Kursus Pajak – Bagi wajib pajak pastinya mengelola kewajiban perpajakannya dengan efektif dan efisien adalah sebuah keharusan. Supaya nantinya wajib pajak tidak mengalami kesalahpahaman dengan otoritas pajak, sehingga mengakibatkan wajib pajak terkena sanksi. Salah satu caranya adalah Wajib pajak bisa mengikuti kursus pajak. Dengan adanya kursus pajak seperti ini pastinya wajib pajak akan memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan di bidang perpajakan. Pastinya informasi pajak selalu menjadi hal yang penting, juga mengetahui informasi perpajakan merupakan bentuk kesadaran terhadap perekonomian negara

Sebenarnya Mengetahui berbagai ketentuan pajak yang ada di dalamnya, seperti yang akan dibahas berikut ini, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang biasa dikenal dengan UU HPP. Pada dasarnya, UU HPP sudah disahkan oleh DPR dan pengesahan tersebut merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan yang ada di Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut bertujuan supaya bisa mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melalui penataan ulang sistem pajak supaya lebih kuat di tengah pandemi dan dinamika masa depan yang harus selalu diantisipasi.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijadikan sebuah harapan agar dapat memperkuat aspek keadilan dalam hal pengenaan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Serta keberpihakan untuk lebih mendorong penguatan dalam bidang UMKM. Pemerintah Indonesia berharap bahwa undang-undang harmonisasi peraturan pajak tersebut, bisa mengoptimalkan kinerja perpajakan pada level potensialnya dengan memperbaiki administrasi maupun kebijakannya. Sehingga, perpajakan nasional akan menjadi lebih siap untuk menghadapi segala macam tantangan ekonomi di masa yang akan datang.

Pemerintahan Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal dengan cara menyeluruh tercermin pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbaikan ini terus-menerus dilaksanakan pada sisi belanja, dengan melalui beberapa usaha penguatan efisiensi dan efektivitas anggaran, yang juga harus disertai dengan penguatan pada sisi pendapatan.

Keberhasilan reformasi kebijakan fiskal berperan begitu penting, sebab dapat memfasilitasi reformasi struktural lainnya, diantaranya adalah reformasi pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM), serta keberlanjutan penguatan pada bidang infrastruktur.

Baca Juga: Pelaksanaan Sistem e-Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Reformasi secara struktural akan membentuk sebuah fondasi ekonomi Indonesia yang lebih tumbuh tinggi dengan cara berkelanjutan ke depan supaya bisa mencapai Indonesia maju di tahun 2045 nanti. Terdapat beberapa poin penting yang tercantum dalam UU HPP, antara lain:

• Sistem pajak yang lebih adil dan berkepastian hukum dengan disepakatinya pembebanan pajak terhadap natura, pengaturan tentang tindak lanjut terhadap putusan mutual agreement prosedur, pengelolaan kembali mengenai besaran sanksi administratif dalam proses keberatan dan banding, serta proses penjemuran berbagai ketentuan pada bidang penegakan hukum pajak.
• Semakin menguatkan reformasi administrasi pajak, melalui penerapan NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, semakin menguatkan posisi Indonesia dalam kerjasama nasional dan memperkenalkan kebijakan tentang tarif pajak pertambahan nilai final.
• Memperluas basis pajak sebagai faktor kunci untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
• Pengelolaan kembali tarif pajak penghasilan orang pribadi dan badan.
• Penunjukan pihak lain untuk melaksanakan pemungutan, penyetoran, pemotongan, dan pelaporan pajak.
• Pengelolaan kembali fasilitas pajak pertambahan nilai.
• Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai.
• Perubahan mekanisme pengurangan atau penambahan jenis barang kena cukai.
• Implementasi pajak karbon.

Reformasi perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bisa dilihat dari sisi pajak penghasilan, keadilan dan keberpihakannya dilaksanakan dengan perbaikan progresivitas PPh orang pribadi, dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak yang mencapai Rp60 juta untuk lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang terendah 5% dari yang sebelumnya Rp50 juta.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.