Kursus Pajak – Tax Clearance ialah sebuah status yang menerangkan kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Status ini dilegalkan dalam bentuk dokumen sertifikat fisik yang diterbitkan otoritas pajak pada sebuah negara. Di Indonesia, dokumen tersebut ialah Surat Keterangan Fiskal.

Surat tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk memakai Layanan atau sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya:

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
2. Pengenaan pajak penghasilan dengan besaran 0,5% atas pengalihan harta tidak gerak menjadi Special Purpose Vehicle (SPC) ataupun Perjanjian Investasi Kolektif (CIK) dengan skema tertentu.
3. Permohonan pembebasan pajak atau pembebasan pajak badan
4. Permohonan keringanan pajak penghasilan badan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5. Penyampaian insentif pembebasan pajak untuk perusahaan industri maupun perusahaan taman bisnis
6. Jasa Tertentu dan/atau Kegiatan Lain yang membutuhkan Surat Keterangan Pajak
7. Penggunaan nilai buku untuk pengalihan aset yang berhubungan dengan merger, konsolidasi, ekspansi, atau akuisisi
8. Transaksi valuta asing di luar sektor perbankan.
9. Pengajuan permohonan pelunasan PPN atau PPN dan juga PPnBM ke SKK Migas oleh kontraktor koperasi (K3S)

Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan fiskal untuk mengatur aliran uang melalui pengeluaran dan juga pendapatan pemerintah didalam bentuk pajak. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah terjadinya inflasi ataupun deflasi yang berlebihan.

Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan jumlah uang beredar disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Di sisi lain, kebijakan yang  dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar disebut dengan kebijakan kontraksi fiskal.

Nantinya kekurangan dana tersebut akan diatasi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Hal tersebut terjadi, misalnya, dengan cara menghabiskan lebih banyak anggaran negara untuk meningkatkan jumlah uang beredar, untuk proyek-proyek padat karya. Tujuannya ialah untuk menghindari deflasi (tingkat harga yang lebih rendah), mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menghindari resesi (perlambatan ekonomi).

Kebijakan fiskal kontraktif dipakai untuk mengatasi kelebihan uang yang beredar. Hal tersebut terjadi misalnya dengan memotong pengeluaran pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar, misalnya dengan memotong program-program yang menghabiskan banyak uang. Tujuannya tentu saja ialah untuk menekan laju inflasi yang terlalu tinggi.

Baca Juga: Barang Pokok dengan Fasilitas Bebas PPN Melalui PP 49/2022

Lantas apa perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Berikut beberapa diantaranya:

1. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Fiskal

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan dan juga menurunkan pajak mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian negara. Saat inflasi terjadi, pemerintah menaikkan tarif pajak. Dengan kenaikan tarif, maka jumlah investasi akan berkurang secara otomatis. Saat ekonomi goyah, tarif pajak akan dipotong serta inflasi naik dengan cepat. Hal bisa membuat pertumbuhan ekonomi membaik serta negara mendapatkan pendapatan yang besar.

2. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Moneter

Salah satu bentuk alat kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga. Saat bank sentral menaikkan suku bunga, banyak investor dan juga pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan output melalui investasi. Investasi tersebut berdampak pada produksi yang tinggi. Akan ada banyak lowongan karena ini berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja. Tingkat pengangguran cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah lowongan. Keadaan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi negara dan juga masyarakat, serta tujuan dari keputusan kebijakan akan dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter yang utama ada empat, yakni:

1. Menjaga pertumbuhan ekonomi serta melakukan pemerataan pendapatan
2. Menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional.
3. Bisa mempertahankan keseimbangan kebutuhan perekonomian melalui stabilitas harga
4. Memperluas kesempatan kerja. Hal tersebut berkaitan dengan penaikan suku bunga yang membuat investor memanfaatkannya dalam melakukan produksi dengan jumlah yang tinggi, sehingga bisa membuka peluang kerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.