan regulasi perpajakan, maka Anda bisa mengikuti kursus pajak. Karena kursus pajaka akan memberikan Anda berbagai pengetahuan di bidang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Berikut adalah paparan tentang bagaimana perubahan pajak pertambahan nilai dari tahun ke tahunnya.

Awal Mula Diberlakukannya PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1984 untuk menggantikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tertentu (PPnBM Tertentu). PPN diberlakukan secara umum atas penjualan barang dan jasa, sementara PPnBM tetap dikenakan pada barang-barang mewah tertentu, seperti mobil dan alkohol.

Perubahan Tarif PPN

Sejak awal diberlakukan, tarif PPN telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Namun, untuk merespons kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal, pemerintah dapat menyesuaikan tarif PPN dari waktu ke waktu. Misalnya, pada periode tertentu, tarif PPN dapat dinaikkan atau diturunkan sebagai upaya untuk mengatur tingkat konsumsi dan investasi dalam perekonomian.

Penyesuaian Pengecualian dan Pengenaan PPN

Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap barang dan jasa yang dikenakan PPN serta yang dikecualikan dari PPN. Beberapa barang dan jasa dapat dikecualikan atau dibebaskan dari PPN untuk tujuan tertentu, seperti barang-barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung sektor-sektor yang strategis bagi pembangunan nasional.

Pengenalan PPN Atas Barang Impor dan E-Commerce

Seiring dengan perkembangan perdagangan internasional dan teknologi informasi, pemerintah juga mengenakan PPN atas barang impor dan transaksi e-commerce. Pengenaan PPN atas barang impor bertujuan untuk menjaga daya saing produk dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri. Sementara itu, pengenaan PPN atas transaksi e-commerce dilakukan untuk memastikan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha e-commerce.

Baca Juga: Apa Saja yang Termasuk dalam PPnBM?

Pengenaan PPN Atas Jasa Digital

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Banyak transaksi jasa digital, seperti platform streaming, aplikasi digital, dan layanan digital lainnya, yang tidak terwujud dalam bentuk fisik. Untuk itu, pemerintah mengenakan PPN atas jasa digital yang bersifat konsumtif untuk memastikan kesetaraan dan keadilan pajak dalam ekonomi digital.

Perubahan Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran PPN

Seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga terus mengembangkan mekanisme pelaporan dan pembayaran PPN yang lebih efisien dan akurat. Penggunaan teknologi informasi dan aplikasi elektronik dalam pelaporan dan pembayaran PPN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memudahkan proses administrasi bagi para wajib pajak.

Pemberian Insentif Fiskal Melalui PPN

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal melalui PPN untuk mendorong sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan atau pengurangan tarif PPN bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau industri manufaktur.

Perubahan pajak pertambahan nilai dari tahun ke tahunnya merupakan bagian dari dinamika kebijakan fiskal dan ekonomi yang berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 dari pemerintah menjadi sebuah langkah konkret dalam mengatur serta mengharmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan natura dan/atau kenikmatan. Aturan tersebut memastikan jika penggantian maupun imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan mendapatkan perlakukan yang adil dan juga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Disamping itu, PMK Nomor 66 Tahun 2023 juga memberikan petunjuk serta panduan untuk para pemberi kerja dan juga penerima natura dan/atau kenikmatan didalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kaitannya dengan peraturan terkait dengan natura dan/atau kenikmatan, salah satu yang diatur didalamnya ialah terkait makanan, bahan makanan, minuman, dan/atau bahan minuman.

Ketentuan Makanan dan Minuman yang dikecualikan

Peraturan terkait dengan pajak terhadap natura dan/atau kenikmatan atas natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) sudah diatur dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 Pasal 4 secara rinci. Secara khusus didalam Pasal 4 huruf a, makanan, bahan makanan, minuman, dan/atau bahan minuman untuk semua pegawai termasuk objek yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan makanan, bahan makanan, minuman, dan/atau bahan minuman yang diberikan untuk seluruh pegawai telah diatur didalam PMK Nomor 66 Tahun 2023 Pasal 5, yang menyatakan tiga  poin penting sebagai berikut:

1. Makanan maupun Minuman yang Diberikan oleh Pemberi Kerja di Tempat Kerja

Untuk para pegawai yang menerima makanan maupun minuman di tempat kerja yang mana disediakan oleh pemberi kerja, maka penggantian tersebut termasuk kedalam kategori dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Atau bisa dikatakan jika para pegawai yang memperoleh fasilitas makan dan juga minum di kantor tidak perlu membayar pajak terhadap fasilitas yang diperoleh tersebut.

2. Kupon Makanan atau Minuman untuk Pegawai yang Tidak Bisa Memanfaatkan Fasilitas di Tempat Kerja

Didalam bidang pekerjaan, ada pegawai yang tidak bisa memanfaatkan pemberian makanan maupun minuman di tempat kerja dikarenakan oleh sifat pekerjaannya. Dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut, pemberi kerja bisa memberikan kupon makanan maupun minuman sebagai bentuk penggantian.

Fungsi dari kupon tersebut ialah sebagai alat transaksi yang bisa ditukarkan dengan makanan maupun minuman di luar tempat kerja. Pegawai yang termasuk pada kategori tersebut ialah pegawai yang bekerja pada bagian transportasi, pemasaran,  dan juga dinas luar lainnya.

Baca Juga: Apa itu Perpajakan Berbasis Gender?

4. Bahan Makanan atau Minuman dengan Batasan Nilai Tertentu

Pemberi kerja juga bisa memberikan bahan makanan maupun minuman untuk seluruh pegawai. Supaya bisa masuk dalam kategori penggantian yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, pemberi kerja harus memberikan batasan nilai bahan makanan maupun minuman yang mereka berikan.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan maupun potensi peningkatan biaya untuk para pemberi kerja. Pemberian bahan tersebut bisa berupa bingkisan untuk hari raya ataupun yang lainnya yang mana batasan nilai secara keseluruhannya tidak melebihi Rp 3.000.000,00 per tahun pajak bagi setiap pegawai.

Kupon Makanan dan/atau Minuman

Pemberian kupon makanan maupun minuman menjadi salah satu bentuk penggantian yang umum diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja. Fungsi dari kupon tersebut ialah sebagai alat transaksi alternatif selain uang. Yang mana para pegawai bisa menukarnya dengan makanan maupun minuman. Konsep tersebut didasarkan pada prinsip reimbursement jika pemberi kerja menggantikan pengeluaran pegawai dalam membeli makanan maupun minuman di luar tempat kerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.